MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN … E.pdf · adalah modul Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru moda tatap muka dan moda daring untuk semua mata ... Melalui modul

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

MATA PELAJARAN SOSIOLOGI

KELOMPOK KOMPETENSI E

Profesional: Konflik Sosial

Pedagogik: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

PENULIS

Susvi Tantoro, S.Sos, M.A.

Dra. Hj. Sri Suntari, M.Si.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2017

Penulis :

Susvi Tantoro, S.Sos., M.A., 081232883033, [email protected] Dra. Hj. Sri Suntari, M.Si. 08123272297, [email protected]

Penelaah :

Dr. Sugeng Harianto, M.Si, 08123229551, [email protected] Drs. Nurhadi, M.Si. 08125236444, [email protected]

Copyright © 2017

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan

komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

i

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan

pendidikan yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan

guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian Pemerintah maupun

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut

kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependikan dalam

upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan

kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk

kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Peta profil hasil

UKG menunjukkan kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam

penguasaan pengetahuan pedagogik dan profesional. Peta kompetensi guru

tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak

lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG

pada tahun 2016 dan akan dilanjutkan pada tahun 2017 ini dengan Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar

utama bagi peserta didik. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

bagi Guru dilaksanakan melalui tiga moda, yaitu: 1) Moda Tatap Muka, 2) Moda

Daring Murni (online), dan 3) Moda Daring Kombinasi (kombinasi antara tatap

muka dengan daring).

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK

KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksanana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam

ii

mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru

sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut

adalah modul Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru

moda tatap muka dan moda daring untuk semua mata pelajaran dan kelompok

kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan

kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini

untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

iii

KATA PENGANTAR

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan

kompetensi guru secara berkelanjutan, diawali dengan pelaksanaan Uji Kompetensi

Guru dan ditindaklanjuti dengan Program Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar kegiatan tersebut, Pusat

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan

IPS), telah mengembangkan Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

untuk jenjang SMA yang meliputi Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi dan

jenjang SMA/SMK yang meliputi PPKn dan Sejarah serta Bahasa Madura SD yang

terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter dan merujuk pada Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru serta Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan

Lokal Kurikulum 2013.

Kedalaman materi dan pemetaan kompetensi dalam modul ini disusun menjadi

sepuluh kelompok kompetensi. Setiap modul meliputi pengembangan materi

kompetensi pedagogik dan profesional. Subtansi modul ini diharapkan dapat

memberikan referensi, motivasi, dan inspirasi bagi peserta dalam mengeksplorasi

dan mendalami kompetensi pedagogik dan profesional guru.

Kami berharap modul yang disusun ini dapat menjadi bahan rujukan utama dalam

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Untuk

pengayaan materi, peserta diklat disarankan untuk menggunakan referensi lain

yang relevan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

berperan aktif dalam penyusunan modul ini.

Batu, April 2017

Kepala,

Drs. M. Muhadjir, M.A.

NIP. 195905241987031001

iv

DAFTAR ISI

Kata Sambutan......………………………………………………….

Kata Pengantar………………………………………………..…….

Daftar Isi…………………………………………..………………….

Daftar Tabel……………………………………...…………………..

i

ii

iii

v

PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Tujuan ...................................................................................... 2

C. Peta Kompetensi ............................................................ 2

D. Ruang Lingkup................................................................. 2

E. Saran Cara Penggunaan Modul ………………………….. 2

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:

Konflik Sosial (22 JP)

A. Tujuan............................................................................... 10

B. Indikator Pencapaian Kompetensi…..…………………… 10

C. Uraian Materi ................................................................... 10

D. Aktivitas Pembelajaran..................................................... 42

E. Latihan/Kasus/Tugas……………………………………….. 43

F. Rangkuman...................................................................... 56

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut…………………………… 57

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2:

Paradigma dalam Sosiologi (9 JP)

A. Tujuan ............................................................................. 58

B. Indikator Pencapaian Kompetensi ................................... 58

C. Uraian Materi .................................................................. 58

D. Aktivitas Pembelajaran..................................................... 63

E. Latihan/ Kasus/Tugas .........……………………………… 64

F. Rangkuman ..................................................................... 77

v

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut………………………… 78

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3:

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (18 JP)

A. Tujuan ............................................................................ 79

B. Indikator Pencapaian Kompetensi ................................. 79

C. Uraian Materi ................................................................. 79

D. Aktivitas Pembelajaran................................................... 90

E. Latihan/ Kasus/Tugas .........………………………………. 91

F. Rangkuman ..................................................................... 104

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut…………………………..

108

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (18 JP)

A. Tujuan ............................................................................ 109

B. Indikator Pencapaian Kompetensi ................................. 109

C. Uraian Materi ................................................................. 109

D. Aktivitas Pembelajaran................................................... 120

E. Latihan/ Kasus/Tugas .........………………………………. 121

F. Rangkuman ..................................................................... 130

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut…………………………..

131

Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas……………………………….

Evaluasi…………………………………………………………………... 132

Penutup…………………………………………………………………… 138

Daftar Pustaka…………………………………………………………… 139

Glosarium…………………………………………………………………

Lampiran

vi

DAFTAR TABEL

No. Nama Halaman

1. Persyaratan Angka Kredit Minimal bagi Guru yang akan Naik Pangkat/Jabatan Sub Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berdasarkan Golongan dan Jabatan…………………

117

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai

salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan

dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus

memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Program Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki

guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang

dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan baik secara mandiri maupun

kelompok. Khusus untuk Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis

kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan Program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK,

salah satunya adalah di PPPPTK PKn dan IPS. Pelaksanaan diklat tersebut

memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat.

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan bahan

ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Sosiologi SMA. Modul ini berisi

materi, metode, batasan-batasan, tugas dan latihan serta petunjuk cara

penggunaannya yang disajikan secara sistematis untuk mencapai tingkatan

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Selain memberi pemantapan bagi guru pada kompetensi profesional

dan pedagogik, modul diklat bagi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

ini juga dirancang untuk memberikan wawasan dan gagasan bagaimana

melaksanakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan muatan dan nilai

karakter sebagai bagian dari gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu gerakan

pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi

olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga

2

(kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah,

keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional

Revolusi Mental (GNRM). Implementasi PPK tersebut dapat berbasis kelas,

berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat (keluarga dan komunitas).

Dalam rangka mendukung kebijakan gerakan PPK, modul ini mengintegrasi

lima nilai utama PPK, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan

integritas. Kelima nilai utama tersebut terintegrasi pada kegiatan-kegiatan

pembelajaran yang ada pada modul. Setelah mempelajari modul ini, selain

guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, guru juga

diharapkan mampu mengimplementasikan PPK khususnya PPK berbasis

kelas.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai Standar Kompetensi yang

ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Memenuhi kebutuhan guru dalam peningkatan kompetensi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

3. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai tenaga profesional.

C. Peta Kompetensi

Melalui modul Guru Pembelajar diharapkan peserta diklat dapat

meningkatkan kompetensi tentang Masalah Konflik Sosial dan Kekerasan

Sosial

D. Ruang Lingkup

1. Masalah Konflik Sosial

2. Kekerasan Sosial

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan

Pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata diklat.

Modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk

moda tatap muka dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka

3

In-On-In. Alur model pembelajaran secara umum dapat dilihat pada bagan

dibawah.

Gambar 1. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka

E. 1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan

fasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh

yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dilingkungan ditjen. GTK

maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini

dilaksanan secara terstruktur pada suatu waktu yang di pandu oleh

fasilitator.

Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur

pembelajaran yang dapat dilihat pada alur dibawah.

4

Gambar 2. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka

penuh dapat dijelaskan sebagai berikut,

a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada

peserta diklat untuk mempelajari :

1) latar belakang yang memuat gambaran materi

2) tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi

3) kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.

4) ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran

5) langkah-langkah penggunaan modul

b. Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul sosiologi kelompok

kompetensi E (Konflik Sosial dan PKB), fasilitator memberi

kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi

yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian

hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi

secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi

permasalahan kepada fasilitator.

5

c. Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai

dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan

dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas

pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan yang akan secara

langsung berinteraksi di kelas pelatihan bersama fasilitator dan

peserta lainnya, baik itu dengan menggunakan diskusi tentang

materi, malaksanakan praktik, dan latihan kasus.

Lembar kerja pada pembelajaran tatap muka penuh adalah

bagaimana menerapkan pemahaman materi-materi yang berada

pada kajian materi.

Pada aktivitas pembelajaran materi ini juga peserta secara aktif

menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data sampai

pada peserta dapat membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran.

d. Presentasi dan Konfirmasi

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan

sedangkan fasilitator melakukan konfirmasi terhadap materi dan

dibahas bersama. pada bagian ini juga peserta dan penyaji me-

review materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

e. Persiapan Tes Akhir

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan

tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan

layak tes akhir.

E. 2. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalan

kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga

kegiatan utama, yaitu In Service Learning 1 (In-1), on the job learning

(On), dan In Service Learning 2 (In-2). Secara umum, kegiatan

pembelajaran diklat tatap muka In-On-In tergambar pada alur berikut ini.

6

Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat

dijelaskan sebagai berikut,

a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan disampaikan bertepatan pada saat

pelaksanaan In service learning 1 fasilitator memberi kesempatan

kepada peserta diklat untuk mempelajari :

1) latar belakang yang memuat gambaran materi

2) tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi

3) kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.

4) ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran

5) langkah-langkah penggunaan modul

7

b. In Service Learning 1 (IN-1)

1) Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul Sosiologi kelompok

kompetensi E (Konflik Sosial dan PKB), fasilitator memberi

kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari

materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator

pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat

mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan

dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

2) Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran

sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada

modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada

aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan

pendekatan/metode yang secara langsung berinteraksi di kelas

pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif,

diskusi, brainstorming, simulasi, maupun studi kasus yang

kesemuanya dapat melalui Lembar Kerja yang telah disusun

sesuai dengan kegiatan pada IN1.

3) Pada aktivitas pembelajaran materi ini peserta secara aktif

menggali informasi, mengumpulkan dan mempersiapkan

rencana pembelajaran pada on the job learning.

c. On the Job Learning (ON)

1) Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul Sosiologi kelompok

kompetensi E (Konflik Sosial dan PKB), guru sebagai peserta

akan mempelajari materi yang telah diuraikan pada in service

learning 1 (IN1). Guru sebagai peserta dapat membuka dan

mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam mengerjaka

tugas-tugas yang ditagihkan kepada peserta.

2) Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di

sekolah maupun di kelompok kerja berbasis pada rencana yang

8

telah disusun pada IN1 dan sesuai dengan rambu-rambu atau

instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan pembelajaran pada

aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan

pendekatan/metode praktik, eksperimen, sosialisasi,

implementasi, peer discussion yang secara langsung di

dilakukan di sekolah maupun kelompok kerja melalui tagihan

berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan

kegiatan pada ON.

3) Pada aktivitas pembelajaran materi pada ON, peserta secara

aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data

dengan melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tagihan pada

on the job learning.

d. In Service Learning 2 (IN-2)

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk

tagihan ON yang akan di konfirmasi oleh fasilitator dan dibahas

bersama. pada bagian ini juga peserta dan penyaji me-review

materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

e. Persiapan Tes Akhir

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan

tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan

layak tes akhir.

E. 3. Lembar Kerja

Modul pembinaan karir guru Sosiologi kelompok kompetensi E

(Konflik Sosial dan PKB) teridiri dari beberapa kegiatan pembelajaran

yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai

pendalaman dan penguatan pemahaman materi yang dipelajari.

Modul ini mempersiapkan lembar kerja yang nantinya akan

dikerjakan oleh peserta, lembar kerja tersebut dapat terlihat pada tabel

berikut.

9

Tabel 1. Daftar Lembar Kerja Modul

No Kode LK Nama LK Keterangan

1. LK.1.1 Soal Pilihan Ganda Konflik Sosial TM, IN1

2. LK.1.2 Soal Uraian Konflik Sosial TM, IN1

3. LK.1.3 Identifikasi Konflik Sosial TM, ON

4. LK.1.4 Analisis Wacana Konflik Sosial TM, IN1

5. LK.1.5 Pengembangan Soal Konflik Sosial TM, ON

6. LK.2.1 Soal Pilihan Ganda Kekerasan Sosial TM, IN1

7. LK.2.2. Soal Uraian Kekerasan Sosial TM, IN1

8. LK.2.3 Analisis Wacana Kekerasan Sosial TM, ON

9. LK.2.4. Pengembangan Soal Kekerasan Sosial TM, ON

10 LK 3.1 Soal Pilihan Ganda Integrasi Sosial TM, IN1

11 LK 3.2 Soal Uraian Integrasi Sosial TM, IN1

12 LK 3.3 Analisis Wacana Integrasi Sosial TM, ON

13 LK 3.4 Pengembangan Soal Integrasi Sosial TM, ON

14. LK 4.1 Soal Pilihan Ganda PKB TM, IN 1

15. LK 4.2 Soal Uraian PKB TM, IN1

16. LK. 4.3 Pengembangan Soal PKB TM, ON

Keterangan.

TM : Digunakan pada Tatap Muka Penuh

IN1 : Digunakan pada In service learning 1

ON : Digunakan pada on the job learning

10

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

KONFLIK SOSIAL

A. TUJUAN

Setelah mempelajari materi modul Masalah Konflik Sosial peserta diklat

diharapkanmampu:

1. Membedakan konsep konflik sosial dengan benar

2. Menjelaskan bentuk-bentuk konflik dengan benar

3. Mengurai masalah konflik sebagai fenomena sosial dengan benar

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta

diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar konflik sosial

2. Menjelaskan teori konflik sosial

3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial

4. Membedakan bentuk-bentuk konflik sosial

5. Menemutunjukkan alternatif pemecahan konflik sosial.

C. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Di manapun keberadaannya, setiap manusia selalu terlibat

interaksi dengan orang lain. Hal itu untuk mencukupi kebutuhannya. Agar

semuanya berjalan teratur, maka masyarakat manusia memerlukan

aturan-aturan guna mencapai tujuan bersama. Namun seiring

perkembangan zaman, interaksi sosial yang berjalan teratur dapat

berubah sehingga terjadi adanya konflik sosial.

Konflik sosial bisa dipicu oleh beberapa hal, antara lain adanya

anggota masyarakat yang tidak paham dengan tujuan kelompok atau

masyarakat. Misalnya seseorang yang sesekali berbicara dengan kata-

kata ‘kotor’ diselingi umpatan, sedangkan di sekitarnya ada beberapa anak

yang sedang memperhatikannya. Konflik juga dapat berlangsung karena

norma-norma sosial yang ada tidak membantu anggota masyarakat

11

mencapai tujuan. Hal ini terlihat saat didengung-dengungkannya

profesionalitas di lingkungan suatu organisasi. Pada saat anggotanya ada

yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan seniornya, dia tidak bisa

menduduki kepengurusan, karena terbentur oleh aturan atau budaya yang

ada di organisasi, dimana senior lebih diutamakan (budaya senioritas).

Selain hal di atas masih banyak lagi penyebab konflik yang berkembang

dalam masyarakat.

Konflik yang berlangsung dalam masyarakat dapat terjadi antar

individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.

Banyak contoh kasus yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini,

apalagi sejak adanya reformasi tahun 1998/1999, kebebasan berpendapat

di depan umum mulai marak bahkan terkadang tidak terkontrol. Misalnya

bentuk pertentangan dengan adanya demonstrasi yang berakhir dengan

tindakan anarkhi, berupa perusakan pagar, melakukan pelemparan benda

ke aparat atau gedung sampai ada yang rusak.

Konflik sosial memang tidak bisa hilang dalam masyarakat, namun

apakah membiarkan terjadinya konflik berlangsung tanpa aturan dan

ditunjukkan begitu saja tanpa kendali? Anggota masyarakat pasti tidak

menghendakinya. Maka konflik perlu dikelola, dalam arti disalurkan melalui

media yang tepat, misalnya dengan perundingan atau musyawarah,

sehingga konflik tidak mengarah pada merusak barang orang lain atau

melukai fisik orang lain.

Dalam kerangka itulah, setiap anggota masyarakat perlu

mengetahui dan mempelajari apa itu konflik, apa penyebabnya, dan

saluran apa yang dapat digunakan untuk meredam konflik. Sehingga

anggota masyarakat paham bahwa konflik sebagai peristiwa yang biasa

terjadi, tidak perlu dihindari dan konflik bisa diselesaikan dengan cara yang

baik. Maka sosialisasi tentang konflik sosial perlu diberikan melalui

lembaga formal seperti sekolah-sekolah. Untuk tujuan tersebut, maka

bahan ajar ini dibuat agar wawasan tentang konflik sosial lebih luas,

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam

menghadapi konflik yang ada.

12

2. Konsep Dasar Konflik

Menurut Webster dalam Pruitt (2004:9), istilah “conflict” di dalam

bahasa Inggris berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan,

yaitu berupa pertentangan fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu

kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam

atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, gagasan, dan lain-lain”.

Sehingga istilah “konflik” juga menyentuh aspek psikologis di balik

pertentangan fisik itu sendiri.

Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-

perbedaan dengan pihak lain, misalnya dalam hal emosi, bentuk fisik,

unsur kebudayaan, dan pola perilaku. Perbedaan-perbedaan itu akan

semakin menajam manakala dipengaruhi oleh unsur psikologis dalam diri

manusia. Unsur psikologis yang dimaksud dapat berupa perasaan

amarah, benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk saling

menekan, saling menyerang, saling melukai dan bahkan saling

menghancurkan individu atau kelompok yang dianggap sebagai lawan

(Soekanto, 2002:98). Suatu pertentangan pada umumnya berkembang

dari pertentangan nonfisik, berkadar rendah tanpa kekerasan (non-violent)

menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan

(violent).

Dalam kaitannya dengan pertentangan sebagai konflik, Gurr dalam

Al Hakim (2003:3) membuat kriteria yang menandai suatu pertentangan

sebagai konflik. Pertama, sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau

lebih di dalamnya; kedua, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam

aksi-aksi saling bermusuhan (mutualy opposing actions); ketiga, mereka

biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan

menghancurkan “musuh”; keempat, interaksi pertentangan di antara pihak-

pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan

peristiwa pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para

pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Dalam kehidupan masyarakat, konflik juga dapat berupa

proses instrumental yang mengarah pada pembentukan, penyatuan dan

pemeliharaan struktur sosial serta dapat menetapkan dan menjaga garis

13

batas antara dua atau lebih kelompok. Dengan konflik, suatu kelompok

dapat memperkuat kembali identitas dan solidaritas di antara anggotanya.

3. Peta Teori Konflik

Sosiologi sebagai a multiple paradigm science, sebagaimana

yang dinamakan oleh Ritzer (1992), mempunyai banyak teori dan

paradigma. Ritzer membedakannya ke dalam (1) paradigma fakta sosial,

yang melahirkan teori fungsionalisme struktural dan teori konflik; (2)

paradigma definisi sosial yang melahirkan teori aksi, interaksionisme

simbolik, dan fenomenologi; dan (3) paradigma pertukaran sosial, yang

melahirkan teori sosiologi perilaku dan teori pertukaran.

Dari beberapa teori konflik yang dikenal dalam sosiologi, terdapat

dua golongan yaitu pertama, teori konflik fungsional dan kedua, teori

konflik kelas (Affandi, 2004:135). Kedua kelompok teori ini berakar pada

pada pemikiran dua tokoh yaitu Georg Simmel dan Karl Marx. Pemikiran

Simmel kemudian diikuti oleh Lewis Coser, sedangkan Marx diikuti oleh

Ralf Dahrendorf.

Georg Simmel, seorang sosiolog fungsionalis Jerman, dalam

karyanya yang berjudul “Conflict and The Web of Group-Affiliations”,

mencoba mendekati teori konflik dengan menunjukkan bahwa konflik

merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat mendasar,

berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat. Simmel

memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam

masyarakat karena konflik berfungsi untuk mengatasi ketegangan antara

hal-hal yang bertentangan dan mencapai kedamaian. Oleh karena itu

antagonisme atau sifat yang saling bertentangan adalah unsur dalam

suatu kerjasama.

Lewis Coser melalui karyanya yang berjudul “The Functions of

Social Conflict”, mencoba menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi

terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. Teorinya

menunjukkan bahwa adalah salah jika memandang konflik sebagai hal

yang merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat memberikan

keuntungan pada masyarakat luas di mana konflik itu terjadi. Konflik justru

membuka peluang bagi terciptanya integrasi antarkelompok, selain itu

konflik juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

14

Karl Marx adalah salah seorang teoretisi konflik paling besar dan

menjadi rujukan dalam setiap kali pembahasan mengenai konflik.

Bangunan utama pemikiran Marx berdasarkan pra-anggapan bahwa

pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Dalam

karyanya “The Communist Manifesto”, disebutkan bahwa “sejarah semua

masyarakat hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas”. Marx

mengkritik masyarakat kapitalis dan membaginya dalam dua pembagian

kelas, yaitu kelas atas atau kelas yang berkuasa atau pemilik modal

(borjuis) dan kelas bawah atau kelas buruh (proletar). Kelas atas

menguasai produksi sedangkan kelas bawah tunduk terhadap kekuasaan

kelas atas. Dalam pandangan Marx, negara secara hakiki dikuasai oleh

kelas atas yaitu kelas yang menguasai ekonomi. Perspektif negara kelas

dapat menjelaskan mengapa yang menjadi korban pembangunan adalah

rakyat kecil. Negara dianggap merupakan negara kelas yang mendukung

kepentingan kelas-kelas penindas. Negara memungkinkan kelas atas

untuk memperjuangkan kepentingan khusus mereka menjadi “kepentingan

umum”.

Selain Coser, Ralf Dahrendorf merupakan salah satu teoretisi

konflik modern yang sangat terkenal. Melalui karyanya “Class and

ClassConflict in Industrial Society”, Dahrendorf mengajak kembali pada

reorientasi sosiologi yang mengarah pada problem-problem perubahan,

konflik dan tekanan dalam struktur sosial, khususnya yang menyangkut

permasalahan totalitas masyarakat. Meskipun pandangan Dahrendorf

banyak dilhami oleh pemikiran Marx, namun teorinya sangat berbeda

dengan teori Marx, karena ia menganalisis konflik tanpa memperhitungkan

politik ekonomi yang ada, apakah kapitalisme atau sosialisme. Jika Marx

bersandar pada pemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar

pada kontrol atas alat produksi. Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa

post-kapitalisme, kepemilikan alat produksi baik sosialis maupun kapitalis,

tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi (Johnson, 1990:183).

Oleh karena itu di luar Marxisme, ia mengembangkan beberapa

terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu

dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas atau kekuasaan. Teori sosial

Dahrendorf ini berfokus pada kelompok kepentingan konflik yang

15

berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi, di samping

berusaha melakukan berbagai usaha untuk menstrukturkan konflik itu

sendiri, mulai dari proses terjadinya hingga intensitasnya dan kaitannya

dengan kekerasan. Dalam hal ini Dahrendorf ingin menunjukkan bahwa

kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada.

Menurut penganut teori konflik, kesatuan masyarakat yang

berdasarkan integrasi dan kesanggupan orang untuk menyesuaikan

perilaku mereka dengan struktur-struktur yang ada dan memainkan

peranan-peranan mereka sebagaimana mestinya hanyalah sebuah

penampakan belaka. Masyarakat hanya nampaknya berintegrasi dan

bersepakat tentang nilai-nilai dasar. Pada hakikatnya, masyarakat terbagi

dalam kubu-kubu yang saling berlawanan. Teori konflik tidak bertolak dari

masalah “Apakah yang mempersatukan masyarakat?”, tetapi dari “Apakah

yang mendorong dan menggerakkan masyarakat?”. Bukan nilai-nilai

bersama yang diutamakan, tetapi kepentingan-kepentingan, persaingan,

siasat adu domba, dan sebagainya. Teori konflik menyatakan bahwa

adanya kelangkaan terhadap sesuatu yang berharga, misalnya

kekuasaan, wewenang, dan barang-barang yang menghasilkan

kenikmatan telah memunculkan golongan atau kelompok oposisi, yaitu

kelompok yang dirugikan atau porsi lebih besar lagi, atau kelompok yang

mencegah pihak lain menguasai barang yang langka itu.

Menurut Veeger (1997:93), penalaran teori konflik adalah sebagai

berikut:

a. Kedudukan orang-orang di dalam kelompok atau masyarakat tidaklah

sama karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang

tergantung.

b. Perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan yang berbeda

pula. Satu pihak ingin meraih kedudukan, di pihak lain ingin

mempertahankannya.

c. Mula-mula sebagian dari kepentingan yang berbeda itu tidak disadari

yang disebut dengan “kepentingan tersembunyi” (latent interest) yang

tidak akan meletuskan suatu aksi. Tetapi apabila kepentingan

tersembunyi itu terus-menerus tertekan bahkan tertindas, maka akan

16

berubah menjadi manifest interest, sehingga benturan antara dua

pihak, yang berkuasa dan yang dikuasai pun tak terelakkan.

d. Konflik akan berhasil membawa perubahan dalam struktur-struktur

relasi sosial.

Melihat dari beberapa pandangan mengenai teori konflik di atas,

teori konflik pada umumnya berdasar pada asumsi dasar bahwa

masyarakat atau organisasi berfungsi sedemikian rupa di mana individu

dan kelompoknya berjuang untuk memaksimalkan keuntungan; secara

tidak langsung dan tidak mungkin dihindari adalah perubahan sosial yang

besar seperti revolusi dan perubahan tatanan politik.

Ringkasnya ada sedikitnya empat hal yang penting dalam

memahami teori konflik sosial, antara lain:

a. Kompetisi atas kelangkaan sumber daya, seperti benda-benda

ekonomi.

b. Ketidaksamaan struktural, baik dalam hal kekuasaan maupun

perolehan yang ada dalam struktur sosial.

c. Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan

berjuang untuk mencapai revolusi.

d. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara keinginan

yang saling berkompetisi.

4. Akar Konflik

Setelah mengetahui teori konflik, maka setidaknya ada tiga pilar

utama yang harus mendapat perhatian (Affandi, 2004: 80), yaitu: pertama,

watak psikologis manusia yang merupakan dasar sentimen dan ide yang

membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia

(keluarga, suku, dan lainnya); kedua, adalah fenomena politik, yaitu

berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan

kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti, maupun negara; ketiga,

fenomena ekonomi, yaitu fenomena yang berhubungan dengan

pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga,

masyarakat maupun negara.

17

a. Watak Psikologis Manusia

Menurut Plato dalam Siahaan (1986:57), manusia memiliki tiga

sifat tingkatan dalam dirinya, yaitu nafsu atau perasaan (the appetities

or thesenses), semangat atau kehendak (the spirit or the will), dan

kecerdasan atau akal (inteligence, reason, and judgement). Ketiga

potensi di atas apabila mampu dikelola dengan baik, maka manusia

akan mampu mengembangkan eksistensinya sebagai manusia secara

baik pula. Namun sebaliknya, di balik ketiga sifat di atas, manusia juga

memiliki sifat binatang (animal rationale) yang bisa memunculkan

perasaan yang berlebihan yang bisa mendorong untuk bertindak

agresif.

Berikut ini sebagian sifat dasar yang dimiliki manusia :

1) Cinta terhadap kelompok

Manusia secara fitrah telah dianugerahi rasa cinta terhadap

garis keturunan dan golongannya. Rasa cinta ini menimbulkan

perasaan senasib dan sepenanggungan serta harga diri kelompok,

kesetiaan, kerja sama, dan saling membantu dalam menghadapi

musibah atau ancaman yang pada akhirnya akan membentuk

kesatuan dan persatuan kelompok.

Cinta merupakan sebuah subjek meditasi filosofis yang

berkaitan dengan masalah-masalah etis (Affandi, 2004:82). Cinta

dalam hal ini merupakan salah satu dorongan manusia yang paling

kuat, awalnya dilihat sebagai kebutuhan akan kontrol, terutama

ketika manusia sebagai animal rationale mampu menggunakan

kemampuan rasionalnya. Ketika manusia hidup bersama-sama

dalam suatu kelompok, maka fitrah ini mendorong terbentuknya

rasa cinta maupun solidaritas terhadap kelompok. Manusia tidak

akan rela jika salah satu anggota kelompoknya terhinakan dan

dengan segala daya upaya akan membela dan mengembalikan

kehormatan kelompoknya.

Sebagai sebuah fitrah, maka rasa cinta terhadap kelompok

ini terdapat pada sebua bentuk masyarakat, baik dalam masyarakat

yang masih sederhana maupun masyarakat modern.

Perbedaannya hanya pada faktor pengikat. Dalam masyarakat

18

sederhana, faktor pengikatnya adalah ikatan darah atau keturunan.

Sedangkan dalam masyarakat modern, ikatan didasarkan atas

kepentingan anggota-anggota kelompok.

2) Agresif

Manusia memiliki watak agresif sebagai akibat adanya

animal power dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan

kekerasan. Agresifitas manusia ini dapat berakibat terjadinya

permusuhan, pertumpahan darah, bahkan pemusnahan umat

manusia itu sendiri.

Beberapa tokoh seperti Konrad Lorenz (biologi), Sigmund

Freud (psikologi), dan Thomas Hobbes (sosiologi) berpendapat

bahwa agresifitas selalu melingkupi diri manusia (Mulkhan, 2002:25-

27). Lorenz mengemukakan bahwa sebagaimana hewan, manusia

mempunyai instink agresif yang menyatu dalam struktur

genetikanya. Freud juga melontarkan pandangan bahwa manusia

adalah makhluk rendah yang dipenuhi oleh kekerasan, kebencian,

dan agresi. Kalaulah kemudian konflik itu tidak terjadi lebih

disebabkan oleh superego yang mengekang dorongan-dorongan

agresifnya. Demikian halnya dengan Hobbes, ia mengungkapkan

bahwa dalam keadaan alamiah, keadaan manusia didasarkan pada

keinginan-keinginan yang mekanis, sehingga manusia selalu

berkelahi. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa bukanlah

perrbedaan-perbedaan dalam diri manusia yang menyebabkan

terjadinya agresi, melainkan watak agresiflah yang menyebabkan

terjadinya perbedaan dalam setiap kelompok manusia.

Fromm (2000:390) tidak menyangkal adanya potensi agresif

dalam diri manusia, tetapi menurutnya tindakan agresif-destruktif

tersebut muncul karena adanya kondisi eksternal yang ikut

menstimulir, seperti masalah politik, kemiskinan, dan sebagainya.

Fromm juga melihat narsisme (paham kecintaan terhadap diri

sendiri) sebagai salah satu sumber utama agresifitas manusia.

Suatu kelompok atau bangsa yang narsistik akan bereaksi dengan

penuh amarah dan bersikap agresif ketika ada kelompok yang

melecehkan simbol narsisme mereka. Bahkan untuk itu mereka

19

bersedia mendukung kebijakan perang yang dikeluarkan oleh

pemimpin mereka.

b. Fenomena Politik

Dalam membahas fenomena politik yang berhubungan erat

dengan konflik tentunya tidak lepas dari pembahasan mengenai

kekuasaan. Pembahasan mengenai hal ini menjadi sangat penting

mengingat peran yang semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin

diharapkan mampu menjadi penengah dan pemisah diantara

kelompok-kelompok yang berbeda.

Kekuasaan erat kaitannya dengan kepemimpinan atau

kepemerintahan. Kekuasaan pada hakikatnya adalah sebuah otoritas

untuk mengambil keputusan (Affandi, 2004: 94). Kepemimpinan lahir

dari dua faktor yang saling terkait, yaitu pertama, faktor personal, dan

kedua, solidaritas sosial atau dukungan kelompok. Secara personal,

seseorang yang akan menjadi pemimpin harus memiliki sifat terpuji

dan adil untuk dijadikan panutan dan pengayoman bagi rakyat, serta

mampu melaksanakan hukum yang ditetapkan dengan undang-

undang. Sedangkan solidaritas atau dukungan dari rakyat mutlak

diperlukan karena tanpa hal itu maka kekuasaannya akan jatuh.

Kekuasaan negara adalah puncak kekuasaan dalam kehidupan

bersama umat manusia. Karenanya, pertarungan akan sering terjadi

antar kelompok dalam memperebutkan kekuasaan tersebut.

Sedangkan cara-cara atau strategi yang dipakai untuk meraihnya

terkadang menggunakan cara yang kotor dan penuh intrik.

Pemimpin atau penguasa tidak serta-merta menjadi pemimpin

yang berlaku adil. Keinginan untuk mengikuti hawa nafsu dan ambisi

pribadi terkadang menjadi penyebab timbulnya penindasan, teror, dan

anarkhi. Oleh karena itu, kekuasaan kepemerintahan harus didasarkan

pada peraturan dan kebijakan politik tertentu.

Seorang pemimpin yang telah berkuasa akan menjalankan

kekuasaannya dengan cara yang berbeda-beda. Ibn Khaldun dalam

Affandi (2004:99) membedakan pola menjalankan kuasa dalam tiga

bentuk: (1) kekuasaan dijalankan dengan lemah lembut dan penuh

keadilan. Ciri dalam masyarakat ini adalah setiap orang mempunyai

20

kesempatan untuk mengembangkan potensi serta dapat

mengemukakan pendapat secara bebas tanpa rasa takut dan tertekan;

(2) kekuasaan yang dijalankan dengan dominasi, kekerasan, dan teror.

Masyarakat di bawah kepemimpinan ini akan hidup dalam tekanan dan

rasa takut. Tidak ada kebebasan menyalurkan aspirasi.

Kecenderungannya, rakyat menjadi apatis; (3) kekuasaan dijalankan

dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman. Masyarakat di bawah

kekuasaan ini akan mudah menyimpan dendam bahkan mudah

bergolak manakala keputusan yang dikeluarkan penguasa tidak

mencerminkan rasa keadilan.

Tipe-tipe kekuasaan di atas dapat menjadi tolok ukur keadaan

suatu masyarakat, apakah kondisi masyarakat dalam keadaan aman

dan tertib tidak ada gejolak, atau masyarakat dalam kondisi konflik

yang kacau balau. Namun selain faktor kepemimpinan, karakteristik

dan tingkat kedewasaan masyarakat juga sangat mendukung dalam

tegaknya sebuah negara.

c. Fenomena Ekonomi

Dalam teori-teori sosial modern yang membahas konflik, tidak

satu pun yang melepaskan perhatiannya dari fenomena ekonomi.

Perbedaannya hanya terjadi pada apakah faktor ekonomi menjadi

determinan yang menyebabkan konflik atau tidak. Teori konflik yang

berakar dari Marx dan Dahrendorf akan selalu memandang bahwa

konflik disebabkan oleh masalah distribusi dan perebutan sumber-

sumber ekonomi.

Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi bahkan menentukan

situasi dan perkembangan politik. Perekonomian yang stabil adalah

faktor penting dalam mencapai kestabilan politik. Fenomena ekonomi

dan fenomena politik ibarat dua sisi mata uang. Yang menjadi masalah

adalah ketika proses kolaborasi antara penguasa politik (pemerintah)

dengan penguasa ekonomi (pengusaha) menjadi tidak sehat dan tidak

berpihak kepada masyarakat.

Banyak kasus kerusuhan terjadi salah satu penyebabnya

adalah ulah permainan para elit politik dan pengusaha dalam

menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketika pertumbuhan dijadikan

21

jargon dalam pembangunan ekonomi, maka perhatian kebijakan pun

mengarah ke sana. Akibatnya pemerintah merupakan sumber dana

utama bagi pengusaha di setiap level pemerintahan karena banyak

memberikan proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik. Kondisi

yang demikian sudah pasti rentan dengan masalah kolusi dan korupsi.

Pola penguasa yang turut menjadi pengusaha serta jalinan erat

yang menciptakan simbiosis mutualistik antara penguasa dengan

pengusaha sangatlah sulit untuk dilawan rakyat kecil. Kebijakan yang

diskriminatif ini dapat mengakibatkan dendam yang berkepanjangan

dan ketika suasana berubah drastis dan memungkinkan, maka

akumulasi kekecewaan ini dilampiaskan dengan melakukan perusakan

terhadap simbol-simbol kesewenang-wenangan dan penyebab

kesenjangan.

Akar dari konflik menurut Leopold von Wiise (Soekanto,

2002:99) dapat disebabkan oleh adanya:

1) Perbedaan pendirian dan perasaan.

2) Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang

perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang

menjadi latar belakang pembentukan serta serta perkembangan

kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar,

sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan

pola-pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan

tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya konflik antarkelompok

manusia.

3) Perbedaan kepentingan. Bentuk kepentingan dapat berupa

kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan

cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat, dan ini menyebabkan terjadinya golongan-

golongan yang berbeda pendiriannya, misalnya mengenai

reorganisasi sistem nilai. Sebagaimana diketahui perubahan sosial

mengakibatkan terjadinya disorganisasi pada struktur.

Loekman Soetrisno (2003:13-19) mengungkapkan bahwa factor

penyebab konflik adalah:

22

1) Kondisi masyarakat yang multietnis dan multibudaya; kondisi yang

demikian ini menyebabkan terjadinya banyak perbedaan, baik

mengenai budaya, cara pandang, nilai, tingkat pendidikan, dan

sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering menimbulkan

pertentangan dalam kehidupan sosial.

2) Kecemburuan sosial; faktor ini erat hubungannya dengan masalah

ekonomi dan rasa keadilan. Kecemburuan bisa terjadi manakala

suatu kelompok merasa diperlakukan tidak adil, baik oleh penguasa

atau oleh kelompok lainnya.

3) Penggunaan kekuasaan yang berlebihan

Sudah menjadi kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk

melindungi rakyatnya, di sisi lain demi kebaikan bersama pemerintah

berhak melakukan penertiban agar tercipta suatu keteraturan sosial.

Namun cara-cara yang digunakan pemerintah seringkali dianggap

sebagai tindakan berlebihan. Tindakan pemaksaan (koersif) dan sikap

represif dari aparat kerap kali menimbulkan kesan yang buruk bahkan

sifat dendam di mata masyarakat.

Menyimak dari pembahasan di atas kiranya dapat disimpulkan

bahwa faktor utama penyebab konflik sosial paling tidak ada tiga

faktor: Pertama, sifat agresif seseorang atau suatu kelompok dengan

ditunjang oleh kondisi masyarakat yang pluralistik; kedua, faktor

ekonomi; berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan, dan

perebutan sumber dan bahan pangan; dan ketiga, faktor politik;

berkaitan dengan tuntutan rasa keadilan akibat perlakuan dari pihak

penguasa atau pemerintah.

5. Bentuk-bentuk Konflik

a. Berdasarkan Sifatnya

Para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-

masing memiliki sebab yang berbeda dalam pemunculannya, yaitu

konflik yang bersifat destruktif dan fungsional (Soetrisno, 2003:14).

1) Konflik destruktif

Konflik destruktif adalah konflik yang mengakibatkan benturan fisik

yang membawa kerugian jiwa dan harta. Konflik ini muncul karena

23

rasa benci satu kelompok terhadap kelompok lain. Kebencian itu

disebabkan karena berbagai hal seperti adanya kesenjangan

ekonomi, fanatisme terhadap suatu golongan dan sebagainya.

Contoh konflik destruktif adalah konflik antara etnis Dayak dan

Melayu dengan etnis Madura di Sampit yang dipicu oleh rasa

kebencian akibat kecemburuan sosial, juga terjadinya kerusuhan

pada bulan Mei 1998 yaitu konflik antara para demonstran dan

aparat keamanan yang berujung pada perusakan dan penjarahan.

2) Konflik fungsional

Konflik fungsional adalah konflik yang menghasilkan perubahan

atau konsensus baru yang bermuara pada perbaikan. Konflik jenis

ini berasal dari perbedaan pendapat antara dua kelompok tentang

suatu masalah yang sama-sama mereka hadapi. Misalnya, kasus

perbedaan pendapat dalam penentuan hari raya, perbedaan

konsep dalam membuat kurikulum, dan sebagainya. Perdebatan

antara para ilmuwan dalam rangka mencari kebenaran itu tentunya

sangat keras tetapi tidak berkembang menjadi sebuah konflik yang

destruktif, seperti terjadinya perkelahian, perusakan, maupun

pembakaran, atau kemudian tidak saling tegur antara satu dengan

yang lain.

Hasil dari konflik fungsional ini adalah suatu konsensus atau

kesepakatan bersama terhadap hal-hal yang yang menjadi sumber

munculnya perbedaan pendapat.

b. Berdasarkan Arahnya

Berdasarkan model arahnya, konflik dapat digolongkam

menjadi dua yaitu, konflik horisontal dan konflik vertikal (Sihbudi dan

Nurhasim, 2001:vii). Model konflik yang pertama, yaitu konflik

horisontal adalah konflik yang terjadi intra masyarakat. Faktor pemicu

terjadinya konflik jenis ini bisa disebabkan oleh masalah yang

berkaitan dengan primordialisme, atau SARA (suku, agama, ras, dan

antar golongan). Kasus konflik di Sambas Kalimantan Barat,

perusakan toko-toko milik warga keturunan Tionghoa, konflik antar

pendukung partai politik adalah sebagian contoh dari jenis konflik ini.

Bahkan sering juga terdengar lewat media massa konflik antar

24

suporter olahraga, antar mahasiswa, antar pelajar, bahkan antarwarga

desa yang kadang tidak jelas apa pendorongnya.

Lemahnya penegakan hukum dapat juga mengakibatkan

terabaikannya rasa keadilan yang pada akhirnya memunculkan

kekecewaan yang kemudian dijadikan sebagai alasan pembenar untuk

menggunakan hukum sendiri (main hakim sendiri) dengan melakukan

tindakan anarkis. Contoh kasus yang banyak terjadi di masyarakat

adalah tindakan main hakim sendiri atau pengadilan massa terhadap

seseorang atau kelompok pelaku tindak kriminal.

Sementara jenis kedua yaitu konflik vertikal adalah konflik yang

terjadi antara masyarakat dengan penguasa atau negara. Konflik

biasanya ditandai oleh kekecewaan dan kemarahan massa terhadap

kebijakan pemerintah dan sikap aparat negara yang dianggap telah

berlaku tidak adil. Beberapa kasus yang banyak terjadi seperti

demonstrasi massa, demonstrasi mahasiswa, penggusuran dan

penertiban kawasan kumuh, bahkan bisa juga sampai pada gerakan

perlawanan terhadap negara, misalnya perlawanan GSA (Gerakan

Separatis Aceh), OPM (Organisasi Papua Merdeka), dan RMS

(Republik Maluku Selatan).

c. Berdasarkan Akar Permasalahannya

Berdasarkan akar permasalahannya, konflik dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

1) Konflik Agama

Salah satu faktor utama pemicu konflik di masyarakat atau

hubungan antar bangsa adalah masalah agama atau prinsip

keagamaan. Sesuai fakta, agama menjadi pemicu konflik telah

tercacat dalam sejarah dunia. Pada dasarnya semua agama

sebagai sebuah ajaran sekaligus tuntunan bagi pemeluknya yang

menghubungkan antara dirinya dengan Tuhan dan sesamanya.

Namun agama seringkali menjadi dasar munculnya konflik dari

jaman ke jaman. Konflik agama sebagai konflik klasik yang sulit

diselesaikan karena berhubungan dengan doktrin yang sakral atau

disakralkan oleh penganutnya.

25

Keyakinan terhadap doktrin agama tersebut berdampak

pada sentimen antar agama. Seringkali agama dijadikan alasan

pembenar oleh suatu kelompok untuk menyerang atau memusuhi

kelompok lain. Contoh dari permasalahan di atas antara lain

adanya Perang Salib yang terjadi beberapa fase antara bangsa

Eropa Barat yang beragama Nasrani dengan bangsa Arab yang

memeluk Islam. Konflik di Irlandia Utara muncul disebabkan terjadi

disharmoni antara umat Kristen dengan Katholik. Lahirnya negara

Pakistan sebagai manifestasi konflik agama antara Islam dan

Hindu di India. Bahkan konflik klasik antara dua negara yang

berlarut-larut sampai sekarang tetap menjadi potensi utama konflik

antara India-Pakistan adalah mengenai masalah “Khasmir”, sebuah

wilayah yang secara geografis bagian dari India namun secara

ideologi keagamaan menjadi bagian Pakistan.

Sampai saat ini, konflik di Timur Tengah juga didominasi

oleh masalah agama atau alasan keagamaan yaitu antara bangsa

Yahudi dengan bangsa Arab. Meskipun masalah konflik Palestina-

Israel disebabkan perebutan wilayah atau negara namun

perbedaan agama sangat berperan dalam permasalahan tersebut.

Sementara itu, juga muncul konflik seagama yang disebabkan

paham atau penafsiran yang berbeda dalam agama. Contohnya

antara penganut Suni dan Syiah di Timur Tengah yang sering

berakibat pada pertumpahan darah.

Dalam sejarah Indonesia, konflik dengan tendensi agama

atau aliran keagamaan bukan merupakan hal yang baru. Pada

tahun 1950-an terjadi pemberontakan DI/TII yang bertujuan

mendirikan Negara Islam. Gerakan ini menimbulkan konflik antara

pemerintah sebagai penguasa dengan para pemberontak sehingga

mengganggu stabilitas nasional sampai gerakan ini dapat ditumpas

pada tahun 1960-an.

Di antara paham atau aliran keagamaan yang dianggap

sering menimbulkan konflik adalah paham fundamentalisme.

Agama-agama besar yang ada di dunia seperti Islam, Kristen,

Hindu dan lainnya pada umumnya terdapat kelompok yang

26

menganut aliran radikal tersebut. Fundamentalisme pada

umumnya muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan modern

yang bersifat internal dan eksternal untuk menghadapi hegemoni

budaya dan legitimasi politik serta penolakannya secara radikal

terhadap sekulerisme. Fundamentalisme juga sebagai gerakan

purification atau pemurnian terhadap ajaran agama serta

penerapan ajaran agama yang dilaksanakan secara kaku bahkan

cenderung menggunakan kekerasan.

