Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan

1|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n

PedomanPelaporan Fisik danKeuanganProgram Penanganan Lahan Kritis dan Sumber

Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

DIREKTORAT JENDERAL

BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2013




DIREKTORAT JENDERAL



2013




DIREKTORAT JENDERAL



2013

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri


KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

atas perkenan dan ridhoNya buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan

Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis

Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan dengan baik.

Buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan bertujuan untuk

membantu satker pengelola Program PLKSDA-BM di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan fisik dan keuangan tentang

perkembangan dan pencapaian kinerja program periode triwulanan,

semesteran, dan tahunan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu

dapat diperoleh sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintahan program penanganan lahan kritis melalui dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan buku pedoman

pelaporan fisik dan keuangan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi

semua pihak.




KATA PENGANTAR
















semua pihak.




KATA PENGANTAR
















semua pihak.



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .............................................................................. 4

1.1. Latar Belakang ..................................................................... 4

1.2. Dasar Pelaksanaan................................................................ 5

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 5

1.4. Ruang Lingkup ..................................................................... 6

1.5. Hasil Yang Diharapkan .......................................................... 7

II. PELAPORAN ................................................................................... 9

2.1. Jenis Laporan ....................................................................... 9

2.2. Mekanisme Pelaporan ..........................................................10

2.2.1. Penanggung Jawab.............................................................. 102.2.2. Alur pelaporan ...................................................................... 11

2.3. Sistematika Pelaporan..........................................................15

2.3.1. Laporan Triwulan dan Semester ........................................ 152.3.2. Laporan Tahunan ................................................................. 17

III. PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PELAPORAN .................. 19

3.1. Laporan Program Triwulanan dan Semeteran ........................19

3.2. Laporan Tahunan ................................................................24

IV. PENUTUP...................................................................................... 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................... 30



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pedoman Umum PLKSDA-BM Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis dengan

menggunakan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

diperlukan koordinasi yang sinergis antara pengelola program di

daerah (provinsi dan kabupaten) dan pusat (Ditjen Bangda,

Kementrian Dalam Negeri).

Untuk mendukung koordinasi yang efektif tentang pelaksanaan

program selama tahun anggaran berjalan, setiap daerah perlu

memberikan informasi dan kemajuan kegiatan program PLKSDA-BM

selama periode tertentu (triwulanan, semesteran dan tahunan). Hal

ini diperkuat dengan Petunjuk Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembentuan Ditjen Bina Bangda

Kemendagri melaui APBN menjelaskan bahwa Kementerian Dalam

Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah

mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA.2012

melalui 2 (dua) mekanisme meliputi :

1. Dekonsentrasi dengan kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan evaluasi

terhadap implementasi kegiatan penanganan lahan kritis.

2. Tugas Pembantuan dengan kegiatan Penanganan lahan kritis

dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM)

Namun hasil pelaksanaan kegiatan PLKSDA-BM masih saja adanya

kendala dalam hal keterlambatan penyampaian pelaporan fisik dan

keuangan dari satker dekon dan TP kepada Ditjen Bina

Pembangunan Daerah dan ketidaklengkapan data yang dilaporkan



sehingga menyebabkan kesulitan penyusunan rekonsiliasi di tingkat

Pusat.

Agar Pelaksanaan Program/ Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan

tertib dan lancar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku sesuai dengan perencanaan dan peruntukan sekaligus

pelaporannya baik fisik dan keuangannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu disusun

pedoman tentang Penyusunan Laporan fisik dan keuangan program

PLKSDA-BM

1.2. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Permendagi Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan

Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan acuan

dan kemudahan Pengelola Program (satker Provinsi dan Kabupaten/

Kota) dalam penyusunan laporan fisik dan keuangan secara

transparan dan akuntabel.



Sedangkan tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah untuk

memberikan informasi/ pedoman dan mekanisme kepada pengelola

Program PLKSDA-BM di daerah dalam :

1. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program PLKSDA-

BM

2. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

program penanganan lahan kritis melalui dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan;

3. Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja program

PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan tahunan di

tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota

4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan

program PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan

tahunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upaya-

upaya yang sudah dilakukan.

5. Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut.

