Top Banner
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008 2011) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Sarjana S-1 Oleh: MAYA DIAN INDAH SARI 1002030136 PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2016 PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
115

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

Nov 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN

DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008 – 2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Derajat Sarjana S-1

Oleh:

MAYA DIAN INDAH SARI

1002030136

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2016

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 2: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN

DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008 – 2011)

Oleh:

MAYA DIAN INDAH SARI

1002030136

Diperiksa dan disetujui Oleh :

Pembimbing I

Hadi Pramono, SE., M.Si.,SK.,CA

NIP. 197511232005011001

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 3: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

iii

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN

DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2011)

Oleh :

MAYA DIAN INDAH SARI

1002030136

Telah dipertahankan didepan panitia ujian skripsi

Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Februari 2016

SUSUNAN PANITIA

Ketua,

Dekan,

Akhmad Darmawan, SE, M.Si

NIK. 2160148

Sekretaris

Kaprodi Akuntansi S1,

Hadi Pramono, SE.,M.Si.,AK..,CA

NIP. 197511232005011001

Penguji I

Hadi Pramono, SE.,M.Si., AK., CA

NIP. 197511232005011001

Penguji II

Iwan Fakhruddin, SE, M.Si

NIK. 2160186

Penguji III

Edi Joko Setyadi, SE., M.Si., AK., CA

NIP. 197405052005011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Akhmad Darmawan, SE, M.Si

NIK. 2160148

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 4: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA DIAN INDAH SARI

NIM : 1002030136

Program Studi : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya

dan bukan hasil jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian Pernyataan ini saya nyatakan secara jujur, dan apabila kelak di

kemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia

mempertanggungjawabkan sesai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 24 Februari 2016

Yang Menyatakan

MAYA DIAN INDAH SARI

NIM. 1002030136

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 5: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

v

MOTTO

Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain yang

sedang kesulitan,

maka Allah SWT akan memudahkan kepadanya di dunia dan di

akherat.

(HR. Ibnu. Majjah dari Ali Hurairah)

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 6: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu kandungku tercinta yang telah merawatku, membesarkanku dengan

cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motifasi dan do’anya untuk

keberhasilanku.

2. Bapak dan ibu mertua yang memberikan semangat dan do’anya.

3. Suamiku yang telah menjadi imam yang baik, setia, memberikan kebersamaan, do’a

dan kasih sayangnya untuk keluarga kecil kami.

4. Anak-anakku tersayang yang menjadi semangatku, penerangku, penyejuk jiwaku,

harapanku serta kebahagiaanku. Karena kau selalu ada disetiap do’a dan langkah

kakiku.

5. Adik kandungku atas kebersamaannya. Karena kau, aku bisa menjadi seorang kakak

yang lebih dewasa dan tahu bagaimana rasana mengalah.

6. Adik Iparku yang selalu kompak.

7. Keponakanku semoga kelak menjadi anak Soleh.

8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi S-1 Paralel 2010 yang selalu kompak.

9. Almamaterku.

Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak

mungkin penulis sebutkan seluruhnya.

Purwokerto, 24 Februari 2016

Penulis

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 7: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN

KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH

DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2011)”.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna

menyelesaikan studi pada program Studi S1 Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan kerja sama dari

berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Purwokerto.

2. Bapak Akhmad Darmawan, SE, M.Si ; selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan arahannya.

3. Bapak Hadi Pramono, SE.,M.Si.,AK..,CA ; selaku Ketua Program Studi Akuntansi

S1 dan selaku Dosen Pembimbing skipsi yang telah memberikan bimbingan dan

arahannya.

4. Bapak Iwan Fakhruddin, SE, M.Si ; selaku Dosen Penguji ujian skripsi.

5. Bapak Edi Joko Setyadi, SE., M.Si.,AK.,CA ; selaku Dosen Penguji ujian skripsi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 8: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

viii

7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah

Purwokerto yang telah banyak membantu selama studi di Universitas

Muhammadiyah Purwokerto.

8. Ayah, Ibu, Mertua, Suami, Anaku, Adik, Keponakan dan beserta seluruh keluarga

besar yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi.

9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi S-1 Paralel 2010 yang selalu kompak.

10. Almamaterku

11. Semua pihak yang telah mendukung, membantu dan memberikan ilmu pengetahuan

yang berguna dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang

dimililki , maka apa yang disampaikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis dan berarti untuk

kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 24 Februari 2016

Penulis

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 9: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... iv

MOTTO ..................................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vi

KATA PENGANTAR ................................................................................ vii

DAFTAR ISI ............................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xiii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xiv

RINGKASAN ............................................................................................ xv

SUMMARY ................................................................................................ xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Perumusan Masalah ..................................................................... 10

C. Pembatasan Masalah .................................................................... 11

D. Tujuan Penelitian ......................................................................... 11

E. Manfaat Penelitian ....................................................................... 11

II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

A. Telaah Pustaka ............................................................................. 13

1. Otonomi Daerah ..................................................................... 13

2. Keuangan Daerah ................................................................... 16

3. Efisiensi Keuangan Daerah .................................................... 24

4. Efektivitas Keuangan Daerah ................................................ 24

5. Kemandirian Keuangan Daerah ............................................ 25

6. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah .............................. 28

7. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ........................................................... 30

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 10: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

x

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 32

1. Perumusan Model Penelitian ................................................ 32

III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

A. Metode Penelitian ........................................................................ 38

1. Jenis Penelitian ..................................................................... 38

2. Objek Penelitian .................................................................... 38

3. Populasi dan Sampel ............................................................. 38

4. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 38

5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................... 39

B. Teknis Analisis Data ..................................................................... 42

1. Metode Analisis Deskriptif ................................................... 42

2. Uji Asumsi Klasik ................................................................. 42

3. Analisis Regresi Linier Berganda .......................................... 45

4. Pengujian Hipotesis ............................................................... 45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data ............................................................................... 51

1. Populasi dan Sample .............................................................. 51

2. Deskripsi Variabel Penelitian ............................................... 52

B. Analisis Data ................................................................................. 56

1. Uji Asumsi Klasik .................................................................. 56

2. Uji Kelayakan Model Regresi ................................................ 58

C. Pembahasan................................................................................... 62

1. Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .............. 62

2. Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .......... 64

3. Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ....... 66

4. Kapasitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ............ 68

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 11: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

xi

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan .................................................................................. 71

B. Saran ............................................................................................. 72

C. Keterbatasan Penelitian ................................................................ 72

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 74

LAMPIRAN ................................................................................................ 77

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 12: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sensus Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah ..................... 52

Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian ..................................................... 53

Tabel 3. Uji normalitas data. .................................................................... 56

Tabel 4. Nilai kolom VIF untuk pengujian multikolinearitas .................. 57

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas ................................................................ 57

Tabel 6. Hasil penghitungan regresi linier berganda pengaruh Efisiensi,

Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas terhadap Pertumbuhan

ekonomi daerah........................................................................... 58

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 13: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiarn ............................................................. 36

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 14: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008-2011 .......................................................................................... 77

2. Efisiensi Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011

........................................................................................................... 80

3. Efektifitas Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011

........................................................................................................... 83

4. Kemandirian Keuangan Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008-2011 ............................................................................... 86

5. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2011 .................................................................. 89

6. Input Data Analisis ............................................................................ 92

7. Uji Normalitas Data .......................................................................... 94

8. Uji Multikolinearitas ......................................................................... 95

9. Uji Heteroskedastisitas ...................................................................... 96

10. Analisis Regresi Pengaruh Efisiensi, Efektifitas, Kemandirian dan

Kapasitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .......................... 97

11. Nilai F tabel ....................................................................................... 98

12. Nilai t tabel ........................................................................................ 99 .

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 15: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

xv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi, efektivitas,

kemandirian keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi

Jawa Tengah periode 2008-2011.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-propinsi Jawa

Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota. Metode pengambilan sampel

menggunakan metode sensus dimana keseluruhan jumlah populasi diambil

sebagai data penelitian yaitu laporan realisasi APBD pemerintah daerah se-

Provinsi Jawa Tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2008-2011.

Analisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi, efektivitas, kemandirian

keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh secara

simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan F

hitung sebesar 11,4346 dan F tabel sebesar 2,4387. Sehingga F hitung > F tabel.

Secara parsial, diketahui bahwa variabel efisiensi tidak mempunyai pengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai t hitung < t tabel atau 0,3352

< 1,9777, untuk variabel efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

dengan t hitung > t tabel atau 2,4884 > 1,9777, untuk variabel kemandirian

keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan t

hitung > t tabel atau 4,5884 > 1,9777, dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan t hitung > t tabel atau

2,0683 > 1,9777.

Kata kunci : efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah, kapasitas

pelayanan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi

daerah

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 16: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

xvi

ABSTRACT

This research was aimed at knowing the effect of efficiency, effectiveness,

local financial independence and service capacity of local government towards

local economic development at Regencies and Cities in Central Java province in

2008-2011.

The population of this research was local government in central java

consisting of 35 regencies and cities. The sampling technique used was survey in

which all the samples were taken as the research data that was in a form of APBD

realization report (local fund of income and expense) of local government in

Central Java in the consecutive 4 years from 2008-2011. The technique of data

analysis was multiple linier regression.

The result of the research showed that efficiency, effectiveness, local

financial independence and service capacity of local government simultaneously

affected local economic development. It was known by Fobtained 11.4346 and Ftable

2.4387. Therefore F obtained > F table. Partially, it was known that efficiency did

not have effect towards local financial development by t obtained < t table or

0.3352 < 1.9777, the effectiveness affected the local financial government by t

obtained > t table or 2.4884 > 1.9777, the local finance independence had effect

towards local financial development by t obtained > t table or 4.5884 > 1.9777,

and service capacity of local government affected the local financial development

by t obtained > t table or 2.0683 > 1.9777.

Keywords : efficiency, effectiveness, local financial independence, service

capacity of local government and local economic development.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 17: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu indikator untuk

mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu

daerah pada periode tertentu (Nuni Wulandari, 2009). Era otonomi daerah

yang dimulai pada tahun 2001 memberikan wewenang pemerintah daerah

yang semakin luas dalam mengatur pemerintahannya termasuk dalam hal

keuangan daerah. Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui

dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dan UU No. 25

tahun 1999 yang diperbarui UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kemampuan

daerah untuk membiayai pembangunan pembangunan yang ada di daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam

bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam

menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk

menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong

peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan

kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Dengan

diberlakukaanya UU No.22 tahun 1999 yang diperbarui UU No 32 tahun

2004 tentang pemerintah daerah, maka diharapkan pemerintah daerah dapat

1

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 18: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

2

meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD), sehingga secara otomatis

akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut dari bantuan atau

sumbangan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat

mengoptimalkan pendapatan dan potensi yang ada untuk kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan di berlakunya UU No.

32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah), maka daerah di

tuntut untuk mampu mengembangkan perekonomian daerahnya masing-

masing dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan

ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan

memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

Saat ini kemampuan beberapa pemerintah daerah masih sangat

tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena

itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan

otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat

membiayai sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai

potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat di daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah

daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber

sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu

diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 19: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

3

dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor

produksi. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan

keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan

pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan

meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.

Menurut Halim (2004) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah

otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.

Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk

menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada

bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus

menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan

pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem

pemerintahan negara.

Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena

keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas

otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam bidang keuangan daerah,

pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola keuangannya

dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada

publik.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 20: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

4

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan

kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran sebagai

instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik

untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan

daerah diawali dengan menyusun Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD). Perencanaan anggaran daerah tersebut merupakan salah

satu instrumen kebijakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum

dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Realisasi pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun

2009 tercatat sejumlah Rp 5.700.000.000.000 atau sebesar 106,74% dari

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi tersebut telah

melampaui target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp

5.200.000.000.000. Berdasarkan komponennya, realisasi PAD tercatat

sebesar Rp 4.000.000.000.000 atau 109,48% dari target yang terdiri dari

penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.230.000.000.000 (Realisasi 110,10%),

retribusi daerah Rp 130.000.000.000 (101,32%). Realisasi dana perimbangan

tahun 2009 sebesar Rp 1.690.000.000.000 atau 100,58%.

Realisasi pendapatan tahun 2009 jauh lebih tinggi bila dibandingkan

dengan realisasi pada tahun sebelumnya baik dari segi jumlah maupun

persentasenya. Realisasi pendapatan tahun 2008 tercatat sebesar Rp

5.260.000.000.000 atau 102,65% dari target APBD-P 2008. Peningkatan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 21: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

5

angka realisasi pendapatan terbesar pada komponen pajak daerah yang

meningkat sebesar Rp 200.000.000.000 dibandingkan tahun 2008. Hal ini

menyiratkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak

relatif baik, karena sampai saat ini pajak daerah masih menjadi faktor

dominan dalam menunjang penerimaan daerah. Pangsa penerimaan

pendapatan dari pajak daerah mencapai 56% dari keseluruhan total

pendapatan.

Sementara itu, retribusi tahun 2009 jumlahnya tercatat lebih kecil

dibanding tahun 2008. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal

seperti persiapan penerapan kebijakan kelebihan muatan nol persen bagi

kendaraan angkutan barang serta penyerahan pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan (TPI) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota yang sangat

mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Komponen pendapatan daerah

lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-

lain sampai saat ini masih tergolong relatif kecil kontribusinya. Sumber

pendapatan lain yang signifikan nilainya adalah dana perimbangan. Realisasi

penyaluran dana bagi hasil pajak, DAU dan DAK dari pemerintah pusat pada

tahun 2009 sebesar 100%.

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal daerah yang

paling signifikan di samping pajak dan retribusi daerah. Besarnya belanja

daerah ini mencerminkan peranan pemerintah daerah terhadap perekonomian

daerah. Sebagai instrumen fiskal, besarnya belanja daerah ini juga dapat

mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi belanja daerah yang

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 22: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

6

besar merupakan indikasi peran fiskal daerah yang ekspansif, yang

diharapkan dapat berpengaruh positif dalam peningkatan output daerah, selain

investasi daerah dan ekspor daerah.

Realisasi total belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun

2009 tercatat sebesar 91,37% atau Rp 5.200.000.000.000. Sebagaimana

tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyerapan belanja pemerintah provinsi

kali ini juga belum dapat maksimal hingga mendekati 100%. Tingkat

persentase realisasi belanja tahun 2009 relatif hampir sama dengan tahun

2008 yaitu sebesar 91%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada

triwulan-triwulan sebelumnya, maka realisasi pada triwulan IV ini merupakan

realisasi yang terbesar selama tahun 2009. Besarnya realisasi belanja khusus

pada triwulan ini sebesar 41,9%. Fenomena penumpukan realisasi belanja

anggaran pemerintah pada triwulan terakhir telah menjadi fenomena yang

selalu berulang tiap tahunnya dan terjadi pada hampir seluruh pemerintah

daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen dari pemerintah untuk

senantiasa membuat perencanaan kegiatan yang matang serta terjadwal

dengan baik sehingga tidak terjadi keterlambatan realisasi anggaran.

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan

salah satu indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah. Rasio

efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan

input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Selain

itu, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik (Hesel Nogi, 2005).

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 23: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

7

Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi

pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan

pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar

realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat

dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah dengan

menggunakan tingkat kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang dipro

aksikan oleh total belanja daerah (Nur Indah Susanti, 2010). Semakin tinggi

belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam

memberikan pelayanan kepada publik diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kapasitas pelayanan pemerintah

daerah yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah mengisyaratkan suatu

prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada. Selain itu dapat

diartikan sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak.

Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk

mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi (dalam hal

waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu outcome),

efektivitas (kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan),

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 24: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

8

dan responsivitas kinerja pemerintah (bagaimana mensinkronkan antara

kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut). Menurut Morrison

(2001:42) dalam Soeprapto (2003) melihat capacity building sebagai suatu

proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi

level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan

sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian

individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan

lingkungan yang ada.

Dengan adanya pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis,

efisien dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi,

transparasi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan

ekonomi (Hamzah, 2007). Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan

sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan

yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Selain itu,

kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang dipro aksikan oleh total belanja

daerah di provinsi Jawa Tengah diharapkan mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak

pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka

masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari–harinya secara aman dan

nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin

meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik

investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 25: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

9

belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu

produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan

meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005).

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB

yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah Provinsi

menunjukkan ada 12 provinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas > 1,

yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PAD akan memberikan dampak

yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDRB (Hasnaria, 2008 : 2).

Semakin tinggi PAD, maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengelola

keuangannya.

Pertumbuhan ekonomi penting dalam mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dari BPS (2012), rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2006-2010 adalah 5,80%, Jawa

Tengah 5,50%, Jawa Timur 5,95%, Banten 8,95%. Dalam kurun waktu tahun

2006 sampai 2010, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah meningkat,

tetapi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa lainnya,

pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah tergolong rendah. Kondisi

laju pertumbuhan ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji

mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dibanding

provinsi lain, bahkan letak provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau

Jawa dinilai memiliki arti strategis dengan segala konsekuensinya.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 26: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

10

Efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah dan kapasitas

pelayanan pemerintah daerah di provinsi Jawa tengah sebagai indikator

keberhasilan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah. Selain efisiensi, efektivitas dan kemandirian keuangan

daerah, dengan adanya peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah

juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian

dengan judul : “Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian Keuangan

Daerah, Dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan kota di

Provinsi Jawa tengah periode 2008 – 2011)”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah ?

2. Apakah efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah ?

3. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah ?

4. Apakah kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ?

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 27: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

11

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas diperoleh

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu

memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah

yang menjadi obyek penelitian dibatasi pada Laporan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 2008-2011 pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas pelayanan pemerintah daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai usaha untuk menerapkan secara langsung atas teori-teori yang

telah diperoleh di bangku kuliah, dan merupakan media untuk menambah

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 28: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

12

pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di provinsi

Jawa Tengah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rekomendasi tentang

pembuatan kebijakan keuangan daerah bagi pemerintah daerah. Bagi

pemerintah daerah provinsi Jawa tengah khususnya sebagai kontribusi

terhadap pembuatan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan PAD

dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan

daerah dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah agar

terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang baik.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP). Dapat juga

digunakan sebagai referensi dan acuan yang dipakai untuk penelitian

lebih lanjut.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 29: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

A. Telaah Pustaka

1. Otonomi Daerah

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desetralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan megurus urusan pemerintah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi secara riil dan seluas-luasnya adalah

swasembada yang sebesar-besarnya dan keuangan daerah yang sebanyak-

banyaknya. Dalam otonomi daerah perimbangan keuangan pusat dan

daerah merupakan persoalan yang perlu diperhatikan (Aida, 2005).

