Top Banner
oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27 April 2017 BimbinganTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI
26

oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Mar 29, 2019

Download

Documents

vandien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

oleh:

Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si

27 April 2017

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan RI

Page 2: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Rencana Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan Perwujudan visi-misi Kepala Daerah Terpilih

Dokumen RENSTRA SKPD/OPD yang merupakan merupakan turunan dari RPJMD.

RKPD RENJA hingga samapai pada Penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD dan diakhiri dengan penetapan APBD.

Rangkaian penyusunan rencana itu kesemuanya harus memiliki keterkaitan, terintegrasi dan sinkron

Dalam pelaksanaannya, perencanaan bukan tidak sering terjadi deviasi/inkonsistensi pada proses penyusunan

pemaduserasian program kegiatan antara rancangan RKPD yang bersumber dari RPJMD/RENSTRA SKPD dengan

usulan atau aspirasi yang bersumber dari hasil musrenbang maupun hasil RESES DPRD, karena:

Penyebab untuk hal tersebut

1. sistem perencanaan yang bersifat multi stekholder dan multi sektor,

2. basis data yang belum lengkap dan terintegrasi

3. tools yang belum dapat mengakomodasi seluruh aspek perencanaan dan penganggaran (proses dan kepentingan)

4. Ketidaksesuai usulan dengan waktu perencanaan

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan upaya yang sistematis

Hal ini dapat dilakukan dengan sistem e-Planning berbasis web

Page 3: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung

Jawaban Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Page 4: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Inkonsistensi perencanaan (vertikal dan horizontal)

Penyajian data dan informasi belum dilakukan secara baik (lengkap dan tepat waktu)

Tidak mudah mengendalikan jadwal yang disepakati bersama waluapun jadwal sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Banyak permasalahan yang dihadapi, semakin kompleks dan datang tiba-tiba

Tuntutan untuk lebih kreatif disamping harus tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Koordinasi yang dilakukan masih belum optimal dan mencukupi

Pengelolaan program dan kegiatan yang begitu banyak dan kompleks tidaklah mudah, serta kesesuaian

dengan RPJMD

Proses pengajuan usulan, review, pembahasan dan pelaporan belum cukup efektif dan efisien

Transparansi dan akuntablitas perencanaan belum diwujudkan dengan baik

Arus informasi antara hubungan vertikal dan horizontal tidak selalu dikomuikasikan dengan baik sesuai

dengan harapan

Page 5: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun
Page 6: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

PEDOMAN SINKRONISASI PERENCANAAN

Diacu DiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANG

RKP RPJM

NasionalRPJP

Nasional

Renstra KLRenja -

KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pe

me

rintah

P

usat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBD

RKA -SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN (No.25/2004)

Pe

me

rintah

D

aerah

BahanBahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)

Bahan Bahan

UU KeuNeg (No.17/2003)

Slide - 6

Berpedoman (UU 23/2014)

Page 7: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

PRINSIP SISTEM - SINKRONISASI PERENCANAAN

Page 8: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

BERITA EBUDGETING DAERAH & NASIONAL

Different

• eBudgetting < > ePlanning

• Tupoksi yang berbeda

• Tujuan dan sasaran yang berbeda

Page 9: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Top-down

Bottom-up

Teknokratik Politik

Partisipatif

SKPD

Evaluasi Kinerja

Output

Evaluasi Kinerja

Outcome

Model

RPJMD

BIDANG YANG

ADA DI BAPPEDA

STETEMPAT

UPPDEkonometrika - Model

IO - Model

SAM - Model

Data Pokok

SATU SISTEM

REFERENSI TUNGGAL

1

optional

Necessary condition

Page 10: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Data Pokok

Perencanaan

Daerah

Sistem

Perencanaan

RPJMD dan

RENSTRA

Sistem

Perencanaan RKPD

dan RENJA

Pengembagan

Sistem Berbasis

Spatial

Penyusunan PeraturanBupati/Walikota tentang e-Planning yang diAkomodasi di Perda RPJMD

Distribusi

Anggaran

Berdasarkan

Wilayah

Sistem

KUA PPAS dan

RAPBD/APBD

Monitoring dan

Evaluasi

(SIPPE)

Model

Analisis

SATU SISTEM

UNTUK SEMUA

1

Page 11: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Prinsip ePlanning: Kekuatan Menjaga harmonisasi, keterkaitan, sikronisasi dan konsistensi antar-dokumen perencanaan

Harmonisasi antara distribusi anggaran berdasarkan wilayah yang menjadi target dari visi-misi kepala

daerah

Menjaga prioritas Kepala Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pencapaian perwujudan visi-misi

kepada daerah

Standarisasi Data Perencanaan di tingkat Daerah antar-SKPD dan Nasional

Memastikan aliran data berjalan selaras antara top-down maupun bottom up

Dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya pengembangan sistem yang ada di daerah

Dapat memonitor perwujudan Visi Misi Kepala daerah

Mampu menampilkan dashboard ranking serapan program kegiatan daerah dan ranking kinerja OPD