Meskipun dalam peristiwa-peristiwa di atas, agama memiliki

peran vital namun peran agama dalam masing-masing peristiwa

berbeda-beda. Dalam persitiwa Perang Salib dan konflik di Irlandia

Utara, peran agama sebagai penyebab konflik sangat dominan.

Perbedaan doktrin agama berkembang pada perasaan sentimen

antarumat masing-masing agama menjadi sebab utama dari

munculnya konflik tersebut. Dalam peristiwa tersebut, agama telah

berubah dari suatu paham spiritual menjadi paham spiritual yang

dibalut dengan identitas yang eksklusif dari sebuah komunitas yang

membedakannya dengan komunitas lain (Soetrisno, 2003:34).

Sementara itu, dalam kasus peristiwa pemberontakan DI/TII atau

terpisahnya Pakistan dari India, agama dapat dimanfaatkan

sebagai wahana untuk membangun solidaritas dan dukungan bagi

penganut agama Islam untuk mencapai tujuan politiknya.

Agama merupakan sarana yang efektif untuk memobilisasi

massa. Namun keefektifan agama sebagai penyebab suatu konflik

tergantung pada kondisi yang dialami sebuah masyarakat. Jika

masyarakat mengalami ketidakberdayaan ekonomi dan politik

maka agama akan mudah menjadi wahana mobilisasi guna

mencapai tujuan. Sebaliknya, hal itu sulit dilakukan apabila

masyarakat mempunyai basis ekonomi yang kuat sehingga

masyarakat sejahtera lebih bersikap menjaga situasi.

2) Konflik Ideologi

Istilah “Ideologi” diciptakan oleh filsuf Perancis, Antoine

Destuutt de Tracy (1754-1836), seorang bangsawan yang

bersimpati pada Revolusi Perancis tahun 1789. De Tracy adalah

27

pengikut rasional, sebagai gerakan pembaharu yang kritis terhadap

otoritas tradisional dan mistifikasi ajaran agama. Menurutnya,

“Ideologi” sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu

menunjukkan arah yang benar menuju masa depan (Eatwell,

2004:5). Pada akhirnya istilah “Ideologi” pada perkembangannya

bermakna negatif yang utamanya digunakan untuk

mengelompokkan ide-ide yang bias atau ekstrem. Ideologi

berperan bagi individu atau kelompok masyarakat karena

mempunyai ragam efek termasuk perilaku dan kebijakan yang

mengilhami dan membatasi.

Ideologi sebagai sebuah produk pemikiran sosial dapat

digunakan sebagai alat pendorong sekumpulan manusia untuk

mencapai cita-citanya. Namun sering kali “ideologi” ditafsirkan

sebagai sesuatu yang negatif karena mengandung unsur

kefanatikan buta. Ideologi pada umumnya dihubungkan dengan

masalah politik di masyarakat atau negara. Perbedaan ideologi tak

jarang menjadi potensi awal munculnya konflik. Kekuatan atas

kefanatikan terhadap ide akhirnya melahirkan pemikiran dan

tindakan radikal dalam masyarakat. Ideologi-ideologi yang secara

universal dikenal antara lain komunisme, nasionalisme,

kolonialisme, impeiralisme, kapitalisme, demokrasi, feodalisme,

militerisme, totalitarisme, fundamentalisme dan lain-lain. Pada

tingkat yang bersifat ideologis, konflik terwujud di dalam bentuk

konflik antara sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi dari

berbagai kesatuan sosial.

Paham nasionalisme Asia-Afrika, muncul sebagai akibat

dari imperalisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Antara

nasionalisme Asia-Afrika dengan imperalisme sebagai sesuatu

yang berbeda tujuan bahkan bertentangan sehingga dalam

mengaplikasikan paham masing-masing terjadi benturan

kepentingan yang berujung pada konflik. Terjadinya perlawanan

atau pemberontakan di negara-negara terjajah pasca Perang

Dunia II, sebagai konflik kepentingan yang didasarkan pada konflik

ideologi tersebut.

28

Sementara itu, komunisme yang identik dengan

pandangan Karl Marx meninggalkan warisan yang ambigu

sehingga menjadi sumber konflik diantara para pewaris

ideologinya. Pada hakikatnya, komunisme mengecam paham lain

seperti kapitalisme yang dianggap telah menghancurkan ikatan dan

kesetiaan organik (Eatwell, 2004:141). Meski perbedaan paham

antara komunisme dan kapitalisme dimulai pada pasca Revolusi

Industri di Inggris sebagai pertentangan antara kepentingan kaum

buruh dengan pemilik modal namun konflik tersebut berlanjut

sepanjang jaman. Munculnya Perang Dingin pada tahun 1950-an

sampai bubarnya Uni Soviet antara Blok Barat dan Timur juga

disebabkan perbedaan ideologi tersebut.

Dalam perjalanan politik suatu pemerintahan juga sering

muncul konflik antara kelompok Militer dan Partai Komunis. Meski

keduanya punya insting melakukan violence political namun secara

substansif latar belakang keduanya berbeda dalam mewujudkan

naluri politiknya. Terdapat pola-pola tertentu yang umumnya

terdapat di kalangan militer di suatu negara yaitu penekanan pada

nasionalisme, apolitik praktis dan esprit de corps. Secara universal

fungsi formal militer sebatas alat pertahanan negara sehingga di

negara yang mengedepankan supremasi sipil, golongan militer di

bawah kendalinya. Namun secara faktual kecenderungan tersebut

bertolak belakang bagi negara tertentu yang punya sejarah

pemerintahan dan latar belakang politik sehingga muncul

supremasi militer. Di negara-negara yang baru berkembang seperti

di Asia, dan Afrika perlu adanya kekuasaan diktator militer untuk

menyelamatkan diri dari bahaya Komunisme (Lev, 1967:188-189).

Sementara itu, paham demokrasi yang menekankan pada

persamaan individu atau kelompok dalam masalah sosial-politik

bertolak belakang dengan paham politik lain seperti feodalisme

yang bersifat konservatif ataupun paham totalitarisme yang

menerapkan otoriter dalam kebijakannya. Secara historis, lahirnya

paham-paham kebebasan dan persamaan di Eropa yang akhirnya

berlaku universal seperti demokrasi dan liberalisme sebagai reaksi

29

dominasi kaum feodal yang mempunyai hak istimewa atau

privilege. Demokrasi juga menimbulkan tarik menarik dengan

kediktatoran sebagai konflik antara pemerintahan berdasarkan

suara rakyat dengan sistem tirani.

Konflik ideologi ini juga berpotensi terhadap perpecahan

suatu bangsa atau negara seperti yang terjadi pada Jerman dan

Korea pada pasca Perang Dunia II. Perbedaan ideologi para tokoh

bangsanya serta dukungan dari masing-masing negara yang

mempunyai kesamaan ideologi politik berakibat Jerman menjadi

dua yaitu Jerman Barat yang beraliran liberalis yang didukung

negara-negara Eropa Barat dan Amerika serta Jerman Timur

berpaham komunis yang didukung Uni Soviet. Pada saat Uni

Soviet bubar seiring dengan jatuhnya pengaruh komunis di dunia,

maka antara Jerman Barat dan Timur dapat disatukan lagi dengan

dasar atau asas liberalis. Sementara itu, Korea dipecah menjadi

dua yaitu Korea Selatan berpaham Liberalis dan Korea Utara

berpandangan komunis. Namun sampai sekarang antara kedua

Korea masih terpisah bahkan kecenderungan muncul ketegangan-

ketegangan sampai saat ini disebabkan perbedaan ideologi

tersebut.

Perjuangan menegakkan suatu ideologi sering

menggunakan cara-cara revolusi sehingga menimbulkan konflik

terhadap kelompok lain. Sebagai contohnya adalah munculnya

Revolusi Rusia ketika Raja Tsar Nicolas II dijatuhkan sebagai

akumulasi dari perang ideologi antara feodalisme dan komunisme

di Rusia. Peristiwa revolusi juga terjadi di Indonesia, ketika PKI

pada tahun 1965 melakukan gerakannya. Konflik tersebut juga

mengakibatkan terbunuhnya ribuan nyawa manusia.

3) Konflik Politik

Konflik politik sebagai sesuatu yang menarik untuk dibahas

karena permasalahan ini sebagai hal yang paling komplek di antara

jenis-jenis konflik yang ada. Dalam konflik politik ini mencakup

hampir semua aspek yang ada seperti kepentingan ekonomi,

sosial, ideologi, agama, dan lingkungan hidup. Pada tingkat yang

30

bersifat politik, konflik terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam

pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang

terbatas di dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, pihak yang

berselisih berusaha mengabadikan diri dengan cara

memeperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya,

membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk

keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama.

4) Konflik Ekonomi

Perubahan-perubahan besar dalam sejarah peradaban

umat manusia, terutama setelah munculnya jaman renaissance di

Eropa, selalu menunjukkan pengaruh faktor ekonomi. Karenanya,

berbagai peristiwa besar yang menggerakkan manusia dalam

jumlah besar tidak pernah lepas dari persoalan kepentingan

ekonomi. Imperalisme dan kolonialisnme dari bangsa-bangsa

Eropa faktor pendorong utamanya adalah alasan ekonomi.

Revolusi diberbagai negara juga tidak terlepas dari masalah

ekonomi. Dengan realitas masyarakat yang demikian maka wajar

jika lahir pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa sejarah

peradaban umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas dalam

memperebutkan sumber-sumber produksi atau ekonomi.

Terjadinya konflik di masyarakat disebabkan oleh dampak

dari struktur sosial yang tidak seimbang, di mana kelompok pemilik

modal melakukan eksploitasi terhadap kelompok kelas bawah

(kelas pekerja). Kondisi sosial yang tidak seimbang ini, terus

bertahan karena pada dasarnya kelas pemilik modal mampu

mempertahankan dukungan dari kebijakan negara yang telah

dikuasainya.

Pemikiran Marx telah mengilhami pengikut-pengikutnya

(Marxist dan Neo-Marxist) untuk menjelaskan konflik dan berbagai

peristiwa besar lainnya dalam perspektif perebutan sumber-sumber

ekonomi. Pemikiran tersebut menghasilkan ideologi gerakan dan

menjadi pemicu revolusi diberbagai negara di awal abad XX

(Affandi, 2004:200).

31

Menurut Ibnu Khaldun, faktor ekonomi lebih dominan

sebagai pemicu munculnya konflik dibanding faktor lainnya

(Affandi, 2004:200). Di antaranya adalah pertama, munculnya

pemberontakan-pemberontakan atau perlawanan terhadap

pemerintahan yang sah sering terjadi akibat adanya indikasi

pemerintahan yang korup dan perampasan terhadap hak rakyat;

kedua, terjadinya krisis perekonomian di mana pengeluaran negara

lebih besar daripada devisa negara. Kondisi tersebut antara lain

disebabkan pola kehidupan pada kemewahan. Di sisi lain terjadi

ketimpangan sosial di mana rakyat hidup dalam kemiskinan

bahkan kelaparan. Akumulasi kekecewaan rakyat akan

menimbulkan gerakan perubahan bahkan revolusi. Selain itu,

institusi keamanan negara seperti kepolisian dan militer yang

lemah juga menjadi pemicu terjadinya peristiwa di atas.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sebuah

pemberontakan atau perlawanan terjadi karena kegagalan

penguasa politik dalam mengelola sumber-sumber ekonomi.

Sebaliknya, apabila seorang penguasa politik mampu menangani

persoalan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi

rakyatnya, maka kekuasaan akan bertahan lebih lama dan konflik

dapat diminimalisir.

Sementara itu, konflik ekonomi di masyarakat tidak terbatas

pada pemerintah dan rakyatnya. Pada masa modern sekarang ini,

sering terjadi konflik disebabkan masalah ekonomi antara negara.

Meskipun konflik antar negara tersebut juga muncul pada masa

masa lalu akibat persaingan dalam perdagangan. Persaingan

perekonomian atau perdagangan antar negara pada masa

sekarang pada umumnya tidak secara langsung menjadi pemicu

konflik namun yang terjadi adanya ketegangan-ketagangan atau

memburuknya hubungan antar negara yang bersangkutan.

a) Konflik SARA

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu muncul pada

setiap masyarakat karena antagonisme atau perbedaan yang

menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat.

32

Perbedaan-perbedaan sosial tidak mungkin dihindari karena

adanya kelompok lapisan atas disebabkan terdapatnya fakta

adanya lapisan bawah.

Konflik antarkelompok sering kali timbul karena adanya

sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci yang

dilatarbelakangi oleh sesuatu yang bersifat pribadi, politis,

etnis, ideologis dan lainnya. Konflik antar kelompok ditentukan

oleh bangunan nilai dan penggunaan simbol yang berbeda

antar kelompok tersebut sehingga menimbulkan penafsiran dan

rasa yang berbeda untuk dihargai dan menghargai. Nilai-nilai

kebudayaan dapat menjiwai kepribadian, sehingga

mempengaruhi struktur kebutuhan yang selanjutnya dapat

menentukan kehendak kelompok atau seseorang menerapkan

peran sosialnya. Konflik yang disebabkan masalah SARA

terutama suku dan ras, pada umumnya selalu terkait dengan

faktor-faktor struktural yang ada dalam masyarakat. Di

Indonesia sampai saat ini sering muncul konflik dengan latar

belakang SARA

Struktur masyarakat Indonesia, ditandai oleh dua ciri yang

bersifat unik. Secara horisontal, ditandai oleh kenyataan

adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-

perbedaan agama, suku-bangsa, adat-istiadat, dan

kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia

ditandai adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan

atas dan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan

suku-bangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut

sebagai ciri masyarakat yang majemuk, suatu istilah yang

diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan

masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Pierre L. van den Berghe menyebutkan beberapa

karaktersitik sebagai sifat dasar masyarakat majemuk, yaitu (1)

terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok

yang sering memiliki sub-kebudayaan yang berbeda dengan

lainnya; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam

33

lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang

mengembangkan konsensus di antara para anggotanya

terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif

seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok satu

dengan lainnya; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas

paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang

ekonomi; (6) adanya dominasi politik oleh suatau kelompok

atas kelompok-kelompok lainnya (Nasikun, 2004:41).

Masyarakat majemuk seringkali menimbulkan gesekan

antara masyarakat yang berbeda sehingga muncul konflik atau

kerusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar

Golongan). Faktor-faktor terjadinya kerusuhan sosial yang

disebabkan SARA adalah:

(1) Dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu daerah

mempunyai potensi bagi terjadinya ketegangan sosial atau

konflik.

(2) Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial seperti suku,

agama, ras dan antargolngan yang hampir sama

merupakan akar utama penyebab terjadinya kerusuhan.

(3) Daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan

pendatang yang timpang dilihat dari penguasaan aset

ekonomi maupun politik, akan berpotensi munculnya konflik

SARA

(4) Pola pemukiman penduduk yang heterogen atau miltietnik

dapat menjadi sumber konflik.

(5) Adanya faktor-faktor akselerator (pemicu) terjadinya konflik.

Peristiwa konflik yang disebabkan masalah SARA di

Indonesia seperti kasus di Ambon, Sambas, Kupang dan

beberapa tempat di Indonesia merupakan wujud konkret dari

konflik horisontal yang sampai sekarang masih sulit untuk

dicegah. Hubungan sosial dan politik pada masa lalu yang

diwadahi oleh konsep SARA menimbulkan dampak negatif bagi

harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat sekarang ini.

Konflik SARA sudah meluas dari konflik stigma pribumi-

34

nonpribumi namun sudah pada transisi gejala perubahan

masalah sosial yang lebih kompleks menjadi konflik yang

berdimensi agama, suku, ras dan antar golongan.

b) Konflik Sumber Daya Alam

Dalam beberapa tahun terakhir ini fenomena konflik

sumber daya alam mencuat ke permukaan secara terbuka.

Konflik itu tidak hanya terjadi dalam kegiatan eksploitasi

sumber daya alam yang tergolong “tidak dapat diperbaharui”

(non-renewable resources) seperti minyak dan mineral, tetapi

juga yang tergolong “dapat diperbaharui” (renewable

resources). Konflik sumber daya alam yang selama ini terjadi

telah menimbulkan kerusakan fisik, merugikan materi dan

menyisakan tuntutan yang tidak mudah dipenuhi, seperti

permintaan agar kawasan eksploitasi sumber daya alam

dikembalikan kepada masyarakat (Usman, 2004:1). Baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering

dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau tuntutan semacam

itu diabaikan, maka akan dapat mengobarkan permusuhan,

membangkitkan separatisme, dan disintegrasi, tetapi

sebaliknya kalau hal itu dipenuhi bila mengganggu kegiatan

eksploitasi sumber daya alam itu sendiri.

Konflik sumber daya alam dapat berupa bentuk

hubungan sosial yang tidak harmonis di antara struktur sosial

yang berkembang di daerah sumber daya alam, yang terdiri

dari masyarakat lokal, pemerintah, dan pengusaha atau

investor. Hubungan yang tidak harmonis itu diawali ketika

pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses

eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadi perbedaan

akses. Perbedaan akses itu itu membuat pemerintah dan

pengusaha atau investor dapat menikmati hasil terlau banyak,

sementara masyarakat terabaikan.

Konflik muncul ke permukaan ketika ketidakpuasan dan

semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif, dan

konflik itu menjadi semakin keras ketika ketidakpuasan dan

35

semangat semacam itu bertemu secara simultan dengan

akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi

penindasan dalam masyarakat. Misalnya, kasus konflik PT

Freeport dengan penduduk sekitar di Papua, PT Caltex di Riau,

dan sebagainya.

Selain itu konflik juga dapat terjadi secara horisontal yaitu

antara warga masyarakat. Masalah yang terjadi biasanya

karena perebutan lahan atau klaim atas suatu daerah, maupun

pelanggaran terhadap batas-batas daerah yang telah

disepakati bersama yang menjadi lahan eksploitasi sumber

daya alam. Sebagai contoh adalah kasus konflik antara

nelayan Madura, nelayan Sidoarjo, dan nelayan Pasuruan di

Jawa Timur.

c) Konflik Lingkungan Hidup

Salah satu aset yang lazim ditempatkan sebagai bagian

penting dalam proses pembangunan adalah modal alam

(natureresources). Akumulasi aset ini ditambah dengan modal

fisik bangunan, modal manusia, dan modal sosial sangat

menentukan dampak jangka panjang terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat . Menurut Thomas Vinod (Usman,

2004:21), modal alam mencakup fungsi sumber, misalnya

hutan, perikanan, pertambangan; dan fungsi penampung,

misalnya udara dan air terutama sebagai media penerima

polusi.

Upaya melindungi fungsi sumber sangat diperlukan

karena memiliki kontribusi yang berharga bagi kehidupan

masyarakat. Kerusakan fungsi sumber tentu saja akan menjadi

malapetaka bagi kehidupan. Lingkungan yang tak terkontrol

bukan saja berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga akan

mengganggu pelbagai macam aktivitas sosial.

Dalam dua dasa warsa terakhir ini dengan dalih memacu

pertumbuhan ekonomi, di Indonesia telah terjadi proses

industrialisasi yang cukup pesat. Bersamaan dengan itu terjadi

pula eksploitasi sumber daya alam yang cukup besar, terutama

36

pada sektor kehutanan, perairan, dan pertambangan. Proses

industrialisasi dan eksploitasi tersebut telah menimbulkan

persoalan degradasi lingkungan yang serius, misalnya

terjadinya penggundulan hutan, berkurangnya

keanekaragaman hayati, polusi udara, pencemaran sungai dan

laut, penurunan kualitas tanah, dan sebagainya. Aliran-aliran

beracun yang berasal dari pabrik, misalnya di beberapa daerah

telah menciptakan pencemaran. Polusi udara akibat dari

kegiatan industri bukan hanya menciptakan bau yang tak

sedap, tempat pemukiman tidak nyaman, tetapi juga

menimbulkan gangguan pernapasan.

Konflik sosial yang terkait dengan masalah lingkungan

hidup ini bisa terjadi antara masyarakat dengan pihak industri

(pengusaha atau pabrik), maupun di antara anggota

masyarakat itu sendiri. Konflik sosial dalam konteks ini dapat

dikonsepsikan sebagai hubungan sosial yang tidak harmonis

sebagai konsekuensi dari perbedaan nilai, kepentingan dan

tindakan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan. Berbagai kasus yang berkaitan dengan konflik

lingkungan hidup ini diantaranya adalah polusi kabut asap

yang terjadi di Kalimantan dan sebagian wilayah Sumatera

akibat kebakaran hutan atau akibat “pembakaran” hutan

berkaitan dengan pengelolaan hutan yang salah. Polusi kabut

asap ini tidak saja menimbulkan gangguan penyakit saluran

pernapasan tetapi juga mengganggu lalu lintas dan sejumlah

jadwal penerbangan. Kasus pencemaran Teluk Buyat di

Minahasa yang diduga tercemar limbah merkuri sehingga

menyebabkan terjangkitnya penyakit minamata bagi penduduk

sekitar teluk. Kasus pembangunan Tempat Pengelolaan

Sampah Terpadu (TPST) di daerah Bojong Jawa Barat yang

sempat diprotes warga karena dikhawatirkan menimbulkan

polusi udara dan sumber penyakit. Kasus protes para warga

yang tinggal di daerah sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra

37

Tinggi (SUTET) milik PLN, dan berbagai macam kasus lain

yang terjadi baik dalam skala besar maupun kecil.

Konflik sosial yang terkait dengan masalah degradasi

lingkungan ini memiliki sifat positif dan negatif (Usman,

2004:23). Konflik dapat bersifat positif manakala menjadi

bagian dari proses pengelolaan lingkungan yang tidak berjalan

secara efektif dan efisien, dengan kata lain konflik dapat

diperlukan untuk meluruskan ketentuan yang pernah disepakati

atau menjelaskan kembali kesalahpahaman yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat. Sedangkan konflik dapat

bersifat negatif apabila semakin mempersulit jalinan kerjasama

dalam proses pengelolaan lingkungan. Konflik menjadi semakin

meresahkan ketika tidak melahirkan alternatif solusi, karena

boleh jadi mereka yang terlibat konflik mengembangkan prinsip

lebih baik sama-sama tidak menikmati daripada harus memberi

kemenangan terhadap salah satu pihak.

6. Alternatif Penanganan Konflik

Para penganut pendekatan konflik dengan penuh keyakinan

menganggap bahwa konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan

senantiasa melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat. Karena itu

konflik tidak mungkin dilenyapkan. Konflik hanya akan lenyap bersama

lenyapnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dapat terjadi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana

saja. Konflik tidak perlu dicari dan tak perlu dihindari apabila konflik itu

terjadi. Menghindar dari konflik akan membuka kesempatan untuk

terjadinya frustasi di kalangan masyarakat yang kemudian pecah menjadi

suatu konflik yang destruktif. Konflik yang bersifat destruktif inilah yang

harus dihindari.