Otonomi atau desetralisasi dilakukan karena tidak adanya suatu

pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat

13

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 30: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

14

kebijakan publik di segala bidang ataupun mampu melaksanakan

kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut.

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki suatu tujuan yaitu

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah

(Mardiasmo, 2002). Dan dengan adanya desetraliasi diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran

seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

Ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi (Abdul

Halim, 2004) adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan keuangan daerah, berarti daerah harus memliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahannya.

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin

agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber

keuangan daerah terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah

daerah menjadi lebih besar.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan

efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan

otonomi daerah dituntun untuk mencari alternatif sumber pembiayaan

pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 31: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

15

(sharing) dan bagian dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan dan

publik sesuai prioritas dan aspirasi masyarakat.

Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan

untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada

pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan

meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja,

sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan

pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan tabungan

(investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah.

Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan

retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat

Dengan kondisi seperti itu, peranan investasi swasta dan

perusahaan milik daerah sangan diharapkan sebagai pemacu utama

pertumbuhan ekonomi daerah (enginee if growth). Dengan juga

diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar

(Mardiasmo, 2002).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan

keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-

usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat. Sidik (2002) mengemukakan desentralisasi fiskal merupakan

salah satu komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah daerah

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 32: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

16

melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam

pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka

daerah harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik

yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk sucharge of

taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun

subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

2. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah telah melakukan

reformasi manajemen keuangan negara/daerah. Salah satu bentuk

reformasi tersebut adalah diterbikannya dua UU yang mengatur

tentang keuangan daerah yakni UU No. 317 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selain itu diterbitkan pula PP No. 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencoba lebih jauh mendahului

proses penganggaran dengan proses perencanaan, mulai dari

penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Yang terpenting dalam PP ini adalah adanya prinsip pengelolaan

keuangan daerah yang meliputi prinsip: tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis efektif,

transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan,

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 33: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

17

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai turunan dari PP

No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah

diterbitkan pula Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mulai dari penjelasan

prinsip, fungsi keuangan daerah, kekuasaan keuangan daerah,

penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan

daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Belum genap

satu tahun berlakunya Permendagri No. 13 Tahun 2006, Depdagri

kembali mengeluarkan revisinya menjadi Permendagri No. 59 Tahun

2007. Tidak heran revisi ini diberlakukan karena sejak Permendagri

No. 13 Tahun 2006 diimplementasikan, ia mendapat kritik dari

berbagai daerah, meskipun Permendagri revisi ini juga tidak bebas

dari kritikan

Keuangan daerah penting dalam otonomi daerah karena dari

keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan penjelasan UU No. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan

uang dan segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dapat

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut dalam kerangka APBD.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 34: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

18

Menurut Mamesah (Halim, 2007), keuangan daerah dapat

diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,

demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum

dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta

pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku. Keuangan Daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri

dari keuangan yang dikelola langsung kekayaan daerah yang

dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung

adalah Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) dan barang-

barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang

dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu konsekuensi pelaksana otonomi daerah adalah

adanya sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk

membiayai penyelenggaraan otonomi. Kapasitas keuangan

Pemerintah Daerah (Pemda) menentukan kemampuan Pemda dalam

menjalankan fungsi-fungsi seperti fungsi pelayanan masyarakat

(public service funcion), melaksanakan fungsi pembangunan

(development funcion) dan melaksanakan fungsi perlindungan

masyarakat (protective fungcion). Rendahnya kemampuan keuangan

daerah menimbulkan siklus efek negatif yaitu rendahnya tingkat

pelayanan masyarakat yang selanjutnya mengundang campur tangan

Pusat dan bahkan akan dialihkannya beberapa fungsi Pemda ke

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 35: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

19

tingkat pemerintah yang lebih atas ataupun kepada instansi-instansi

vertikal.

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan

semua pengeluaran daerah disisi yang lain. Selain itu APBD

merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang

disusun berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, serta

berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan,

pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak

tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari

sisi pendapatan maupun sis belanja.

APBD sebagai rencana kerja keuangan daerah adalah sangat

penting dalam rangka penyenggaraan fungsi daerah otonom. Boleh

dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung

berbagai kepentingan publik (public accountability) yang

diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana saat

tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 36: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

20

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi

sebagai berikut :

1) Fungsi Otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dsar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada

tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi yaitu bahwa anggaran daerah untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya , serta

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran daerah harus

mempertahankan rasa kepeduilan dan kepatuhan.

c. Kinerja keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan,

baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai

dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana

dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang

direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila

pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 37: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

21

dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja

keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator

keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk

menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas

dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kemudian salah satu alat untuk menganalisis kinerja

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis ,

efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan perlu

dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaedah pengakuntansinya

dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta

(Mardiasmo, 2002).

d. Rasio Keuangan pada APBD

Halim (2007) mengemukakan bahwa analisis rasio

keuangan pada APBD yaitu dengan membandingkan hasil yang di

capai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan

dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu

dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 38: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

22

potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah

lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio

keuangan pada APBD yaitu :

1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).

2) Pihak eksekutif sebagai landsan dalam menyusun APBD

berikutnya.

3) Pemerintah Pusat atau Provinsi sebagai bahan masukan dalam

membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4) Masyarakat dan Kreditor, sebagai pihak yang turut memiliki

saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun

membeli obligasi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data

keuangan yang bersumber dari APBD (Halim, 2007), yaitu rasio

kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan

efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan

dan debt service coverage rastio. Namun dari penjelasan tersebut

yang terkait hanya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio

efisiensi.

e. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai

mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pandangan ini terlalu menyederhanakan, dan cenderung

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 39: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

23

menghasilkan rekomendasi kebijakan sepihak yang kurang

memperhatikan masyarakat dan mengedepankan kepentingan

pemerintah daerah. Bagi penganut pandangan ini, otonomi daerah

akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber pembiayaan

yang tersedia bagi daerah otonom sangat kurus, sedangkan dari

sudut kuantitas sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Dalam

konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah dapat

menyangkut beberapa aspek berikut:

1) Pengelolaan/optimalisasi seluruh sumber yang mampu

memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan

yang mungkin dilakukan.

2) Dikelola oleh multi lembaga; ditetapkan oleh badan legislatif

dan eksekutif, dilaksanakan oleh eksekutif, serta diawasi oleh

badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.

3) Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

4) Didasari prinsip-prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.

5) Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan

dan pengeluaran. Pada isi penerimaan, daerah dapat melakukan

ekstensifikasi dan intensifikasi. Sedangkan dari sisi pengeluaran,

daerah dapat melakukan redefiisi proses penganggaran, perbaikan

tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan

pemerintah.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 40: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

24

3. Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan

antara output yang dihasilkan terhadap input yang dianggarkan atau

realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil

rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dan

pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya

pengeluaran untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya

sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya

tersebut efisiensi atau tidak. Dalam hal ini dengan mengasumsikan

bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan

memenuhi dari apa yang dihasilkannya. Pada sektor pelayanan

masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan

pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah

dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah

mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan

biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

4. Efektivitas Keuangan Daerah

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf

tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan

bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah

daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang

direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 41: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

25

efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan

kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli

daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi

rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

5. Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2007) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan

daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian

keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah

(PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber

lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Kemandirian fiskal daerah (otonom fiskal) merupakan salah satu aspek

yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan.

Menurut Mardiasmo dalam Hessel Noggi (2005) disebutkan

bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas

masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 42: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

26

hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.

b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih

rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan

ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal.

Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap

pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

tahun 2005 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, sumber

pendapatan daerah kabupaten / kota terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang

menunjukan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-

sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat

dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin

dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-

potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung

pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi

dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos

Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 43: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

27

perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta

Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang

diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Kelompok pendapatan

trasnfer untuk kabupaten/kota dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1) Transfer pemerintah pusat (Dana perimbangan), yaitu dana bagi

hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus.

2) Transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana otonomi khusus

dan dana penyesuaian.

3) Transfer pemerintah provinsi yaitu pendapatan bagi hasil pajak

dan pendapatan bagi hasil lainnya.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan,

terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan

lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan

lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 44: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

28

penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan

jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta

17 penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian

sumber penerimaan daerah sangt bergantung pada potensi daerah itu

sendiri. Sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun

2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang

mencakup :

1) Pendapatan Hibah

2) Pendapatan Dana Darurat

3) Pendapatan Lainnya

6. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kapasitas Pelayanan Pemerintah daerah

Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya

ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan

kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah

(Harimurti, 2007), yaitu belanja modal. Total belanja modal

mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah membelanjakan

uangnya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di pemerintahan,

membangun infrasturktur, meningkatkan investasi, mempebaiki dan

merawat pelayanan umum dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualias pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 45: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

29

Dengan mengambil konsep pengelolaan keuangan publik

dari Brobak dan Sjolander (2001) dalam Nugraha (2004), kedua

peneliti membagi tahapan studi pengembangan kapasitas tersebut

dalam empat elemen dasar dalam pengelolaan keuangan publik,

yaitu :

1) perencanaan dan penganggaran;

2) akuntansi;

3) pembayaran, dan

4) audit dan pendapatan.

Dari studi tersebut dapat di simpulkan bahwa kapasitas

kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara dinilai masih

banyak kekuarangan, yang diakibatkan oleh penerapan program ini

terlalu terburu-buru dan tidak dilakukan secara matang. Artinya

penerapan program pengelolaan keuangan yang ada lebih terkesan

memenuhi kebutuhan formalitas administrasi keuangan semata

dibandingkan dengan memenuhi kaidah pengelolaan sesungguhnya.

Untuk itu maka selanjutnya Goran Anderson and Jan

Isaksen (2002) merekomendasikan sejumlah pengembangan

kapasitas yang menyangkut pengelolaan dan perencanaan sumber

pendapatan, peningkatan kapasitas (pendidikan) sumber daya

manusia pengelola, perbaikan dalam manajemen sumber daya,

peningkatan kerjasama dengan kelembagaan terkait.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 46: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

30

Sehingga dengan makin besarnya belanja modal yang

dikeluarkan pemerintah daerah akan menunjukan bahwa semakin

besar pula upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas

pelayanan pemerintah daerah.

b. Elemen Belanja Daerah

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 bahwa Belanja

Daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis

belanja yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak

terduga.

2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok Belanja Langsung sesuai dengan Permendagri No. 59

Tahun 2007 revisi dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 ada tiga

yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja

modal.

7. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah meningkatnya tingkat

kegiatan ekonomi suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada

tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ini

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 47: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

31

akan terjadi jika masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Apabila investasi

meningkat maka secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Boediono (1981) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi

adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada

arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau

perkembangan. Oleh karena itu, pamakai indikator pertumbuhan

ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Waktu yang

diperlukan dapat kurang lebih antara 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun

atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dihitung dari

perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga

konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Adapun

pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan Formulasi sebagai berikut

(Boediono, 1981):

Pertumbuhan Ekonomi Daerah = %100)(

1

1x

PDRB

PDRBPDRB

t

tt

Keterangan :

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

PDRB (Produk Domestik Bruto) merupakan keberhasilan

pembangunan daerah baik dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat

swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya. Hasil

yang diperoleh dapat dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 48: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

32

berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan

keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan dan sekaligus

untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. PDRB

juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber

daya alam yang dimilki. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke

tahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga

berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

B. Kerangka Pemikiran

1. Perumusan Model Penelitian

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah

(Mardiasmo, 2002). Pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu

indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan

ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu (Nuni Wulandari , 2009).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan

salah satu indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah.

Efisiensi keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio efiisiensi

pada APBD. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan

perbandingan antara input dan output atau realisasi belanja dengan

realisasi pendapatan daerah (Abdul Halim dalam Ardi Hamzah, 2008).

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 49: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

33

Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang

dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang

dihasilkannya.

Pada sektor pelayanan masyarakat, efisiensi adalah kegiatan

yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu

kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan

pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input)

yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang

diinginkan. Rasio efisiensi dalam penelitian ini diproaksikan oleh

realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (Abdul Halim dalam Ardi

Hamzah , 2008).

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio

efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Mariyam (2012) menyimpulkan bahwa

efektivitas kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

pada 29 kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur Periode 2006 -2010.

Otonomi fiskal daerah atau kemandirian keuangan daerah

merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara

keseluruhan. Otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, restribusi dan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 50: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

34

lain-lain. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan

rasio kemandirian pada APBD. Rasio kemandirian keuangan daerah

menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah (Bahrul Ulum, 2010). Rasio ini juga menggambarkan

ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal.

Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap

pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Abdul Halim

dalam Ardi Hamzah, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Kurniawan, Donny (2010) menyimpulkan Rasio kemandirian

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

kota/kabupaten di Sumatera Barat.

Ardi Hamzah (2008) melakukan penelitian mengenai analisa

kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran,

dan kemiskinan pada kabupaten dan kota di Jawa Timur menyimpulkan

bahwa kesenjangan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian cukup

besar, bahkan rasio efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan besar sekali.

Selain itu hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan rasio kemandirian, dan rasio

efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonimi,

sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 51: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

35

Otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik (Hessel Nogi, 2005). Salah satu indikator kualitas

pelayanan publik adalah dengan menggunakan tingkat kapasitas

pelayanan pemerintah daerah (Nur Indah Susanti, 2010). Kapasitas

pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya pemerintah daerah untuk

memberikan pelayanan kepada publik yang dihitung dari belanja

pemerintah daerah (Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Semakin

tinggi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang

digunakan dalam memberikan pelayanan kepada publik diharapkan dapat

meningkatkan publik.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang

diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan dikelolanya,

APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan

pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah

pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih

leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya (Reza

Monanda, 2009). Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu

faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah yang terlalu kecil akan merugikan

pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan

menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang

proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Reza Monanda,

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 52: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

36

2009). Oleh karena perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan

pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhmawati, Anita (2009)

menyimpulkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang diukur dari

pengeluaran belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara skematis, model penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan

adalah sebagai berikut:

H1 : Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah.

H2 : Efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah.

Efisiensi Keuangan Daerah

(Rasio Efisiensi)

Kemandirian Keuangan Daerah

(Rasio Kemandirian)

Kapasitas Pelayanan emerintah

Daerah (Total Belanja Modal)

Pertumbuhan Ekonomi

Daerah

(PDRB)

Efektivitas Keuangan Daerah

(Rasio Efektivitas)

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 53: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

37

H3 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah.

H4 : Kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 54: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

BAB III

METODE PENELITIAN DAN TEKNIS ANALISIS DATA

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi empiris pada pemerintah daerah

kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang

dipengaruhi oleh efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah dan

kapasitas pelayanan pemerintah daerah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah se-provinsi Jawa

tengah baik kabupaten dan kota yang berjumlah 35 kabupaten dan kota.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sample menggunakan

metode sensus dimana keseluruhan jumlah populasi kita ambil sebagai

data penelitian, yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah se-

provinsi Jawa tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2008-

2011.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang berupa :

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 55: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

39

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupetan dan Kota di provinsi Jawa tengah pada tahun

2008-2011 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan melalui situs www.djpk.depkeu.go.id.

b. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota

di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2011 yang dipublikasikan

oleh Badan Pusat Statistik melalui situs resmi www.bps.go.id.

c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2011

dapat diperoleh dari Website Resmi di masing-masing Kabupaten

dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Dependen (Y)

Di dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah

pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah

meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang kemudian

berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dihitung dari perubahan nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari

tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dengan satuan persentase

(%).

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 56: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

40

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah,

menggunakan rumus sebagai berikut (Boediono, 1981):

Pertumbuhan Ekonomi Daerah = %100)(

1

1x

PDRB

PDRBPDRB

t

tt

b. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah

efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah dan kapasitas

pelayanan pemerintah daerah. Efisiensi dan kemandirian keuangan

daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio

efektivitas dan rasio kemandirian yang bersumber pada APBD.

1) Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan

antara input dan output atau realisasi belanja dengan realisasi

pendapatan daerah. Rasio efisiensi diukur dengan (Abdul Halim

dalam Ardi Hamzah, 2008) :

Rasio Efisiensi = Pendapatan Realisasi

Belanja RealisasiX 100%

2) Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi

riil daerah (Halim, 2007) :

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 57: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

41

Rasio Efektivitas = % 100 X

daerah riil potensin berdasarka

ditetapkan PAD penerimaanTarget

PAD penerimaan Realisasi

3) Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang

sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Rasio

kemandirian keuangan daerah atau sering disebut sebagai

otonomi fiskal menunjukan kemampuan daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Dalam

penelitian ini rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan

(Permendagri nomor 65 tahun 2007) :

Rasio Kemandirian = % 100 x Pendapatan Total

Daerah Asli Pendapatan

4) Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya ukuran

kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan

kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah

(Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Belanja modal

adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah (Permendagri No. 59 tahun 2007).

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 58: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

42

Kapasitas pelayanan pemerintah daerah diukur berdasarkan

pengeluaran belanja modal dalam satuan rupiah per tahun

anggaran 2008-2011. Data belanja modal dalam analisa akan di

transformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln).

