Makalah Politik Dan Strategi Nasional

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Kelompok 5-B Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy

mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan

medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan

arah tersebut sebaik-baiknya.

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk

mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional

adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,

pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk

mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Politik dan strategi nasional diwujudkan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional. Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin pada

seluruh bangsa Indonesia.

Dekade sebelumnya Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat secara

menyeluruh yang ditetapkan oleh MPR guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik

maka dirumuskan dan dilakukan pemikiran strategis yang akan digunakan.

Saat itu mekanisme penyusunan polstranas yang dilakukan adalah setelah presiden

menerima GBHN, selanjutny presiden akan menyusun program kabinet dan memilih menteri-

mentri yang akan melaksanakan program tersebut. Strategi nasional dilaksanakan oleh para

menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk presiden.

Adapun yang dilaksanakan oleh presiden adalah politik dan strategi nasional yang bersifat

pelaksanaan. Namun saat ini, mekanisme penyusunan polstranas acuannya adalah pidato visi

dan misi presiden dan wakil presiden setelah mereka resmi dilantik. Penjabarannya nanti

dalam bentuk program kerja selama lima tahun kedepan.


Kelompok 5-B Page 2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas

1. Pengertian Politik

Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa yunani politeia, yang akar

katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu

negara dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti

politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik

merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politics and policy

memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberi asas, jalan, cara,

dan arah, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas,

jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Dalam bahasa Inggris politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan,

cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuanya tertentu.

Sementara policy yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai

kebijaksanaan adalah pengunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap

dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang

dikehendaki.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Negara, yang merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki

kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan Keputusan, yaitu siapa pengambil keputusan dan untuk siapa

keputusan diambil, dalam politik pengambilan keputusan melalui sarana

umum.

d. Kebijakan Umum (policy), merupakan suatu kumpulan keputusan yang

diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara

mencapai tujuan tersebut.

e. Distribusi, merupakan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam

masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi

secara adil.


Kelompok 5-B Page 3

2. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “The art

of general” atau seni seorang panglima yang biasany digunakan dalam

peperangan. Karl vont Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah

penggunaan pertempuran untuk memenangkan perangan, sementara itu perang itu

sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan

kemenanagan atua pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan

ilmu, dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ideology), politik,

sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

3. Pengertian Polstranas

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan

untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, defenisi

politik nasional adalah asas, haluan, usaha, kebijaksanaan negara tentang

pembinaan serta penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional.

4. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok

pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan

ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

5. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun

berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985

berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga

negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-

lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-

badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang

mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,

organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group)

dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik

harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.


Kelompok 5-B Page 4

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik

diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR

sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena

Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan

berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang

MPR, setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil

Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam

menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun.

Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan

ditetapkan oleh MPR.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik

merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan

kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-

langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan

sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat

memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi

nasional yang ditetapkan oleh MPR ataupun yang dilaksanakan oleh presiden.

B. Stratifikasi Politik Nasional

1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh

secara nasional dan mencakup penentuan UUD, penggarisan masalah

makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national

goals) berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hasilnya berbentuk:

Undang-undang dengan persetujuan DPR atau Peratuan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang

Keputusan/instruksi presiden berisi kebijakan penyelengaraan pemerintahan

Dalam hal tertentu dapat pula dikeluarkan maklumat presiden

b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, tingkat

penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai

kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh

presiden dapat berupa dekrit, peraturan, atau piagam kepala negara.


Kelompok 5-B Page 5

2. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat ini merupakan tingkat dibawah kebijakan puncak yang lingupnya juga

menyeluruh nasional. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak dalam

rangka merumuskan strategi administrasi, sistem, dan prosedur di bidang utama

tersebut. Wewenang kebijakan umum berada di tangan menteri.

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major

area) pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di

tangan pipmpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan

lembaga-lembaga non-departemen. Hasil kebijakan dirumukan dalam bentuk

Peraturan, Keputusan, atau Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau

Direktur Jenderal.

4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan ini meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama diatas

dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, progam,

dan kegiatan. Kebijakan dilakukan kepala daerah, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berikut dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah:

a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah

terletak pada wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.