Mengikuti peraturan yang diamanatkan dalam Peraturan Perudang-undangan

Mencegah korupsi ? Ya dalam tataran perencanaan, No dalam implementasai

Page 12: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Ilustrasi Kegagalan/Bias Perencanaan

RPJMD RKPDRENSTRA RENJA KUA/PPAS RKA/DPA

Policy

Basket

100%

Public

Basket

%?ePlanning

menjaga konsistensi berdasarkan“kesepakatan”

Eksekusi Implementasi: NO

contoh tidak sesuai

sasaran / SHT etc

Robot/Mesin

MUSRENBANG

MANY DOCUMENTS

FOR ONLY ONE

DECISION

1

Bappeda TAPD

Page 13: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun
Page 14: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

• Verifikasi RKA masih

dilakukan searah oleh

Bidang

• Verifikasi dilakukan

oleh TAPD

MANY DOCUMENTS

FOR ONLY ONE

DECISION

1Pertanggungjawaban

1. Evkin

2. LKPJ Tahuan

3. LKPJ AMJ

4. LPPD

5. ILPPD

6. LAKIP

Page 15: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun
Page 16: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Komitmen

1. Kepala Daerah

2. DPRD

3. TAPD

4. Kaban/Kadis dan BAPPEDA (Bidang)

5. Perangkat Daerah

Fasilitasi ePlanning

1. Setidaknya terdapat 1 Clausal ePlanning di dalam Perda RPJMD

2. Dukungan terhadap Infrastruktur (Kominfo – Bappeda)

3. Ikuti SOP Perencanaannya (kerjakan tugas sesaui dengan waktu dan sebagaimana mestinya)

Page 17: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman HTML5, PHP, JavaScript, jQuery dengan database

MySql (opensources). Disamping ini aplikasi ini menggunakan CSS dan plugin CSS Boostraps

Sistem ini telah mengcover tupoksi Bappeda (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, KUAS PPAS), lebih dari

tupoksi Bappeda, sistem ini juga telah mengakomodasi penyusunan RKA-DPA

Sistem ini mengharuskan RPJMD sebagai paduan utama dan harus masuk dalam sistem

Jika RPJMD tidak ada di dalamnya, maka RENSTRA dan seluruh dokumen perencanaan tidak dapat dihasilkan

oleh sistem (dilaksanan sesuai dengan tupoksi)

Sistem ini perlu dikembangkan sebuah tools analysis berbasis Spatial (memerlukan Peta-Tematik Wilayah basis

Kecamatan dan Desa yang sejalan dengan Data Pokok)

Tidak ada satu sistem yang powerfull jika tidak diterapkan

Page 18: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

T• Transparant

E• Efficiency

M• Measurable

A• Accountable

Ti• Timeline

C• Controllabel

Planning Pencegahan Korupsi

Page 19: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

kabgrobogan.eplanning.web.idatau

demo.eplanning.web.id

Page 20: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun
Page 21: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Simulasi

Bappeda sebagai Admin

Bappeda sebagaiVerifikator (mewakili bidang di bappeda)

Menu input yang merupakan bagian dari tugas admin

adalah

1. Menu Database

2. Menu Manage

3. Laporan, dan

4. Peta

Menu lainnya admin dapat akses tetapi tidak dalam

melakukan proses edit atau input

Silahkan di coba untuk menginput terkait dengan tugas

admin

Menu Admin

Page 22: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Simulasi Admin

Untuk pertama sekali Admin harus mengisi

Urusan Pemerintah

Urusan Bidang

Tahun Perencanaan

Identitas WEB

Agenda Perencanaan

Bidang yang ada di Bappeda (Seksi Bappeda)

Perangkat Daerah Sesuai SOTK

Urusan Perangkat Daerah terkait (Perlu diketahui bahwa di beberapa daerah, satu urusan memiliki beberapa

SKPD/OPD/PD dan juga Satu SKPD bisa jadi memiliki beberapa Urusan)

User (Pengguna Sistem e-Planning)

Page 23: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Simulasi

Bappeda sebagai Verifikator

(mewakili bidang di bappeda)

Menu input yang merupakan

bagian dari tugas admin adalah

1. Pagu RPJMD

2. Indikator RPJMD

3. RKPD

4. KUA PPAS

5. VERIFIKASI

6. Laporan

Menu Verifikator

Page 24: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Simulasi

SKPD/OPD/PD sebagai user utama

dalam sistem (mewakili seluruh

SKPD Pemda/Pemkot)

Menu input yang merupakan bagian

dari tugas SKPD

1. Target Capaian

2. RENSTRA

3. RENJA

4. PRA RKA

5. RKA

6. REALISASI

7. Laporan Menu SKPD

Page 25: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

Simulasi

Menu KUA PPAS

1. Asset

2. Pendapatan

3. Pra RKA

4. RKA

Page 26: oleh: Dr. Rasidin Karo Karo, S. M.Si 27April 2017 ... · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung ... Undang-Undang Nomor UU No 23 Tahun

DEMO