1.4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pedoman penyusunan laporan fisik dan

keuangan program PLKSDA-BM diperuntukan bagi pelaksana

program PLKSDA-BM di tingkat provinsi (dekonsentrasi) dan di

tingkat kabupaten/kota (tugas pembantuan) yaitu :

1. Melakukan inventarisasi satker pengelola Program PLKSDA-BM

pada SKPD Provinsi (Bappeda) dan SKPD Kabupaten/Kota

(Bappeda atau Dinas tergantung SK Bupati/Walikota tentang

penunjukkan satker ada di Bappeda atau Dinas)



2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran berjalan oleh satker pengelola Program

PLKSDA-BM baik ditingkat provinsi maupun ditingkat

kabupaten/kota kepada Pusat

3. Melakukan inventarisasi /pengumpulan data-data penunjang

laporan fisik dan keuangan sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi dekon dan tp setiap periode waktu

(triwulanan, semesteran dan tahunan) seperti :

a. SPM dan SP2D

b. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)

c. Data rekonsiliasi/ backup SAKPA

d. Data permasalahan

e. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)

4. Melakukan inventarisasi dokumen perencanaan tahun anggaran

berjalan (AWP, LK, POK, RKAKL dan DIPA) termasuk

penanggung jawab kegiatan (KPA, PPK dan Bendahara) baik

dekon maupun TP pengelola Program PLKSDA-BM

5. Menyusun dan menyampaikan laporan fisik keuangan tingkat

kabupaten/kota kepada Pusat dan tembusan kepada satker

Program PLKSDA-BM di tingkat provinsi

6. Menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan serta

hasil rekonsiliasi TP oleh satker provinsi untuk disampaikan

kepada Pusat.

7. Menyampaikan kendala dan permasalahan terkait penyaluran

dan distribusi anggaran dekon dan TP kepada Pusat.

1.5. Hasil Yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari Pedoman Penyusunan Laporan

Fisik dan Keuangan program PLKSDA-BM adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya penyusunan laporan fisik dan keungan program

PLKSDA-BM;

2. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

program penanganan lahan kritis melalui dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan;

3. Terwujudnya gambaran perkembangan dan pencapaian kerja


tahunan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota

4. Teridentifikasinya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan


tahunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upaya-

upaya yang sudah dilakukan.



II. PELAPORAN

2.1. Jenis Laporan

Adapun jenis pelaporan terkait dengan pelaksanaan program

PLKSDA-BM menggunakan mekanisme Dana Dekonsentrasi (Provinsi)

dan Tugas Pembantuan/TP (Kabupaten/Kota), secara umum

pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 69 Tahun 2011, dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Laporan Manajerial (pencapaian sasaran fungsional kegiatan),

terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian

target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut,

disampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

2. Laporan Akuntabilitas, mencakup Sistem Akuntansi Keuangan

(SAK) dan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas

Laporan Keuangan (CALK), dan laporan barang yang terdiri atas

laporan mutasi barang dan Catatan Atas Laporan Barang Milik

Negara (CALBMN), disertai dengan fotocopy Surat Perintah

Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening,

dan SK KPA. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan sesuai

dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam bentuk hardcopy dan

softcopy (berdasarkan aplikasi SAI).

3. Laporan Program, mencakup laporan substansi kegiatan program

PLKSDA-BM sesuai dengan dokumen perencanaan tahun



anggaran berjalan dan memuat output masing-masing kegiatan

baik kegiatan fisik dan non-fisik. Kegiatan non-fisik yaitu fasilitasi

Pengelola satker diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

sub komponen seperti : honor KPA/PPK, bahan habis pakai

termasuk pelaporan dan perjalanan dinas dalam rangka

monitoring dan evaluasi). Sedangkan kegiatan fisik (pelaksanaan

penanaman, sipil teknis dan vegetasi, meliputi :

1. Pelaksanaan Pengolahan lahan,

2. Pelaksanaan pengadaan saprodi,

3. Pelaksanaan peralatan penunjang,

4. Pelaksanaan Sipil Teknis (Sumur siraman, bangunan teknis,

dan lain-lain)

5. Pelaksanaan usaha ekonomi produktif

6. Pelaksanaan pendampingan oleh TPM

2.2. Mekanisme Pelaporan

2.2.1. Penanggung Jawab

Dalam hal terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

39 Tahun 2006, dilakukan penyusunan laporan manajerial, yaitu

laporan triwulanan, maka penanggung jawab kegiatan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Formulir A : formulir Laporan Triwulan Kegiatan:

a. Pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh Penanggung

jawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan

kepada Penanggung jawab Program dengan tembusan

kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi

kegiatan berada;



b. Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh

Penanggung Jawab Kegiatan secara triwulanan kepada

Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan;

c. Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggung

Jawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada

Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan.

Formulir B : formulir Laporan Konsolidasi pelaksanaan

kegiatan per program untuk kegiatan di

Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh

Penanggung jawab Program kepada Pimpinan

Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan.

Formulir C : merupakan formulir Laporan konsolidasi

triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1

merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut

Kegiatan. Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Mnurut

Fungsi, Sub Fungsi, dan Program; dan Bagian 3 menguraikan

kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan. Formulir

C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala, Lembaga/Bappeda,

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan

kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara

ringkas dapat dilihat pada periodesasi dan mekanisme

pelaporan).