B. Teknis Analisis Data

1. Metode Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau

deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif akan

memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Alat analisis

yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan

minimum serta standart deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa

(Ordinary Last Square) merupakan model regresi yang menghasilkan

estimator linear tidak bias yang terbaik (best linear unbias

estimator/BLUE). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi

yang disebut dengan asumsi klasik, sebagai berikut :

a. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini

karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 59: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

43

olah data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan

mengikuti bentuk distribusi normal. Untuk mengetahuinya

digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai Asymmtotic sign >

alpha (α) 0,05 maka data dinyatakan telah terdistribusi secara normal

(Suliyanto, 2005).

b. Uji Autokorelasi

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi

yang menggunakan data time series. Konsekuensi dari adanya

autokorelasi adalah suatu model regresi adalah varians sampel tidak

dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi, model

regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai

variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Untuk

menguji mendiagnonis adanya autokorelasi dalam suatu model

regresi dilakukan melakukan pengujian terhadap uji Durbin-Watson

(Algifari, 2000) :

n

i

i

ii

e

ee

2

2

n

2 i

1)²(

d

Keterangan :

d = durbin watson

ei = kesalahan pengganggu

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 60: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

44

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi analisis regresi

berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel

independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas.

Multikolinearitas berarti terjadi korelasi antara sesama variabel

bebas di dalam regresi. Gejala adanya multikolinearitas dapat

dideteksi dengan menggunakan Pearson correlation dan tolerance

value serta Varians inflaction Factor (VIF). Menurut Algifari dalam

Suliyanto (2005), jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka model tidak

terdapat multikolinearitas. Setelah melalui perhitungan komputer

dihasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 5. Hal ini menujukkan

tidak terjadinya gejala multikolinearitas, artinya tidak adanya

hubungan antar variabel bebas.

d. Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah

pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian untuk

menyelidiki adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan

metode Glejser (Suliyanto, 2005) dimana gejala heterokedastisitas

ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel

independen terhadap nilai absolut residunya (e). Jika nilai

signifikansi lebih besar dari nilai alpha-nya (0,05), maka dapat

dipastikan model tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 61: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

45

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian pengaruh variabel bebas (efisiensi, efektivitas,

kemandirian keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah

daerah) terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi daerah)

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai

berikut (Suliyanto,2005) :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi rasio efisiensi

b2 = Koefisien regresi rasio efektivitas

b3 = Koefisien regresi rasio kemandirian

b4 = Koefisien regresi kapasitas pelayanan pemerintah daerah

X1 = Variabel Efisiensi

X2 = Variabel Efektivitas

X3 = Variabel Kemandirian Keuangan Daerah

X4 = Variabel Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah

4. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Pengaruh Secara Bersama

Untuk menguji pengaruh efisiensi, efektivitas, kemandirian

keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 62: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

46

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara bersama–sama

digunakan uji F sebagai berikut (Suliyanto,2005)

)/()2

1(

)1/(2

KnR

KRF

Keterangan :

R² = koefisien determinasi

n = banyaknya pengamatan

k = jumlah variabel yang diamati

Dengan derajat kebebasan (df) = ( k – 1 ) ; ( n – k ) dan tingkat

keyakinan 95 % atau = 0,05 maka :

Ho : b1, b2, b3, b4 = 0 (efisiensi, efektivitas, kemandirian

keuangan daerah dan kapasitas pelayanan

pemerintah daerah tidak mempunyai

pengaruh berarti terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah)

Ha : b1, b2, b3, b4 ≠ 0 (efisiensi, efektivitas, kemandirian

keuangan daerah dan kapasitas pelayanan

pemerintah daerah mempunyai pengaruh

berarti terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah)

Kriteria pengujian :

Ho diterima, jika F hitung F tabel

Ho ditolak, jika F hitung > F tabel

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 63: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

47

b. Analisa Pengaruh Secara Parsial

1) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial

variabel efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)

bk

k

o

S

bt

Keterangan :

ot = nilai t hitung

kb = koefisien regresi

bkS = standar eror dari regresi

Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan

95 % atau = 0,05 maka :

Ho : b1 = 0 (secara parsial efisiensi keuangan daerah tidak

mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Ho : b1 0 (secara parsial efisiensi keuangan daerah

mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Kriteria pengujian :

Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan

Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 64: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

48

2) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial

variabel efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)

bkS

kbot

Keterangan :

ot = nilai t hitung

kb = koefisien regresi

bkS = standar eror dari regresi

Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan

95 % atau = 0,05 maka :

Ho : b2 = 0 (secara parsial efektivitas keuangan daerah tidak

mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Ho : b2 0 (secara parsial efektivitas keuangan daerah

mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Kriteria pengujian :

Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan

Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

3) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial

variabel kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 65: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

49

bkS

kbot

Keterangan :

ot = nilai t hitung

kb = koefisien regresi

bkS = standar eror dari regresi

Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan

95 % atau = 0,05 maka :

Ho : b3 = 0 (secara parsial kemandirian keuangan daerah tidak

mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Ho : b3 0 (secara parsial kemandirian keuangan daerah

mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Kriteria pengujian :

Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan

Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

4) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial

variabel kapasitas pelayanan pemerintah daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)

bkS

kbot

Keterangan :

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 66: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

50

ot = nilai t hitung

kb = koefisien regresi

bkS = standar eror dari regresi

Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan

95 % atau = 0,05 maka :

Ho : b4 = 0 (secara parsial kapasitas pelayanan pemerintah

daerah tidak mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Ho : b4 0 (secara parsial kapasitas pelayanan pemerintah

daerah mempunyai pengaruh berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah)

Kriteria pengujian :

Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan

Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 67: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah se-provinsi

Jawa tengah baik kabupaten dan kota yang berjumlah 35 kabupaten dan

kota. Metode yang digunakan dalam pengambilan sample menggunakan

metode sensus dimana keseluruhan jumlah populasi diambil sebagai data

penelitian, yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah se-provinsi

Jawa tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2008-2011. Semua

Kota/kabupaten di Jawa Tengah dapat diambil data laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga data yang diambil sebagai

sensus secara keseluruhan berjumlah 140. Selanjutnya data sensus yang

diambil digunakan untuk menghitung variabel Pertumbuhan ekonomi,

Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas Pemerintah

kota/kabupaten se-Jawa Tengah.

Sensus yang dilakukan meliputi Kota/Kabupaten se-Provinsi

Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 68: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

52

Tabel 1. Sensus Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah

No Kota/ Kabupaten No Kota/ Kabupaten

1 Kab. Banjarnegara 19 Kab. Pemalang

2 Kab. Banyumas 20 Kab. Purbalingga

3 Kab. Batang 21 Kab. Purworejo

4 Kab. Blora 22 Kab. Rembang

5 Kab. Boyolali 23 Kab. Semarang

6 Kab. Brebes 24 Kab. Sragen

7 Kab. Cilacap 25 Kab. Sukoharjo

8 Kab. Demak 26 Kab. Tegal

9 Kab. Grobogan 27 Kab. Temanggung

10 Kab. Jepara 28 Kab. Wonogiri

11 Kab. Karanganyar 29 Kab. Wonosobo

12 Kab. Kebumen 30 Kota Magelang

13 Kab. Kendal 31 Kota Pekalongan

14 Kab. Klaten 32 Kota Salatiga

15 Kab. Kudus 33 Kota Semarang

16 Kab. Magelang 34 Kota Surakarta

17 Kab. Pati 35 Kota Tegal

18 Kab. Pekalongan

Sumber: www.bps.go.id.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dari perubahan nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari

tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dengan satuan persentase

(%). Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 69: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

53

Tengah selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2

berikut:

Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata Standar deviasi

Pertumbuhan ekonomi 1,7271 7,4499 4,8680 0,8821

Efisiensi 35,2627 98,7836 77,5083 10,6475

Efektivitas 76,9024 252,2676 118,8327 18,3339

Kemandirian 4,5878 25,3923 9,4929 3,8068

Kapasitas 23,9611 26,6251 25,4298 0,4169

Sumber: Olahan data SPSS

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 4,8680. Pertumbuhan

ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Klaten tahun 2010 yaitu

sebesar 1,7271. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi pada tahun

2010 oleh Kabupaten Kendal yaitu sebesar 7,4499. Standar deviasi

variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8821 yang menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah

tahun 2008-2011 tidak terlalu variatif.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan

antara input dan output atau realisasi belanja dengan realisasi

pendapatan daerah. Deskripsi Efisiensi kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Tengah selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada

tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Efisiensi

kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 77,5083. Efisiensi terendah

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 70: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

54

terjadi pada Kota Salatiga tahun 2009 yaitu sebesar 35,2627. Efisiensi

tertinggi terjadi pada tahun 2010 oleh Kabupaten Pati yaitu sebesar

98,7836. Standar deviasi variabel Efisiensi sebesar 10,6475 yang

menunjukkan bahwa efisiensi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah

tahun 2008-2011 tidak terlalu variatif.

c. Efektifitas

Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Deskripsi Efektivitas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Efektivitas

kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 118,8327. Efektivitas terendah

terjadi pada Kabupaten Klaten tahun 2010 yaitu sebesar 76,9024.

Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 oleh Kabupaten

Banyumas yaitu sebesar 252,2676. Standar deviasi variabel Efektivitas

sebesar 18,3339 yang menunjukkan bahwa efektivitas pada

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2011 tidak terlalu variatif.

d. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu aspek

yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Rasio

kemandirian keuangan daerah atau sering disebut sebagai otonomi

fiskal menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 71: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

55

yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan

yang diperlukan. Deskripsi Kemandirian kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Tengah selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada

tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Kemandirian

kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 9,4929. Kemandirian terendah

terjadi pada Kabupaten Batang tahun 2008 yaitu sebesar 4,5878.

Kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2011 oleh Kota Semarang

yaitu sebesar 25,3923. Standar deviasi variabel Kemandiran sebesar

3,8068 yang menunjukkan bahwa kemandirian pada kabupaten/kota di

Jawa Tengah tahun 2008-2011 cukup variatif.

e. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya

ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan

kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah

(Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Deskripsi Kapasitas

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2008 - 2011 secara

ringkas dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat

bahwa rata-rata Kapasitas kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah

25,4298. Kapasitas terendah terjadi pada Kabupaten Batang tahun

2010 yaitu sebesar 23,9611. Kapasitas tertinggi terjadi pada tahun

2011 oleh Kota Semarang yaitu sebesar 26,6251. Standar deviasi

variabel Kapasitas sebesar 0,4169 yang menunjukkan bahwa kapasitas

pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2011 tidak variatif.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 72: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

56

B. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas dilakukan analisis Kolmogorov

Smirnov test. Hasil perhitungan uji normalitas data dapat dilihat pada

tabel 3.

Tabel 3. Uji normalitas data

One-Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Test

140

,0000

,9855

,0816

,0816

-,0730

,9652

,3092

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most ExtremeDif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

StandardizedResidual

Test distribution is Normal.a.

Calculated f rom data.b.

Sumber: Lampiran 7

Dari table 3 di atas diketahui nilai Asymp.Sign sebesar 0,3092

atau lebih besar dibandingkan nilai alphanya ( = 0,05), sehingga

distribusi data pada variable tersebut adalah normal, dan bias dilanjutkan

ke analisi sselanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan prosedur SPSS

yaitu dengan melihat hasil collinearity statistics pada kolom VIF.

Pengujian multikolinearitas variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3

berikut.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 73: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

57

Tabel 4. Nilai kolom VIF untuk pengujian multikolinearitas

No Variabel VIF

1 Efisiensi 1,2315

2 Efektivitas 1,1116

3 Kemandirian 1,2568

4 Kapasitas 1,0381

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 dapat diketahui nilai VIF

untuk variabel Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas

pelayanan pemerintah daerah adalah kurang dari 5 sehingga dapat

dikatakan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebasnya,

sehingga variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor dalam

penelitian ini bersifat independen.

c. Uji heteroskedastisitas

Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas dengan metode Gleyser

antara variabel independen dengan nilai residu absolut dapat dilihat pada

tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 9

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas untuk

variabel pola Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian, dan Kapasitas

pelayanan pemerintah daerah lebih besar dari nilai alphanya (0,05), yang

Coefficientsa

4,2380 2,7668 1,5317 ,1279

-,0068 ,0047 -,1373 -1,4561 ,1477

,0011 ,0026 ,0372 ,4152 ,6787

-,0034 ,0132 -,0242 -,2544 ,7996

-,1281 ,1095 -,1013 -1,1702 ,2440

(Constant)

Ef isiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kapasitas

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoeff icients

Beta

StandardizedCoeff icients

t Sig.

Dependent Variable: resa.

Coefficientsa

4,2380 2,7668 1,5317 ,1279

-,0068 ,0047 -,1373 -1,4561 ,1477

,0011 ,0026 ,0372 ,4152 ,6787

-,0034 ,0132 -,0242 -,2544 ,7996

-,1281 ,1095 -,1013 -1,1702 ,2440

(Constant)

Ef isiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kapasitas

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoeff icients

Beta

StandardizedCoeff icients

t Sig.

Dependent Variable: resa.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 74: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

58

artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model penelitian yang

digunakan.

2. Uji Kelayakan Model Regresi

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat

diukur dari kelayakan model regresinya. Secara statistik, dapat diukur dari

nilai koefisien determinasi, nilai statisfik F dan nilai statistik t.Untuk

mengetahui pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas

pelayanan pemerintah daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah

digunakan perhitungan analisis regresi linier berganda, hasilnya dapat dilihat

pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil penghitungan regresi linier berganda pengaruh Efisiensi,

Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas terhadap Pertumbuhan

ekonomi daerah

Sumber: Lampiran 10

Model Sum m ary

,5031a ,2531 ,2309 ,7736Model1

R R SquareAdjustedR Square

Std. Error ofthe Estimate

Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi ,Efektivitas , Kemandirian

a. ANOVA

b

27,3691 4 6,8423 11,4346 ,0000a

80,7820 135 ,5984

108,1512 139

Regression

Residual

Total

Model1

Sum ofSquares df

MeanSquare F Sig.

Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi , Efektivitas , Kemandiriana.

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daerahb.

Coefficientsa

-5,7001 4,0522 -1,4067 ,1618

,0023 ,0068 ,0277 ,3352 ,7380

,0094 ,0038 ,1952 2,4884 ,0140

,0887 ,0193 ,3826 4,5884 ,0000

,3316 ,1603 ,1568 2,0683 ,0405

(Constant)

Ef isiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kapasitas

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoeff icients

Beta

StandardizedCoeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daeraha.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 75: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

59

Dari tabel 6 tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi = -5,7001 + 0,0023 Efisiensi + 0,0094 Efektivitas +

0,0887 Kemandirian + 0,3316 Kapasitas + e

Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

α = -5,7001 artinya jika Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas

bernilai nol pertumbuhan ekonomi daerah akan bernilai -

5,7001 persen.

B1 = 0,0023 artinya apabila efisiensi bertambah 1 persen, efektivitas,

kemandirian dan kapasitas bernilai nol, maka pertumbuhan

ekonomi akan meningkat 0,0023 persen.

Β2 = 0,0094 artinya apabila efektivitas bertambah 1 persen, efisiensi,

kemandirian dan kapasitas bernilai nol, maka pertumbuhan

ekonomi akan meningkat 0,0094 persen.

Β3 = 0,0887 artinya apabila kemandirian bertambah 1 persen, efisiensi,

efektivitas dan kapasitas bernilai nol, maka pertumbuhan

ekonomi akan meningkat 0,0887 persen.

Β4 = 0,3316 artinya apabila kapasitas bertambah 1 persen, efisiensi,

efektivitas dan kemandirian bernilai nol, maka pertumbuhan

ekonomi akan meningkat 0,3316 persen

a. Koefisien determinasi

Dari perhitungan dapat diketahui besarnya nilai koefisien

determinasi (R²) adalah 0,2531. Nilai koefisien determinasi sebesar

0,2531 artinya 25,31% perubahan Pertumbuhan ekonomi daerah dapat

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 76: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

60

dijelaskan oleh variasi dari variabel Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian

dan Kapasitas pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan sisa pengaruh

variabel lain adalah sebesar 0,7469 atau 74,69%.

b. Uji F

Dari penghitungan uji F diperoleh F hitung sebesar 11,4346.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) diperoleh F tabel

sebesar 2,4387. Jadi F hitung (11,4346) > F tabel (2,4387) sehingga Ho

ditolak. Penolakan Ho ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari

variabel Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian, dan Kapasitas pelayanan

pemerintah daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Uji t

Hipotesis pertama menyatakan Efisiensi keuangan daerah

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan

menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan

(135) diperoleh t tabel sebesar 1,9777, sedangkan hasil perhitungan yang

dilakukan menghasilkan t hitung variabel Efisiensi (tX1) sebesar 0,3352.

Jadi nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0,3352 < 1,9777), sehingga

secara parsial variabel Efisiensi (X1) tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Jadi hipotesis

pertama yang menyatakan Efisiensi mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah ditolak.

Hipotesis kedua menyatakan Efektivitas keuangan daerah

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 77: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

61

menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan

(135) diperoleh t tabel sebesar 1,9777, sedangkan hasil perhitungan yang

dilakukan menghasilkan t hitung variabel Efektivitas daerah (tX2)

sebesar 2,4884. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel

(2,4884>1,9777), sehingga secara parsial variabel Efektivitas (X2)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah (Y). Jadi hipotesis kedua yang menyatakan Efektivitas

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah diterima.

Hipotesis ketiga menyatakan Kemandirian berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menggunakan tingkat

keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan (135) diperoleh t tabel

sebesar 1,9777, sedangkan hasil perhitungan yang dilakukan

menghasilkan t hitung variabel Kemandirian (tX3) sebesar 4,5884. Jadi

nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (4,5884>1,9777), sehingga

secara parsial variabel Kemandirian (X3) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Jadi hipotesis

ketiga yang menyatakan Kemandirian mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah diterima.

Hipotesis keempat menyatakan Kapasitas mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan

menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan

(135) diperoleh t tabel sebesar 2,0683, sedangkan hasil perhitungan yang

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 78: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

62

dilakukan menghasilkan t hitung variabel Kapasitas (tX4) sebesar1,9777.

Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (2,0683>1,9777), sehingga

secara parsial variabel Kapasitas (X4) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Jadi hipotesis

keempat yang menyatakan Kapasitas pelayanan pemerintah daerah

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah diterima.

