Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara

8/18/2019 Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara

1/23

TUGAS SEMINAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Disusun Oleh:

Ade Hendra Vaskah Tarigan ( 02 )

Ardian Galuh Setyawan ( 07 )

Gayuh Ardhi Ru!"k" ( 0# )

R"saria $ndah %eitasari ( 2& )

'elas *+

,r"gra Di!l"a V Akuntansi - 'urikulu 'husus

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2015


2/23

I. Ketentuan terkait Pelaporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara

Standar Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pelaporan audit keuangan dan Pernyataan

Standar Audit (PSA) yang ditetapkan oleh IAI, kecuali ditentukan lain.

A Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang Ditetapkan oleh IAI

Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar

pelaporan SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

1. aporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disa!ikan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku

secara komprehensi".

#. aporan auditor harus menun!ukkan, !ika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode ber!alan dibandingkan dengan

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

$. Pengungkapan in"ormati" dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali

dinyatakan lain dalam laporan audit.

%. aporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan

secara keseluruhan atau suatu asersi bah&a pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

'ika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.

alam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus

memuat petun!uk yang !elas mengenai si"at peker!aan audit yang dilaksanakan, !ika ada,

dan tingkat tanggung !a&ab yang dipikul auditor.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk sektor pemerintahan adalah Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini:

1. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan.

#. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

$. Pelaporan tentang pengendalian intern.

%. Pelaporan tanggapan dari pe!abat yang bertanggung !a&ab.

*. Pelaporan in"ormasi rahasia.

+. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

B Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan

Pernyataan standar pelaporan tambahan pertama adalah: aporan hasil pemeriksaan

harus menyatakan bah&a pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

Pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus

diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. 'ika pemeriksa tidak dapat mengikuti

Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. alam situasi

demikian, pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar pemeriksaan

tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan memberlakukan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAI dengan

beberapa penyesuaian. Pernyataan standar yang tercantum dalam Standar Pemeriksaan

merupakan tambahan. Apabila suatu pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar

Pemeriksaan maka pemeriksaan tersebut dengan sendirinya telah memenuhi Standar Audit

yang ditetapkan oleh IAI.

.


3/23

Suatu entitas yang diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan mungkin !uga

membutuhkan pemeriksa untuk menerbitkan laporan pemeriksaan keuangan untuk tu!uan lain,

misalnya, entitas yang diperiksa membutuhkan laporan keuangan yang telah diperiksa untuk

menerbitkan obligasi atau untuk tu!uan lainnya. Standar pemeriksaan ini tidak melarang

pemeriksa untuk menerbitkan laporan lain yang terpisah.

C Pelaporan tentang Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang!ndangan

Pernyataan standar pelaporan tambahan kedua adalah : aporan hasil pemeriksaan atas

laporan keuangan harus mengungkapkan bah&a pemeriksa telah melakukan pengu!ian atas

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berpengaruh langsung dan

material terhadap penya!ian laporan keuangan.

-etidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang ditemukan dalam

pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Apabila pemeriksa tidak

menemukan ketidakpatuhan dalam pengu!ian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundangundangan, pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas kepatuhan.

Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat suatu

paragra" yang meru!uk kepada laporan tersebut.

aporan atas kepatuhan mengungkapkan: (1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundangundangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran

atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana, dan (#)

ketidakpatutan yang signi"ikan.

" Pelaporan #engenai Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang

undangan dan Ketidakpatutan

Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk mempertimbangkan dampak kecurangan danatau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan

terhadap laporan hasil pemeriksaan serta meyakinkan bah&a hal tersebut telah

diin"ormasikan kepada lembagabadan yang memiliki "ungsi penga&asan terhadap

mana!emenpemerintah seperti P/P/, de&an komisaris, komite audit, de&an

penga&as.

alam melaporkan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan

perundangundangan atau ketidakpatutan, pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut

secara lugas dan !elas dalam perspekti" yang &a!ar. Untuk memberikan dasar bagi

pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan ke!adian dan konsekuensi

atas kondisi tersebut, halhal yang diidenti"ikasi harus dihubungkan dengan hasil

pemeriksaan secara keseluruhan, dan !ika memungkinkan, perlu dinyatakan dalam nilaisatuan mata uang.