2.2.2. Alur pelaporan

Khusus untuk pelaporan Tugas Pembantuan dalam rangka

mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan, maka pelaporan mencakup

hal-hal sebagai berikut :



1. Laporan Keuangan dan Kinerja, dilakukan secara periodik yaitu:

triwulanan, semesteran, akhir tahun disertai dengan foto

copy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D), oleh KPA/SKPD di Kabupaten/Kota

kepada Bupati/Walikota sesuai dengan format yang tercantum

pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Bina Pembangunan Daerah cq. Subdit Perencanaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya Air

2. Laporan Keuangan dan Kinerja disampaikan paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah periode waktu pelaporan (triwulan,

semester dan tahunan) yang bersangkutan berakhir.

3. Bentuk dan isi laporan Keuangan disusun dalam aplikasi Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik

Negara (SABMN) yang mengacu kepada Standar Akutansi

Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan

KementerianDalam Negeri).

4. Laporan Akhir dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas

Pembantuan yaitu laporan akhir pelaksanaan yang disusun oleh

KPA/SKPD yang berisi tentang output/hasil pelaksanaan

kegiatan, evaluasi kegiatan dan rencana tindaklanjut, yang

dilampiri dengan foto-foto hasil pelaksanaan, disampaikan

kepada Bupati/Walikota Penerima Tugas Pembantuan Program

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis



Masyarakat di Daerah Tahun Anggaran 2012, disampaikan

kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah cq. Subdit

Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Air;

5. Bentuk dan isi laporan kinerja memuat tentang hasil-hasil yang

telah dicapai setiap kegiatan, permasalahan yang dihadapi,

upaya yang telah dilaksanakan, dan rencana tindaklanjut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, laporan triwulanan yang dijelaskan adalah

sebagai berikut:

1. Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi

Tabel 1. Mekanisme Pelaporan Triwulanan Dalam RangkaPelaksanaan Dana Dekonsentrasi

PELAPOR FORMULIR *) PENYAMPAIAN PENERIMA TEMBUSAN

a. Penanggung jawabKegiatan (PPTK)

Formulir – A Tidak diatur Penanggung jawabprogram

b. Penanggung jawabprogram

Formulir – B Tidak diatur Kepala SKPD

Provinsi

c. Kepala SKPDProvinsi

Formulir – C 5 hari kerjasetelah Triwulanberakhir

1. Gubernur melalui KepalaBappeda Provinsi

2. Menteri / Pimpinan LPNDterkait

d. Kepala BappedaProvinsi a.nGubernur

Formulir – C 10 hari kerjasetelah triwulanberakhir

1. Menteri Perencanaan

2. Menteri Keuangan

3. Menteri Dalam Negeri

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

2. Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan



Tabel 2. Mekanisme Pelaporan Triwulanan Dalam RangkaPelaksanaan Tugas Pembantuan

PELAPOR FORMULIR *) PENYAMPAIAN PENERIMA TEMBUSAN

a. Penanggung jawabKegiatan (PPTK)

Formulir - A Tidak diatur Penanggung jawabprogram

b. Penanggung jawabprogram

Formulir - B Tidak diatur Kepala SKPD

Kabupaten/ Kota

c. Kepala SKPDKabupaten/ Kota

Formulir - C 5 hari kerjasetelah

triwulan berakhir

1. Bupati/ Walikota melaluiKepala BappedaKabupaten/Kota

2. Menteri / Pimpinan LPNDterkait

Kepala SKPD

Provinsi yang tugas

dankewenangannyasama

d. Kepala BappedaKab/Kota a.n. Bupati/Walikota

Formulir - C 10 hari kerjasetelah

triwulan berakhir

Gubernur melalui Kepala

Bappeda Provinsi

Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan dekonsentrasi yang

dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, maka

Kepala SKPD/KPA wajib menyusun dan mengirimkan hardcopy

laporan managerial dan akuntabilitas setelah melakukan rekonsiliasi

dengan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi setiap

triwulan (per 31 Maret, per 30 Juni, per 30 September dan per 31

Desember) serta menyertakan softcopy baik dengan menggunakan

compact disc maupun dikirim via e-mail. Laporan dibuat 2 (dua)

rangkap dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia, dengan alamat : Ditjen Bina Bangda c.q Direktorat

Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Program

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat



(Subdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air/P2SDA)

Jln. Taman Makam Pahlawan Nomor 20, Kalibata Jakarta Selatan,

12750. Telepon / Fax : (021) 7942645. Email:

[email protected]

2.3. Sistematika Pelaporan

Salah satu unsur penting dalam penyusunan pelaporan Program

PLKSDA-BM adalah perlunya kerangka yang jelas agar laporan

mampu menggambarkan secara utuh hasil dari seluruh kegiatan

PLKSDA-BM, selama periode tertentu. Mengingat format Laporan

Manajerial dan Laporan Akuntabilitas sudah diatur melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini

yang akan dijelaskan dalam pedoman ini adalah sistematika

Laporan Program baik triwulanan dan tahunan.