C. Pembahasan

1. Efisiensi terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efisiensi tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah. Semakin efisien penggunaan belanja daerah tidak menyebabkan

peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi dipicu oleh salah satunya tingkat pengeluaran

oleh pemerintah. Jika pemerintah terlalu efisien, yang otomatis jumlah

pengeluaran menurun, berakibat kontra produktif terhadap tingkat

pertumbuhan ekonomi. Proporsi pengeluaran dan belanja hendaknya

disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan pendapatan pada

kota Salatiga yaitu dari Rp390.718.847.865 menjadi Rp376.195.456.003

yang berakibat pada menurunnya belanja kota Salatiga dari Rp

268.393.972.667 menjadi Rp132.656.545.412. Efisiensi Kota Salatiga

mengalami penurunan cukup drastis dari 68,6924 ((Rp268.393.972.667/

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 79: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

63

Rp390.718.847.865) x 100%) menjadi 35,2627 ((Rp132.656.545.412/

Rp376.195.456.003) x 100%). Hal ini mengakibatkan PDRB kota

Salatiga meningkat, walaupun kecil yaitu dari Rp832.154.880.000

menjadi Rp869.452.990.000 tetapi pertumbuhan ekonomi menurun

sedikit dari 4,9799 ((Rp832.154.880.000-Rp792.680.440.000)/

792.680.440.000) x 100% ) menuju 4,4821 (((Rp869.452.990.000-

Rp832.154.880.000)/ Rp832.154.880.000) x 100% ). Pada Kabupaten

Pati tahun 2010, peningkatan efisiensi yang cukup tajam tidak dibarengi

dengan peningkatan PDRB yang signifikan yaitu PDRB Kabupaten Pati

tahun 2009 sebesar Rp 4.357.144.040.000 menjadi Rp

4.579.853.000.000. Dan tahun 2009 efisiensi Kabupaten Pati 73,0074

((Rp756.571.925.890/Rp929.434.296.778) x 100) menjadi 85,0196

((Rp989.490.570.878/Rp1.001.675.112.579)x 100%) pada Tahun 2010.

Tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang

menurun yaitu dari 5,4340 (((Rp4.357.144.040.000-

Rp4.162.082.370.000)/Rp4.162.082.370.000) x 100%) menjadi 4,7811

(((Rp4.579.853.000.000-Rp4.357.144.044.000)/Rp 4.357.144.044.000) x

100%). Demikian juga pada Kabupaten Banjarnegara, penurunan

efisiensi tahun 2011 malah meningkatkan PDRB pada tahun 2011.

Penurunan efisiensi dapat dilihat dari Efisiensi tahun 2010 sebesar

89,9201 ((Rp764.062.435.992/Rp849.712.579.681) x 100% ) menjadi

77,6897 ((Rp837.963.356.757/Rp1.078.602.748.021) x 100% ) pada

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 80: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

64

tahun 2011. Sedangkan peningkatan PDRB yaitu dari

Rp2.888.524.000.000 menjadi Rp3.030.542.000.000.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Hamzah(2008) yang menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dalam

pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan salah satu

indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah. Rasio efisiensi

adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input

atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

2. Efektivitas terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Efektivitas

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah diKabupaten/Kota di JawaTengah. Semakin besar Efektivitas

daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah mengumpulkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap semakin besarnya

Pertumbuhan ekonomi daerah. Efektivitas merupakankemampuan suatu

daerah atau kota dalam mencapai target PAD yang sudah ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi PAD dibanding

target yang sudah ditetapkan berarti daerah tersebut semakin efektif.

Efektivitas terendah adalah sebesar 76,9024 ((Rp

54.886.005.749/Rp71.371.000.000)x100%)) akibat realisasi penerimaan

PAD yang rendah dibanding target penerimaan PAD oleh Kabupaten

Klaten tahun 2010 menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi 1,7271

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 81: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

65

(((Rp4.843.247.000.000-Rp4.761.018.670.000)/Rp4.761.018.670.000) x

100%) dibawah nilai rata-rata yaitu 4,8680. Kemudian nilai tertinggi

Efektivitas adalah sebesar 252,2676 ((Rp164.892.425.634/

Rp65.364.092.826) x 100%)) oleh Kabupaten Banyumas tahun 2010

menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7741

(((Rp4.654.634.000.000-Rp4.400.542.230.000)/Rp4.400.542.230.000) x

100%) di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Demikian juga

terjadi pada Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi kenaikan

pertumbuhan ekonomi dari 4,9765 (((Rp2.619.989.610.000-

Rp2.495.785.820.000)/Rp2.495.785.820.000 x 100%)) menjadi 5,1125

(((Rp2.753.935.730.000-Rp2.619.989.610.000)/Rp2.619.989.610.000) x

100%) akibat kenaikan dari efektivitas tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu

dari 111,0069 ((Rp46.521.396.931/ Rp41.908.553.000) x 100% ))

menjadi 142,4158 ((Rp70.636.814.797/ Rp49.599.000.000) x 100% )) .

Kenaikan efektivitas suatu daerah berpengaruh signifikan terhadap

kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kota di Jawa

Tengah.

Mariyam(2012) menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja keuangan

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 29 kabupaten dan 9

Kota di Jawa Timur Periode 2006 -2010. Kenaikan efektivitas

menginsyaratkan keberhasilan pemerintah daerah/kota menggali sumber

dan potensi yang ada agar lebih produktif dan berdaya guna. Mengolah

barang dan jasa menjadi lebih bernilai yang pada akhirnya meningkatkan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 82: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

66

nilai dan jumlah Produk domestik bruto regional daerah yang

bersangkutan.

3. Kemandirian terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kemandirian

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah laporan di Kabupaten/Kota di JawaTengah. Semakin besar

Kemandirian daerah kabupaten atau kota berpengaruh terhadap semakin

besarnya Pertumbuhan ekonomi daerah. Kemandirian daerah mendorong

peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam

pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil

pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan

sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah. Selain itu, kemandirian

daerah berfungsi memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui

pergeseran pengambilan keputusan public ketingkat pemerintahan yang

lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap sehingga

pelaksanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung

secara efektif.

Kemandirian terendah adalah sebesar 4,5878 ((Rp31.192.714.868/

Rp 679.900.101.435) x 100) akibat terlalu rendahnya realisasi PAD

dibanding realisasi pendapatan secara keseluruhan oleh Kabupaten

Batang tahun 2008 menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,6733

(((Rp2.169.854.550.000-Rp2.092.973.930.000)/Rp2.092.973.930.000 x

100% ) dibawah nilai rata-rata yaitu 4,8680. Kemudian nilai tertinggi

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 83: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

67

kemandirian adalah sebesar 25,3923 ((Rp521.538.058.477/

Rp2.053.919.562.042) x 100) oleh Kota Semarang tahun 2011

menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4136

(((Rp22.736.136.000.000-Rp21.365.818.000.000)/Rp21.365.818.000.000

x 100% ) di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Demikian juga

terjadi pada Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi kenaikan

pertumbuhan ekonomi dari 4,9765 (((Rp2.619.989.610.000-

Rp2.495.785.820.000)/Rp2.495.785.820.000 x 100%)) menjadi 5,1125

(((Rp2.753.935.730.000-Rp2.619.989.610.000)/Rp2.619.989.610.000) x

100%) akibat kenaikan dari kemandirian tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu

dari 6,7512 ((Rp46.521.396.931/Rp689.085.527.646) x 100% ) menjadi

9,9865 ((Rp70.636.814.797/Rp707.321.723.389) x 100% ). Kenaikan

kemandirian suatu daerah/kota berpengaruh signifikan terhadap kenaikan

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kota di Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Donny (2010)

menyimpulkan Rasio kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat Rasio

kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Bahrul Ulum, 2010). Rasio

ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap

sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, makatingkat

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 84: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

68

ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu

pula sebaliknya (Abdul Halim dalam Ardi Hamzah, 2008). Dengan rasio

kemandirian yang tinggi, berarti pemerintah daerah telah berhasil

mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya/kota yang diwujudkan

dalam PAD dan meningkatkan produktivitas masyarakatnya yang

diwujudkan dalam angka PDRB.

4. Kapasitas terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kapasitas

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah laporan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Semakin besar

Kapasitas pelayanan di suatu kabupaten atau kota berpengaruh terhadap

semakin besarnya Pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kapasitas yang

besar, daerah mempunyai kemampuan dan modal yang cukup untuk

membangun infrastruktur dan membangkitkan perekonomian secara

lebih merata pada berbagai bidang.

Kapasitas pelayanan pemerintah daerah terendah adalah sebesar

23,9611 akibat belanja modal yang rendah yaitu sebesar

Rp25.478.767.023 oleh Kabupaten Batang tahun 2010 menyebabkan

tingkat pertumbuhan ekonomi 4,9704 (((Rp2.362.482.000.000-

Rp2.250.616.820.000)/Rp2.250.616.820.000) x 100% ). Kemudian nilai

tertinggi kapasitas pelayanan pemerintah daerah berada di Kota

Semarang tahun 2011 sebesar 26,6251 (belanja modal sebesar Rp

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 85: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

69

365.704.393.573) menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi

menjadi 6,4136 (((Rp22.736.136.000.000 - Rp21.365.818.000.000)

/ Rp21.365.818.000.000) x 100% di atas nilai rata-rata pertumbuhan

ekonomi yaitu 4,8680. Demikian juga terjadi pada Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi

yang dapat dilihat dari 4,9765 (((Rp2.619.989.610.000-

Rp2.495.785.820.000)/Rp2.495.785.820.000 x 100%)) menjadi 5,1125

(((Rp2.753.935.730.000-Rp2.619.989.610.000)/Rp2.619.989.610.000) x

100%) akibat kenaikan dari kapasitas tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu

dari 25,6526 (belanja modal sebesar Rp138.287.451.114) menjadi

25,9017 (belanja modal sebesar Rp177.399.942.303). Kenaikan kapasitas

suatu daerah/kota berpengaruh signifikan terhadap kenaikan tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kota di Jawa Tengah.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang

menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran

pemerintah daerah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan

ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat

pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proposional

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Reza Monanda, 2009). Oleh

karena perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Rokhmawati, Anita (2009) menyimpulkan kapasitas

pelayanan pemerintah daerah yang diukur dari pengeluaran belanja

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 86: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

70

modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 87: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

50

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Pertumbuhan ekonomi daerah. Hipotesis pertama yang menyatakan

Efisiensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan

ekonomi daerah ditolak.

2. Efektivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan

ekonomi daerah. Hipotesis kedua yang menyatakan Efektivitas

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

daerah diterima.

3. Kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Pertumbuhan ekonomi daerah. Hipotesis ketiga yang menyatakan

Kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Pertumbuhan ekonomi daerah diterima.

4. Kapasitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan

ekonomi daerah. Hipotesis keempat yang menyatakan Kapasitas

pelayanan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah diterima.

71

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 88: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

72

B. Saran

1. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus proporsional

dengan tingkat pendapatannya. Terlalu efisien suatu daerah dalam

pembelanjaan daerah akan berakibat pada perlambatan pertumbuhan

ekonomi.

2. Pemerintah daerah/kota hendaknya semaksimal mungkin merealisasikan

penerimaan PAD disesuaikan dengan kondiri riil potensi daerah yang

bersangkutan melebihi target yang sudah ditetapkan.

3. Potensi dan sumber daya lokal terus dimaksimalkan pemanfatannya

untuk meningkatkan PAD, produktivitas masyarakat dan mengurangi

ketergantungan terhadap pihak luar atau pemerintah pusat. Dengan

kemandirian yang kuat akan mendorong peningkatan partisipasi prakarsa

dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong

pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.

4. Pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan jumlah belanja

modalnya untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini variabel indenpenden dibatasi hanya pada 4 variabel

yaitu efisiensi keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, kemandirian

keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah, yang semua

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 89: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

73

datanya berasal dari laporan APBD tiap tahun. Pada penelitian selanjutnya,

bisa dimasukkan variabel potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya

manusia yang juga merupakan faktor yang sangat penting bagi

berkembangnya suatu wilayah dan tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi

daerah yang terus meningkat.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 90: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

74

DAFTAR PUSTAKA

A. A. N. B Dwiranda. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.

Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang

Tindih. Bapekki Depkeu. Jakarta.

African Capacity Building Foundation (ACBF). 2001. Capacity Needs

Assessment: A Conceptual Framework. In ACBF Newsletter Vol. 2.

P 9-12.

Algifari. 2000. Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi. BPFE Universitas

Gajah Mada. Yogyakarta.

Anderson and Jan Isaksen. 2002. Best Practice in Capacity Building in Public

Finance Management in Afrika, International Swedish Institute for Public

Administration and Michelen Institute Developement Studies and Human

Right (http: www.cmi.no).

Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Buku 1 Jakarta: Salemba

Empat.

Budiman, Aida. Dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia.

Yogyakarta: Kanisius.

Boediono. 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.

Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3. Jakarta: Salemba

Empat.

Hamzah, Ardi. 2007. Analisa Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Simposium Nasional Akuntansi

XI. Pontianak.

Harimurti, Yohanes. 2007. Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Hubungan antara

Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah.

Surabaya: Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik

Pertama.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 91: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

75

Hasnaria. 2008. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja

Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota

Se Nanggroe Aceh Darussalam). Skripsi. Universitas Syiah Kuala.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Cetakan

Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Kurniawan, Donny. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah.

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sumatera.

Kusmajadi, Mariyam. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengagguran dan Kemiskinan (Studi

Kasus pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur Periode 2006-2010).

Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

Penerbit ANDI.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Monanda, Reza. 2009. Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

Kabupaten Dairi. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara.

Nugraha. 2004. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi No 1. Vol. 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

www.indonesia.go.id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. www.indonesia.go.id.

Rokhmawati, Anita. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota

di Jawa Timur). Skripsi. Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi

FE Universitas Negeri Malang.

Sidik, Machfud. 2002. ”Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional”. Makalah

Seminar Nasional: Public Sector Scorecard, 17-18 April 2002. DJPKPD

RI. Jakarta.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 92: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

76

Soeprapto, H.R. Riyadi. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Menuju Good Governance. Jakarta: Bumi Aksara.

Suliyanto. 2005. Praktikum Analisis Statistik. Jakarta: Erlangga.

Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota

Malang (1999-2004). Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. Universitas

Negeri Malang.

Supranto, J. 2001. Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 2. Edisi 6. Jakarta: Erlangga.

Susanti,Nur Indah. 2010. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Hubungan antara

Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah.

Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (Tidak

dipublikasikan).

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Ulum, Bahrul. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

terhadap Deteksi Illusi Fiskal pada Provinsi di Indonesia. Skripsi.

Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang.

Wulandari, Nuni. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

www.djpk.depkeu.go.id.

www.bps.go.id

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 93: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

77

Lampiran 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011

Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Banjarnegara 2007 2.495.785.820.000

Kab. Banjarnegara 2008 2.619.989.610.000 4,9765

Kab. Banjarnegara 2009 2.753.935.730.000 5,1125

Kab. Banjarnegara 2010 2.888.524.000.000 4,8871

Kab. Banjarnegara 2011 3.030.542.000.000 4,9166

Kab. Banyumas 2007 3.958.645.950.000

Kab. Banyumas 2008 4.171.468.950.000 5,3762

Kab. Banyumas 2009 4.400.542.230.000 5,4914

Kab. Banyumas 2010 4.654.634.000.000 5,7741

Kab. Banyumas 2011 4.927.351.000.000 5,8590

Kab. Batang 2007 2.092.973.930.000

Kab. Batang 2008 2.169.854.550.000 3,6733

Kab. Batang 2009 2.250.616.820.000 3,7220

Kab. Batang 2010 2.362.482.000.000 4,9704

Kab. Batang 2011 2.486.766.000.000 5,2607

Kab. Blora 2007 1.811.864.010.000

Kab. Blora 2008 1.913.763.350.000 5,6240

Kab. Blora 2009 2.010.908.670.000 5,0761

Kab. Blora 2010 2.115.370.000.000 5,1947

Kab. Blora 2011 2.170.195.000.000 2,5917

Kab. Boyolali 2007 3.748.102.110.000

Kab. Boyolali 2008 3.899.372.860.000 4,0359

Kab. Boyolali 2009 4.100.520.260.000 5,1585

Kab. Boyolali 2010 4.248.048.000.000 3,5978

Kab. Boyolali 2011 4.472.217.000.000 5,2770

Kab. Brebes 2007 4.769.145.460.000

Kab. Brebes 2008 4.998.528.190.000 4,8097

Kab. Brebes 2009 5.247.897.410.000 4,9889

Kab. Brebes 2010 5.507.403.000.000 4,9449

Kab. Brebes 2011 5.780.878.000.000 4,9656

Kab. Cilacap 2007 11.140.846.350.000

Kab. Cilacap 2008 11.689.092.900.000 4,9210

Kab. Cilacap 2009 12.303.308.340.000 5,2546

Kab. Cilacap 2010 12.998.129.000.000 5,6474

Kab. Cilacap 2011 13.749.105.000.000 5,7776

Kab. Demak 2007 2.677.366.770.000

Kab. Demak 2008 2.787.524.020.000 4,1144

Kab. Demak 2009 2.901.151.510.000 4,0763

Kab. Demak 2010 3.020.821.000.000 4,1249

Kab. Demak 2011 3.156.126.000.000 4,4791

Kab. Grobogan 2007 2.799.700.550.000

Kab. Grobogan 2008 2.948.793.800.000 5,3253

Kab. Grobogan 2009 3.097.093.250.000 5,0292

Kab. Grobogan 2010 3.253.399.000.000 5,0469

Kab. Grobogan 2011 3.370.344.000.000 3,5945

Kab. Jepara 2007 3.722.677.820.000

Kab. Jepara 2008 3.889.988.850.000 4,4944

Kab. Jepara 2009 4.085.438.360.000 5,0244

Kab. Jepara 2010 4.270.257.000.000 4,5238

Kab. Jepara 2011 4.504.552.000.000 5,4867

Kab. Karanganyar 2007 4.654.054.500.000

Kab. Karanganyar 2008 4.900.690.400.000 5,2994

Kab. Karanganyar 2009 5.076.549.870.000 3,5885

Kab. Karanganyar 2010 5.452.435.000.000 7,4043

Kab. Karanganyar 2011 5.752.065.000.000 5,4953

Kabupaten/Kota Tahun PDRB

Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasi

%100)(

1

1x

PDRB

PDRBPDRB

t

tt

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 94: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

78

Lanjutan lampiran 1 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Kebumen 2007 2.572.062.880.000

