Top Banner
Pengadaan Barang PERTANYAAN YANG MASUK: 1. Apakah sudah sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 apabila dalam pelelangan pembangunan Kapal Penyeberangan Ferry 750 GT penyedia jasa melampirkan Surat ijin Usaha seperti SIUP atau SIUJK? a. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 11 ayat (1) a., persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa. Dan sesuai Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A 1 b. 1) a), bahwa penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa harus memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku; b. Untuk pembangunan Kapal Penyeberangan Ferry 750 GT agar menggunakan Surat Izin Usaha Industri Pembangunan dan Reparasi Kapal yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. 2. Apakah peserta lelang berbadan usaha CV dengan kualifikasi kecil diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat)? Bagaimana dengan keikutsertaan penyedia barang/jasa dealer resmi yang notabene adalah usaha dengan klasifikasi usaha non kecil, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003? a. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 40 butir (1). c. instansi pemerintah wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. Dalam pasal 46, nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil; b. Mengingat kompetensi teknis pengadaan kendaraan bermotor tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil, maka pengadaan kendaraan bermotor tersebut harus melibatkan usaha non-kecil khusunya main dealer atau pabrikan; c. Sesuai dengan prinsip terbuka dan bersaing pada pasal 3 butir c, maka persaingan dalam proses pengadaan diutamakan persaingan antara merek kendaraan. Dengan demikian spesifikasi kendaraan yang diminta dalam dokumen pengadaan agar dibuka seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan prinsip pengadaan yang efektif dan akuntabel yaitu diantaranya adalah pengadaan yang mendukung fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya;
28

Pengadaan Barang

Jan 04, 2016

Download

Documents

edyyyyyy
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pengadaan Barang

Pengadaan Barang

PERTANYAAN YANG MASUK:

1. Apakah sudah sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 apabila dalam pelelangan pembangunan Kapal Penyeberangan Ferry 750 GT penyedia jasa melampirkan Surat ijin Usaha seperti SIUP atau SIUJK? a. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003  pasal 11 ayat (1)

a., persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa. Dan sesuai Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A 1 b. 1) a), bahwa penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa harus memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku;

b. Untuk pembangunan Kapal Penyeberangan Ferry 750 GT agar menggunakan Surat Izin Usaha Industri Pembangunan dan Reparasi Kapal yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan.

2. Apakah peserta lelang berbadan usaha CV dengan kualifikasi kecil diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat)? Bagaimana dengan keikutsertaan penyedia barang/jasa dealer resmi yang notabene adalah usaha dengan klasifikasi usaha non kecil, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003? a. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 40 butir (1). c. instansi pemerintah wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. Dalam pasal 46, nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil;

b. Mengingat kompetensi teknis pengadaan kendaraan bermotor tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil, maka pengadaan kendaraan bermotor tersebut harus melibatkan usaha non-kecil khusunya main dealer atau pabrikan;

c. Sesuai dengan prinsip terbuka dan bersaing pada pasal 3 butir c, maka persaingan dalam proses pengadaan diutamakan persaingan antara merek kendaraan. Dengan demikian spesifikasi kendaraan yang diminta dalam dokumen pengadaan agar dibuka seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan prinsip pengadaan yang efektif dan akuntabel yaitu diantaranya adalah pengadaan yang mendukung fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya;

d. Untuk mendorong pelaksanaan prinsip efisien sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 butir a, maka disarankan agar panitia mensyaratkan persaingan antara perusahaan/main dealer/pabrikan yang menawarkan harga khusus untuk pemerintah atau government special order (GSO).

3. Bagaimana cara penentuan HPS apabila kita tidak diperbolehkan menyampaikan spesifikasi barang mengarah kesalah satu merk tertentu dan bagaimana menyusun spesifikasi agar tidak mengarah kesalah satu merk tetapi memperoleh barang sesuai dengan yang diinginkan?

Page 2: Pengadaan Barang

Penyusunan HPS mengacu pada harga-harga yang didapat oleh panitia pengadaan barang/jasa dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan perhitungannya dilakukan secara keahlian sebagaimana ketentuan dalam pasal 13. HPS dapat menggunakan nilai rata-rata dari data yang didapat. Nilai yang ada dalam HPS digunakan sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga, sedangkan harga yang mengikat adalah harga yang tercantum dalam penawaran dan harus dibawah pagu anggaran (pasal 28 butir (1). c.).

4. Mohon arahan mengenai metode pengadaan obat ASKES dan obat Generik untuk kebutuhan Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Daerah serta Puskesmas?a. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 yang merupakan perubahan

ketujuh dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran I Bab I C. 1. a. 4) b) (5), pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dapat dilakukan dengan penunjukan langsung;

b. Penunjukan langsung kepada Pabrik Obat dan atau Pedagang Besar Farmasi, hanya dapat dilakukan bagi pengadaan dan distribusi bahan obat/obat/alat kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/Menkes/SK/III/2008, dengan tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf a Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Untuk pengadaan dan distribusi bahan obat/ obat/alat kesehatan di luar ketetapan Menteri Kesehatan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