Se!auh memungkinkan, dalam menya!ikan temuan mengenai kecurangan,

penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, serta ketidakpatutan,

pemeriksa harus mengembangkan unsur unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab. alam

mengembangkan temuan tersebut, pemeriksa agar menggunakan patokan seperti dalam

mengembangkan temuan mengenai kelemahan pengendalian intern.

$ Pelaporan %angsung tentang Ke&urangan dan atau Penyimpangan dari Ketentuan

Peraturan Perundangundangan

Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan kepada pihak yang

ber&enang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 0P-.

2


4/23

alam hal pemeriksa menyimpulkan bah&a ketidakpatuhan atau penyimpangan dari

ketentuan peraturan perundangundangan telah ter!adi atau kemungkinan telah ter!adi,

maka 0P- harus menanyakan kepada pihak yang ber&enang tersebut dan atau kepada

penasehat hukum apakah laporan mengenai adanya in"ormasi tertentu tentang

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan tersebut akan mengganggu

suatu proses penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan

mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, 0P- harus membatasi laporannya,

misalnya pada halhal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat).

D Pelaporan tentang Pengendalian Intern

Pernyataan standar pelaporan tambahan ketiga adalah: aporan atas pengendalian intern

harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang

dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan.

Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas

pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan.

0eberapa contoh kondisi yang dapat dilaporkan seperti yang dirumuskan

dalam SPAP adalah sebagai berikut:1. 2idak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tu!uan pengendalian yang layak.

#. 2idak ada re3iu dan persetu!uan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau

output dari suatu sistem.

$. 2idak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan akti3a.

%. 0ukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan akti3a.

*. 0ukti bah&a suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai

dengan tu!uan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan

penerapan prosedur pengendalian.

+. 0ukti adanya kesenga!aan mengabaikan pengendalian intern oleh orangorang yang

mempunyai &e&enang, sehingga menyebabkan kegagalan tu!uan menyeluruh sistem

tersebut.

4. 0ukti kegagalan untuk men!alankan tugas yang men!adi bagian dari pengendalian intern,

seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat &aktu.

5. -elemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang

memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut.

6. -elemahan yang signi"ikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat

mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan yang berdampak

langsung dan material atas laporan keuangan.

17. -egagalan untuk melakukan tindak lan!ut dan membentuk sistem in"ormasi pemantauan

tindak lan!ut untuk secara sistematis dan tepat &aktu memperbaiki kekurangan

kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui.

alam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa

harus mengidenti"ikasi kondisi yang dapat dilaporkan yang secara sendirisendiri atau secara

kumulati" merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan

tersebut dalam perspekti" yang &a!ar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil

pemeriksaan dalam mempertimbangkan ke!adian dan konsekuensi kondisi tersebut, halhal

yang diidenti"ikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan.

Se!auh memungkinkan, dalam menya!ikan temuan mengenai kelemahan pengendalian

intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengembangkan unsurunsur kondisi,

kriteria, akibat, dan sebab untuk membantu mana!emen entitas yang diperiksa atau pihak

ber&enang dalam memahami perlunya mengambil tindakan perbaikan. Apabila pemeriksadapat mengembangkan secara memadai temuantemuan tersebut, pemeriksaan harus membuat

&


5/23

rekomendasi guna tindakan perbaikan. 0erikut ini adalah pedoman dalam melaporkan unsur

unsur temuan:

1. -ondisi8 memberikan bukti mengenai halhal yang ditemukan pemeriksa di lapangan.

Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu pengguna laporan dalam

memperoleh perspekti" yang &a!ar.

#. -riteria8 memberikan in"ormasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil

pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. -riteria akanmudah dipahami apabila dinyatakan secara &a!ar, eksplisit, dan lengkap, dan sumber dari

kriteria dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan.

$. Akibat8 memberikan hubungan yang !elas dan logis untuk men!elaskan pengaruh dari

perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya

(kriteria). Akibat lebih mudah dipahami bila dinyatakan secara !elas, terinci, dan apabila

memungkinkan, dinyatakan dalam angka. Signi"ikansi dari akibat yang dilaporkan

ditun!ukkan oleh bukti yang meyakinkan.

%. Sebab8 memberikan bukti yang meyakinkan mengenai "aktor yang men!adi sumber

perbedaan antara kondisi dan kriteria. alam melaporkan sebab, pemeriksa harus

mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat memberikan argumen yang meyakinkan

dan masuk akal bah&a sebab yang diungkapkan merupakan "aktor utama ter!adinya perbedaan. Pemeriksa !uga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan

dapat men!adi dasar pemberian rekomendasi. alam situasi temuan terkait dengan

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dimana tidak dapat

ditetapkan dengan logis penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak diharuskan untuk

mengungkapkan unsur sebab ini.

