Top Banner
2006 Komisi Ombudsman Nasional Laporan Tahunan With Annual Report Summary Jakarta 2006
92

Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

Jan 14, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

iLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

2006

Komisi Ombudsman Nasional

Laporan TahunanWith Annual Report Summary

Jakarta2006

Page 2: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

ii Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Page 3: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

iiiLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Angg

ota, A

sisten

, & S

taf O

mbud

sman

Nas

ional

berfo

to be

rsama

Ketu

a dan

Staf

dari C

ommo

nwea

lth O

mbud

sman

, New

Sou

th W

ales O

mbud

sman

, dan

Wes

tern

Austr

alia O

mbud

sman

bese

rta de

ngan

pese

rta lo

kaka

rya ya

ng te

rdiri

dari o

mbud

sman

Dae

rah,

Peme

rintah

Dae

rah d

an D

PRD

Prov

insi D

I Yog

yaka

rta, K

abup

aten

Asah

an, K

ota P

angk

al Pi

nang

, dan

Kab

upate

n Ban

gka I

nduk

dalam

loka

karya

“Pen

guata

n Omb

udsm

an D

aera

h” N

ovem

ber 2

006,

di Ho

tel G

ran M

ahak

am, J

akar

ta

Page 4: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

iv Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Page 5: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

vLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

SUSUNAN ANGGOTAKOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

KetuaAntonius Sujata, SH

Wakil KetuaProf. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

AnggotaDrs. Teten Masduki

RM Surachman, SH, APUKH. Masdar Farid Mas’udi, MA

Hj. Erna Sofwan Sjukrie, SH

Page 6: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

vi Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

STAF KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Sekretaris OmbudsmanSiska Widyawati, SKom

AsistenElisa Luhulima, SH LLM

Dominikus Dalu S Fernandez, SHWinarso, SH

Budhi Masthuri, SHEnni Rochmaeni, SH

Roymundus Risky Prasetya, SKomAgus Suntoro, SH

Kurniawan Desiarto, SHDachlena, SH

Staff SekretariatOki Aldebaria, SH

Ibnu Firdaus Zayyad, SHAni Samudra Wulan, SH

Diana Dewiyani, SHAwidya Mahadewi, SS

Patnuaji Agus Indrarto, SSHasymi Muhammad, SS

Rully Amirulloh, AMdAhmad Fauzie SujatnoHerru Kriswahyu, SSos

Ahmad FauziIndra

Muhammad HRSuryadi

Djatmiko SujatnoSadikinSalamWasliAgus

Page 7: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

viiLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

STAF KANTOR PERWAKILAN

Kantor Perwakilan Wilayah DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Kepala Kantor PerwakilanKardjono Darmoatmodjo, SH

AsistenMuhadjirin, SH MKn

Staf SekretariatDjoko Susilo W, SHNurkholis Fahmi, SE

Sukartijo

Kantor Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat

Kepala Kantor PerwakilanAgas Andreas, SH MH

AsistenDarius Beda Daton, SH

Staf SekretariatPaulus Rube Tuka, SH

Magda Sophie Sonya BollaYohanes Don Bosco

Page 8: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

viii Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................. ix

Summary : Annual Report 2006 of The National Ombudsman Commission ............... x

Bab I Pendahuluan .................................................................................................. 3Bab II Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok ......................................................... 9Bab III Beberapa Kasus Menarik Tahun 2006 ........................................................... 17Bab IV Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007 ................................. 21Bab V Penutup .......................................................................................................... 32

Lampiran-LampiranRancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang OmbudsmanRepublik Indonesia ....................................................................................................... 35Data Statistik ................................................................................................................. 57Ucapan Terima Kasih .................................................................................................... 67Misi dan Visi .................................................................................................................. 76Struktur Organisasi ....................................................................................................... 78

Page 9: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

ixLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KATA PENGANTAR

Fungsi terpenting dari lembaga pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum kepadamasyarakat. Proses pemberian pelayanan umum di setiap level penyelenggara negara danpemerintah telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktek-praktek KKN. Misalnya padapengurusan ijin tertentu seperti pembuatan SIM, pembuatan Sertifikat Tanah, dan sebagainya.Modusnya bisa beraneka ragam, namun yang paling menonjol adalah dengan jalan menunda-nunda (undue delay) pemberian pelayanan yang berujung pada penawaran harga pelayanan.Sehubungan dengan hal tersebut reformasi birokrasi pemerintahan pada dasarnya dapatdimulai dengan cara memperbaiki prosedur dan mekanisme pemberian pelayanan umumkepada masyarakat, termasuk juga proses pengawasannya. Fungsi pengawasan terhadappelayanan publik inilah yang menjadi salah satu peran penting Komisi Ombudsman Nasional.

Selama tahun 2006 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima 791 laporan masyarakatyang berisi keluhan atas mutu pelayanan umum pemerintah dan lembaga peradilan. Sepertitahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini sebagian besar keluhan yang disampaikanmasyarakat juga mengenai kecepatan proses pemberian pelayanan umum, dan instansiyang paling banyak dikeluhkan adalah aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) danpemerintah daerah. Masyarakat mengeluhkan sikap pejabat pemberi pelayanan yang kerapmelakukan penundaan (undue delay). Ini menunjukkan bahwa “kecepatan dan ketepatanwaktu” merupakan faktor yang sangat penting untuk mengukur kualitas pelayanan umumyang diberikan oleh sebuah instansi publik, khususnya aparat penegak hukum danpemerintah daerah.

Kecepatan dan ketepatan waktu merupakan prasyarat paling mendasar dari sebuahpelayanan. Selain masalah waktu, tidak kalah penting adalah soal bagaimana mutu darisubstansi pelayanan itu sendiri, misalnya dalam pembuatan KTP, tidak cukup hanyamemberikan pelayanan yang cepat (satu hari selesai) tetapi didalamnya terjadi kesalahanpenulisan nama pemilik KTP. Oleh karena itu berbicara tentang kualitas pelayanan umumpada dasarnya menyangkut hal yang lebih dalam dari sekadar kecepatan dan ketepatanwaktu. Ironis apabila kecepatan dan ketepatan waktu yang notabene merupakan kebutuhanpaling dasar dari pelayanan umum belum dapat dipenuhi oleh instansi penyelengarapelayanan umum.

Hal yang menggembirakan adalah tahun 2006 ini sudah mulai tumbuh kesadaran dari institusipublik untuk memperbaiki kualitas pelayanan umumnya. Beberapa instansi juga sudah

Page 10: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

x Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

mencoba menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahkan sudah ada contoh bestpractices dalam pelayanan umum misalnya di Kabupaten Sragen dan Jembrana.

Pada level nasional, Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga yang palingresponsif dengan upaya-upaya perbaikan pelayanan umumnya. Setidaknya hal ini dapatdilihat dari tingginya respon institusi Kepolisian terhadap permintaan klarifikasi danrekomendasi yang disampaikan Komisi Ombudsman Nasional. Tahun ini Kepolisian tercatatsebagai lembaga yang paling banyak memberikan tanggapan/tindaklanjut atas rekomendasiKomisi Ombudsman Nasional. Diharapkan dalam masa-masa selanjutnya, ketika RUUOmbudsman Republik Indonesia sudah disahkan, akan memacu institusi penyelenggarapelayanan umum untuk meningkatkan mutu pelayanannya.

Jakarta, 31 Desember 2006Ketua Komisi Ombudsman Nasional

Antonius Sujata

Page 11: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

xiLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

INTRODUCTIONIn the seventh work year, or in 2006,

the National Ombudsman Commissionnotes the following developments:

First, the National Ombudsman Com-mission enhanced its activities to provideClinical Ombudsman (Mobile ComplaintCounter) in particular cities selected. Thus,more and more people, especially in re-spective cities, become aware of the exist-ence of the Ombudsman Institution andhaving knowledge of why the OmbudsmanCommission was established seven yearsago. At the same time, the Clinical Ombuds-man may ease the local people in submit-ting their complaints.

Second, the Commission enhanced itsactivities of in situ investigations, or the in-vestigation on the spot. This method of in-vestigation has proved to be very effectivecompared to paper investigations done be-hind the desk.

Third, the Commission introduced andapplied method of mediation. As a media-tor, Ombudsman may strengthen its influ-ence in eliminating the dispute gaps be-tween the complainants and the targetgroups of the case.

SUMMARY

ANNUAL REPORT 2006 OFTHE NATIONAL OMBUDSMAN COMMISSION

Fourth, the Commission introduced anew standard operational procedurewhereby the separating of tasks, thethroughput of complaints processing, andthe standard of documentation are clearlydescribed.

Fifth, the two Regional OmbudsmanRepresentative Offices in Yogyakarta (forthe Provinces of Yogyakarta and CentralJava) and Kupang (For the Province of EastNusa Tenggara) have gained attention fromthe respective local governments and havegained recognition from both sides: the lo-cal public agencies and local people.

Sixth, it is certain that the Bill of theOmbudsman of the Republic of Indonesiawhich has been tabled in the IndonesianHouse of Representative (DewanPerwakilan Rakyat) will be discussed andreviewed in the first reading and hopefully itwill be promulgated in 2007.

THE PERFORMANCE OF THEOMBUDSMAN COMMISSION

Investigations and cases processing

As previous work years, the Ombuds-man Commission mostly conducted inves-

Page 12: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

xii Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

tigations from behind the desk. In otherwords, the investigators only examined thedocuments and papers submitted by thecomplainants. However, it is noted that insitu investigation conducted in 2006 hasbeen enhanced due to more available of fi-nancial resources.

Besides, the power of ex officio inves-tigation, or investigation by its own initiative,has been more and more conducted by theCommission. The using of this method hasmade the Ombudsman Commission moreproactive and become more known to thecitizens.

Unfortunately, however, the outreachactivities (socialization) were decreased in2007, due to the problem of technicalitiesand the new financial rules and procedures.This factor gave impact to the input of griev-ances submitted to the Commission. From1 January up to 31 December 2006, therewere 791 cases, or decreased 20% com-pared to the cases in 2005. Thus it is thechallenge for the Commission to motivatemore people to come to the OmbudsmanOffice in the years to come.

Meanwhile, the ranking of public agen-cies complained was still dominated by thepolice, followed by public prosecution ser-vice. The Land Office was still grouped tothe big five of the target groups. Many ofthe complaints to this Office is the claimsabout the abrogation of the rights lodged bythe citizens involved with the CommunistParty of Indonesia in the past. On the con-trary, the responds of the target groups havebeen increasing from time to time. Like inprevious years, the highest responds re-ceived from the police.

In this context, the first three big mal-administration complained to the NationalOmbudsman Commission are undue delay,procedural error, and arbitrariness.

Training and workshop

In 2006, the several events oftraining for the Assistants Ombudsmanwere noted, viz.:(1) Mediation training (March 2006)(2) Investigation training (August 2006)(3) Gender sensitivity training (Septem-

ber 2006)In cooperation with the Australian

Ombudsman Offices, a workshop with thetopic of “The Strengthening of the LocalOmbudsman Offices” was organized inJakarta. The objective of this workshopinter alia are:(1) The problems faced by Local

Ombudsman Offices(2) To identify the factors for the devel-

opments of the established LocalOmbudsman Offices

(3) To identify the needs of the citizens inestablishing Local OmbudsmanOffices

International Cooperation

In the frame work of the IndonesianOmbudsmanship capacity building, theCommissioners of the Ombudsman Com-mission and the Official Staffs made studyvisits to the Ombudsman Offices in HongKong (the Ombudsman Office in HongKong); Malaysia (Public Complaint Bureauin Putera Jaya); Alaska State, the UnitedStates (State Ombudsman of Alaska in An-

Page 13: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

xiiiLaporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

chorage and Juneau); Washington State(County Ombudsman in Seattle); Belgium(The Representative Office of EuropeanOmbudsman in Brussels, the Federal Om-budsman Office in Brussels, and the CityOmbudsman Office in Antwerp).

In addition, the National OmbudsmanCommission sent its staffs to be trainedabroad. Sponsored by Ausaid, two (2) IT Of-ficers were sent to undergo a short trainingabout the Information Technology at theCommonwealth Ombudsman in Canberra,Australia. Further, an Assistant Ombudsmanwas sent to the Western Australia Ombuds-man Office in Perth to undergo the investi-gation training. Furthermore, a staff of theLibrary of the Ombudsman Commission Of-fice was sent to the Commonwealth Om-budsman in Canberra, Australia to make ashort study on record management.

CONCLUDING REMARKS

The efforts to strengthen the Ombuds-man Institutions in Indonesia are of signifi-cant programs. Needless to say, having thestrong legal basis for the National Ombuds-man Commission, its jurisdiction, functions,and performance will become more credible,more capable and more accountable.