Bagi daerah provinsi wewenang terletak di tangan gubernur, sedangkan bagi

daerah/kota berada di tangan bupati atau walikota.

b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan

persetujuan DPRD. Perumusan kemudian diterbitkan dalam bentuk peraturan

daerah provinsi atau kota/kabupaten atau instruksi kepala daerah provinsi atau

kota/kabupaten.


Kelompok 5-B Page 6

C. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Tujuan politk bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian,

politik pembangunan harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan

global. Pelaksanannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang

universal, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaannya, namun seluruh bangsa Indonesia juga ikut bertanggung jawab.

Warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan

pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Keikutsertaan warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan

dengan berbagai cara, seperti mengkuti program wajib belajar, membayar pajak,

melestarikan lingkungan hidup, taat pada segala aturan dan undang-undang,

menjaga ketertiban dan keamanan, dll. Pembangunan nasional mencakup hal yang

bersifat lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang agar masyarakat

Indonesia sejahterah lahir dan batin.

b. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi dan misi pembangunan nasional adalah pandangan terhadap berbagai

tantangan persoalan kebangsaan dan kenegaraan lima tahun yang akan datang.

Visi dan misi ini sepenuhnya berlandaskan apa yang sudah dicapai oleh

pemerintahan sekarang.

Visi yang dibuat akan diturunkan dalam beberapa misi dan selanjutnya

diuraikan dalam sasaran dan program pembangunan. Berikut adalah visi

pembangunan nasional Indonesia:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu,

rukun, dan damai;


Kelompok 5-B Page 7

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum,

kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan

penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi

pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan misi pembangunan yang merupakan turunan dari visi adalah:

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;

2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta

3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, ditempuh dua strategi pokok

pembangunan, yaitu:

1. Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan pada sistem

ketatanegaraan yang dilandasi berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang

meliputi Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta tetap

berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka

Tunggal Ika.

2. Strategi pembangunan yang diarahkan untuk membangunan Indonesia di

segala bidang yang tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945.

c. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sisem sehingga lebih

tepat jika digunakan istilah “sistem manajemen nasional” layaknya sebuah sistem,

pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-integral. Sistem manajemen

nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman serta sarana bagi

perkembangan proses pembelajaran (learning process) ataupun penyempurnaan

fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum ataupun untuk

pembangunan.

Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan

proses untuk mencapai tujuan nasional. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan

bahwa sebuah sistem harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta

lingkungan yang mempengaruhi.

1. Unsur, Struktur, dan Proses


Kelompok 5-B Page 8

Secara sederhana unsur utama sistem manajemen nasional bidang

ketatanegaraan meliputi hal-hal berikut:

a. Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas

pemilikan, pengaturan dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan

cita-cita bangsa.

b. Bangsa Indonesia sebagai unsur “pemilik negara” berperan dalam

menentukan sistem nilai arah/haluan/kebijakan negara yang digunakan

sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi negara.

c. Pemerintah sebagai unsur “manajer dan penguasan” berperan dalam

penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum.

d. Masyarakat adalah unsur “penunjang dan pemakai” yang berperan sebagai

kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan

penyelenggaraan fungsi pemerintah.

2. Fungsi Manajemen Nasional

Fungsi pokok manajemen nasional adalah “pemasyarakatan politik”. Hal

ini berarti segenap usaha dan kegiatan sistem manajemen nasional

(SISMENNAS) diarahkan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban

rakyat. Hak rakyat adalah terpenuhinya berbagai kepentingan rakyat,

sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan

tanggungjawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewaganegaraan yang

baik.

D. Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2009-2014

a. Permasalah Pembangunan Nasional

Proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berlangsung selama

ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan banyak

permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang

berkembang dewasa ini. Reformasi yang berjalan telah memberi perubahan yang

lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut

perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah: (1) masih

lemahnya karakter bangsa; (2) belum terbangunnya sistem pembangunan,

pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; (3) belum berkembangnya

nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (4) belum

terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem


Kelompok 5-B Page 9

yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai

kontemporer secara bijaksana; serta (5) kegamangan dalam menghadapi masa

depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam

menghadapi perubahan.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut memberikan sumbangan yang besar

bagi peluruhan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Penanganan yang tidak

sistemik terhadap permasalahan mendasar tersebut selanjutnya melahirkan

persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial,

politik, kelembagaan, maupun keamanan. Permasalahan mendasar ini perlu

ditangani secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemecahan terhadap

permasalahan-permasalahan baru yang berkembang dewasa ini harus pula

merupakan langkah awal pemecahan masalah mendasar tersebut.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia

Prioritas pembangunan nasional Indonesia berdasarkan pada pertimbangan

kemendesakan dari sebuah program kerja yang menjadi isu utama program kerja

nasional. Berikut adalah agenda prioritas pembangunan nasional Indonesia:

1. Agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman meliputi:

1.1 Peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;

1.2 Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur;

1.3 Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;

1.4 Pencegahan dan penanggulangan separatisme;

1.5 Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme;

1.6 Peningkatan pengetahuan pertahanan negara;

1.7 Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

2. Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis:

2.1 Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum;

2.2 Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk;

2.3 Penghormatan, pemenuhan serta penegakkan hukum dan pengakuan atas

hak asasi manusia;

2.4 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesejahteraan

dan perlindungan anak;

2.5 Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;


Kelompok 5-B Page 10

2.6 Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

2.7 Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh.

3. Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

3.1 Penanggulangan kemiskinan

3.2 Peningkatan investasi dan ekspor non-migas

3.3 Peningkatan daya saing industri manufaktur

3.4 Revitalisasi pertanian;

3.5 Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

3.6 Peningkatan pengelolaan BUMN

3.7 Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

3.8 Perbaikan iklim ketenaga kerjaan

3.9 Pemantapan stabilitas ekonomi makro

4. Agenda pemberdayaan masyarakat:

Agenda utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah

pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup

pengertian Community development (pemberdayaan masyarakat) dan

Community-based development (pembangunan yang bertumpu pada

masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven

development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan

masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Proses pemahaman secara mendalam, maka perlu di pahami tentang arti

dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam

konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam

masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

masyarakat yang sebagian yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan

mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang

tinggi.

Namun selain nilai fisik tersebut di atas, maka ada pula nilai-nilai intrinsic

dalam masyarat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai

kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat

Indonesia yaitu Kebhinekaan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur-

unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam



pengertian dinamis mengembangkan diri mencapai suatu kemajuan.

Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan

politik pada tingkat nasionaldisebut ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan

martabat lapisan masyarakat indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan

memandirikan masyarakat secara maksimal.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep

ekonomi, dari sudut pandang yang lain, bahwa pemberdayaan masyarakat

secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi

ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dan

kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat.

Untuk menerjemahkan rumusan menjadi suatu kegiatan nyata, negara

mempunyai birokrasi. Birokrasi tersebut harus dapat berjalan efektif, artinya

mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan kebijaksanaan negara

(public policies) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

dikehandaki. Pelaku utama pembangunan di Indonesia adalah masyarakat,

sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan,

membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang masyarakat untuk

berkreasi secara maksimal.



BAB III

PENUTUP

Politik merupakan suatu rangkaian asas, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk

mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Di dalam politik membicarakan hal-hal yang berkaitan

dengan Negara kesatuan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi

sumber daya, dimana Negara kesatuan merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang

memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

Strategi nasional sendiri adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional. Strategi ini kemudian

disusun dalam bentuk politik nasional jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan nasional perlu ditangani

secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan

baru yang berkembang dewasa ini harus pula merupakan langkah awal pemecahan masalah

mendasar tersebut. Hal ini harus dilakukan agar semua hal yang menjadi tujuan bangsa

Indonesia dapat tercapai tanpa ada hambatan.



DAFTAR PUSTAKA

Diktat Pendidikan Kewarganegaraan. Tim dosen UPT-MKU, Universitas

Hasanuddin. Makassar, 2011.

http://www.wikipedia.com/Politik Politik, diakses tanggal 23 Maret 2013.

http://www.wikipedia.com/Strategi Strategi, diakses tanggal 23 Maret 2013.

http://www.wikipedia.com/Politik

http://www.wikipedia.com/Strategi

Makalah Politik Dan Strategi Nasional

Documents