PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN … · C. Sistematika Penulisan Proposal ... Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas / Suku Dinas yang ... yang meliputi hard skill dan ...

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2017 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR : KEP. 15/LATTAS/I/2017

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Jakarta Selatan - Indonesia 12950

Jln. Jend.Gatot Subroto Kav.51 Lantai 6 A Telp.62 -21 52961311 Fax. 62-21 52960456

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, pemerintah telah

melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan

oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta atau oleh organisasi/yayasan yang bergerak

di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementeraian Ketenagakerjaan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memandang perlu untuk memberikan peningkatan

keterampilan masyarakat melalui Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat yang anggarannya

dialokasikan pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja BBPLK/BLK Ditjen Binalattas.

Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan amanat Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan R.I nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada

Masyarakat,

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Pelatihan

kepada Masyarakat Th. 2017, yang menjelaskan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan

diterbitkannya Juknis ini diharapkan kegiatan Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat dapat

berjalan dengan baik dan menghasilkan output sebagaimana diharapkan dan tertib administrasi dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta , 10 Januari 2017

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR LAMPIRAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS---------------- iv

BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

A. Latar Belakang ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

B. Tujuan dan Sasaran ----------------------------------------------------------------------------------------- 2

C. Ruang Lingkup ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

D. Pengertian ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

BAB II PERSYARATAN PROPOSAL BANTUAN PROGRAM PELATIHAN -------------------------------- 5

A. Persyaratan Administrasi ----------------------------------------------------------------------------------- 5

B. Persyaratan Teknis ------------------------------------------------------------------------------------------ 5

C. Kejuruan dan Sub Kejuruan ------------------------------------------------------------------------------- 7

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN ---------------------------------------- 8

A. Sosialisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

B. Pengajuan Proposal ---------------------------------------------------------------------------------------- 8

C. Sistematika Penulisan Proposal ------------------------------------------------------------------------- 9

D. Penilaian Kelayakan Proposal --------------------------------------------------------------------------- 9

E. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan ------------------------------------------------------------- 9

F. Pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan ------------------------- 10

G. Pelaporan ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

H. Alur Pemberian Bantuan Program Pelatihan -------------------------------------------------------- 13

I. Alur Proses Pembayaran --------------------------------------------------------------------------------- 14

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ------------------------------------------------------------------------------- 15

A. Monitoring ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

B. Evaluasi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

BAB V PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Contoh Halaman Muka/Cover Depan Proposal Bantuan Program Pelatihan -------------------- 17

2. Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Program Pelatihan ---------------------------------------- 18

3. Contoh Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Program Pelatihan ------------------------------- 19

4. Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas / Suku Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

5. Contoh Struktur Organisasi Lembaga/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan ------------------- 21

6. Contoh Format Daftar Instruktur ----------------------------------------------------------------------------- 22

7. Contoh Format Daftar Tenaga Pelatihan ------------------------------------------------------------------ 23

8. Contoh Format Daftar Sarana Prasarana ------------------------------------------------------------------ 24

9. Contoh Penulisan Program Pelatihan Kerja dan Kurikulum ------------------------------------------ 25

10. Contoh Rencana / Jadwal Penyelenggaraan Pelatihan ------------------------------------------------ 27

11. Contoh Format Daftar Calon Peserta Pelatihan --------------------------------------------------------- 28

12. Contoh Jadwal Pelaksanaan Pelatihan -------------------------------------------------------------------- 29

13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Program Pelatihan --------------------------------------- 30

14. Contoh Daftar Rencana Penempatan Lulusan Program Pelatihan --------------------------------- 31

15. Contoh Surat Pemberitahuan Lembaga Penerima Bantuan Program ----------------------------- 32

16. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ------------------------------- 33

17. Contoh Surat Perintah Kerja (SPK) ------------------------------------------------------------------------- 34

18. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan Bantuan Program

Pelatihan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

19. Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ----------------------------------------------------------- 37

20. Sistematika Laporan Kegiatan Bantuan Program Pelatihan ------------------------------------------ 38

21. Contoh SK Penyelenggaraan Pelatihan ------------------------------------------------------------------- 39

22. Contoh Biodata Peserta ---------------------------------------------------------------------------------------- 43

23. Contoh Biodata Instruktur / Tenaga Pengajar ------------------------------------------------------------ 44

24. Contoh Biodata Penyelenggara ------------------------------------------------------------------------------ 45

25. Contoh Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan ------------------------------------------------------------ 46

26. Contoh Daftar Nilai Peserta ----------------------------------------------------------------------------------- 47

27. Contoh Sertifikat Pelatihan Peserta (Fotocopy) ---------------------------------------------------------- 48

28. Contoh Contoh Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pelatihan dibuat oleh dinas

setempat (disesuaikan dari dinas ketenagakerjaan) ---------------------------------------------------- 49

29. Contoh Rincian Biaya Pengeluaran ------------------------------------------------------------------------- 50

30. Contoh Format Kuitansi ---------------------------------------------------------------------------------------- 51

31. Contoh Format Honor ------------------------------------------------------------------------------------------- 52

32. Contoh SSP ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

33. Daftar Pembagian Wilayah Pengusulan Proposal ------------------------------------------------------- 54

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat iv

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

NOMOR KEP. 15 /LATTAS/ I /2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

PROGRAM PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang

Pemberian Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat,

perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan

Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Kepada

Masyarakat Tahun 2017;

b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 pada Unit

Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja BBPLK

Bandung, BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK

Semarang, BBPLK Medan dan BLK Makassar, Ditjen

Binalattas, Kementerian Ketenagakerjaan RI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS)

Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang

Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jln. Jend.Gatot Subroto Kav.51 Lantai 6 A Telp.62-21 52961311 Fax. 62-21 52960456

Jakarta Selatan - Indonesia 12950

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat v

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014

tentang Pembentukan Kementerian dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014 - 1019;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 444);

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 586);

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat vi

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 622);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang

Pelatihan Kerja;

15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor

KEP.344/MEN-SJ/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015

tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 258 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Jasa

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pusat

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016;

16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 445

Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang

Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pusat

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016;

17. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324

Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah

Kepada Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) BBPLK Bandung No. 026.13.2.452542/2017,

BBPLK Bekasi No. 026.13.2.452558/2017, BBPLK

Serang No. 026.13.2.426531/2017, BBPLK Medan

No. 026.13.2.451094/2017, BBPLK Semarang No.

026.13.2.452609/2017, BLK Makassar No.

026.13.2.452652/2017, tanggal 7 Desember 2016

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPLK Bandung,

BBPLK Bekasi, BBPLK Medan, BBPLK Serang, BBPLK

Semarang, BLK Makassar Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM

PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KEPADA

MASYARAKAT TAHUN 2017.

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat vii

KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan

Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian

bantuan program pelatihan kepada masyarakat.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini,

maka Keputusan Direktur Jenderal Pelatihan dan

Produktivitas Nomor KEP. 151/LATTAS/IV/2016 tentang

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan

Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Tahun 2016,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP. 15 /LATTAS/ I /2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara, Indonesia sudah memasuki babak baru dalam pembangunan

sosial-ekonomi yang terintegrasi atau sebagai bagian integral dari komunitas ASEAN, yaitu The Asean

Economic Comunity (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pada era perdagangan bebas ini,

sumber daya manusia khususnya tenaga kerja merupakan modal penting yang akan menentukan

tingkat keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan. Sumber daya lain seperti Sumber Daya

Alam (SDA) dan teknologi memang penting tetapi tanpa SDM yang berkualitas semuanya itu akan

kurang termanfaatkan dengan baik. MEA harus disikapi dengan berbagai persiapan agar Indonesia

tidak kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN terutama dalam hal kemampuan atau kompetensi

kerja, yang meliputi hard skill dan soft skill.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah dituntut untuk menyiapkan sumber daya

manusia yang memiliki daya saing di pasar kerja global. Untuk menyiapkan sumber daya manusia agar

memiliki daya saing dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan kerja yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis dan profesional agar dihasilkan out put sesuai yang diharapkan yaitu tenaga

kerja yang kompeten. Pengembangan kompetensi tenaga kerja merupakan tugas yang tidak ringan

dan dibutuhkan keterlibatan para pihak yang terkait.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebagai salah satu unit kerja

Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Untuk

meningkatkan daya saing tenaga kerja tersebut, dapat dilakukan antara lain melaui pelatihan kerja baik

yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan milik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu agar

pelaksanaan pelatihan dapat menjangkau masyarakat/tenaga kerja secara lebih luas, maka melalui

peran serta lembaga pelatihan kerja swasta/organisasi/yayasan yang bergerak pada bidang

pengembangn SDM, Direktorat Jenderal Binalattas memandang perlu untuk mengalokasikan kegiatan


Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat pada UPT Bidang Pelatihan Kerja BBPLK/BLK.

Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat dimaksudkan sebagai upaya

untuk mendorong agar lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang

pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat menyelenggarakan pelatihan secara lebih optimal

dalam mencetak lulusan pelatihan yang berkualitas dan kompeten.

Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan dan

mekanisme baik menyangkut hal-hal yang bersifat teknis maupun administrasi. Agar kegiatan

Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta

dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis

Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada Masyarakat TA. 2017.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara dan pihak-pihak

yang terkait dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat agar

kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sasaran

a. Terlaksananya kegiatan Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada

masyarakat secara efektif dan efisien.

b. Meningkatnya kualitas/kompetensi peserta pelatihan yang mencakup peningkatan

pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku sehingga menjadi tenaga kerja yang kompeten dan

siap kerja.

c. Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Bidang

Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi tata cara pengajuan bantuan program, persyaratan

administratif dan teknis lembaga pemohon, penilaian proposal, pelaksanaan kegiatan, serta

sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan


D. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Program Pelatihan adalah bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan

kepada masyarakat yang diberikan kepada lembaga penerima bantuan secara swakelola.

2. Proposal adalah dokumen usulan yang berisikan rincian rencana program pelatihan, anggaran

dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang

disampaikan oleh Lembaga Pemohon kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas Up. kepala BBPLK/BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat.

3. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi kompetensi/

jabatan/pekerjaan serta spesifik pekerjaan.

4. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan

memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka

waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan

serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

5. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan

tugas serrta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.

6. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta

wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

7. Sarana dan Prasarana Pelatihan adalah sarana yang dimiliki untuk mendukung

penyelenggaraan pelatihan berupa gedung/kantor, ruang teori, ruang praktek, peralatan dan

kelengkapannya.

8. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB, adalah rincian rencana keseluruhan

pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bantuan program pelatihan kepada

masyarakat.

9. Lembaga Pemohon adalah lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di

bidang pengembangan SDM subbidang pendidikan dan pelatihan kerja yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan.

10. Lembaga Penerima Bantuan adalah lembaga pemohon yang layak dan telah memenuhi

persyaratan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi, serta telah ditetapkan melalui Keputusan

Kepala BBPLK/BLK

11. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di tingkat propinsi

atau kabupaten/kota.


12. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja /Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut

BBPLK/BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

13. Direktur adalah Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Pelatihan dan Produktivitas.

15. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan RI.


BAB II

PERSYARATAN PROPOSAL BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

Bantuan program pelatihan kepada masyarakat diperuntukkan bagi masyarakat yang berminat

dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti pelatihan, dilaksanakan oleh

Lembaga/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya

manusia subbidang pendidikan dan pelatihan kerja. Pemberian bantuan program pelatihan diawali dengan

pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yang diajukan oleh Lembaga Pemohon (contoh format

lihat lampiran 1 dan 2). Proposal tersebut wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan

ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat permohonan bantuan program pelatihan dari Pemohon (asli) ditujukan kepada Direktur

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Up. Kepala BBPLK/BLK. (contoh format lihat

lampiran 3).

2. Surat rekomendasi asli dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau

Suku Dinas (khusus DKI Jakarta) yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (contoh

format lihat lampiran 4).

3. Fotocopy izin atau keterangan bahwa lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan

menyelenggarakan pelatihan kerja dari Dinas yang membawahi urusan ketenagakerjaan atau

kantor pelayanan ijin terpadu di kabupaten/kota yang masih berlaku;

4. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga pemohon;

5. Fotocopy buku rekening bank/rekening koran atas nama lembaga pemohon,

6. Asli Surat Keterangan Bank atas rekening lembaga pemohon yang masih aktif ,

7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili lembaga pemohon dari kelurahan/desa setempat yang

masih berlaku dan dilegalisir tahun 2017 oleh kepala kelurahan / desa.

8. Fotocopy akte notaris tentang pendirian lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan;

9. Fotocopy KTP Pimpinan Lembaga pemohon disertai No Telp, HP dan alamat email aktif;

10. Dokumentasi foto-foto Sarana/peralatan dan Prasarana/Gedung Lembaga Pemohon;

B. Persyaratan Teknis :

1. Bagan Struktur Organisasi (contoh format lihat lampiran 5)

Lembaga pemohon harus mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang ditunjukkan

dalam bagan struktur organisasi.


2. Instruktur dan Tenaga Pelatihan (contoh format lampiran 6 dan 7)

Dalam melaksanakan kegiatannya lembaga pemohon didukung oleh tenaga instruktur, tenaga

pelatihan dan tenaga pendukung lainnya yang dibuktikan dengan Curriculum Vitae (CV)

beserta data dukungnya.

Ketersediaan tenaga instruktur harus sesuai dengan kebutuhan program pelatihan yang

dilaksanakan.

3. Sarana dan Prasarana (contoh format lihat lampiran 8)

Lembaga pemohon sudah mempunyai sarana dan prasarana pelatihan yang dibuktikan dengan

melampirkan foto. Minimum sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

a. Ruang kantor beserta perlengkapannya;

b. Ruang belajar/workshop;

c. Peralatan pelatihan sesuai dengan kejuruan yang diajukan;

4. Program Pelatihan Kerja (contoh format lihat lampiran 9) meliputi :

a. Program Pelatihan Kerja (kurikulum/silabus)

Kurikulum berisi unit kompetensi/materi pelatihan yang akan dilatihkan meliputi teori dan

praktik. Untuk pelatihan yang bersifat teori 30 % sedangkan praktek 70%.

b. Jadwal Pelatihan (contoh format lihat lampiran 10)

Lama pelatihan untuk bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada

masyarakat berlangsung selama 100 Jam Pelatihan @ 45 menit (satu hari 8 Jam

Pelatihan).

5. Daftar calon Peserta Pelatihan (contoh format lihat lampiran 11)

Peserta pelatihan untuk 1 (satu) paket program pelatihan sebanyak 20 (dua puluh) orang.

6. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pelatihan (contoh format lihat lampiran 12)

Pemohon harus membuat jadwal rencana pelaksanaan pelatihan yang diajukan .

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelatihan (contoh format lihat lampiran 13)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan untuk program pelatihan sudah termasuk

kewajiban pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundangan. Komponen RAB

meliputi : Belanja Teknis (Bahan Pelatihan, Penggandaan Modul, Honor Instruktur, Sertifikat)

dan Belanja Operasional Maksimal 45% dari RAB (ATK, Honor Pembina, penanggung jawab,

penyelenggara, pengawas, Bantuan transport peserta, transport operasional, konsumsi,

dokumentasi dan pelaporan)

a. Bantuan Belanja Honor, antara lain dapat digunakan untuk:

1) Pembina/pengarah kegiatan; (berasal dari Dinas Prov/Kab/Kota)

2) Penanggung jawab kegiatan;


3) Supervisor/pengawas; (berasal dari Dinas Prov/Kab/Kota)

4) Penyelenggara/sekretariat;

5) Instruktur dll.

b. Bantuan Belanja Barang Operasional , antara lain dapat digunakan untuk :

1) Alat Tulis Kantor (ATK);

2) Konsumsi peserta;

3) Sertifikat pelatihan;

4) Dokumentasi dan pelaporan dll.

c. Bantuan Belanja Bahan

Digunakan untuk keperluan belanja bahan pelatihan teori dan/atau bahan praktek (barang

habis pakai/bukan barang inventaris) sesuai dengan program pelatihan yang

dilaksanakan.

d. Bantuan Belanja Perjalanan

Digunakan untuk biaya transport operasional penyelenggaraan (petugas dari lembaga

pelatihan, bantuan transport peserta dan transport petugas dari Dinas );

8. Fotocopy Akreditasi dari LA-LPK (diutamakan);

9. Fotocopy Vocational Idenfication Number (VIN) atau nomor induk lembaga pelatihan kerja. (bila

ada). Untuk panduan pendaftaran VIN bisa diakses melalui website

http//binalembaga.naker.go.id.;

10. Rencana Pasca Pelatihan

Lembaga pemohon melampirkan rencana penempatan paska pelatihan(contoh format

lampiran 14).

C. Kejuruan dan Sub.Kejuruan Bantuan Program Pelatihan

Program Pelatihan/ Bantuan Program Pelatihan yang diajukan oleh Lembaga Pemohon mengacu

pada nama sub. kejuruan / program pelatihan sesuai dengan nomenklatur kejuruan / sub. kejuruan

yang telah ditetapkan oleh Dirjen Binalattas Nomor : Kep.184/LATTAS/XII/2013 tanggal 23 Desember

2013 tentang Nomenklatur Kejuruan dan Sub Kejuruan Pelatihan Pada Unit Pelaksana Teknis

Pelatihan dan Produktivitas (daftar kejuruan terlampir).


BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi bantuan program pelatihan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada para pihak

yang berkepentingan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan program pelatihan. Sosialisasi

dapat dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait di dinas yang membidangi

ketenagakerjaan prov/kab/kota atau melalui proses upload Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan

Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat ke dalam website resmi Kementerian

Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id). Direktur menyampaikan surat pemberitahuan tentang Juknis

tersebut kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat Provinsi untuk disosialisasikan

kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk selanjutnya

diteruskan kepada lembaga pelatihan kerja yang menjadi binaan mereka. Melalui upload Juknis di

website diharapkan pihak-pihak terkait dapat dengan mudah mengakses dan mengunduh Juknis

tersebut.