Bagaimana mencegah terjadinya konflik destruktif? Melalui

pendekatan budaya, Loekman Soetrisno (2003:18) mengemukakan empat

cara pencegahan; pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa atau

“tepo seliro”. Artinya, apabila tidak mau disakiti orang lain, jangan pula

menyakiti orang lain; kedua, bersikap demokratis. Dalam artian seseorang

38

harus mampu menghargai pluralisme pendapat, paham, budaya, dan suku

bangsa yang beragam dalam masyarakat; ketiga, mengembangkan sikap

toleransi beragama, tanpa harus keluar dari akidah agama masing-masing;

keempat, bersikap sportif, yakni mau mengakui dan menerima kekalahan

dalam berargumentasi atau dalam persaingan apabila memang

argumentasi lawan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setiap orang harus dapat memahami konflik dan memberikan

perhatian tersendiri untuk dapat menetapkan cara yang tepat, bagaimana

konflik dapat dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perpecahan

antar manusia dan disintegrasi bangsa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan konflik tersebut, Hodge dan

Anthony dalam Al Hakim (2003:9) memberikan gambaran melalui berbagai

metode penyelesaian konflik (conflict resolution methods).

Pertama, dengan metode paksaan (coercion). Setiap individu

menggunakan kekuasaan dan kewenangan agar konflik dapat diredam

atau dipadamkan. Namun sebenarnya cara ini kurang baik untuk dilakukan,

karena bisa jadi konflik malah akan terus berlanjut dan orang akan

kehilangan kewibawaan bahkan kekuasaan di mata orang lain yang terlibat

konflik karena dianggap kurang adil dalam menyelesaikan pertikaian atau

dianggap memihak salah satu individu atau kelompok yang terlibat konflik.

Kedua, penyelesaian konflik dengan metode penghalusan

(smoothing). Pihak-pihak yang berkonflik hendaknya saling memahami

konflik dengan menggunakan “bahasa cinta” untuk memecahkan dan

memulihkan hubungan yang bersifat perdamaian. Membiasakan bersikap

dan mengembangkan kehidupan yang penuh dengan suasana

kekeluargaan dirasakan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik.

Melalui metode ini, dimungkinkan dapat dilakukan cara-cara kompromis

dalam menyelesaikan konflik.

Ketiga, penyelesaian konflik dengan cara demokratis, artinya

memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan

pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran pendapatnya

sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan cara ini, masing-

masing pihak dapat saling membangun sebuah keterbukaan, dengan cara

saling memahami potensi masing-masing. Misalnya dengan cara

39

memperhatikan aspek kultural yang menggambarkan aspirasi, cita-cita,

serta ideologi mereka.

Strategi pemecahan konflik yang efektif hendaknya juga perlu untuk

dikaji secara matang. Cribbin dalam Al Hakim (2003:10) mengelaborasi

strategi penanganan konflik mulai dari yang paling tidak efektif sampai

dengan yang paling efektif:

a. Paksaan

Strategi ini umumnya tidak disukai banyak orang. Dengan paksaan

mungkin konflik dapat diselesaikan dengan cepat, tetapi bisa

menimbulkan reaksi kemarahan atau reaksi negatif lainnya.

b. Penundaan

Strategi ini dapat menyebabkan konflik semakin berlarut-larut.

c. Bujukan

Strategi ini berdampak psikologis, di mana orang akan kebal dengan

berbagai macam bujukan sehingga perselisihan akan semakin tajam.

d. Koalisi

Koalisi merupakan suatu bentuk persekutuan untuk mengendalikan

konflik. Akan tetapi strategi ini dapat memaksa orang untuk memihak,

yang pada gilirannya bisa menambah kadar konflik menjadi semakin

“memanas”

e. Tawar-menawar distribusi

Strategi ini sering tidak menyelesaikan masalah karena masing-masing

pihak sering melepaskan beberapa hal penting yang menjadi haknya,

dan jika terjadi konflik berarti masing-masing pihak merasa menjadi

“korban” konflik.

f. Konsistensi damai

Strategi ini mengendalikan konflik dengan cara tidak saling

mengganggu dan salin merugikan, dengan menetapkan “peraturan”

yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan

konsekuen.

g. Perantara (mediasi)

Jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak

dapat menunjuk pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan

secara jujur dan adil, serta tidak memihak.

40

h. Tujuan sekutu besar

Strategi ini melibatkan pihak-pihak yang berkonflik ke arah tujuan yang

lebih besar dan kompleks, misalnya dengan cara membangun sebuah

kesadaran nasional yang lebih luas dan mantap.

i. Tawar menawar integratif (bargaining)

Merupakan strategi untuk menggiring pihak-pihak yang bertikai untuk

lebih berkonsentrasi pada kepentingan yang lebih luas, yang tidak

hanya berorientasi pada kepentingan sempit, misalnya kepentingan

individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa tertentu.

Selain itu Nasikun (2004:27-31) mengidentifikasi berbagai bentuk

pengendalian konflik sosial, yaitu dengan mengadakan konsiliasi

(conciliation), mediasi (mediation), dan arbitrasi atau perwasitan

(arbitration).

Pengendalian dalam bentuk konsiliasi dapat terwujud melalui

lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi

dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang

berlawanan mengenai persoialan-persoalan yang mereka pertentangkan.

Pada umumnya mengambil contoh di dalam kehidupan politik, misalnya

lembaga-lembaga yang bersifat parlementer (sidang pleno, sidang

paripurna, dan sebagai berikut), dimana wakil-wakil dari kelompok

parlemen (fraksi-fraksi di DPR) saling bertemu untuk mewujudkan

pertentangan dengan cara damai. Dalam pada itu, agar lembaga-lembaga

itu dapat berfungsi secara efektif, setidaknya harus memenuhi empat hal

berikut:

a. Bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-

keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di

luarnya.

b. Kedudukan lembaga dalam masyarakat bersifat monopolistis, dalam arti

hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian.

c. Peranan lembaga melalui keputusan yang dihasilkannya harus mampu

mengikat berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan.

d. Bersifat demokratis, yakni setiap pihak harus didengarkan dan

menyatakan pendapatnya sebelum keputusan diambil.

41

Tanpa adanya keempat hal di atas, maka konflik yang terjadi di

antara berbagai kekuatan sosial akan menyelinap ke bawah permukaan,

yang pada saatnya dapat meledak ke dalam bentuk kekerasan. Namun

demikian, konsiliasi dapat diselenggarakan secara baik apabila kelompok-

kelompok yang bertikai memiliki tiga prasyarat sebagai berikut:

a. Menyadari akan adanya situasi konflik, melaksanakan prinsip keadilan

dan kejujuran bagi semua pihak.

b. Kelompok-kelompok yang bertikai harus terorganisir secara jelas.

Sejauh kekuatan-kekuatan sosial tidak terorganisir, maka pengendalian

konflik pun akan sulit dilakukan, misalnya adanya aksi gerakan massa,

amuk massa, dan lain-lain. Sebaliknya, konflik yang terjadi di antara

kelompok yang terorganisir akan lebih mudah melembaga sehingga

akan lebih mudah dikendalikan.

c. Setiap kelompok yang bertikai harus taat pada aturan main, serta

menghindarkan diri dari munculnya pihak ketiga yang akan merugikan

kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Pengendalian dengan cara mediasi atau dengan perantara

dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk

menunjuk pihak ketiga yang dapat memberi “nasihat-nasihat” berkaitan

dengan penyelesaian yang terbaik terhadap pertentangan yang mereka

alami. Sekalipun nasihat dari pihak ketiga tidak bersifat mengikat terhadap

yang terlibat konflik, namun cara pengendalian ini dirasa efektif karena

memberikan kemungkinan pihak-pihak yang bertentangan untuk menarik

diri tanpa harus kehilangan muka, mengurangi pemborosan, dan lain

sebagainya.

Pengendalian konflik dengan cara perwasitan atau arbitrasi,

dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk

menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-

keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan

mediasi, cara ini mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk

menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit.

Lebih jelas lagi Jack Rothman (Sihbudi dan Nurhasim, 2003:35)

menyatakan bahwa untuk mengatasi konflik di dalam masyarakat, maka

perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu: (1) Tindakan koersif (paksaan),

42

perlu ada pengaturan pengaturan administratif, penyelesaian hukum,

tekanan politik dan ekonomi; (2) Memberikan insentif seperti memberikan

penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga

ketertiban dan keharmonisan; (3) Tindakan persuasif, terutama terhadap

ketidakpuasan realitas sosial yang dihadapi masyarakat; (4) Tindakan

normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan

masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai.

Selanjutnya untuk mengatasi konflik vertikal perlu dibangun suatu

rekonsiliasi atau penyelesaian politik yang menguntungkan masyarakat

luas. Karena bagi kalangan elite, konflik dijadikan sebagai sarana untuk

tawar-menawar atau untuk melakukan penekanan demi tercapainya tujuan-

tujuan tertentu.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih

mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat

menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif,

menyenamgkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :

a. Memahami dan mencermati materi diklat

b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap

kegiatan belajar,

c. Menyimpulkan

d. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :

a. Mendiskusikan materi pelatihan

b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian

masalah /kasus

c. Melaksanakan refleksi

43

E. LATIHAN/TUGAS

1. Melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan

sistem sosial yang akan dicapai untuk mengatasi konflik di dalam

masyarakat, merupakan bentuk tindakan ....

A. koersif

B. insentif

C. normatif

D. persuasif

2. Pengendalian konflik dengan cara pihak-pihak yang berkonflik bersepakat

untuk menerima pihak ketiga sebagai pihak yang akan berperan untuk

memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik

yang ada disebut ….

A. mediasi

B. arbitrasi

C. ajudikasi

D. konsiliasi

3. Menurut Cribbin, strategi untuk menggiring pihak-pihak yang bertikai untuk

lebih berkonsentrasi pada kepentingan yang lebih luas, yang tidak hanya

berorientasi pada kepentingan sempit, misalnya kepentingan individu,

kelompok, golongan, atau suku bangsa tertentu disebut ....

A. koalisi

B. bujukan

C. bargaining

AKTIVITAS: MENGERJAKAN SOAL PILIHAN GANDA

LK.1.1. Soal Pilihan Ganda Konflik Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis. 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri. 3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 4. Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang Saudara anggap

benar!

44

D. konsistensi damai

4. Hodge dan Anthony dalamemberikan gambaran melalui berbagai metode

penyelesaian konflik, salah satunya adalah penyelesaian konflik dengan

cara demokratis, artinya ....

A. setiap individu menggunakan kekuasaan dan kewenangan agar konflik

dapat diredam atau dipadamkan

B. membiasakan bersikap dan mengembangkan kehidupan yang penuh

dengan suasana kekeluargaan dirasakan sangat bermanfaat dalam

menyelesaikan konflik.

C. melibatkan pihak-pihak yang berkonflik ke arah tujuan yang lebih besar

dan kompleks, misalnya dengan cara membangun sebuah kesadaran

nasional yang lebih luas dan mantap

D. memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan

pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran pendapatnya

sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak

5. Seseorang mau mengakui dan menerima kekalahan dalam berargumentasi

atau dalam persaingan apabila memang argumentasi lawan lebih baik dan

bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang

tersebut mempunyai sikap

A. sportif

B. toleran

C. tepa selira

D. demokratis

6. Polusi kabut asap yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera akibat

kebakaran hutan atau akibat “pembakaran” hutan berkaitan dengan

pengelolaan hutan yang salah, jika dibiarkan berlarut-larut akan

menimbulkan konflik antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah,

bahkan konflik antarnegara. Dilihat dari akar permasalahannya, konflik

semacam itu merupakan konflik ....

A. ideologi

B. ekonomi

45

C. lingkungan hidup

D. sumber daya alam

7. Fundamentalisme juga sebagai gerakan purifikasi seringkali melakukan

tindakan secara kaku bahkan cenderung menggunakan kekerasan untuk

memeksakan pendapatnya kepada kelompok lain. Gerakan semacam ini

sangat berberan terhadap munculnya konflik ....

A. agama

B. politik

C. ideologi

D. ekonomi

8. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan penguasa atau negara.

Konflik biasanya ditandai oleh kekecewaan dan kemarahan massa terhadap

kebijakan pemerintah dan sikap aparat negara yang dianggap telah berlaku

tidak adil. Konflik semacam ini dapat dikategorikan sebagai konflik ....

A. destruktif

B. fungsional

C. vertikal

D. horisontal

9. Dalam bidang industri, konflik antara para buruh dan pengusaha kerap

terjadi. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan

pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri

dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka. Konflik semacam ini

menurut Leopold von Wiise dapat disebabkan oleh adanya ….

A. perubahan sosial

B. perbedaan kebudayaan

C. perbedaan kepentingan

D. perbedaan perasaan dan pendirian

10. Menurut Plato, manusia memiliki tiga sifat tingkatan dalam dirinya, yaitu

nafsu atau perasaan, semangat atau kehendak dan kecerdasan atau akal.

Sebagai sebuah fitrah, maka rasa cinta terhadap kelompok ini terdapat pada

46

sebua bentuk masyarakat, baik dalam masyarakat yang masih sederhana

maupun masyarakat modern. Pada masyarakat sederhana, faktor

pengikatnya adalah ....

A. darah atau keturunan

B. ideologi atau keyakinan

C. ketersediaan sumber ekonomi

D. kepentingan anggota-anggota kelompok

1. Menurut Saudara seberapa pentingkah kita mempelajari Teori Konflik?

Jelaskan alasannya!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Informasi tentang konflik banyak kita temukan di media massa, tetapi

pemberitaan tersebut juga dapat memperluas eskalasi konflik. Setujukah

Saudara terhadap pernyataan di atas? Jelaskan Alasannya! Selanjutnya

bagaimana kita bersikap atas pemberitaan tersebut?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

AKTIVITAS: MELATIH OPINI

LK.1.2. Soal Uraian Konflik Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Berdoalah sebelum mengerjakan! 3. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri atau kelompok! 4. Tuangkan opini sesuai dengan pemahaman Saudara! 5. Jawablah pertanyaan pada tempat yang telah disediakan!

47

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Sebagai guru Sosiologi di sekolah, bagaimana Saudara menjelaskan

kasus-kasus konflik antaretnis di Indonesia?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Sebagai guru Sosiologi di sekolah, bagaimana Saudara menjelaskan kasus

intoleransi beragama?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Bagaimana Saudara memandang permasalahan konflik dengan kacamata

penguatan pendidikan karakter: religius, mandiri, gotong-royong, integritas,

dan nasionalis? Bagaimana Saudara memaksimalkan nilai-nilai tersebut

untuk mencegah terjadinya konflik sosial?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

48

NO

KEJADIAN KONFLIK

/KERUSUHAN

SENTIMEN

UTAMA DALAM

KONFLIK

SOLUSI KONFLIK

TEMPAT WAKTU

1.

*)….

2.

3.

AKTIVITAS: MENGIDENTIFIKASI KONFLIK SOSIAL

LK.1.3. Identifikasi Konflik Sosial dan Penyebabnya

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Berdoalah sebelum mengerjakan! 3. Buatlah kelompok kerja maksimal 3 orang 4. Identifikasi konflik sosial di Indonesia dan temukan faktor

penyebabnya. Berilah pendapat untuk menemukan solusinya!

5. Isikanlah dalam tabel yang telah disediakan!

49

F.

AKTIVITAS: ANALISIS WACANA/KASUS

LK.1.4. Analisis Informasi Konflik Sosial

Prosedur Kerja:

1. Siapkan alat tulis! 2. Berdoalah sebelum mengerjakan! 3. Buatlah kelompok kerja 3-5 orang! 4. Bacalah informasi/berita di bawah ini! 5. Berikan opini/pendapat terkait pemberitaan tersebut!

6. Isikanlah dalam tempat yang telah disediakan!

Panglima TNI Waspadai Pemicu Konflik Horizontal

Prima Gumilang & Christie Stefanie, CNN Indonesia

Kamis, 10/11/2016 10:28 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot

Nurmantyo menyoroti perkembangan situasi global yang dapat berdampak pada stabilitas dalam negeri Indonesia. Gatot meminta masyarakat tidak mudah menerima informasi tak terverifikasi untuk mencegah konflik horizontal. Menurut Gatot, konflik di sejumlah negara Timur Tengah akan bergeser ke Asia Tenggara. Pertikaian yang dipicu persoalan dalam negeri itu umumnya berawal dari perang saudara. "Di negara-negara yang hancur, semuanya dari dalam. Makanya, kita semua harus waspada, jangan mudah diadu domba," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Gatot menyebut sejumlah ancaman pertahanan Indonesia. Salah satunya, kata dia, adalah peningkatan jumlah pasukan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Di wilayah yang hanya berjarak 475 kilometer dari Blok Masela, pulau terluar Indonesia, AS menempatkan 2.500 tentara. Ancaman kedua, kata Gatot, adalah konflik Laut China Selatan. Ia merujuk pada sikap China yang tidak menghormati putusan pengadilan arbitrase internasional. Gatot juga menyebut China sudah memberlakukan zona pertahanan udara di kawasan tersebut. Semua yang melintas wajib lapor. "Artinya ini peringatan, mungkin terjadi konflik di situ dan kawasan itu kan dekat sekali dengan Indonesia," katanya. Kesepakatan multilateral antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangements (FPDA) juga masuk daftar ancaman Indonesia versi Gatot. Kelima negara itu secara rutin menggelar latihan militer bersama yang melibatkan sekitar 3.000 tentara dan armada perang. Lebih dari itu, Gatot menyebut ancaman dari WNI yang kembali dari markas kelompok teror internasional, peredaran narkotik global, serta persaingan ekonomi berbasis sumber daya alam sebagai hal-hal yang akan berdampak pada pertahanan Indonesia. Gatot lantas mengutip prediksi Presiden pertama Indonesia, Sukarno,

yang menyatakan banyak negara akan iri terhadap sumber daya alam

Indonesia. "Kewajiban saya sebagai Panglima TNI, dengan perangkat

yang ada, untuk menganalisa. Hasilnya, saya tidak curiga, tetapi patut

waspada," ujar Gatot.

50

Setujukah Saudara dengan berita di atas? Berikan pendapat Saudara

dan jika mungkin kaitkan dengan Teori Konflik dan nilai utama

penguatan pendidikan karakter terutama nilai nasionalis!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

AKTIVITAS: MENGEMBANGKAN SOAL

LK.1.5. Pengembangan Soal Konflik Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Bacalah bahan bacaan pada kegiatan pembelajaran 1 5. Pelajari kisi-kisi yang soal USBN yang telah tersedia! 6. Kembangkan soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTs! 7. Kembangkan soal Pilhan Ganda (PG) sebanyak 3 Soal! 8. Kembangkan soal uraian (Esai) sebanyak 2 Soal!

51

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

Pengetahuan dan

Pemahaman

Menyebutkan

Mengidentifikasi

Menunjukkan

Menjelaskan

Menentukan

Mengkategorikan

Membedakan

Peserta didik mampu

memahami dan

menguasai tentang:

- konsep dasar sosiologi

- objek sosiologi

- fungsi dan manfaat

sosiologi

Peserta didik mampu

memahami dan menguasai

tentang:

- jenis-jenis penelitian

- prosedur dan metode

penelitian

- pendekatan penelitian

- data penelitian

- teknik penelitian

- kegunaan penelitian sosial

Peserta didik mampu memahami

dan menguasai tentang:

- masyarakat multikultural

- perubahan sosial

- globalisasi.

Aplikasi

Memberi contoh

Membandingkan

Menghubungkan

Menerapkan

Menginterpretasi

Peserta didik mampu

mengaplikasi-kan

pengetahuan dan

pemahaman tentang:

- interaksi sosial

antarindividu,

kelompok sosial, dan

antarkelompok sosial

berdasarkan konsep

dasar sosiologi

- pengelompokan sosial

dalam masyarakat

ditinjau dari konsep

dasar sosiologi

- gejala sosial seperti:

nilai, norma,

sosialisasi,

penyimpangan dan

pengendalian sosial,

Peserta didik mampu

mengaplikasikan

pengetahuan

dan pemahaman tentang:

- topik penelitian

- perumusan masalah

penelitian

- rancangan penelitian (data

penelitian,

sampel/populasi penelitian,

instrumen, dan teknik

analisis data penelitian)

Peserta didik mampu

mengaplikasikan pengetahuan

dan pemahaman tentang:

- berbagai permasalahan sosial

yang muncul dalam masyarakat

multikultural

- prinsip-prinsip kesetaraan dalam

keberagaman untuk

menciptakan masyarakat yang

harmonis

- pemberdayaan komunitas

melalui nilai-nilai kearifan lokal.

- dampak perubahan sosial

sebagai

akibat dari globalisasi

- upaya mengatasi ketimpangan

sosial sebagai akibat perubahan

sosial di tengah-tengah

globalisasi

52

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

struktur sosial,

diferensiasi sosial,

stratifikasi sosial,

kelompok sosial,

mobilitas sosial, dan

konflik sosial dan

akomodasi

penyelesaiannya,

dengan menggunakan

konsep dasar sosiologi

- permasalahan yang terjadi dalam

masyarakat multikultural dan

akibat yang ditimbulkannya

integrasi dan disintegrasi

Penalaran

Menyimpulkan

Merumuskan

Menganalisis

Peserta didik mampu

menggunakan nalar

dalam mengkaji:

- berbagai gejala sosial

dalam memahami

hubungan sosial di

masyarakat dengan

menggunakan konsep

dasar sosiologi

Peserta didik mampu

menggunakan nalar dalam

mengkaji:

- kesesuaian jenis penelitian

dengan data penelitian

- pengolahan data penelitian

- interpretasi data penelitian

- penyusunan laporan

penelitian

- berbagai gejala sosial

dengan menggunakan

metode penelitian sosial

Peserta didik mampu

menggunakan nalar dalam

mengkaji:

- potensi terjadinya konflik dan

kekerasan dalam masyarakat

multikultural dan cara

pemecahannya

- gagasan mengatasi dampak

perubahan

sosial dan globalisasi

- pemberdayaan komunitas lokal

melalui nilai-nilai kearifan lokal di

tengah pengaruh globalisasi

KARTU SOAL 1

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 1

53

Materi : Konflik Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 2

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 1

Materi : Konflik Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

54

KARTU SOAL 3

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 1

Materi : Konflik Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 4

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 1

Materi : Konflik Sosial

Bentuk Soal : Esai

BAGIAN SOAL DI SINI

55

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 5

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 1

Materi : Konflik Sosial

Bentuk Soal : Esai

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

56

F. RANGKUMAN

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat,

karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya

masyarakat.

Fenomena konflik memang tak pernah lepas dari faktor ekonomi dan

kekuasaan (politik). Teori konflik yang paling awal pun dibagun atas kerangka

persoalan ekonomi. Adalah Karl Marx yang mencetuskan teori konflik, yang

melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dalam kondisi konflik akibat

perebutan sumber-sumber ekonomi yang semakin langka. Pandangan itu

kemudian diikuti oleh ilmuwan lain seperti Georg Simmel, Dahrendorf, Lewis

Coser, dan ilmuwan modern lainnya.

Ibn Khaldun, seorang teoretisi sosiologi abad XIV pun telah

mengidentifikasi adanya konflik. Faktor yang menentukan terjadinya konflik

menurutnya adalah watak manusia, faktor ekonomi, dan faktor politik.