2.3.1.Laporan Triwulan dan Semester

Adapun sistematika kerangka penyusunan laporan program

PLKSDA-BM trwulan dan Semester dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Outline Laporan Program Triwulan dan Semester

I. Bagian Muka

COVER LAPORAN

BERITA ACARA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

II. Bagian Isi/Subtansi

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.3. Ruang Lingkup

Bab II. PROGRESS/ KEMAJUAN KEGIATAN PLKSDA-BM(Periode Triwulan/Semserter berjalan)

2.1. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode berjalan

2.2. Realisasi Penyerapan Fisik Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode berjalan

Bab III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANMASALAH

3.1. Permasalahan

3.2. Upaya Pemecahan Masalah

3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bab IV. RENCANA KEGIATAN PLKSDA-BM (PeriodeBerikutnya)

III. Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen

LAMPIRAN-LAMPIRAN



2.3.2.Laporan TahunanAdapun sistematika kerangka penyusunan Laporan Program

PLKSDA-BM tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. Outline Laporan Program Tahunan

I. Bagian Muka

COVER LAPORAN

BERITA ACARA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

II. Bagian Isi/Subtansi

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

1.3. Keluaran Yang Diharapkan

Bab II. GAMBARAN UMUM

Untuk dekon menjelaskan gambaran umumkabupaten/kota. Sedangkan TP menjelaskan gambaranumum Desa Lokasi Program

Bab III. PELAKSANAAN PROGRAM



Bab IV. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAANPROGRAM PLKSDA-BM

Bab IV. PENUTUP

Rekomendasi kebijakan pelaksanaan ProgramPLKSDABM ke depan untuk pemerintah pusat

III. Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen

LAMPIRAN-LAMPIRAN



III. PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PELAPORAN

3.1. Laporan Program Triwulanan dan Semeteran

Ringkasan dari bab dan subbab Laporan Program baik fisik dan

keuangan triwulan, semester dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis dan

Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang

merupakan wujud perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah

Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Kemendagri)

kepada Pemerintah Provinsi (Dana Dekonsentrasi )dan

Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) melalui program

peningkatan produktivitas lahan dan lingkungan dengan

memanfaatkan lahan milik pemerintah yang melibatkan

keikutsertaan masyarakat di daerah sebagai suatu kegiatan yang

mempunyai dampak positif terhadap pemecahan masalah

lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab satker pelaksana

program PLKSDA-BM yang menggunakan dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan, maka sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan dekon

dan TP masing-masing satker pengelola program setiap periode

waktu (triwulanan, semesteran) mempunyai kewajiban

menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan

kepada pusat.



1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan PLKSDA-BM ini adalah memperbaiki

lahan berpotensi kritis menjadi lahan produktif yang

menghasilkan nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin dengan melibatkan kerjasama

dengan multipihak (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi,

dan LSM)

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan

Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis

Masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya produktivitas lahan pada lokasi pilot project

b) Terciptanya area resapan air

c) Meningkatnya pendapatan masyarakat/petani peserta

program dan pihak lain yang terlibat program dalam jangka

panjang

d) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok

Tani pengelola lahan kritis

e) Meningkatkan kerjasama multipihak dan meningkatkan

partisipasi masyarakat pada program pemerintah

f) Meningkatnya pendapatan asli daerah dari hasil

produktifitas lahan

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PLKSDA-BM berdasarkan tahapan

kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persiapan

Sosialisasi Program Penangananan Lahan Kritis & SDA

Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Inventarisasi Data Lokasi dan Kebutuhan Masyarakat



Pemilihan Calon Lokasi dan Calon Petani

Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Tani

Penyiapan Lahan

2. Pelaksanaan

Pelatihan Penanganan Lahan Kritis

Pelatihan manajemen, administrasi dan keuangan

kelompok tani

Pendekatan Vegetatif (Penanaman Vegetasi, Social

Planting, Pelestarian mata air, Penyulaman Tanaman)

