PENGANTAR PENGADAAN BARANG

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP

REV.MODUL 1

1

180

Ver.1_2010

DAFTAR ISI

ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE

PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA

TUJUAN PELATIHAN

PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA, KEBIJAKAN DAN ATURAN KHUSUS

PENDAHULUAN

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

1

Ver.1_2010

SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:

TUJUAN PELATIHAN

Memahami prinsip pengadaan barang /jasa

Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan barang /jasa

Memahami para pihak terkait pengadaan barang /jasa termasuk tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang /jasa

Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang /jasa

Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan barang /jasa

Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang/jasa


1

Ver.1_2010

KEDUDUKAN PENGADAAN DALAM PELAKSANAAN APBN/APBD

Perencanaan (Planning)

Pemrograman (Programming)

Penganggaran (Budgeting)

Pengadaan (Procurement)

Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract Implementation and payment)

Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)

Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance)


PENDAHULUAN

4

1

Ver.1_2010


KEBUTUHANBARANG DAN JASA

PEMERINTAH

DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN

BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA

(HOW)

MELALUI PENYEDIA

BARANG / JASA

MELALUISWAKELOLA

KEGIATAN PENGADAAN

TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR)

PARA PIHAK

PENGGUNAAN PRODUK DALAM

NEGERI

USAHA KECIL

PELELANGAN INTERNATIONAL

PINJAMAN/HIBAH LN

KEIKUTSERTAAN USAHA ASING

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PERPRES NO 54 TA 2010 & 70 TH.2012

PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

RENCANA UMUM PENGADAAN

PENDAHULUANGaris Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1) 2

Ver.1_2010

PERKA LKPP (SEBAGAI LAMPIRAN

PERPRES 54 TH.2010 & 70 TH.2012

Persiapan : 1. Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,

organisasi, KAK)2. Perencanaan Teknis (menyusun Spesifikasi teknis , HPS, dan rancangan kontrak)3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan,

penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan,Penyusunan Dok.Pengadaan)

EtikaPrinsip dan Kebijakan

Pengumuman dan pemasukan dok kualifikasi

Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi

Penyampaian Undangan/ Pengumaman Pascakualifikasi

Penjelasan Lelang

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)

Evaluasi Dok Kualifikasi untuk menghasilkan shortlist

Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang

Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak

Pelaporan dan Penyerahan B/J

Swakelola

Sistem e-Procurment

Green Procurement

Sumber Dana PHLN

Dasar Hukum

6

PENDAHULUANGaris Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2) 5

Ver.1_2010

PENDAHULUAN Istilah Barang dan Jasa

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada.

UNIT LAYANAN PENGADAAN


2

Ver.1_2010

• Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

BARANG

• Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

PEKERJAAN KONSTRUKSI

• Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

JASA KONSULTANSI

• Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.

JASA LAINNYA


PENDAHULUAN Istilah Barang dan Jasa 5

Ver.1_2010

PENDAHULUANPrinsip Pengadaan

TerbukaBersaing

Efisien

Efektif

TransparanAdil/Tidak Diskriminatif

Akuntabel

Prinsip Pengadaan


10

Ver.1_2010

PENDAHULUANRuang Lingkup Perpres 54/ 2010

– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam Negeri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan;

– Peraturan-peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Ruang Lingkup Pemberlakuan

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I

Sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN)

Pengadaan Barang/Jasa untuk Investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD

Sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD (termasuk PHLN)

Kriteria Pembiayaan


3

Ver.1_2010

DASAR HUKUM UTAMA

• UUD 1945 Pasal 4 ayat (1)• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;• PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;• PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;• Perpres Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa

Pemerintah;• Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70 Tahun 2012.

PERATURAN PENGADAAN BARANG/ JASA, KEBIJAKAN DAN ATURAN KHUSUS

Peraturan dan Kebijakan


0,5

Ver.1_2010

DASAR HUKUM TERKAIT

• UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

• UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pennyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.• UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.• UU Nomor 20 Tahun 2008tentangUsaha Mikro, Kecil Dan Menengah.• PP Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi• PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.• Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun

2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara• Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Lampiran Perpres 70 Th.2012