Terjadinya konflik sosial dapat didekati melalui beberapa asumsi

sebagai berikut:

1. Dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu daerah mempunyai

potensi bagi terjadinya ketegangan sosial maupun konflik, baik dalam

katagori lunak maupun keras seperti kerusuhan.

2. Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial seperti suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA) yang hampir sama dianggap sebagai akar utama

penyebab terjadinya kerusuhan.

3. Daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan pendatang yang

timpang dilihat dari penguasaan aset ekonomi maupun politik, akan

memungkinkan timbulnya konflik dan kerusuhan.

4. Pola pemukiman penduduk yang hetetogen atau multietnik dianggap

dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan sosial.

Kerusuhan sosial tidak akan terjadi apabila tidak didahului oleh faktor-

faktor akselerator maupun pemicu yang saling terkait, meskipun di suatu

daerah sudah ada sumber masalah.

Berdasarkan akar masalahnya, berbagai konflik yang terjadi menyaru

ke dalam bentuk konflik ekonomi, konflik agama, konflik ideologi, konflik

politik, konflik suku atau rasial, konflik perebutan sumber daya alam, maupun

konflik lingkungan. Namun dalam kenyataannya konflik tidak selalu berdiri

57

sendiri berdasarkan akar masalahnya. Konflik dapat berdimensi luas yang

berakar dari berbagai sumber.

Alternatif pemecahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara,

konflik horisontal biasanya mengedepankan penyelesaian dengan jalan

damai melalui kompromi, mediasi, maupun arbitrasi. Sedangkan konflik

vertikal memerlukan bangunan rekonsiliasi yang berpihak pada rakyat.

G. UMPAN BALIK

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakah Anda

memperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda

pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam

mengembangkan materi sosiologi, khususnya masalah sosial? Setelah Anda

membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa

yang akan Anda lakukan?

58

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KEKERASAN SOSIAL

A. TUJUAN

Setelah mempelajari materi modul Kekerasan Sosial peserta diklat diharapkan

mampu:

1. Membedakan konsep kekerasan sosial dengan benar

2. Menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan sosial dengan benar

3. Mengurai masalah kekerasan sebagai fenomena sosial dengan benar

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta

diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep kekerasan sosial

2. Menjelaskan tipologi kekerasan sosial

3. Mengidentifikasi faktor-faktor pedorong tindak kekerasan sosial

C. URAIAN MATERI

1. Konsep Kekerasan Sosial

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin ’violentus’, yang berarti

keganasan, kebengisan, kadahsyatan, kegarangan, aniaya, dan

pemerkosaan (Fromm, 2000). Tindak kekerasan, menunjuk kepada

tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya: pembunuhan,

penjarahan, pemukulan, dan lain-lain.

Soerjono Soekanto (2002: 98), mengartikan kekerasan (violence)

sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau

benda. Selain penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, kekerasan juga

bisa berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan trauma,

kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan

hak (Narwoko dan Suyanto, 2000: 70). Berdasarkan pengertian tersebut,

dapat diperoleh pemahaman bahwa tindak kekerasan merupakan perilaku

sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukan untuk merusak orang atau

59

kelompok lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi

yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat

sehingga berdampak pada kerusakan hingga trauma psikologis bagi

korban.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak

kekerasan seolah-olah telah melekat dalam diri seseorang guna mencapai

tujuan hidupnya. Tidak mengherankan, jika semakin hari kekerasan

semakin meningkatdalam berbagai macam dan bentuk. Galtung (1996:

203) mencoba menjawab dengan membagi tipologi kekerasan menjadi 3

(tiga), yaitu:

a. Kekerasan Langsung. Kekerasan langsung biasanya berupa

kekerasan fisik, disebut juga sebagai sebuah peristiwa (event) dari

terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku,

misalnya: pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan

langsung merupakan tanggungjawab individu, dalam arti individu yang

melakukan tindak kekerasan akan mendapat hukuman menurut

ketentuan hukum pidana.

b. Kekerasan Struktural (kekerasan yang melembaga). Disebut juga

sebuah proses dari terjadinya kekerasan. Kekerasan struktural terwujud

dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya: diskriminasi dalam

pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan struktural

merupakan bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab

adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya

merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan.administrasi,

melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan

pengawasan. Muaranya ada pada sistem hukum pidana yang berlaku.

c. Kekerasan Kultural. Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk

kekerasan permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang

dianut dalam masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, rasisme,

ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan

oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan.

Beberapa ahli menyebut tipe kekerasan seperti ini sebagai kekerasan

psikologis.

60

Dalam pandangan Bourdieu (Martono, 2009) kekerasan struktural

dan kultural dapat dikategorikan sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan

simbolik adalah mekanisme komunikasi yang ditandai dengan relasi

kekuasaan yang timpang dan hegemonik di mana pihak yang satu

memandang diri lebih superior entah dari segi moral, ras, etnis, agama

ataupun jenis kelamin dan usia. Tiap tindak kekerasan pada dasarnya

mengandaikan hubungan dan atau komunikasi yang sewenang-wenang di

antara dua pihak. Dalam hal kekerasan simbolik hubungan tersebut

berkaitan dengan pencitraan pihak lain yang bias, monopoli makna, dan

pemaksaan makna entah secara tekstual, visual, warna Contoh, julukan

“kafir” untuk menyebut agama yang berbeda dengan kelompok yang

dianutnya, sebutan ”hitam” bagi kelompok kulit hitam, sebutan ”bodoh” bagi

siswa, dan sebutan ”miskin” untuk menunjuk orang tidak mampu secara

ekonomi, dan seterusnya.

Jika dilihat berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dapat

digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu: kekerasan individual dan

kekerasan kolektif. Kekerasan individual, adalah kekerasan yang

dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh: pencurian,

pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan kolektif,

merupakan kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa.

Contoh: tawuran pelajar, bentrokan antar desa. Kekerasan kolektif dapat

disebabkan oleh larutnya individu dalam kerumunan, sehingga seseorang

menjadi tidak lagi memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas.

Kerusuhan sepak bola mungkin contoh yang tepat untuk kekerasan yang

satu ini. Selain juga “penghakiman massa” terhadap pencuri atau pelaku

kejahatan jalanan.

Klasifikasi lain dikemukakan oleh Sejiwa (2008: 20), yang membagi

bentuk kekerasan ke dalam dua jenis, yaitu: kekerasan fisik dan kekerasan

non-fisik. Kekerasan fisik yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya,

siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku

dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak

kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan

sebagainya. Sedangkan kekerasan non fisik yaitu jenis kekerasan yang

tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila

61

tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku

dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal

dan kekerasan psikis. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat

kata-kata. Contoh: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki,

memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar,

mempermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain-lain. Sementara itu

kekerasan psikologis/psikis merupakan kekerasan yang dilakukan lewat

bahasa tubuh. Contoh: memandang sinis, memandang penuh ancaman,

mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang

merendahkan, mencibir dan memelototi.

3. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan

Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat

menimbulkan rasa keprihatinan yag mendalam dalam diri anggota

masyarakat. Setiap kekerasan yang terjadi, tidak sekedar muncul begitu

saja tanpa sebab-sebab yang mendorongnya. Oleh karena itu, para ahli

sosial berusaha mencari penyebab terjadinya kekerasan dalam rangka

menemukan solusi tepat mengurangi kekerasan.

Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang

alamiah dalam diri manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk

yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta

benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar dan berpikir pendek. Hobbes

mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia (homo homini

lupus). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Dalam

ketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut

dan tunduk kepada pemerintah. Bahkan Hobbes berprinsip bahwa hanya

suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan

memiliki kekuatanlah yang dapat mengedalikan situasi dan kondisi bangsa.

Sedangkan J. J. Rosseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya

manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois.

Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat

aslinya. Manusia menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan

kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.

62

Terlepas dari kedua tokoh tersebut, ada beberapa faktor yang dapat

memicu timbulnya kekerasan, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Individual

Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk

perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Faktor

penyebab dari perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor

sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa. Faktor yang bersifat sosial

antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya dan faktor media

massa.

b. Faktor Kelompok

Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan

identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. Identitas

kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi

dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda

sering menjadi penyebab kekerasan.

c. Faktor Dinamika Kelompok

Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang

terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-

perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah

masyarakat tidak mampu ditanggap dengan seimbang oleh sistem

sosial dan masyarakatnya. Dalam konteks ini munculnya kekerasan

dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang

disebabkan oleh struktur sosial tertentu.

2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota

masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah

dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau

kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu

sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor

pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.

4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa

pengorganisasi diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap

akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

63

5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan

untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

4. Penutup

Tindakan kekerasan akan berdampak negatif seperti kerugian baik

material maupun nonmaterial. Menghentikan kekerasan tentu tidak dapat

dilakukan hanya oleh beberapa pihak. Pemerintah sebagai pemilik

kekuasaan dalam negara memang selayaknya menjadi pemimpin dalam

upaya menghentikan kekerasan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi

kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan solusi untuk sebuah

permasalahan, tetapi menciptakan permasalahan baru. Pemerintah juga

perlu memberikan contoh dan bukti nyata bahwa kekerasan tidak layak

untuk dilakukan di sebuah negara merdeka dan demokratis. Di sisi lain,

masyarakat juga harus melakukan fungsi pencegahan untuk lebih peduli

terhadap ketenteraman lingkungan menuju kehidupan sosial yang damai

dan harmonis.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih

mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat

menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif,

menyenamgkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :

a. Memahami dan mencermati materi diklat

b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap

kegiatan belajar,

c. Menyimpulkan

d. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :

a. Mendiskusikan materi pelathan

b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah

/kasus

c. Melaksanakan refleksi

64

E. TUGAS/LATIHAN

1. Di bawah ini yang merupakan definisi dari kekerasan sosial yang paling

tepat adalah....

A. kekerasan, menunjuk kepada tindakan yang dapat merugikan orang

lain, misalnya: pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain

B. merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan

secara struktural dan kultural dalam beberapa kasus dapat pula

merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi

C. kekerasan adalah penggunaan kekuasaan, bisa berupa ancaman atau

tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau

masyarakat yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian

psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak

D. kekerasan merupakan perilaku sengaja maupun tidak sengaja yang

pihak lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi

yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat

sehingga berdampak pada kerusakan hingga trauma psikologis bagi

korban

2. Di bawah ini yang merupakan contoh bentuk kekerasan individu adalah....

A. Menyebut ”si miskin” kepada orang yang tidak mampu secara

ekonomi

B. Seorang pemuda dihakimi massa karena tertangkap basah melakukan

pencurian.

C. Seorang pemimpin perusahaan melakukan penganiayaan terhadap

salah satu karyawannya

AKTIVITAS: MENGERJAKAN SOAL PILIHAN GANDA

LK.2.1. Soal Pilihan Ganda Kekerasan Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis. 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri. 3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 4. Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang Saudara anggap

benar!

65

D. Sekelompok massa merusak dan melempari rumah seseorang yang

dianggap penganut aliran sesat

3. Di bawah ini yang merupakan contoh kekerasan struktural adalah....

A. Anak pejabat menampar petugas saat terkena razia

B. Anak petani miskin keluar sekolah karena sering di "bully" di

sekolahnya

C. Seorang pejabat dilempar telur busuk oleh seorang ketika melakkan

kunjungan ke daerah

D. Anak petani miskin tidak bisa meneruskan pendidikan ke SMA karena

tidak punya biaya untuk sekolah

4. Jaringan teroris sering menyebarkan ajarannya dengan jalan sembunyi-

sembunyi. Tidak jarang setelah mereka dapat mempengaruhi orang yang

menjadi sasarannya maka mereka akan membawanya pergi meninggalkan

tempat tinggalnya. Akibatnya, anggota keluarga yang bersangkiutan menjadi

panik, marah, dan sedih. Faktor pendorong tindak kekerasan yang dilakukan

jaringan teroris tersebut adalah faktor ....

A. budaya

B. kelompok

C. psikologis

D. deprivasi relatif

5. Kekerasan antara massa dengan aparat negara yang terjadi pada peristiwa

reformasi 1998 disebabkan adanya faktor yang mempengaruhinya, yaitu....

A. budaya

B. ideologi

C. psikologis

D. kelompok

6. Merugikan orang lain, penggunaan kekuasaan fisik secara paksa, ancaman

yang mengakibatkan trauma adalah merupakan bentuk tindakan ….

A. ancaman

B. provokasi

66

C. intimidasi

D. kekerasan

7. Perhatikan bentuk kekerasan berikut!

(1) diskriminasi pendidikan

(2) ketidaktoleranan

(3) diskriminasi pelayanan kesehatan

(4) kebencian.

Yang termasuk kekerasan kultural adalah ....

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (2) dan (4)

D. (3) dan (4)

8. Perhatikan beberapa faktor pendorong tindak kekerasan sosial berikut!

(1) media massa

(2) berkembangnnya stereotip dan prasangka

(3) perbedaan ras dan budaya

(4) mobilisasi massa

(5) kontrol sosial

Yang termasuk faktor sosial pendorong tindak kekerasan sosial terkait

dengan dinamika sosial adalah ....

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (4), dan (5)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

9. Istilah “kafir” untuk menyebut agama yang berbeda dengan kelompok yang

dianutnya, dalam pandangan Bourdieu termasuk jenis kekerasan ....

A. agama

B. verbal

C. kultural

D. simbolik

67

10. Kekerasan adalah sifat alami manusia karena manusia adalah serigala bagi

manusia atau dikenal dengan homo homini lupus. Pendapat tersebut

dikemukakan oleh ....

A. Aristoteles

B. J.J. Rousseau

C. Erich Fromm

D. Thomas Hobbes

1. Jelaskan definisi kekerasan sosial!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Jelaskan salah satu teori kekerasan sosial menurut Thomas Hobbes/

Bourdieu!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

AKTIVITAS: MENJAWAB SOAL URAIAN

LK.2.2. Soal Uraian Kekerasan Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Jawablah pertanyaan pada tempat (garis) yang telah

disediakan!

68

3. Identifikasikan faktor-faktor penyebab kekerasan sosial (struktural/

kultural)!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Identifikasikan bentuk-bentuk kekerasan sosial (simbolik) dan beri 1

(satu) contoh kasus tersebut masing-masing!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

5. Identifikasikan model-model penanganan kekerasan sosial (menunjukkan

adanya penguatan pendidikan karakter: religius, mandiri, gotong-royong,

integritas, dan nasionalis) !

___________________________________________________________

___________________________________________________________

69

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Kekerasan Sosial

25 April 2012 00:56:54 Diperbarui: 24 Juni 2015 23:08:10

--------------

Bagi masyarakat, kekerasan sosial menjadi budaya baru meski harus memakan korban

nyawa dan harta. Hal itu, terlihat dari aksi geng motor yang melakukan kekerasan di jalanan.

Aksinya menjadi trending topic di jejaring sosial. Bahkan media massa pun tidak ketinggalan merilis

aksi tersebut. Berdasar catatan Indonesia Police Watch (IPW) seperti dikutip Kedaulatan Rakyat

(16/4), tiap tahun di Jakarta 60 orang tewas akibat ulah geng motor. Tahun 2011, 65 tewas.

Setahun sebelumnya, 62 tewas. Sedang tahun 2009 yang tewas 68 orang. “Pembiaran yang

dilakukan polisi terhadap geng motor memicu kekerasan sosial, dan aksi main hakim sendiri”,

papar Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

AKTIVITAS: ANALISIS WACANA/KASUS

LK.2.3. Analisis Informasi Kekerasan Sosial

Prosedur Kerja:

1. Siapkan alat tulis! 2. Berdoalah sebelum mengerjakan! 3. Buatlah kelompok kerja 3-5 orang! 4. Bacalah informasi/berita di bawah ini! 5. Berikan opini/pendapat terkait pemberitaan tersebut! 6. Isikanlah dalam tempat yang telah disediakan!

70

Sebelumnya, kekerasan sosial membekas di sanubari rakyat Indonesia saat terjadi gerakan

bersamamenolak rencana naiknya harga bensin. Demonstrasi berkobar di beberapa kota besar

berakhir ricuh. Pelaku kekerasan sosial menjalankan aksinya dengan menjebol pagar DPR RI dan

membakar apapun.Bentrokan pun terjadi antara petugas melawan peserta aksi demo. Kekerasan

sosial pun menemukan bentuknya secara sempurna.

Kekerasan sosial menolak kenaikan harga bensin dan kenekatan geng motor menarik

perhatian para jurnalis warga. Mereka mengabarkannya lewat media jejaring sosial. Akibat timeline

Twitter dan status Facebook yang dikirimkannya, warta kekerasan sosial semacam itu pun menjadi

trending topic di media jejaring sosial. Media massa cetak dan elektronik pun tidak mau ketinggalan

meliput acara yang mampu menyedot perhatian jutaan warga.

Paparan di atas contoh fenomena kekerasan sosial yang berkembang pesat di ruang publik,

jejaring sosial dan media massa. Belakangan ini oleh media televisi, kekerasan sosial diubah

maknanya menjadi barang komoditi yang laik jual. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada pemikiran

apa pun bentuk kekerasannya, dijamin layak jual. Hal itu didukung tabiat orang yang terlibat

 sebagai pelaku kekerasan sosial menjadi sangat ekspresif dalam mengekspresikan

ketidakpuasannya. Atas dasar itulah, beberapa stasiun televisi swasta memosisikan diri sebagai

“agen penjual” kekerasan sosial.Mereka membungkus kekerasan sosial menjadi sebuah

komoditas  yang laris untuk dikomodifikasikan.

Bentuk konkret komodifikasi kekerasan sosial yang disuguhkan media televisi selalu ditandai

dengan tayangan visual aneka kekerasan sosial secara detail dan vulgar. Sang kameramen akan

menyorot siapa pun dan apa pun yang ditengarai menghasilkan obyek dagangan bernama

kekerasan sosial. Sedangkan sang reporter dengan suara terengah mengabarkan apa yang

dilihatnya. Deskripsi visual yang dideskripsikan sang reporter terkadang tidak masuk akal.

Kepiawaian dalam menyusun narasi sebagai modal dasar mendeskripsikan sebuah realitas sosial

yang dilihatnya pun disampaikan secara dangkal.

Saat ini, tayangan kekerasan sosial di televisi dengan amat gamblang, vulgar dan dramatis

dapat disaksikan secara gratis. Pesan verbal dan pesan visual dalam tayangan komodifikasi

kekerasan sosial terlihat hidup sehidup-hidupnya. Keberadaannya mampu membangkitkan

desakan emosi yang tidak mampu dikontrol tiap penonton.Di sisi lain, atas nama kuasa rating,

suasana yang dibangun dalam tayangan komodifikasi kekerasan sosial adalah situasi yang

dikesankan mencekam. Bangunan suasana semacam ini sangat dibutuhkan oleh pengelola stasiun

televisi untuk menggapai kucuran dana iklan. Pada titik ini proses jual beli sah hukumnya.

Itu yang didapatkan pihak televisi. Lalu apa yang diperoleh warga masyarakat atas tayangan

komodifikasi kekerasan sosial? Budaya visual seperti apakah yang sedang diusung pihak televisi

ketika menghadirkan tayangan komodifikasi kekerasan sosial? Siapakah peduli akan hal ini?

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemikir Budaya Visual dan Dosen

Komunikasi visual ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 25 April 2012.

71

Berdasarkan tulisan di atas berikan pendapat Saudara:

1. Mengapa kekerasan sosial dapat terjadi di masyarakat (berdasarkan latar

belakang) ?

2. Langkah preventif apa yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan

sosial yang seolah sudah membudaya di masyarakat? (Berikan solusi

nyata terhadap persoalan ini (menunjukkan adanya penguatan

pendidikan karakter: religius, mandiri, gotong-royong, integritas, dan

nasionalis)!

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________

AKTIVITAS: MENGEMBANGKAN SOAL

LK.2.4. Pengembangan Soal Kekerasan Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Bacalah bahan bacaan pada kegiatan pembelajaran 2 5. Pelajari kisi-kisi yang soal USBN yang telah tersedia! 6. Kembangkan soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTs! 7. Kembangkan soal Pilhan Ganda (PG) sebanyak 3 Soal! 8. Kembangkan soal uraian (Esai) sebanyak 2 Soal!

72

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

Pengetahuan dan

Pemahaman

Menyebutkan

Mengidentifikasi

Menunjukkan

Menjelaskan

Menentukan

Mengkategorikan

Membedakan

Peserta didik mampu

memahami dan

menguasai tentang:

- konsep dasar

sosiologi

- objek sosiologi

- fungsi dan manfaat

sosiologi

Peserta didik mampu

memahami dan menguasai

tentang:

- jenis-jenis penelitian

- prosedur dan metode

penelitian

- pendekatan penelitian

- data penelitian

- teknik penelitian

- kegunaan penelitian

sosial

Peserta didik mampu memahami

dan menguasai tentang:

- masyarakat multikultural

- perubahan sosial

- globalisasi.

Aplikasi

Memberi contoh

Membandingkan

Menghubungkan

Menerapkan

Menginterpretasi

Peserta didik mampu

mengaplikasi-kan

pengetahuan dan

pemahaman tentang:

- interaksi sosial

antarindividu,

kelompok sosial, dan

antarkelompok sosial

berdasarkan konsep

dasar sosiologi

- pengelompokan

sosial dalam

masyarakat ditinjau

dari konsep dasar

sosiologi

- gejala sosial seperti:

nilai, norma,

Peserta didik mampu

mengaplikasikan

pengetahuan

dan pemahaman tentang:

- topik penelitian

- perumusan masalah

penelitian

- rancangan penelitian

(data penelitian,

sampel/populasi

penelitian,

instrumen, dan teknik

analisis data penelitian)

Peserta didik mampu

mengaplikasikan pengetahuan

dan pemahaman tentang:

- berbagai permasalahan sosial

yang muncul dalam

masyarakat multikultural

- prinsip-prinsip kesetaraan

dalam keberagaman untuk

menciptakan masyarakat yang

harmonis

- pemberdayaan komunitas

melalui nilai-nilai kearifan lokal.