Kab. Kebumen 2008 2.721.254.090.000 5,8004

Kab. Kebumen 2009 2.828.395.070.000 3,9372

Kab. Kebumen 2010 2.945.829.000.000 4,1520

Kab. Kebumen 2011 3.089.588.000.000 4,8801

Kab. Kendal 2007 4.625.455.570.000

Kab. Kendal 2008 4.822.465.280.000 4,2592

Kab. Kendal 2009 5.020.087.370.000 4,0979

Kab. Kendal 2010 5.394.079.000.000 7,4499

Kab. Kendal 2011 5.717.410.000.000 5,9942

Kab. Klaten 2007 4.394.688.020.000

Kab. Klaten 2008 4.567.200.960.000 3,9255

Kab. Klaten 2009 4.761.018.670.000 4,2437

Kab. Klaten 2010 4.843.247.000.000 1,7271

Kab. Klaten 2011 4.938.051.000.000 1,9574

Kab. Kudus 2007 11.243.359.380.000

Kab. Kudus 2008 11.683.819.730.000 3,9175

Kab. Kudus 2009 12.125.681.790.000 3,7818

Kab. Kudus 2010 12.651.059.000.000 4,3328

Kab. Kudus 2011 13.183.607.000.000 4,2095

Kab. Magelang 2007 3.582.647.650.000

Kab. Magelang 2008 3.761.388.590.000 4,9891

Kab. Magelang 2009 3.938.764.680.000 4,7157

Kab. Magelang 2010 4.116.390.000.000 4,5097

Kab. Magelang 2011 4.292.354.000.000 4,2747

Kab. Pati 2007 3.966.062.170.000

Kab. Pati 2008 4.162.082.370.000 4,9424

Kab. Pati 2009 4.357.144.040.000 4,6866

Kab. Pati 2010 4.579.853.000.000 5,1114

Kab. Pati 2011 4.828.723.000.000 5,4340

Kab. Pekalongan 2007 2.834.685.010.000

Kab. Pekalongan 2008 2.970.214.980.000 4,7811

Kab. Pekalongan 2009 3.098.072.640.000 4,3047

Kab. Pekalongan 2010 3.230.351.000.000 4,2697

Kab. Pekalongan 2011 3.384.388.000.000 4,7684

Kab. Pemalang 2007 2.993.296.760.000

Kab. Pemalang 2008 3.142.808.700.000 4,9949

Kab. Pemalang 2009 3.293.056.250.000 4,7807

Kab. Pemalang 2010 3.455.713.000.000 4,9394

Kab. Pemalang 2011 3.622.636.000.000 4,8303

Kab. Purbalingga 2007 2.143.746.230.000

Kab. Purbalingga 2008 2.257.392.770.000 5,3013

Kab. Purbalingga 2009 2.384.014.040.000 5,6092

Kab. Purbalingga 2010 2.525.873.000.000 5,9504

Kab. Purbalingga 2011 2.679.134.000.000 6,0676

Kab. Purworejo 2007 2.591.535.380.000

Kab. Purworejo 2008 2.737.087.130.000 5,6164

Kab. Purworejo 2009 2.872.723.790.000 4,9555

Kab. Purworejo 2010 3.016.598.000.000 5,0083

Kab. Purworejo 2011 3.168.113.000.000 5,0227

Kab. Rembang 2007 1.999.951.160.000

Kab. Rembang 2008 2.093.412.590.000 4,6732

Kab. Rembang 2009 2.186.736.490.000 4,4580

Kab. Rembang 2010 2.283.966.000.000 4,4463

Kab. Rembang 2011 2.384.459.000.000 4,3999

Kab. Semarang 2007 4.871.444.250.000

Kab. Semarang 2008 5.079.003.740.000 4,2607

Kab. Semarang 2009 5.300.723.410.000 4,3654

Kab. Semarang 2010 5.560.552.000.000 4,9018

Kab. Semarang 2011 5.877.191.000.000 5,6944

Kabupaten/Kota Tahun PDRB %100

)(

1

1x

PDRB

PDRBPDRB

t

tt

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 95: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

79

Lanjutan lampiran 1 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Sragen 2007 2.582.492.480.000

Kab. Sragen 2008 2.729.450.320.000 5,6905

Kab. Sragen 2009 2.893.427.190.000 6,0077

Kab. Sragen 2010 3.069.751.000.000 6,0939

Kab. Sragen 2011 3.270.053.000.000 6,5250

Kab. Sukoharjo 2007 4.330.992.900.000

Kab. Sukoharjo 2008 4.540.751.530.000 4,8432

Kab. Sukoharjo 2009 4.756.902.500.000 4,7602

Kab. Sukoharjo 2010 4.978.263.000.000 4,6535

Kab. Sukoharjo 2011 5.206.688.000.000 4,5884

Kab. Tegal 2007 3.120.395.640.000

Kab. Tegal 2008 3.286.263.440.000 5,3156

Kab. Tegal 2009 3.466.785.570.000 5,4932

Kab. Tegal 2010 3.627.198.000.000 4,6271

Kab. Tegal 2011 3.801.779.000.000 4,8131

Kab. Temanggung 2007 2.143.221.220.000

Kab. Temanggung 2008 2.219.155.630.000 3,5430

Kab. Temanggung 2009 2.309.841.530.000 4,0865

Kab. Temanggung 2010 2.409.386.000.000 4,3096

Kab. Temanggung 2011 2.521.439.000.000 4,6507

Kab. Wonogiri 2007 2.657.068.890.000

Kab. Wonogiri 2008 2.770.435.780.000 4,2666

Kab. Wonogiri 2009 2.901.577.440.000 4,7336

Kab. Wonogiri 2010 3.071.964.000.000 5,8722

Kab. Wonogiri 2011 3.134.182.000.000 2,0253

Kab. Wonosobo 2007 1.679.149.650.000

Kab. Wonosobo 2008 1.741.148.310.000 3,6923

Kab. Wonosobo 2009 1.808.247.180.000 3,8537

Kab. Wonosobo 2010 1.888.808.000.000 4,4552

Kab. Wonosobo 2011 1.974.114.000.000 4,5164

Kota Magelang 2007 946.098.160.000

Kota Magelang 2008 993.835.200.000 5,0457

Kota Magelang 2009 1.044.650.240.000 5,1130

Kota Magelang 2010 1.108.604.000.000 6,1220

Kota Magelang 2011 1.169.343.000.000 5,4789

Kota Pekalongan 2007 1.820.001.210.000

Kota Pekalongan 2008 1.887.853.700.000 3,7282

Kota Pekalongan 2009 1.966.751.150.000 4,1792

Kota Pekalongan 2010 2.087.114.000.000 6,1199

Kota Pekalongan 2011 2.200.828.000.000 5,4484

Kota Salatiga 2007 792.680.440.000

Kota Salatiga 2008 832.154.880.000 4,9799

Kota Salatiga 2009 869.452.990.000 4,4821

Kota Salatiga 2010 913.020.000.000 5,0109

Kota Salatiga 2011 963.457.000.000 5,5242

Kota Semarang 2007 18.142.639.970.000

Kota Semarang 2008 19.156.814.290.000 5,5900

Kota Semarang 2009 20.057.621.850.000 4,7023

Kota Semarang 2010 21.365.818.000.000 6,5222

Kota Semarang 2011 22.736.136.000.000 6,4136

Kota Surakarta 2007 4.304.287.370.000

Kota Surakarta 2008 4.549.342.950.000 5,6933

Kota Surakarta 2009 4.817.877.630.000 5,9027

Kota Surakarta 2010 5.103.886.000.000 5,9364

Kota Surakarta 2011 5.411.912.000.000 6,0351

Kota Tegal 2007 1.109.438.210.000

Kota Tegal 2008 1.166.587.870.000 5,1512

Kota Tegal 2009 1.225.424.730.000 5,0435

Kota Tegal 2010 1.281.528.000.000 4,5783

Kota Tegal 2011 1.340.228.000.000 4,5805

Kabupaten/Kota Tahun PDRB %100

)(

1

1x

PDRB

PDRBPDRB

t

tt

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 96: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

80

Lampiran 2. Efisiensi Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011

Rasio Efisiensi

Kab. Banjarnegara 2008 616.235.931.638 689.085.527.646 89,4281

Kab. Banjarnegara 2009 635.338.765.212 707.321.723.389 89,8232

Kab. Banjarnegara 2010 764.062.435.992 849.712.579.681 89,9201

Kab. Banjarnegara 2011 837.963.356.757 1.078.602.748.021 77,6897

Kab. Banyumas 2008 873.932.843.282 968.913.212.552 90,1972

Kab. Banyumas 2009 970.009.266.569 1.063.750.026.484 91,1877

Kab. Banyumas 2010 1.078.380.052.888 1.221.546.292.440 88,2799

Kab. Banyumas 2011 1.276.265.622.122 1.593.406.479.067 80,0967

Kab. Batang 2008 578.573.192.033 679.900.101.435 85,0968

Kab. Batang 2009 688.079.266.129 716.827.817.969 95,9895

Kab. Batang 2010 569.728.016.695 644.772.288.739 88,3611

Kab. Batang 2011 747.719.570.493 820.066.813.501 91,1779

Kab. Blora 2008 517.524.042.317 810.452.515.119 63,8562

Kab. Blora 2009 704.635.000.321 722.238.085.646 97,5627

Kab. Blora 2010 797.077.475.755 809.229.173.421 98,4984

Kab. Blora 2011 885.821.278.064 1.007.775.882.838 87,8986

Kab. Boyolali 2008 693.262.107.869 882.528.354.413 78,5541

Kab. Boyolali 2009 808.017.387.034 836.169.374.817 96,6332

Kab. Boyolali 2010 909.091.325.282 1.017.898.637.498 89,3106

Kab. Boyolali 2011 998.879.850.378 1.396.013.965.218 71,5523

Kab. Brebes 2008 913.243.123.522 1.024.633.897.563 89,1287

Kab. Brebes 2009 906.440.891.321 1.166.663.521.421 77,6951

Kab. Brebes 2010 1.000.002.337.930 1.503.002.987.832 66,5336

Kab. Brebes 2011 1.303.899.890.686 1.715.223.944.822 76,0192

Kab. Cilacap 2008 1.072.492.784.622 1.363.540.428.574 78,6550

Kab. Cilacap 2009 1.067.974.673.910 1.500.047.962.922 71,1960

Kab. Cilacap 2010 1.137.238.910.798 1.634.620.370.619 69,5721

Kab. Cilacap 2011 1.550.277.519.753 1.739.234.442.511 89,1356

Kab. Demak 2008 611.470.037.742 894.567.717.972 68,3537

Kab. Demak 2009 707.264.037.992 939.925.740.035 75,2468

Kab. Demak 2010 825.294.668.677 1.051.906.921.292 78,4570

Kab. Demak 2011 1.012.911.462.546 1.532.135.924.724 66,1111

Kab. Grobogan 2008 870.652.060.324 913.076.812.507 95,3536

Kab. Grobogan 2009 618.915.568.460 843.180.476.379 73,4025

Kab. Grobogan 2010 701.486.884.016 943.967.135.644 74,3126

Kab. Grobogan 2011 872.116.161.868 1.163.858.404.192 74,9332

Kab. Jepara 2008 644.074.360.333 755.569.193.495 85,2436

Kab. Jepara 2009 758.106.084.209 998.597.312.970 75,9171

Kab. Jepara 2010 852.318.433.739 982.872.340.359 86,7171

Kab. Jepara 2011 1.095.748.594.964 1.270.172.671.250 86,2677

Kab. Karanganyar 2008 772.834.363.740 871.365.016.736 88,6924

Kab. Karanganyar 2009 784.268.341.492 970.365.627.029 80,8219

Kab. Karanganyar 2010 876.226.764.023 1.074.553.916.593 81,5433

Kab. Karanganyar 2011 978.180.653.172 1.243.597.972.167 78,6573

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi belanja Realisasi

pendapatan %100Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasix

%1 0 0P e n d a p a t a n R e a l i s a s i

B e l a n ja R e a l i s a s ix

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 97: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

81

Lanjutan lampiran 2.

Rasio Efisiensi

Kab. Kebumen 2008 859.246.349.911 1.056.576.267.002 81,3236

Kab. Kebumen 2009 945.205.296.293 1.280.518.532.301 73,8143

Kab. Kebumen 2010 709.114.795.145 978.115.201.472 72,4981

Kab. Kebumen 2011 875.414.881.118 1.273.275.623.110 68,7530

Kab. Kendal 2008 756.328.308.161 917.457.925.312 82,4374

Kab. Kendal 2009 786.579.282.580 990.488.556.783 79,4133

Kab. Kendal 2010 708.117.549.118 901.333.718.120 78,5633

Kab. Kendal 2011 809.885.631.168 1.136.759.150.013 71,2451

Kab. Klaten 2008 700.134.799.035 976.911.471.112 71,6682

Kab. Klaten 2009 781.121.677.296 986.484.856.053 79,1823

Kab. Klaten 2010 743.889.305.037 1.060.177.048.954 70,1665

Kab. Klaten 2011 1.016.273.006.661 1.364.124.811.662 74,5000

Kab. Kudus 2008 626.323.425.107 774.638.582.966 80,8536

Kab. Kudus 2009 869.172.775.415 906.929.401.737 95,8369

Kab. Kudus 2010 703.108.829.269 837.477.196.522 83,9556

Kab. Kudus 2011 847.776.300.989 1.005.232.562.979 84,3363

Kab. Magelang 2008 653.627.224.576 835.772.043.757 78,2064

Kab. Magelang 2009 750.314.467.117 873.059.399.911 85,9408

Kab. Magelang 2010 772.057.304.514 954.275.140.157 80,9051

Kab. Magelang 2011 961.733.956.072 1.114.474.635.599 86,2948

Kab. Pati 2008 700.218.508.870 886.283.394.723 79,0062

Kab. Pati 2009 756.571.925.890 929.443.296.778 81,4005

Kab. Pati 2010 989.490.570.878 1.001.675.112.579 98,7836

Kab. Pati 2011 897.268.041.634 1.229.009.231.288 73,0074

Kab. Pekalongan 2008 572.945.318.285 673.897.573.849 85,0196

Kab. Pekalongan 2009 489.683.535.705 673.743.830.890 72,6810

Kab. Pekalongan 2010 625.164.609.507 749.729.368.692 83,3854

Kab. Pekalongan 2011 795.018.868.667 923.341.295.989 86,1024

Kab. Pemalang 2008 567.167.955.591 756.920.319.097 74,9310

Kab. Pemalang 2009 643.963.216.570 829.074.218.989 77,6726

Kab. Pemalang 2010 726.831.150.489 933.713.817.185 77,8430

Kab. Pemalang 2011 878.756.054.644 1.188.521.215.764 73,9369

Kab. Purbalingga 2008 507.774.473.138 683.446.335.030 74,2962

Kab. Purbalingga 2009 645.014.151.210 733.944.393.788 87,8832

Kab. Purbalingga 2010 586.627.249.822 724.034.035.618 81,0221

Kab. Purbalingga 2011 702.543.793.285 954.179.597.031 73,6280

Kab. Purworejo 2008 591.991.234.560 709.357.094.616 83,4546

Kab. Purworejo 2009 658.043.854.687 751.262.475.167 87,5917

Kab. Purworejo 2010 615.859.716.252 802.215.304.045 76,7699

Kab. Purworejo 2011 768.310.613.298 1.013.075.367.014 75,8394

Kab. Rembang 2008 392.524.623.085 579.272.806.693 67,7616

Kab. Rembang 2009 487.394.806.631 608.044.827.149 80,1577

Kab. Rembang 2010 482.413.462.558 681.400.890.463 70,7973

Kab. Rembang 2011 468.066.639.368 873.464.930.508 53,5873

Kab. Semarang 2008 694.396.380.841 748.129.660.574 92,8177

Kab. Semarang 2009 689.795.015.474 781.019.129.985 88,3199

Kab. Semarang 2010 608.713.917.179 843.410.273.414 72,1729

Kab. Semarang 2011 842.026.783.589 1.099.476.750.251 76,5843

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi belanja Realisasi

pendapatan %100Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasix

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 98: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

82

Lanjutan lampiran 2

Rasio Efisiensi

Kab. Sragen 2008 706.031.692.183 804.376.669.482 87,7738

Kab. Sragen 2009 607.031.143.752 797.639.563.236 76,1034

Kab. Sragen 2010 702.841.109.262 883.148.530.283 79,5836

Kab. Sragen 2011 830.136.587.484 1.094.585.823.239 75,8402

Kab. Sukoharjo 2008 517.122.973.682 687.729.031.993 75,1928

Kab. Sukoharjo 2009 509.798.752.324 732.951.736.293 69,5542

Kab. Sukoharjo 2010 580.223.938.496 797.611.718.188 72,7452

Kab. Sukoharjo 2011 868.241.025.931 1.015.438.257.161 85,5041

Kab. Tegal 2008 672.732.362.385 803.964.788.339 83,6768

Kab. Tegal 2009 646.997.949.606 861.170.789.604 75,1300

Kab. Tegal 2010 759.764.609.070 946.107.093.229 80,3043

Kab. Tegal 2011 915.788.949.765 1.204.377.843.853 76,0383

Kab. Temanggung 2008 411.356.971.071 576.614.217.128 71,3401

Kab. Temanggung 2009 506.966.527.368 623.122.779.590 81,3590

Kab. Temanggung 2010 562.150.174.118 675.659.734.845 83,2002

Kab. Temanggung 2011 616.160.548.955 823.479.890.034 74,8240

Kab. Wonogiri 2008 646.335.488.078 841.402.409.521 76,8165

Kab. Wonogiri 2009 680.435.548.619 854.438.086.706 79,6354

Kab. Wonogiri 2010 763.983.677.115 981.560.954.757 77,8335

Kab. Wonogiri 2011 891.698.844.419 1.166.580.278.614 76,4370

Kab. Wonosobo 2008 528.220.566.928 607.458.041.982 86,9559

Kab. Wonosobo 2009 592.359.809.035 672.541.034.913 88,0779

Kab. Wonosobo 2010 574.386.334.632 708.104.465.784 81,1160

Kab. Wonosobo 2011 788.438.419.143 979.683.002.107 80,4789

Kota Magelang 2008 286.124.525.429 360.894.163.791 79,2821

Kota Magelang 2009 212.723.983.672 380.464.679.377 55,9116

Kota Magelang 2010 210.623.349.204 401.911.336.532 52,4054

Kota Magelang 2011 369.411.611.855 505.438.974.685 73,0873

Kota Pekalongan 2008 297.144.017.604 387.677.032.821 76,6473

Kota Pekalongan 2009 284.213.290.964 398.167.332.090 71,3804

Kota Pekalongan 2010 208.563.990.615 417.191.612.087 49,9924

Kota Pekalongan 2011 389.616.887.441 509.929.023.924 76,4061

Kota Salatiga 2008 268.393.972.667 390.718.847.865 68,6924

Kota Salatiga 2009 132.656.545.412 376.195.456.003 35,2627

Kota Salatiga 2010 218.615.915.631 411.504.439.506 53,1260

Kota Salatiga 2011 258.618.399.163 478.173.510.921 54,0846

Kota Semarang 2008 725.301.609.216 1.337.697.047.131 54,2202

Kota Semarang 2009 1.005.502.336.137 1.538.490.537.516 65,3564

Kota Semarang 2010 1.132.662.151.376 1.623.567.254.798 69,7638

Kota Semarang 2011 1.236.582.638.750 2.053.919.562.042 60,2060

Kota Surakarta 2008 560.080.852.467 751.267.161.957 74,5515

Kota Surakarta 2009 547.265.480.803 728.938.187.952 75,0771

Kota Surakarta 2010 625.858.500.472 858.513.967.372 72,9002

Kota Surakarta 2011 782.645.954.738 1.029.523.688.529 76,0202

Kota Tegal 2008 293.200.043.902 386.753.820.659 75,8105

Kota Tegal 2009 258.620.879.881 425.054.834.668 60,8441

Kota Tegal 2010 274.360.687.266 460.931.044.657 59,5232

Kota Tegal 2011 272.009.660.567 547.717.521.845 49,6624

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi belanja Realisasi

pendapatan %100Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasix

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 99: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