5. Apakah Direktorat-Direktorat Jenderal lainnya harus mengadakan pelelangan/pengadaan tersendiri atau dapat menunjuk langsung PT. X? (terkait PT. X sebagai pemenang tender pengadaan stand pameran yang dilakukan Balitbang Y)a. PT. X yang mendapatkan kontrak dari Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Y

mendapatkan hak dan kewenangan dalam pengadaan stand pameran dan merupakan satu-satunya penyedia jasa yang mendapatkan kontrak tersebut. Kewenangan yang didapat PT. X dari Badan Penelitian dan Pengembangan menjadikan PT. X sebagai pemegang tunggal atas hak untuk menambah stand peserta dalam pameran yang akan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;

b. Mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I butir C. 1. a. 4) b) (2), direktorat-direktorat jenderal lainnya yang akan menggunakan stand pameran tersebut pada butir 1 dapat menggunakan metode penunjukan langsung kepada PT. X. Namun sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 17 butir (5), panitia pengadaan barang/jasa harus melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Jasa Konstruksi/Pemborongan

1. Rekomendasi mengenai permohonan PT. X, yang merupakan pemenang pada pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Tahap I. Apakah secara teknis/prosedur dan perundang-undangan yang berlaku memungkinkan untuk penunjukan langsung pelaksanaan pembangunan Tahap II atau harus tetap melalui proses pelelangan secara umum?.

Page 3: Pengadaan Barang

a. Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metoda pelelangan umum sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 pasal 17 butir (1);

b. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penunjukan langsung dapat dilakukan apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 12 butir (1) a. 5) yaitu pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bilamana sifat pertanggungan tersebut dapat dipisahkan, maka pekerjaan tahap II dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa lainnya dan proses pemilihan penyedia barang/jasanya diupayakan dilakukan dengan pelelangan umum;

c. Bilamana dilakukan penunjukan langsung dan mengingat pada pembangunan gedung tahap II kemungkinan besar akan terdapat item pekerjaan baru yang tidak didapat dalam kontrak sebelumnya, maka panitia harus menentukan spesifikasi teknis dan menilai/menegosiasi harga secara profesional agar tidak terjadi kerugian yang berdampak pada pemborosan keuangan negara;

d. Bilamana terdapat banyak item pekerjaan baru pada pembangunan tahap II, maka item baru ini seharusnya dilelangkan, sedangkan pekerjaan yang betul-betul merupakan satu kesatuan konstruksi dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa sebelumnya;

e. Tanggapan terhadap permohonan PT. X untuk penunjukan langsung agar disesuaikan dengan butir-butir tersebut diatas.

2. Bagaimana peraturan mengenai kualifikasi gred perusahaan jasa konstruksi menurut ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, terkait dengan peraturan LPJK?a. Mengacu pada Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 pasal 7 ayat (2) disebutkan Pengaturan

pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003. Aturan yang dikeluarkan oleh LPJK tidak boleh bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003;

b. Sebagaimana ketentuan pasal 46 dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, klasifikasi penyedia barang/jasa hanya digolongkan atas usaha kecil dan non kecil. Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa non-kecil sepanjang kompetensi minimum yang diperlukan telah dipenuhi. Pembatasan penyedia barang/jasa yang lebih mampu akan menghambat persaingan dan melanggar prinsip dasar pengadaan barang/jasa, sebagaimana dimaksud dalam Keppres 80 Tahun 2003 pasal 3 huruf c yaitu prinsip terbuka dan bersaing. Perusahaan dengan kualifikasi gred 6 dan gred 7 tidak boleh dilarang untuk mengikuti lelang pekerjaan dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Demikian juga perusahaan dengan kualifikasi gred 5 tidak boleh dibatasi maksimum Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sepanjang kemampuan dasar (KD) memenuhi persyaratan minimal paket pekerjaan yang dilelang.

3. Apakah proses lelang untuk paket pekerjaan Perbaikan dan Penggantian Alat Pemadam Kebakaran Gedung dan Sumur Pipa Air merupakan paket pengadaan barang atau jasa pemborongan sehubungan dengan persyaratan SIUP dan SIUJK?

a. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 12, Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan

Page 4: Pengadaan Barang

spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;

b. Mengacu pada butir (a) diatas, maka pekerjaan Perbaikan dan Penggantian Alat Pemadam Kebakaran Gedung serta Perbaikan dan Penggantian Sumur Pipa Air yang terdiri dari paket-paket pengadaan dan pemasangan barang merupakan pekerjaan jasa pemborongan/konstruksi. Dengan demikian para penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan dimaksud harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A. 1. b. 1) a).

Pengadaan Jasa Lainnya

1. Apakah untuk pembuatan sertifikasi tanah kantor BKPM dapat menunjuk langsung Notaris/PPAT, mengingat Notaris/PPAT merupakan Pejabat Negara yang tidak digaji oleh Pemerintah?a. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7, pada prinsipnya pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum. Metode lainnya, termasuk penunjukan langsung, untuk pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan bilamana metode pelelangan umum tidak dapat dilakukan atau memenuhi ketentuan dalam Lampiran I Bab I butir B. 1. a. 4);

b. Memperhatikan banyaknya penyedia jasa pembuatan sertifikasi tanah (Notaris/PPAT) di dalam suatau wilayah kerja, maka pengadaan jasa sertifikasi tanah milik negara harus dilakukan dengan pelelangan umum.

2. Bagaimana ketentuan pengadaan barang/jasa untuk penambahan daya jaringan listrik?Untuk penambahan daya jaringan listrik dapat dilakukan penunjukan langsung, mengingat pekerjaan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I C. 1. a. 4) b) (2).

