- 1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TRANSPORTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta kebandarudaraan di Kabupaten Musi Banyuasin; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi daerah penyelenggaran transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi banyuasin tentang Retribusi Transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin; 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kabupaten praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444 ); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 ); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Mengingat :
25
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN …palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.8-Tahun... · kesatuan sistem jaringan transportasi kabupaten untuk keperluan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TRANSPORTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin
meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan
jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta
kebandarudaraan di Kabupaten Musi Banyuasin;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi
daerah penyelenggaran transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin
perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
banyuasin tentang Retribusi Transportasi di Kabupaten Musi
Banyuasin;
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kabupaten praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Mengingat :
- 2 -
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran negara RI Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indones ia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86.,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655. );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).
- 3 -
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TRANSPORTASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi
Banyuasin
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau
mesin.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian
dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang
kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu
kesatuan sistem jaringan transportasi kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan
lalu lintas dan angkutan.
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul
jaringan transportasi.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan
bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang
berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah -
rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak -
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 4 -
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam
sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor
untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya
untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang
yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik
oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang
yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan
bermotor penariknya.
21. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap
dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi satu kesatuan
jaringan pelayanan angkutan orang.
24. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam
jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak
berjadwal.
25. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah Kabupaten atau wilayah ibu Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu
kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang
umum yang terikat dalam trayek .
26. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kabupaten dan/atau angkutan perdesaan
yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten
atau Kabupaten lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu
propinsi.
27. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
28. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan,
pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
29. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai
upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk
menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
30. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan
dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permuk aan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
31. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun
penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- 5 -
32. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan
pelayanan masyarakat umum.
33. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan
penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
34. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan
yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus
karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta
muatannya.
35. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-
pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan
kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
36. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam kabupaten.
37. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik
turun penumpang yang dibangun dan dioperasian oleh Pemerintah Daerah dan
atau oleh badan pribadi.
38. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan
penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan
beku dan sebagainya
39. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan
sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan,
kimia, radio aktif dan sebagainya.
40. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
41. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh swasta.
42. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
43. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan
penyeberangan.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan