MELINDUNGI HAK · PDF filevatisasi pelayanan air minum, ... tikulasikan di dalam konvensi internasional- seperti Deklarasi ... iri, yang akan diterapkan

4-1Bank Information Center www.bicusa.org/toolkit

MELINDUNGI HAK ANDA:STANDAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN

DI KELOMPOK BANK DUNIA

Melalui program peminjaman dan asistensi kebi-jakannya, Kelompok Bank Dunia mempengaruhi kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan dan proyek investasi di negara peminjam. Saat Bank Dunia melakukan klaim terhadap promosi terha-dap “pembangunan berkelanjutan”, konsekuen-sinya, aktifitasnya sering berkontradiksi dengan arti berkelanjutan itu sendiri- merusak sumber daya manusia, dan juga lingkungan daripada memperkuatnya bagi generasi mendatang.

Mengenal kebijakan institusi ini akan berguna bagi aktifis dalam mencegah, mengekspos, dan memulihkan kerusakan-kerusakan yang terkait dengan operasi Bank Dunia, dan kepada ko-munitas yang bekerja untuk menuntut hak-hak mereka dalam konteks keputusan pembangunan yang berefek pada mereka.

DI BAGIAN INI• Tantangan untuk melindungi hak• Kebijakan Perlindungan Bank Dunia• Standar Performa IFC• Kebijakan Pengaman MIGA • Cari tahu lagi!• Referensi Singkat: Kebijakan Pengaman Bank Dunia

4

4-2 Bank Information Center www.bicusa.org/toolkit

Tantangan-tantangan untukmembela hak Proyek pembangunan jalan, dam, dan pembangkit listrik, yang membiayai oleh ekstraksi sumber daya alam serta mempro-mosikan pembangunan agraris skala besar – yang tidak dapat dihindari lagi- akan berbahaya bagi lingkungan dan tidak dapat diperbaiki. Di banyak kasus, proyek-proyek ini meming-girkan masyarakat dan mempengaruhi penghidupan mereka. Reformasi kebijakan yang di sponsori oleh Bank Dunia- sep-erti pemotongan subisdi pemerintah kepada petani kapas, pri-vatisasi pelayanan air minum, ataupun perubahan peraturan investasi yang mempermudah perusahaan swasta untuk men-guasai lahan- menyebabkan kerusakan yang serius pada ling-kungan dan sosial.

Komunitas lokal telah sejak lama melakukan perlawanan un-tuk melindungi hak-hak mereka akan dampak negatif yang disebabkan oleh pinjaman-pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Kelompok masyarakat sipil seringkali mencari perlindungan melalui perlindungan mereka dan pen-gadilan, hukum internasional terhadap hak asasi manusia, dan institusi itu sendiri.

Banyak proses legislasi nasional akan hak asasi manusia lemah dan tidak didorong, mengabaikan akses individu dan komuni-tas terhadap keadilan.

Banyak kelompok sering merujuk ke hukum internasional ter-hadap HAM untuk membela hak mereka. Hak-hak yang diar-tikulasikan di dalam konvensi internasional- seperti Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasi-onal – seringkali dilanggar dalam hal proses pinjam meminjam Lembaga Keuangan Internasional. Banyak perjanjian interna-sional terhadap lingkungan, buruh, dan hak atas perempuan, dibandingkan dengan yang lain, lebih sering diabaikan oleh LKI. Akan tetapi, penerapan hukum Hak Asasi Manusia dan standar internasional lainnya seringkali sulit dan mengkon-sumsi waktu, membuat kesulitan lain bagi kelompok-kelom-pok untuk memperoleh kompensasi.

TIDAK TERIKAT DENGAN HAK ASASI MANUSIA?

Kelompok Bank Dunia bukanlah “para pihak” yang formal dalam konvensi in-ternasional hak asasi manusia, walaupun anggota Bank Dunia adalah penandatan-gan konvensi hak asasi manusia itu. Ke-lompok Masyarakat Sipil serta akademisi telah menantang Bank Dunia untuk men-gakui kewajibannya terhadap hak asasi manusia sebagai organisasi internasi-onal, dan untuk mengedepankan HAM dalam kebijakan peminjamannya.

BANK DUNIA DANKEKEBALANNYA

Artikel Perjanjian Bank Dunia membatasi tindakan hukum dari negara anggota un-tuk melawan Bank Dunia. Lebih lanjutnya, Bank Dunia menuntut agar negara ang-gota mengadopsi undang-undangnya untuk menyediakan imunitas skala besar kepada institusi serta karyawannya dari pengadilan nasional. Walaupun tidak absolut, kekebalan Bank Dunia membuat batasan yang signifikan bagi kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi akti-fitas peminjamannya untuk melakukan tindakan hukum.


Yang lebih rumitnya lagi, Kelompok Bank Duni dan Kelom-pok LKI lainnya sangat kebal dari hukum nasional, ini mem-buat frustasi masyarakat sipil untuk melegalkan akuntabili-tas institusi seperti ini. (lihat box “Imunitas Bank Dunia”). Dengan proteksi yang tidak dapat dijamin oleh hukum na-sional, dan kesulitan yang harus dihadapi dalam menjalank-an hukum internasional terhadap hak asasi manusia serta standar internasional lainnya, kelompok masyarakat sipil menuntut agar Kelompok Bank Dunia – sebagai institusi publik- mengadopsi standar sosial dan lingkungannya send-iri, yang akan diterapkan, tanpa melihat berbagai hukum nasional serta kebijakannya di negara tempat beroperasinya Bank Dunia. Sejak akhir tahun 1970an, Kelompok Bank Dunia (IBRD/IDA) telah menyetujui berbagai kebijakan internal yang seharusnya dapat menuntun pemilihan serta desain proyek dan reformasi kebijakan yang didukungnya. Pada tahun 1990an, IFC dan MIGA mengikutinya dengan baik, serta memperkenalkan kebijakan internal berdasarkan yang didorong oleh Bank Dunia, walaupun dikerjakan oleh sektor swastanya.

Kebijakan Perlindungan Bank Dunia (Safeguards Policy)Pada tahun 1998, Bank Dunia membentuk sepuluh kunci kebijakan lingkungan serta sosialnya ke dalam “kebijakan mengenai aturan perlindungan”, yang secara bersamaan di-tujukan untuk menyediakan perlindungan minimum kepa-da kelompok rentan serta lingkungan dari efek buruk dari aktifitas yang dibiayai oleh Bank Dunia. Referensi Singkat diakhir bab ini akan merangkum hal inti dari aturan per-lindungan Bank Dunia.

APA YANG DILAKUKAN OLEH KEBI-JAKAN PERLINDUNGAN?Kebijakan Perlindungan membentuk mandat standar serta prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah yang memin-jam bersama dengan Bank Dunia ketika menyiapkan serta mengimplementasikan proyek investasi yang dibiayai Bank


Dunia. Misalnya, kebijakan perlindungan terhadap analisa dampak lingkungan yang menuntut agar dampak potensial dari proyek tertentu dapat dianalisa, serta komunitas yang terpengaruh harus dikonsultasikan sebelum proyek ini dis-etujui. Mengapa pengaman menjadi penting bagi kelompok masyarakat sipil? Kebijakan pengaman membuat adanya hak prosedural yang minimal dan kesempatan yang penting bagi partisipasi serta akses terhadap informasi. Kelompok masyarakat sipil telah menggunakan kebijakan perlindun-gan ini untuk merevisi desain proyek serta dampak sosial dan lingkungan yang besar dan juga untuk mengamankan keuntungan proyek yang besar kepada komunitas. Saat Bank Dunia ataupun pemerintah yang meminjam gagal untuk melakukan kebijakan Bank Dunia (tidak hanya kebi-jakan pengaman ini), komunitas dapat memasukkan kom-plain kepada Panel Inspeksi Independen Bank Dunia (lihat Bagian 5).

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SEBAGAI TUMPUANKebijakan perlindungan Bank Dunia memberikan titik tumpuan penting bagi komunitas lokal. Kewajiban kebi-jakan perlindungan- seperti tipe dan level kompensasi yang harus disediakan kepada komunitas lokal- tertulis di dalam perjanjian peminjaman, mengubah kebijakan Bank menjadi kewajiban legal dari peminjam. Saat otoritas lokal tidak mau memegang teguh komitmennya, komunitas dapat datang ke Bank Dunia sebagai alat penekan untuk memenuhi hak-hak mereka.

Apakah Kebijakan perlindungan Bank Dunia diterapkan di seluruh proyeknya? Kebijakan perlindungan Bank Dunia hanya diterapkan ke proyek investasinya- misalnya kon-struksi kerja publik, skema pembangunan industri, pro-gram agrikultur maupun ekstraksi sumber daya alam. Ke-bijakan tersebut tidak diterapkan pada peminjaman untuk perubahan kebijakan Bank Dunia untuk reformasi hukum nasional, peraturan maupun institusi, dan bahkan ketika menyangkut reformasi kebijakan yang memiliki dampak

KEBIJAKAN PENGAMANBANK DUNIA

• OP 4.01 Penilaian terhadap Aspek Lingkungan• OP 4.04 Habitat Alam• OP 4.09 Manajemen Hama• OP 4.10 Masyarakat Adat• OP 4.12 Penggusuran• OP 4.36 Kehutanan• OP 4.37 Keamanan Bendungan• OP 7.50 Proyek Jalan Air Internasional• OP 7.60 Proyek di Area Sengketa• OPN 11.03 Properti Adat

Cari tahu lagi di Referensi Singkat: Kebijakan Pengaman Bank Dunia (World Bank Safeguard Policies pull-out section).


signifikan kepada sosial dan lingkungan. Bank Dunia telah membuat kebijakan yang terpisah dan cukup lemah terkait dengan peninjauan ulang kondisi lingkungan dan sosial. (li-hat “Aturan Perlindungan dan Peminjaman untuk peruba-han kebijakan”).Apakah masalah utama dengan perlindungan?Banyak sekali masalah yang timbul dengan adanya kebi-jakan pengaman, termasuk berikut ini: • Kebijakan seringkali terlalu dangkal dalam mengatur hak-

hak internasional serta standar yang dapat menyediakan perlindungan yang lebih kuat dalam mempengaruhi ko-munitas.

• Kebijakan tidak melingkupi keseluruhan rangkaian dam-pak sosial maupun lingkungan yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai Bank Dunia.

• Kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi operasi investasi Bank Dunia dan bukan pengembangan pinjaman untuk kebijakan (penyesuaian struktural).

• Bank Dunia dan peminjamnya seringkali tidak memenuhi keseluruhan provisi kebijakannya.

ATURAN PERLINDUNGAN DAN PE-MINJAMAN UNTUK PERUBAHAN KEBI-JAKANPinjaman untuk kebijakan pembangunan (Development policy lending) – nama baru bagi pinjaman penyesuaian struktural– dapat menyebabkan dampak sosial dan ling-kungan. Bank Dunia mengadopsi kebijakan operasional yang tersamar (OP 8.60) yang memberikan keleluasaan bagi karyawannya untuk menafsirkan dampak potensial dari pinjaman-pinjaman untuk perubahan kebijakan yang ditawarkan agar mencegah kemungkinan bagi masyarakat sipil dalam meminta peninjauan ulang terhadap kondisi so-sial dan lingkungan terkait dengan peminjaman untuk pe-rubahan kebijakannya. Kebijakan ini menuntut Bank Du-nia untuk menentukan peminjaman untuk kebijakan akan condong menyebabkan “kemiskinan yang signifikan serta konsekuensi sosial” atau “efek signifikan terhadap sumber-


sumber daya alam, lingkungan, serta hutan sebuah negara”. Kalau dampak semacam ini terjadi, Bank Dunia harus me-nilai seberapa baik hukum dan peraturan dari negara pe-minjam yang akan dapat mengurangi efek tadi, serta harus meminta tindakan segera. Kebijakan tersebut gagal menye-diakan pilihan terhadap kemungkinan semacam ini, selain itu juga tidak menuntut Bank Dunia untuk menghindari dampak seperti itu. Ketiadaan “perlindungan” yang pasti dalam peminjaman untuk kebijakan tidak berarti masyarakat sipil harus ting-gal diam terhadap konsekuensi yang timbul dari reformasi terhadap konstruksi masyarakat serta lingkungan yang didukung oleh Bank Dunia. Para aktifis telah meningkat-kan kepedulian serta melakukan komplain terhadap pinja-man untuk kebijakan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia (lihat Bagian 5) dalam membidik pelanggaran Bank Dunia terhadap kebijakan internal lainnya, seperti yang terkait dengan pengawasan dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengakses kebijakan internal Bank Dunia dalam mengatur operasinya, lihat situs institusi ini di www.worldbank.org/opmanual

Standar Kinerja IFC IFC menyediakan pembiayaan dan serangkaian pelayanan langsung kepada klien sektor swasta yang berbisnis di neg-ara berkembang. Banyak dukungan pinjaman IFC yang ter-kait dengan aktifitas yang menyebabkan dampak signifikan, seperti pertambangan emas, saluran pipa minyak dan gas, pabrik bubur kertas, dibandingkan dengan yang lain. Pada tahun 2006, IFC merombak total kebijakan sosial dan lingkungannya. Mereka meninggalkan kebijakan per-lindungan sebelumnya, berdasarkan sistem baru terhadap prinsip-prinsip dan pedoman Bank Dunia. IFC mengadopsi sebuah Kebijakan terhadap Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial yang mengkerangkakan kewajiban IFC dan seper-angkat delapan Standar Kinerja yang mengidentifikasi ke-wajiban klien di ruang lingkup berikut:


• Penilaian sosial dan penilaian lingkungan serta sistem manajemen;

• Buruh dan kondisi kerjanya;• Pencegahan polusi dan menguranginya;• Kesehatan dan keamanan komunitas;• Akuisisi lahan dan pemindahan penduduk dengan paksa;• Konservasi Keanekaragaman Hayati serta manajemen ke-

berlanjutan sumber daya alam;• Masyarakat adat; dan • Warisan adat.

MENGAPA ADA PERUBAHAN PENDEKA-TAN DAN APA ARTINYA BAGI MASYARA-KAT YANG TERKENA DAMPAK?IFC mengklaim bahwa menjadi penting untuk mengadopsi kebijakan yang lebih menguntungkan dan menyediakan pe-doman yang jelas bagi klien sektor swasta. Pada prosesnya, IFC menaruh seperangkat standar yang lebih fleksibel dari-pada kebijakan perlindungan sebelumnya. Sementara perbai-kan yang ada sudah termasuk beberapa kemajuan – seperti penambahan penilaian lingkungan sebagai persiapan proyek klien tertentu serta menghormati keseluruhan standar per-buruhan- perhatian utama mengenai pilihan bahasa serta ketiadaan persyaratan untuk batas waktu serta batasan lain untuk konsultasi publik dan pembukaan informasi. Standar kinerja meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh klien, dan monitoring yang dilakukan send-iri oleh sektor swasta, memunculkan pertanyaan mengenai kedaulatan serta obyektifitas dari dampak yang dilaporkan. Dalam beberapa isu, seperti isu hak asasi manusia, standar IFC tidak setegas lembaga keuangan yang lain.

SEBUAH PERUBAHAN DENGAN DAM-PAK GLOBALPerbaikan kebijakan IFC telah menimbulkan beberapa dam-pak. Tidak hanya pengaruh IFC terhadap Lembaga Keuangan lain melalui aktifitas peminjaman serta investasinya (yang seringkali melibatkan bank lain), tapi juga dampak signifi-

SAAT HAK ANDADILANGGAR:SEKILAS DARI BAGIAN 5

Saat seorang individu ataupun kelom-pok merasa bahwa haknya dilanggar, mereka dapat mengadukannya segera. Apabila otoritas lokal tidak merespon, kelompok harus meninjau ulang uku-ran-ukuran yang disepakati antara Bank Dunia dan peminjam (yang ter-cantum di dokumen proyek yang terse-dia di tataran lokal, seperti penilaian lingkungan) dan melakukan komplain ke Bank Dunia secepatnya. Karyawan Bank Dunia yang bertanggungjawab atas proyek ini (Task Manager), dapat berpengaruh signifikan, apalagi di tahapan awal. Apabila Task Manager mengabaikan komplain lingkungan, kelompok harus melakukan tindakan lanjutan, berkomunikasi langsung ke Direktur Bank Dunia di negara itu (Bank’s Country Director). Kelompok dapat juga berkontak langsung ke Di-rektur Eksekutif yang mewakili negara mereka di Dewan Bank Dunia, atau meminta lembaga swadaya masyara-kat yang berpihak di negara Utara yang dapat melakukan komplain juga dengan Direktur Eksekutifnya di Bank Dunia. Apabila komplainnya tidak juga dijawab, kelompok lokal dapat juga memasukkan komplain formal ke Panel Inspeksi Bank Dunia, sekaligus mencari tindakan hukum di pengadi-lan lokal, nasional, dan internasional. Kelompok juga harus mendokumenta-sikan segala tindakan yang diambil.

Informasi lebih lanjut pada kebijakan pengaman MIGA, lihat:www.miga.org/si televel2/level2.cfm?id=1184


kannya terhadap lebih dari institusi pemberi pinjaman lain (umumnya bank komersial) yang telah berkomitmen ter-hadap standar sosial dan lingkungan IFC dalam proyeknya. Standar yang dibuat oleh IFC ini dikenal dengan “Prinsip Katulistiwa/Equator Principles”.

KEBIJAKAN PENGAMAN MIGA Asuransi swasta, yang adalah perpanjangan tangan Bank Dunia, MIGA, mengadopsi penilaian lingkungan serta ke-bijakan untuk keterbukaan pada tahun 1999, berkomitmen bahwa proyeknya akan mengikuti kebijakan perlindungan lainnya. Sejak tahun 2002, MIGA telah memasukkan ked-ua hal ini; kebijakan penilaian lingkungan serta “kebijakan pengaman bagi isu sementara/interim issue-specific safe-guard policies”:

• Habitat Alam• Kehutanan• Manajemen Hama• Keamanan Bendungan • Proyek Jalan Air (Waterways) Internasional• Perpindahan yang Dipaksakan• Sumber Daya Fisik Budaya • Masyarakat Adat

MIGA mengklaim bahwa tujuan pengaman tambahan ini adalah untuk menentukan “kontribusi proyeknya terhadap proses pembangunan di negara tempat investasi”. Akan teta-pi, sangat sulit untuk mengetahui bagaimana MIGA mem-buat penilaian ini, karena keterbukaannya hanya untuk informasi yang sangat sedikit terkait dengan proyek yang didukungnya. Selain itu, tidak ada rekaman terkait dengan garansi yang diberikan di situsnya.

Diharapkan, MIGA akan merevisi kebijakan pengamannya yang sekarang, terkait dengan adopsi kebijakan “Standar Kinerja” IFC.


SINGKATNYA

• Walaupun Kelompok Bank Dunia mengklaim untuk mempromosikan “pembangunan berkelanjutan”, tapi aktivitas-nya seringkali merusak sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

• Dalam merespon tekanan internasional, institusi ini mengadopsi Kebijakan Pengaman sebagai pedoman pemilihan proyek dan kebijakan. Oleh karena itu, IFC dan MIGA akan segera mengikuti Standar Kinerja dan Kebijakan Pen-gamannya.

• Pengertian akan kebijakan ini akan melengkapi Anda untuk mencegah, memaparkan, serta memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh Kelompok Bank Dunia.

CARI TAHU LAGI!

Sumber Bank Dunia• Kebijakan Perlindungan Bank Dunia: www.worldbank.org/safeguards Kebijakan Perlindungan IFC yang terbaru: http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/SafeguardPolicesUp-

date

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


REFERENSI SINGKAT:KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BANK DUNIADi tahun 1998, Bank Dunia mengelompokkan sepuluh kebijakan kunci lingkungan dan sosialnya menjadi seper-angkat “kebijakan perlindungan” yang secara bersama dibuat untuk menyediakan perlindungan minimal terhadap lingkungan dan kelompok rentan dari proyek Bank Dunia. Kebijakan Pengaman Bank Dunia menyediakan standar prosedur yang harus diikuti oleh peminjam dan juga Bank Dunia dalam perencanaan serta penerapan proyeknya. Lihat bagian 4 untuk lebih lengkapnya.

Aturan kunci dari kebijakan perlindungan sektor swasta Bank Dunia (IBRD/IDA) digambarkan dibawah ini. Semakin banyak kelompok masyarakat sipil yang mengerti kebijakan Bank Dunia, maka mereka semakin dimungkinkan untuk melengkapi kebijakan itu dengan kepentingannya, dalam konteks proyek yang didukung Bank Dunia. Kebanyakan kebijakan pengaman institusi ini terdiri dari Kebijakan Operasional/Operational Policies (OP) yang mendata inti-inti persyaratan penting dan Prosedur Bank/Bank Procedures (BP) yang mendata prosedur yang harus dituruti karyawan Bank Dunia. Keseluruhan dokumen kebijakan ini dapat diakses di www.worldbank.org/safeguards.

Penilaian Aspek Lingkungan (Environmental Assessment) OP/BP 4.01 (1999)Ini adalah “kebijakan payung” yang mengidentifikasi dam-pak potensial dari aspek sosial dan lingkungan. Proses pe-nilaian menetapkan apakah kebijakan pengaman (seperti penggusuran) dapat diterapkan.

Kategori A-B-C dari Proyek Bank DuniaProyek-proyek ini dikategorikan menurut derajat dampak sosial

dan lingkungannya• Kategori A: dapat menyebabkan kerusakan yang “tidak dapat

diubah/irreversible,” bervariasi, ataupun kerusakan yang tidak ada presedennya.

• Kategori B: dampak-dampak yang spesifik di area, dan lebih dapat dikurangi daripada proyek Kategori A

• Kategori C: dampak lingkungan yang terjadi minimal atau tidak ada sama sekali.C.

• Kategori F1: untuk sub proyek yang dibiayai melalui para peran-tara finansial yang bisa berdampak negatif.

• Pada Kategori A dan B, para peminjam harus berkonsultasi dengan kelompok yang terkena dampak, serta organisasi non pemerintah di tingkat lokal mengenai aspek lingkungan proyek ini, lalu membawa pendapat mereka. Peminjam harus (a) mengi-nisiasi konsultasi secapatnya; (b) untuk kategori A, peminjam harus berkonsultasi kepada kelompok tersebut paling tidak dua kali (sebelum finalisasi kerangka acuan penilaian, dan setelah draf laporan penilaian disiapkan); (c) peminjam berkonsultasi kepada kelompok yang terkena dampak sepanjang implemen-tasi proyek mengenai isu terkait.

• Untuk kategori A dan B, peminjam harus menyediakan bahan yang relevan dalam waktu yang layak untuk proses konsultasi, dalam bentuk serta bahasa yang dapat dimengerti, serta dapat diakses oleh kelompok yang dikonsultasikan.

Habitat Alami (Natural Habitats) OP/BP 4.04 (2001)Kebijakan ini menetapkan batasan proyek Bank Dunia yang dapat san-gat berpengaruh pada tanaman dan spesies hewan yang selama ini tidak dapat diubah oleh aktivitas manusia.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ATURAN KUNCI• Bank Dunia menseleksi proyek dengan identifikasi

dampak potensialnya di siklus proyek sebelumnya, ser-ta mengkategori proyek berdasarkan level dampaknya (lihat kotak). Mengkategori pemicu persyaratan yang bervariasi terkait dengan studi sebelum proyek, parti-sipasi, dan keterbukaan informasi.

• Peminjam melakukan penilaian. Mengidentifikasi dampak yang dapat dihindari ataupun diminimalisir, serta alternatif proyek. Peminjam melakukan penilaian terhadap area proyek, dan tidak hanya dampak, tapi juga “daerah yang dipengaruhi” (misalnya, akses ja-lan, saluran listrik, dan saluran air) dan juga pemban-gunan yang tidak direncanakan (perpindahan yang spontan, logging, dan sebagainya) sebagai akibat dari proyek.

• Penilaian terdiri dari ukuran pengurangan terhadap dampak negatif potensial terhadap aspek sosial dan lingkungan. Ukuran pengurangan sering tercantum dalam sebuah Manajemen Perencanaan Lingkungan (Environmental Management Plan).

• Bank dunia tidak seharusnya (tidak dapat) membiayai proyek yang melawan aturan hukum atau kewajiban dari sebuah Negara yang terikat dibawah perjanjian internasional yang terkait.

• Untuk proyek beresiko tinggi (Kategori A), peminjam harus mengajukan ahli independen yang tidak terkait dengan proyek yang sedang dinilai.


Habital alami yang penting adalah:• Kawasan lindung atau calon kawasan lindung • wilayah yang diakui sebagai kawasan yang dilindungi oleh

masyarakat adat (misal: hutan sakral)• kawasan yang menjaga kondisi penting untuk kawasan dil-

indungi di atas • area lain dengan nilai konservasi yang tinggi yang diidenti-

fikasikan oleh Bank Dunia atau lembaga lain.

ATURAN KUNCI • Bank Dunia dapat membiayai proyek yang masuk dalam

kategori “konversi signifikan” (atau rusak, lihat box) dari habitat alami jika tidak ditemukan lagi alternatif lain yang ‘memadai’ ( dalam batasan finansial dan teknis) . Analisa menyeluruh harus menunjukkan keuntungan – keuntungan potensial “ yang secara substantif lebih penting dari” ongkos sosial

• Bank Dunia tidak akan membiayai proyek yang melakukan konversi signifikan atau penurunan mutu dari ‘habitat alami yang penting’ (lihat boks).

Apa konversi signifikan itu?Bank dunia menentukan signifikan konversi atau degradasi berdasarkan kasus per kasus. Signifikan konversi terjadi ke-tika perubahan besar-besaran dalam pemanfaatan lahan dan air menghilangan atau melemahkan keutuhan habitat alami. .Degradasi terjadi kerika suatu kawasan diubah sehingga menghilangkan kemampuan untuk melindungi populasi spe-sies asli..• Proyek-proyek dengan dampak signifikan dapat dikategori-

kan sebagai “Kategori A” dan harus melihat ukuran miti-gasi yang dapat diterima. Bagi Bank Dunia ukuran terse-

but biasanya termasuk meminimalkan kehilangan habitat dan menetapkan sejenis kawasan lindung secara ekologis, sering disebut sebagai “kompensasi:.

• persyaratan Konsultasi dan keterbukaan informasi dari ke-bijakan penilaian lingkungan berlaku . Tambahan bahasa dapat memberikan organisasi masyarakat sipil pengaruh; para peminjam harus memperhatikan, peran dan hak-hak kelompok, termask ornop dan komunitas lokal yang terkena dampak proyek yang dibiayai Bank Dunia, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan, desin, dan penerapan-nya serta monitoring dan evaluasi dari proyek yang ber-sangkutan”

Kehutanan OP/BP 4.36 (2002)Kebijakan ini menetapkan standar minimum dari bentuk-bentuk proyek kehutanan yang dibiayai bank dunia. Dibentuk untuk logging dan perkebunan komersial dengan kondisi yang ketat.

ATURAN KUNCI • Kebijakan kehutanan mengembangkan kebijakan habitat

alami, jika Bank Dunia menentukan bahwa kawasan hutan bukanlah habitat alami yang penting. Kebijakan ini mem-bolehkan pembiayaan proyek yang dapat membawa kon-versi sinifikan/penurunan jika (a) tidak ada alternatif lain dari proyek ini; ( b) analisis menyeluruh menunjukkan bahwa keuntungan “menjadi lebih penting dari” ongkos; dan (c) ukuran mitigasi yang layak diterapkan.

• Tidak ada pembiayaan untuk proyek yang mengakibatkan konversi signifikan atau degradasi dari habitat alami yang penting (termasuk kawasan hutan yang penting). Ini bukan-lah ‘standar sensitif dari zonasi yang diijinkan’ di kawasan kehutanan, tapi standar yang lebih lemah dari tidak membi-ayai proyek yang secara ‘signifikan’ rusak di area-area ter-tentu.

• Bank Dunia tidak akan membiayai proyek yang mengabai-kan penerapan hukum lingkungan internasional

• Tidak ada pembiayaan untuk perkebunan yang menyebab-kan konversi atau degradasi atas habitat alami, termasuk habitat alami yang berdekatan atau bagian bawah dari hab-itat alami (standar yang lebih tinggi dari sekedar “konversi signifikan”)

• Tidak ada pembiayaan untuk logging komersial jika ka-wasan tersebut adalah ‘hutan penting’ atau berhubungan dengan habitat alami yang penting (standar lebih tinggi dari pada mengijinkan ‘konversi signifikan’)

• Operasi loging komersial harus disertifikasi yang dilakukan oleh system sertifikasi kehutanan independent yang diterima oleh Bank Dunia.


• “Partisipasi yang berarti” dari masyarakat setempat, komu-nitas, dan organisasi-organisasi diperlukan dalam pengem-bangan sistem sertifikasi.

• Rencana Pengelolaan Kehutanan sering dikembangkan wa-laupun tidak disyaratkan. Keterbukaan informasi bukanlah mandatori tetapi dipertimbangkan sebagai ’praktik yang baik’.

Pemindahan Paksa/Penggusuran OP/BP 4.12 (2001)Kebijakan ini menerapkan standar dan prosedur untuk proyek yang memindahkan masyarakat dari kediamannya atau me-nyebabkan pemindahan secara ekonomi karena kehilangan lahan, bangunan, atau sumber pendapatan.

ATURAN KUNCI • Penggusuran paling tidak dapat diminimalisir atau di-

hindari.• Merelokasi masyarakat harus dibantu dengan standar ke-

hidupan dan penghidupan mereka. Walaupun tidak diha-ruskan, tapi peningkatan standar penghidupan seseorang saat dipindahkan tercantum di kebijakan.

• Persengketaan harus diselesaikan dan diproses sebagai pro-gram keberlanjutan pembangunan.

• Kebijakan digunakan saat proyek yang dibiayai Bank Dunia mengakibatkan hilangnya lahan (gedung), aset, ataupun sumber pendapatan. Kebijakan juga diterapkan apabila se-buah proyek membatasi akses dan mengisolir area.

• Masyarakat yang terkena dampak tanpa memiliki legitimasi ataupun status hukum terhadap tanah yang mereka miliki ditanggung oleh kebijakan, tapi akan tetap dibantu dengan relokasi (pemindahan), dan bukan penggantian atau kom-pensasi akibat kehilangan lahan.

Apa yang dimaksud dengan nilai perpindahan penuh? (full replacement value)?Seluruh aset yang terkena dampak (tanah dan strukturnya) akan memperoleh kompensasi yang setara dengan nominal aset yang ada pada masa sekarang. Karena dibanyak negara peminjam, terutama di lokasi proyeknya, tidak akan berfungsi untuk penjualan rumah-rumah tua, maka penggantian atau kompensasinya harus setara dengan biaya konstruksi/ pembe-lian struktur yang baru, tanpa ada nilai pengurangan akibat proses depresiasi.• Strategi perpindahan berbasis lahan “harus” disediakan ke-

pada mereka yang penghidupannya juga berbasis lahan. Dan tidak membutuhkan kompensasi lahan ke lahan.

• Kompensasi kerugian tanah dan aset akan diganti dengan nilai perpindahan penuhnya.(lihat kotak)

• Mengambil alih lahan dan aset yang terkait hanya diperbo-lehkan ketika kompensasi telah dibayar dan lokasi perpinda-han serta biaya perpindahan disediakan.

• Perpindahan masyarakat yang diberikan dukungan mau-pun bantuan pemulihan penghidupan menjadi tambahan di kompensasi.

• Masyarakat yang terkena dampak harus dikonsultasikan mengenai pilihan perpindahan dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengimplementa-sian, dan pengawasan.

• Peminjam mempersiapkan rencana perpindahan dengan semua aspek yang terkait. Harus mengidentifikasi pilihan bagi setiap masyarakat yang terkena dampak terkait dengan kompensasi dan ukuran perpindahan.

• Draf rencana perpindahan harus ada dan dapat diakses dengan bentuk, tatacara, dan bahasa yang dapat dipaha-mi.

Masyarakat Adat OP/BP 4.10 (2005)Kebijakan ini menerapkan standard an prosedur ketika aktivitas proyek akan mempengaruhi komunitas adat. Menyadari keter-batasan hak-hak procedural masyarakat adapt untuk mendu-kung atau menolak rencana proyek.

ATURAN KUNCI• Hindari potensial efek negatif pada komunitas adat, atau

saat tidak dimungkinkan untuk dihindari, minimalisir, kuran-gi, ataupun kompensasikan efek tersebut.

• Proyek yang dibiayai Bank Dunia harus sesuai dengan keun-tungan sosial dan ekonomi bagi komunitas adat.

• Bank Dunia mengakui adanya masyarakat adat atau sudah mengenali betul area lokasi proyek. Peminjam menyediakan penilaian aspek sosial.

• Kebijakan membuat standar konsultasi yang lebih tinggi dari pada yang biasanya diterapkan. “Bank Dunia menyediakan pembiayaan proyek hanya apabila hasil konsultasi yang ter-kait dengan dukungan proyek bagi Masyarakat Adat yang


terkena dampak diinformasikan secara bebas, gratis. • Kebijakan membuat akses yang lebih tinggi terhadap standar

informasi: komunitas “Masyarakat Adat” yang menyediakan informasi relevan di setiap level persiapan dan implemen-tasi.

• Dengan konsultasi dengan komunitas adat, peminjam harus mempersiapkan Rencana Masyarakat Adat yang memasti-kan bahwa (a) masyarakat adat yang terkena dampak me-nerima penggantian secara adat terhadap sosial dan eko-nominya (b) Efek yang buruk harus dihindari, minimalisir, kurangi, maupun dikompensasikan.

Hak Asasi ManusiaKebijakan Masyarakat Adat adalah satu-satunya kebijakan operasional Bank Dunia yang mereferensikan HAM; kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa “proses pembangunan menghormati sepenuhnya HAM, aspek kedaulatan, perekono-mian, dan kebudayaan masyarakat adat”.• Relokasi Fisik harus dihindari kecuali dalam kondisi tertentu,

dan itu juga harus didukung oleh kelompok masyarakat adatnya sendiri. Strategi perpindahan berbasis lahan akan digunakan.

• Peminjam harus menaruh perhatian khusus tapi tidak diha-ruskan pada status hak-hak adat Masyarakat Adat ke tanah ataupun teritori yang dimiliki secara tradisional oleh mereka. Status hukum hanya diperlukan pada proyek yang tergan-tung pada status (seperti proyek kepemilikan lahan). Ren-cana tindak lanjut untuk status hukum akan dikembangkan di kasus semacam ini.

• Eksploitasi komersial terhadap sumber daya dan penge-tahuan kultural masyarakat adat “merupakan persyaratan berdasarkan perjanjian untuk pembangunan semacam ini” (standar tertinggi dari semua kebijakan pengaman).

• Eksploitasi sumber daya alam di tanah adat hanya membu-tuhkan penguatan, merujuk pada standar konsultasi yang sudah diketahui. Klausul “Dukungan Komunitas yang lebih Luas” itu sangat jelas tidak ada di kebijakan ini.

• Pembatasan akses terhadap lahan dan area yang dilindungi, terutama akses ke wilayah suci mereka, seharusnya-tidak ha-rus dihindari. Apabila tidak layak untuk menghindari akses yang membatasi, masyarakat adat hanya butuh dikonsulta-sikan di persiapan rencana manajemen untuk menyediakan pembagian keuntungan dari area yang tertutup tadi.

Pengelolaan Hama OP/BP 4.09 (1998)Kebijakan ini mempromosikan penggunaan metode kontrol lingkungan atau kontrol biologi dan mengurangi Pestisida sin-tetis kimia dan membangun kondisi transisinya serta penggu-

naan pestisidanya.

ATURAN KUNCI • Populasi hama harus dikontrol melaluipendekatan Penge-

lolaan Hama Terpadu (IPM) (lihat boks). Bank Dunia dapat membiayai pembelian pestisida dengan menggunakan jus-fikasi pendekatan IPM.