3. Mohon penjelasan tentang metode dan kontrak pemilihan penyedia jasa yang cocok dilakukan untuk kegiatan perawatan kendaraan dinas (kendaraan pejabat sampai bus antar jemput karyawan) yang memerlukan servis berkala (ganti oli, tune up), dan ada yang tidak terencana/diketahui komponen yang rusak sebelum dilakukan pemeriksaan di bengkel, dan tidak diketahui jadwalnya?

a. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 3 butir b dan f, pengadaan penyedia jasa perawatan mobil harus mempertanggungjawabkan berfungsinya kendaraan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat;

b. Mengingat kekhususan perawatan dan onderdil yang diperlukan untuk kendaraan dinas, maka penyedia jasa yang dipilih adalah bengkel resmi yang khusus menangani merek kendaraan tertentu yang akan dirawat/diperbaiki. Proses pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan pada Lampiran I Bab I butir C. 1. a. 4) b) (2) dengan mengacu pada harga resmi yang diberlakukan pada bengkel tersebut;

c. Kontrak yang digunakan dengan penyedia jasa perawatan mobil dinas adalah kontrak harga satuan. Dalam kontrak harus tercantum perkiraan jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan dari tiap jenis pekerjaan, harga satuan dan perkiraan biaya yang diperlukan dalam satu tahun anggaran;

Page 5: Pengadaan Barang

d. Perubahan volume pekerjaan yang terjadi selama pelaksanaan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak. Untuk perawatan atau perbaikan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dapat dilakukan penambahan item pekerjaan pada kontrak melalui adendum kontrak dengan terlebih dahulu dilakukan negosiasi teknis dan biaya sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Perubahan kontrak mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Bab II butir D. 1. g. 2) sampai 5).

Jasa Konsultansi

1. Apakah terhadap kontrak lumpsum diperlukan adanya pemeriksa keuangan dalam proses pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa konsultan, sebagaimana dimaksud dalam Bab II C. 2. b. 2. angka (2) dan (4) Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?a. Mengingat hasil pekerjaan jasa konsultan tidak dapat dipastikan dari awal, maka pada

umumnya kontrak jasa konsultan menggunakan kontrak harga satuan dan tidak menggunakan kontrak lumsum. Oleh karena itu proses pengadaan jasa konsultan selalu disertai dengan negosiasi biaya/harga satuan sebagaimana diatur dalam pelaksanaan metoda seleksi umum untuk jasa konsultan sesuai ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) huruf a s/d d;

b. Jasa konsultan dengan kontrak lumpsum hanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dapat dipastikan hasilnya, ataupun kegiatan yang pengendalian prosesnya sulit dilakukan seperti kegiatan jasa konsultan untuk menghasilkan model-model perencanaan yang dilaksanakan oleh kantor induk perusahaan di luar negeri;

c. Bilamana menggunakan kontrak lumpsum, pemeriksaan keuangan penyedia jasa dalam proses pelaksanaan kontrak tidak dapat dilakukan. Mengingat kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa, sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (2).

2. Apakah pemeriksa keuangan secara langsung kepada penyedia jasa dapat dilakukan oleh pihak lain selain pengguna jasa, sebagaimana dimaksud dalam Bab II C. 2. b. 2. (4) Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003?Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran Bab II C 2 b 2) b) (4), pemeriksaan keuangan dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pemeriksaan keuangan penyedia jasa oleh pihak lain selain PPK agar mengacu pada peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

3. Mengacu pada Perlem LPJK No 11a Tahun 2008, pasal 12. (5), apakah seorang Penanggung Jawab Badan Usaha, Penanggung Jawab Teknik, atau Penanggung Jawab Bidang dapat digunakan kembali sebagai tenaga ahli/teknis (tercantum didaftar Data Personalia Isian Kualifikasi/Personil Inti) oleh badan usaha lain, sebagai tenaga kerja paruh waktu (temporer)?Menurut pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

4. Apabila ada sebuah peralatan yang telah dipergunakan oleh sebuah perusahaan dalam satu paket pekerjaan (dalam dokumen penawaran) dan perusahaan tersebut telah memegang kontrak

Page 6: Pengadaan Barang

pekerjaan tersebut, apakah bisa peralatan tersebut digunakan kembali oleh perusahaan yang bersangkutan untuk mengikuti sebuah proses pelelangan lain yang berbeda lokasi pekerjaan dan dalam periode pelaksanaan pekerjaan yang sama?Penggunaan peralatan untuk beberapa pekerjaan sekaligus diperbolehkan dengan mempertimbangkan beban kerja (load) dan waktu yang diperlukan untuk mobilitas peralatan tersebut.

Swakelola

1. Apakah kegiatan Rakernas dapat dilakukan secara swakelola atau harus dilakukan oleh pihak ketiga? Pelaksanaan Rapat Kerja dapat dilakukan dengan swakelola atau melalui pihak ketiga, apabila kegiatan tersebut masuk dalam kelompok kegiatan lainnya dalam RKAKL . Apabila kegiatan tersebut masuk dalam kelompok belanja barang dan/atau modal, maka pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia barang/jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 11.