Accordingly, the Commission hopesthat the House of Representative acceler-ates the efforts to promulgate the Bill of theOmbudsman of the Republic of Indonesia.

Page 14: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

xiv Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Page 15: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

1Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

pendahuluan

Page 16: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

2 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Page 17: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

3Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Bab IPendahuluan

Nasional. Dengan kata lain, Klinik keluhandimaksud merupakan saluran dalammengatasi kendala yang menghambatmasyarakat dalam menyampaikan keluhan.

Fakta tersebut menunjukkan pula bahwakesadaran masyarakat akan pentingnyamenyampaikan keluhan atas pelayananpublik yang diselenggarakan oleh instansipemerintah terus mengalami peningkatan.Berkat partisipasi aktif masyarakat dalammelakukan pengawasan eksternal melaluipenyampaian keluhan, maka harapan untukmewujudkan pemerintahan yang bersih danberwibawa dapat terlaksana secara bertahap.

Dalam menindaklanjuti laporanmasyarakat, Komisi Ombudsman Nasionalberupaya lebih berinisiatif melakukaninvestigasi di lapangan (in situ investigation),bahkan dalam beberapa penanganankeluhan masyarakat Ombudsman ternyatadipercaya untuk memainkan perannyasebagai mediator, misalnya dalam menanganikeluhan perwakilan warga Desa SidomulyoKabupaten Kebumen dengan Prokitiring DIYogyakarta - Jawa Tengah PT. PLN (Persero)terkait pemberian ganti rugi dan kompensasijalur SUTET 500Kv yang melewati DesaSidomulyo.

Selama tahun 2006 Komisi OmbudsmanNasional telah menerima keluhan masyarakatatas pelayanan masyarakat oleh institusipublik sebanyak 791 laporan. Dibandingkandengan jumlah laporan masyarakat yangmasuk selama tahun 2005, jumlah tersebutmemang lebih rendah. Salah satupenyebabnya, tidak seperti dalam tahun 2005di mana sosialisasi melalui media massacetak dan elektronik cukup gencar dilakukan,selama tahun 2006 kegiatan sosialisasisemacam itu tidak terlaksana karenaterhambat kendala teknis dalam prosespengadaan barang dan jasa. Namundemikian, jumlah tersebut merupakan yangtertinggi bila dibandingkan tahun-tahundimana Komisi Ombudsman Nasional tidakmenayangkan sosialisasi melalui mediamassa cetak dan elektronik.

Di sisi lain, pelaksanaan KlinikPenerimaan Keluhan Masyarakatdiselenggarakan lebih banyak daripadatahun-tahun sebelumnya. Dengan adanyaakses yang lebih dekat, masyarakat dapatlebih mudah menyampaikan keluhannyakepada Komisi Ombudsman Nasional. Setiapdiselenggarakan suatu Klinik, masyarakatcukup antusias datang dan menyampaikankeluhannya kepada Komisi Ombudsman

Page 18: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

4 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Alur Penanganan Keluhan Masyarakat

Sementara itu, Komisi OmbudsmanNasional juga menyadari pentingnyameningkatkan kualitas dalam menindaklanjutilaporan masyarakat. Hal tersebutmembutuhkan komitmen kuat untukmemperbaiki segala kekurangan yang dialamiselama ini, khususnya yang terjadi dalam in-ternal kelembagaan Komisi OmbudsmanNasional. Sehubungan hal tersebut, padapertengahan tahun 2006 Komisi OmbudsmanNasional melakukan kajian terhadap alurpenanganan keluhan masyarakat yangselama ini dijalankan. Hasil kajian tersebutmemunculkan konsep pembenahan alurpenanganan keluhan masyarakat (standardoperational procedure) sehingga diharapkandapat meningkatkan kualitas pengawasanoleh Komisi Ombudsman Nasional. Faktorpembagian tugas yang lebih jelas, jangkawaktu (through put) penanganan keluhan,serta standar pendokumentasian menjadi halyang ditekankan dalam alur penanganankeluhan masyarakat yang diujicobakan sejakawal September 2006. Awal Januari 2007merupakan momen di mana alur penanganankeluhan tersebut secara resmi dilaksanakan,setelah melalui evaluasi dan pelaksanaan ujicoba.

Kantor Perwakilan

Hingga saat ini Komisi OmbudsmanNasional memiliki 2 (dua) Kantor Perwakilandi Yogyakarta (untuk wilayah Provinsi DIYogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah), dandi Kupang (untuk wilayah Provinsi NusaTenggara Timur dan Provinsi Nusa TenggaraBarat). Sejak kedua Kantor Perwakilan

PendahuluanBAB 1

tersebut diresmikan, perkembangannyamemperlihatkan hasil yang semakin membaikdan terbukti sangat membantu kerja KomisiOmbudsman Nasional, khususnya dalammenangani keluhan masyarakat melaluiwilayah Kantor Perwakilan tersebut.

Karena faktor lokasi Kantor Perwakilanyang lebih mudah dijangkau oleh masyarakatdi sekitarnya, masyarakat pun lebih mudahmenyampaikan keluhannya. Di samping itu,wilayah kerja yang lebih kecil membuat KantorPerwakilan Komisi Ombudsman Nasionaldapat lebih terfokus sewaktu menindaklanjutikeluhan masyarakat. Sebagai contoh, padabulan September 2006 lalu dalam RapatKoordinasi yang diselenggarakan KantorPerwakilan Wilayah NTT dan NTB denganmelibatkan beberapa instansi pemerintah,termasuk Kejaksaan, Kepolisian, bersamadengan beberapa pelapor, telah disepakatiuntuk melakukan pertemuan berkala dalamrangka menindaklanjuti keluhan masyarakatserta menunjuk pihak-pihak yang hadirsebagai contact person di masing-masinginstansi.

Mengacu kepada perkembangan yangdicapai oleh Kantor Perwakilan tersebut,Komisi Ombudsman Nasional merencanakanuntuk menyiapkan pembentukan 2 (dua)kantor perwakilan baru di Medan dan Manadopada tahun 2007. Diharapkan kedua kantorperwakilan yang akan didirikan itu dapatmengikuti hasil yang dicapai oleh KantorPerwakilan di Yogyakarta dan Kupang.

Page 19: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

5Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Pengembangan Kelembagaan danProgram Penguatan OmbudsmanDaerah

Upaya peningkatan kapasitas dalam in-ternal kelembagaan terus menerusdiupayakan oleh Komisi OmbudsmanNasional melalui program-program yangdilaksanakan. Termasuk didalamnya adalahupaya restrukturisasi organisasi dankepegawaian. Berbagai pelatihan, seminar,lokakarya diselenggarakan untukmeningkatkan kinerja individu/kelembagaanKomisi Ombudsman Nasional.

Sementara itu, sebagai lembaga yangmemerlukan kerja sama dengan institusi laindan pemangku kepentingan (stakeholders),Komisi Ombudsman Nasional terusmengupayakan pengembangan jaringandengan berbagai pihak. Salah satu langkahyang dilakukan adalah kerjasama denganOmbudsman Daerah sebagai lembaga ditingkat daerah yang mengawasi pemberian

PendahuluanBAB 1

pelayanan masyarakat oleh instansipemerintah di daerah. Keberadaan LembagaOmbudsman Daerah tersebut, yangstatusnya independen dan mandiri (bukankepanjangan tangan Komisi OmbudsmanNasional), secara ideal dapat membantukinerja Komisi Ombudsman Nasional didalam mengawasi implementasi otonomidaerah yang memiliki multi aspek cukupberagam.

Hingga saat ini sudah terbentuk 4(empat) Lembaga Ombudsman Daerah, yaituOmbudsman Daerah Provinsi DI Yogyakarta,Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan,Ombudsman Daerah Pemerintah KotaPangkal Pinang, dan Ombudsman DaerahKabupaten Bangka Induk. Sebagai langkahuntuk mengetahui seberapa jauh eksistensiOmbudsman Daerah dimaksud dalammenjalankan tugas dan fungsinya, yaitumengawasi instansi pemerintah daerah,Komisi Ombudsman Nasional dalam

Tim Assessment Ombudsman Daerah, terdiri dari Asisten Komisi Ombudsman Nasional, New South Wales Ombudsman, danWestern Australia Ombudsman, melakukan wawancara dengan anggota Ombudsman Daerah Kabupaten Bangka Induk.

Page 20: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

6 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

penandatanganan Nota Kesepahaman KerjaSama dengan Ombudsman Nasional Austra-lia (Commonwealth Ombudsman) dan duaOmbudsman Negara Bagian Australia (NewSouth Wales Ombudsman dan Western Aus-tralia Ombudsman) dengan dukunganAusAid, pada bulan Mei 2006 lalumemasukkan program penguatan (capacitybuilding) Ombudsman Daerah sebagai salahsatu program yang diselenggarakan dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Kegiatan utama yang diselenggarakanpada tahun 2006 adalah kegiatan penilaian(assessment) atas Lembaga OmbudsmanDaerah yang telah terbentuk. Kegiatan utamalainnya adalah kegiatan dalam rangkamengamati perkembangan beberapa daerahyang akan membentuk Lembaga Ombuds-man Daerah, serta workshop bertema“Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah”dalam bulan November 2006 lalu yang jugamelibatkan Pemerintah Daerah, DPRD, sertastakeholders lainnya.

Kesimpulan penting atas workshoptersebut adalah, bahwa suatu komitmenpolitik sangat diperlukan untuk memperkuatkeberadaan Lembaga Ombudsman Daerahmelalui bentuk peraturan daerah. Demikianpula, perlu diatur keberadaan Lembaga Om-budsman Daerah antara lain melaluipenentuan batas kewenangannya, standaralur penanganan keluhan, dan pelatihansumber daya manusia.

RUU Ombudsman Republik Indonesia

Tidak dapat disangkal, kelembagaanOmbudsman (ombudsmanship) di Indonesia

PendahuluanBAB 1

baik yang bersifat nasional maupun daerahakan lebih mantap dan berkembang jikadilandasi hukum yang kuat. Dalam jangkapanjang, seperti di banyak negara, bahkankelembagaan Ombudsan diberi landasankonstitusional, dengan dijamin eksistensi danjurisdiksinya oleh UUD.

Adapun landasan hukum yang lebih kuatbagi kelembagaan Ombudsman di Indonesiasudah lama dipersiapkan melalui sebuahRancangan Undang-Undang. Namun sampaisaat ini, Dewan Perwakilan Rakyat RI belumberhasil mengundangkannya menjadi “UUOmbudsman Republik Indonesia”.

Pada tahun mendatang Komisi Ombuds-man Nasional berharap lagi, kiranya LembagaOmbudsman baik nasional maupun daerahakan segera memperoleh suatu payunghukum yang meneduhkan.

Page 21: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

7Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

pelaksanaan fungsi dan tugas pokok

Page 22: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

8 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Page 23: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

9Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Bab IIPelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok

Penanganan Laporan Masyarakat

Seperti tahun-tahun sebelumnya dansesuai dengan mandat yang diterimanya,penanganan laporan masyarakat merupakanprioritas utama Komisi Ombudsman Nasional.Data tentang pelaksanaan penangananlaporan tersebut dapat kita lihat dari statistiktahun 2006.

Dibandingkan dengan tahun 2005, datastatistik terakhir tentang klasifikasi laporan,baik instansi terlapor dan substansi laporanmaupun respon atau tanggapan terhadaprekomendasi Komisi Ombudsman Nasional,belum menunjukkan perubahan yangsignifikan. Institusi publik terbanyak yangdilaporkan masyarakat adalah yangberhubungan dengan penegakan hukum.Laporan terhadap kepolisian menempati rat-ing paling tinggi, disusul pengadilan dankejaksaan. Namun demikian, secara umumtanggapan dari instansi terlapor cukupmengembirakan karena dari tahun ke tahunmengalami peningkatan, sekalipun dari segikualitas tanggapan tersebut belum mencapaistandar yang diharapkan. Perlu dicatat, darisegi kuantitas, tanggapan kepolisian terhadaprekomendasi Komisi Ombudsman Nasionaltermasuk yang paling tinggi, seimbang

dengan jumlah keluhan masyarakat yangmasuk.

Sementara itu, baik tingkat pusatmaupun daerah, instansi yang cukup banyakdisorot masyarakat adalah Badan PertanahanNasional (BPN) dan Pemerintah Daerah,karena kedua institusi publik tersebuttermasuk 5 (lima) besar kategori keluhan.Dengan kata lain, persoalan pelayanan umumdi bidang pertanahan khususnya sertifikasitanah sering menjadi keluhan masyarakat.Sama halnya dengan keluhan masyarakatmenyangkut pelayanan umum yang menjadiotoritas Pemerintah Daerah. Keluhanmasyarakat yang menonjol, misalnyapenggusuran tanah oleh Pemerintah Daerahuntuk pembangunan fasilitas umum tanpamemperhatikan hak-hak warga masyarakat.

Beberapa kasus individual lain yangsering dilaporkan, dan merupakan masalahnasional yang sampai saat ini belumterselesaikan adalah tuntutan wargamasyarakat yang dalam tahun 1965 dirampashak-haknya secara sewenang-wenang akibatdugaan terlibat dengan Partai Komunis Indo-nesia. Keluhan semacam itu cukup banyakdisampaikan kepada Komisi OmbudsmanNasional dan oleh Komisi telah ditindaklanjuti

Page 24: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

10 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

dengan menyampaikan rekomendasi kepadaPresiden agar ada penyelesaian berupapemulihan nama baik dan hak-hakkeperdataan bagi warga masyarakat yangmemang benar terbukti tidak bersalah dantidak terlibat partai terlarang.

Dalam pada itu, masih banyak masyara-kat yang belum paham tentang tugas danfungsi Komisi Ombudsman Nasional, padahalkeberadaan lembaga ini sudah lebih dari 6(enam) tahun, sejak didirikannya padatanggal 20 Maret 2000. Hal ini tercermin daripersentase laporan masyarakat yangjumlahnya tidak sedikit dan ternyata setelahditeliti bukan merupakan kewenangan Komisi.Sebagai contoh, Komisi OmbudsmanNasional tidak berwenang memberikanpenilaian, menganulir atau membatalkansuatu putusan pengadilan, mengingat asasindependensi peradilan (independence of ju-diciary) karena menyangkut kewenanganhakim dalam memutus perkara. Namun masihbanyak masyarakat yang mengeluhkanputusan pengadilan yang dirasakan tidak adildan terus melaporkannya kepada Komisi Om-budsman Nasional. Dalam hal ini kepadapelapor selalu diingatkan, bahwa bilamanapihaknya merasa keberatan atas suatuputusan pada pengadilan tingkat pertama,maka sesuai ketentuan yang berlaku, masihtersedia upaya-upaya hukum lain, sepertimisalnya mengajukan permohonan bandingdan permohonan kasasi, serta upaya hukumluar biasa, yaitu peninjauan kembali kepadapengadilan yang kompeten.

Kecuali dalam hal suatu putusanpengadilan yang dirasakan tidak patut danmenyimpang dari asas-asas umum penye-

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas PokokBAB II

lenggaraan negara yang baik, makaberdasarkan asas kepatutan (equity), KomisiOmbudsman Nasional berkewajibanmengingatkan pengadilan. Dalam suatukasus kecelakaan lalu lintas, misalnya,korban ternyata meninggal dunia akibatkecerobohan pengemudi mobil atau akibatpengemudi tidak memiliki surat ijinmengemudi. Ternyata pelaku tindak pidanatersebut hanya dipidana dengan pidanabersyarat oleh Pengadilan. Hal ini tentunyaakan melukai rasa keadilan masyarakat,terlebih lagi jika pelaku tersebut tidakmemberikan uang penggantian yangmemadai.

Sebagaimana tahun 2005, klasifikasilaporan masyarakat mengenai substansimaladministrasi yang dilakukan oleh instansiterlapor dan termasuk dalam kategori tigaterbesar dalam tahun 2006 adalahpenundaan yang tidak semestinya terjadi (un-due delay), penyimpangan prosedur (proce-dural error) dan bertindak sewenang-wenang(abitrariness).

Mekanisme Penanganan LaporanMasyarakat

Salah satu asas Ombudsman universaladalah pemberian kemudahan pelayanan bagiwarga masyarakat yang memerlukan bantuan.Bertitik tolak dari asas tersebut Komisi Om-budsman Nasional senantiasa mencari bentukdan metode terbaik dalam menangani laporanmasyarakat. Perbaikan manajemen penanga-nan laporan merupakan salah satu alternatifuntuk memberikan pelayanan bagimasyarakat yang memakai jasa Ombudsman.

Page 25: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

11Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Dalam bulan September 2006, KomisiOmbudsman Nasional melakukan uji cobaStandar Operasional Prosedur (SOP) yangbaru dengan membentuk 2 (dua) divisipenanganan laporan yaitu Divisi KlarifikasiRekomendasi dan Divisi Monitoring. Denganperubahan mekanisme penanganan keluhanini diharapkan laporan masyarakatmemperoleh penanganan lebih cepat, efisiendan efektif. Walaupun disadari bahwa uji cobapelaksanaan SOP baru ini masih terdapatkendala teknis, dan membutuhkan waktuuntuk mencapai keberhasilan karenaterbatasnya sumber daya manusia dankendala teknis lainnya. Pelaksanaan SOPyang baru ini tentunya melibatkan unitpendukung lainnya di Komisi OmbudsmanNasional yaitu Sekretariat yang membawahiAdministrasi Penanganan Laporan, BagianInformasi dan Komunikasi, serta BagianKeuangan.

Selanjutnya, metode pendekatanpersuasif yang selama ini oleh OmbudsmanNasional dalam penanganan laporanmasyarakat, terus menjadi strategi.Singkatnya, Ombudsman Nasional tidakpernah dan tidak akan menerapkanpendekatan kekuasaan, karena memangkekuasaan bukan merupakan mandat yangdiberikan kepada lembaga ini.Memperhatikan asas dan metode tersebut,maka dalam penyelesaian keluhanmasyarakat, instansi terlapor diperlakukansebagai mitra, bukan sebagai lawan, dengantetap memegang teguh asas ketidakberpihakan (principle of impartiality). Hal inidapat diketahui dari berbagai isi rekomendasiKomisi Ombudsman Nasional kepada

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas PokokBAB II

instansi terlapor, dan pada saat melakukanpeninjauan atau investigasi di lapangan (insitu investigation). Petugas atau tim KomisiOmbudsman Nasional selalu menghindari“konfrontasi” karena akan menimbulkanresistensi dari pihak terlapor, namunsebaliknya berupaya membangunkeharmonian dengan membangun situasiyang kondusif, agar keluhan masyarakatmemperoleh penyelesaian.

Pengalaman investigasi di lapangansepanjang tahun 2006 ke berbagai instansiterlapor, menunjukkan bahwa pengakuan dankepercayaan instansi atau pejabat publikterhadap Komisi Ombudsman Nasional cukupbaik, mengingat hampir semua rekomendasimemperoleh perhatian dan tanggapan,sekalipun tidak semua tanggapan dalam for-mat tertulis. Di samping disebabkan olehfaktor keterbatasan sumber daya padainstansi publik bersangkutan, jugadisebabkan oleh Kebijakan Ombudsmansampai saat ini, bahwa respons terhadaprekomendasi Komisi Ombudsman Nasionaltidak harus selalu secara tertulis.

Sebagai gambaran, ketika melakukankunjungan kerja pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional di Jawa Timur untukmelakukan klarifikasi dan monitoring atas 13(tiga belas) laporan masyarakat sepanjangtahun 2006 yang belum memperolehtanggapan dari BPN Jawa Timur khususnyaKantor Pertanahan Kota Surabaya, Komisijustru memperoleh penjelasan yangmengembirakan, karena 10 (sepuluh) laporansudah diselesaikan oleh Kantor Pertanahansetempat dan 3 (tiga) laporan sedang dalampenyelesaian.

Page 26: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

12 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Bertitik tolak dari berbagai pengalamanselama ini, Komisi Ombudsman Nasionaldalam berbagai kesempatan mengingatkaninstansi terlapor agar semua rekomendasimemperoleh tanggapan tertulis, karena halitu dapat membantu instansi bersangkutan.Sebagai contoh, bilamana setelah dilakukanpenelitian dan pemeriksaan di internalinstansi tidak ditemukan bukti adanyatindakan maladministrasi yang dikeluhkanmaka Komisi Ombudsman Nasional dapatmembantu menjelaskan kepada masyarakatatau pelapor; jika permasalahan yangdikeluhkan sudah diselesaikan dapat menjadipenilaian positif bagi kinerja instansibersangkutan yang telah bersikap tanggapdalam menyelesaikan keluhan masyarakat;jika terdapat kendala dalam penyelesaiankeluhan masyarakat yang bukan berasal dariinstansi bersangkutan atau diluarkewenangan dan kemampuan instansi, makamenjadi bahan bagi Komisi OmbudsmanNasional untuk lebih obyektif menilaipermasalahan dan mencarikan jalan keluar.

Evaluasi dan langkah peningkatanperbaikan penanganan keluhan

Tidak diragukan lagi, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik harusmenjadi perhatian setiap instansi pelayananpublik dalam setiap pengambilan keputusanatau kebijakannya. Keadaan demikian dapatmempermudah Komisi Ombudsman Nasionaldalam implementasi tugas pengawasaneksternal. Akan tetapi perhatian tersebut tidakcukup hanya diwacanakan karena harus adalangkah konkrit pelaksanaan tugas pelayananpublik. Oleh karena itu, beberapa saran

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas PokokBAB II

perbaikan yang dapat menjadi bahanpertimbangan bagi berbagai instansipelayanan publik agar meningkatkan kinerjapelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Akses informasi atau ketersediaan datayang transparan dan dapatdipertanggungjawabkan (accountable)dari instansi publik bagi masyarakattermasuk bagi Komisi OmbudsmanNasional;

2. Instansi publik hendaknya memilikimekanisme atau standar minimumpelayanan (minimum standard of publicservice) termasuk Standar OperasionalProsedur (SOP) agar membantumasyarakat mengetahui perkembanganpenanganan atau penyelesaianpelayanan yang dibutuhkan masyarakatoleh instansi bersangkutan;

3. Instansi publik perlu memiliki danmengembangkan unit internalpenyelesaian masalah agar setiapkeluhan masyarakat memperolehpenanganan dan penyelesaian secarasungguh-sungguh.

Penanganan Laporan Masyarakat diKantor Perwakilan

Kantor Perwakilan Daerah IstimewaYogyakarta dan Jawa Tengah

Selama tahun 2006, Kantor PerwakilanKomisi Ombudsman Nasional ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta dan ProvinsiJawa Tengah telah menerima 170 laporanmasyarakat. Sejumlah 89 laporan telah

Page 27: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

13Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi, 23laporan dalam bentuk klarifikasi, 31 laporanbukan merupakan kewenangan Komisi Om-budsman Nasional, dan 27 laporan yang perludilengkapi data oleh pelapor. Sementara itu,dalam upaya menindaklanjuti laporanmasyarakat, beberapa kegiatan investigasidan monitoring pun dilakukan. Investigasi danmonitoring tersebut bertujuan mendapatkanketerangan lebih lanjut yang dengansendirinya melibatkan pejabat pemerintahterlapor.

Dalam pada itu, untuk kasus-kasuskhusus, Kantor Perwakilan DI Yogyakarta danJawa Tengah melakukan upaya mediasiantara pelapor dan terlapor, apabila keduabelah pihak sepakat melalui jalur ini. Salahsatu contoh mengenai proses tersebut, dapatdikemukakan proses mediasi antaraperwakilan warga Desa SidomulyoKabupaten Kebumen dengan Prokitiring JawaTengah-DIY PT. PLN (Persero) mengenaipemberian ganti rugi dan kompensasi jalurSUTET 500Kv yang melewati DesaSidomulyo. Namun, meskipun telah mencapaikemajuan dari sebelumnya, proses mediasidihentikan dan tanggapan dari pihak PT. PLN(Persero) sedang ditunggu.

Selanjutnya, bekerja sama denganLembaga Ombudsman Daerah dan LembagaOmbudsman Swasta DI Yogyakarta sertabeberapa media lokal (Radio Rosala FMKulonprogo dan Radio Retjo Buntung FMYogyakarta), dalam bulan Desember 2006,Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan JawaTengah mengadakan Klinik PengaduanMasyarakat di Kabupaten Kulonprogo.Sebanyak 50 (lima puluh) laporan masyarakat

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas PokokBAB II

diterima oleh Kantor Perwakilan DIYogyakarta dan Jawa Tengah selama Kliniktersebut berlangsung.

Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur danNusa Tenggara Barat

Sepanjang tahun 2006, KantorPerwakilan Komisi Ombudsman NasionalNTT dan NTB menerima 199 laporanmasyarakat. Sebanyak 168 laporan telahditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi, 4laporan pemberitahuan, 12 laporan yangperlu dilengkapi data dari pelapor, 3 laporanbukan kewenangan Komisi Ombudsman, dan12 laporan masih dalam proses. Di sampingitu, Kantor Perwakilan NTT dan NTBmelakukan kegiatan investigasi inisiatif terkaitdengan laporan masyarakat tentangpenambangan batu marmer oleh PT SAM.Dalam investigasi tersebut dilakukanobservasi ke tempat usaha pertambangan,dengar pendapat dengan kelompokmasyarakat, pemerintah desa, unsurPemerintah Daerah dari dinas-dinas terkait,tokoh adat, dsb. Investigasi tersebutmenghasilkan gambaran komprehensif danseimbang atas berbagai komponen.

Selanjutnya, Kantor Perwakilan NTT danNTB juga melakukan kegiatan monitoringpenanganan kasus korupsi di beberapaKejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan NegeriBajawa, Maumere, Larantuka, Lewoleba, Alor,dan Kupang. Hasil monitoring menunjukkanbahwa ada beberapa kendala yang dihadapiKejaksaan Negeri dalam menindaklanjutikasus korupsi sehingga terkesan lamban.Kurangnya tenaga penyidik yang memadaidan ketiadaan sarana dan prasarana

Page 28: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

14 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

merupakan beberapa kendala yang dihadapisebagian besar Kejaksaan Negeri tersebut.

Pada tanggal 20 September 2006 KantorPerwakilan NTT dan NTB melakukan RapatKoordinasi dengan mitra kerja. Instansipemerintah yang hadir adalah PemerintahDaerah, Kepolisian, Kejaksaan, BUMN,BUMD, kecuali Pengadilan Negeri Kupang,Pengadilan Tinggi NTT, PDAM Kupang danKantor Wilayah Kehakiman. Jumlahkeseluruhan yang hadir tercatat lebih dari 50(lima puluh) orang, termasuk beberapapelapor, baik individu, kuasa hukum maupunorganisasi masyarakat.

Dalam kesempatan dimaksud, parapeserta rapat memperoleh kesempatan untukmenyampaikan klarifikasi resmi terkaitrekomendasi Ombudsman yang belumditindaklanjuti. Seluruh masalah yangdikeluhkan pelapor kepada instansipemerintah diselesaikan bersama pada saat

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas PokokBAB II

itu. Hal ini dirasakan oleh pelapor sebagaiupaya yang memudahkan dan mempercepatproses pelayanan umum. Rencana tindaklanjut dari Rapat Koordinasi tersebut adalah:

1. Para peserta dari instansi pemerintah(termasuk kepolisian) yang hadir dalamkegiatan tersebut akan menjadi contactperson Perwakilan Komisi OmbudsmanNasional di instansi masing-masingapabila ada keluhan masyarakat.

2. Guna memonitor perkembanganrekomendasi Ombudsman di seluruhinstansi pemerintah (termasukkepolisian), perlu diselenggarakanpertemuan berkala selama empat bulansekali. Tujuan pertemuan berkaladimaksud agar Perwakilan Komisi Om-budsman Nasional dapat memastikantindak lanjut dari seluruh rekomendasiyang telah disampaikan kepada masing-masing institusi.

Page 29: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

15Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

beberapa kasus menarik tahun 2006

Page 30: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

16 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Page 31: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

17Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Bab IIIBeberapa Kasus Menarik Tahun 2006

Warga Abung Buay : 40 Tahun menantipenyelesaian ganti rugi

Di bulan Maret 2006 Komisi Ombuds-man Nasional menerima laporan dariPerwakilan Masyarakat Adat Warga AbungBuay Lampung Utara mengenaipermasalahan tanah yang belummemperoleh penyelesaian. Laporan tersebutmerupakan lanjutan dari permasalahan yangsama yang telah disampaikan pada tahun2003 dan 2004. Awal permasalahan adalahketika Marga Abung Buay Nunyai padatanggal 3 Juni 1964 menyerahkan tanahkepada Pemerintah Lampung Utara melaluiDewan Negeri Abung No. 4/NA/1964 seluaskurang lebih 25.000 Ha. Melalui KeputusanMenteri Agraria Nomor SK II/25/Ka/64 lahandimaksud diserahkan kepada PT. ProduksiPangan. Kemudian melalui Kepres Nomor144 Tahun 1966 penguasaannya beralihkepada TNI AL.

Lahan tersebut saat ini telahdipergunakan sebagai lokasi pemukiman TNIAL atau Prokimal serta lahan Transmigrasiumum Way Abung III Kabupaten LampungUtara. Menurut penjelasan wakil masyarakat,sejak penyerahan lahan hingga saat inipemerintah belum memberikan ganti rugikepada warga pemilik tanah.

Berbagai upaya telah dilakukan wargaguna memperoleh haknya. Selain ituPemerintah Kabupaten Lampung Utara jugasudah memfasilitasi upaya-upayapenyelesaian dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna merealisasikanpemberian ganti rugi. Namun demikian,khususnya dari TNI Angkatan Laut dalampertemuan di ruang Aslog Kasal tanggal 3Oktober 2001 menyatakan kesediaannyauntuk memberikan ganti rugi, belum jugaterselesaikan.

Menindaklanjuti laporan dimaksud,Komisi Ombudsman Nasional pada tahun2003 dan 2004 telah mengirimkanRekomendasi kepada beberapa instansiterkait agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian. Kemudian, pada bulanJuni 2006 Komisi Ombudsman Nasionalkembali menyampaikan rekomendasi kepadaKepala Staf Angkatan Laut serta Kepala BPNagar kedua instansi ini sungguh-sungguhmemberikan perhatian atas penyelesaianwarga Abung Buay. Namun demikian, sampaisaat ini kedua instansi tersebut belummemberi tanggapan.

Page 32: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

18 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Tebang pilih penanganan perkarakavlinggate oleh Kejaksaan TinggiJawa Barat

Komisi Ombudsman Nasional menerimalaporan dari Direktur Bandung Institute ofGovernance Studies (BIGS), mengenaitindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Baratyang diduga melakukan tindakan “tebangpilih” (diskriminasi) dalam penanganan kasuskorupsi kavlinggate di lingkunganpemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Sebenarnya, permasalahan yangdilaporkan Direktur BIGS tersebut, sudahditemukan oleh Tim Monitoring Komisi Om-budsman Nasional yang pada akhir bulanDesember 2004 telah melakukanpengumpulan data/informasi antara laindengan mendatangi Kantor Kejaksaan TinggiJawa Barat. Oleh karena itu, pada tangggal5 April 2005 Komisi Ombudsman Nasionaltelah mengirimkan surat Nomor 0102/KON-inisiatif.0093/05/IV/2005-bm dan nomor 0031/KON-lnj.0093/05/V/2005-bm tanggal 27 Mei2005 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaBarat. Namun hingga saat ini telah hampirsetahun lamanya, Kepala Kejaksaan TinggiJawa Barat tidak pernah memberikanpenjelasan atas tindaklanjut terhadap suratdimaksud.

Komisi Ombudsman Nasionalberpendapat, selain melibatkan kalangananggota DPRD, pada dasarnya kasus korupsikavlinggate juga melibatkan jajaran eksekutifPemerintah Provinsi Jawa Barat karenaanggaran kavlinggate merupakan posanggaran eksekutif. Kejaksaan semestinyajuga memfokuskan pemeriksaan kepadapihak eksekutif yang terlibat baik langsungmaupun tidak langsung dalam prosespenyusunan dan persetujuan anggaran danakavling untuk Anggota DPRD Provinsi JawaBarat. Sikap Kejaksaan yang hanyamemfokuskan pengusutan pada kalanganDPRD Provinsi Jawa Barat memberi kesandiskriminatif dalam melaksanakanpenegakan hukum.

Berkenaan hal itu, Komisi OmbudsmanNasional menyampaikan rekomendasikepada Jaksa Agung untuk meneliti kembalikebijakan penanganan kasus korupsikavlinggate yang dilakukan Kepala KejaksaanTinggi Jawa Barat, mengingat KejaksaanTinggi Jawa Barat tidak menetapkan semuaorang yang terlibat proses penetapan danpencairan dana kavlinggate menjaditersangka, sehingga terkesan, penangananmasalah tersebut berbau diskriminatif.

Beberapa Kasus Menarik Tahun 2006BAB III

Page 33: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

19Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

pelaksanaan kegiatan 2006 danprogram kerja 2007

Page 34: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

20 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Page 35: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

21Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Bab IVPelaksanaan Kegiatan 2006 dan

Program Kerja 2007

Pelaksanaan Kegiatan 2006

Selain penanganan keluhan, tahun 2006Komisi Ombudsman Nasionalmenitikberatkan tugas dan fungsisebagaimana tertera dalam pasal 4Keputusan Presiden No. 44 tahun 2000, yaitu:(1) penyebarluasan pemahaman mengenai

lembaga Ombudsman;(2) melakukan koordinasi dengan instansi

Pemerintah, Perguruan Tinggi, LembagaSwadaya Masyarakat serta mitra kerjaKomisi Ombudsman Nasional lainnya.Adapun tugas dan fungsi tersebut

dijabarkan melalui peksanaan kegiatan:1. Penyuluhan (sosialisasi);2. Pengembangan jaringan; dan3. Pengembangan kapasitas sumber

daya manusia.

1. Penyuluhan (sosialisasi)

Selama tahun kerja ke-6, Komisi Om-budsman Nasional termasuk KantorPerwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengahserta Kantor Perwakilan NTT dan NTB, secarakontinyu masih melakukan serangkaiankegiatan untuk memberikan informasi atau

sosialisasi kepada masyarakat mengenaitugas dan fungsi Institusi Ombudsman di In-donesia.

Penyebarluasan pemahaman mengenaikelembagaan Ombudsman tersebutdilakukan dengan berbagai cara:

Dengar pendapat. Komisi OmbudsmanNasional menyadari walaupun usia berdirinyasudah memasuki tahun ke-6, masih banyakunsur dalam masyarakat termasuk didalamnya para pengambil kebijakan belummemahami tugas dan fungsi institusi Om-budsman secara keseluruhan. Oleh sebab ituKomisi Ombudsman Nasional menggunakankesempatan dalam kegiatan dengar pendapatuntuk duduk bersama masyarakat setempatdan para pengambil keputusan, dengantujuan untuk menjelaskan tugas, fungsi sertakedudukan Komisi Ombudsman Nasionalyang tidak berpihak (impartial) dalammenangani keluhan yang disampaikanmasyarakat.

Sepanjang tahun 2006, Komisi Ombuds-man Nasional telah melakukan kegiatandengar pendapat dengan:1. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yang

Page 36: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

22 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

juga melibatkan Anggota DPRD danLembaga Swadaya Masyarakatsetempat;

2. Pemerintah Daerah Sumatera Selatanbekerjasama dengan LembagaSwadaya Masyarakat Palembang.Dalam acara ini hadir pula AnggotaDPRD, Pemerintah Daerah, KejaksaanTinggi dan Kepolisian;

3. PWI Perwakilan Banyumas, Kab.Purwokerto melalui Diskusi Interaktif.

4. Perwakilan media massa di Kantor JawaPos Radar Kudus (20 Juni 2006);

5. LSM di Kabupaten Kudus bertempat diKantor PPHM Kudus (20 Juni 2006);

6. Masyarakat di Paguyuban PetaniMandiri (PPM) Wonosobo;

7. Kelompok Masyarakat di PERSEPSIWonogiri;

8. Pondok Pesantren Modern AssalamSukoharjo.

9. Masyarakat daerah Jember,bekerjasama dengan Fakultas HukumUniversitas Jember, Jawa Timur.

Kunjungan kerja. Komisi OmbudsmanNasional menghadapi beberapa kendaladalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Salah satu di antaranya adalah masyarakattidak dapat memahami tugas dan fungsi

Ombudsman yang ‘hanya’ memberikanrekomendasi kepada para pengambilkeputusan yang diduga melakukanmaladministrasi serta tidak adanya sanksibagi pejabat yang tidak mau memenuhirekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.Mengatasi hal ini, sebelum melakukankegiatan sosialisasi, Komisi OmbudsmanNasional berupaya untuk menjalin hubunganatau kontak yang baik dengan mitra kerja didaerah yang memiliki hubungan serta dikenalbaik oleh masyarakat setempat. Denganharapan, penyebaran informasi mengenaitugas dan fungsi Institusi Ombudsman dapatdilakukan secara berlanjut dan masyarakatsetempat memiliki kepercayaan bahwaKomisi Ombudsman Nasional merupakansebuah lembaga negara dan juga merupakanmitra masyarakat yang bertugas untukmengawasi pemberian pelayanan publik olehAparat Pemerintah. Salah satu bentukkegiatan yang dilakukan Komisi untukmengatasi kendala ini adalah kunjungan kerjapada beberapa mitra kerja, seperti misalnyake:1. Wilayah kerja Lembaga Bantuan Hukum

di Makassar, Sulawesi Selatan;2. Pemerintah Kabupaten Rembang (19

Juni 2006);Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program

Kerja 2007BAB IV

Diskusi interaktif kerjasama dengan PWIperwakilan Banyumas KabupatenPurwokerto

Dengar pendapat dengan perwakilanMedia Massa di Kantor Jawa Pos RadarKudus

Dengar pendapat dengan masyarakat diPaguyuban Petani Mandiri (PPM)Wonosobo

Page 37: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

23Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

3. Pondok Pesantren Rodhotul TolibinRembang (19 Juni 2006);

4. Pemerintah Kabupaten Kudus (20 Juni2006);

5. Pemerintah Kabupaten Wonosobo (23Agustus 2006);

6. Pemerintah Kabupaten Wonogiri (12Desember 2006);

7. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (13Desember 2006).

Sosialisasi melalui media. Penyebaraninformasi juga dilakukan melalui dialoginteraktif di media massa. Dalam kegiatan iniStaf Komisi Ombudsman Nasional bertindaksebagai narasumber dan masyarakatdiberikan kesempatan untuk menanyakanatau berdialog langsung mengenai tugas dankewenangan Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam tahun 2006, dialog interaktifdilakukan di:1. Radio Dian Swara FM, Purwokerto

dengan tema “Ombudsman danPeningkatan Pelayanan Publik MenujuGood Governance” (25 April 2006);

2. Radio DLC FM Kota Tegal, Jawa Tengah(26 Juni 2006);

3. Radio Sananta FM Kota Tegal, JawaTengah, 26 Juni 2006;

4. Radio Citra Bahari FM, Rembang;5. Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa

Tengah, (23 Agustus 2006);6. Radio RSPD Temanggung, Jawa

Tengah, (24 Agustus 2006);7. Radio Rosala FM Kulonprogo, DI

Yogyakarta, 5 dan 7 Desember 2006;8. Radio Delta FM, Malang.

Seminar. Kegiatan sosialisasi dalambentuk seminar dilakukan lebih kepadamenjalin hubungan baik dengan akademisiserta memperoleh masukan dalam hal-halyang bersifat substantif baik dari akademisimaupun lembaga Pemerintah terkait. DalamTahun Anggaran 2006, Komisi OmbudsmanNasional mencatat telah melakukan 2 (dua)kegiatan seminar yaitu:1. Seminar “Sinergi Pengawasan

Pengadilan oleh Mahkamah Agung,Komisi Yudisial, Komisi OmbudsmanNasional”. Seminar ini diselenggarakandalam rangka memperingati ulang tahunKomisi Ombudsman Nasional yang ke-6 pada tanggal 12 April 2006 di HotelSahid, Jakarta;

2. Seminar “Ombudsman, PeningkatanPelayanan Publik dan KebebasanMemperoleh Informasi” dalam bulan Juli2006 di Hotel Gran Kemang, Jakarta.

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Kunjungan ke Pondok PesantrenRodhotul Tolibin Rembang

Kunjungan kerja ke PemerintahKabupaten Kudus

Dialog interaktif di Radio Pesona FMWonosobo Jawa Tengah

Page 38: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

24 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Di samping menyelenggarakan seminar,Komisi Ombudsman Nasional jugamemenuhi permintaan menjadinarasumber dalam beberapa diskusi danseminar, antara lain:

1) Diskusi dengan Walikota Kupangsehubungan dengan rencanapembentukan Ombudsman Daerah KotaKupang dalam bulan Maret 2006;

2) Seminar “Peran Komisi Ombudsmandalam menciptakan Good Governancedi NTT”, yang diselenggarakan olehHimpunan Mahasiswa JurusanAdministrasi Negara Fakultas HukumUniversitas Nusa Cendana, dalam bulanMaret 2006;

3) Rapat koordinasi dan fasilitasipenyelesaian masalah pertanahan baikperseorangan, komunal maupun tanahmilik Pemda NTT, yang diselenggarakanoleh Biro Tata Pemerintahan SekretariatDaerah Nusa Tenggara Timur dengan

materi “Pengaduan Masyarakat danUpaya Penyelesaian MasalahPertanahan di Nusa Tenggara Timurdalam perspektif Lembaga Ombuds-man”.

Penerimaan keluhan di tempat(klinik). Mengingat wilayah Indonesia yangsangat luas, kegiatan ini dilakukan diberbagai daerah. Melalui klinik pengaduan didaerah, diharapkan masyarakat dapatdengan mudah menyampaikan keluhankepada Komisi Ombudsman Nasional.

Kegiatan penerimaan keluhan di tempatini dilakukan di 8 (delapan) daerah, yaituPurwokerto, Attambua, Manado, Palembang,Tegal, Kabupaten Belu, Jember, danPalangkaraya. Dalam pelaksanaannyakegiatan klinik tersebut memperoleh responyang cukup baik dari masyarakat, terlihat darijumlah laporan yang masuk serta peran me-dia massa yang meliput kegiatan klinik di

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Hj. Tumbu Saraswati, SH (Anggota Komisi II DPR RI), Dr. Satya Arinanto, SH.,MH (Pakar Hukum Tata Negara), Prof. Dr. CFGSunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional), dan Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, SH., MH (Anggota KomisiYudisial) dalam seminar “Sinergi Pengawasan Pengadilan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Nasional”,dalam rangka HUT Komisi Ombudsman Nasional ke-6 di Hotel Sahid, Jakarta, 12 April 2006

Page 39: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

25Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

beberapa daerah, seperti Purwokerto danTegal.

Meskipun kegiatan sosialisasi dilakukanmelalui berbagai bentuk namun tujuan inti darisosialisasi ini adalah untuk:1) Menyebarluaskan informasi mengenai

tugas dan fungsi Lembaga Ombudsmandi Indonesia kepada masyarakat didaerah;

2) Mengajak masyarakat daerah untuksecara pro-aktif melakukan pengawasaneksternal atas pemberian pelayananpublik oleh Aparat Pemerintah; dan

3) Memberikan kemudahan atau aksesbagi masyarakat daerah untukmenyampaikan keluhannya.

Patut dipahami, bahwa keberadaanInstitusi Ombudsman di sebuah negara

tergantung dari 2 (dua) hal. Pertama,kesadaran masyarakatnya dalam mengawasipemberian pelayanan publik oleh Pemerintah.Kedua, pemahaman Instansi Publik akankeberadaan Institusi Ombudsman yang tidakberpihak (impartial) dalam menanganikeluhan masyarakat.

Semakin banyak masyarakatmemahami haknya dalam pengawasaneksternal, maka semakin kuat pula dukunganmasyarakat terhadap keberadaan InstitusiOmbudsman dalam melakukan pengawasanpemberian pelayanan publik.

Di sisi lain, semakin baik hubunganantara Institusi Ombudsman dengan instansipemberi pelayanan publik serta mitra kerjalainnya, maka kedudukan Institusi Ombuds-man sebagai lembaga pemberi pengaruh

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

KH. Masdar F. Mas’udi, MA (Anggota Komisi Ombudsman Nasional), Agus Sudibyo (Yayasan SET/ Koalisi LSM untuk KebebasanMemperoleh Informasi Publik), dan Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional) dalam seminar “Ombudsman,Peningkatan Pelayanan Publik, dan Kebebasan Memperoleh Informasi”, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Juli 2006

Page 40: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

26 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

(Magistrate of Influence), akan semakindiakui. Bagi Institusi Ombudsman yang pal-ing maju pun, terus mengajak masyarakatuntuk menyadari akan haknya serta terusmenjalin hubungan baik dengan InstansiPemerintah dan mitra kerja lainnya, adalahkegiatan yang bersifat prioritas.

2. Pengembangan jaringan

Komisi Ombudsman Nasionalmenitikberatkan program pengembanganjaringan pada 2 (dua) tataran yaitu tataranregional dan tataran internasional. Padatataran regional, Komisi OmbudsmanNasional melakukan sosialisasi berkaitandengan pelaksanaan peraturan OtonomiDaerah dalam hal pengawasan pemberianpelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Tataran Regional. Saat ini telahterbentuk 4 (empat) Ombudsman Daerahyaitu Ombudsman Daerah Provinsi DIYogyakarta, Ombudsman Daerah KabupatenAsahan, Ombudsman Daerah Kota PangkalPinang dan Ombudsman Daerah KabupatenBangka Induk. Dalam tahun 2006 ProvinsiKalimantan Tengah menyatakan siap untukmembentuk Ombudsman Daerah. SelainProvinsi Kalimantan Tengah, ProvinsiSulawesi Utara dan Provinsi Jawa Tengahjuga menyatakan siap untuk membentukOmbudsman Daerah.

Dalam rangka memahami aspirasimasyarakat setempat serta kendala-kendalayang dihadapi oleh masyarakat di daerahdalam membentuk Ombudsman Daerah,pada bulan November 2006, bekerjasamadengan Institusi Ombudsman Australia,Komisi Ombudsman Nasional mengadakanworkshop “Penguatan Ombudsman Daerah”.

Dr. Stephen Ranck (Staf Commonwealth Ombudsman Australia), Prof. John McMillan (Ketua Commonwealth Ombudsman Aus-tralia). Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional) dalam workshop “Penguatan Ombuds-man Daerah”, Hotel Gran Mahakam, Jakarta, 21 November 2006

Page 41: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

27Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Sebagai persiapan menyusun bahanuntuk workshop tersebut dilakukan assess-ment terhadap Ombudsman DaerahYogyakarta, Asahan, Pangkal Pinang, danBangka Induk oleh Tim Assessment yangterdiri dari KH. Masdar F. Mas’udi, Winarso,Budhi Masthuri, Patnuaji Agus Indrarto(Komisi Ombudsman Nasional), AnneRedford (Kantor Ombudsman Negara Bagiannew South Wales, Australia), ThaedraFrangos dan Joyce Wolfe (Kantor Ombuds-man Negara Bagian Australia Barat). Assess-ment tersebut dilaksanakan pada tanggal 25Juli sd 13 Agustus 2006.

Hasil assessment tersebut menyimpul-kan bahwa dari 4 (empat) OmbudsmanDaerah yang sudah terbentuk, hanya Om-budsman Daerah Yogyakarta yang sudahmenjalankan tugas dan fungsinya secaraoptimal, serta memperoleh dukunganpendanaan memadai dari PemerintahPropinsi. Selebihnya, Ombudsman Asahan,Pangkal Pinang dan Bangka masih harusberusaha mempertahankan eksistensinyadan berjuang untuk memperoleh pendanaanyang memadai dari Pemerintah Daerah. Hasilassessment inilah yang disusun sebagaibahan Workshop Penguatan OmbudsmanDaerah.

Sedangkan tujuan inti dari workshop(lokakarya) ini adalah untuk:1) Mengetahui permasalahan yang

dihadapi oleh Lembaga OmbudsmanDaerah yang sudah terbentuk

2) Mengetahui hal-hal yang diperlukandalam perkembangan Lembaga Om-budsman Daerah yang sudah terbentuk

3) Mengetahui permasalahan di daerah

dalam pembentukan Lembaga Ombuds-man Daerah

4) Mengetahui hal-hal yang diperlukanmasyarakat daerah dalam pembentukanLembaga Ombudsman Daerah

Hal yang patut digarisbawahi adalahbahwa pembentukan serta penguatan Om-budsman Daerah, sangat bergantung padakemauan politik (political will) berbagai pihak,terutama dari Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) serta dari Pemerintah Daerah(Pemda) setempat. Kemauan politik tersebutsecara langsung memberikan dampak besar,terutama dalam hal alokasi anggaran untuksarana dan prasarana sebuah Kantor Om-budsman Daerah. Untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan DPRD dan PemerintahDaerah dalam penguatan Kantor Ombuds-man Daerah yang telah terbentuk, makapeserta yang hadir dalam lokakarya jugamelibatkan unsur-unsur dari DPRD danPemerintah Daerah. Komisi OmbudsmanNasional oleh karena itu dalam lokakarya inimenekankan bahwa pembentukan Ombuds-man Daerah merupakan kewenanganPemerintah Daerah dan para pengambilkebijakan daerah setempat. Komisi Ombuds-man Nasional bertugas untuk memberikanalih pengetahuan (transfer of knowledge) hal-hal mengenai Kelembagaan Ombudsman(ombudsmanship) sewaktu kantor Ombuds-man Daerah sudah dibentuk dengan resmioleh Pemerintah Daerah setempat.

