PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU · Pemerintah Desa Kalukku adalah kepala desa Kalukku dan perangkat desa sebagai unsur ... dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

1

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Kode Pos 51911 Mamuju

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA KALUKKU MENJADI KELURAHAN KALUKKU

DIKECAMATAN KALUKKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa Desa Kalukku sebagai tempat kedudukan ibu kota Kecamatan Kalukku mengalami perkembangan dan kemajuan baik kemajuan ekonomi sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan potensi wilayah yang lainnya mengakibatkan terjadinya peningkatan beban tugas dan volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, oleh sebab itu perlu disesuaikan status pemerintahannya dari bentuk pemerintahan Desa menjadi bentuk pemerintahan kelurahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat;

c. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Desa Kalukku sebagaimana tertuang dalam usulan perubahan status desanya menjadi kelurahan yang diajukan Kepala Desa Kalukku, serta memperhatikan rekomendasi tim observasi yang menunjukkan kelayakan perubahan desa Kalukku menjadi Kelurahan Kalukku, maka perlu merespon aspirasi tersebut serta menindaklanjuti rekomendasi tim obsevasi dengan membentuk kelurahan Kalukku dan ditetapkan sebagai tempat kedudukan Ibukota Kecamatan Kalukku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Kalukku menjadi Kelurahan Kalukku di Kecamatan Kalukku;

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHN KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA KALUKKU

MENJADI KELURAHAN KALUKKU DI KECAMATAN KALUKKU.

3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintan daerah di Kabupaten Mamuju.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mamuju menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kecamatan Kalukku adalah lingkup wilayah kerja camat Kalukku sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamuju.

4. Pemerintah Desa Kalukku adalah kepala desa Kalukku dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam wilayah desa Kalukku.

5. Desa Kalukku adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kalukku yang diakui dan dihormati sebagai desa otonom yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

6. Kelurahan Kalukku adalah wilayah kerja lurah kalukku yang dibentuk sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamuju dalam wilayah kerja Kecamatan Kalukku sebagai pengganti pemerintah desa Kalukku.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2 Status Desa Kalukku yang diubah statusnya menjadi Kelurahan Kalukku bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA KALUKKU MENJADI KELURAHAN KALUKKU

Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini status desa Kalukku diubah menjadi Kelurahan Kalukku.

Pasal 4 Kelurahan Kalukku berasal dari seluruh wilayah desa kalukku yang terdiri atas : a. Dusun Tasiu; b. Dusun Tasiu Barat; c. Dusun Tasiu Selatan; d. Dusun Tasiu Timur;

4

e. Dusun Lebbeng; f. Dusun Lebbeng Timur; g. Dusun Salu Biru h. Dusun Salu Layo

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kelurahan Kalukku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, seluruh wilayah Desa Kalukku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diubah statusnya menjadi wilayah Kelurahan Kalukku.

Pasal 6

(1) Kelurahan Kalukku mempunyai batas-batas wilayah : a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Beru-beru; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sondoang; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinyonyoi; d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalukku Barat;

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kelurahan Kalukku secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Ibukota Keluruhan Kalukku ditetapkan di Tasiu.

BAB IV PEMERINTAH KELURAHAN KALUKKU

Pasal 7

(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Kalukku, Bupati mengangkat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kelurahan Kalukku dibentuk sekretaris Kelurahan dan seksi-seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kalukku, Camat Kalukku sesuai dengan wewenangnya dan / atau kuasa Bupati menginventarisasi dan menyerahkan kepada pemerintah Kelurahan hal-hal yang meliputi : a. Barang milik / kekayaan desa kalukku yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak

dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah / Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Utang-piutang desa Kalukku yang kegunaannya untuk Kelurahan Kalukku; c. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Kalukku; d. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari desa kalukku yang karena tugasnya diperlukan

oleh pemerintahan kelurahan Kalukku; e. Sumber-sumber pendapatan desa Kalukku.

5

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak pelantikan Lurah Kalukku.

(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

Pada saat pelantikan Lurah Kalukku, Kepala Desa, perangkat desa serta anggota BPD dari Desa Kalukku diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10 (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk perubahan status desa Kalukku menjadi kelurahan

Kalukku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan terhitung sejak diresmikannya Kelurahan Kalukku, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kelurahan Kalukku dibebankan pada APBD Kabupaten Mamuju Tahun anggaran berjalan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal, 19 Mei 2011 BUPATI MAMUJU,

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan Mamuju

6

Pada tanggal, 19 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Ttd

H. HABSI WAHID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA KALUKKU MENJADI KELURAHAN KALUKKU DI KECAMATAN KALUKKU

I. PENJELASAN UMUM

Desa Kalukku sejak awal terbentuknya sampai saat ini menjadi tempat kedudukan ibukota kecamatan kalukku dengan luas wilayah keseluruhan mencapai ± 26,24 Km2 yang merupakan bagian wilayah kerja Kecamatan Kalukku. Desa kalukku sekarang ini menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 2000 berjumlah 5608 Jiwa dan pada tahun 2010 sesuai hasil sensus nasional meningkat menjadi .....jiwa dengan pertumbuhan rata-rata .....% pertahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan bagi pemerintah desa Kalukku. Oleh karena hal tersebut di atas, maka perlu adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Kalukku. Secara geografis wilayah Desa Kalukku mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, , perdaganagn maupun industri rakyat, Desa Kalukku mempunyai prospek yang baik bagi perubahan kebutuhan pasar lokal maupun keluar Wilayah Kalukku. Berdasarkan kondisi tersebut diatas dan memperhatiakan aspirasi masyarakat yang berkembang, maka wilayah Desa Kalukku yang meliputi 8 (delapan) Dusun perlu diubah statusnya menjadi Kelurahan Kalukku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas

8

Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 31

9

4 T

AH

UN

20

11

1

9 M

EI

20

11

10

11

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA KALUKKU MENJADI KELURAHAN KALUKKU DIKECAMATAN KALUKKU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

2011