2. Apabila Rakernas dilaksanakan oleh pihak ketiga (event organizer), apakah proses pengadaannya dapat dilakukan di Pemerintah Provinsi X? Mengingat lokasi pelaksanaan kegiatan berada jauh dari Jakarta?. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat membentuk panitia pengadaan barang/jasa di Provinsi X dengan ketentuan sebagaimana Pasal I 1. (Pasal 1 ayat 8) dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. KPA dapat pula mengangkat panitia pengadaan barang/jasa yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah setempat (provinsi/kabupaten/kota) dan menugaskan panitia pengadaan barang/jasa tersebut untuk melaksanakan pelelangan pengadaan jasa pelaksanaan (event organizer) kegiatan dimaksud.

Persiapan

1. Siapa yang melakukan proses pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp 8.000.000,-? Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 17 untuk metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya hanya ada 4 (empat) yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai Rp 8,000,000,- dilakukan dengan penunjukan langsung yang diproses oleh pejabat pengadaan barang/jasa.

2. Sesuai Keppres No 80 Tahun 2003, dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan nilai sebesar Rp 400.000.000,- diperuntukkan bagi perusahaan dengan kualifikasi kecil. Apakah benar informasi bahwa proses tersebut dapat juga diikuti oleh perusahaan yang mempunyai kualifikasi besar? Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 40 butir (1). c. instansi pemerintah wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. Dalam pasal 46, nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

Page 7: Pengadaan Barang

pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil.

3. Apakah metoda pemilihan atau penunjukan langsung (dibawah Rp 50.000.000,-) wajib dinegosiasi dengan berita acara negosiasi? Apakah PPK atau pejabat pengadaan/ULP yang melakukan negosiasi?Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 10 ayat (2), metode pemilihan atau penunjukan langsung (dibawah Rp 50.000.000,-), wajib dinegosiasikan dengan berita acara negosiasi oleh Pejabat Pengadaan. Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan tidak dilarang untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,-.

4. Dapatkah pengawasan intern (auditor/Inspektur) menghadiri proses negosiasi?Mengingat adanya etika untuk menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan (sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 5 b), dan memperhatikan independensi Panitia Pengadaan maka kehadiran pengawas internal dalam proses negoasiasi harus seizin Panitia Pengadaan.

5. Penjelasan mengenai ketentuan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003?

a. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Lampiran I Bab II A 1 n 1) c), masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir. Jaminan Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjamin apabila terjadi kerusakan struktur dari bangunan yang dibuat oleh kontraktor;

b. Disamping butir a) diatas, kontraktor juga perlu memberikan Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Jaminan Pemeliharaan digunakan untuk menjamin bahwa kontraktor akan melakukan pemeliharaan selama masa pemeliharaan yang ditetapkan.

6. Apakah perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dapat dinyatakan lulus dalam hal pengalaman kerja?a. Dalam Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II butir A. 1. b. 1) f)

berbunyi: Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta , kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

b. Ketentuan pada butir tersebut diatas untuk metode pelelangan umum yang harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan kualifikasi dalam Lampiran I Bab V Pelaksanaan Penilaian Kualifikasi butir A. 4., yaitu persyaratan kualifikasi adalah bahwa perusahaan harus mempunyai pengalaman yaitu dengan menghitung pengalaman nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir;

c. Dari butir-butir tersebut diatas, maka perusahaan yang baru berdiri dan tidak memiliki pengalaman  tidak dapat lulus dalam proses pra kualifikasi untuk pekerjaan non kecil (di atas Rp 1.000.000.000,00).

7. Apakah masih diperbolehkan mengacu surat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No 0149/M.PPN/04/2007 untuk persyaratan sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dalam penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen?

Page 8: Pengadaan Barang

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP No. 01/SE/KA/2009 tanggal 14 Januari 2009 Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan wajib bersertifikat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen wajib bersertifikat mulai 1 Januari 2010.

8. Apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK, maka siapa pejabat yang menunjuknya dan apakah semua tugas PPK pada pasal 9 ayat 3 dilaksanakan sepenuhnya?Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran :

a. Untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran secara otomatis merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6 ayat (2) huruf b, dimana Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

b. Mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ada pada Pengguna Anggaran/Kepala SKPD, maka pelimpahan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya bisa dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD. Dengan demikian apabila Kuasa Pengguna Anggaran di Pemerintahan Daerah merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka Kuasa Pengguna Anggaran tersebut harus mendapat pelimpahan dari Pengguna Anggaran/Kepala SKPD disamping penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota.

c. Semua tugas yang tercantum dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2006 pasal 9 ayat (3) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

9. Mohon penjelasan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri?a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus memperhitungkan biaya seluruh komponen agar

tujuan dari pengadaan barang/jasa dipenuhi dengan efisien dan efektif; b. Keuntungan merupakan hak penyedia barang/jasa dan menjadi bagian dari HPS. Besaran keuntungan tergantung turn over barang/jasa. Untuk barang/jasa dengan turn over yang cepat, keuntungannya lebih kecil dibandingkan barang/jasa dengan turn over yang lebih lambat. Panitia dapat menetapkan keuntungan yang wajar dari total biaya pengadaan di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

b. Berdasarkan pasal 1 huruf n dan pasal 7 huruf a UU No. 11 Tahun 1994 yang merupakan Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dasar Pengenaan PPN adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen);

c. HPS disusun oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, sebagaimana ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 13 ayat (2) dan (3).