Rekomendasi bagi Ombudsman Daerahyang telah terbentuk, selain rekomendasistrategis, untuk jangka pendek danmenengah, secara taktis diperlukan programkegiatan yang lebih teknis dalam rangka

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Page 42: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

28 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

memperkuat kapasitas kelembagaan Om-budsman Daerah sehingga menjadi lembagayang dipercaya (credible), mampu (capable),dan dapat dipertanggungjawabkan (account-able) dalam menindaklanjuti keluhanmasyarakat. Bentuk kegiatan yang dapatdilakukan antara lain dengar pendapatdengan Pemerintah Daerah dan DPRD, Fo-cus Group Discussion (FGD), pelatihan skill,klinik Ombudsman bersama, sosialisasibersama (outreach), dsb.

Tataran Internasional. Pengembanganjaringan pada tataran internasional lebihbersifat pada penguatan (capacity building)institusi Ombudsman di Indonesia yangdilakukan dalam bentuk kunjungan kerja keberbagai Kantor Ombudsman serta menjalinkerjasama dengan Kantor Ombudsmansecara internasional, di antaranya:1. Kunjungan kerja ke Biro Pengaduan

Awam/Public Complaint Bureau Malay-sia di Putera Jaya, Malaysia. Delegasiterdiri dari Anggota Ombudsman, RMSurachman dan staf KON, Achmad

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Fauzie Sujatno, Dominikus, NugrohoAndriyanto, dan Ibnu Firdaus;

2. Pertemuan di San Francisco, California,dengan Mr. Dean Gottehrer, Pakar Om-budsman dan Mantan PerhimpunanOmbudsman AS. Delegasi terdiri dariAntonius Sujata (Ketua Komisi Ombuds-man Nasional), RM Surachman(Anggota Ombudsman), dan Winarso(asisten Ombudsman);

3. Kunjungan kerja ke Kantor OmbudsmanNegara Bagian Alaska, di Anchorage,Amerika Serikat. Delegasi terdiri dariAntonius Sujata (Ketua Komisi Ombuds-man Nasional), RM Surachman(Anggota Ombudsman), dan Winarso(asisten Ombudsman);

4. Kunjungan kerja ke Kantor PerwakilanOmbudsman Negara Bagian Alaska diJuneau, Alaska, Amerika Serikat.Delegasi terdiri dari Antonius Sujata(Ketua Komisi Ombudsman Nasional),RM Surachman (Anggota Ombudsman),dan Winarso (asisten Ombudsman);

Elisa Luhulima (Asisten), RM. Surachman (Anggota dan Dominikus Fernandes (Asisten) disambut olehKarla Blomme (Ombudsman Pemerintah Kota Antwerpen, Belgia)

Page 43: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

29Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

keahlian staf Komisi Ombudsman Nasionaldalam menerima dan menindaklanjutikeluhan masyarakat, serta meningkatkankemampuan dan keahlian staf Komisi Om-budsman Nasional terkait denganpelaksanaan tugas yang bersifat teknisindividu.

Sepanjang tahun 2006, Komisi Ombuds-man Nasional telah melaksanakan beberapakegiatan pelatihan yang melibatkan AsistenKomisi Ombudsman Nasional, termasuk dariKantor Perwakilan, Lembaga OmbudsmanDaerah, Lembaga Ombudsman Swasta,unsur pemerintah, dan LSM. Kegiatanpelatihan tersebut adalah sebagai berikut:1) Pelatihan Mediasi (Maret 2006)2) Pelatihan Investigasi (Agustus 2006)3) Pelatihan Sensitifitas Gender

(September 2006)

Sementara pelatihan dan pertukaran stafantar institusi (staff exchange) yang terkaitdengan tugas yang bersifat teknis ataumenunjang pelaksanaan tugas dan fungsiKomisi Ombudsman Nasional, dilakukandalam rangkaian kegiatan program kerjasamaIndonesia-Australia Ombudsman 2006-2009.Kegiatan pelatihan dan pertukaran staf antarinstitusi yang dilaksankan pada tahun 2006,antara lain:

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Pelatihan Mediasi (Maret 2006) Pelatihan Investigasi (Agustus 2006) Pelatihan Sensitifitas Gender (September2006)

5. Kunjungan Kerja ke Kantor OmbudsmanPemerintah Kabupaten (County) Seattle,di Washington, Amerika Serikat.Delegasi terdiri dari Antonius Sujata(Ketua Komisi Ombudsman Nasional),RM Surachman (Anggota Ombudsman),dan Winarso (asisten Ombudsman);

6. Kunjungan kerja ke Kantor PerwakilanOmbudsman Eropa di Brussel, Belgia.Delegasi terdiri dari Anggota Ombuds-man, RM Surachman, asisten Ombuds-man, Dominikus dan Elisa Luhulima;

7. Kunjungan kerja ke Kantor OmbudsmanFederal di Brussel, Belgia. Delegasiterdiri dari Anggota Ombudsman, RMSurachman, asisten Ombudsman,Dominikus dan Elisa Luhulima;

8. Kunjungan kerja ke Kantor OmbudsmanPemerintah Kota Antwerpen, diAntwerpen, Belgia. Delegasi terdiri dariAnggota Ombudsman, RM Surachman,asisten Ombudsman, Dominikus danElisa Luhulima.

3. Pengembangan Kapasitas SumberDaya Manusia

Program kegiatan pengembangankapasitas Sumber Daya Manusia pada KomisiOmbudsman Nasional, dilaksanakan dengantujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

Page 44: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

30 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

1) Kursus singkat tentang TeknologiInformasi yang dilaksanakan di KantorCommonwealth Ombudsman (Ombuds-man Nasional Australia) di Canberra,Australia, pada tanggal 6-17 Maret 2006,dilaksanakan oleh Patnuaji A. Indrartodan Rully Amirulloh;

2) Pertukaran staf dalam bidang InvestigasiKasus, dilaksanakan di kantor WesternAustralia Ombudsman (OmbudsmanNegara Bagian Australia Barat) di Perth,Australia, pada tanggal 18 November–2Desember 2006, dilaksanakan olehWinarso;

3) Pertukaran staf dalam bidangPengurusan Kearsipan (Record Man-agement), dilaksanakan di kantor Com-monwealth Ombudsman (OmbudsmanNasional Australia) di Canberra, Austra-lia, pada tanggal 18 November–2Desember 2006, dilaksanakan olehHasymi Muhammad.

Program Kerja Tahun Anggaran 2007

Dalam Tahun Anggaran 2007, KomisiOmbudsman Nasional menetapkan bahwatahun kerja kedelapan, sebagai tahun highprofile, dengan tujuan: Pertama, Komisi Om-budsman Nasional dapat memberikankontribusi dalam perbaikan sistem pelayananpublik. Kedua, Komisi Ombudsman Nasionaldapat dikenal lebih luas di tengah masyarakatdalam pengawasan pelayanan publik. Ketiga,memberikan kemudahan bagi masyarakatuntuk melakukan pengawasan pelayananpublik dalam bentuk menyampaikankeluhannya kepada Komisi OmbudsmanNasional. Ketiga tujuan ini dijabarkan dalam5 (lima) program strategis KON, yaitu:

1) Program Kerjasama Komisi Ombuds-man Nasional dengan Badan Pertana-han Nasional dalam upaya peningkatanmutu pelayanan sertifikasi tanah;

2) Program Penerimaan Keluhan (klinik) dibeberapa kota;

3) Pembentukan Kantor Perwakilan diMedan dan Manado;

4) Program Percepatan diundangkannyaUU tentang Ombudsman Republik Indo-nesia;

5) Program Peningkatan KesadaranMasyarakat dalam pengawasanpelayanan publik.

Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

BAB IV

Page 45: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

31Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

penutup

Page 46: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

32 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Bab VPenutup

Pada tahun 2007, Komisi OmbudsmanNasional akan melakukan kerjasama denganBadan Pertahanan Nasional (BPN) dalamrangka memperbaiki sistem penanganankeluhan masyarakat berkenaan denganmasalah sertifikasi tanah. Dilandasi pemikiranbahwa banyak sekali laporan masyarakatmengenai pelayanan sertifikasi tanah olehBPN, sehingga diharapkan kerjasama iniakan mampu mengurangi jumlah keluhanmasyarakat mengenai hal tesebut dan padagilirannya dapat menjadi indikator perbaikanpelayanan masyarakat.

Di samping beberapa program lainnya,program ini merupakan salah satu kegiatanstrategis yang akan dilaksanakan oleh KomisiOmbudsman Nasional termasuk programpeningkatan kesadaran masyarakat dalammengawasi pelayanan publik oleh instansipemerintah melalui media massa cetak danelektronik serta melalui Klinik PenerimaanKeluhan Masyarakat di beberapa kota. Dalampada itu, sebagai upaya memperkuat danmengembangkan jaringan yang lebih luasdalam hal pengawasan pelayanan publik,Komisi Ombudsman Nasional terus akanmemantau pelaksanaan penguatan Ombuds-man Daerah serta persiapan pembentukanbeberapa Ombudsman Daerah. Demikian

juga halnya dengan rencana persiapanpembentukan Kantor Perwakilan KomisiOmbudsman Nasional di Medan, SumatraUtara dan di Manado, Sulawesi Utara.

Langkah-langkah menuju penguatanLembaga Ombudsman di Indonesiamerupakan program yang amat penting.Dengan adanya landasan hukum yang kuat,maka kewenangan dan kinerja LembagaOmbudsman akan menjadi lebih optimal.Kerja keras dan upaya peningkatan kinerjaLembaga Ombudsman selama ini akanmenjadi lebih signifikan di saat landasanhukum terhadap Lembaga Ombudsmantersebut menjadi lebih kuat. Dengan alasantersebut, Komisi Ombudsman Nasional terusmenghimbau DPR RI untuk tidak menunda-nunda lagi membahas RUU OmbudsmanRepublik Indonesia, sehingga bersama RUUlainnya yang tengah dipersiapkan olehKementerian Pendayagunaan AparaturNegara yaitu RUU Pelayanan Publik dan RUUAdministrasi Pemerintahan, kiranya RUUOmbudsman Republik Indonesia dapatmenjelma menjadi sebuah undang-undangyang mampu mendukung kinerja LembagaOmbudsman dalam hal melakukanpengawasan pelayanan publik yangdiselenggarakan oleh instansi pemerintah.

BAB IVPenutup

Page 47: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

33Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Lampiran-Lampiran

• rancangan undang-undang RI tentangOmbudsman RI • data statistik

• ucapan terima kasih • misi & visi• struktur organisasi

Page 48: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

34 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

rancangan undang-undang

Page 49: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

35Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...TENTANG

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. Bahwa penyelenggaraan tugaskewajiban negara, khususnya olehaparat penyelenggara pemerintahandan perekonomian nasional perludiberikan pelayanan dan perlindungansebaik-baiknya kepada anggotamasyarakat oleh aparatur pemerintah,peradilan, lembaga-lembaga negaralainnya sesuai dengan asas-asaspemerintahan yang baik dan benarmenurut hukum yang demokratis danberintikan keadilan;

b. Bahwa pelayanan kepada masyarakatdan penegakan hukum merupakanbagian yang tidak terpisahkan dariupaya untuk menciptakan pemerintahanyang baik, bersih dan efisien,meningkatkan kesejahteraan secara

merata kepada masyarakat danmenciptakan keadilan dan kepastianhukum bagi seluruh warga negara danpenduduk Indonesia;

c. Bahwa pemberdayaan pengawasan olehmasyarakat terhadap penyelenggarapelayanan negara merupakanimplementasi demokrasi yang perludikembangkan serta diaplikasikan agarpenyalahgunaan kekuasaan, wewenangdan jabatan oleh aparatur dapatdihapuskan;

d. Bahwa dengan memperhatikan aspirasiyang berkembang dalam masyarakatagar penyelenggaraan pelayanankepada masyarakat senantiasaberlangsung secara adil, patut dan benarperlu dibentuk lembaga OmbudsmanRepublik Indonesia yang mandiri;

Page 50: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

36 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

e. bahwa lembaga Ombudsman RepublikIndonesia mengemban fungsimelakukan pengawasan terhadappenyelenggaraan negara kepadamasyarakat agar menjadi lebih lancar,jujur, bersih, transparan serta bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangantersebut dalam huruf a, hurub b, huruf c,huruf, d, dan huruf e perlu membentukUndang-Undang tentang OmbudsmanRepublik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara YangBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, DanNepotisme (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Nomor 125 Tahun1999, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi [Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 38470 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor134, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4150)];

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksuddengan:

1. Ombudsman Republik Indonesiaselanjutnya disebut Ombudsman adalahlembaga negara yang diadakan untukmengawasi penyelenggaraan tugaspelayanan negara di pusat dan daerahkepada masyarakat, oleh aparatpenyelenggara negara, Badan UsahaMilik Negara (BUMN), dan Badan UsahaMilik Daerah, dan Badan Hukum MilikNegara (BHMN).