83

Lampiran 3. Efektivitas Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011

Rasio Efektifitas

Kab. Banjarnegara 2008 46.521.396.931 41.908.553.000 111,0069

Kab. Banjarnegara 2009 70.636.814.797 49.599.000.000 142,4158

Kab. Banjarnegara 2010 72.486.768.063 60.036.077.000 120,7387

Kab. Banjarnegara 2011 81.106.953.223 60.278.746.000 134,5532

Kab. Banyumas 2008 127.425.765.063 89.086.275.000 143,0364

Kab. Banyumas 2009 130.520.361.681 101.414.000.000 128,7005

Kab. Banyumas 2010 164.892.425.634 65.364.092.826 252,2676

Kab. Banyumas 2011 191.899.680.819 172.487.675.175 111,2541

Kab. Batang 2008 31.192.714.868 29.989.298.800 104,0128

Kab. Batang 2009 40.643.602.159 36.518.000.000 111,2974

Kab. Batang 2010 55.421.689.588 44.570.205.000 124,3469

Kab. Batang 2011 70.155.029.031 53.431.309.850 131,2995

Kab. Blora 2008 58.954.140.914 45.377.229.000 129,9201

Kab. Blora 2009 69.696.650.709 50.000.000.000 139,3933

Kab. Blora 2010 67.087.584.059 56.500.000.000 118,7391

Kab. Blora 2011 57.021.769.902 48.400.000.000 117,8136

Kab. Boyolali 2008 63.733.408.461 53.786.693.000 118,4929

Kab. Boyolali 2009 80.004.658.137 65.124.000.000 122,8497

Kab. Boyolali 2010 86.485.635.223 80.020.241.000 108,0797

Kab. Boyolali 2011 96.737.566.506 71.390.500.000 135,5048

Kab. Brebes 2008 62.073.945.369 45.819.454.000 135,4751

Kab. Brebes 2009 80.275.021.213 65.081.000.000 123,3463

Kab. Brebes 2010 81.025.304.605 70.466.896.000 114,9835

Kab. Brebes 2011 98.275.852.041 86.210.000.000 113,9959

Kab. Cilacap 2008 102.780.340.747 71.289.836.000 144,1725

Kab. Cilacap 2009 130.746.425.476 100.784.000.000 129,7293

Kab. Cilacap 2010 149.709.123.163 126.058.245.000 118,7619

Kab. Cilacap 2011 172.327.030.145 160.777.098.000 107,1838

Kab. Demak 2008 43.820.940.478 32.270.967.000 135,7906

Kab. Demak 2009 50.235.869.718 41.866.000.000 119,9920

Kab. Demak 2010 56.756.027.175 54.560.293.000 104,0244

Kab. Demak 2011 70.559.136.137 67.751.260.000 104,1444

Kab. Grobogan 2008 69.924.849.995 44.647.487.192 156,6154

Kab. Grobogan 2009 57.079.602.181 46.891.000.000 121,7283

Kab. Grobogan 2010 78.366.420.899 56.175.738.000 139,5023

Kab. Grobogan 2011 77.912.458.185 67.718.515.000 115,0534

Kab. Jepara 2008 61.267.901.105 55.951.063.000 109,5027

Kab. Jepara 2009 81.919.859.343 72.718.000.000 112,6542

Kab. Jepara 2010 84.713.357.594 71.081.298.000 119,1781

Kab. Jepara 2011 123.642.014.200 97.874.429.000 126,3272

Kab. Karanganyar 2008 74.470.676.168 54.224.360.000 137,3380

Kab. Karanganyar 2009 66.971.682.994 64.017.000.000 104,6155

Kab. Karanganyar 2010 89.510.216.512 73.976.841.000 120,9976

Kab. Karanganyar 2011 114.080.774.286 82.577.777.000 138,1495

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD

Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasi

% 100 X

daerah riil potensin berdasarka

ditetapkan PAD penerimaanTarget

PAD penerimaan Realisasi

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 100: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

84

Lanjutan lampiran 3

Rasio Efektifitas

Kab. Kebumen 2008 68.599.425.037 53.939.781.000 127,1778

Kab. Kebumen 2009 63.016.363.174 61.130.000.000 103,0858

Kab. Kebumen 2010 58.742.305.659 67.981.056.000 86,4098

Kab. Kebumen 2011 73.513.164.444 68.320.517.000 107,6004

Kab. Kendal 2008 71.684.588.059 60.461.840.500 118,5617

Kab. Kendal 2009 76.805.714.198 62.627.000.000 122,6399

Kab. Kendal 2010 86.235.293.510 75.773.781.000 113,8062

Kab. Kendal 2011 93.289.526.850 85.677.120.700 108,8850

Kab. Klaten 2008 49.549.622.878 51.334.445.000 96,5231

Kab. Klaten 2009 53.142.865.419 59.156.000.000 89,8351

Kab. Klaten 2010 54.886.005.749 71.371.000.000 76,9024

Kab. Klaten 2011 72.290.993.848 65.498.449.000 110,3705

Kab. Kudus 2008 71.520.067.977 56.440.909.000 126,7167

Kab. Kudus 2009 73.045.780.416 71.405.000.000 102,2979

Kab. Kudus 2010 94.032.742.826 92.294.396.000 101,8835

Kab. Kudus 2011 108.458.832.665 100.621.157.000 107,7893

Kab. Magelang 2008 88.119.511.336 70.944.163.008 124,2097

Kab. Magelang 2009 75.582.195.900 69.555.000.000 108,6654

Kab. Magelang 2010 76.057.772.876 78.651.453.672 96,7023

Kab. Magelang 2011 95.462.630.622 88.180.506.309 108,2582

Kab. Pati 2008 70.495.293.572 57.505.000.000 122,5899

Kab. Pati 2009 80.667.623.139 70.624.000.000 114,2213

Kab. Pati 2010 112.526.536.706 92.113.750.000 122,1604

Kab. Pati 2011 134.475.561.623 107.985.691.000 124,5309

Kab. Pekalongan 2008 55.278.780.756 41.228.201.150 134,0800

Kab. Pekalongan 2009 58.468.319.642 48.132.000.000 121,4749

Kab. Pekalongan 2010 67.580.239.029 55.967.925.000 120,7482

Kab. Pekalongan 2011 81.362.869.869 76.011.232.000 107,0406

Kab. Pemalang 2008 66.747.479.207 51.928.112.000 128,5382

Kab. Pemalang 2009 71.819.333.588 53.659.000.000 133,8440

Kab. Pemalang 2010 76.441.045.221 61.498.796.000 124,2968

Kab. Pemalang 2011 79.677.543.259 71.725.736.000 111,0864

Kab. Purbalingga 2008 73.799.022.515 56.222.613.000 131,2622

Kab. Purbalingga 2009 83.177.000.901 68.866.000.000 120,7809

Kab. Purbalingga 2010 89.803.180.820 68.143.472.000 131,7854

Kab. Purbalingga 2011 104.946.243.147 91.721.635.000 114,4182

Kab. Purworejo 2008 58.174.860.039 39.590.483.226 146,9415

Kab. Purworejo 2009 60.814.316.979 47.481.000.000 128,0814

Kab. Purworejo 2010 69.609.314.290 60.989.103.087 114,1340

Kab. Purworejo 2011 88.941.781.923 67.353.773.327 132,0517

Kab. Rembang 2008 51.125.558.424 47.342.347.000 107,9912

Kab. Rembang 2009 56.887.895.318 56.755.000.000 100,2342

Kab. Rembang 2010 65.699.258.995 78.227.428.000 83,9849

Kab. Rembang 2011 73.931.945.931 80.130.640.000 92,2643

Kab. Semarang 2008 82.942.880.537 69.437.697.000 119,4494

Kab. Semarang 2009 90.389.871.349 90.188.000.000 100,2238

Kab. Semarang 2010 98.831.140.360 87.181.797.000 113,3621

Kab. Semarang 2011 133.198.913.306 114.484.580.000 116,3466

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD % 100 X

daerah riil potensin berdasarka

ditetapkan PAD penerimaanTarget

PAD penerimaan Realisasi

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 101: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

85

Lanjutan lampiran 3

Rasio Efektifitas

Kab. Sragen 2008 65.803.095.551 44.012.383.000 149,5104

Kab. Sragen 2009 72.681.309.220 57.450.000.000 126,5123

Kab. Sragen 2010 79.627.347.874 61.398.245.000 129,6899

Kab. Sragen 2011 94.518.999.398 72.381.067.000 130,5853

Kab. Sukoharjo 2008 41.898.319.498 43.081.308.250 97,2541

Kab. Sukoharjo 2009 48.842.528.340 45.132.000.000 108,2215

Kab. Sukoharjo 2010 64.446.167.388 60.297.533.000 106,8803

Kab. Sukoharjo 2011 96.166.806.526 71.051.620.000 135,3478

Kab. Tegal 2008 59.154.639.032 52.750.513.000 112,1404

Kab. Tegal 2009 70.859.594.636 57.133.000.000 124,0257

Kab. Tegal 2010 73.062.775.368 74.304.065.000 98,3294

Kab. Tegal 2011 90.133.274.468 83.974.505.000 107,3341

Kab. Temanggung 2008 37.923.898.939 36.697.140.342 103,3429

Kab. Temanggung 2009 47.327.328.141 39.993.000.000 118,3390

Kab. Temanggung 2010 55.211.017.361 55.095.179.516 100,2103

Kab. Temanggung 2011 63.343.494.510 58.339.488.254 108,5774

Kab. Wonogiri 2008 54.129.294.926 41.528.831.000 130,3415

Kab. Wonogiri 2009 67.092.965.296 60.943.000.000 110,0913

Kab. Wonogiri 2010 74.968.769.365 64.818.342.000 115,6598

Kab. Wonogiri 2011 77.141.691.388 62.183.758.000 124,0544

Kab. Wonosobo 2008 38.158.243.909 31.512.540.000 121,0891

Kab. Wonosobo 2009 46.324.943.517 45.003.000.000 102,9375

Kab. Wonosobo 2010 52.079.016.939 60.541.366.880 86,0222

Kab. Wonosobo 2011 67.398.727.303 60.314.879.680 111,7448

Kota Magelang 2008 40.506.552.463 33.989.756.000 119,1728

Kota Magelang 2009 57.704.618.780 49.374.000.000 116,8725

Kota Magelang 2010 69.548.102.100 50.085.652.000 138,8583

Kota Magelang 2011 73.557.701.976 55.022.599.000 133,6863

Kota Pekalongan 2008 30.096.285.331 25.757.291.808 116,8457

Kota Pekalongan 2009 32.238.175.788 22.545.000.000 142,9948

Kota Pekalongan 2010 47.495.707.337 38.185.620.424 124,3811

Kota Pekalongan 2011 63.344.977.617 53.122.169.890 119,2440

Kota Salatiga 2008 45.147.465.983 34.300.925.000 131,6217

Kota Salatiga 2009 53.055.833.309 38.991.000.000 136,0720

Kota Salatiga 2010 51.549.747.508 51.590.175.000 99,9216

Kota Salatiga 2011 60.611.340.067 62.498.990.000 96,9797

Kota Semarang 2008 267.914.250.403 236.882.329.790 113,1001

Kota Semarang 2009 306.112.422.821 259.411.000.000 118,0029

Kota Semarang 2010 327.992.258.750 293.826.726.298 111,6278

Kota Semarang 2011 521.538.058.477 427.311.654.923 122,0510

Kota Surakarta 2008 102.989.919.369 95.038.667.100 108,3663

Kota Surakarta 2009 101.972.318.682 106.759.000.000 95,5164

Kota Surakarta 2010 113.946.007.542 120.183.277.000 94,8102

Kota Surakarta 2011 181.096.816.152 159.164.782.000 113,7795

Kota Tegal 2008 69.567.243.716 59.021.727.000 117,8672

Kota Tegal 2009 90.840.876.590 65.269.000.000 139,1792

Kota Tegal 2010 101.321.867.412 79.132.956.000 128,0400

Kota Tegal 2011 117.244.290.641 94.465.114.000 124,1139

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD % 100 X

daerah riil potensin berdasarka

ditetapkan PAD penerimaanTarget

PAD penerimaan Realisasi

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 102: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

86

Lampiran 4. Kemandirian Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011

Rasio Kemandirian

Kab. Banjarnegara 2008 689.085.527.646 46.521.396.931 41.908.553.000 6,7512

Kab. Banjarnegara 2009 707.321.723.389 70.636.814.797 49.599.000.000 9,9865

Kab. Banjarnegara 2010 849.712.579.681 72.486.768.063 60.036.077.000 8,5307

Kab. Banjarnegara 2011 1.078.602.748.021 81.106.953.223 60.278.746.000 7,5196

Kab. Banyumas 2008 968.913.212.552 127.425.765.063 89.086.275.000 13,1514

Kab. Banyumas 2009 1.063.750.026.484 130.520.361.681 101.414.000.000 12,2698

Kab. Banyumas 2010 1.221.546.292.440 164.892.425.634 65.364.092.826 13,4987

Kab. Banyumas 2011 1.593.406.479.067 191.899.680.819 172.487.675.175 12,0434

Kab. Batang 2008 679.900.101.435 31.192.714.868 29.989.298.800 4,5878

Kab. Batang 2009 716.827.817.969 40.643.602.159 36.518.000.000 5,6699

Kab. Batang 2010 644.772.288.739 55.421.689.588 44.570.205.000 8,5955

Kab. Batang 2011 820.066.813.501 70.155.029.031 53.431.309.850 8,5548

Kab. Blora 2008 810.452.515.119 58.954.140.914 45.377.229.000 7,2742

Kab. Blora 2009 722.238.085.646 69.696.650.709 50.000.000.000 9,6501

Kab. Blora 2010 809.229.173.421 67.087.584.059 56.500.000.000 8,2903

Kab. Blora 2011 1.007.775.882.838 57.021.769.902 48.400.000.000 5,6582

Kab. Boyolali 2008 882.528.354.413 63.733.408.461 53.786.693.000 7,2217

Kab. Boyolali 2009 836.169.374.817 80.004.658.137 65.124.000.000 9,5680

Kab. Boyolali 2010 1.017.898.637.498 86.485.635.223 80.020.241.000 8,4965

Kab. Boyolali 2011 1.396.013.965.218 96.737.566.506 71.390.500.000 6,9296

Kab. Brebes 2008 1.024.633.897.563 62.073.945.369 45.819.454.000 6,0582

Kab. Brebes 2009 1.166.663.521.421 80.275.021.213 65.081.000.000 6,8807

Kab. Brebes 2010 1.503.002.987.832 81.025.304.605 70.466.896.000 5,3909

Kab. Brebes 2011 1.715.223.944.822 98.275.852.041 86.210.000.000 5,7296

Kab. Cilacap 2008 1.363.540.428.574 102.780.340.747 71.289.836.000 7,5378

Kab. Cilacap 2009 1.500.047.962.922 130.746.425.476 100.784.000.000 8,7161

Kab. Cilacap 2010 1.634.620.370.619 149.709.123.163 126.058.245.000 9,1586

Kab. Cilacap 2011 1.739.234.442.511 172.327.030.145 160.777.098.000 9,9082

Kab. Demak 2008 894.567.717.972 43.820.940.478 32.270.967.000 4,8986

Kab. Demak 2009 939.925.740.035 50.235.869.718 41.866.000.000 5,3447

Kab. Demak 2010 1.051.906.921.292 56.756.027.175 54.560.293.000 5,3955

Kab. Demak 2011 1.532.135.924.724 70.559.136.137 67.751.260.000 4,6053

Kab. Grobogan 2008 913.076.812.507 69.924.849.995 44.647.487.192 7,6582

Kab. Grobogan 2009 843.180.476.379 57.079.602.181 46.891.000.000 6,7696

Kab. Grobogan 2010 943.967.135.644 78.366.420.899 56.175.738.000 8,3018

Kab. Grobogan 2011 1.163.858.404.192 77.912.458.185 67.718.515.000 6,6943

Kab. Jepara 2008 755.569.193.495 61.267.901.105 55.951.063.000 8,1088

Kab. Jepara 2009 998.597.312.970 81.919.859.343 72.718.000.000 8,2035

Kab. Jepara 2010 982.872.340.359 84.713.357.594 71.081.298.000 8,6190

Kab. Jepara 2011 1.270.172.671.250 123.642.014.200 97.874.429.000 9,7343

Kab. Karanganyar 2008 871.365.016.736 74.470.676.168 54.224.360.000 8,5464

Kab. Karanganyar 2009 970.365.627.029 66.971.682.994 64.017.000.000 6,9017

Kab. Karanganyar 2010 1.074.553.916.593 89.510.216.512 73.976.841.000 8,3300

Kab. Karanganyar 2011 1.243.597.972.167 114.080.774.286 82.577.777.000 9,1734

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi

pendapatan

Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD

Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasi

% 100 x Pendapatan Total

Daerah Asli Pendapatan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 103: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

87

Lanjutan lampiran 4.