Apabila pemeriksa mendeteksi adanya kelemahan dalam pengendalian intern atas

pelaporan keuangan yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, pemeriksa harus

mengkomunikasikan secara tertulis kelemahan tersebut kepada entitas yang diperiksa melalui

laporan tentang pengendalian intern.

' Pelaporan (anggapan dari Pe)abat yang Bertanggung *a+ab

Pernyataan standar pelaporan tambahan keempat adalah: aporan hasil pemeriksaan yang

memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari

ketentuan peraturan perundangundangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari

pimpinan atau pe!abat yang bertanggung !a&ab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan

dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

9ara yang paling e"ekti" untuk men!amin bah&a suatu laporan hasil pemeriksaan telah

dibuat secara &a!ar, lengkap dan obyekti" adalah dengan mendapatkan re3iu dan tanggapan

dari pe!abat yang bertanggung !a&ab pada entitas yang diperiksa. 2anggapan atau pendapat

dari pe!abat yang bertanggung !a&ab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian

intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, atauketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi !uga tindakan perbaikan yang

direncanakan. Pemeriksa harus memuat komentar pe!abat tersebut dalam laporan hasil

pemeriksaannya.

Pemeriksa harus meminta pe!abat yang bertanggung !a&ab untuk memberikan tanggapan

tertulis terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang

direncanakan oleh mana!emen entitas yang diperiksa.

2anggapan yang diperoleh harus die3aluasi secara seimbang dan obyekti". 2anggapan

yang berupa suatu !an!i atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai

alasan untuk menghilangkan temuan yang signi"ikan atau rekomendasi yang berkaitan.

Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut

/


6/23

tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi,

maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetu!uannya atas tanggapan dan rencana tindakan

perbaikan tersebut beserta alasannya. -etidaksetu!uan tersebut harus disampaikan secara

seimbang dan obyekti". Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila

pemeriksa berpendapat bah&a tanggapan tersebut benar.

, Pelaporan Informasi -ahasia

Pernyataan standar pelaporan tambahan kelima adalah: In"ormasi rahasia yang dilarang

oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk diungkapkan kepada umum tidak

diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. amun laporan hasil pemeriksaan harus

mengungkapkan si"at in"ormasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan

perundangundangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya in"ormasi tersebut.

In"ormasi tertentu dapat dilarang untuk diungkapkan kepada umum oleh ketentuan

peraturan perundangundangan. In"ormasi tersebut mungkin hanya dapat diberikan kepada

pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mempunyai ke&enangan

untuk mengetahuinya. Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat !uga

mengakibatkan in"ormasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, in"ormasi rinci tentang pengamanan komputer untuk suatu

program dapat dikeluarkan dari pelaporan publik guna mencegah penyalahgunaan in"ormasi

tersebut. alam situasi tersebut, 0P- dapat menerbitkan satu laporan resmi yang berisi

in"ormasi di atas dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila memungkinkan, 0P-

dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai ketentuan, permintaan atau keadaan

yang menyebabkan tidak diungkapkannya in"ormasi tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pertimbangan Pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya in"ormasi tertentu tersebut

harus mengacu kepada kepentingan publik. 'ika situasi mengharuskan penghilangan in"ormasi

tertentu, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah penghilangan tersebut dapat

mengganggu hasil pemeriksaan atau melanggar hukum. 'ika pemeriksa memutuskan untuk menghilangkan in"ormasi tertentu, pemeriksa harus menyatakan si"at in"ormasi yang

dihilangkan dan alasan penghilangan tersebut.