3. Tenaga Pendamping

4. Sekretariat Satker

5. Fasilitasi Pertemuan Koordinasi (Woorkshop Rakor, Raker )

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Penanganan

Lahan Kritis Berbasis Masyarakat

Workshop Evaluasi Pertengahan Tahun

Workshop Evaluasi Kinerja Akhir Tahun

6. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional

Peralatan Penunjang Kesekretariatan

Sekretariatan Pelaksana Program PLKSDA-BM

7. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Plkbm

Monitoring dan Konsultasi ke Pusat

Monitoring dan Supervisi ke daerah

BAB II. PROGRESS/KEMAJUAN KEGIATAN PLKSDA-BM

2.1. Rencana fisik dan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode Berjalan

Berisikan rencana fisik dan penyerapan keuangan dari beberapa

kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode

berjalan (triwulan/semester)



2.2. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode berjalan

Berisikan realisasi penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan

yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (/

triwulan/ tahunan)

2.3. Realisasi Fisik Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode Berjalan

Berisikan realisasi penyerapan Fisik dari beberapa kegiatan yang

sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (/

triwulan/ tahunan), dengan mencantumkan volume kegiatan :

jumlah orang/ peserta, frekuensi kegiatan dan lain-lain.

BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

3.1. Permasalahan

Berisi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan

penanganan lahan kritis di daerah (Dasar masalah “disarankan”

bersumber dari ketidaktercapaian target.

3.2. Upaya Penyelesaian MasalahBerisi upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah

3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak LanjutBerisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari masalah yang

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di

daerah

BAB IV. RENCANA KEGIATAN PLKSDA-BM Periode Berikutnya

Berisi rencana kegiatan yang belum dilaksanakan pada periode

sebelumnya untuk direncanakan akan dilaksanakan terkait



kegiatan penanganan lahan kritis di daerah. (Rencana ini juga

sebaiknya merujuk pada rekomendasi di atas. Supaya terlihat

“benang merah”, maka rekomendasi untuk pemecahan masalah

sebaiknya menjadi rencana kegiatan prioritas periode berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Copy SPM/SP2D , SPTJB, Ringkasan Kontrak, Berita Acara

Pembayaran

2. Format LaporanTriwulan Dekon/TP

3. Format Dekon/TP

4. Format Konsolidasi Dekon/TP

5. Ringkasan Fisik Kegiatan :

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (hari dan tanggal)

b. Peserta dan Pelaksana Kegiatan ( jumlah orang, pria

dan wanita)

c. Output Kegiatan


3.2. Laporan Tahunan

Ringkasan dari bab dan subbab sistematika Laporan Program

tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis dan

Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang

merupakan wujud perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah

Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Kemendagri)

kepada Pemerintah Provinsi (Dana Dekonsentrasi )dan

Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) melalui program

peningkatan produktivitas lahan dan lingkungan dengan

memanfaatkan lahan milik pemerintah yang melibatkan

keikutsertaan masyarakat di daerah sebagai suatu kegiatan yang

mempunyai dampak positif terhadap pemecahan masalah

lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab satker pelaksana

program PLKSDA-BM yang menggunakan dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan, maka sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan dekon

dan TP masing-masing satker pengelola program setiap periode

waktu (tahunan) mempunyai kewajiban menyusun dan

menyampaikan laporan fisik dan keuangan kepada pusat.

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun Maksud dari Laporan ini adalah menjelaskan hasil-hasil

kegiatan dalam satu anggaran berjalan dari program PLKSDA-

BM.



Sedangkan tujuan dari kegiatan PLKSDA-BM ini adalah

a. Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja program

PLKSDA-BM selama tahun anggaran di tingkat Provinsi dan

tingkat Kabupaten/Kota

b. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari

pelaksanaan program PLKSDA-BM selama satu tahun

anggaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

upaya-upaya yang sudah dilakukan.

c. Menyerahkan laporan fisik dan keuangan tahunan oleh

Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Ditjen Bangda.

1.3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan program PLKSDA-BM Tahun Anggaran ……..

ini adalah :

PROVINSI

1. Terlaksananyanya Kegiatan Sosialisasi Program PLKSDA-

BM

2. Terlaksananyanya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat

Provinsi

3. Terlaksananyanya Kegiatan Mendampingi Kegiatan Survey

Verifikasi Lokasi TA …..

4. Terlaksananyanya Mengikuti Kegiatan Penyusunan AWP

dan LK TA 2013 Program PLKSDA-BM

5. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan TPM Program PLKSDA-

BM Tahun…..

6. Terlaksananyanya Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Program PLKSDA-BM Tahun…..

7. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Program PLKSDA-

BM Tahun Anggaran…..



KABUPATEN/KOTA

1. Terlaksananyanya Kegiatan Sosialisasi Program PLKSDA-

BM

2. Terlaksananyanya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat

Kabupaten/Kota

3. Terlaksananyanya Kegiatan Mendampingi Kegiatan Survey

Verifikasi Lokasi TA ……..