Rasio Kemandirian

Kab. Kebumen 2008 1.056.576.267.002 68.599.425.037 53.939.781.000 6,4926

Kab. Kebumen 2009 1.280.518.532.301 63.016.363.174 61.130.000.000 4,9212

Kab. Kebumen 2010 978.115.201.472 58.742.305.659 67.981.056.000 6,0057

Kab. Kebumen 2011 1.273.275.623.110 73.513.164.444 68.320.517.000 5,7735

Kab. Kendal 2008 917.457.925.312 71.684.588.059 60.461.840.500 7,8134

Kab. Kendal 2009 990.488.556.783 76.805.714.198 62.627.000.000 7,7543

Kab. Kendal 2010 901.333.718.120 86.235.293.510 75.773.781.000 9,5675

Kab. Kendal 2011 1.136.759.150.013 93.289.526.850 85.677.120.700 8,2066

Kab. Klaten 2008 976.911.471.112 49.549.622.878 51.334.445.000 5,0721

Kab. Klaten 2009 986.484.856.053 53.142.865.419 59.156.000.000 5,3871

Kab. Klaten 2010 1.060.177.048.954 54.886.005.749 71.371.000.000 5,1771

Kab. Klaten 2011 1.364.124.811.662 72.290.993.848 65.498.449.000 5,2994

Kab. Kudus 2008 774.638.582.966 71.520.067.977 56.440.909.000 9,2327

Kab. Kudus 2009 906.929.401.737 73.045.780.416 71.405.000.000 8,0542

Kab. Kudus 2010 837.477.196.522 94.032.742.826 92.294.396.000 11,2281

Kab. Kudus 2011 1.005.232.562.979 108.458.832.665 100.621.157.000 10,7894

Kab. Magelang 2008 835.772.043.757 88.119.511.336 70.944.163.008 10,5435

Kab. Magelang 2009 873.059.399.911 75.582.195.900 69.555.000.000 8,6572

Kab. Magelang 2010 954.275.140.157 76.057.772.876 78.651.453.672 7,9702

Kab. Magelang 2011 1.114.474.635.599 95.462.630.622 88.180.506.309 8,5657

Kab. Pati 2008 886.283.394.723 70.495.293.572 57.505.000.000 7,9540

Kab. Pati 2009 929.443.296.778 80.667.623.139 70.624.000.000 8,6791

Kab. Pati 2010 1.001.675.112.579 112.526.536.706 92.113.750.000 11,2338

Kab. Pati 2011 1.229.009.231.288 134.475.561.623 107.985.691.000 10,9418

Kab. Pekalongan 2008 673.897.573.849 55.278.780.756 41.228.201.150 8,2028

Kab. Pekalongan 2009 673.743.830.890 58.468.319.642 48.132.000.000 8,6781

Kab. Pekalongan 2010 749.729.368.692 67.580.239.029 55.967.925.000 9,0140

Kab. Pekalongan 2011 923.341.295.989 81.362.869.869 76.011.232.000 8,8118

Kab. Pemalang 2008 756.920.319.097 66.747.479.207 51.928.112.000 8,8183

Kab. Pemalang 2009 829.074.218.989 71.819.333.588 53.659.000.000 8,6626

Kab. Pemalang 2010 933.713.817.185 76.441.045.221 61.498.796.000 8,1868

Kab. Pemalang 2011 1.188.521.215.764 79.677.543.259 71.725.736.000 6,7039

Kab. Purbalingga 2008 683.446.335.030 73.799.022.515 56.222.613.000 10,7981

Kab. Purbalingga 2009 733.944.393.788 83.177.000.901 68.866.000.000 11,3329

Kab. Purbalingga 2010 724.034.035.618 89.803.180.820 68.143.472.000 12,4032

Kab. Purbalingga 2011 954.179.597.031 104.946.243.147 91.721.635.000 10,9986

Kab. Purworejo 2008 709.357.094.616 58.174.860.039 39.590.483.226 8,2011

Kab. Purworejo 2009 751.262.475.167 60.814.316.979 47.481.000.000 8,0949

Kab. Purworejo 2010 802.215.304.045 69.609.314.290 60.989.103.087 8,6771

Kab. Purworejo 2011 1.013.075.367.014 88.941.781.923 67.353.773.327 8,7794

Kab. Rembang 2008 579.272.806.693 51.125.558.424 47.342.347.000 8,8258

Kab. Rembang 2009 608.044.827.149 56.887.895.318 56.755.000.000 9,3559

Kab. Rembang 2010 681.400.890.463 65.699.258.995 78.227.428.000 9,6418

Kab. Rembang 2011 873.464.930.508 73.931.945.931 80.130.640.000 8,4642

Kab. Semarang 2008 748.129.660.574 82.942.880.537 69.437.697.000 11,0867

Kab. Semarang 2009 781.019.129.985 90.389.871.349 90.188.000.000 11,5733

Kab. Semarang 2010 843.410.273.414 98.831.140.360 87.181.797.000 11,7180

Kab. Semarang 2011 1.099.476.750.251 133.198.913.306 114.484.580.000 12,1148

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi

pendapatan

Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD % 100 x

Pendapatan Total

Daerah Asli Pendapatan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 104: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

88

Lanjutan lampiran 4.

Rasio Kemandirian

Kab. Sragen 2008 804.376.669.482 65.803.095.551 44.012.383.000 8,1806

Kab. Sragen 2009 797.639.563.236 72.681.309.220 57.450.000.000 9,1120

Kab. Sragen 2010 883.148.530.283 79.627.347.874 61.398.245.000 9,0163

Kab. Sragen 2011 1.094.585.823.239 94.518.999.398 72.381.067.000 8,6351

Kab. Sukoharjo 2008 687.729.031.993 41.898.319.498 43.081.308.250 6,0923

Kab. Sukoharjo 2009 732.951.736.293 48.842.528.340 45.132.000.000 6,6638

Kab. Sukoharjo 2010 797.611.718.188 64.446.167.388 60.297.533.000 8,0799

Kab. Sukoharjo 2011 1.015.438.257.161 96.166.806.526 71.051.620.000 9,4705

Kab. Tegal 2008 803.964.788.339 59.154.639.032 52.750.513.000 7,3579

Kab. Tegal 2009 861.170.789.604 70.859.594.636 57.133.000.000 8,2283

Kab. Tegal 2010 946.107.093.229 73.062.775.368 74.304.065.000 7,7225

Kab. Tegal 2011 1.204.377.843.853 90.133.274.468 83.974.505.000 7,4838

Kab. Temanggung 2008 576.614.217.128 37.923.898.939 36.697.140.342 6,5770

Kab. Temanggung 2009 623.122.779.590 47.327.328.141 39.993.000.000 7,5952

Kab. Temanggung 2010 675.659.734.845 55.211.017.361 55.095.179.516 8,1714

Kab. Temanggung 2011 823.479.890.034 63.343.494.510 58.339.488.254 7,6922

Kab. Wonogiri 2008 841.402.409.521 54.129.294.926 41.528.831.000 6,4332

Kab. Wonogiri 2009 854.438.086.706 67.092.965.296 60.943.000.000 7,8523

Kab. Wonogiri 2010 981.560.954.757 74.968.769.365 64.818.342.000 7,6377

Kab. Wonogiri 2011 1.166.580.278.614 77.141.691.388 62.183.758.000 6,6126

Kab. Wonosobo 2008 607.458.041.982 38.158.243.909 31.512.540.000 6,2816

Kab. Wonosobo 2009 672.541.034.913 46.324.943.517 45.003.000.000 6,8880

Kab. Wonosobo 2010 708.104.465.784 52.079.016.939 60.541.366.880 7,3547

Kab. Wonosobo 2011 979.683.002.107 67.398.727.303 60.314.879.680 6,8796

Kota Magelang 2008 360.894.163.791 40.506.552.463 33.989.756.000 11,2239

Kota Magelang 2009 380.464.679.377 57.704.618.780 49.374.000.000 15,1669

Kota Magelang 2010 401.911.336.532 69.548.102.100 50.085.652.000 17,3043

Kota Magelang 2011 505.438.974.685 73.557.701.976 55.022.599.000 14,5532

Kota Pekalongan 2008 387.677.032.821 30.096.285.331 25.757.291.808 7,7632

Kota Pekalongan 2009 398.167.332.090 32.238.175.788 22.545.000.000 8,0966

Kota Pekalongan 2010 417.191.612.087 47.495.707.337 38.185.620.424 11,3846

Kota Pekalongan 2011 509.929.023.924 63.344.977.617 53.122.169.890 12,4223

Kota Salatiga 2008 390.718.847.865 45.147.465.983 34.300.925.000 11,5550

Kota Salatiga 2009 376.195.456.003 53.055.833.309 38.991.000.000 14,1033

Kota Salatiga 2010 411.504.439.506 51.549.747.508 51.590.175.000 12,5271

Kota Salatiga 2011 478.173.510.921 60.611.340.067 62.498.990.000 12,6756

Kota Semarang 2008 1.337.697.047.131 267.914.250.403 236.882.329.790 20,0280

Kota Semarang 2009 1.538.490.537.516 306.112.422.821 259.411.000.000 19,8969

Kota Semarang 2010 1.623.567.254.798 327.992.258.750 293.826.726.298 20,2020

Kota Semarang 2011 2.053.919.562.042 521.538.058.477 427.311.654.923 25,3923

Kota Surakarta 2008 751.267.161.957 102.989.919.369 95.038.667.100 13,7088

Kota Surakarta 2009 728.938.187.952 101.972.318.682 106.759.000.000 13,9892

Kota Surakarta 2010 858.513.967.372 113.946.007.542 120.183.277.000 13,2725

Kota Surakarta 2011 1.029.523.688.529 181.096.816.152 159.164.782.000 17,5903

Kota Tegal 2008 386.753.820.659 69.567.243.716 59.021.727.000 17,9875

Kota Tegal 2009 425.054.834.668 90.840.876.590 65.269.000.000 21,3716

Kota Tegal 2010 460.931.044.657 101.321.867.412 79.132.956.000 21,9820

Kota Tegal 2011 547.717.521.845 117.244.290.641 94.465.114.000 21,4060

Kabupaten/Kota Tahun Realisasi

pendapatan

Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD % 100 x

Pendapatan Total

Daerah Asli Pendapatan

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 105: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

89

Lampiran 5. Kapasitas Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011

Kabupaten/Kota Tahun belanja modal

Perhitungan dari Belanja

Modal di transformasikan

ke dalam Ln

Kab. Banjarnegara 2008 138.287.451.114 25,6526

Kab. Banjarnegara 2009 177.399.942.303 25,9017

Kab. Banjarnegara 2010 135.214.887.826 25,6301

Kab. Banjarnegara 2011 150.076.167.649 25,7344

Kab. Banyumas 2008 154.241.120.768 25,7618

Kab. Banyumas 2009 154.953.941.580 25,7664

Kab. Banyumas 2010 123.063.432.597 25,5360

Kab. Banyumas 2011 169.315.837.067 25,8550

Kab. Batang 2008 119.144.412.770 25,5036

Kab. Batang 2009 87.249.592.300 25,1920

Kab. Batang 2010 25.478.767.023 23,9611

Kab. Batang 2011 98.042.272.639 25,3087

Kab. Blora 2008 141.456.779.115 25,6753

Kab. Blora 2009 69.902.568.615 24,9704

Kab. Blora 2010 53.346.801.300 24,7001

Kab. Blora 2011 101.829.479.211 25,3466

Kab. Boyolali 2008 114.533.005.357 25,4641

Kab. Boyolali 2009 86.596.626.087 25,1845

Kab. Boyolali 2010 70.101.216.583 24,9732

Kab. Boyolali 2011 138.437.022.809 25,6537

Kab. Brebes 2008 125.181.836.521 25,5530

Kab. Brebes 2009 130.717.311.894 25,5963

Kab. Brebes 2010 181.399.494.865 25,9240

Kab. Brebes 2011 152.728.578.180 25,7519

Kab. Cilacap 2008 277.402.483.631 26,3487

Kab. Cilacap 2009 176.603.025.583 25,8972

Kab. Cilacap 2010 163.912.214.472 25,8226

Kab. Cilacap 2011 203.564.556.874 26,0392

Kab. Demak 2008 112.693.548.627 25,4479

Kab. Demak 2009 123.085.933.849 25,5361

Kab. Demak 2010 116.893.229.661 25,4845

Kab. Demak 2011 134.922.115.885 25,6280

Kab. Grobogan 2008 193.054.245.219 25,9862

Kab. Grobogan 2009 97.471.895.670 25,3028

Kab. Grobogan 2010 91.688.215.123 25,2417

Kab. Grobogan 2011 121.321.536.776 25,5217

Kab. Jepara 2008 116.369.600.914 25,4800

Kab. Jepara 2009 90.748.385.252 25,2314

Kab. Jepara 2010 119.766.418.438 25,5088

Kab. Jepara 2011 252.927.585.101 26,2564

Kab. Karanganyar 2008 249.886.535.905 26,2443

Kab. Karanganyar 2009 61.255.818.922 24,8383

Kab. Karanganyar 2010 125.157.367.607 25,5528

Kab. Karanganyar 2011 116.229.118.619 25,4788

Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasi

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 106: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

90

Lanjutan lampiran 5.

Kabupaten/Kota Tahun belanja modal

Perhitungan dari Belanja

Modal di transformasikan

ke dalam Ln

Kab. Kebumen 2008 180.041.447.457 25,9165

Kab. Kebumen 2009 129.361.410.093 25,5859

Kab. Kebumen 2010 118.771.773.531 25,5005

Kab. Kebumen 2011 127.137.769.539 25,5685

Kab. Kendal 2008 106.591.445.808 25,3923

Kab. Kendal 2009 100.891.483.760 25,3373

Kab. Kendal 2010 154.270.964.886 25,7620

Kab. Kendal 2011 199.989.941.811 26,0215

Kab. Klaten 2008 104.478.226.483 25,3722

Kab. Klaten 2009 58.465.698.155 24,7917

Kab. Klaten 2010 30.141.788.238 24,1292

Kab. Klaten 2011 120.545.719.915 25,5153

Kab. Kudus 2008 125.755.904.798 25,5576

Kab. Kudus 2009 152.376.497.399 25,7496

Kab. Kudus 2010 115.092.730.270 25,4690

Kab. Kudus 2011 105.456.620.067 25,3816

Kab. Magelang 2008 141.809.609.633 25,6778

Kab. Magelang 2009 108.098.066.518 25,4063

Kab. Magelang 2010 87.925.510.590 25,1998

Kab. Magelang 2011 74.900.125.340 25,0394

Kab. Pati 2008 112.415.381.557 25,4455

Kab. Pati 2009 121.129.015.196 25,5201

Kab. Pati 2010 88.355.050.657 25,2046

Kab. Pati 2011 99.664.797.440 25,3251

Kab. Pekalongan 2008 86.600.861.863 25,1846

Kab. Pekalongan 2009 102.433.386.500 25,3525

Kab. Pekalongan 2010 70.291.083.370 24,9759

Kab. Pekalongan 2011 97.246.096.477 25,3005

Kab. Pemalang 2008 135.099.803.170 25,6293

Kab. Pemalang 2009 126.532.376.998 25,5638

Kab. Pemalang 2010 77.174.267.033 25,0693

Kab. Pemalang 2011 128.205.534.788 25,5769

Kab. Purbalingga 2008 180.386.711.284 25,9184

Kab. Purbalingga 2009 114.667.989.693 25,4653

Kab. Purbalingga 2010 43.188.404.310 24,4888

Kab. Purbalingga 2011 66.385.626.829 24,9187

Kab. Purworejo 2008 106.615.079.531 25,3925

Kab. Purworejo 2009 110.019.923.725 25,4239

Kab. Purworejo 2010 62.069.454.716 24,8515

Kab. Purworejo 2011 87.865.430.463 25,1991

Kab. Rembang 2008 123.254.536.770 25,5375

Kab. Rembang 2009 56.894.049.901 24,7645

Kab. Rembang 2010 92.130.262.100 25,2465

Kab. Rembang 2011 187.993.269.792 25,9597

Kab. Semarang 2008 164.116.606.798 25,8238

Kab. Semarang 2009 91.708.193.078 25,2419

Kab. Semarang 2010 76.038.688.450 25,0545

Kab. Semarang 2011 160.539.363.035 25,8018

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 107: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

91

Lanjutan lampiran 5.