Penerbitan dan Pendistribusian %aporan Hasil Pemeriksaan

Pernyataan standar pelaporan tambahan keenam adalah: aporan hasil pemeriksaan

diserahkan kepada lembaga per&akilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai

ke&enangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung !a&ab untuk

melakukan tindak lan!ut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi &e&enang untuk

menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

aporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat &aktu kepada pihak yang

berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. amun, dalam hal

yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tu!uan keamanan atau dilarang

disampaikan kepada pihakpihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Apabila akuntan publik atau pihak lain yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan

berdasarkan Standar Pemeriksaan, akuntan publik atau pihak lain tersebut harus memastikan

bah&a laporan hasil pemeriksaan didistribusikan secara memadai. 'ika akuntan publik tersebut

ditugasi untuk mendistribusikan laporan hasil pemeriksaannya, maka perikatanpenugasan

tersebut harus menyebutkan pihak yang harus menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, namun pemeriksa tidak

mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa harus membuat catatan yang


7/23

mengikhtisarkan hasil peker!aannya sampai tanggal penghentian dan men!elaskan alasan

penghentian pemeriksaan. Pemeriksa !uga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan

penghentian pemeriksaan tersebut kepada mana!emen entitas yang diperiksa, entitas yang

meminta pemeriksaan tersebut, atau pe!abat lain yang ber&enang.

II. Ketentuan terkait Pelaporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Panduan #ana)emen

Pemeriksaan

A. %ingkup

Pelaporan pemeriksaan merupakan tahap setelah tim pemeriksa menyelesaikan

pemeriksaan di lapangan. 2ahap pelaporan dimulai setelah adanya 2emuan Pemeriksaan (2P)

sebagai kumpulan indikasi permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan di lapangan dan

diakhiri setelah penyampaian aporan ;asil Pemeriksaan (;P) kepada lembaga per&akilan

dan pemilik kepentingan lain.

Pada tahap pelaporan, 2P beserta dokumentasi pemeriksaan lainnya diolah men!adi ;P

melalui proses pembahasan untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan SP- dan

berman"aat bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap ;P.

B. PihakPihak (erkait dalam Pelaporan Pemeriksaan

Pelaporan pemeriksaan melibatkan 0adan atau pemberi tugas, Auditor Utama (2ortama),

irektorat Utama Pembinaan dan Pengembangan ;ukum Pemeriksaan -euangan egara

(itama 0inbangkum), -epala Per&akilan (-alan), dan tim pemeriksa. 2im pemeriksa terdiri

dari penanggung !a&ab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim.

Adapun peran masingmasing pihak terkait dimaksud adalah sebagai berikut:

1. 0adan atau pemberi tugas memiliki peran, antara lain, menyetu!ui ;P dan

menandatangani surat keluar. 0adan dapat memberikan atau mendelegasikan peran

tersebut kepada pe!abat yang menerima atau mendapat kuasa secara tertulis. Pemberianatau pendelegasian dimaksud tidak menghilangkan peran 0adan untuk melakukan "ungsi

sistem pengendalian mutu.

#. 2ortama mempunyai peran memberikan masukan perbaikan konsep ;P dan surat keluar.

$. itama 0inbangkum mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan terkait adanya

unsur 2P yang mengarah kepada indikasi 2indak Pidana -orupsi (2P-) dalam ;P.

%. -alan mempunyai peran, antara lain, menyetu!ui ;P dan menandatangani surat keluar

berdasarkan pemberian dan pendelegasian kuasa secara tertulis dari 0adan.

*. Penanggung !a&ab mempunyai peran, antara lain, untuk men!amin kesesuaian ;P

dengan SP- dan menandatangani ;P. Apabila terdapat &akil penanggung !a&ab dalam

tim pemeriksaan, maka penanggung !a&ab membagi tugas dan perannya kepada &akil penanggung !a&ab sesuai kesepakatan bersama antara penanggung !a&ab dan &akil

penanggung !a&ab.

+. Pengendali teknis mempunyai peran, antara lain:

a.


8/23

C. #ekanisme Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pelaporan hasil pemeriksan meliputi enam tahap:

1. Penyusunan konsep ;P8

#. Penganalisisan dan pere3iuan konsep ;P oleh pengendali teknis8

$. Penganalisisan dan pere3iuan konsep ;P oleh penanggung !a&ab8

%. Perolehan tanggapan atas konsep ;P dari pimpinan entitas yang diperiksa8

*. Pembahasan konsep ;P dengan pemberi tugas8

+. Penerbitan dan penyampaian ;P.