B. Pengajuan Proposal

Lembaga pemohon mengajukan proposal permohonan Bantuan Program Pelatihan Tahun

2017 yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Up. Kepala BBPLK/BLK

(sesuai wilayah sebagaimana pada lampiran 33):

a. Kepala BBPLK Bandung, Jl. Gatot Subroto no 170 Bandung Jawa Barat

b. Kepala BBPLK Bekasi , Jl Guntur Raya N0. 1 Rawa Tembaga Bekasi Barat Jawa Barat

c. Kepala BBPLK Serang, Jl. Raya Pandeglang Km. 3 Serang 42151 Banten

d. Kepala BBPLK Medan, Jl. Jl. Gatot Subroto Km. 7,28 Medan 1276 Sumatera Utara

e. Kepala BBPLK Semarang, Jl. Brigjen Sudiarto No.118 Semarang Jawa Tengah

f. Kepala BLK Makassar, Jl. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan

Proposal yang dikirim harus dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh

pimpinan lembaga pemohon (contoh format lihat lampiran 2) dan rekomendasi dari “ Dinas yang

membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota “. (contoh format lihat lampiran 3)

Pengajuan proposal sudah diterima oleh BBPLK/BLK paling lambat 31 Mei 2017, dengan

memperhatikan ketersediaan anggaran dan jumlah paket yang tersedia.


C. Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal memuat antara lain : latar belakang, maksud dan tujuan, profil

lembaga pemohon, visi dan misi, program pelatihan yang akan dilaksanakan, rencana penempatan

melalui kemitraan, serta kebutuhan anggaran (contoh format lihat lampiran 2).

Halaman muka proposal dibuat dengan melihat sebagaimana (contoh format dari lampiran 1).

D. Penilaian Kelayakan Proposal

Penilaian Kelayakan Proposal dilakukan oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Kepala

BBPLK/BLK. Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Evaluasi proposal

Evaluasi proposal mencakup kelayakan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

2. Verifikasi

Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi, setelah hasil evaluasi proposal dinyatakan memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis. Verifikasi dilakukan melalui pembuktian ke lokasi lembaga

pemohon atau melalui klarifikasi keabsahan seluruh data yang diajukan lembaga pemohon.

Hasil verifikasi tersebut berupa rekomendasi untuk menentukan layak tidaknya lembaga

pemohon menerima bantuan program pelatihan.

E. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Penetapan lembaga penerima bantuan program pelatihan dilakukan melalui tahapan - tahapan

sebagai berikut :

1. Penilaian proposal oleh tim penilai meliputi penilaian persyaratan administrasi dan teknis.

2. Verifikasi langsung ke lembaga pemohon dilakukan oleh Tim Verifikasi yang bertujuan untuk

membuktikan apakah isi proposal sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Dari hasil tinjauan lapangan, tim Verifikasi menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada

Kepala Balai BBPLK/BLK tentang kondisi Lembaga Pemohon layak atau tidak layak untuk

menerima bantuan program pelatihan.

4. Selanjutnya Kepala Balai BBPLK/BLK menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Lembaga

Penerima Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada Masyarakat.

5. Kepala Balai BBPLK/BLK melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang lembaga penerima

bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.

6. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 5, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu

gugat.


F. Pelaksanaan bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat

Bantuan program pelatihan diberikan melalui Lembaga Pemohon, berdasarkan proposal yang

diajukan dan telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan. Kepala BBPLK/BLK

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Lembaga Pemohon yang isinya memberitahukan bahwa

lembaga tersebut telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan program pelatihan bidang

ketenagakerjaan kepada masyarakat (contoh lihat lampiran 15).

Lembaga pemohon yang ditetapkan sebagai penerima bantuan program pelatihan diwajibkan

membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (contoh format lihat lampiran 16).

Penetapan dan pernyataan kesanggupan dimaksud dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah

Kerja ( SPK ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPLK/BLK (contoh format lihat lampiran 17).

Lembaga pemohon yang tidak diberi surat pemberitahuan oleh Kepala BBPLK/BLK, dinyatakan

tidak menerima bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Pelatihan

1) Menyiapkan calon peserta pelatihan, instruktur dan tenaga kepelatihan.

2) Menyiapkan program dan materi pelatihan, sarana dan prasarana, serta bahan pelatihan.

3) Menyiapkan administrasi pelatihan meliputi surat keputusan penyelenggaran pelatihan,

daftar nominatif peserta, jadwal pelaksanaan, daftar hadir instruktur, daftar hadir peserta,

daftar nilai, administrasi keuangan dan lain-lainnya.

4) Lembaga pemohon melampirkan rencana penempatan paska pelatihan.

5) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditujukan kepada

Kepala BBPLK/BLK.

b. Pelaksanaan Pelatihan

1) Lembaga penerima bantuan melaksanakan bantuan program pelatihan sesuai dengan

program yang telah ditetapkan dalam SPK.

2) Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan di SPK.

3) Pelaksanaan pelatihan wajib dilakukan oleh lembaga penerima bantuan, lembaga tidak

diperbolehkan untuk mensubkontrakkan/mengalihkan ke pihak lain.

4) Setelah menyelesaikan bantuan program pelatihan, lembaga penerima harus

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan bantuan program tersebut dengan membuat

pernyataan tanggung jawab mutlak (contoh format lihat lampiran 18).


5) Lembaga penerima bantuan program pelatihan wajib membuat Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan (contoh format lihat lampiran 19) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

BBPLK/BLK sebagaimana tertuang dalam SPK .

c. Lembaga Penerima Bantuan program pelatihan wajib melakukan input data peserta pelatihan

melalui website www.banprog.net dengan menggunakan user ID sesuai pada akun pada VIN

Lembaga Pemohon (bagi lembaga yang belum memiliki VIN dapat menggunakan user id yang

tercetak pada SPK)

d. Tindak lanjut Pasca Pelatihan;

1) Setelah melaksanakan pelatihan, Lembaga penerima bantuan mengupayakan

penempatan bagi lulusan pelatihan ke perusahaan/industri atau melakukan pendampingan

kepada lulusan yang akan berwirausaha.

2) Melakukan pendataan lulusan pelatihan baik yang bekerja di perusahaan/ industri atau

yang berusaha mandiri/wirausaha.

G. Pelaporan

Lembaga penerima bantuan program pelatihan diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan secara tertulis menggunakan kertas A4 dan dijilid (contoh fomat lihat lampiran

20). Laporan ditujukan kepada : Kepala BBPLK/BLK (sesuai wilayah yang telah ditentukan lihat

lampiran 33) dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah

selesainya pelaksanaan pelatihan.

Laporan kegiatan berisikan data/dokumen dan informasi yang meliputi :

a. Dokumen asli sebagai lembaga penerima bantuan program pelatihan yaitu :

1) Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan (contoh format lihat lampiran 15) ;

2) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (contoh format lihat lampiran 16);

3) Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai dari pelaksana bantuan (contoh format lihat lampiran

17);

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai (contoh format lihat lampiran 18);

5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan (contoh format lihat

lampiran 19).

b. Dokumen pelaksanaan pelatihan yang asli antara lain :

1) Program pelatihan sesuai dengan proposal ;

2) Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan dari Lembaga ;

(contoh format lihat lampiran 21);

3) Biodata/daftar nominatif dan foto peserta pelatihan yang dilatih

http://www.banprog.net/


(contoh format lihat lampiran 22) ;

4) Biodata Instruktur dilatih (contoh format lihat lampiran 23);

5) Biodata Tenaga Pelatihan (contoh format lihat lampiran 24);

6) Jadwal pelatihan (contoh format lihat lampiran 10);

7) Daftar Hadir Peserta;

8) Daftar Hadir Instruktur;

9) Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan (contoh format lihat lampiran 25);

10) Daftar Nilai Peserta (contoh format lihat lampiran 26);

11) Fotocopy Sertifikat Pelatihan Peserta (contoh format lihat lampiran 27);

12) Daftar Rencana Penempatan Lulusan Pelatihan (contoh format lihat lampiran 14);

13) Rekening koran atas nama lembaga pemohon terbaru;

14) Surat keterangan asli dari Dinas/Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa lembaga tersebut benar-benar melaksanakan

program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; (lihat contoh lampiran 28)

15) Dokumentasi (Foto pada saat Pembukaan, Pelaksanaan, dan Penutupan Pelatihan).

c. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada rincian anggaran belanja yang disetujui (contoh

format lihat lampiran 29) dengan melampirkan bukti - bukti pembelian dan/atau kuitansi yang

bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan - kegiatan pengeluaran seperti :

1) Bantuan belanja honor;

2) Bantuan belanja bahan;

3) Bantuan belanja operasional;

4) Bantuan belanja perjalanan; dan

5) Pajak – pajak sesuai aturan yang berlaku (lampirkan ketentuan pajak).


H. Alur Pemberian Bantuan Program Pelatihan

I. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran untuk bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ), sudah termasuk pajak-pajak yang harus

dibayar.

2. Pembayaran dibebankan pada anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)

BBPLK/BLK tahun anggaran 2017

3. Pembayaran dilakukan sekaligus lunas secara Langsung ( LS ) melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara wilayah BBPLK/BLK berada ke Rekening Lembaga setelah

melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan berupa Laporan

Paripurna / Akhir serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada

petunjuk teknis.