PERATURAN PENGADAAN BARANG/ JASA, KEBIJAKAN DAN ATURAN KHUSUSPeraturan Terkait


0,5

Ver.1_2010

• MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI- Memaksimalkan penggunaan produksi DN- Pengunaan SNI dalam spesifikasi teknis- Usaha asing di atas 20 miliar untuk pengadaan barang, 100

miliar untuk jasa konstruksi, dan 10 miliar untuk jasa konsultansi

- Preferensi harga untuk produksi DN

• KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI

• PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT - Paket pekerjaan s.d. 2,5 miliar untuk usaha kecil - Memperbanyak paket untuk usaha kecil

13

2


Kebijakan Umum

Ver.1_2010

• PERHATIAN THD ASPEK PEMANFAATAN SDA DAN PELESTARIAN

• PENINGKATAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK

- e-Procurement = lebih cepat, murah, bebas premanisme/mafia dan WAJIB tahun 2012 untuk sebagian paket

- Mendorong pembentukan LPSE

• MENYEDERHANAKAN KETENTUAN & TATA CARA - Cukup surat pernyataan - Pengadaan langsung - Sertifikat badan usaha tidak diperlukan

14

1


Kebijakan Umum

Ver.1_2010

• MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK- Sertifikat bagi pejabat pengadaan/panitia/PPK

- Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggantikan panitia yang adhoc menjadi Permanen dan Profesional, dan harus dibentuk paling lambat tahun 2014

• MENINGKATKAN PAJAK- Mempunyai NPWP- Melampirkan bukti dan laporan pembayaran pajak

• MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, & HASIL PENELITIAN

- Sistem Sayembara dan Kontes - Perbaikan sistem Swakelola (mendorong SBK)

15

1


Kebijakan Umum

Ver.1_2010

• MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN & PENGEMBANGAN DALAM NEGERI

Aturan Khusus untuk pengadaan alustista dan alamtsus

• PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERW. RI

• MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA - Mengumumkan di surat kabar sampai dengan berakhirnya kontrak dengan surat kabar - Website (www.inaproc.go.id)

16

1


Kebijakan Umum

Ver.1_2010

Spesifikasi kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan meminimasi dampaknya terhadap

lingkungan

Dokumen pengadaan dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tertentu dalam proses

pengadaan barang/jasa. yang terkait dengan meminimasi dampaknya terhadap lingkungan.

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif dengan mengendalikan biaya dampak lingkungan.

PERATURAN PENGADAAN BARANG/ JASA, KEBIJAKAN DAN ATURAN KHUSUSKonsep Ramah Lingkungan


1

Ver.1_2010

Pengadaan ALUTSISTA dan ALMATSUS oleh TNI/ POLRI

Pengadaan barang/jasa di Luar Negeri

PERATURAN PENGADAAN BARANG/ JASA, KEBIJAKAN DAN ATURAN KHUSUSPengecualian Pengadaan Barang/Jasa


1

Ver.1_2010


• ORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA


PA

KPAKPA KPA

ULP/PEJABAT PENGADAANPPK

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL

PEKERJAAN

1

Ver.1_2010

20


• ORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA

ANGGARANPEJABAT PEMBUAT

KOMITMENTIM SWAKELOLA

TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS

ULP/PEJABAT PENGADAAN

Bila Diperlukan

1

Ver.1_2010

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Unit Layanan Pengadaan

PPK

Penyedia Barang/Jasa

menetapkan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

Proses Pemilihandan Penetapan

Kontrak dan Pelaksanaan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Hasil Pekerjaan


5

Menteri/Kepala Daerah

Membentuk

Pejabat Pengadaan

KepalaSekretariat

Staf PendukungKelompok Kerja

•Tim Teknis•Tim Juri/Ahli

Ver.1_2010


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK 2

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

PPK

1. Perencanaan Umum2. Pengendalian dan Monitoring anggaran 3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri.4. Menetapkan Pemenang Pengadaan:

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas 100 Milyar• Jasa Konsultasi diatas 10 Milyar

5. Pelaporan Keuangan dan menyimpanan seluruh dokumen.6. Menyelesaikan perselisihan pihak yang di angkat

1. Mengusulkan perubahan Paket dan Jadwal2. Perencanaan Teknis (Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)3. Persiapan dan Penandatangan Kontrak 4. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak.5. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya6. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan:7. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan 8. Menetapkan Tim Pendukung dan Tim ahli Pemberi Penjelasan

Ver.1_2010

Tugas Pokok dan Kewenangan

Keanggotaan dan Unsur keanggotaan

Larangan

ULP, Pokja ULPDan

Pejabat Pengadaan

ULP, Pokja ULPDan

Pejabat Pengadaan

Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan

Persyaratan


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHULP dan Pejabat Pengadaan 1