". Penyusunan Konsep %HP

Setelah berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, tim pemeriksa melakukan

diskusi dengan pengendali teknis untuk membahas kelayakan indikasi temuan yang

terdapat dalam 2P untuk menyusun konsep ;P. Pengendali teknis mere3iu 2P dan da"tar 2P yang tidak layak atau batal. 2P yang tidak layak atau batal dimungkinkan dimuat di

dalam konsep ;P apabila dianggap rele3an dan didukung dengan bukti yang cukup. ;P

Pemeriksaan -euangan, Pemeriksaan -iner!a dan Pemeriksaan dengan 2u!uan 2ertentu

(P22) mempunyai bentuk dan "ormat yang berbeda.

iskusi dapat dihadiri oleh pe!abat struktural dan pemeriksa lain. ;asil diskusi

dimuat dalam risalah diskusi penyusunan konsep ;P. 2opik diskusi, antara lain, sebagai

berikut:

a.-eandalan temuan yang diungkapkan oleh tim pemeriksa berdasarkan bukti yang

diperoleh8

b.-esesuaian kriteria yang digunakan8

c.-esesuaian rekomendasi yang diusulkan dengan pokok temuan dan penyebab dari

temuan tersebut8 dan

d.-elayakan temuan yang tidak dimuat di 2P untuk dimuat dalam konsep ;P.

0erdasarkan hasil diskusi 2P, tim pemeriksa melakukan perbaikan 2P dan merancang

rekomendasi. /ekomendasi merupakan keinginan adanya tindakan perbaikan oleh entitas

yang diperiksa atas temuan yang dimuat di dalam hasil pemeriksaan. asar pemberian

rekomendasi biasanya berasal dari penyebab yang diungkapkan di dalam temuan, tetapi

tidak semua temuan dapat mengungkapkan adanya penyebab. 2P disertai rekomendasi

kemudian men!adi konsep ;P. -etua tim menyerahkan konsep ;P dan risalah diskusi

kepada pengendali teknis.

-onsep ;P bersi"at rahasia sehingga perlu diberikan tanda bayang ( watermark )

/A;ASIA. engan demikian, konsep ;P harus di!aga kerahasiaannya.

7


9/23

$. Penganalisisan dan Pere/iuan Konsep %HP oleh Pengendali (eknis

-onsep ;P yang telah disampaikan oleh ketua tim dianalisis dan dire3iu oleh

pengendali teknis. Penganalisisan oleh pengendali teknis dilakukan untuk membandingkan

konsep ;P dengan risalah diskusi dan memperhatikan halhal sebagai berikut:

a. 2erpenuhinya unsurunsur temuan seperti kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan

rekomendasi sesuai dengan SP-8 b. 2erpenuhinya tu!uan dan lingkup pemeriksaan yang telah diungkapkan dalam P#8 dan

c. 2erpenuhinya kebenaran pembahasaan.

Pengendali teknis menyampaikan konsep ;P yang telah dianalisis dan dire3iu

kepada penanggung !a&ab.

0. Penganalisisan dan Pere/iuan Konsep %HP oleh Penanggung *a+ab

-onsep ;P yang disampaikan oleh pengendali teknis dianalisis dan dire3iu

kesesuaiannya dengan SP- oleh penanggung !a&ab. Penanggung !a&ab

mengidenti"ikasi unsur ;P yang merupakan in"ormasi rahasia dan indikasi 2indak

Pidana -orupsi (2P-).

Sesuai dengan SP- dan ketentuan yang berlaku, in"ormasi rahasia tidak dapat

diungkapkan dalam ;P. amun, ;P harus mengungkapkan si"at in"ormasi yang tidak

dilaporkan tersebut dan ketentuan perundangundangan yang menyebabkan tidak

dilaporkannya in"ormasi tersebut.

Penanggung !a&ab menyampaikan konsep ;P yang telah dianalisis dan dire3iu

kepada 2ortama-alan, termasuk in"ormasi rahasia dan indikasi 2P-.

1. Perolehan (anggapan atas Konsep %HP dari Pimpinan 'ntitas yang Diperiksa

2ortama-alan menyampaikan secara tertulis konsep ;P dan in"ormasi rahasiakepada pimpinan entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dan melampirkan

"ormulir /encana Aksi sebagai bentuk rencana tindak lan!ut.

2anggapan terhadap konsep ;P tersebut meliputi kesanggupan entitas yang

diperiksa menindaklan!uti rekomendasi yang diusulkan di dalam konsep ;P dan

in"ormasi rahasia. 2anggapan tersebut dapat diterima secara tertulis dalam &aktu yang

telah ditentukan oleh 2ortama-alan dengan mempertimbangkan &aktu penerbitan ;P.

Apabila diperlukan, perolehan tanggapan tersebut dilakukan melalui suatu pembahasan

yang memperoleh persetu!uan dari pemberi tugas.