AJUKAN SPJ

Alur Proses Pembayaran

Keterangan : SPP = Surat Permintaan Pembayaran

SPM = Surat Perintah Membayar

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KEPALA

BBPLK/BLK

Up. PPK

PPK/

BENDAHARA

LEMBAGA

PENERIMA

BANTUAN

PETUGAS VALIDASI

DOKUMEN

LAPORAN

(VERIFIKATOR)

REKOMENDASI

menyampaikan

LAPORAN

TRANSFER

DANA

BANTUAN

PROSES

SPP/SPM

KPPN PROSES

SP2D PENGUJI/

PENANDA

TANGAN SPM

1 2

3

4

5

6


BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan bantuan program pelatihan perlu dilakukan

sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi

serta mengetahui efektivitas pelaksanaan program pelatihan sejak persiapan sampai dengan selesainya

pelaksanaan kegiatan.

A. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi

Ketenagakerjaan dan/atau Ditjen Binalattas Kemnaker. Monitoring betujuan untuk

mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasi

upaya pemecahannya dalam melaksanakan bantuan program pelatihan kerja sejak tahap persiapan,

penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output)

dan hasil terhadap rencana yang telah dibuat. Selain itu evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan

pemberian bantuan program pelatihan, efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran serta kemajuan

dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pelatihan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar

mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya di masa mendatang.


BAB V

P E N U T U P

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan ini diharapkan dapat digunakan sebagai

pedoman bagi lembaga pemohon dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan Bantuan

Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tersebut

dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 10 Januari 2017


Lampiran 1 : Contoh Halaman Muka/Cover Depan Proposal Bantuan Progam Pelatihan

a. Nama Pelatihan : .........................................

b. Nama Lembaga : .........................................

c. Nomor VIN : .........................................

d. Nama Pimpinan Lembaga : …………………………………

e. Alamat Lembaga : ..........................................

- Kabupaten/ Kota : ..........................................

- Provinsi : ..........................................

- Telp dan No fax : ..........................................

- Alamat email : ..........................................

LOGO

LEMBAGA

PEMOHON


Lampiran 2 : Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Program Pelatihan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran

BAB II PROFIL LEMBAGA/YAYASAN/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMOHON

A. Nama Lembaga B. Struktur Organisasi C. Sarana dan Prasarana D. Instruktur dan Tenaga pelatihan E. Kerjasama kemitraan dengan Industri/lembaga penempatan F. Kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

A. Tujuan Pelatihan B. Program Pelatihan, Kurikulum/Silabus, C. Daftar Calon Peserta D. Lama Pelatihan dilengkapi dengan jumlah jam pelatihan E. Jadwal Rencana Pelatihan

BAB IV RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BAB V PENUTUP LAMPIRAN : 1. Asli Surat Pengantar pengajuan bantuan program pelatihan ; 2. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Provinsi/Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan; 3. Fotocopy izin pelatihan kerja lembaga dari Dinas yang membawahi urusan ketenagakerjaan atau kantor

pelayanan ijin terpadu di tingkat kabupaten/kota yang masih berlaku ; 4. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga Pemohon; 5. Fotocopy buku rekening bank/rekening koran atas nama lembaga pemohon ; 6. Asli Referensi bank terbaru atas rekening nama pemohon (2016) ; 7. Fotocopy surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari kelurahan/desa setempat; 8. Fotocopy Akte Pendirian dari Notaris 9. Fotocopy KTP Pimpinan Lembaga pemohon disertai No Telp, HP dan email aktif; 10. Fotocopy Akreditasi dari LA-LPK (Bila ada) 11. Fotocopy Vocational Training Identification Number (VIN) 12. Dokumentasi foto-foto Sarana/peralatan dan Prasarana/Gedung 13. Bagan Struktur organisasi 14. Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan 15. Daftar Sarana dan Prasarana 16. Program Pelatihan 17. Daftar calon peserta 18. Jadwal rencana pelaksanaan pelatihan 19. Rencana Anggaran Biaya 20. Rencana penempatan pasca pelatihan


Lampiran 3 : Contoh Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Program Pelatihan

KOP SURAT

(Lembaga Pemohon)

……………………..2017

Nomor : ................................ Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Program Pelatihan Kerja

Yang terhormat

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Up. Kepala BBPLK/BLK………. … (sesuai wilayah)

di-

……………………….

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dan penanggulangan

pengangguran, bersama ini kami menyampaikan permohonan bantuan program pelatihan untuk

kejuruan/pelatihan ……………………. (Proposal terlampir). Pelatihan tersebut akan diikuti oleh peserta

sebanyak 20 (dua puluh) orang dan akan dilaksanakan di Lembaga/Yayasan/organisasi kemasyarakatan

………………….. selama………... hari. Rencana pelatihan dilaksanakan pada bulan ............. tahun 2017.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut kami usulkan kebutuhan dana bantuan program pelatihan

sebesar Rp………………………… (terbilang…………………………………………….)

Sebagai bahan pertimbangan, dalam proposal ini kami lengkapi berkas-berkas sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan, dan atas perhatiannya

diucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan & Stempel

Pimpinan Lembaga


Lampiran 4 : Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas/Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota

KOP SURAT

(Dinas/Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Setempat)

REKOMENDASI

Nomor : .......................

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami

memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lembaga : …………………………………………….

2. Nama Pimpinan lembaga : …………………………………………….

3. Alamat lembaga : …………………………………………….

…………………………………………….

4. Telp/Fax/HP : …………………………………………….

Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan

kepada masyarakat dengan jenis keterampilan kejuruan/pelatihan yang akan

dilaksanakan……………………………..……

Kami memberikan rekomendasi kerena lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan ini telah memenuhi

syarat kelengkapan yang diperlukan dan secara aktif telah menyelenggarakan pelatihan

ketenagakerjaan. Selain itu bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat yang

diusulkan, hasilnya diharapkan sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya..

………………………, ………………………2017

Tanda tangan & stempel

………………………………….

NIP....................................


Lampiran 5 : Contoh Struktur Organisasi Lembaga / Yayasan / Organisasi Kemasyarakatan


Lampiran 6 : Contoh Format Daftar Instruktur

DAFTAR INSTRUKTUR

NAMA LEMBAGA : .....................................

ALAMAT : ……………………………

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Tanda tangan &stempel

.........................

NO. NAMA PENDIDIKAN JABATAN

1. Normalasari, ST S1 Instruktur kejuruan ...........

2. Shalsabila D3 Instruktur kejuruan ...........

3. Reza Rahardian S1 Instruktur kejuruan ...........

4. Ramadani S1 Instruktur kejuruan ...........


Lampiran 7 : Contoh Format Daftar Tenaga Pelatihan

DAFTAR TENAGA PELATIHAN

NAMA LEMBAGA : .....................................

ALAMAT : ……………………………

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga


.........................

NO. NAMA PENDIDIKAN JABATAN

1. Lintang Wibisono, ST S1 Ketua Lembaga

2. Brahmana, Amd D3 Wakil Ketua

3. Amir Sarifuddin, SE S1 Bendahara

4. Danarsiwi, S.Kom S1 Sekretaris

5. Dst.


Lampiran 8 : Contoh Format Daftar Sarana dan Prasarana

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN

NAMA LEMBAGA : ……………………………………… ALAMAT : ………………………………………

NO. PRASARANA LUAS (M2)

JUMLAH UNIT/LOKAL

KET.

1 Ruang Kantor 200M2 1 Baik

2 Ruang Kelas 50M2 3 Baik

3 Ruang Praktik 50M2 1 Kurang baik

4 ……

DAFTAR PERALATAN PELATIHAN

NAMA LEMBAGA : ……………………………………….. ALAMAT : .………………………………………. KEJURUAN : Menjahit

NO. NAMA/JENIS PERALATAN JUMLAH KET.

1 Mesin / Perkakas

1. Mesin Jahit manual

2. Mesin Obras

3. Mesin Jahit High Speed JUKI

4. dst.nya

8 buah

1 buah

8 buah

….buah

Baik

Baik

Baik

……….

2. Peralatan Tangan

a. Gunting

b. Meteran

c. dst.nya

8 buah

20 buah

……..buah

Baik

Baik

……….

........................,………………. 2017

Pimpinan Lembaga


………………………….


Lampiran 9 : Contoh Penulisan Program Pelatihan Kerja dan kurikulum

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

1. Nama Pelatihan : OPERATOR KOMPUTER

2. Kode Program Pelatihan :

3. Jenjang Program Pelatihan : Non Jenjang

4. Tujuan Pelatihan :

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

Mengoperasikan komputer dengan piranti lunak pengolah kata dengan MS Word,

lembar sebar dengan MS Excel, presentasi dengan MS Power Point dan mengoperasikan

penelusur Web serta mengoperasikan piranti lunak e-mail sesuai dengan.