Ver.1_2010


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP 1

Ver.1_2010

a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b.menyusun program kerja dan anggaran ULP; c.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan

apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

e.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f.menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai

dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP; g.mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada

PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan

h.menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 5

Kelompok Kerja ULP

Pejabat Pengadaan

1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas 200 juta• Jasa Konsultasi diatas 50 juta

2. Menetapkan Penyedia .• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d 200 Milyar• Jasa Konsultasi s.d 10 Milyar

3. Menjawab Sanggah I

1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d 200 juta• Jasa Konsultasi s.d 50 juta

2. Menetapkan Penyedia.• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d 200 juta• Jasa Konsultasi s.d 50 juta

1. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis.

2. Menyusun Rencana Pemilihan

3. Menetapkan Dokumen Pengadaan

4. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran

5. Menetapkan Tenaga Ahli

6. Melakukan Proses Pemilihan

7. Membuat laporan Proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah.

8. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksana- an kegiatan pengadaan kepada PA/KPA

Ver.1_2010

ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP/Pejabat Pengadaan paham akan: pekerjaan yang akan diadakan; jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ybs; isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan.

PERANGKAT ORGANISASI ULP: Kepala Sekretariat Staf Pendukung Kelompok kerja: jumlah anggota GASAL minimal 3 orang dan dapat ditambah sesuai

dengan kompleksitas pekerjaan Kelompok kerja dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(aanwijzer)

PEJABAT PENGADAAN: ditetapkan 1 orang


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHKeanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP 1

Ver.1_2010

Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan

A n g g o ta Ke l o m p o k Ke r j a U L P/ Pe j a b a t Pe n ga d a a n h a r u s :

Menandatangani “pakta integritas” Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat

mengangkat pegawai tetap non PNS. Bukan sebagai PPSPM dan bendahara

Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan, dikecualikan untuk Kepala ULP


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHHal-hal yang perlu diperhatikan ULP/PP 0,5

Ver.1_2010

Bab XVIII Pasal 130 Ayat (1): ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun

Anggaran 2014. Ayat (2): Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu

melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

28Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHKetentuan Peralihan ULP 0,5

Ver.1_2010

Brainstorming? ........Syarat dan larangan ULP


8

Ver.1_2010

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya

Syarat penyedia • Memiliki ijin usaha; memiliki pengalaman/ kemampuan

teknis ;• Memperoleh paling kurang satu pekerjaan dalam kurun

waktu empat tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari tiga tahun);


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHPenyedia Barang/Jasa 0,5

Ver.1_2010

Syarat penyedia • Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam Pengadaan• Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja

sama operasi• Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan

yang sesuai• Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil

untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya;• Sisa kemampuan paket (SKP)• Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit• Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan

laporan pajak 3 bulan terakhir31Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHPenyedia Barang/Jasa 0,5

Ver.1_2010

• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak

• Tidak masuk dalam Daftar Hitam• Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

jasa pengiriman; dan• Menandatangani Pakta Integritas


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHPenyedia Barang/Jasa 1

Ver.1_2010

33

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Melalui Penyedia B/J

• Penetapan rencana umum pengadaan• Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh

dokumen pengadaan barang/jasa

Dokumen penetepan rencana umum pengadaan

• Spesifikasi teknis barang/jasa• Harga perkiraan sendiri (HPS)• Rancangan kontrak

Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa

• Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa

Dokumen pelaksanaan kontrak

• Laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA

Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan baramg/jasa

PA

PPK

PPK

PPK


1

Ver.1_2010

• Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA

Berita acara penyerahan

• Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan

Dokumen kemajuan pekerjaan

• Susunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa

Dokumen rencana pemilihan penyedia

barang/jasa

• Penetapan dokumen pengadaanDokumen pengadaan

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J

PPK

PPK

ULP

ULP


1

Ver.1_2010

•Penetapan besaran nominal jaminan penawaran

Dokumen penawaran

•Pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional

Dokumen pengumuman pelaksanaan pengadaan

•Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi

Dokumen Kualifikasi

•Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masukDokumentasi

administrasi

ULP

ULP

ULP

ULP


PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 1

Ver.1_2010

• Jawaban dari panitia pengadaan mengenai sanggah yang dimasukkan oleh penyedia jasaJawaban Sanggah

• Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPKDokumen pemilihan

• Pemilihan penyedia barang/jasa

Dokumen asli

• Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

Dokumen proses dan hasil pengadaan

ULP

ULP

ULP

ULP


PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 1

Ver.1_2010

• Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkalaDokumen kemajuan

pelaksanaan pekerjaan

• Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan

Dokumen kemajuan realisasi fisik dan

keuangan

• Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi Dokumen pencapaian

target fisik

• Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasiDokumen pencapaian

target non-fisik

37

Tim swakelola

PPK

Tim swakelola

Tim swakelola


PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola 1

Ver.1_2010

• Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian

Dokumen penggunaan bahan, jasa lainnya,

peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli

• Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan

Dokumen bulanan

• Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan

Dokumen pekerjaan

Tim swakelola

Tim swakelola

Tim swakelola


PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola 0,5

Ver.1_2010

•Sistem Sentralisasi•Sistem Desentralisasi•Sistem Kombinasi

Proses Penyimpanan Dokumen

•Sistem Hastawi (Manual)•Sistem Barcoding

Sistem Cara Kerja Penyimpanan


PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 0,5

Ver.1_2010


Ket

entu

an K

od

e E

tik

Pen

gad

aan

Ket

entu

an G

oo

d

Go

vern

ance

Etika

Menghin dari

Penyalah gunaan

Wewenang

Tidak menerima, menawar kan atau menjanji

kan

Tertib & Tanggung

Jawab

Profesio nal, Mandiri Dan

Jujur

Tidak Saling Mempe ngaruhi

Menghin dari Conflict Of Interest

Mencegah Pemborosan

Menerima dan

tanggung jawab


5

Ver.1_2010

PAKTA INTEGRITAS (kemitraan)Kami yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No. Identitas : __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk dan atas nama : __________ [Nama PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan]

2. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] dsb3. Dstdalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);2. akan melaporkan kepada kepada APIP _________ [isi sesuai dengan K/L/D/I ] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20_____[tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] dst [tanda tangan] , [tanda tangan] , [tanda tangan] , [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]Untuk yang bukan kemitraan yang dicetak huruf tebal tidak diperlukan

Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain,

atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara (UU No. 31 Tahun 1999)

42

KORUPSI…ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE

DEFINISI KORUPSI 1

Ver.1_2010

43

PenyuapanBribery

PenggelapanEmblezzlement

KomisiCommission

PemerasanExtortion

Pilih kasihFavoritism

Penyalahgunaan WewenangAbuse of Discretion

PemalsuanFraud

Sumbangan IlegalIllegal Contribution

NepotismeNepotism

Bagaimana & darimana Uang-Barang-Fasilitas hasil korupsi diperoleh ?


DEFINISI KORUPSI 3

Ver.1_2010

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA

• PENGENDALIAN

44

K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP


0,5

Ver.1_2010


• PENGAWASAN dan PENGADUANK/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP melakukan audit sesuai ketentuan


Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat.

APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP

45

1

Ver.1_2010

• PENGAWASAN dan PENGADUAN

TUJUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN :•Meningkatkan kinerja aparat•Memberantas penyalahgunaan wewenang•Memberantas KKN•Menegakkan peraturan•Mengamankan keuangan Negara



0,5

Ver.1_2010

• SANKSIPerbuatan atau Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi:


Perbuatan atau Tindakan

•Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan•Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan•Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu•Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP•Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak

Sanksi

• Administratif dan/atau Daftar Hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana

Perbuatan atau Tindakan

•Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

Sanksi

• Administratif dan Daftar Hitam + Finansial

47


1

Ver.1_2010

• SANKSIPerbuatan atau Tindakan Penyedia lainya yang dapat dikenakan Sanksi:

Perbuatan atau Tindakan Sanksi

Terlambat menyelesaikan pekerjaan

Denda Keterlambatan sebesar 1/1000/hari dari harga kontrak atau bagian kontrak, maksimal sebesar Jaminan Pelaksanaan

Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara

Menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi



1

Ver.1_2010

• SANKSIPerbuatan atau Tindakan ULP yang dapat dikenakan Sanksi:


Adanya Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Proses Pengadaan

Administratif , dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana

Kecurangan dalam pengumuman pengadaan Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Perbuatan atau Tindakan PPK yang dapat dikenakan Sanksi:


Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak ( misalnya: Keterlambatan pembayaran)

membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar, atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak



1

Ver.1_2010

PENGANTAR PENGADAAN BARANG

Documents