2. Pembahasan Konsep %HP dengan Pemberi (ugas

Penanggung !a&ab mempertimbangkan tanggapan atas konsep ;P dari pimpinan

entitas yang diperiksa sebelum menyampaikan konsep ;P tersebut kepada pemberi tugas

melalui 2ortama-alan. Penanggung !a&ab !uga menyampaikan konsep surat keluar

dilampiri dengan konsep ;P, in"ormasi rahasia, dan indikasi 2P- kepada pemberi tugas.

0erdasarkan konsep surat keluar, konsep ;P, in"ormasi rahasia dan indikasi 2P-,

dilakukan pembahasan dengan pemberi tugas.


10/23

pembahasan dengan pemberi tugas. 0erdasarkan ;P tersebut, pemberi tugas

menandatangani surat keluar.

3. Penerbitan dan Penyampaian %HP

-onsep ;P yang telah disetu!ui pemberi tugas men!adi ;P dapat diterbitkan dan

disampaikan kepada pemilik kepentingan dalam &aktu yang telah ditentukan dalam

Program Pemeriksaan (P#).

;P mempunyai standar penulisan dan sampul. Standar penulisan ;P, disesuaikan

dengan !enis pemeriksaan yang dilakukan, dan diatur secara khusus dalam petun!uk

pelaksanaan danatau petun!uk teknis pemeriksaan yang terkait. Sampul ;P memuat

lambang dan identitas 0P-, nama ;P, nomor dan tanggal laporan, alamat 0P- di

sampul belakang, dan nama laporan secara singkat dan tahun laporan di sampul samping

dengan &arna dasar biru.

2ata cara penyampaian ;P, antara lain sebagai berikut.

a.


11/23

'. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

Sesuai dengan UU omor 1* 2ahun #77%, 0P- menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan

semester kepada lembaga per&akilan dan presidengubernurbupati&alikota selambat

lambatnya tiga bulan setelah semester berakhir.

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester memuat in"ormasi secara menyeluruh tentang hasil

pemeriksaan dan ringkasan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lan!ut hasil pemeriksaan

dalam satu semester. Ikhtisar ;asil Pemeriksaan Semester disusun oleh itama /e3bang dhi.

it. =PP berdasarkan ;P yang telah diterbitkan dan Sumbangan ;asil Pemeriksaan yang

diterima dari 2ortama.


12/23

. Bagan Alur Kegiatan Pelaporan Pemeriksaan

0agan alur kegiatan pelaporan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

III. (eknis Pelaporan Hasil Pemeriksaan

;asil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke

dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan aporan ;asil Pemeriksaan (;P). ;P

merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada

Pemberi 2ugas, yakni 0adan.

aporan tertulis ber"ungsi untuk:

a.


13/23

c. aporan atas Pengendalian Intern.

Pemeriksa dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai

contoh, pemeriksa dapat menyampaikan hasil analisa transparansi "iskal pada pengelolaan

dan tanggung !a&ab keuangan negara

aporan ;asil Pemeriksaan atas aporan -euangan merupakan laporan utama.aporan ini mengungkapkan:

a. >pini 0adan Pemeriksa -euangan yang mengungkapkan ke&a!aran atas aporan

-euangan memuat:

1) !udul aporan ;asil Pemeriksaan atas aporan -euangan,

#) dasar pemeriksaan,

$) tanggung !a&ab pemeriksa kecuali untuk opini tidak dapat menyatakan

pendapat,

%) tanggung !a&ab penyusunan aporan -euangan,

*) standar pemeriksaan dan keyakinan pemeriksa untuk memberikan pendapat,

kecuali opini tidak dapat menyatakan pendapat,

+) alasan opini pengecualiantidak menyatakan pendapattidak &a!ar (termasuk

kelemahan SPI danatau temuan kepatuhan yang terkait secara material terhadap

ke&a!aran penya!ian aporan -euangan !ika ada,

4) paragra" ru!ukan tentang penerbitan laporan atas kepatuhan dan laporan atas

pengendalian intern !ika ada

5) opini,

6) tempat dan tanggal penandatanganan laporan hasil pemeriksaan,

17) tanda tangan, nama penandatangan, dan nomor register akuntan.

b. aporan -euangan yang terdiri atas eraca, aba/ugi, /A, aporan Arus -asserta 9atatan atas aporan -euangan.

c. ?ambaran Umum Pemeriksaan yang memuat tentang:

1) dasar hukum pemeriksaan,

#) tu!uan pemeriksaan,

$) sasaran pemeriksaan,

%) standar pemeriksaan,

*) metode pemeriksaan,

+) &aktu pemeriksaan,

4) obyek pemeriksaan,5) batasan pemeriksaan.