5. Unit Kompetensi/materi yang ditempuh :

5.1 TIK.OP01.001.01 Mengetik pada papan ketik (keyboard) komputer standar

5.2 TIK.OP02.002.01 Mengoperasikan printer

5.3 TIK.OP02.004.01 Mengoperasikan piranti lunak Pengolah Kata dengan MS

Word/Open office(writer)– tingkat dasar

5.4 TIK.OP02.005.01 Mengoperasikan piranti lunak lembar sebar (spreadsheet)

dengan MS Excel/Open office (calc)

5.5 TIK.OP02.006.01 Mengoperasikan Penelusur Web (Web Browser)

5.6 TIK.OP02.007.01 Mengoperasikan piranti lunak klien e-mail (e-mail client)

5.7 TIK.OP02.011.01 Mengoperasikan Piranti lunak Presentasi dengan MS Power

Point/Open Office(Impress)

6. Perkiraan Waktu Pelatihan : 100 Jam Pelatihan (@45 menit)

7. Persyaratan Peserta Pelatihan :

7.1 Pendidikan : Minimal SLTP

7.2 Pelatihan Kerja : -

7.3 Pengalaman Kerja : -

7.4 Umur : Minimal 18 Tahun

7.5 Jenis Kelamin : Pria / wanita

7.6 Kesehatan : Berbadan sehat dan tidak buta warna


KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

NO UNIT KOMPETENSI KODE UNIT

JAM PELATIHAN

Penge-

tahuan

Keterampi

lan Jumlah

I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI UMUM

1.1 Mengetik pada papan ketik (keyboard) komputer standar

TIK.OP01.001.01 2 6 8

Jumlah I 2 6 8

II. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

2.1 Mengoperasikan printer TIK.OP02.002.01 2 8 10

2.2 Mengoperasikan piranti lunak Pengolah Kata dengan MS Word/Open office(writer)– tingkat dasar

TIK.OP02.004.01 4 18 24

2.3 Mengoperasikan piranti lunak lembar sebar (spreadsheet) dengan MS Excel/Open office (calc) – tingkat dasar

TIK.OP02.005.01 4 14 20

2.4 Mengoperasikan Penelusur Web (Web Browser)

TIK.OP02.006.01 2 8 10

2.5 Mengoperasikan piranti lunak klien e-mail (e-mail client)

TIK.OP02.007.01 2 8 10

2.6 Mengoperasikan Piranti lunak Presentasi dengan MS Power Point/Open Office(Impress)

TIK.OP02.011.01 4 12 12

Jumlah II 18 68 86

V EVALUASI PELATIHAN

5.1 Evaluasi 2 4 6

Jumlah III 2 4 6

Jumlah I s/d III

22 78 100


Lampiran 10 : Contoh Rencana / Jadwal Penyelenggaraan Pelatihan

JADWAL RENCANA PELATIHAN KEJURUAN……………………………….

Dari Tanggal …………………. s/d …………………. 2017

LEMBAGA : ………………………………………………………

HARI/TANGGAL WAKTU UNIT KOMPETENSI/MATERI

PELATIHAN

JAM

PELATIHAN KET Teori Praktik

Hari 1

08.00-09.30 Mengetik pada papan ketik (keyboard) komputer standar

2

09.30-10.15 Mengetik pada papan ketik

(keyboard) komputer standar 1

10.15-10.30 Istirahat



12.00-13.00 ISOMA





HARI 2

08.00-09.30 Mengoperasikan printer 2




12.00-13.00 ISOMA


Hari 3


09.30-10.15

Mengoperasikan piranti lunak

Pengolah Kata dengan MS Word/Open office(writer)– tingkat

dasar

1


10.30-12.00

Mengoperasikan piranti lunak

Pengolah Kata dengan MS


2

12.00-13.00 ISOMA

13.00-15.15

Mengoperasikan piranti lunak Pengolah Kata dengan MS


3

Dst… s.d. hari 10 Dst Dst Dst Dst Dst

………………………, …………………………. 2017

Pimpinan Lembaga


……………………………


Lampiran 11 : Contoh Format Daftar Calon Peserta Pelatihan

DAFTAR CALON PESERTA PELATIHAN

KEJURUAN : …………………………….

LEMBAGA : ……………………………….....

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga


………………………….

NO NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR PENDIDIKAN TERAKHIR

ALAMAT/NO TLP KET

1. Aliando Putra Jakarta, 2 Agustus 1983 SD Jln. Cikoko no 15 Pancoran Jakarta Tlp. 081………

Copy KTP

2. Rahmawati Jakarta, 2 Juli 1983 SD Jln. Perdatam No.6 Jakarta Tlp. 085…….

3. Anissa Jakarta, 2 Juni 1983 SD dst-nya

4. Suryadarma Ali Jakarta, 2 Juli 1983 SMP dst-nya

5. Gumilang Jakarta, 2 Maret 1983 SMP dst-nya

6. Kirani Ramadan Jakarta, 1 Agustus 1983 SMP dst-nya

7 Beni Jakarta, 2 Agustus 1983 SMP dst-nya

8 Zakarya Jakarta, 9 Agustus 1983 SD dst-nya

9 Dedy Wahyudin Bandung, 2 Agustus 1983 SD dst-nya

10 Mufti Cirebon, 2 Maret 1983 SD dst-nya

11 Wardah Subang, 5 Agusrus 1983 SD dst-nya

12 Ramses Bogor, 2 Agusrus 1983 SD dst-nya

13 Khairunissa Depok, 2 Maret 1983 SD dst-nya

14 Chika Bogor, 2 Agustus 1983 SD dst-nya

15 Asmiranda Jakarta, 2 Maret 1983 SD dst-nya

16 Rafi Ahmad Jakarta, 2 Agustus 1983 SD dst-nya

17 Saskia Medan. 2 Juli 1983 SD dst-nya

18 Delin Bogor, 2 Agustus 1983 SD dst-nya

19 Syahmedi Bandung, 2 Juli 1983 SMA dst-nya

20 Zuliana Jakarta, 2 Agustus 1983 SMA dst-nya


Lampiran 12 : Contoh Jadwal Pelaksanaan Pelatihan

NO URAIAN KEGIATAN/SUB

KEGIATAN

TANGGAL / BULAN PELAKSANAAN TAHUN 2017

SEPTEMBER 2017

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I KEGIATAN PERSIAPAN

1 Persiapan pelaksanaan

2 Pembentukan tim pelaksanaan

3 Persiapan materi dan administrasi

II PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

1 Pembukaan pelatihan

2 Pelatihan

3 Penutupan Pelatihan

III PEMBUATAN LAPORAN

1 Penyelesaian Administrasi

2 Pengumpulan data

3 Finalisasi pembuatan laporan

Jakarta, Maret 2017

Pimpinan Lembaga


(-----------------------------------)


Lampiran 13 : Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Program Pelatihan

RENCANA ANGGARAN BIAYA PELATIHAN

KEJURUAN ………………………

LEMBAGA ……………………….

NO KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN

JUMLAH

A BELANJA TEKNIS :

1 Bantuan Belanja Honor Rp 5,000,000

- Honor Instruktur (100JP x Rp. 50.000,-) 100 JP Rp 50,000 Rp 5,000,000

2 Bantuan Belanja Bahan, Modul, Perlengkapan dan Sertifikat Rp 11,170,000

- Belanja Bahan Pelatihan (Dirinci) 1 pkt Rp.9.970.000 Rp 9,970,000

- Penggandaan modul pelatihan 20 ORG Rp. 25.000 Rp. 500.000

- Perlengkapan peserta (buku, ballpoint,dll) 20 ORG Rp. 15.000 Rp. 300.000 - Sertifikat Latihan (20 org) 20 LBR Rp 20,000 Rp 400,000

B BELANJA OPERASIONAL :


- Honor Pembina/pengarah 1 org x 1 keg 1 OK Rp 500,000 Rp 500,000

- Honor Penanggung Jawab 1 org x 1 keg 1 OK Rp 450,000 Rp 450,000

- Honor Penyelenggara 1 org x 1 keg 1 OK Rp 300,000 Rp 300,000

- Honor Supervisor/Pengawas 1 org x 1 keg 1 OK Rp 350,000 Rp. 350.000

2 Bantuan Belanja Barang Operasional lainnya Rp 8.430.000

ATK dan Komputer Supplies 1 PKT Rp 490.000 Rp 490,000

Spanduk 1 PKT Rp 400,000 Rp 400.000

Dokumentasi dan Pelaporan 1 PKT Rp 400.000 Rp 400,000

Konsumsi ( 24 org x 13 hr) 312 OH Rp 20,000 Rp 6.240.000

Konsumsi Pembukaan/penutupan 1 PKT Rp 900,000 Rp 900.000

3 Bantuan Belanja Perjalanan Biasa Rp 3.200,000

Transport Operasional (6 org x 1 trip) 6 OT Rp 100,000 Rp 600,000

Bantuan Transport peserta 20 OT Rp. 130.000 Rp. 2.600.000

C PAJAK JASA LAINNYA (2%) Rp. 600.000

JUMLAH Rp 30.000.000

........................, ………………. 2017

Pemohon

Pimpinan Lembaga


………………………….


Lampiran 14 : Contoh Daftar Rencana Penempatan Lulusan Program Pelatihan

DAFTAR RENCANA PENEMPATAN LULUSAN PROGRAM PELATIHAN

KEJURUAN : ……………………………………………………..