Page 9: Pengadaan Barang

10. Mohon penjelasan mengenai penggunaan HPS?a. Karena HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan

ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka yang menggunakan HPS adalah panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen untuk menilai kewajaran harga penawaran;

b. Auditor tidak seharusnya menilai HPS dalam melihat kewajaran harga tetapi seharusnya menilai harga yang tercantum dalam kontrak. Untuk menilai kewajaran harga dalam kontrak auditor harus memiliki alat ukur tersendiri dengan referensi berupa indikator harga pasar yang diperoleh pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan kontrak.

11. Mohon penjelasan mengenai proses yang harus dipersiapkan untuk pembangunan rumah sakit dengan dana APBD dan kontrak tahun jamak?a. Mengacu pada Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 30 ayat 8, disebutkan bahwa Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota;

b. Mengingat pembangunan RSUD X menggunakan APBD, maka pelaksanaannya harus tunduk pada perangkat peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain terdiri dari Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Pelaksanaan kontrak tahun jamak pada aturan tersebut tercantum dalam Lampiran Bab IV angka 9, yang menyebutkan bahwa dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan;

c. Pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan kontrak tahun jamak dengan menggunakan APBD pada prinsipnya sama dengan jenis kontrak lainnya yang disebutkan dalam pasal 30 Keppres No. 80 Tahun 2003. Perbedaannya hanya pada alokasi dana tahunan untuk kontrak tahun jamak dibutuhkan persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD.

12. Mohon penjelasan mengenai persyaratan peserta lelang untuk melunasi kewajiban pajak tahun terakhir sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003?

a. Mengacu kepada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3 huruf (c), disebutkan bahwa surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

b. Untuk memastikan kepatuhan peserta lelang dalam membayar pajak, maka panitia pengadaan dapat pula meminta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 untuk 3 (tiga) bulan terakhir. Apabila jadwal pemasukan penawaran yang terdapat dalam dokumen lelang sebelum pertengahan bulan, maka persyratan bukti setor PPh adalah sampai dengan bukti setor 2 (dua) bulan sebelumnya.

c. Apabila jadwal pemasukan penawaran yang terdapat dalam dokumen lelang sebelum tanggal 31 April, maka persyaratan SPT adalah SPT 2 (dua) tahun sebelumnya.

Page 10: Pengadaan Barang

Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan

1. Apakah sah secara hukum bila suatu pelelangan umum tanpa pengumuman lelang di surat kabar (nasional/provinsi) dan hanya diumumkan di website instansi pemerintah/lembaga yang terhubung dengan website pengadaan nasional? Pelelangan umum yang hanya diumumkan di website instansi pemerintah/lembaga yang terhubung dengan website pengadaan nasional, namun bilamana tidak disertai dengan pengumuman lelang di surat kabar tidak memenuhi ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 10 ayat (5) d. dan pasal 17 ayat (2).

2. Dalam evaluasi penawaran proses penunjukan/pelelangan umum, apakah gugur bila ada penawaran dengan masa pelaksanaan lebih lama dari masa pelaksanaan yang disyaratkan dalam dokumen lelang?Lamanya waktu pelaksanaan dalam dokumen pengadaan merupakan bagian yang dinilai. Penawaran yang masa pelaksanaannya melebihi dari jadwal yang ditetapkan dalam dokumen lelang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada Lampiran I Bab II butir A. 1. f. 7) b).

3. Apakah benar bila pejabat/panitia pengadaan barang/jasa memilih penawar terendah nomor dua hanya karena jadwal pelaksanaan yang ditawarkan lebih cepat dari penawar terendah satu? (dimana persyaratan lain terpenuhi oleh penawar terendah satu)Waktu pelaksanaan yang lebih cepat tidak mendapat nilai tambah dalam sistem evaluasi pengadaan dengan menggunakan sistem gugur. Penyedia barang/jasa yang menawarkan jadual pelaksanaan tidak lebih panjang dari yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan tidak dapat digugurkan.

4. Apakah boleh/wajib mencantumkan bobot atas kriteria penilaian dalam dokumen pemilihan penyedia atas suatu paket pengadaan barang/jasa? Pemberian bobot atas kriteria penilaian hanya digunakan untuk pengadaan dengan metoda evaluasi sistem nilai (merit point). Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis sebagaimana Lampiran I Bab I butir C. 3. b. 1). b). Untuk pekerjaan sederhana yang kualitas teknisnya hampir sama, metoda evaluasinya menggunakan sistem gugur.Bilamana metode evaluasi menggunakan sistem nilai maka dokumen pengadaan harus mencantumkan kriteria, bobot, dan perhitungan evaluasi penawaran teknis dan harga.

5. Apakah benar bila dalam menyusun kriteria penilaian/evaluasi penawaran, nilai bobot administrasi lebih besar atau sama dengan bobot spesifikasi teknis dan harga?Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Bab II A. 1. f. 5), penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila persyaratan dalam butir tersebut dipenuhi. Mengacu pada Lampiran I Bab I butir C. 3. b. 1). b), penilaian hanya diberikan pada unsur teknis dan harga.

6. Mohon diberikan contoh standar format pengumuman pelelangan yang benar?Isi pengumuman untuk proses pelelangan umum dapat dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A.1. a. 2). Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :a) nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli; c) perkiraan nilai pekerjaan;

Page 11: Pengadaan Barang

d) syarat-syarat peserta lelang umum; e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.