4. Terlaksananyanya Kegiatan Pemberdayaan Kelompoktani :

Rekruitment TPM/KTPM dan Pembentukan Kelompoktani

Konservasi PLKSDA-BM

5. Terlaksananyanya Mengikuti Kegiatan Penyusunan AWP

dan LK TA 2013 Program PLKSDA-BM

6. Terlaksananyanya Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Program PLKSDA-BM Tahun ……

7. Terlaksananya kegiatan Vegetatif dan Sipil Teknis melalui

penanaman Tanaman di lokasi sasaran Tahun Anggaran

8. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Program PLKSDA-

BM Tahun Anggaran……

BAB II. Gambaran Umum Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten (Gambaran Umum Lokasi Program)

Secara umum kegiatan di Provinsi/ Kabupaten didasarkan pada

perencanaan yang sudah dibuat dalam Annual Work Plan (AWP),

Lembar Kerja (LK)/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan

DIPA Tahun Anggaran berjalan, termasuk desa lokasi program



BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM

3.1. Rencana Kegiatan Fisik dan Penyerapan KeuanganKegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun

Anggaran

Berisikan rencana fisik dan penyerapan keuangan dari beberapa

kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode

berjalan (triwulan/semester)

3.2. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran

Berisikan realisasi penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan

yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode tahun

anggaran ….

3.2. Realisasi Fisik Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran

Berisikan realisasi penyerapan Fisik dari beberapa kegiatan yang

sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode tahun anggaran

…., dengan mencantumkan volume kegiatan : jumlah orang/

peserta, frekuensi kegiatan dan lain-lain.



BAB III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAANPROGRAM

3.1. Permasalahan/ Kendala

Berisi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan

penanganan lahan kritis di daerah

3.2. Upaya Penyelesaian Masalah

Berisi upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah

3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari masalah yang

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di

daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan

kegiatan penanganan lahan kritis di daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Copy SPM/SP2D , SPTJB, Ringkasan Kontrak, Berita Acara

Pembayaran

2. Format LaporanTriwulan Dekon/TP

3. Format Dekon/TP

4. Format Konsolidasi Dekon/TP

5. Ringkasan Fisik Kegiatan :

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (hari dan tanggal)

b. Peserta dan Pelaksana Kegiatan ( jumlah orang, pria

dan wanita)

c. Output Kegiatan



IV. PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Laporan fisik dan Keuangan

PLKSDA-BM ini dibuat sebagai acuan bagi Provinsi dan

Kabupaten/Kota, dalam menyusun pelaporan terkait dengan

pelaksanaan program PLKSDA-BM. Pedoman ini dapat

dikembangkan sesuai kondisi daerah setempat dan kebutuhan,

kepentingan, daerah. Diharapkan pedoman ini diharapkan dapat

membantu memperlancar penyajian perkembangan/progress dan

data informasi kegiatan program PLKSDA-BM secara konprehensif

dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

program.



LAMPIRAN-LAMPIRAN


Form. SPM/SP2D

SPTJB



FORM SPTJB


FORM.

Tatacara pengisian form Laporan Realisasi Keuangan Bulanan berisi informasi tentang : Kolom ke-1 diisi nomor pada masing-masing kegiatan. Kolom ke-2 diisi uraian kegiatan dari setiap realisasi. Kolom ke-3 diisi sifat/jenis pembayaran yang tertera pada SPM. Kolom ke-4 s/d kolom ke-6 diisi Nomor, tanggal, dan Nilai pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan

ke KPPN atas beban rupiah murni. Kolom ke-7 s/d kolom ke-9 diisi Nomor, tanggal, dan nilai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas beban Rupiah Murni.


Lampiran ….. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ALAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DEPARTEMEN/LPND, DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN

Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulan Kegiatan untuk:

a. Pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh Penanggung jawab Kegiatan diDepartemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggung jawab Program dengan tembusankepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada;

b. Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan secaratriwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan;

c. Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan di SKPD secaratriwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan.

I. DATA UMUM : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA.1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : Dinas ........ Provinsi ......2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub

fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama

program5. Indikator hasil : Diisi .....6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan / Tahun ke : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun

pertama) atau 2/1 (2 tahun sekarang tahun ke-1)8. Penanggungjawab Kegiatan : Nama Orang9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Kegiatan : Alamat10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN:

Nomor Kode dan NamaSub Kegiatan

Anggaran (Rp.000) Indikator Keluaran(Output) Satuan (Unit)No. Loan PHLN Rupiah Total

1 2 3 4 5 6 7



Total

a. Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tecatum dalam dokumenDIPA.

b. Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negri.c. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah (dalam

ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum dalam DIPAd. Kolom 4 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai

dengan dana yang tercantum di dalam DIPAe. Kolom 5 : Diisi jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan Rupiah

(dalam ribu rupiah)sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahkan kolom 3dengan kolom 4

f. Kolom 6 : Diisi indikator keluaran yang akan di capai oleh masing-masing sub kegiatan. Dataindikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnyaKegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis2500 m2.

g. Kolom 7 : Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran subkegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500m2.