Apakah IPM itu?IPM mengacu kepada gabungan antara pertanian petani den-gan kontrol hamanya yang berbasis pengalaman yang bertu-juan untuk mengurangi pestisida kimia yang sintetis. Termasuk (a) mengelola hama daripada membunuhnya; (b) bersandar pada ukuran-ukuran non kimia untuk menjaga populasi hama tetap rendah; serta (c) memilih dan menggunakan pestisida sedemikan hingga dapat mengurangi efek buruknya pada or-ganisme yang berguna, manusia, serta lingkungan. • Pemilihan dan Penggunaan pestisida (a) harus memiliki efek

yang sangat kecil pada kesehatan manusia; (b) harus dapat menunjukkan dampak yang efektif pada target hama; (c) harus memiliki efek minimal pada makhluk yang bukan tar-get serta lingkungan hidup; dan (d) harus dapat mencegah kekebalan pada hama itu.

• Pestisida yang akan di bungkus, dinamai, disimpan, dibuang, dan digunakan sesuai dengan standar toleransi Bank Du-nia.

Properti Adat OPN 11.03 (1986)Kebijakan ini menuntut proyek Bank Dunia untuk menghindari pengrusakan dan membantu preservasi properti adat, seperti lokasi yang memiliki nilai-nilai arkeologis, paleontologis, histo-ris, religius, serta nilai unik adat (kebijakan yang akan diupdate sebagai Sumber Fisik Adat /Physical Cultural Resources, OP 4.11).


ATURAN KUNCI• Biasanya, Bank Dunia menolak proyek yang akan merusak

secara signifikan properti adat yang tidak dapat direplika dan hanya menyetujui proyek yang membuat kerusakan demikian.

• Menyediakan bantuan untuk melindungi properti adat me-lalui proyek yang didanainya, seringkali melalui relokasi serta preservasi museum.

• Karyawan Bank Dunia harus memiliki pengetahuan menge-nai properti adat di area proyek. Para ahli harus melakukan survey terlebih dahulu, apabila diindikasikan ada properti semacam itu di area proyeknya.

Keamanan Bendungan OP/BP 4.37 (1999)Kebijakan ini memuat prosedur dan persyaratan untuk ke-amanan konstruksi bendungan baru dan proyek lain yang ter-gantung pada fungsi keamanan dari bendungan yang sudah ada. Persyaratan diterapkan pada bendungan yang besar (ha-rus 15 meter atau lebih, dengan pengecualian tertentu).

ATURAN KUNCI• Untuk konstruksi bendungan baru, peminjam harus mem-

buat panel terdiri dari para ahli independen untuk meninjau desain, konstruksi, dan pengawalan operasi, serta menyiap-kan rencana detil mengenai fase-fase pada proses konstruk-si dan operasi bendungan.

• Bagi bendungan yang sudah ada, peminjam harus meminta spesialis independen bendungan untuk melakukan inspeksi, evaluasi status keamanan bendungan, meninjau ulang prosedur operasi serta keberlanjutan, lalu menyerahkan laporan tertulis bagi setiap pekerjaan yang terjadi.

• Karyawan Bank Dunia harus melakukan tinjau ulang pada laporan, melakukan verifikasi keseluruhan rekomendasi yang diadopsi, dan mengawasi keseluruhan aktifitas terkait dengan nilai-nilai keamanan bendungan.

Proyek di Jalan-air Internasional OP/BP 7.50 (2001)Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensial konflik an-tar negara yang membatasi jalan-air internasional (atau teluk, tanjung, dll) dengan proyek yang dapat berpengaruh pada dampak polusi jalan-air tersebut.

ATURAN KUNCI• Mendorong peminjam untuk mengetahui dan menyediakan

detil proyek sehingga negara lain dapat memutuskan apak-ah ada kepentingan yang akan dipengaruhi. Apabila pe-minjam menolak untuk mengembangkan pengetahuan ter-kait, maka Bank Dunia biasanya akan menolak juga. Dan

apabila peminjam keberatan, maka Bank Dunia akan me-mutuskan proses.

• Bank Dunia mendorong negara yang berbatasan dengan air (riparians) untuk membuat perjanjian terkait dengan ja-lan-air tersebut.

• Apabila riparians keberatan, Bank Dunia akan menunjuk ahli independen untuk meninjaunya.

• Kebijakan ini diterapkan pada bendungan, irigasi, pengen-dalian banjir, navigasi, air, sampah, dan proyek industri lain-nya.

Proyek di Area Sengketa OP/BP 7.60 (2001)Kebijakan ini menetapkan aturan minimal untuk Bank Dunia untuk mendanai proyek di area yang menjadi sengketa dari dua atau lebih negara.

ATURAN KUNCI• Bank Dunia dapat melanjutkan proyek jika pemerintah-

pemerintah yang terlibat dalam persengketaan setuju untuk dilanjutkan ttanpa ada prasangka untuk mengklaimnya.

• Bank Dunia dapat membiayai proyek walaupun jika pemer-intah keberatan atas pernyataan Bank Dunia bahwa proyek ini aman terhadap orang-orang yang melakukan komplain, dan tidak ada klaim yang berat yang diadukan ke lingkup internasional.

• Memerlukan identifikasi dini dari sengketa teritori dan deskripsi dalam seluruh dokumen bank dunia.

MELINDUNGI HAK · PDF filevatisasi pelayanan air minum, ... tikulasikan di dalam konvensi internasional- seperti Deklarasi ... iri, yang akan diterapkan

Documents