7. Dalam rapat penjelasan teknis sudah ditetapkan Daftar Personil yang akan ditugaskan (rekaman ijazah dan Surat Keterangan Ahli) dan Daftar Pengalaman Perusahaan (rekaman kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/FHO). Apabila dalam evaluasi (dengan sistem merit point dengan pascakualifikasi), didalam dokumen penawaran tidak dilampirkan rekaman-rekaman tersebut, apakah hal tersebut dapat menggugurkan evaluasi tersebut?a. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 14 ayat (8) disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa;

b. Pada saat verifikasi bilamana penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyerahkan rekaman atau asli dokumen yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang, penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana (Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 8 ayat (9) dan Lampiran I Bab II A.1.g);

c. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A.1.f. 9) (d) dan 10), panitia pengadaan dapat menggugurkan penawaran peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Yang dimaksud dokumen teknis antara lain kualifikasi personil inti yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat dibuktikan dengan rekaman ijazah dan Surat Keterangan Ahli. Sedangkan rekaman kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) merupakan dokumen kualifikasi yang dapat menggugurkan penawaran apabila tidak dapat dibuktikan kebenarannya setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi.

8. Apakah Jaminan Penawaran yang tidak sesuai dengan format yang ditetapkan oleh panitia dapat menggugurkan penawaran tersebut?Format surat jaminan penawaran tidak menentukan gugur atau tidaknya suatu penawaran. Panitia pengadaan harus menilai subtansi dari surat jaminan penawaran (Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A. 1. f. 5) c)) yang harus berisi:(1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan

asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

(3) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.(4) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa. (5) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.(6) nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama

pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan.(7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.(8) isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa.

9. Pada pelelangan dengan metode pascakualifikasi, apakah penandatanganan pakta integritas harus dilakukan calon peserta lelang pada saat mendaftar? Apakah yang tanda tangan pakta integritas harus tercantum dalam akte?

Page 12: Pengadaan Barang

Pakta integritas harus ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan. Mengacu pada pasal 9 ayat (3) j. dan pasal 10 (5) i Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebelum pemasukan dokumen prakualifikasi atau dokumen penawaran.

10. Dalam pelelangan sebuah paket yang terdiri dari berbagai macam item/jenis/sub pekerjaan, apakah panitia lelang bisa mempersyaratkan klasifikasi subbidang pekerjaan lebih dari satu jenis?Dalam pelelangan sebuah paket yang terdiri dari berbagai macam item/sub pekerjaan, panitia dapat mempersyaratkan klasifikasi subbidang pekerjaan lebih dari satu jenis sepanjang paket tersebut menuntut kompetensi dari subbidang yang berbeda (Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A. 1. b. 1) i)) dengan maksud tidak menutup persaingan yang sehat.

11. Bolehkah proses pelelangan atas suatu pekerjaan dilakukan sementara APBD Perubahan masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten?Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 9 ayat (6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan (telah selesai dibahas dengan DPRD) dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen anggaran untuk pengadaan barang/jasa dimaksud telah disahkan.

12. Apakah kontrak kerja yang sudah PHO/P1 tapi belum FHO/P2 bisa digunakan untuk dasar penilaian KD pengalaman perusahaan dalam isian dokumen kualifikasi?Kontrak kerja yang dapat dijadikan dasar perhitungan Kemampuan Dasar (KD) merupakan pekerjaan yang sudah selesai masa pemeliharaannya (Final Hand Over/P2) sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A. 1. b. 1) i).

13. Apakah bisa peserta lelang yang menyanggah mencatat (atau fotokopi) isian dokumen penawaran asli perusahaan yang disanggah? Dengan alasan untuk dikonfirmasi ke instansi yang terkait mengenai kebenaran data isian dalam dokumen tersebut.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I.C.2.a.6), dokumen penawaran bersifat rahasia. Dengan demikian peserta lelang tidak dapat mencatat/ memfotokopi dokumen penawaran peserta lelang lainnya.

Penyusunan/Pelaksanaan Kontrak

1. Penjelasan mengenai pengertian kontrak multi years dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003?Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (8) atau kontrak yang waktu pelaksanaannya lebih dari 12 bulan sesuai dengan Penjelasan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (8) dan Lampiran I Bab II E 1. a.

2. Dalam Kontrak Terima Jadi (Turn Key), apakah beban bunga yang ditanggung oleh Pelaksana/Kontraktor sudah termasuk didalam harga satuan pekerjaan?Dalam pengadaan barang jasa yang dibiayai APBN/APBD, pemerintah tidak mengizinkan adanya alokasi dana untuk kegiatan yang tidak bisa dihitung pada saat penandatanganan kontrak. Termasuk dalam kategori ini adalah alokasi dana untuk biaya tak terduga. Untuk kontrak harga satuan, semua resiko-resiko pelaksanaan harus sudah dicakup dalam nilai harga satuan yang tercantum dalam kontrak. Untuk kontrak lainnya (lumpsum atau terima jadi), resiko-

Page 13: Pengadaan Barang

resiko harus sudah masuk dalam perhitungan harga yang pasti. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 hanya mengizinkan perubahan kegiatan dalam kontrak yang penambahannya maksimum sebesar 10 persen dari nilai kontrak awal, sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I Bab II butir D. 1. g. 3).