LEMBAGA : …………………………………………………….

NO Nama Lulusan Pelatihan

Alamat/no Tlp

Penempatan

Wirausaha (Sebutkan Jenis

Usaha)

Bekerja di Industri (Sebutkan Nama Perusahaan dan

Jenis Usaha)

Alamat Industri/ perusahaan

1

2

3

Aliando Putra

Rahmawati

Dst.

Jl. Cikoko Pancoran Jakse Tlp. 0812..... Jl. Perdatam Pasar Minggu Tlp. 0856.....

Rental Komputer dan foto copy

PT. San Brothers Jasa Akuntan

Jl. Cibitung no. 7 Bekasi

........................, ………………. 2017

Pemohon

Pimpinan Lembaga


………………………….


Lampiran 15 : Contoh Surat Pemberitahuan Lembaga Penerima Bantuan Program

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I


BALAI LATIHAN KERJA Jalan. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan Telp/Fax. (0411) 442322

Sulawesi Selatan 90231

, Juli 2017

Nomor : Lampiran : - Hal : Pemberitahuan Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Tahun 2017

Kepada : Pimpinan lembaga / Yayasan / ............................................. Jln. .............................................................. Di – ............................................................

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPLK/BLK…….. Nomor : KEP……/..../, tanggal ….. …….. 2017

tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Ditjen Binalattas tahun 2017, dengan ini

disampaikan bahwa lembaga Saudara telah memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan ditetapkan sebagai

lembaga penerima bantuan program pelatihan .

Sesuai Petunjuk Teknis pemberian bantuan program pelatihan, penerima bantuan segera melaksanakan

kegiatan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjan bermeterai 6.000;

2. Menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK ) yang bermeterai 6.000 ;

3. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan proposal yang diajukan dan petunjuk teknis pemberian bantuan

program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat ;

4. Melapor kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan di dinas kota / kabupaten yang memberikan

rekomendasi lembaga dalam mengajukan proposal ;

5. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan dan pertanggungjawaban keuangan setelah selesai

penyelenggaraan pelatihan ,

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih .

Kepala BLK Makassar ……………………………..

………………………. Tembusan : 1. Dirjen Binalattas 2. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kota/kabupaten


Lampiran 16: Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Bertindak untuk : (nama lembaga)....................................... dan atas nama Alamat Lembaga : ..................................................................

Telp/Fax/e-mail/HP : ..................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah dinyatakan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Tahun Anggaran 2017 pada BBPLK/BLK UPTP………, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, maka dengan ini kami sanggup melaksanakan dan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai dengan SPK dan tidak men-subkan pekerjaan kepada pihak lain. Saya sebagai ketua Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian program yang ditetapkan. Apabila terbukti menyalahgunakan dan ketidaksesuaian atas Bantuan Program Pelatihan, saya bersedia dikenakan sanksi berupa pengembalian uang ke kas negara, hukum, dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

............., ...........2017

Pimpinan Lembaga

Materai Rp. 6000,-

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap )

KOP LEMBAGA PEMOHON


Lampiran 17: Contoh Surat Perintah Kerja (SPK)



BALAI LATIHAN KERJA Jalan. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan Telp/Fax. (0411) 442322

Sulawesi Selatan 90231

SURAT PERINTAH KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BLK MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

DENGAN ................................................

Nomor : SPK. ……. / ……./ / 2017 Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : ………………………………….. NIP : …………………………………

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DIPA BLK.Makassar Th. 2017

Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan No. 4, Sulawesi Selatan

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : (Pimpinan Lembaga) Jabatan : ........................................................................ Alamat : ........................................................................ Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan : 1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ..................... Tahun ............... tanggal

................................. tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat. 2. Keputusan Dirjen Binalattas Nomor ....................... tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat Tahun 2017;

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) BBPLK/BLK Makassar Tahun 2017, Nomor SP

DIPA …………………………. tanggal ................. 2017; 4. Surat Keputusan Kepala BBPLK/BLK Makassar Nomor ............................ tanggal ...............

tentang Penetapan .................... sebagai Penerima Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat .

5. Pernyataan Kesanggupan Pihak Kedua Melaksanakan Pekerjaan Menyelenggarakan Pelatihan dari Bantuan Program Pelatihan .

PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA, dan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan perintah untuk pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Pekerjaan / Jenis Bantuan

PIHAK KEDUA memahami, menerima dan bersedia melaksanakan pekerjaan / kegiatan Bantuan Program Pelatihan untuk kejuruan ................... , dengan kurikulum pelatihan selama ............. Jam Pelatihan @ 45 menit, dan diikuti oleh peserta pelatihan sebanyak .......... orang.


Pasal 2

Jangka Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah 100 jam pelatihan, selama 13 (tiga belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ........................ s.d. ..................................... yang diselenggarakan di ......................................

Pasal 3

Cara Pembayaran

a. Pembayaran untuk bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ), sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayar dan dilakukan melalui transfer kepada nomor rekening lembaga penerima bantuan program pelatihan.

b. Pembayaran dibebankan pada anggaran DIPA BBPLK/BLK UPTP……………. c. Pembayaran akan dilakukan sekaligus lunas secara Langsung ( LS ) melalui Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar, setelah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan berupa Laporan Paripurna / Akhir serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada petunjuk teknis.

Pasal 4 Pelaporan

a. PIHAK KEDUA bersedia dan wajib menyampaikan laporan paripurna/akhir pelaksanaan

kegiatan secara tertulis baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran kepada PIHAK PERTAMA.

b. Laporan sudah diterima PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan pelatihan.

c. PIHAK KEDUA bersedia dan wajib untuk menatausahakan seluruh bukti pengeluaran keuangan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah disepakati dan dokumen lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta menyimpan dokumen administrasi keuangan yang sewaktu-waktu digunakan apabila diadakan pemeriksaan/audit keuangan oleh yang berwenang.

Pasal 5 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan keseluruhan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dan tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi dengan tidak diberikan pembayaran. Demikian SPK ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Catatan : dicetak 2 (dua) kali bermaterai Rp. 6.000,- untuk pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA …………………………

Tanda tangan & stempel Meterai Rp.6.000

…………………………… KEPALA

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


............................................. NIP.......................................


Lampiran 18 : Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan Bantuan Program Pelatihan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PENYELENGGARAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Bertindak untuk : ........................(nama lembaga penerima) dan atas nama Alamat Lembaga : ..................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana yang telah diterima untuk penyelenggaraan Bantuan Program Pelatihan dari

BBPLK/BLK........., Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian

Ketenagakerjaan RI, Tahun Anggaran 2017, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya

sebagai pihak penerima bantuan program pelatihan ;

2. Saya sebagai ketua Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan tersebut bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian program;

3. Apabila terbukti adanya penyalahgunaan dan ketidaksesuaian atas pelaksanaan Bantuan

Program Pelatihan, saya bersedia dikenakan sanksi berupa pengembalian uang ke kas

negara, hukum, dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.................. ( tgl,bln,thn )

Yang menyatakan

(materai Rp. 6000,-)


(Nama Lengkap )

KOP LEMBAGA PEMOHON


Lampiran 19 : Contoh BA Serah Terima Pekerjaan



BALAI LATIHAN KERJA Jalan. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan 90231 Telp/Fax. (0411) 442322

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI


Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51 Lt. 6A Telp/Fax. (021) 5262643 Jakarta Selatan 12950

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : BA……………/………/………/……./………/2017

Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan …….. tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : LINTANG WIBISONO,ST

Jabatan : PIMPINAN LPK ROSE MARIE

Alamat : JL. BAHAGIA NOMOR 42 KEL. PANJUNAN KEC. LEMAHWUNGKUK Kota Cirebon JAWA BARAT

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : …………………………………….. NIP : ……………………………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLK Makassar Alamat : …………………………………………………………. Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan berupa hasil pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat Kejuruan OPERATOR KOMPUTER, di JL. BAHAGIA NOMOR 42 KEL. PANJUNAN KEC. LEMAHWUNGKUK Kota Cirebon JAWA BARAT sebanyak 1 paket dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan SPK. …………/SP/…../BP/………./2017 tanggal ……………. 2017, dengan bukti menyerahkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat yang berisi :

1. Dokumen Asli sebagai lembaga penerima bantuan. 2. Dokumen pelaksanaan pelatihan yang asli. 3. Pertangunggjawaban keuangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat digunakan sebagaimanamestinya.

PIHAK PERTAMA LPK ROSE MARIE

ANNE HANDAYANA PIMPINAN

PIHAK KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

………………………………… NIP. ……………………………..

Tanggal, ............................................. Petugas Validasi Dokumen

( ..............................................................) NIP. ....................................................


Lampiran 20 : Sistematika Laporan Kegiatan Bantuan Program Pelatihan

LAPORAN KEGIATAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN TAHUN 2016

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN

A. PROGRAM PELATIHAN Berisi kurikulum dan silabus meliputi materi pelatihan/unit kompetensi, jam pelatihan teori dan

praktik. B. PELAKSANAAN PELATIHAN

Laporan pelaksanaan pelatihan menjelaskan tentang jadwal pelatihan, kehadiran peserta pelatihan, kehadiran instruktur, permasalahan dan saran.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pertanggungjawaban keuangan memuat tentang bukti dokumen penggunaan keuangan/belanja sesuai RAB yang meliputi belanja honorarium, belanja bahan, belanja operasinal lainnya dan belanja perjalanan biasa.