III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

SubKegiatan

S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan ini (%) S/D Triwulan ini (%)LokasiKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S R S R S R S R S R S R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TotalKegiatan*

S: Sasaran; R: Realisasi*Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG



a. Kolom 2 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya.

b. Kolom 3 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya.

c. Kolom 4 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulanlalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.

d. Kolom 5 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang, pelaksanaan fisik sampai dengantriwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya.

e. Kolom 6 : Cantumkan prosentase sasaran peyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulanini (periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan).

h. Kolom 7 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuktriwulan ini.

i. Kolom 8 :Cantumkan proentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulanyang sedang dilaksanakan.

j. Kolom 9 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksnaan fisik hanya untuk triwulanyang sedang dilaksanakan

k. Kolom 10 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah ssaran pada triwulan sebelumnyadengan sasaran pada triwulan ini.

l. Kolom 11 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan yang ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada triwulansebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini.

m. Kolom 12 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengantriwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.

n. Kolom 13 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengantriwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasran pada triwulansebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.

o. Kolom 14 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tesebut dilaksanakan.

PERHATIAN 1:

Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah Realisasi berdasarkan SP2D. Realisasi danaPinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk OO dan RK)ditambah dengan realisasi berdasarkan Payment Advice untuk PL.

100% =

PERHATIAN 2:

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara berikut:

B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentasetertimbang dari setiap Sub Kegiatan

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran /realisasitertimbang dari semua Sub Kegiatan.



IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No. Sub Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yangDiperlukan

Pihak yang diharapkan dapatMembantu Penyelesaian

Masalah

1 2 3 4 5

Penanggung jawab Kegiatan

(…………………………)

a. Kolom 1 :Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.c. Kolom 3 :Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang

dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya sehinggadapat menghambat pecapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.

d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian

masalah.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BLAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM

TRIWULANAN MENURUT UNIT ORGANISASI

Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatandi Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh Penanggung jawab Program kepadaPimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan.

Unit Organisasi :………………………………………………………………………………………………………………Nomor Surat Pengesahan DIPA :………………………………………………………………………………………………………………Nomor Kode dan Nama Program :………………………………………………………………………………………………………………Indikator Hasil :………………………………………………………………………………………………………………

NomorKode dan

NamaKegiatan

Anggaran (Rp.000) Penyerapan(%) Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*)

LokasiNo.Loan PHLN RM TOTAL S R Narasi Satuan

(Unit) S (%) R (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JumlahS= Sasaran;R=Realisasi

*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

Unit Organisasi : Diisi nama unit organisasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program

Nomor Surat Pengesahan DIPA: Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimanatercantum pada halaman 1 dokumen DIPA

Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yangmencerminkan befungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesaidilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan mengguakan saaran program yang tecantumdalam dokumen DIPA.a. Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA.b. Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang

mendapatkan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri daribeberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

c. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang besumber dari PHLN.Bagi kegiatan yang mendapatkan beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untukmasing-masing sumber PHLN tersebut.

d. Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatanyang bersumber dari Rupiah Murni.

e. Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambahkoom 4.



f. Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulanini.

g. Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulanini.

h. Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Contoh Nama Kegiatan:- Pembangunan jalan- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barangatau jasa.Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):- Terbangunnya jalan- Pelaksanaan pembinaan

i. Kolom 9 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7,misalnya narasi: Terbangunnya jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi:Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali)

j. Kolom 10 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk mengisi kolom ini besumber dari Formulir A Bagian III kolom 12.Untuk jumlah sasran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan

k. Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13.Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

l. Kolom 12 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apakah lokasi kegiatankurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu persatu, sedangkanuntuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan “x lokasi”, x adalahbanyaknya lokasi kegiatan

100% =

PERHATIAN:

Cara Perhitungan Prosenase Tertimbang:

A. Tetapkan lebih dahulu prosenase bobot dari setiap kegiatan dengan cara berikut:

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentasetertimbang dari setiap Kegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasran /realisasi fisik program adalah jumlah Prosentasesasaran/realisasi tertimbang dari semua kegiatan.



KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN



Masalah

1 2 3 4 5

……………………………..,. …………Penanggungjawab Kegiatan

(…………………………)a. Kolom 1 : Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannyac. Kolom 3 :Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang

dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapatmenghambat pencpaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.

d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian

masalah.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR CLAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD

Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan. Bagian 2 merupakanLaporan Konsolidasi Mnurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program; dan Bagian 3 menguraikan kendaladan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan.

Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala, Lembaga/Bappeda, Provinsi/Kabupaten/Kota danKepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas dapat dilihat pada periodesasi dan mekanismepelaporan).

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD………………………………………………………………………………………………………………

No No SPDIPA

Nomor

Kode

dan

Nama

Kegiatan

Anggaran (Rp.000)

Penyerapan

(%)

Indikator KinerjaKeluaran (Out

put)*) Penanggung

Jawab

Lokasi

No.Loan PHLN RM TOTAL S R Narasi Satuan

(Unit)S

(%)

R(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151. …/.../

PROGRAM AIndikatorhasil……….

….Kegiatan 1



….Kegiatan 2

….Kegiatan 3

….Kegiatan dst

PROGRAM BIndikatorhasil……….

….Kegiatan 1

….Kegiatan 2

….Kegiatan 3

….Kegiatan dst

JumlahS= Sasaran;R=Realisasi*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD : Pilih sesuai dengan instansi yan membuatlaporan dan diisi bersesuaian.

Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif)yangmencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam programbersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekatidengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumenDIPA.

a. Kolom 1 : Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi sesuai dengan Nomor Surat pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada

halaman 1 dokumen DIPA.c. Kolom 3 :Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana

tercantum pada dokumen DIPAd. Kolom 4 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu

kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri.e. Kolom 5 :Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi

kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masingsumber PHLN tersebut.



f. Kolom 6 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yanbersumber dari Rupiah Murni.

g. Kolom 7 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, ysitu jumlah kolom (5+6).h. Kolom 8 :Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.i. Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.j. Kolom 10 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, ataukombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Contoh Nama Kegiatan:- Pembangunan Jalan dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang ataujasa.Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):- Terbangunnya Jalan dan Pelaksanaan Pembinaan

k. Kolom 11 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7,misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi:Pelaksanaan maka untuk satuan (unit)diisi frekuensi pembinaan (X kali).

l. Kolom 12 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan.

m. Kolom 13 :Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

n. Kolom 14 : Cantumkan insyansi penanggung jawab program. Misalnya Program X dilaksanakanoleh Departemen Y, tetapikoordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Departemen Z,maka kolom 14 tersebut diisi Departemen Z.

o. Kolom 15 : Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurangdari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi

PERHATIAN 1:Untuk mengisi kolom 10,11,12,dan13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab program (Formulir B) kolom 7,8,9, dan 10

100% =PERHATIAN 2:Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:

A. Tetapkan dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut:

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentasetertimbangg dari setiap Kegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran/realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentasesasaran/realisasi tertimbang dari semua kegiatan.DENGAN CARA YANG SAMA, CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPATDILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAMSATU DIPA ATAU BOBOT SUATU PROGRAM DIDALAM SUATU INSTANSI.



kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan “X lokasi”, X adalah banyaknyalokasi kegiatan.

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI, DAN PROGRAM

Kode

Fungsi/ Sub Fungsi/Program

Anggaran (Rp.000) Penyerapan(%) Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*)

PenanggungJawabPHLN RM TOTAL S R

Narasi

Satuan

(Unit)

T

(%)

R

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12XX FUNGSI A

XX SUB FUNGSI AA

XXXX ….Program A1

XXXX ….Program A2

XXXX ….Program A3

XX FUNGSI B

XX SUB FUNGSI AB

XXXX ….Program B1



XXXX ….Program B2

XXXX ….Program B3

Jumlah

a. Kolom 1 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan programb. Kolom 2 : Diisi dengan nama fungsi, Sub fungsi, programc. Kolom 3 :Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari PHLN.d. Kolom 4 :Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program yang

bersumber dari Rupiah Murnie. Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom3 ditambah

kolom 4f. Kolom 6 :Diisi prosentase sasaran tertimbang penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan

triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.g. Kolom 7 :Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan

triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.h. Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing – masing kegiatan.i. Kolom 9 : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8.j. Kolom 10,11 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing – masing

program pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu)tahun anggaran.

k. Kolom 12 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORANKONSOLIDASI PROGRAM.

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN



Masalah

1 2 3 4 5



a. Kolom 1 : Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang mengahadapi kendala dalam

pelaksanaannya.c. Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang

dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapatmenghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.

d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat / instansi terkait yang diharapkqn dapat membantu

penyelesaian masalah.

Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan

Documents