3. Siapakah pejabat yang menetapkan pengenaan daftar hitam penyedia barang/jasa yang terbukti cidera janji, dan bagaimana prosedur serta mekanisme pengenaan daftar hitamnya? Apakah ada batasan wilayah kerja dalam pengenaan daftar hitam?Daftar hitam dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 pasal 35 ayat (3). Daftar hitam dikeluarkan dalam bentuk surat yang mencantumkan juga pelanggaran yang telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Daftar hitam merupakan pelanggaran atas pakta integritas dan menggugurkan perusahaan atau perorangan sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf h. Dengan demikian daftar hitam berlaku secara nasional diseluruh instansi pusat dan daerah yang menggunakan dana APBN dan/atau APBD. Surat pengenaan daftar hitam dikirimkan kepada Pengguna Anggaran, instansi yang mengeluarkan izin usaha, dan LKPP.

4. Diluar jaminan pelaksanaan, apakah bisa panitia lelang dan PPK/PPTK secara sepihak mensyaratkan jaminan penawaran, uang muka, dan pemeliharaan harus jaminan bank?Jaminan penawaran, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan (Lampiran I Bab II A. 1. f. 5) c) (1), dan D.1.e. 4, dan D. 2. f. 4)). Jaminan penawaran, uang muka dan pemeliharaan dapat berupa surety bond atau jaminan bank.

5. Berdasarkan Lampiran I Bab II C 2. a. 6) e) yang menyatakan "Besarnya jaminan, bentuk, dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan", mohon penjelasan mengenai:a. Berapakah besaran jaminan pemeliharaan yang ditentukan mengingat resiko biaya

pemeliharaan hasil pekerjaan dilapangan berbeda-beda? Adakah cara perhitungan untuk menentukan besaran jaminan pemeliharaan?

b. Siapakah pihak yang paling bertanggung jawab jika ternyata selama masa pemeliharaan terjadi kerusakan pada hasil pekerjaan dan pihak penyedia barang/jasa tidak bersedia untuk melakukan pemeliharaan dengan konsekuensi jaminan pemeliharaan dicairkan, namun ternyata jumlah dana yang ada pada jaminan pemeliharaan tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan tersebut? Apakah sanksi yang dapat dijatuhkan bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbuat demikian?a. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I

Bab II butir D. 2. f. 4) besar jaminan pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak. b. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus diatas adalah penyedia barang/jasa.

Kelalaian penyedia barang/jasa dalam menangani pemeliharaan dibebankan pada jaminan pemeliharaan sedangkan kelalaian dalam menangani kerusakan bangunan dibebankan pada jaminan pelaksanaan. Bilamana nilai kerusakan bangunan lebih tinggi dari nilai jaminan pelaksanaan maka penyedia barang/jasa tetap harus memperbaiki bangunan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 25 ayat (1) dan (2) dan dikenakan sanksi administrative dan pidana sebagaimana pasal 41 dan dituntut ganti rugi atau digugat secara perdata (Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 49).

Page 14: Pengadaan Barang

Tugas Pokok dan Fungsi LKPP

Saat ini fungsi LKPP adalah :

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.

2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM serta sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement.

Sekretariat Utama

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP.

Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan angggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement).

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Page 15: Pengadaan Barang

Petunjuk Dan Ketentuan Penggunaan SPSE

A KETENTUAN UMUM

1. Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (disingkat : website LPSE) adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja/pelaksana yang memfasilitasi Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

3. Pengguna (user) adalah peserta/pemakai website LPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah ter-registrasi di website LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan website LPSE yang tidak terbatas pada PPK/Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password dalam website LPSE.

4. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam website LPSE.

5. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada website LPSE.

6. User ID dan Password yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui website LPSE tempat yang bersangkutan terdaftar.

7. LPSE dapat menyediakan sarana ruang bidding sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan Local Area Network (LAN). Apabila di dalam ruang bidding tidak dilengkapi dengan komputer maka Pengguna yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat membawa notebook dan tersambung ke jaringan LAN LPSE.

8. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang bidding maka Pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain yang terhubung dengan internet (misal: kantor Pengguna, warung internet, hotspot umum dan lain-lain) dan tersambung ke jaringan internet.

9. Pengguna dapat mengganti User ID dan Password sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.

10. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui website LPSE adalah waktu dari server LPSE setempat.

11. Dengan menjadi Pengguna website LPSE maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, User Guide, dan ketentuan lain yang di terbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KEANGGOTAAN ANGGOTA

1. Registrasi Pengguna a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengajukan permintaan sebagai Pengguna SPSE

kepada pengelola LPSE bagi PPK/Panitia Pengadaan suatu paket pekerjaan tertentu. b. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE dan

selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE.

c. Dengan membuat dan/atau mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam SPSE, maka PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas.

Page 16: Pengadaan Barang

2. Persyaratan Registrasi Pengguna a. PPK/Panitia Pengadaan:

i. Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPK/Panitia Pengadaan. b. Penyedia barang/jasa:

i. KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan; ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-masing;

iv. Akta pendirian perusahaan beserta akta perubahannya (jika ada perubahan). c. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani dan menyerahkan formulir

keikutsertaan dan formulir pendaftaran yang telah tersedia pada website LPSE. d. Penyedia barang/jasa dapat melakukan registrasi sebagai Pengguna SPSE paling

lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran suatu paket pekerjaan yang akan diikuti.