2. Ombudsman Nasional adalah Ombuds-man yang berkedudukan di IbukotaNegara mengenai tindakanmaladministrasi yang terjadi di seluruhwilayah Republik Indonesia.

3. Ombudsman Daerah adalah lembagadaerah yang diadakan untuk mengawasipenyelenggaraan tugas pelayananpemerintah daerah kepada masyarakatdi daerah propinsi dan/atau daerahkabupaten/kota.

4. Lembaga Negara adalah lembaga yangmempunyai tugas, wewenang, dan

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 51: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

37Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

tanggung jawab untuk melaksanakankekuasaan negara di pusatsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturanperundang-undangan lainnya.

5. Lembaga daerah adalah lembaga yangmempunyai tugas, wewenang, dantanggungjawab untuk melaksanakankekuasaan negara di daerahsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturanperundang-undangan lainnya.

6. Pejabat penyelenggara negara adalahpejabat sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, danNepotisme serta setiap pejabat dalaminstansi, badan, lembaga, atauorganisasi yang:

a. melaksanakan sebagian tugaspemerintahan dan/atau bertugasmelaksanakan pelayanan publikkepada setiap orang, pejabat,kelompok, atau masyarakatorganisasi profesi;

b. bertugas melaksanakan danpenegakan hukum; dan

c. mengadili, melindungi, danmembantu pencari keadilan.

7. Penegak hukum adalah pejabat yangmempunyai tugas, wewenang, dantanggungjawab untuk menegakkanhukum menurut peraturan perundang-undangan

8. Departemen adalah lembagapemerintahan yang dipimpin olehMenteri.

9. Dewan adalah organ, badan, komisi,atau organisasi yang didirikanberdasarkan undang-undang,keputusan presiden, keputusan menteri,atau keputusan kepala daerah.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-donesia yang selanjutnya disebut DPRadalah lembaga negara sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Dasar danperaturan perundang-undangan lainnya.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disebut DPRD adalahlembaga legislatif di pemerintahandaerah propinsi, kabupaten, atau kotasebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan.

12. Kepala Daerah adalah kepala daerahpropinsi (Gubernur), kabupaten/kota(Bupati/Walikota) sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

13. Menteri yang bertanggungjawab adalahmenteri yang lembaganya ataupunpejabatnya dilaporkan kepada Ombuds-man Nasional dan/atau memperolehrekomendasi dari Ombudsman Nasional

14. Tindakan maladministrasi adalahperbuatan atau pengabaian kewajibanhukum oleh instansi dan/atau pejabatnegara yang melanggar asas umumpemerintahan yang baik dan/ataumenimbulkan kerugian dan/atauketidakadilan.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 52: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

38 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

15. Ketidakadilan tindakan maladministrasiadalah apabila seseorang tidakmendapat pelayanan atau manfaat yangmenjadi haknya, atau terlambatmendapat pelayanan, atau bilamenderita kerugian yang tidaksemestinya ia derita.

16. Asas umum pemerintahan yang baikadalah asas yang menjunjung tinggietika pemerintahan, norma kesusilaan,kepatutan dan norma hukum untukmewujudkan penyelenggara negarayang bersih, efektif dan efisien, bebasdari korupsi, kolusi serta nepotisme.

17. Laporan adalah pengaduan,penyampaian fakta yang dianggap perludiselesaikan atau ditindaklanjuti olehOmbudsman yang disampaikan secaratertulis maupun lisan oleh setiap orangyang merasa telah menjadi korbantindakan maladministrasi atauketidakadilan.

18. Pelapor adalah Warga Negara Indone-sia (WNI) atau penduduk Indonesia yangmemberikan laporan kepada Ombuds-man Republik Indonesia.

19. Terlapor adalah pejabat pemerintahannegara, Dewan, dan/atau instansi yangdilaporkan kepada Ombudsmanmelakukan tindakan maladministrasi.

BAB IIASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiridari Ombudsman Nasional dan OmbudsmanDaerah berasaskan kebenaran, keadilan,non-diskriminasi, tidak memihak,akuntabilitas, keseimbangan, dantransparansi dengan tetap menjunjung tinggiasas-asas pemerintahan yang baik danmemegang teguh kerahasiaan yangdipercayakan kepadanya demi perlindunganhak asasi para pihak.

Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakanlembaga negara yang mandiri yang tidakmemiliki hubungan organik dengan lembaganegara/daerah maupun lembaga lainnya danbebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

a. mendorong penyelenggaraanpemerintahan yang bersih di pusat dandaerah, sesuai dengan asas-asaspemerintahan yang baik, berdasarkanasas-asas negara hukum yangdemokratis, transparan, danbertanggungjawab;

b. Meningkatkan mutu pelayanan negaradi segala bidang agar setiap warga

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 53: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

39Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

negara dan penduduk memperolehkeadilan, rasa aman, dan kesejahteraanyang semakin baik;

c. Membantu menciptakan danmeningkatkan upaya untukpemberantasan dan pencegahanpraktek-praktek maladministrasi,diskriminasi, kolusi, korupsi sertanepotisme;

d. Meningkatkan budaya hukum nasional,kesadaran hukum masyarakat, dansupremasi hukum yang berintikankebenaran serta keadilan.

BAB IIIKEWAJIBAN PENYELENGGARA

NEGARA

Pasal 5

(1). Dalam rangka mewujudkanpemerintahan yang baik, lembagapenyelenggara negara harus memiliki:

a. standar prosedur pelayanan umumkepada masyarakat yang diketahuioleh segenap jajaran instansinya;

b. sistem penerimaan danpenanganan laporan internal darimasyarakat tentang terjadinyatindakan maladministrasi atauketidakadilan.

(2). Standar prosedur dan sistemsebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dijabarkan dan diuraikan secararinci yang meliputi asas kewajaran,kejujuran, dan ketidakberfihakan yang

disebarkan kepada masyarakat dalambentuk pedoman tertulis.

BAB IVTEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1). Ombudsman Republik Indonesia terdiridari Ombudsman Nasional, PerwakilanOmbudsman Nasional di daerah, danOmbudsman daerah

(2). Ombudsman Nasional berkedudukan diIbukota Negara Republik Indonesiadengan wilayah kerja meliputi seluruhwilayah negara Republik Indonesia.

(3). Ketua Ombudsman Nasional dapatmendirikan kantor perwakilan Ombuds-man Nasional di Ibukota Propinsi,apabila dipandang perlu.

(4). Di setiap Kabupaten atau Kota dibentukOmbudsman Daerah

(5). DPRD dapat membentuk OmbudsmanKabupaten atau Kota sesuai dengankebutuhan, apabila dipandang perlu.

(6). Tata cara pembentukan, susunan, danhubungan Ombudsman Daerah denganOmbudsman Nasional diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 54: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

40 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

BAB VFUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian PertamaFungsi dan Tugas

Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasipenyelenggaraan tugas penyelenggaranegara untuk melindungi serta meningkatkankehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib,damai dan sejahtera.

Pasal 8

Ombudsman Nasional bertugas:

a. melayani laporan masyarakat ataskeputusan, tindakan dan/atau perilakupenyelenggara negara yang dapatdikategorikan sebagai tindakanmaladministrasi;

b. menerima laporan dari masyarakat yangberisi pengaduan atas keputusan,tindakan dan/atau perilaku pejabatpenyelenggara negara yang dirasakantidak adil, tidak patut, memperlambat,merugikan, atau bertentangan dengankewajiban hukum instansi yangbersangkutan atau tindakanmaladministrasi lainnya;

c. mempelajari laporan yang tercakupdalam ruang lingkup kewenangan Om-budsman Nasional

d. Menindaklanjuti laporan atau informasi

masyarakat sebagaimana dimaksudpada huruf a;

e. Atas prakarsa sendiri karena jabatannyamelakukan hal-hal sebagaimanadimaksud huruf d;

f. Melakukan koordinasi dan kerjasamadengan lembaga-lembaga negara ataupemerintah lainnya, badan-badankemasyarakatan, atau peroranganuntuk memaksimalkan pelaksanaanfungsi dan wewenang OmbudsmanNasional

g. Mempersiapkan jaringan, organisasi,dan sumber daya Ombudsman didaerah;

h. Melakukan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Undang-Undang.

Bagian KeduaRuang Lingkup Wewenang

Pasal 9

(1). Ombudsman Nasional berwenang :

a. meminta keterangan secara lisandan/atau tertulis dari Pelapor,Terlapor, atau fihak lain yang terkaitmengenai suatu laporan yangdisampaikan kepada OmbudsmanNasional

b. memeriksa keputusan, suratmenyurat, atau dokumen-dokumenlain baik yang ada pada pelaporatau terlapor untuk mendapatkankebenaran laporan terhadapterlapor.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 55: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

41Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

c. Meminta klarifikasi dan/atausalinan atau foto copy dokumenyang diperlukan dari instansimanapun juga untuk pemeriksaanlaporan dari instansi terlapor.

d. Membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaianlaporan, termasuk rekomendasiuntuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yangdirugikan;

e. Demi kepentingan umum,mengumumkan hasil temuan,kesimpulan dan rekomendasiuntuk diketahui umum.

(2). Selain wewenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), OmbudsmanNasional berwenang:

a. menyampaikan saran kepadaPresiden atau kepala daerah gunaperbaikan dan penyempurnaanorganisasi dan/atau prosedurpelayanan aparatur pemerintahkepada masyarakat;

b. menyampaikan saran kepada DPRdan/atau Presiden agar terhadapketentuan dan peraturanperundang-undangan yangberlaku, diadakan perubahandalam rangka mencegah tindakanmaladministrasi yang serupaterulang kembali.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajibannya, Om-budsman Nasional di larang mencampurikebebasan hakim dalam memberikankeputusan.

BAB VISUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OM-

BUDSMAN NASIONAL

Bagian PertamaSusunan

Pasal 11

(1) Ombudsman Nasional terdiri dari:a. seorang Ketua;b. seorang Wakil Ketua; danc. beberapa orang Anggota.

(2). Jumlah Anggota Ombudsman Nasionalyang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, danAnggota Ombudsman harus ganjil.

(3). Dalam hal Ketua Ombudsman Nasionalberhalangan, Wakil Ketua Ombudsmanmenjalankan tugas dan kewenanganKetua.

Pasal 12

(1). Dalam menjalankan tugasnya, Ombuds-man nasional dibantu oleh Asisten Om-budsman.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 56: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

42 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

(2). Asisten Ombudsman diangkat dandiberhentikan oleh Ketua OmbudsmanNasional.

(3). Syarat-syarat dan tata carapengangkatan dan pemberhentianAsisten Ombudsman diatur lebih lanjutdengan keputusan Ketua OmbudsmanNasional.

Pasal 13

(1). Ombudsman Nasional dilengkapidengan Sekretariat yang dipimpin olehSekretaris Jendral.

(2). Sekretaris Jendral diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.

(3). Syarat-syarat dan tata carapengangkatan dan pemberhentianSekretaris Jendral diatur lebih lanjutdengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 14

(1). Ketua dan Wakil Ketua Ombudsmannasional dipilih oleh DPR dan diresmikanpengangkatannya oleh Presiden untukmasa jabatan 6 (enam) tahun.

(2). Anggota Ombudsman diangkat olehPresiden atas usul Ketua Ombudsmandengan pertimbangan DPR untuk masajabatan 6 (enam) tahun.

(3). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Om-budsman dapat diangkat kembali untuksatu kali masa jabatan berikutnya.