- dampak perubahan sosial

sebagai

akibat dari globalisasi

- upaya mengatasi ketimpangan

sosial sebagai akibat

73

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

sosialisasi,

penyimpangan dan

pengendalian sosial,

struktur sosial,

diferensiasi sosial,

stratifikasi sosial,

kelompok sosial,

mobilitas sosial, dan

konflik sosial dan

akomodasi

penyelesaiannya,

dengan

menggunakan

konsep dasar

sosiologi

perubahan sosial di tengah-

tengah globalisasi

- permasalahan yang terjadi

dalam masyarakat multikultural

dan akibat yang ditimbulkannya

integrasi dan disintegrasi

Penalaran

Menyimpulkan

Merumuskan

Menganalisis

Peserta didik mampu

menggunakan nalar

dalam mengkaji:

- berbagai gejala sosial

dalam memahami

hubungan sosial di

masyarakat dengan

menggunakan

konsep dasar

sosiologi

Peserta didik mampu

menggunakan nalar dalam

mengkaji:

- kesesuaian jenis

penelitian dengan data

penelitian

- pengolahan data

penelitian

- interpretasi data

penelitian

- penyusunan laporan

penelitian

- berbagai gejala sosial

dengan menggunakan

metode penelitian sosial

Peserta didik mampu

menggunakan nalar dalam

mengkaji:

- potensi terjadinya konflik dan

kekerasan dalam masyarakat

multikultural dan cara

pemecahannya

- gagasan mengatasi dampak

perubahan

sosial dan globalisasi

- pemberdayaan komunitas lokal

melalui nilai-nilai kearifan lokal

di tengah pengaruh globalisasi

74

KARTU SOAL 1

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 2

Materi : Kekerasan Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 2

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 2

Materi : Kekerasan Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

75

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 3

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 2

Materi : Kekerasan Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 4

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 2

Materi : Kekerasan Sosial

Bentuk Soal : Esai

76

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 5

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 2

Materi : Kekerasan Sosial

Bentuk Soal : Esai

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

77

F. RANGKUMAN

1. Soerjono Soekanto (2002: 98), mengartikan kekerasan (violence) sebagai

penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

Selain penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, kekerasan juga bisa

berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan trauma,

kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan

hak (Narwoko dan Suyanto, 2000: 70).

2. Tipe-Tipe Kekerasan, Galtung (1996: 203) mencoba menjawab dengan

membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga), yaitu: Kekerasan

Langsung. Kekerasan langsung biasanya berupa kekerasan fisik,

Kekerasan Struktural, terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur,

misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan

kesehatan. Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan

permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam

masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan,

aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan

ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan.

3. Dalam pandangan Bourdieu (2005) kekerasan struktural dan kultural

dapat dikategorikan sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik

adalah mekanisme komunikasi yang ditandai dengan relasi kekuasaan

yang timpang dan hegemonik di mana pihak yang satu memandang diri

lebih superior entah dari segi moral, ras, etnis, agama ataupun jenis

kelamin dan usia.

4. Jika dilihat berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dapat digolongkan

menjadi dua bentuk, yaitu: kekerasan individual dan kekerasan kolektif.

Kekerasan individual, adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu

kepada satu atau lebih individu. Contoh: pencurian, pemukulan,

penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan kolektif, merupakan

kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh:

tawuran pelajar, bentrokan antar desa.

5. Beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kekerasan, yaitu sebagai

berikut :faktor individual, faktor kelompok, dan faktor dinamika kelompok

78

Dalam konteks ini munculnya kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal

yaitu sebagai berikut :

a. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang

disebabkan oleh struktur sosial tertentu.

b. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota

masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah

dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau

kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

c. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu

sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor

pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.

d. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasi

diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi

yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

e. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan

untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini beberapa

pertanyaan berikut dapat dijawab sebagai refleksi dari penggunaan modul ini:

1. Apakah Saudara memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya

belum pernah Saudara pahami?

2. Apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam

mengembangkan profesionalisme?

3. Apakah materi yang diuraikan mempunyai kedalaman dan keluasan

yang Saudara butuhkan sebagai guru?

4. Rencana tindak lanjut apa yang akan Saudara lakukan?

79

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

INTEGRASI SOSIAL

A. TUJUAN

Setelah mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 3 inipeserta diklat

diharapkanmampu:

1. Menjelaskan konsep integrasi sosial dengan benar

2. Menjelaskan proses terjadinya integrasi sosial dengan benar

3. Mengurai masalah integrasi sosial sebagai fenomena sosial

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta

diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar integrasi sosial

2. Menjelaskan faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial

3. Menjelaskan syarat integrasi sosial

4. Menjelaskan proses terjadinya integrasi sosial

C. URAIAN MATERI

1. Definisi Integrasi Sosial

Integrasi berasal dari bahasa inggris "integration" yang berarti

kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi merujuk pada upaya penyatuan

berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya

maupun politik suatu bangsa. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses

penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan

masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang

memilki keserasian fungsi. Unsur-unsur sosial yang saling berbeda dalam

masyarakat itu dapat berupa individu, keluarga,kekerabatan,kelompok

sosial,lembaga sosial, status sosial, sistem nilai dan norma sosial.

Proses penyesuaian yang dimaksud adalah apabila masing-masing

unsur yang berbeda tersebut mau mentaati aturan-aturan yang ada dan

telah disepakati bersama dan mau mefungsikan dirinya sesuai dengan

status dan peranannya dalam masyarakat.Sedangkan Integrasi sosial

ditandai dengan adanya suatu keadaan yang menggambarkan suatu

80

keserasian hubungan dan fungsi diantara komponen masyarakat.

Keserasian fungsi ini meliputi sebagian atau keseluruhan segi kehidupan,

dimana masing-masing pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain.

Hal ini pada akhirnya saling menguntungkan semua komponen dalam

masyarakat.

Usaha penyesuaian diri pada ide-ide, pola-pola sosial budaya dan

etika pergaulan secara tingkat kebutuhan sosial ekonomi pada suatu

anggota masyarakat lainnya merupakan integrasi sosial. Dalam hal ini,

masing-masing individu maupun kelompok yang bersangkutan ingin

mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan

pendapat Duverger (2003:310) bahwa integrasi sosial sebagai dibangunnya

interdependensi yang lebih rapat antar bagian-bagian dari organisme hidup

atau antara anggota-anggota dalam masyarakat. Integrasi karena itu

adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya

menjadi suatu kota yang harmonis, yang didasarkan pada tatanan yang

oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana

kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap

kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan

kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu:

a. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu

sistem sosial tertentu

b. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu

Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar

meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik

maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan

para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi

di atas dua landasan berikut :

a. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus

(kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang

nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar).

b. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus

menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation).

Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan

81

sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda

(cross-cutting loyalities) dari anggota masyarakat terhadap berbagai

kesatuan sosial.

Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegtrasi atas

paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai

kelompok.Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar

masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai,

norma-norma, dan pranata-pranata sosial.

2. Faktor Pendorong

Terbentuknya integrasi sosial dalam masyarakat didorong oleh beberapa

faktor, antara lain:

a. Sentimen Ideologis

Yaitu suatu perasaan dan kesadaran sejumlah orang dengan ideologi

yang sama. Kelompok ini memiliki kesadaran tinggi untuk menyatukan

diri dalam gerak dan langkah serta tujuan karena didorong oleh

sentimen ideologis yang sama. Mereka merasa senasib dan

seperjuangan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan

ideologi yang diyakininya.

b. Sentimen Geneologis

Di samping sentimen ideologis, sentimen geneologis juga merupakan

sarana yang mendorong orang-orang untuk menyatukan diri dalam satu

ikatan sosial yang didasarkan persamaan darah dan keturunan. Dalam

dalam kesatuan geneologis, orang menyadari bahwa mereka berasal

dari satu darah keturuna walaupun telah mengalami proses evolusi

yang relatif panjang. Sentimen ini dapat mendorong orang-orang yang

merasa memiliki persamaan keturunan untuk terikat dalam suatu wadah

kekerabatan, marga, ataupun trah. Contoh, munculnya Marga

Simanungkalit, Simanjuntak, Trah Mangkunegaran, Trah Kasunan

Demak, dan Trah Kraton Yogyakarta .

c. Sentimen Teretorial

Yaitu suatu perasaan yang muncul secara spontanitas sebagai akibat

adanya kesamaan daerah asal atau daerah kelahiran. Mereka

menyadari berasal dari satu daerah yang sama. Hal ini, dapat

82

memunculkan kesadaran untuk bersau dan membentuk suatu ikatan

kerja sama yang lebih intim dengan didorong oleh sentimen asal daerah

yang sama. Contoh, penonton sepak bola antar negara, yang

memunculkan kesetiaan untuk mendukung negaranya.

d. Sentimen Kepentingan

Dalam suatu asosiasi, individu terikat menjadi satu kesatuan karena

memiliki orientasi dan kepentingan yang sama. Misalnya, Ikatan

Pengusaha Batik Pekalongan, Ikatan Pengusaha Batik Solo, Ikatan

Pengusaha Anggrek Jawa Barat. Melalui ikatan-ikatan ini, mreka

menyadari bahwa antara individu yang satu dengan individu yang lain

merupakan himpunan orang yang mempunyai kepentingan sama. Hal

ini, mendorong orang untuk mau melaksanakan kerja sama secara

lebih intim.

e. Sentimen Historis

Adalah suatu perasaan yang menyadari bahwa mereka memiliki sejarah

perjuangan yang sama. Misalnya, pada saat Indonesia ingin mengusir

para penjajah, masyarakat Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-

pulau yang lain memiliki sentimen histori yang sama sebagai

masyarakat terjajah. Atas dasar persamaan, nasib mereka terdorong

untuk bersatu dan membentuk suatu ikatan dengan solidaritas yang

tinggi melawan para penjajah.

3. Syarat Integrasi

Menurut W F Ogburn dan M Nimkoff (Soekanto, 2002: 56) syarat

terjadinya suatu integrasi sosial adalah sebagai berikut:

a. Anggota masyaraklat merasa mereka berhasil saling mengisi

kebutuhan-kebutuhan mereka.Terpenuhinya kebutuhan itu

menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan

antara satu dengan yang lainnya.

b. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus

bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan

dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

83

c. Norma dan nilai yang berlaku sukup lama,tidak mudah berubah-

ubah,dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota

masyarakat.

Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung

pada faktor-faktor berikut.

a. Homogenitas kelompok: dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat

kemajemukan anggotanya relatif rendah, integrasi sosial akan mudah

tercapai.Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk,

integrasi sosial akan sulit tercapai dan memakan waktu yang lama.

b. Besar kecilnya kelompok: pada umumnya dalam kelompok yang kecil,

tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi

sosialnya akan mudah tercapai.

c. Mobilitas geografis: semakin sering anggota masyarakat datang dan

pergi, semakin sulit proses integrasi terjadi, karena setiap anggota

kelompok baru harus menyesuaikan diri dengan masyarakat yang

dituju.

d. Efektivitas komunikasi: semakin efektif komunikasi berlangsung,

semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai.

4. Bentuk-Bentuk Integrasi Sosial

Dalam penanganan sebuah konflik, integrasi merupakan jalan

terakhir yang paling diinginkan sebagai sebuah penyelesaian. Karena

integrasi diraih bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kesadaran

dari kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam sebuah sistem. Meski

kesepakatan-kesepakatan yang diraih tidak selalu bersifat konstan, tapi

dapat selalu diusahakan agar kesepakatan tersebut selalu menjadi hal

yang utama dalam masyarakat. Jadi, kesepakatan tersebut harus dibuat

senyaman mungkin untuk selalu berjalan mulus di masyarakat. Emile

Durkheim (2010) mengemukakan bahwa integrasi terbagi menjadi dua,

yaitu sebagai berikut.

a. Integrasi Tinggi

Integrasi tinggi ini lahir dari kelompok-kelompok yang memiliki

ikatan kuat dan solidaritas yang tinggi dari setiap anggotanya.

Kelompok yang memiliki tingkat integrasi yang tinggi tidak segan-segan

84

untuk membela anggota kelompoknya yang sedang berada dalam

masalah atau pun konflik. Bahkan tanpa memedulikan risiko yang akan

menimpa kelompoknya di kemudian hari. Yang termasuk ke dalam

kelompok dengan kategori ini, misalnya komunitas adat dan kelompok

agama.

b. Integrasi Rendah

Integrasi yang rendah biasanya dilahirkan oleh kelompok-

kelompok masyarakat yang mempunyai keterikatan yang lemah.

Kelompok ini lebih sering disisipi oleh kepentingan yang bersifat

individualis dan hanya akan dipersatukan oleh kasus-kasus mendesak

yang sekiranya akan membutuhkan kuantitas suara yang

maksimal.Jadi, resiko yang terjadi pada anggotanya bukan merupakan

urusan bersama. Yang termasuk ke dalam kelompok dengan kategori

ini, misalnya organisasi pekerja atau organisasi pedagang.

Selain itu, sebagai masyarakat yang majemuk, maka kesadaran

kita sebagai anggota masyarakat harus dibangun, bahwa sistem sosial

yang ada di dalam kehidupan masyarakat dibangun untuk kepentingan

bersama. Jika ada salah satunya saja yang berlangsung kurang efektif,

jangan jadikan hal tersebut menjadi sebuah hambatan yang

dipertentangkan. Melainkan sebagai sebuah pemicu diskusi antar

kelompok, sehingga dicapai kesepakatan yang baru.

5. Proses Integrasi Sosial

Dalam setiap masyarakat, terdapat komponen-komponen yang

saling bersaing sampai terbentuk suatu konflik. Di sisi lain, juga terdapat

komponen masyarakat dalam skala kecil maupun besar membangun suatu

kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan. Ini merupakan

proses awal dari terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat. Dalam suatu

proses integrasi sosial berlangsung tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Proses Interaksi

Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun

suatu kerja sama dengan ditandai adanya kecenderungan-

kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Proses

85

interaksi dilandasi adanya saling pengertian dengan saling menjaga hak

dan kewajiban antar pihak.

b. Proses Identifikasi

Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala

masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan

pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses

untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Jika proses ini dapat

berlangsung dengan lancar maka akan menghasilkan hubungan kerja

sama yang lebih erat. Sebab, masing-masing pihak mengetahui

karakternya dan saling menjaga keutuhan hubungan tersebut.

c. Kerjasama (Kooperation)

Menurut Charles H Cooley mengatakan bahwa kerja sama timbul apa

bila orang menyadari bahwa mereka mepunyai kepentingan-

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai

cukup pengerahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk

memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Melalui kerja sama,

kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan

adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja

sama yang berguna.

d. Proses Akomodasi

Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesakan

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan,sehingga lawan

tersebut kehilangan kepribadiannya.Tujuan dari akomodasi dapat

berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu:

1) Untuk mengurangi pertentangan antara orang –perorangan atrau

kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan

faham.Akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu

sintesa antara kedua pendapat tersebut,agar menghasilkan suatu

pola yang baru.

2) Untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan,untuk sementara

waktu atau secara temporer.

3) Akomodasi kadang-kadang diusahakan untuk memungkinkan

terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang

sebegai akibat faktor-faktor sosial,psikologis dan kebudayaan,hidup

86

terpisah seperti,misalnya yang dijumpai pada masyarakat-

masyarakat yang mengenal sistem berkasta.

4) Mengusahakan pelebutan antara kelompok-kelompok sosial yang

terpisah,misalnya perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti

yang luas.

e. Proses Asimilasi

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya

usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di

antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai

dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang

bersifat emosional, dengan tujuan mencapai kesatuan (integrasi)

f. Proses Akulturasi

Menurut Koentjaraningrat (2000), akulturasi adalah proses sosial yang

terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan

pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan

berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat

dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun umumnya akulturasi

berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri.

6. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan

kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali

seperti kondisi sebelum terjadi konflik. Perubahan yang terjadi pada

lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma

dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Soerjono Soekanto

(2000) disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Awal

terjadinya kondisi ini adalah situasi dimana ada ketidakseimbangan atau

ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam

sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik.

Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu

lama-kelamaan akan menjadi chaos (kacau). Pada keadaan demikian,

akan dijumpai anomie (tanpa aturan), yaitu suatu keadaan di saat

masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan

buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Dalam

87

kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap

integrasi dimana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan

sosial berada didalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses

ini disebut dengan reintegrasi.

Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali

norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-

lembaga yang mengalami perubahan. Reintegrasi sosial adalah sebagian

upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi

sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan

memakan waktu yang lama.

7. Integrasi Nasional sebagai Integrasi Sosial Bangsa Indonesia

Integrasi nasional adalah proses penyusaian diantara unsur-unsur

yang saling berbeda dalam kehidupan dimasyarakat secara nasional

sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi

masyarakat tersebut. Menurut Paul B.Horton (2002), integrasi nasional

yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok

ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan

budaya dan ekonomi. Oleh karena integrasi suatu yang diharapkan dalam

kehidupan masyarakat, maka harus tetap dijaga kelangsungannya.Integrasi

nasional identik dengan integrasi bangsa yang berarti suatu proses

penyatuan atau perubahan berbagai aspek sosial budaya kedalam suatu

wilayah dan pembentukan nasional atau bangsa.

Integrasi nasional yang kuat, akan terbentuk dan berkembang

diatas kesepakatan nasional tentang batas-batas suatu masyarakat politik

dan sistim politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Kemudian

suatu konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama

suatu bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan melalui suatu

konsesnsus nasional mengenai sistem nilai yang akan

mendasarihubungan-hubungan sosial diantara suatu masyarakat negara.

Integrasi nasional dalam masyarakat akan bisa terwujud apabila ada faktor-

faktor sebagai berikut :

a. Adanya rasa toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa.

b. Terjadinya perkawinan campuran antara suku

88

c. Makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah

d. Meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerja

sama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama.

e. Fungsi pemerintahan yang makin berjalan baik dan bijaksana terutama

yang menyentuh masyarakat bawah.

Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut :

a. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan.

b. Keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia sebagaimana

dinyatakan dalam sumpah pemuda tanggal 28 oktober 1928.

c. Rasa cinta tanah air dikalangan bangsa Indonesia sebagaimana

dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi

kemerdekaan.

d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,

sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan yang gugur demi

memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

e. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila

f. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas

kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun.

Adapun faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut :

a. masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam faktor-faktor

kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya,

bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.

b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan pulau yang

dikelilingi oleh lautan luas.

c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatun bangsa, baik yang

berasal dari dalam maupun dari luar negri.

d. Masih besarnya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan dan

hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan rasa tidak puas.

e. Adanya paham etnosentrime diantara beberapa suku bangsa yang

menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah

budaya suku bangsa lain.

89

f. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, akibat kuatnya pengaruh budaya

asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati

kontak lansung maupun tidak langsung.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki rasa

integrasi nasional yaitu suatu sikap kepedulianterhadap sesama serta

memiliki rasa persatuan yang tinggi baik terhadap bangsa negara, agama

serta keluarga. Untuk meningkatkan integritas nasional dapat dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran dan kehendak

untuk bersatu.

b. Membangun kelembagaan di masyarakat yang berakarkan pada nilai

dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa serta

tidak memandang perrbedaan suku, agama, ras, keturunan, etnis dan

perrbedaan-perbedaan lainnya, yang sebenarnya tidak perlu

diperdebatkan.

c. Meningkatkan integrasi bangsa, yaitu penyatuan berbagai macam

kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu

identitas nasional.

d. Mengembangkan prilaku integratif di Indonesia dengan upaya bekerja

sama dalam berorganisasi dan berprilaku sesuai dengan cara yang

dapat membantu tujuan organisasi.

e. Meningkatkan integritasi nilai diantara masyarakat dan integrasi nilai

Indonesia ada dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistim nilai

bersama.

Dalam kemajemukan yang terdapat di negara kita Republik

Indonesia tercinta, integrasi sosial kerap kali dilupakan. Padahal integrasi

merupakan salah satu, bahkan mungkin satu-satunya solusi, bagi masalah-

masalah yang terjadi akibat kemajemukan tersebut. Integrasi sosial

termasuk ke dalam usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk

menyelesaikan perselisihan, serta mempersatukan perbedaan melalui

proses-proses yang adil. Integrasi sosial lahir dari kesadaran kita akan

pentingnya berbangsa yang baik.

Indonesia sebagai negara yang majemuk, memiliki landasan-

landasan yang cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan. Pancasila

90

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebetulnya

merupakan landasan idiil dan landasan konstitusional yang paling ideal.

Namun sayang, kedua landasan idiil ini kini malah dipandang sebelah mata

oleh hampir semua warga Negara Indonesia sebagai sarana integrasi yang

utama.

Apapun landasan hukumnya, seharusnya integrasi sosial harus

tetap dilaksanakan. Setidaknya proses itu harus melalui penyadaran dari

masing-masing warga negara. Sosialisasi mengenai integrasi sosial ini

sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada ruang lingkup akademik,

melainkan harus dilakukan juga dalam ruang lingkup umum. Dalam ruang-

ruang masyarakat yang sama sekali awam, agar mereka memiliki

kesadaran yang sama.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih

mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat

menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif,

menyenamgkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :

a. Memahami dan mencermati materi diklat

b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap

kegiatan belajar,

c. Menyimpulkan

d. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :

a. Mendiskusikan materi pelathan

b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian

masalah /kasus

c. Melaksanakan refleksi

91

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

1. Di bawah ini yang merupakan definisi dari integrasi sosial adalah....

A. proses sosial yang harmoni beserta produk-produk yang dihasilkannya

B. usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada

suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara

nasional

C. sebuah proses penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara

unit-unit nasional yang terpisah

D. serangkaian unsur-unsur sosial yang saling berkaitan dan saling

mempengaruhi, sehingga merupakan suatu kesatuan yang berfungsi dan

bermakna

2. Berikut ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kelancaran proses

integrasi sosial masyarakat majemuk, yaitu adanya ....

A. toleransi antar suku

B. pendidikan yang maju

C. etnosentrisme dan fanatisme

D. pemimpin yang cakap dan bijak

3. Salah satu contoh integrasi sosial yang dapat dijelaskan dengan teori

fungsional struktural adalah....

A. setiap kelompok sosial dalam masyarakat majemuk mampu bekerja sama

dengan baik karena mengadopsi paham pluralisme

AKTIVITAS: MENGERJAKAN SOAL PILIHAN GANDA

LK.3.1. Soal Pilihan Ganda Integrasi Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis. 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri. 3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 4. Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang Saudara anggap

benar!

92

B. setiap kelompok sosial dalam masyarakat majemuk mampu bekerja sama

dengan baik karena mempunyai bahasa, lambang negara, dan bendera

yang sama.

C. masyarakat petani, pedagang, pengusaha, buruh, sekalipun mempunyai

fungsi yang berbeda-beda tetapi mampu bekerjasama sebagai satu

kesatuan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu

D. konfilk budaya antara Indonesia dan Malaysia ternyata semakin

memperkuat solidaritas sosial antara warga negara yang berbeda SARA ,

Mereka bersatu membela salah satu produk budaya bangsa Indonesia

yang diklaim Malaysia sebagai bagian dari budayanya

4. Bangsa Indonesia selalu dapat tetap mempertahankan persatuan dan

kesatuan nasional, walaupun sarat kemajemukan. Hal ini dapat terwujud

karena ....

A. persamaan ciri fisik

B. persamaan ciri budaya

C. persamaan struktur dan strata sosial

D. interseksi sosial antar kelompok sosial

5. Konsep integrasi sosial menunjukan adanya proses penyesuaian diantara

unsur-unsur soisial yang saling berbeda di dalam masyarakat sehingga

menjadikan satu kesatuanyang utuh dan bulat. Yang bukan merupakan unsur

sosial dalam konsep integrasi sosial adalah kesamaan ....

A. tujuan

B. idiologi

C. pandangan

D. letak geografis

6. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk terintegrasi ke dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dipengaruhi oleh beberapa

faktor, di antaranya yaitu ....