3. Kewajiban Pengguna a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah b. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) User ID

dan Password. c. Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses, dan aktivitas

lainnya pada SPSE. d. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik

User ID dan Password. e. Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan

seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE).

f. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.

g. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (update) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun Panitia pengadaan.

4. Ketentuan Pengguna a. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui SPSE tidak boleh melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang

berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui website LPSE.

c. Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi (contents of data) yang dilakukan dengan menggunakan SPSE.

d. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam SPSE.

e. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.

5. Pembatalan Keanggotaan Pengguna a. Pengelola LPSE berhak membatalkan/menunda/menghalangi sementara hak akses

Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/transaksi/aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Page 17: Pengadaan Barang

b. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (email).

PROSES PENGADAAN

1. Persiapan Pengadaan a. PPK menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan: Nama paket,

Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan. b. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:

i. Kategori paket pekerjaan; ii. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen

penawaran yang meliputi: 1. e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file; 2. e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file; 3. e-lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file.

iii. Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa; iv. Harga Perkiraan Sendiri; v. Persyaratan kualifikasi;

vi. Jenis kontrak; vii. Jadwal pelaksanaan lelang; dan

viii. Dokumen Pemilihan 2. Pengumuman Pelelangan

a. Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan.

3. Pendaftaran Peserta Lelang a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar

sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati. b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka

Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas. c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati

Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

4. Penjelasan Pelelangan a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui

website LPSE yang bersangkutan. b. Dalam hal waktu penjelasan pelelangan telah berakhir, Panitia Pengadaan masih

mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.

c. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.

5. Penyampaian Penawaran a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barangjasa yang sudah menjadi peserta

lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu

Page 18: Pengadaan Barang

melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE.

b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

6. Proses Evaluasi a. Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh

(download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.

b. Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat e-Procurement LKPP.

c. Terhadap penyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Panitia Pengadaan.

d. Dengan adanya proses penyampaikan informasi sebagaimana huruf b diatas Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.

e. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.

f. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang a. Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka

terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.

b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

c. Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE. 8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

9. Sanggah a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu

paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE. b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta

lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah. c. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan

Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait. d. Proses sanggah banding tidak menghentikan tahapan lelang selanjutkanya pada SPSE.

Page 19: Pengadaan Barang

PASCA PROSES PENGADAAN

1. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada Peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui.

2. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE.

3. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis.

4. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan di luar SPSE.

5. Proses pengadaan belum resmi/sah menjadi transaksi pengadaan apabila masing-masing pihak belum melakukan kewajiban dan haknya sesuai ketentuan yang berlaku/di tetapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

6. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait.

7. Setelah pemenang ditetapkan melalui website LPSE, pejabat Kementerian/ Lembaga/Pemerintah daerah terkait dapat menghubungi pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaannya segera setelah berakhirnya proses pengadaan.

8. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui website LPSE terkait.

PEMBATALAN/PEMUTUSAN

Panitia Pengadaan berhak/dapat membatalkan/memutuskan proses pengadaan apabila memenuhi pasal 28 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan dalam hal sedang berlangsungnya proses pengadaan barang/jasa, karena suatu dan lain hal yang mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa tidak dapat melaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan/atau non teknis, keadaan kahar)

PENILAIAN

Apabila penyedia barang/jasa memiliki catatan kinerja (track record) yang buruk, maka Panitia Pengadaan berhak/dapat menggugurkan penawaran penyedia dan/atau memasukkan dalam daftar hitam (black list) dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan ini Panitia Pengadaan memberitahukan secara tertulis kepada LPSE agar diumumkan dalam website LPSE.

TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT

1. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada SPSE yang dilakukan Pengguna dan pihak lain.

2. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya proses penggunaan SPSE.

3. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain.

4. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin SPSE dan APENDO berlangsung terus tanpa adanya gangguan/handal, tepat. Lembaga Sandi Negara dan LKPP berusaha terus meningkatkan dan memperbaiki performance aplikasinya.

Page 20: Pengadaan Barang

5. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi, yang mengakibatkan tidak tersedianya barang/jasa pemborongan/jasa lainnya atau timbulnya biaya.

6. LKPP dan afiliasinya dapat melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu terhadap file-file yang dinyatakan tidak dapat didekripsi atau dapat didekripsi dengan menggunakan APENDO namun salah satu/beberapa/semua file tidak bisa dibuka oleh Pengguna.

7. Pengguna menanggung segala akibat terhadap dokumen (file) yang tidak dapat dilakukannya proses dekripsi atau tidak dapat dibukanya salah satu/beberapa/semua file akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian penggunaan APENDO.

8. Penggunaan SPSE dengan tidak mengindahkan ketentuan ini, mengakibatkan penerimaan segala resiko yang ditimbulkan dari penggunaan SPSE yang tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses pengadaan barang/jasa.

PERSELISIHAN

Pengguna setuju bahwa perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP dan/atau afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, pengguna dan LKPP sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.

HAK CIPTA

1. Dilarang mengutip atau meng-copy sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam SPSE tanpa ijin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.

2. Pengguna setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari SPSE untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial

PERUBAHAN

1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan SPSE ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

3. Pengguna wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila pengguna tidak setuju dapat mengajukan keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna SPSE.

4. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak menghentikan penggunaan, SPSE dan APENDO dan akses jasa ini tanpa menanggung kewajiban apapun kepada pengguna apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.