BAB IV TINDAK LANJUT PASCA PELATIHAN

Berisi penempatan peserta pasca pelatihan.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan( Asli) 2. Surat Pemberitahuan Penerimaan Bantuan ( Asli) 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Asli dan bermeterai) 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)( Asli dan bermeterai) 5. Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (Asli dan bermeterai) 6. Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan (Asli) 7. Program Pelatihan 8. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan 9. Biodata peserta, instruktur/tenaga pengajar dan penyelenggara 10. Daftar hadir peserta (asli) 11. Daftar Hadir Instruktur (Asli) 12. Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan 13. Daftar Nilai Peserta 14. Sertifikat pelatihan peserta (foto copy) 15. Rencana Penempatan lulusan peserta 16. Dokumentasi Foto pada saat pembukaan, pelaksanaan dan penutupan pelatihan. 17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Asli) 18. Rincian laporan keuangan dengan melampirkan kuitansi, bon dan lainnya Asli (penggunaan meterai sesuai

dengan ketentuan) 19. Surat Setor Pajak (SSP) (Asli) 20. Surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat yang menyatakan Lembaga tersebut telah

melaksanakan pelatihan (Asli)


Lampiran 21 : Contoh SK Penyelenggaraan Pelatihan

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN.....................................

NOMOR : ...............................

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN MELALUI DANA BANTUAN PROGRAM

PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT KEJURUAN..............

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dan peran serta LPKS/Yayasan/Organisasi perlu dilakukan pelatihan melalui dana Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

Memperhatikan :

1.

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. ........./Lattas/......./2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat ;

2. Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK........./......../...../ 2017 tanggal .................. 2017 tentang pelaksanaan pelatihan komputer bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat program BBPLK/BLK.......... Ditjen Binalattas Kemenaker RI Tahun Anggaran 2017.

KOP SURAT LEMBAGA PEMOHON


M E M U T U S K A N:

Menetapkan

Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini sebagai Pembina/pengarah, Supervisor, Panitia Penyelenggara, Instruktur dan Peserta Pelatihan.

Kedua : Jabatan sebagaimana dimaksud dalam amar Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pembina bertugas memberikan arahan teknis dan administratif kepada Tim pelaksana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

2. Penanggungjawab memantau dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai pelaporan.

3. Instruktur bertugas menyiapkan/menyusun materi serta membimbing dan mengarahkan peserta pelatihan.

4. Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan, baik teknis maupun administratif.

5. Peserta bertugas mengikuti semua rangkaian acara pelatihan dan mendapatkan sertifikat dengan nilai yang memuaskan

6. Supervisor/pengwas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.

Keempat

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan

pada dana penerimaan bantuan pelatihan yang dikeluarkan oleh BBPLK/BLK ………….Ditjen Binalattas Kemnaker RI Tahun Anggaran 2017.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …………………… Pada tanggal …………………. 2017

Pimpinan

LPK ………………..


Lintang Wibisono, ST


Lampiran … Surat Keputusan LPK …………. Nomor : ....................... Tanggal :.....................

DAFTAR PENYELENGGARA PELATIHAN

Pimpinan LPK ………………..

(Ttd dan cap lembaga)

…………………………..

NO.

NAMA Jabatan/Instansi Jabatan Dalam Tim

1. Hartanto, SH Disnaker…. Pengarah/Pengawas

2. Lintang Wibisono, ST S1 Ketua Lembaga

3. Brahmana, Amd D3 Wakil Ketua

4. Amir Sarifuddin, SE S1 Bendahara

5. Danarsiwi, S.Kom S1 Sekretaris

6. Normalasari, ST S1 Instruktur

7. Shalsabila D3 Instruktur

8. Reza Rahardian S1 Instruktur

9. Ramadani S1 Instruktur

10. dst


Lampiran …. Surat Keputusan LPK …………. Nomor : ..................................... Tanggal :.....................

DAFTAR PESERTA PELATIHAN

Pimpinan LPK ………………..


…………………………..

NO. Nama Tempat/ Tgl Lahir

Pendidikan Terakhir

Kedudukan/ Jabatan

1. Aliando Putra Jakarta, 2 Agustus 1983 SD Peserta

2. Rahmawati Jakarta, 2 Juli 1983 SD Peserta

3. Anissa Jakarta, 2 Juni 1983 SD Peserta

4. Suryadarma Ali Jakarta, 2 Juli 1983 SMP Peserta

5. Gumilang Jakarta, 2 Maret 1983 SMP Peserta

6. Kirani Ramadan Jakarta, 1 Agustus 1983 SMP Peserta

7 Beni Jakarta, 2 Agustus 1983 SMP Peserta

8 Zakarya Jakarta, 9 Agustus 1983 SD Peserta

9 Dedy Wahyudin Bandung, 2 Agustus 1983 SD Peserta

10 Mufti Cirebon, 2 Maret 1983 SD Peserta

11 Wardah Subang, 5 Agusrus 1983 SD Peserta

12 Ramses Bogor, 2 Agusrus 1983 SD Peserta

13 Khairunissa Depok, 2 Maret 1983 SD Peserta

14 Chika Bogor, 2 Agustus 1983 SD Peserta

15 Asmiranda Jakarta, 2 Maret 1983 SD Peserta

16 Rafi Ahmad Jakarta, 2 Agustus 1983 SD Peserta

17 Saskia Medan. 2 Juli 1983 SD Peserta

18 Delin Bogor, 2 Agustus 1983 SD Peserta

19 Syahmedi Bandung, 2 Juli 1983 SMA Peserta

20 Zuliana Jakarta, 2 Agustus 1983 SMA Peserta


Lampiran 22 : Contoh Biodata Peserta

BIODATA PESERTA PELATIHAN

KEJURUAN : …………………………………..

LEMBAGA : ……………………………….....

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Ttd/stempel

………………………….

No. NAMA TEMPAT/TGL LAHIR PENDIDIKAN TERAKHIR

ALAMAT/No Tlp L/P FOTO

1. Aliando Putra Jakarta, 2 Agustus 1983 SD Jln. Cikoko no 15 Pancoran Jakarta Tlp. 081………

L

2. Rahmawati Jakarta, 2 Juli 1983 SD Jln. Perdatam No.6 Jakarta Tlp. 085……. P

3. Anissa Jakarta, 2 Juni 1983 SD Dst……. L

4. Suryadarma

Ali Jakarta, 2 Juli 1983 SMP

P

5. Gumilang Jakarta, 2 Maret 1983 SMP L

6. ……dst L

20


Lampiran 23 : Contoh Biodata Instruktur / Tenaga Pengajar

BIODATA INSTRUKTUR

KEJURUAN : …………………………………..

LEMBAGA : ……………………………….....

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Ttd/stempel

………………………….

No. NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR

PENDIDIKAN TERAKHIR

ALAMAT/No Tlp L/P FOTO

1. Normalasari, ST 2 Agustus 1960 S1 Jln. Patra Kuningan II No.21 Jaksel Tlp. .....

L

2. Shalsabila 2 Juli 1960 D3 Jln. Jatinegara no. 15 Jakarta Tlp. .....

P

3. Reza Rahardian 2 Juni 1960 D3 Jln. Perdatam 19 Jakarta Tlp. .....

L

4. Ramadani 2 Juli 1960 S1 Jln. Pangadegan II No. 36 Jakarta Tlp. .....

P


Lampiran 24 : Contoh Biodata Penyelenggara BIODATA PENYELENGGARA

LEMBAGA : ……………………………….....

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Ttd/stempel

………………………….

No. NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR

JABATAN ALAMAT L/P FOTO

1. Lintang Wibisono, ST 2 Agustus 1979 KETUA Jln. Dr. Cipto no.15Jakarta tlp….. L

2. Brahmana, Amd 1 Mei 1997 SEKRETARIS Jln. Supriyadi no.18Jakarta tlp…. L

3. Amir Sarifuddin, SE 2 Juni 1999 BENDAHARA Jln. MT. Haryono 1 Jakarta tlp…. L

4. Danarsiwi, S.Kom 2 Juli 1993 ANGGOTA Jln. Gatot Subroto 15Jakarta tlp…. P

5. dst


Lampiran 25 : Contoh Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan

Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan Yayasan/Lembaga..................................

NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN

KETERANGAN

1 2 3 4

Rader Pendedel benang Kain Katun Dst.

20

20

20

BUAH

BUAH

Meter

Dibagikan kepada peserta latihan .

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Ttd/stempel

………………………….


Lampiran 26 : Contoh Daftar Nilai Peserta

DAFTAR NILAI PESERTA PELATIHAN KEJURUAN…………… DI LPK …………………….