Apabila laporan tentang kepatuhan dan atau laporan atas pengendalian intern

diterbitkan, maka laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini harus men!elaskan bah&a

pemeriksa !uga menerbitkan laporanlaporan tersebut.

$. *enis 4pini

>pini terhadap ke&a!aran atas aporan -euangan yang dapat diberikan adalah salah

satu di antara empat opini sebagai berikut:

.2


14/23

a. @a!ar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

>pini @a!ar 2anpa Pengecualian menyatakan bah&a laporan keuangan disa!ikan

secara &a!ar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.

b. @a!ar dengan pengecualian (qualified opinion)

>pini @a!ar engan Pengecualian menyatakan bah&a laporan keuangan

disa!ikan secara &a!ar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi,

kecuali dampak halhal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. ;alhal yang

dikecualikan dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini

tersebut.

c. 2idak @a!ar (adverse opinion)

>pini 2idak @a!ar menyatakan bah&a laporan keuangan tidak disa!ikan secara

&a!ar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.

d.


15/23

a.


16/23

b. 2emuan Pemeriksaan yang memaparkan semua temuantemuan ketidakpatuhan yang

memuat:

1) -ondisi yang perlu di!elaskan8

#) -riteria dan atau kondisi yang seharusnya ter!adi8

$) Sebab (alasan) ter!adinya 3arianperbedaan antara kondisi dan kriteria8

%) Akibat (dampak) yang akan ter!adi karena adanya 3arianperbedaan antara

kondisi dan kriteria.

2. Pelaporan Sistem Pengendalian Intern

Pelaporan Sistem Pengendalian Intern meliputi e"ekti3itas sistem pengendalian intern

terkait laporan keuangan. Pengungkapan temuan pengendalian intern yang perlu

dilaporkan dilakukan sebagai berikut:

a. Apabila temuan pengendalian intern tersebut secara material berpengaruh pada

ke&a!aran laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat temuan

tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini atas ke&a!aran laporan

keuangan sebagai alasan pemberian opini.

b. Pengungkapan semua temuan pengendalian intern secara terinci dilaporkan dalam

aporan atas Pengendalian Intern dalam -erangka Pemeriksaan laporan keuangan.

aporan atas Pengendalian Intern dalam -erangka Pemeriksaan laporan keuangan ini

bersi"at opsional yang berarti diterbitkan !ika dan hanya !ika ditemukan kelemahan

kelemahan pengendalian intern selama pelaksanaan pemeriksaan.

aporan ini memuat:

a. /esume yang memuat:

1) !udul /esume,

#) dasar pemeriksaan,

$) standar pemeriksaan serta ke&a!iban pelaporan atas ketidakpatuhan yang

ditemukan,

%) Paragra" tentang ru!ukan ;P yang memuat opini dan ;P kepatuhan,

*) Pokokpokok temuan ketidakpatuhan,

+) /ekomendasi yang diberikan,

4) tempat dan tanggal penandatanganan laporan hasil pemeriksaan, dan

5) tanda tangan, nama penandatangan, dan nomor register akuntan.

b. ?ambaran Umum Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan

-euangan.

c. 2emuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan mengungkapkan:

1) -ondisi yang perlu di!elaskan8

#) -riteria dan atau kondisi yang seharusnya ter!adi8

$) Sebab (alasan) ter!adinya 3arianperbedaan antara kondisi dan kriteria8

%) Akibat (dampak) yang akan ter!adi karena adanya 3arianperbedaan antara

kondisi dan kriteria.

3. Penandatangan %aporan Hasil Pemeriksaan

Pada dasarnya, penanda tangan laporan hasil pemeriksaan adalah 0adan, dengan

memperhatikan Standar Pemeriksaan -euangan egara. amun, dalam pelaksanaannyadan sesuai dengan pelimpahan tugas, maka laporan hasil pemeriksaan atas aporan

.


17/23

-euangan ditandatangani oleh penanggung !a&ab pemeriksaan yang ditetapkan dalam

surat tugas.