Kabupaten/Kota Tahun belanja modal

Perhitungan dari Belanja

Modal di transformasikan

ke dalam Ln

Kab. Sragen 2008 170.554.064.830 25,8623

Kab. Sragen 2009 102.236.972.428 25,3506

Kab. Sragen 2010 86.363.572.161 25,1818

Kab. Sragen 2011 70.836.780.279 24,9836

Kab. Sukoharjo 2008 112.595.424.862 25,4471

Kab. Sukoharjo 2009 54.722.163.432 24,7255

Kab. Sukoharjo 2010 62.128.063.880 24,8525

Kab. Sukoharjo 2011 97.153.874.221 25,2996

Kab. Tegal 2008 191.884.274.027 25,9802

Kab. Tegal 2009 142.098.559.409 25,6798

Kab. Tegal 2010 131.061.229.179 25,5989

Kab. Tegal 2011 145.855.639.566 25,7059

Kab. Temanggung 2008 119.137.750.216 25,5035

Kab. Temanggung 2009 95.106.051.367 25,2783

Kab. Temanggung 2010 44.833.858.413 24,5262

Kab. Temanggung 2011 93.034.426.998 25,2562

Kab. Wonogiri 2008 144.349.169.341 25,6955

Kab. Wonogiri 2009 84.543.650.418 25,1605

Kab. Wonogiri 2010 103.311.527.642 25,3610

Kab. Wonogiri 2011 111.320.433.058 25,4357

Kab. Wonosobo 2008 160.949.519.133 25,8044

Kab. Wonosobo 2009 195.980.383.731 26,0013

Kab. Wonosobo 2010 39.161.030.400 24,3909

Kab. Wonosobo 2011 119.760.572.978 25,5088

Kota Magelang 2008 82.451.726.007 25,1355

Kota Magelang 2009 98.400.924.562 25,3123

Kota Magelang 2010 57.661.416.232 24,7779

Kota Magelang 2011 91.026.847.469 25,2344

Kota Pekalongan 2008 94.148.892.751 25,2681

Kota Pekalongan 2009 78.256.468.900 25,0833

Kota Pekalongan 2010 56.558.652.727 24,7585

Kota Pekalongan 2011 82.344.069.093 25,1342

Kota Salatiga 2008 126.481.274.235 25,5634

Kota Salatiga 2009 150.495.407.426 25,7372

Kota Salatiga 2010 99.642.823.676 25,3249

Kota Salatiga 2011 87.409.470.909 25,1939

Kota Semarang 2008 155.065.660.985 25,7671

Kota Semarang 2009 156.893.611.808 25,7788

Kota Semarang 2010 256.489.091.097 26,2704

Kota Semarang 2011 365.704.393.573 26,6251

Kota Surakarta 2008 183.614.676.002 25,9361

Kota Surakarta 2009 121.881.493.303 25,5263

Kota Surakarta 2010 119.762.498.284 25,5088

Kota Surakarta 2011 148.443.148.963 25,7235

Kota Tegal 2008 98.109.842.845 25,3094

Kota Tegal 2009 132.611.458.480 25,6107

Kota Tegal 2010 66.120.122.280 24,9147

Kota Tegal 2011 73.962.859.713 25,0268

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 108: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

92

Lampiran 6. Input data analisis

No Pertumbuhan ekonomi daerah Efisiensi Efektivitas Kemandirian Kapasitas

Y X1 X2 X3 X4

1 4,9765 89,4281 111,0069 6,7512 25,6526

2 5,1125 89,8232 142,4158 9,9865 25,9017

3 4,8871 89,9201 120,7387 8,5307 25,6301

4 4,9166 77,6897 134,5532 7,5196 25,7344

5 5,3762 90,1972 143,0364 13,1514 25,7618

6 5,4914 91,1877 128,7005 12,2698 25,7664

7 5,7741 88,2799 252,2676 13,4987 25,5360

8 5,8590 80,0967 111,2541 12,0434 25,8550

9 3,6733 85,0968 104,0128 4,5878 25,5036

10 3,7220 95,9895 111,2974 5,6699 25,1920

11 4,9704 88,3611 124,3469 8,5955 23,9611

12 5,2607 91,1779 131,2995 8,5548 25,3087

13 5,6240 63,8562 129,9201 7,2742 25,6753

14 5,0761 97,5627 139,3933 9,6501 24,9704

15 5,1947 98,4984 118,7391 8,2903 24,7001

16 2,5917 87,8986 117,8136 5,6582 25,3466

17 4,0359 78,5541 118,4929 7,2217 25,4641

18 5,1585 96,6332 122,8497 9,5680 25,1845

19 3,5978 89,3106 108,0797 8,4965 24,9732

20 5,2770 71,5523 135,5048 6,9296 25,6537

21 4,8097 89,1287 135,4751 6,0582 25,5530

22 4,9889 77,6951 123,3463 6,8807 25,5963

23 4,9449 66,5336 114,9835 5,3909 25,9240

24 4,9656 76,0192 113,9959 5,7296 25,7519

25 4,9210 78,6550 144,1725 7,5378 26,3487

26 5,2546 71,1960 129,7293 8,7161 25,8972

27 5,6474 69,5721 118,7619 9,1586 25,8226

28 5,7776 89,1356 107,1838 9,9082 26,0392

29 4,1144 68,3537 135,7906 4,8986 25,4479

30 4,0763 75,2468 119,9920 5,3447 25,5361

31 4,1249 78,4570 104,0244 5,3955 25,4845

32 4,4791 66,1111 104,1444 4,6053 25,6280

33 5,3253 95,3536 156,6154 7,6582 25,9862

34 5,0292 73,4025 121,7283 6,7696 25,3028

35 5,0469 74,3126 139,5023 8,3018 25,2417

36 3,5945 74,9332 115,0534 6,6943 25,5217

37 4,4944 85,2436 109,5027 8,1088 25,4800

38 5,0244 75,9171 112,6542 8,2035 25,2314

39 4,5238 86,7171 119,1781 8,6190 25,5088

40 5,4867 86,2677 126,3272 9,7343 26,2564

41 5,2994 88,6924 137,3380 8,5464 26,2443

42 3,5885 80,8219 104,6155 6,9017 24,8383

43 7,4043 81,5433 120,9976 8,3300 25,5528

44 5,4953 78,6573 138,1495 9,1734 25,4788

45 5,8004 81,3236 127,1778 6,4926 25,9165

46 3,9372 73,8143 103,0858 4,9212 25,5859

47 4,1520 72,4981 86,4098 6,0057 25,5005

48 4,8801 68,7530 107,6004 5,7735 25,5685

49 4,2592 82,4374 118,5617 7,8134 25,3923

50 4,0979 79,4133 122,6399 7,7543 25,3373

51 7,4499 78,5633 113,8062 9,5675 25,7620

52 5,9942 71,2451 108,8850 8,2066 26,0215

53 3,9255 71,6682 96,5231 5,0721 25,3722

54 4,2437 79,1823 89,8351 5,3871 24,7917

55 1,7271 70,1665 76,9024 5,1771 24,1292

56 1,9574 74,5000 110,3705 5,2994 25,5153

57 3,9175 80,8536 126,7167 9,2327 25,5576

58 3,7818 95,8369 102,2979 8,0542 25,7496

59 4,3328 83,9556 101,8835 11,2281 25,4690

60 4,2095 84,3363 107,7893 10,7894 25,3816

61 4,9891 78,2064 124,2097 10,5435 25,6778

62 4,7157 85,9408 108,6654 8,6572 25,4063

63 4,5097 80,9051 96,7023 7,9702 25,1998

64 4,2747 86,2948 108,2582 8,5657 25,0394

65 4,9424 79,0062 122,5899 7,9540 25,4455

66 4,6866 81,4005 114,2213 8,6791 25,5201

67 5,1114 98,7836 122,1604 11,2338 25,2046

68 5,4340 73,0074 124,5309 10,9418 25,3251

69 4,7811 85,0196 134,0800 8,2028 25,1846

70 4,3047 72,6810 121,4749 8,6781 25,3525

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 109: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

93

Lanjutan Input data analisis

No Pertumbuhan ekonomi daerah Efisiensi Efektivitas Kemandirian Kapasitas

Y X1 X2 X3 X4

71 4,2697 83,3854 120,7482 9,0140 24,9759

72 4,7684 86,1024 107,0406 8,8118 25,3005

73 4,9949 74,9310 128,5382 8,8183 25,6293

74 4,7807 77,6726 133,8440 8,6626 25,5638

75 4,9394 77,8430 124,2968 8,1868 25,0693

76 4,8303 73,9369 111,0864 6,7039 25,5769

77 5,3013 74,2962 131,2622 10,7981 25,9184

78 5,6092 87,8832 120,7809 11,3329 25,4653

79 5,9504 81,0221 131,7854 12,4032 24,4888

80 6,0676 73,6280 114,4182 10,9986 24,9187

81 5,6164 83,4546 146,9415 8,2011 25,3925

82 4,9555 87,5917 128,0814 8,0949 25,4239

83 5,0083 76,7699 114,1340 8,6771 24,8515

84 5,0227 75,8394 132,0517 8,7794 25,1991

85 4,6732 67,7616 107,9912 8,8258 25,5375

86 4,4580 80,1577 100,2342 9,3559 24,7645

87 4,4463 70,7973 83,9849 9,6418 25,2465

88 4,3999 53,5873 92,2643 8,4642 25,9597

89 4,2607 92,8177 119,4494 11,0867 25,8238

90 4,3654 88,3199 100,2238 11,5733 25,2419

91 4,9018 72,1729 113,3621 11,7180 25,0545

92 5,6944 76,5843 116,3466 12,1148 25,8018

93 5,6905 87,7738 149,5104 8,1806 25,8623

94 6,0077 76,1034 126,5123 9,1120 25,3506

95 6,0939 79,5836 129,6899 9,0163 25,1818

96 6,5250 75,8402 130,5853 8,6351 24,9836

97 4,8432 75,1928 97,2541 6,0923 25,4471

98 4,7602 69,5542 108,2215 6,6638 24,7255

99 4,6535 72,7452 106,8803 8,0799 24,8525

100 4,5884 85,5041 135,3478 9,4705 25,2996

101 5,3156 83,6768 112,1404 7,3579 25,9802

102 5,4932 75,1300 124,0257 8,2283 25,6798

103 4,6271 80,3043 98,3294 7,7225 25,5989

104 4,8131 76,0383 107,3341 7,4838 25,7059

105 3,5430 71,3401 103,3429 6,5770 25,5035

106 4,0865 81,3590 118,3390 7,5952 25,2783

107 4,3096 83,2002 100,2103 8,1714 24,5262

108 4,6507 74,8240 108,5774 7,6922 25,2562

109 4,2666 76,8165 130,3415 6,4332 25,6955

110 4,7336 79,6354 110,0913 7,8523 25,1605

111 5,8722 77,8335 115,6598 7,6377 25,3610

112 2,0253 76,4370 124,0544 6,6126 25,4357

113 3,6923 86,9559 121,0891 6,2816 25,8044

114 3,8537 88,0779 102,9375 6,8880 26,0013

115 4,4552 81,1160 86,0222 7,3547 24,3909

116 4,5164 80,4789 111,7448 6,8796 25,5088

117 5,0457 79,2821 119,1728 11,2239 25,1355

118 5,1130 55,9116 116,8725 15,1669 25,3123

119 6,1220 52,4054 138,8583 17,3043 24,7779

120 5,4789 73,0873 133,6863 14,5532 25,2344

121 3,7282 76,6473 116,8457 7,7632 25,2681

122 4,1792 71,3804 142,9948 8,0966 25,0833

123 6,1199 49,9924 124,3811 11,3846 24,7585

124 5,4484 76,4061 119,2440 12,4223 25,1342

125 4,9799 68,6924 131,6217 11,5550 25,5634

126 4,4821 35,2627 136,0720 14,1033 25,7372

127 5,0109 53,1260 99,9216 12,5271 25,3249

128 5,5242 54,0846 96,9797 12,6756 25,1939

129 5,5900 54,2202 113,1001 20,0280 25,7671

130 4,7023 65,3564 118,0029 19,8969 25,7788

131 6,5222 69,7638 111,6278 20,2020 26,2704

132 6,4136 60,2060 122,0510 25,3923 26,6251

133 5,6933 74,5515 108,3663 13,7088 25,9361

134 5,9027 75,0771 95,5164 13,9892 25,5263

135 5,9364 72,9002 94,8102 13,2725 25,5088

136 6,0351 76,0202 113,7795 17,5903 25,7235

137 5,1512 75,8105 117,8672 17,9875 25,3094

138 5,0435 60,8441 139,1792 21,3716 25,6107

139 4,5783 59,5232 128,0400 21,9820 24,9147

140 4,5805 49,6624 124,1139 21,4060 25,0268

min 1,7271 35,2627 76,9024 4,5878 23,9611

max 7,4499 98,7836 252,2676 25,3923 26,6251

average 4,8680 77,5083 118,8327 9,4929 25,4298

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 110: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

94

Lampiran 7. Uji normalitas data

One-Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Test

140

,0000

,9855

,0816

,0816

-,0730

,9652

,3092

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most ExtremeDif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

StandardizedResidual

Test distribution is Normal.a.

Calculated f rom data.b.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 111: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

95

Lampiran 8.Uji multikolinearitas

Coefficientsa

,8120 1,2315

,8996 1,1116

,7957 1,2568

,9633 1,0381

Ef isiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kapasitas

Model1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daeraha.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 112: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

96

Lampiran 9.Uji heteroskedastisitas

Coefficientsa

4,2380 2,7668 1,5317 ,1279

-,0068 ,0047 -,1373 -1,4561 ,1477

,0011 ,0026 ,0372 ,4152 ,6787

-,0034 ,0132 -,0242 -,2544 ,7996

-,1281 ,1095 -,1013 -1,1702 ,2440

(Constant)

Ef isiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kapasitas

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoeff icients

Beta

StandardizedCoeff icients

t Sig.

Dependent Variable: resa.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 113: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

97

Lampiran 10. Analisis Regresi Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan

Kapasitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Regression

Variables Entered/Rem ovedb

Kapasitas , Ef isiensi , Efektivitas , Kemandirian a . EnterModel1

Variables EnteredVariablesRemoved Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daerahb.

Model Sum m ary

,5031a ,2531 ,2309 ,7736Model1

R R SquareAdjustedR Square

Std. Error ofthe Estimate

Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi ,Efektivitas , Kemandirian

a.

ANOVAb

27,3691 4 6,8423 11,4346 ,0000a

80,7820 135 ,5984

108,1512 139

Regression

Residual

Total

Model1

Sum ofSquares df

MeanSquare F Sig.

Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi , Efektivitas , Kemandiriana.

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daerahb.

Coefficientsa

-5,7001 4,0522 -1,4067 ,1618

,0023 ,0068 ,0277 ,3352 ,7380

,0094 ,0038 ,1952 2,4884 ,0140

,0887 ,0193 ,3826 4,5884 ,0000

,3316 ,1603 ,1568 2,0683 ,0405

(Constant)

Ef isiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kapasitas

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoeff icients

Beta

StandardizedCoeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daeraha.

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 114: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

98

Lampiran 11. Nilai F tabel

Df2 Df1_1 Df1_2 Df1_3 Df1_4 Df1_5

131 3,9134 3,0653 2,6737 2,4408 2,2834

132 3,9129 3,0648 2,6732 2,4403 2,2829

133 3,9123 3,0642 2,6727 2,4398 2,2823

134 3,9118 3,0637 2,6722 2,4392 2,2818

135 3,9113 3,0632 2,6717 2,4387 2,2813

136 3,9107 3,0627 2,6712 2,4382 2,2808

137 3,9102 3,0622 2,6707 2,4377 2,2803

138 3,9097 3,0617 2,6702 2,4373 2,2798

139 3,9092 3,0612 2,6697 2,4368 2,2793

140 3,9087 3,0608 2,6693 2,4363 2,2789

141 3,9083 3,0603 2,6688 2,4359 2,2784

142 3,9078 3,0598 2,6683 2,4354 2,2779

143 3,9073 3,0594 2,6679 2,4349 2,2775

144 3,9068 3,0589 2,6674 2,4345 2,2770

145 3,9064 3,0585 2,6670 2,4341 2,2766

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016

Page 115: PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN ...repository.ump.ac.id/2549/1/Maya Dian Indah SarI = COVER...PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS

99

Lampiran 12. Nilai t tabel

Satu ujung

0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0005

Dua Ujung

0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,00

df

100 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 3,3905

101 1,2900 1,6601 1,9837 2,3638 2,6254 3,3895

102 1,2899 1,6599 1,9835 2,3635 2,6249 3,3885

103 1,2898 1,6598 1,9833 2,3631 2,6244 3,3875

104 1,2897 1,6596 1,9830 2,3627 2,6239 3,3865

105 1,2897 1,6595 1,9828 2,3624 2,6235 3,3856

106 1,2896 1,6594 1,9826 2,3620 2,6230 3,3847

107 1,2895 1,6592 1,9824 2,3617 2,6226 3,3838

108 1,2894 1,6591 1,9822 2,3614 2,6221 3,3829

109 1,2894 1,6590 1,9820 2,3610 2,6217 3,3820

110 1,2893 1,6588 1,9818 2,3607 2,6213 3,3812

111 1,2892 1,6587 1,9816 2,3604 2,6208 3,3803

112 1,2892 1,6586 1,9814 2,3601 2,6204 3,3795

113 1,2891 1,6585 1,9812 2,3598 2,6200 3,3787

114 1,2890 1,6583 1,9810 2,3595 2,6196 3,3779

115 1,2890 1,6582 1,9808 2,3592 2,6193 3,3771

116 1,2889 1,6581 1,9806 2,3589 2,6189 3,3764

117 1,2888 1,6580 1,9804 2,3586 2,6185 3,3756

118 1,2888 1,6579 1,9803 2,3584 2,6181 3,3749

119 1,2887 1,6578 1,9801 2,3581 2,6178 3,3742

120 1,2886 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 3,3735

121 1,2886 1,6575 1,9798 2,3576 2,6171 3,3728

122 1,2885 1,6574 1,9796 2,3573 2,6167 3,3721

123 1,2885 1,6573 1,9794 2,3570 2,6164 3,3714

124 1,2884 1,6572 1,9793 2,3568 2,6161 3,3707

125 1,2884 1,6571 1,9791 2,3565 2,6157 3,3701

126 1,2883 1,6570 1,9790 2,3563 2,6154 3,3694

127 1,2883 1,6569 1,9788 2,3561 2,6151 3,3688

128 1,2882 1,6568 1,9787 2,3558 2,6148 3,3682

129 1,2881 1,6568 1,9785 2,3556 2,6145 3,3675

130 1,2881 1,6567 1,9784 2,3554 2,6142 3,3669

131 1,2880 1,6566 1,9782 2,3552 2,6139 3,3663

132 1,2880 1,6565 1,9781 2,3549 2,6136 3,3658

133 1,2879 1,6564 1,9780 2,3547 2,6133 3,3652

134 1,2879 1,6563 1,9778 2,3545 2,6130 3,3646

135 1,2879 1,6562 1,9777 2,3543 2,6127 3,3641

136 1,2878 1,6561 1,9776 2,3541 2,6125 3,3635

137 1,2878 1,6561 1,9774 2,3539 2,6122 3,3630

138 1,2877 1,6560 1,9773 2,3537 2,6119 3,3624

139 1,2877 1,6559 1,9772 2,3535 2,6117 3,3619

140 1,2876 1,6558 1,9771 2,3533 2,6114 3,3614

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016