NO NAMA

NILAI

JUMLAH RATA-RATA

KET TEORI PRAKTEK

KEWIRAUSAHAAN MANAJEMEN MARKETING KOMPUTER PHOTOSHOP CORELDRAW

1 Aliando Putra

80 80 81 80 82 80 483 81 Lulus

2 Rahmawati 85 80 85 85 80 85 500 83 Lulus

3 Dst.

Keterangan Klasifikasi Nilai 86 – 100 = A (Sangat Memuaskan) 76 - 85 = B (Memuaskan) 66 – 75 = C (Cukup Memuaskan) 60 – 65 = D (Cukup) 0 – 59 = E (Tidak Memuaskan)

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Ttd/stempel

…………………………


Lampiran 27 : Contoh Sertifikat Pelatihan Peserta Fotocopy Depan

SERTIFIKAT PELATIHAN KERJA

Nomor : …………………….

Dengan ini menerangkan :

Nama : ………………….

Tempat Tanggal Lahir : …………………

Nomor Induk : ………………....

Dinyatakan Berhasil Mengikuti Program Pelatihan

Kejuruan : ……………………..

Yang di selenggarakan dari tanggal ……s/d…………(……Jam Pelajaran ) di ……………….

……………,………………………..

Lembaga

………………………………………

Kepala

Belakang

UNIT-UNIT KOMPETENSI

Kejuruan : ………………

NO UNIT KOMPETENSI

1.

2.

3.

4.

5.

……………,………………………..

Lembaga Pelatihan Kerja

………………………………………

Kepala

Logo Lembaga

Foto 3 x 4


Lampiran 28 : Contoh Surat Keterangan telah melaksanakan pelatihan dibuat oleh dinas setempat) (disesuaikan dari dinas ketenagakerjaan)

Kop Dinas ....

……………….., 2017

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : ............................................................

Jabatan : ...........................................................

Unit Kerja : ............................................................

Menerangkan bahwa :

Nama LPK : ............................................................

Pimpinan LPK : …………………………………………….

Alamat : ...........................................................

Telah melaksanakan kegiatan pelatihan kerja melalui dana Bantuan Program Pelatihan kepada

Masyarakat BBPLK/BLK……Ditjen Binalattas Tahun…… Kejuruan ……. Dari tanggal….s/d

tanggal…….

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Dinas..…………

TTd dan stempel

………………………………. NIP ……………………………


Lampiran 29 : Contoh Rincian BIAYA PENGELUARAN RINCIAN BIAYA PENGELUARAN PELATIHAN MENJAHIT

DI LPK ........................

NO KEGIATAN NILAI PPN (10%) PPH

22(1,5%)

PPH 23 (2%)

PPH 21

A BELANJA TEKNIS :


- Honor Instruktur (100JP x Rp. 50.000,-) Rp 5,000,000 Rp.250.000

2

Bantuan Belanja Bahan, Modul, Perlengkapan dan Sertifikat Rp 11,170,000

BELANJA BAHAN PELATIHAN Rp 9,970,000 . - Box alat jahit Rp. 350.000 - Gunting kertas Rp. 240.000 - Rader Rp. 160.000 - Jarum Rp. 20.000 - Sekoci Juki Rp. 90.000 - PAlet Juki Rp. 60.000 - Sepatu Mesin Rp. 160.000 - Pendedel benang Rp. 91.000 - Jarum Pentul Rp. 160.000 - Jidar Plastik Rp. 96.000 - Oli Mesin Rp. 93.000

- Kain BXY Rp. 2.750.000 Rp. 250.000 Rp. 37.500

- Kain Katun Rp. 3.000.000 Rp. 272.727 Rp. 40.910

- Kain Kotak merah Rp 2.700.000 Rp. 245.454 Rp. 36.818

PENGGANDAAN MODUL Rp. 500.000 PERLENGKAPAN PESERTA Rp. 300.000

SERTIFIKAT LATIHAN (20 org) Rp 400,000

B BELANJA OPERASIONAL :


- Honor Pembina/pengarah 1 org x 1keg Rp 500,000 Rp. 75.000

- Honor Penanggung Jawab 1 org x 1keg Rp 450,000 Rp. 22.500 - Honor Penyelenggara 1 org x 1 keg Rp 300,000 Rp. 15.000 - Honor Supervisor/Pengawas 1 org x 1keg Rp. 350.000 Rp. 17.500

2 Bantuan Belanja Barang Operasional

lainnya Rp 8.430.000

ATK dan Komputer Supplies Rp 490,000 Spanduk kegiatan Rp 400.000 Dokumentasi dan Pelaporan Rp 400,000 Konsumsi pelatihan, pembukaan/penutupan Rp 7.140.000 Rp. 142.800

3 Bantuan Belanja Perjalanan Biasa Rp 3.200,000

Transport Operasional (6 org x 1 trip) Rp 600,000

Bantuan Transport peserta Rp. 2.600.000

C PAJAK JASA LAINNYA (2%) Rp. 600.000

JUMLAH Rp 30.000.000 Rp. 768.181 Rp. 115.228 Rp.142.800 Rp.380.000

........................, ………………. 2017

Pimpinan Lembaga

Ttd/stempel

…………………….

Keterangan/ Ketentuan tentang pajak : - Belanja honor dikenakan PPh 21, (PNS gol III 5%, Gol IV 15%, non PNS 5 %) - belanja bahan di atas 1 juta dikenakan PPn sebesar 10%, - belanja bahan diatas 2 juta dikenakan PPn 10% dan PPh 22 sebesar1,5% - belanja konsumsi hanya dikenakan PPh 23 sebesar 2%

- Kuitansi, Bon, dan Lain2 Asli serta Bukti setor pajak harus dilampirkan - Pajak jasa lainnya (2%) tidak perlu dibayar oleh LPK , namun langsung dipotong oleh KPPN


Lampiran 30 : contoh format Kuitansi

KUITANSI

No. : 1

Telah Diterima dari : Pimpinan/Ketua Lembaga.....................

Uang Sejumlah : Tujuh juta rupiah

Untuk Pembayaran : Bahan Pelatihan menjahit yaitu kain katun 10 meter @350.000 dan kain

BXY 10 meter @350.000

Rp. 7.000.000,-

................., ........................................... 2017 Mengetahui Yang membayarkan Yang Menerima Pimpinan Lembaga Bendahara Lembaga Ttd dan Cap lembaga (TTD, materai dan

cap perusahaan)

…………………………. …………………………. ………………………….

Keterangan : Nota pembayaran dilampirkan


Lampiran 31 : contoh format honor Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat Sudah diterima dari : LPK................. Banyaknya Uang : Satu juta lima ratus ribu rupiah Untuk pembayaran : Honor pengarah, penanggungjawab, Sekretaris, Bendahara dan pengawas pada bantuan program pelatihan bidang

ketenagakerjaan kepada masyarakat

................., ........................................... 2017

Mengetahui Yang membayarkan Pimpinan Lembaga Bendahara Lembaga

Ttd dan Cap lembaga

…………………………. ………………………….

No Nama Jabatan Dalam

Tim Besarnya

Honor Potongan PPh

Ps. 21 Jumlah yang

diterima Tanda Tangan

1 Hartantao, SH Pengarah/pengawas Rp. 400.000,- Rp. 60.000,- Rp. 340.000,-

2 Lintang Wibisono, ST Ketua Lembaga Rp. 350.000,- Rp. 17.500,- Rp. 332.500,-

3 Brahmana, Amd Wakil Ketua Rp. 250.000,- Rp. 12.500,- Rp. 237.500,-

4 Amir Sarifuddin, SE Bendahara Rp. 250.000,- Rp. 12.500,- Rp. 237.500,-

5 Danarsiwi, S.Kom Sekretaris Rp. 250.000,- Rp. 12.500,- Rp. 237.500,-

Jumlah Rp.1.500.000,- Rp. 115.000,- Rp.1.385.000,-

Lampiran 32 : contoh SSP

Lampiran 33 : daftar pembagian wilayah pengusulan proposal

PEMBAGIAN WILAYAH

BANTUAN PROGRAM PELATIHAN 2017

No Lokasi BBPLK/BLK Propinsi

1 BBPLK Medan 1 Aceh

2 Sumatera Utara

3 Sumatera Barat

4 Jambi

5 Riau

6 Kepulauan Riau

2 BBPLK Serang 1 Banten

2 Lampung

3 Bengkulu

4 Sumatera Selatan

5 Bangka Belitung

3 BBPLK Bekasi 1 DKI Jakarta

2 Kalimantan Selatan

3 Kalimantan Tengah

4 Kalimantan Timur

5 Kalimantan Utara

6 Kalimantan Barat

4 BBPLK Bandung 1 Jawa Barat

2 Bali

3 NTB

4 NTT

5 BBPLK Semarang 1 Jawa Tengah

2 Jawa Timur

3 Yogyakarta

6 BLK Makassar 1 Sulawesi Selatan

2 Sulawesi Barat

3 Sulawesi Tenggara

4 Sulawesi Utara

5 Sulawesi Tengah

6 Papua

7 Papua Barat

8 Maluku

9 Maluku Utara

10 Gorontalo

PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN … · C. Sistematika Penulisan Proposal ... Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas / Suku Dinas yang ... yang meliputi hard skill dan ...

Documents