-riteria atau kuali"ikasi penanggung !a&ab pemeriksaan atas aporan -euangan

telah diatur dalam kebutuhan tim pemeriksaan atas aporan -euangan.

Apabila 0adan Pemeriksa -euangan menun!uk kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas aporan -euangan untuk dan atas nama 0P- maka

penandatangan laporan hasil pemeriksaan adalah rekan yang men!adi penanggung !a&ab

pemeriksaan tersebut.

Penandatanganan laporan tersebut harus melalui kendali mutu (uality control) secara

ber!en!ang dari tingkat pemeriksa, ketua tim pemeriksa dan pengendali teknis yang

tertuang dalam kertas ker!a pemeriksaan serta memenuhi proses keyakinan mutu (quality

assurance).

B. Penyampaian Konsep %aporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pe)abat 'ntitas 5ang

Ber+enang

-onsep aporan ;asil Pemeriksaan (;P) yang telah disetu!ui penanggung !a&ab harus

disampaikan kepada pimpinan entitas sebelum batas akhir &aktu penyampaian aporan

keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas.

Penyampaian konsep ;P tersebut harus mempertimbangkan &aktu bagi entitas untuk

melakukan pemahaman dan pembahasan bersama dengan 0P- dan proses penyelesaian ;P

secara keseluruhan sebelum batas akhir &aktu penyampaian aporan keuangan yang telah

diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas.

-onsep aporan ;asil Pemeriksaan yang disampaikan telah berisi opini hasil pemeriksaan

dan saransaran untuk temuan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan

e"ekti3itas pengendalian intern.

C. Pembahasan Konsep %aporan Hasil Pemeriksaan Dengan Pe)abat 'ntitas 5ang

Ber+enang

-onsep ;P yang telah disetu!ui penanggung !a&ab dibahas bersama dengan pimpinan

entitas yang diperiksa.

Pembahasan konsep ;P dengan pe!abat entitas yang diperiksa diselenggarakan oleh

penanggung !a&ab dan dilakukan untuk (a) membicarakan kesimpulan hasil pemeriksaan

secara keseluruhan, dan (b) -emungkinan tindak lan!ut yang akan dilakukan.

Pembahasan konsep ;P dilakukan di kantor 0adan Pemeriksa -euangan atau di kantor

pusat entitas yang diperiksa.

Seluruh hasil pembahasan didokumentasikan dalam /isalah Pembahasan yang disimpan di

dalam --P.

.1


18/23

D. Perolehan Surat -epresentasi

Sesuai SPAP SA Seksi $$$ BPSA o.14C /epresentasi


19/23

;P yang telah ditandatangani tersebut disampaikan kepada (1) Pemilik atau &akil

pemilik stakeholders, dan (#) Pimpinanpengurus entitas terperiksa.

%KPP6%KK% %KPD BI B!#N6D

dan

entitas

lainny

a

Pemilik6

Stakeho

lders

P//I dan

P/I

melalui

Pimpinan

P//I

P/

melalui

Pimpinan

P/

P/

/I

Pemegang

Saham

(erperiksa Pemerintah

Pusat yang

ditu!ukan

kepada-epala

egara

Pemerintah

aerah

yang

ditu!ukankepada

?ubernur

0upati@

alikota

?ubern

ur

0I,

ireksi

aporan tersebut disampaikan pula kepada: (a) AnggotaPembina -euangan egara, (b)

Auditor Utama -euangan egara, (c) Inspektur Utama, dan (d) -epala 0iro Pengolahan ata

=lektronik (soft copy) untuk dimuat dalam website 0adan Pemeriksa -euangan.

*ad+al Penyelesaian Pemeriksaan dan %aporan Hasil Pemeriksaan

a. 0adan Pemeriksa -euangan menerima seluruh -- # (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir (akhir Debruari tahun berikutnya) dan -PP tiga bulan setelah tahun

anggaran berakhir (akhir


20/23

5) Pembahasan 2emuan Pemeriksaan rekonsiliasi tripartit paling lambat 1 (satu)

minggu sebelum dilakukannya konsolidasi atas seluruh ;P -- (paling lambat

minggu ke% April tahun berikutnya).

6) -onsolidasian atas seluruh ;P -- dan -onsep ;P -PP melalui konsinyering

harus selesai disusun paling lambat minngu ke1


21/23

%ampiran I

20


22/23

%ampiran II

2.


23/23

22

Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara

Documents