A. wilayah

B. kebudayaan

C. agama dan kepercayaan

93

D. latar belakang sejarah

7. Perasaan senasib dan sepenanggungan menjadi faktor yang mempengaruhi

terbentuknya integrasi sosial masyarakat Indonesia. Perasaan bersama yang

pernah dialami oleh masyarakat tersebut, yaitu ....

A. dijajah oleh kolonial

B. keinginan bersama untuk membentuk negara kesatuan

C. wawasan nusantara menjadi konsep dasar integrasi nasional

D. sumpah pemuda menjadi dasar terbentuknya integrasi nasional

8. Latar belakang perpaduan beberapa orang atau kelompok suku atau

keturunan di pedesaan ialah karena didorong oleh upaya untuk memenuhi

kebutuhan yang sama dari sekumpulan individu, dan perasaan senasib bahwa

mereka dapat memenuhi hajat kehidupan masing-masing. Situasi ini oleh

Cooley disebut ....

A. society

B. community

C. masyarakat desa

D. masyarakat kota

9. Wilayah sosial dengan karakteristik khas, seperti mengutamakan

harmonisasi menghindari konflik, mematuhi nilai tradisional, memiliki

semangat kolektivitas, kekeluargaan, dan berbagai karakteristik sopan-

santun atau ramah-tamah lainnya, merupakan ciri dari masyarakat ....

A. desa

B. kota

C. rural

D. madani

10. Seorang pemain sepakbola selalu mangkir dengan alasan apapun jika

diundang PSSI untuk masuk dalam skuad membela tim nasional Indonesia.

Tetapi jika bermain untuk tim klub sepakbola lokal yang dibelanya saat ini,

pemain tersebut selalu menyanggupi untuk bermain. Kasus semacam itu

merupakan contoh ....

94

A. local wisdom

B. primordialisme

C. social solidarity

D. community sentiment

1. Jelaskan definisi integrasi sosial!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Jelaskan syarat 3 (tiga) terjadinya sosial!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Identifikasikan bentuk-bentuk integrasi sosial (tinggi/ rendah)!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

AKTIVITAS: MENJAWAB SOAL URAIAN

LK.3.2. Soal Uraian Integrasi Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Jawablah pertanyaan pada tempat (garis) yang telah

disediakan!

95

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Jelaskan konsep integrasi nasional dan sebutkan 3 (tiga) faktor

penghambat terjadinya integrasi nasional!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

5. a. Jelaskan upaya mewujudkan integrasi nasional/ bangsa Bagaimana

integrasi nasional bangsa Indonesia bisa terwujud?

b. Jelaskan upaya mempertahankan Integrasi Bagaimana cara

mempertahankannya? Jelaskan!

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA DI ERA REFORMASI

INDONESIA*)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan memiliki

keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, dan etnis, yang apabila disalahgunakan

AKTIVITAS: ANALISIS WACANA/KASUS

LK.3.3. Analisis Informasi Integrasi Sosial

Prosedur Kerja:

1. Siapkan alat tulis! 2. Berdoalah sebelum mengerjakan! 3. Buatlah kelompok kerja 3-5 orang! 4. Bacalah informasi/berita di bawah ini! 5. Berikan opini/pendapat terkait pemberitaan tersebut! 6. Isikanlah dalam tempat yang telah disediakan!

96

berpotensi menjadi pemicu masalah disintegrasi nasional. Disintegrasi bermakna

hilangnya keutuhan atau persatuan.

Bhinneka tunggal Ika merupakan istilah yang menggambarkan kondisi bangsa

Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Semangat persatuan dan kesatuan

bangsa secara menyeluruh dan utuh ini lah kunci melemahkan potensi konflik.

Indonesia saat ini sebagaimana sering digambarkan di media massa sedang

dalam kondisi krisis persatuan dan kesatuan dimana beberapa golongan dan individu

lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan umum

maupun kepentingan masyarakat banyak sehingga dapat berakibat menyebabkan

timbulnya disintegrasi bangsa.

Sejak pertengahan 1997 terjadi krisis moneter yang disertai krisis ekonomi dan

politik di Indonesia yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap masa depan

politik Indonesia. Aspek positif dari krisis tersebut adalah timbulnya gelombang tuntutan

reformasi total khususnya di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Mundurnya Presiden

Soeharto pada 21 Mei 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan

bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah

yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Kekhawatiran yang luas, baik di kalangan

masyarakat, intelektual, maupun kalangan pemerintah. Kekhawatiran itu tidak hanya

bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat, tetapi juga lantaran maraknya

kerusuhan sosial di beberapa kota besar dan kecil akhir-akhir ini.

Konsep integrasi biasanya menunjuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok

masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya, maupun politik ke dalam satu

kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional.

Integrasi dipandang sebagai usaha meniadakan kesetiaan curang dan ikatan-ikatan

sempit dalam rangka membangun kesetiaan dan ikatan yang lebih luas ke arah

pembentukan identitas sosio-kultural dan politik yang bersifat nasional. Selain itu, istilah

integrasi sering juga dipergunakan untuk menunjuk pada upaya membangun suatu

otoritas atau kewenangan nasional; penyatuan pemerintah dengan yang diperintah;

konsensus tentang nilai-nilai kolektif; dan soal kesadaran setiap anggota masyarakat

untuk memperkokoh ikatan di antara mereka.

Nasionalisme yang melambangkan jati diri bangsa Indonesisa yang selama ini

demikian kukuh, kini mulai memperlihatkan keruntuhan. Asas persamaan digerogoti oleh

ketidakadilan pengalokasian kekayaan yang tak berimbang antara pusat dan daerah

selama ini. Realitas kultural masyarakat, terutama di tingkat lokal, misalnya kasus

kerusuhan Ambon (yang merupakan “kelanjutan” dari kerusuhan Ketapang dan Kupang),

mencerminkan dengan jelas bahwa masalah integrasi yang tengah dihadapi Indonesia

tidak semata-mata integrasi yang bersifat vertikal, melainkan juga integrasi horizontal.

97

--------

Pembelahan masyarakat secara kultural adalah realitas obyektif bangsa

Indonesia yang tidak mungkin ditiadakan. Ironisnya, upaya “peniadaan” sekat-sekat

primordial itulah yang selalu diupayakan selama sekitar 30 tahun Orde Baru melalui

berbagai kebijakan yang sangat sentralistik, seragam, dan memarjinalkan kontribusi

faktor lokal. Oleh karena itu, integrasi dan stabilitas yang dicapai oleh rezim Orde Baru

sesungguhnya adalah integrasi dan stabilitas semu yang diraih melalui strategi kooptasi

atas elite lokal, represi terhadap aspirasi alternatif dari masyarakat, dan pemberian

ganjaran ekonomi serta kekuasaan bagi mereka yang mendukung tetap tegaknya

otoritarianisme. Akibatnya, ketika negara tak sanggup lagi membiayai dan

mempertahankan otoritarianisme politik, maka harmoni dan integrasi semu Orde Baru

secara berangsur-angsur runtuh pula. Indonesia akan disintegrasi atau tidak akan

menimbulkan pro dan kontra tergantung dari sudut pandang yang digunakan.

Reformasi sudah berjalan bertahun-tahun. Ada yang berpendapat, bahkan rakyat

kecil sudah mulai menilai bahwa kehidupan di masa Orde Baru lebih baik dibandingkan

dengan saat ini. Pandapat rakyat tersebut terjadi karena hanya dilihat dari sudut pandang

harga kebutuhan pokok sehari-hari dan itu tidak salah karena hanya satu hal tersebut

yang ada dibenak mereka. Kemudian ada kelompok masyarakat yang selalu menuntut

kebebasan, dan oleh kelompok yang lain dikatakan sudah kebablasan. Kemudian timbul

kembali pertanyaan apa itu reformasi? Yang jelas bangsa Indonesia semua

menginginkan kehidupan yang lebih baik melalui reformasi setelah hidup di era Orde

Baru.

Runtuhnya rezim Orde Baru segera diikuti dengan munculnya konflik kekerasan

di berbagai wilayah Indonesia, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal yang

seakan menemukan momentumnya pada saat bangunan kebangsaan sedang goyah.

Stabilitas nasional yang menjadi jargon selama lebih dari 30 tahun justru menemukan

antitesisnya ketika kemarahan dan kebencian berakumulasi menjadi amuk massa.

Penyebab timbulnya konflik sangat kompleks dan kadang telah memiliki akar-akar

sejarah yang panjang. Konflik horizontal dan vertikal pasca Orde Baru menjadi catatan

sejarah hitam negeri ini. Ribuan nyawa anak negeri terenggut dan destruksi massa yang

ditimbulkan oleh konflik-konflik tersebut telah memberi pelajaran berharga bahwa negeri

yang selalu membanggakan kemajemukan ini ternyata masih teramat rapuh. Integrasi

lebih merupakan sebuah jargon politik ketimbang kenyataan.

Referensi:

http://www.kompasiana.com/asepmarsel/potensi-disintegrasi

http://www.arrahmah.com/rubrik/tolikara-simpul-disintegrasi

98

*)Rachmat Bahmim Safiri,S.H.,M.Si Widyaiswara Ahli Muda Badan Diklat Provinsi Kep

Bangka Belitung

Berdasarkan tulisan di atas berikan pendapat Saudara:

1. Diskripsikan hasil analisa mengapa disintegrasi sosial (bangsa/ nasional)

rawan terjadi di negara kita?

2. Identifikasi upaya langkah preventif apa yang harus dilakukan untuk

mencegah terjadinya disintegrasi sosial?

3. Berikan solusi nyata terhadap persoalan (disintegrasi bangsa/ nasional

tersebut) ini!

4. Identifikasi upaya mewujudkan integrasi! (yang menunjukkan adanya

penguatan pendidikan karakter: religius, mandiri, gotong-royong, integritas,

dan nasionalis)!

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________

99

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

Pengetahuan dan

Pemahaman

Menyebutkan

Mengidentifikasi

Menunjukkan

Menjelaskan

Menentukan

Mengkategorikan

Membedakan

Peserta didik mampu

memahami dan

menguasai tentang:

- konsep dasar

sosiologi

- objek sosiologi

- fungsi dan manfaat

sosiologi

Peserta didik mampu

memahami dan menguasai

tentang:

- jenis-jenis penelitian

- prosedur dan metode

penelitian

- pendekatan penelitian

- data penelitian

- teknik penelitian

- kegunaan penelitian

sosial

Peserta didik mampu memahami

dan menguasai tentang:

- masyarakat multikultural

- perubahan sosial

- globalisasi.

Aplikasi

Memberi contoh

Membandingkan

Menghubungkan

Menerapkan

Peserta didik mampu

mengaplikasi-kan

pengetahuan dan

pemahaman tentang:

- interaksi sosial

Peserta didik mampu

mengaplikasikan

pengetahuan

dan pemahaman tentang:

- topik penelitian

Peserta didik mampu

mengaplikasikan pengetahuan

dan pemahaman tentang:

- berbagai permasalahan sosial

yang muncul dalam

AKTIVITAS: MENGEMBANGKAN SOAL

LK.3.4. Pengembangan Soal Integrasi Sosial

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Bacalah bahan bacaan pada kegiatan pembelajaran 3 5. Pelajari kisi-kisi yang soal UKG (postes) yang telah tersedia! 6. Kembangkan soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTs! 7. Kembangkan soal Pilhan Ganda (PG) sebanyak 3 Soal! 8. Kembangkan soal uraian (Esai) sebanyak 2 Soal!

100

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

Menginterpretasi antarindividu,

kelompok sosial, dan

antarkelompok sosial

berdasarkan konsep

dasar sosiologi

- pengelompokan

sosial dalam

masyarakat ditinjau

dari konsep dasar

sosiologi

- gejala sosial seperti:

nilai, norma,

sosialisasi,

penyimpangan dan

pengendalian sosial,

struktur sosial,

diferensiasi sosial,

stratifikasi sosial,

kelompok sosial,

mobilitas sosial, dan

konflik sosial dan

akomodasi

penyelesaiannya,

dengan

menggunakan

konsep dasar

sosiologi

- perumusan masalah

penelitian

- rancangan penelitian

(data penelitian,

sampel/populasi

penelitian,

instrumen, dan teknik

analisis data penelitian)

masyarakat multikultural

- prinsip-prinsip kesetaraan

dalam keberagaman untuk

menciptakan masyarakat yang

harmonis

- pemberdayaan komunitas

melalui nilai-nilai kearifan lokal.

- dampak perubahan sosial

sebagai

akibat dari globalisasi

- upaya mengatasi ketimpangan

sosial sebagai akibat

perubahan sosial di tengah-

tengah globalisasi

- permasalahan yang terjadi

dalam masyarakat

multikultural dan akibat yang

ditimbulkannya integrasi dan

disintegrasi

Penalaran

Menyimpulkan

Merumuskan

Menganalisis

Peserta didik mampu

menggunakan nalar

dalam mengkaji:

- berbagai gejala sosial

dalam memahami

Peserta didik mampu

menggunakan nalar dalam

mengkaji:

- kesesuaian jenis

penelitian dengan data

Peserta didik mampu

menggunakan nalar dalam

mengkaji:

- potensi terjadinya konflik dan

kekerasan dalam masyarakat

101

Level Kognitif

Cakupan Materi

Konsep dan Objek

Kajian

Sosiologi

Penelitian Sosial

Masyarakat Multikultural,

Perubahan Sosial, dan

Globalisasi

hubungan sosial di

masyarakat dengan

menggunakan

konsep dasar

sosiologi

penelitian

- pengolahan data

penelitian

- interpretasi data

penelitian

- penyusunan laporan

penelitian

- berbagai gejala sosial

dengan menggunakan

metode penelitian sosial

multikultural dan cara

pemecahannya

- gagasan mengatasi dampak

perubahan

sosial dan globalisasi

- pemberdayaan komunitas lokal

melalui nilai-nilai kearifan lokal

di tengah pengaruh globalisasi

KARTU SOAL 1

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 3

Materi : Integrasi Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

102

KARTU SOAL 2

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 3

Materi : Integrasi Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 3

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 3

Materi : Integrasi Sosial

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

103

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 4

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 3

Materi : Integrasi Sosial

Bentuk Soal : Esai

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

104

KARTU SOAL 5

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 3

Materi : Integrasi Sosial

Bentuk Soal : Esai

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

F. RANGKUMAN

Integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang

saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola

kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Unsur-unsur sosial

yang saling berbeda dalam masyarakat itu dapat berupa individu,

keluarga,kekerabatan,kelompok sosial,lembaga sosial, status sosial, sistem

nilai dan norma sosial.

Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun

menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik

yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para penganut

fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua

landasan berikut :

a. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus

(kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-

nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar).

105

b. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus

menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation).

Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan

sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (cross-

cutting loyalities) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan

sosial.

Terbentuknya integrasi sosial dalam masyarakat didorong oleh beberapa

faktor sentimen, antara lain: sentimen ideologis, geneologis, teritorial,

kepentingan, dan historis. syarat terjadinya suatu integrasi sosial adalah

sebagai berikut:

a. Anggota masyaraklat merasa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-

kebutuhan mereka.Terpenuhinya kebutuhan itu menyebabkan setiap

anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan antara satu dengan yang

lainnya.

b. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama

mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman

dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

c. Norma dan nilai yang berlaku sukup lama,tidak mudah berubah-ubah,dan

dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat.

Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung

pada faktor-faktor berikut. homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok,

mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Dalam setiap masyarakat,

terdapat komponen-komponen yang saling bersaing sampai terbentuk suatu

konflik. Di sisi lain, juga terdapat komponen masyarakat dalam skala kecil

maupun besar membangun suatu kerja sama yang saling mendukung dan

menguntungkan. Ini merupakan proses awal dari terjadinya integrasi sosial

dalam masyarakat. Dalam suatu proses integrasi sosial berlangsung tahapan-

tahapan sebagai berikut:

a. Proses Interaksi

Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu

kerja sama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif

yang dapat melahirkan aktivitas bersama.

106

b. Proses Identifikasi

Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala

masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak

lain seutuhnya.

c. Kerjasama (Kooperation)

Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mepunyai

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri

untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

d. Proses Akomodasi

Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesakan

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan,sehingga lawan tersebut

kehilangan kepribadiannya.

e. Proses Asimilasi

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya

usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara

individu atau kelompok dalam masyarakat.

f. Proses Akulturasi

Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan

kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda.

Integrasi nasional adalah proses penyusaian diantara unsur-unsur yang

saling berbeda dalam kehidupan dimasyarakat secara nasional sehingga

menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat

tersebut. Integrasi nasional dalam masyarakat akan bisa terwujud apabila ada

faktor-faktor sebagai berikut :

a. Adanya rasa toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa.

b. Terjadinya perkawinan campuran antara suku

c. Makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah

d. Meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerja sama

kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama.

e. Fungsi pemeintahan yang makin berjalan baik dan bijaksana terutama

yang menyentuh masyarakat bawah.

107

Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut :

a. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan.

b. Keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia sebagaimana

dinyatakan dalam sumpah pemuda tanggal 28 oktober 1928.

c. Rasa cinta tanah air dikalangan bangsa Indonesia sebagaimana

dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan.

d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana

dibuktikan oleh banyak pahlawan yang gugur demi memperjuangkan

kemerdekaan bangsa Indonesia.

e. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila

f. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas

kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun.

Adapun faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut :

a. masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam faktor-faktor

kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa

daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.

b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi

oleh lautan luas.

c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatun bangsa, baik yang

berasal dari dalam maupun dari luar negri.

d. Masih besarnya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan dan

hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan rasa tidak puas.

e. Adanya paham etnosentrime diantara beberapa suku bangsa yang

menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah

budaya suku bangsa lain.

f. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, akibat kuatnya pengaruh budaya

asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak

lansung maupun tidak langsung.

108

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini beberapa

pertanyaan berikut dapat dijawab sebagai refleksi dari penggunaan modul ini:

1. Apakah Saudara memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya belum

pernah Saudara pahami?

2. Apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam

mengembangkan profesionalisme?

3. Apakah materi yang diuraikan mempunyai kedalaman dan keluasan yang

Saudara butuhkan sebagai guru?

4. Rencana tindak lanjut apa yang akan Saudara lakukan?

109

Kegiatan Pembelajaran 3

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

(PKB)

A. Tujuan

Dengan mendengarkan, diskusi, dan mengerjakan tugas, guru mampu

mengidentifikasi jenis-jenis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

2. Menjelaskan tujuan PKB

3. Menjelaskan manfaat PKB

4. Menjelaskan jenis-jenis PKB

5. Menjelaskan prinsip-prinsip PKB

C. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Keputusan yang tertuang dalam Permennegpan dan Reformasi

Nomor 16 Tahun 2009 memberi panduan untuk Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB), keputusan ini telah mengalami

perkembangan dengan adanya regularisasi keputusan pada tahun-tahun

berikutnya dimasa mendatang, seperti Permendiknas no 35 tahun 2010

tentang Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka

kreditnya.; kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38

Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Semua

peraturan disediakan dalam rangka mewujudkan tenaga pendidik yang

professional.

Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dapat dilakukan

melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dari ketiga

kegiatan tersebut, kegiatan publikasi ilmiah, nilai angka kredit yang

besar.permasalahan yang dialami guru sampai saat ini adalah penulisan

laporan hasil penelitian.

110

Penelitian yang dapat dilakukan guru secara terus menerus adalah

dengan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pada kegiatan

diklat ini, peserta akan melaksanakan penyusunan proposal PTK sehingga

mempunyai ketrampilan melaksanakan penelitian tindakan kelas dan

membuat laporan hasik PTK.

2. Konsep Dasar PKB

a. Pengertian PKB

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan

keprofesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada

unsure utama yang kegiatannya diberikan angka kredit.

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang

merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa guru pada

perubahan yang diinginkan, yaitu pengembangan profesinya. Muara

akhir yang diharapkan sebenarnya berkaitan dengan keberhasilan

siswa. Guru-guru yang melakukan pengembangan keprofesian

berkelanjutan (PKB) akan membawa pembelajarannya untuk

menjadikan siswa-siswanya dapat mempunyai pengetahuan dan

keterampilan lebih baik, serta menunjukkan pemahaman yang

mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang

mereka ketahui dan mampu melakukannya.

Penilaian Kinerja Berkelanjutan dikembangkan atas dasar profil

kinerja guru sebagai perwujudan hasil PKB Guru dan didukung dengan

hasil evaluasi diri. Apabila hasil Penilaian Kinerja Guru masih berada di

bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah,

maka guru diwajibkan untuk mengikuti program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan

untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu,

guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi

yang disyaratkan, maka kegiatan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat

memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan

111

kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka

memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta

didik.

3. Tujuan PKB

Secara umum, keberadaan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di

sekolah/madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus, tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan disajikan

berikut ini.

a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi

yang ditetapkan.

b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru

dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi

tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.

c. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.

e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah

semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau

Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat

5. Manfaat PKB

Manfaat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi peserta

didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan

pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara

optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti

luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan iImu pengetahuan,

teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi guru

112

hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta

memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama

karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa

datang.

Dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru, bagi

sekolah/madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi

pembelajaran yang efektif; sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi

wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam

memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

Bagi orang tua/masyarakat, Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka

di sekolah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai

kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru dimungkinkan dapat

memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun

dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru

dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat

mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan

berkepribadian luhur

6. Jenis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan

keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk

meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata

Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat

Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri,

publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup

ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru

113

dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekedar

untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit

seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan

pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan .

Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai

berikut :

a. Pengembangan diri

1) Diklat fungsional bagi guru.

2) Kegiatan kolektif guru:

a) Lokakarya atau kegiatan kelompok/musyawarah kerja guru atau

in house training untuk menyusun perangkat kurikulum dan/atau

kegiatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan

penilaian pembelajaran, pengembangan media pembelajaran

dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan

keprofesian guru.

b) Mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta,

pada seminar, koloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan

ilmiah lainnya.

c) Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan

kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.

b. Publikasi Ilmiah pada kegiatan PKB

1) presentasi pada forum ilmiah

2) publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang

pendidikan formal

Publikasi Ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang

pendidikan formal

1) Laporan hasil penelitian

a) Laporan hasil penelitian yang berupa terbitan/ dipublikasikan

dalam bentuk buku ber ISBN dan telah mendapatkan

pengakuan BSNP

b) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah

diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah ilmiah/ jurnal ilmiah

diedarkan secara nasional dan terakriditasi

114

c) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah

diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat

provinsi.

d) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah

diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat

kabupaten/kota.

e) Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/

madrasahnya dan disimpan di perpustakaan.

2) Tinjauan ilmiah

Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi

ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah

pendidikan formal dalam pembelajaran yang ada di satuan

pendidikanya ( disekolah/madrasah)

3) Tulisan ilmiah popular

Karya ilmiah popular adalah tulisan yang dipublikasikan di media

massa (Koran, majala, atau sejenisnya), merupakan kelompok

tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, berupa ide,

atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang

pendidikan pada satuan pendidikan penulis bersangkutan

4) Artikel ilmiah

Artikel ilmiah dibidang pendidikan adalah tulisan yang berisi

gagasan atautinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan

pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah.

Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau

pedoman guru.

1) buku pelajaran

2) modul/Diklat pembelajaran

3) buku dalam bidang pendidikan

4) karya terjemahaan

5) buku pedoman guru

.

115

c. Karya Inovatif

1) Menemukan teknologi tepat guna, karya teknologi tepat guna yang

selanjutnya disebut karya sains/teknologi adalah karya hasil

rancangan/pengembangan/percobaan dalam bidang sains dan/atau

teknologi yan dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan,

sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan

atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancaranya atau

masyarakat terbantu kehidupanya.

2) Menemukan atau menciptakan karya seni, proses perefleksian nilai-

nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetika dalam

berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu

memberikan makna transendental baik spiritual maupun intelektual

bagi manusia atau kemanusiaan.

3) Membuat atau memodifikasi alat pelajaran yaitu adalah alat yang

digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran/

bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di

sekolah/madrasah pada umumnya.

4) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal

sejenisnya.Kegiatan penyusunan standar/pedoman/soal yang

diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi.

7. Prinsip-prinsip PKB

Agar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat

mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas pelaksanaan

tersebut, maka pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan

harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral

dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan

peserta didik. Cakupan materi untuk kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan harus kaya dengan materi akademik, metode

pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, teknologi dan/atau seni,

serta berbasis pada data dan hasil pekerjaan peserta didik sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

116

b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib

mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan

sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.

c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk

mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan

minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan/atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika

dirasakan perlu. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian

kesempatan pengembangan yang tidak merata, maka proses

perencanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus

dimulai dari sekolah.

d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah

diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan

diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut

tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan

guru untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian

berkelanjutan.

e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan

evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga

betul-betul terjadi perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada

peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam

mewu-judkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau

kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana

pengembangan sekolah dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan

peningkatan mutu pendidikan.

g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

dilak-sanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama

117

dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada

layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.

h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan

guru yang lebih profesional sehingga mendorong pengakuan profesi

guru sebagai lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi

masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat

mendukung pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan

dan akuntabel

Tabel 1. Persyaratan Angka Kredit Minimal bagi Guru yang akan Naik

Pangkat/Jabatan Subunsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Dari Jabatan Ke Jabatan

Jumlah angka kredit minimal dari subunsur

Subunsur

pengembangan

diri

Subunsur

publikasi

ilmiah dan

atau karya

Inovatif

Macam publikasi

ilmiah yang wajib ada

(minimal satu

publikasi)

Guru Pertama

golongan III/a

Guru Pertama

golongan III/b 3 (tiga) -- -

Guru Pertama

golongan III/b

Guru Muda

golongan III/c 3 (tiga) 4 (empat)

Bebas pada jenis karya

publikasi ilmiah dan

inovatif

Guru Muda

golongan III/c

Guru Muda

golongan III/d 3 (tiga) 6 (enam)

Bebas pada jenis karya

publiasi ilmiah dan

inovatif

Guru Muda

golongan III/d

Guru Madya

golongan IV/a 4 (empat) 8 (delapan)

Makalah hasil penelitian

(kode 2.2.e)

Guru Madya

golongan IV/a

Guru Madya

golongan IV/b 4 (empat) 12 (dua belas)

Makalah hasil penelitian

(kode 2.2.e) dan Artikel

yang dimuat di jurnal

(2.2.b, 2.2.c atau 2.2.d)

Guru Madya

golongan IV/b

Guru Madya

golongan IV/c 4 (empat) 12 (dua belas)

Makalah hasil penelitian

(kode 2.2.e) dan Artikel

118

yang dimuat di jurnal

(2.2.b, atau 2.2.c), atau

2.2.h.1 atau 2.2.h.2)

Guru Madya

golongan IV/c

Guru Utama

golongan IV/d 5 (lima)

14 (empat

belas)

Makalah hasil penelitian

(kode 2.2.e) dan Artikel

yang dimuat di jurnal

(2.2.b atau 2.2.c atau

2.2.h.1) dan Buku

pelajaran atau buku

pendidikan (2.3.a.1, atau

2.3.a.2, atau 2.3.c.1)

Guru Utama

golongan IV/d

Guru Utama

golongan IV/e 5 (lima) 20 (dua puluh)

Makalah hasil penelitian

(kode 2.2.e) dan Artikel

yang dimuat di jurnal

(2.2.a, atau, 2.2.b, atau

2.2.h.1) dan Buku

pelajaran atau buku

pendidikan (2.3.a.1 atau

2.3.a.2, atau 2.3.c.1)

Keterangan:

2.2.b =

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang

pendidikan di sekolah/madrasahnya, diterbitkan/ dipublikasikan

dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.

2.2.c =

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang

pendidikan di sekolah/madrasahnya, diterbitkan/ dipublikasikan

dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.

2.2.d =

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang

pendidikan di sekolah/madrasahnya, diterbitkan/ dipublikasikan

dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.

2.2.e =

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang

pendidikan di sekolah/madrasahnya, diseminarkan di

sekolah/madrasahnya, disimpan di perpustakaan.

2.2.h.1 = Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan

pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat

119

nasional yang terakreditasi.

2.2.h.2 =

Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan

pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat

nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi.

2.3.a.1 = Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP.

2.3.a.2 = Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN.

2.3.c.1 = Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.

Khusus Untuk kenaikan pangkat/golongan mulai III/d ke atas :

Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan

ilmiah populer paling banyak 3 (tiga) buah. dan buku pedoman guru paling

banyak 1 (satu) buah.

Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun.

Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan

Alur Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Sumber: http://bp.blogspot.com/-A_W55d-sjTg Ua35Zafm-61

120

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

yang didasarkan pada evaluasi diri dan hasil penilaian kinerja guru dengan

urutan prioritas kegiatan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Pencapaian kompetensi yang diidentifikasikan melalui hasil

pemantauan atas pelaksanaan tugas utama guru dalam pembelajaran

berdasarkan hasil penilaian kinerja guru.

b. Peningkatan kompetensi yang dibutuhkan sekolah untuk

menyesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sosial dan budaya berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau

Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah.

c. Kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan tugas-

tugas tambahan misalnya sebagai kepala laboratorium, kepala bengkel,

kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dsb.

d. Peningkatan kompetensi yang diminati oleh guru untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan pengembangan karirnya.

Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut pada akhirnya

bukan hanya bertujuan untuk peningkatan keprofesian guru dalam

menunjang layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga berimplikasi

peningkatan kemampuan melaksanakan tugas utamanya dalam

pembelajaran/pembimbingan serta perolehan angka kredit untuk

pengembangan karir guru.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Memperhatikan penjelasan fasilitator

2. Memperhatikan petunjuk kegiatan di modul

3. Pelajari hand out dengan seksama.

4. Mengerjakan latihan/Kasus/Tugas

121

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan

keprofesionalitasannya disebut…

A. Uji Kompetensi Guru (UKG)

B. Penilaian Kinerja Guru (PKG)

C. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

2. Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah….

A. semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,

dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat

B. semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,

dan/atau Kementerian lain

C. guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri

Sipil maupun Swasta

D. guru sertifikasi pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,

dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat

AKTIVITAS: MENGERJAKAN SOAL PILIHAN GANDA

LK.4.1. Soal Pilihan Ganda PKB

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis. 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri. 3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 4. Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang Saudara anggap

benar!

122

3. Berikut ini bukan merupakan tujuan diselenggarakannya Pengembangan

Keprofesian Keberlanjutan (PKB)

A. Meningkatkan keprofesionalan dan kesejahteraan guru sebagai pendidik

B. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang

diharapkan

C. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan

perkembangan iptek dan seni di masa datang

D. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional

4. Manfaat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi peserta didik yaitu….

A. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki

kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya

B. menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi

kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang.

C. memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan

pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara

optimal

D. menumbuhkan kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan

aktif dalam pengembangan iImu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai

dengan perkembangan masyarakat

5. Manfaat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang utama bagi guru

antara lain….

A. mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan

berkepribadian luhur

B. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki

kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya

C. memiliki jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh

layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan

masing-masing.

123

D. memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun

dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru

dalam menunjang pembangunan pendidikan

6. Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan antara lain….

A. pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif

B. pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan kegiatan pembelajaran

C. kegiatan pembelajaran, publikasi ilmiah, dan karya inovatif

D. pengembangan diri, kegiatan pembelajaran, dan karya inovatif

7. Jenis karya inovatif yang dapat digunakan untuk Pengembangan Profesi

Berkelanjutan (PKB) antara lain….

A. Membuat perangkat pembelajaran, menciptakan karya seni dan

memodifikasi alat pelajaran

B. Menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni dan mengikuti

kegiatan ilmiah

C. Menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni dan

memodifikasi alat pelajaran

D. Menemukan teknologi tepat guna, mengikuti pengembangan penyusunan

soal standar, dan mengikuti kegiatan ilmiah

8. Karya tulis guru yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi

berbagai masalah pendidikan formal dalam pembelajaran yang ada di satuan

pendidikanya (di sekolah/madrasah) dan dapat digunakan untuk PKB

adalah….

A. artikel ilmiah

B. tinjauan ilmiah

C. tulisan ilmiah popular

D. laporan hasil penelitian

9. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan secara

berkelanjutan dengan tujuan untuk….

A. pemenuhan angka kredit

B. persyaratan memperoleh tunjangan profesi

124

C. kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu

D. mengkondisikan agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan

profesionalismenya

10. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru dimungkinkan dapat

memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan

menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam

menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat

mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan

berkepribadian luhur Pernyataan tersebut menunjukkan manfaat

pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk ....

A. guru

B. orang tua

C. masyarakat

D. pemerintah

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh guru dapat dilakukan

melalui kegiatan apa saja?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________

2. Jelaskan pengertian PKB

AKTIVITAS: MENJAWAB SOAL URAIAN

LK.4.2. Soal Uraian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Jawablah pertanyaan pada tempat (garis) yang telah

disediakan!

125

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________

3. Jelaskan tujuan PKB.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________

4. Jelaskan prinsip-prinsip PKB

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________

5. Perhatikan skema di bawah ini. Jelaskan siklus Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan Guru sesuai siklus.

126

___________________________________________________

_________________________________________________

KISI KISI SOAL TES AKHIR GURU PEMBELAJAR MODA TATAP MUKA

Mapel : SOSIOLOGI - E

AKTIVITAS: MENGEMBANGKAN SOAL

LK.4.3 Pengembangan Soal PKB

Prosedur Kerja: 1. Siapkan alat tulis! 2. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri! 3. Berdoalah sebelum mengerjakan! 4. Bacalah bahan bacaan pada kegiatan pembelajaran 1 5. Pelajari kisi-kisi yang soal UKG (postes) yang telah tersedia! 6. Kembangkan soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTs! 7. Kembangkan soal Pilhan Ganda (PG) sebanyak 3 Soal! 8. Kembangkan soal uraian (Esai) sebanyak 1 Soal!

127

Kompetensi

Utama (KU)

Kompetensi

Inti (KI)

Standar

Kompetensi

Guru (SKG)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Pedagogik 10. Melakukan

tindakan reflektif

untuk

peningkatan

kualitas

pembelajaran.

10.2

Memanfaatkan

hasil refleksi untuk

perbaikan dan

pengembangan

pembelajaran

dalam mata

pelajaran yang

diampu.

10.2.1 Menjelaskan pengertian

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

10.2.2 Menjelaskan tujuan

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

10.2.3 Menjelaskan manfaat

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

10.2.4 Menjelaskan jenis-jenis

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

10.2.5 Menjelaskan prinsip-prinsip

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

KARTU SOAL 1

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/E

Kegiatan Pembelajaran : 4

Materi : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

128

KARTU SOAL 2

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/B

Kegiatan Pembelajaran : 4

Materi : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 3

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/B

Kegiatan Pembelajaran : 4

Materi : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

129

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

KARTU SOAL 4

Jenjang : Sekolah Menengah Atas

Mapel/KK : Sosiologi/B

Kegiatan Pembelajaran : 4

Materi : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Bentuk Soal : Esai

BAGIAN SOAL DI SINI

Kunci Jawaban :

130

F. Rangkuman

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru dapat dilakukan melalui

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif

2. Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan

keprofesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsure

utama yang kegiatannya diberikan angka kredit.

3. Tujuan PKB adalah :

a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi

yang ditetapkan.

b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru

dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi

tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.

c. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi

guru.

e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

4. Prinsip-prinsip PKB :

a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian

integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada

keberhasilan peserta didik.

b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib

mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan

sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.

c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk

mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan

minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah

diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan

131

keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka

dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan

evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam

mewu-judkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau

kabupaten/kota.

g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama

dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada

layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.

h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan

guru yang lebih profesional.

i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat

mendukung pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan

dan akuntabel

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Tulislah materi yang telah dipelajari dari bahan di atas, secara

esensialnya.

2. Setelah mempelajari materi PKB, ingin mempelajari materi yang

berhubungan dengan PKB tentang apa lagi?

132

EVALUASI

1. Sudah menjadi kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk melindungi

rakyatnya, di sisi lain demi kebaikan bersama pemerintah berhak

melakukan penertiban agar tercipta suatu keteraturan sosial. Namun cara-

cara yang digunakan pemerintah seringkali dianggap sebagai tindakan

berlebihan. Tindakan pemaksaan (koersif) dan sikap represif dari aparat

kerap kali menimbulkan kesan yang buruk bahkan sifat dendam di mata

masyarakat. hal tersebut termasuk ....

A. faktor kecemburuan sosial

B. faktor penyebab konflik sosial

C. faktor penghambat konflik sosial

D. kondisi masyarakat yang multietnis

2. Faktor berikut BUKAN merupakan penyebab terjadinya kerusuhan sosial

yang disebabkan SARA, yaitu ….

A. pembagian kekuasaan yang tidak adil

B. dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu daerah

C. pola pemukiman penduduk yang heterogen atau multietnik

D. daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan pendatang

3. Teori konflik menurut Karl Mark adalah akibat ....

A. pertentangan ekonomi

B. pertentangan antar kelas

C. krisis dalam perubahan sosial

D. masalah pembagian kekuasaan

4. Sebagai fenomena sosial, konflik dapat terjadi di semua lini, karena ...

A. konflik dapat bersifat konstruktif

B. konflik diperlukanuntuk melahirkan norma baru

C. tidak adanya nilai dan norma yang ideal yang dapat diterima oleh semua

kalangan

133

D. adanya berbagai perbedaan yang menimbulkan konsekuensi benturan

nilai, norma dan kepentingan

5. Nilai dan norma sosial yang mendasari berbagi interaksi dan proses sosial

pada dekade tahun 1990-an tentu berbeda dengan dekade 2000-an.

Akibatnya di antara individu atau kelompok dalam masyarakat dapat

berbeda persepsi tentang suatu gejolak sosial, terutama yang berkaitan

dengan penerimaan atau penolakan nilai dan norma. Hal ini dapat

menimbulkan konflik diantara kelompok-kelompok. Faktor penyebab konflik

tersebut bersumber pada ...

A. perubahan zaman

B. perubahan sosial

C. pergeseran pandangan

D. perbedaan kepentingan

6. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal dan

kekerasan psikis. Salah satu contoh kekerasan psikis adalah ....

A. menipu

B. meludahi

C. menghina

D. menyebar gosip

7. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa

terhadap orang atau benda. Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin,

yaitu ....

A. viola

B. violet

C. violence

D. violentus

8. Seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam

keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psokologis,

mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang serta

134

dilakukan secara berulang dan terus menerus. Dalam konteks kekerasan,

tindakan tersebut merupakan ....

A. bullying

B. violence

C. tindakan agresif

D. tindakan opresi

9. Pemerintah merupakan keseluruhan peran lembaga negara dalam menjalani

kehidupan bernegara dan berbangsa. Khusus berkenaan dengan kekerasan

dalam rumah tangga, pemerintah memiliki lembaga yang bertugas untuk

menanganinya, yaitu ….

A. KONTRAS

B. Komnas HAM

C. Komnas Perempuan

D. Komnas Perlindungan Anak,

10. Kekerasan kolektif merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota

kelompok secara bersamaan. Jenis kekerasan seperti ini mudah dan lebih

sering terjadi pada bentuk kelompok ....

A. geng

B. crowd

C. public

D. clique

11. Hukum adalah upaya untuk meraih kepuasan, rekonsiliasi, harmonisasi,

penyesuaian terhadap berbagai pertentangan tuntutan dan permintaan,

bahkan memberikan perlindungan secara langsung dan segera, atau

memberikan jaminan perlindungan atas berbagai kepentingan individu.

Dalam sejarah pembangunan hukum, hukum dapat dilihat sebagai suatu

kerangka kerja yang netral untuk mempertahankan dan memelihara integrasi

masyarakat. Pandangan tersebut disebut dengan pandangan ....

A. social order

B. socia engineering

C. integration-conflict

135

D. integration-consensus

12. Salah satu bentuk integrasi sosial adalah asimilasi, yaitu ....

A. percampuran dua kebudayaaan atau lebih membentuk kebudayaan baru

B. proses penerimaan budaya asing untuk diterapkan dalam kehidupan

keseharian

C. penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan

kebudayaan asli.

D. pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas

kebudayaan asli

13. Integrasi sosial yang bertujuan menjembatani celah perbedaan antara elite

dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan

masyarakat politik yang berpartisipasi, merupakan bentuk integrasi ....

A. sentral

B. vertikal

C. marginal

D. horizontal

14. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus

(kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-

nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Pernyataan tersebut

merupakan pandangan para penganut ....

A. esensialisme

B. strukturalisme

C. fungsionalisme

D. fundamentalisme

15. Pada saat Indonesia ingin mengusir para penjajah pada masa pendudukan

Jepang, masyarakat Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau yang

lain memiliki sentimen yang sama sebagai masyarakat terjajah. Atas dasar

persamaan, mereka terdorong untuk bersatu dan membentuk suatu ikatan

dengan solidaritas yang tinggi melawan para penjajah. Sentimen semacam

itu termasuk bentuk sentimen ....

136

A. historis

B. ideologis

C. teritorial

D. genealogis

16. PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan

kendaraan utama dalam upaya membawa guru pada perubahan yang

diinginkan, yaitu ….

A. Penambahan angka kredit

B. Peningkatan penghasilan

C. Pengembangan profesi

D. Percepatan kenaikan pangkat

17. Presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif

pada bidang pendidikan formal adalah merupakan kegiatan dari salah satu

kegiatan pengembangan keprofesian ,yaitu ...

A. Karya inovatif

B. Penilaian diri

C. Pengembangan diri

D. Publikasi ilmiah

18. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri

secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan

pengembangan profesinya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ...

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

A. fungsi

B. tujuan

C. prinsip

D. manfaat

19. Prinsip-prinsip Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan secara tersurat

tertuang dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi nomor ….

A. 16 Tahun 2007

137

B. 16 Tahun 2009

C. 35 tahun 2010

D. 38 tahun 2010

20. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi

kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan untuk ….

A. mengulang pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah

B. diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. diidentifikasi melalui hasil pemantauan atas pelaksanaan tugas utama

guru

D. diberi kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur,

sistematis, dan berkelanjutan

138

PENUTUP

Modul diklat Pembinaan Karir Guru ini merupakan salah satu sumber

belajar bagi peserta pelatihan atau diklat. Melalui modul diklat Pembinaan Karir

Guru ini diharapkan bisa memberikan bahan belajar mandiri yang bisa

menunjang terlaksananya diklat Pembinaan Karir Guru baik yang berbentuk

tatap muka, dalam jaringan (daring) baik murni maupun kombinasi.

Sebagai penyusun kami menyadari masih banyak kekurangsempurnaan

dalam modul ini, untuk itu kami menunggu kritik dan saran dari Saudara selaku

pembaca dan pengguna untuk menyempurnakan modul diklat Pembinaan Karir

Guru ini.

139

DAFTAR PUSTAKA

Profesional:

Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman:

ElaborasiPemikiran Ibn Khaldun. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al Hakim, Suparlan. 2003. Manajemen Konflik: Pemberdayaan SARA Menuju

Dialog Mendalam. Makalah Diklat Guru SMU Swasta Tradisional MP

Sosiologi-Antropologi. Malang: PPPG IPS PMP.

Arendt, Hannah. 1995. Asal Usul Totalitarisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Beilharz, Peter. 2002. Teori-Teori Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eatwell, Roger dan Anthony Wright. 2004. Ideologi Politik Kontemporer.

Yogyakarta: Penerbit Jendela.

Fromm, Erich. 2000. Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak

Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Galtung, Johan. 1996. "PART IV: Civilization Theory Cultural Violence". Peace by

Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization.

SAGE Publiser.

Gurr, Robert Ted. 2002. “Deprivasi Relatif dan Kekerasan” dalam Thomas

Santoso Teori-Teori Kekerasan. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1992. Sosiologi Jilid 2. Terjemahan

Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Johnson, Doyle Paul. 1990. Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2. Terjemahan

Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat. 1993. Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional.

Jakarta: UI Press.

Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan. Yogyakarta: Lkis

Lavine, T.Z. 2003. Mark: Konflik Kelas dan Orang Yang Terasing. Seri

Petualangan Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Jendela.

140

Lev, Daniel S. 1967. The Political Role of The Army in Indonesia. San Francisco:

Charder Publishing Company.

Martono, Nanang. 2009. Kekerasan Simbolik di Sekolah. Jakarta: Raja Grasindo

Persada.

Mulkhan, Abdul Munir, dkk. 2002. Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas

Kultur Nir Kekerasan. Yogyakarta: Sinergi Press-PSIF.

Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto. 2000. Sosiologi Teks Pengantar dan

Terapan. Jakarta: Kencana.

Nasikun. 2003. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Ritzer, George.1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.

Penyadur: Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers.

Sejiwa. 2008. Bullying : Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan.

Jakarta: Grasindo

Siahaan, Hotman M. 1986. Pengantar ke Arah Sejarah dan TeoriSosiologi.

Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim. 2002. Kerusuhan Sosial di Indonesia.

Jakarta: PT Grasindo.

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Soetrisno, Loekman. 2003. Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia. Yogyakarta:

Tajidu Press.

Suharman. 2000. “Beberapa Masalah Kerukunan Suku: Kasus Pembakaran

Pasar Abepura, Irian Jaya” dalam Mohtar Mas’oed. Kritik Sosialdalam

Wacana Pembangunan. Yogyakarta: UII Press.

Syamsudin, Nazaruddin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT

Gramedia.

Trijono, Lambang. 2000. Konflik Maluku. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

141

Usman, Sunyoto. 2004. Jalan Terjal Perubahan Sosial. Yogyakarta: CIRed-Jejak

Pena.

Veeger, Karel J. 1997. Pengantar Sosiologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama

Pedagogik:

Kemendiknas, Dit. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan

Dasar, 2011. Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjuta (PKB)

-------------------,------------------------, 2011, Buku 4 Pedoman Kegiatan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

--------------------,-----------------------, 2011, Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

---------------------,------------------------, 2011 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya.

---------------------,--------------------------, 2011 Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010

tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.

142