(4). Dalam hal Presiden belum meresmikanKetua, Wakil Ketua, dan Anggota Om-budsman selama 14 (empat belas) harikerja sejak diusulkan oleh DPR,Presiden dianggap telah menyetujuiusulan DPR.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombuds-man berhak atas penghasilan, uangkehormatan, dan hak-hak lain yang akandiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Om-budsman, Wakil Ketua Ombudsman danAnggota Ombudsman seseorang harusmemenuhi syarat-syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berusia minimum 40 (empat puluh)tahun

c. berpendidikan sarjana hukum atausarjana lain yang . memahami secaramendalam masalah hukum dan ataukemasyarakatan yang menyangkutpenyelenggaraan negara danpemerintahan di bidang pelayananumum atau penegakan hukum;

d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 57: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

43Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

pemerintahan yang baik dan patuh padaasas-asas negara hukum yangberintikan keadilan;

e. mempunyai pengetahuan danpengalaman yang luas mengenaifilsafah hidup dan kenegaraan, hukum,politik dan ekonomi dalam kehidupanberbangsa, bernegara, danbermasyarakat, maupun dalamhubungan dan pergaulan internasional;

f. mengenal berbagai aspek keombudsmanan dan sudah mendapatpelatihan dan/atau penataran yangkhusus diadakan bagi Ombudsman, baikyang diselenggarakan oleh Komisi Om-budsman Nasional di Indonesia, maupunoleh lembaga lain di luar negeri.

g. tidak pernah dipidana penjara

h. sehat jasmani dan rohani

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsmantidak boleh merangkap jabatan:

a. Anggota Majelis PermusyawaratanRakyat, anggota DPR, DPRD Kab/Kotaanggota Dewan Perwakilan Daerah;anggota Badan Pemeriksa Keuangan.Hakim Agung pada Mahkamah Agung,Hakim Mahkamah Konstitusi, danjabatan lain di lingkungan LembagaNegara lainnya;

b. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, JaksaAgung Muda pada Kejaksaan Agung;

c. Menteri atau Menteri Negara atau yangdisamakan dengan jabatan Menteri;

d. Sekretaris Jenderal atau DirekturJenderal atau Jabatan yang disamakandengan Pejabat Eselon I pada sebuahDepartemen;

e. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatanlain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

f. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;

g. Polisi, jaksa, hakim, anggota militer danlain-lain jabatan di dalam pemerintahandan peradilan; atau

h. Profesi hukum lainnya yaitu pengacara,konsultan hukum, notaris, dan wasit(arbriter).

Pasal 18:

1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Ombudsmanharus mengangkat sumpah ataumengucapkan janji menurut agamanya.

2) Bunyi sumpah/janji sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa sayauntuk memperoleh jabatan ini, langsungatau tidak langsung, denganmenggunakan nama atau cara apapunjuga, tidak memberikan ataumenjanjikan barang sesuatu kepadasiapapun.”

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 58: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

44 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

“Saya bersumpah/berjanji akanmemenuhi kewajiban saya sebagaiKetua Ombudsman/Wakil Ketua Om-budsman/Anggota Ombudsman dengansebaik-baiknya dan seadil-adilnya.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya,untuk melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidaklangsung dari siapapun suatu janji ataupemberian.”

“Saya bersumpah/ berjanji akanmemegang teguh Pancasila danUndang-Undang Dasar Republik Indo-nesia Tahun 1945 serta peraturanperundang-undangan yang berlaku.

”Saya bersumpah/berjanji akanmemelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhikewajiban saya.”

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Om-budsman berhenti dari jabatannyakarena:a. habis masa jabatan;b. mengundurkan diri;c. meninggal dunia.

(2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Om-budsman dapat diberhentikan darijabatannya, karena:

a. bertempat tinggal di luar wilayahNegara Kesatuan Republik Indone-sia;

b. tidak lagi memenuhi persyaratanjabatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 16;

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji

d. terkena larangan perangkapanjabatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 17;

e. dijatuhi pidana berdasarkanputusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap;

f. berhalangan tetap karenakesehatan fisik atau mental untukdapat menjalankan tugasnya.

(3). Ketua dan Wakil Ketua Ombudsmanyang mengundurkan diri harusmendapat persetujuan Ketua DPR.

(4) Apabila Ketua Ombudsmanberhalangan tetap, Wakil Ketua Om-budsman menjalankan tugas danwewenang Ketua Ombudsman sampaimasa jabatannya berakhir.

(5). Pemberhentian dari jabatan karenaalasan-alasan yang disebut dalam ayat(2):

a. terhadap Ketua dan Wakil KetuaOmbudsman dilakukan olehPresiden berdasarkan keputusanDPR

b. terhadap Anggota Ombudsmandilakukan oleh Presidenberdasarkan usul Ketua Ombuds-man dengan pertimbangan DPR.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 59: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

45Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

BAB VII

LAPORAN

Pasal 20

(1). Setiap warga negara dan pendudukberhak menyampaikan laporan kepadaOmbudsman Nasional mengenaitindakan pelayanan atau keputusanpejabat sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 huruf b Undang-Undang ini.

(2). Penyampaian laporan dan tindaklanjutnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dipungut biaya atauimbalan berupa apapun.

Pasal 21

(1). Laporan sebagaimana dimaksud dalampasal 20 ayat (1) harus memenuhiketentuan sebagai berikut:

a. menyebutkan nama, umur, statusperkawinan, pekerjaan, dan alamatpelapor;

b. menguraikan peristiwa, tindakan,atau keputusan yang dilaporkansecara rinci;

c. sudah menempuh semua upayahukum atau upaya administrasiyang tersedia, termasuk menyam-paikan langsung kepada pihakterlapor, tetapi tidak mendapatpenyelesaian sebagaimana mesti-nya.

(2). Dalam kondisi khusus, nama, danidentitas pelapor dapat tidakdiumumkan.

(3). Peristiwa, tindakan atau keputusantertulis yang dikeluhkan atau dilaporkansebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum lewat dua tahun sejak peristiwa,tindakan, atau keputusan yangbersangkutan terjadi.

(4). Dalam kondisi yang tidakmemungkinkan, pelapor menyampaikanlaporan secara lisan dan tertulis yangdapat dikuasakan kepada orang lain.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA KERJAOMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 22

(1). Tata kerja Ombudsman Nasional diaturdengan Keputusan OmbudsmanNasional.

(2). Pemeriksaan dan penyelesaian keluhansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap pelayanan yangtidak sesuai dengan asas-asaspemerintahan yang baik, asas-asashukum, peraturan perundang-undangan,yurisprudensi dan kebiasaan yangberlaku.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 60: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

46 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Pasal 23

(1). Ombudsman Nasional wajibmenentukan apakah terdapat cukupalasan untuk mengadakan pemeriksaanterhadap laporan dari masyarakat.

(2). Pelapor wajib menyerahkan berbagaidokumen dan memberi informasi yangdiperlukan oleh Ombudsman Nasionaluntuk melakukan pemeriksaan.

(3) dalam rangka pelaksanaan tugasnya,Ombudsman nasional wajib memeliharakerahasiaan mengenai hal-hal yangdiketahuinya, kecuali apabiladikehendaki oleh Pelapor atau apabiladiperlukan demi kepentingan umum.

(4). Kewajiban tidak gugur setelah ia berhentisebagai Ombudsman.

Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporanyang diajukan atau menghentikanpemeriksaan sebagaimana dimaksud dalampasal 20 dalam hal:

a. laporan tersebut tidak memenuhiketentuan-ketentuan sebagaimanatersebut dalam Pasal :21 undang-undang ini;

b. laporan yang diterima oleh OmbudsmanNasional hanya merupakan tembusanmengenai masalah atau perkara yangsudah diajukan oleh pelapor kepadapenyelenggara negara;

c. keluhan dan permohonan yang diajukandapat dipastikan tidak berdasar;

d. perilaku pejabat yang dilaporkan, tidakcukup beralasan untuk diperiksaberdasarkan tolok ukur yang bakumenurut ketentuan perundang-undangan

e. Pelapor adalah orang lain yang tidakdiberi kuasa untuk melaporkan oleh or-ang yang menerima perlakuan yangmerugikan atau perlakuan yang tidakpatut dari pejabat yang dilaporkan;

f. masalah yang dilaporkan sedangdiperiksa oleh penyelenggara negara,kecuali yang dilaporkan adalah cara atauprosedur instansi tersebut dalammelakukan pemeriksaan;

g. masalah yang bersangkutan sudahdiselesaikan oleh instansi tersebut padahuruf f;

h. terhadap perilaku yang dilaporkan sudahterdapat peraturan perundang-undangan yang memberi carapenyelesaian administratif, akan tetapioleh pelapor kesempatan ini tidakdipergunakan;

i. aparat penyelenggara negara yangdilaporkan tidak diberitahu tentangperilakunya yang tidak patut, dan yangbersangkutan tidak berkesempatanuntuk menjelaskan pendapatnya sendiritentang masalah itu.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 61: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

47Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkanpemeriksaan laporan yang masuk, dalam hal:

a. masalah yang dilaporkan merupakankebijaksanaan umum pemerintahtermasuk kebijaksanaan untukmemelihara ketertiban dan keamanan,atau kebijaksanaan umum dari instansipemerintah yang bersangkutan;

b. perilaku atau keputusan pejabat yangdilaporkan ternyata sesuai denganperaturan perundang-undangan yangberlaku;

c. masalah yang dilaporkan masih dapatdiselesaikan sesuai dengan ketentuanhukum administratif;

d. berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam huruf c masihberlangsung suatu proses pemeriksaanadministratif;

e. masalah yang dilaporkan sedangdiperiksa di pengadilan, atau masihterbuka kemungkinan untukmengadakan pemeriksaan bandingatau kasasi di pengadilan yang lebihtinggi

f. terhadap masalah yang dilaprokantercapai kesepakatan antara pelapordengan terlapor, baik karena prakarsakedua belah fihak, atau karena mediasiyang dilakukan oleh OmbudsmanNasional;

g. Pelapor meninggal dunia;

h. Pelapor mencabut laporannya.

Pasal 26

(1). Dalam hal Ombudsman berdasarkanpasal 23 dan/atau pasal 24 menolakuntuk memeriksa atau tidak melanjutkanpemeriksaan terhadap laporan pelapor,maka dalam waktu selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kerja sejakpengambilan keputusan, hal tersebutharus diberitahukan kepada pelapordengan menyebut alasan mengapapemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

(2). Apabila pemeriksaan yang telah dimulaidan telah diambil langkah-langkahdengan memberitahukan instansi yangberwenang secara tertulis bahwapemeriksaannya tidak akan dilanjutkan,kepada pelapor wajib diberitahukaninstansi atau pejabat mana yang harusdihubungi olehnya dan bagaimana caraterbaik untuk mengajukan keluhannyakepada instansi dan/atau pejabat yangbersangkutan.

(3). Ombudsman Nasional menyampaikansalinan atau ringkasan dari suratpemberitahuan Ombudsman sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) secaracuma-cuma.

(4). Dalam hal pelapor tidak dapat menerimakeputusan penolakan laporansebagaimana pada ayat (1), pelapordapat mengajukan surat permohonankepada Ketua Ombudsman Nasionaldengan tembusannya dikirim kepadaDPR untuk dipertimbangkan kembali.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 62: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

48 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Pasal 27

(1). Ombudsman Nasional berwenangmeminta kepada pejabat atau instansiyang dilaporkan dan/atau kepadapelapor untuk menjelaskan masalahyang dilaporkan secara lisan atautertulis.

(2). Ombudsman Nasional berwenangmempertimbangkan hadirnya pihak lainatas permintaan pelapor dan/atauterlapor untuk menjelaskan masalahyang dilaporkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3). Pelapor dapat diwakili atau dibantu olehseorang penasehat hukum setelahpelapor sebagai pihak yangberkepentingan sendiri telahmenjelaskan duduk perkaranya secaralisan dan tertulis kepada OmbudsmanNasional.

Pasal 28

(1). Pejabat instansi pemerintah yangdilaporkan dan saksi yang diperlukanwajib memenuhi panggilan OmbudsmanNasional untuk memberikan keterangan,atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalampemeriksaan.

(2). Dewan mempunyai kewajiban hukumyang sama, sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan Dewan dapatmenunjuk seorang atau lebih wakilnyauntuk memenuhi panggilan tersebut,kecuali Ombudsman Nasional

memerlukan kehadiran anggota Dewantertentu yang secara jelas ditegaskandalam surat panggilan

(3) Anggota Dewan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapatdidampingi penasehat hukum

(4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untukmemenuhi panggilan OmbudsmanNasional kecuali mengenai kebijakanPemerintahan yang dilaksanakan olehmenteri bersangkutan.

(5) Kepala Lembaga Pemerintah wajibmemberikan keterangan mengenaikebijakan pemerintah yangdilaksanakan oleh organ pemerintahkepada Ombudsman Nasional.

(6) Mereka yang dipanggil untukmemberikan keterangan kepada Om-budsman Nasional dapat menolakmemberi keterangan tertentu, apabilaketerangan itu dianggap rahasia profesiatau rahasia jabatan, sesuai denganperundang-undangan.

(7) Pegawai pada instansi penyelenggaranegara atau Dewan dapat menolakmemberi keterangan yang diminta,apabila hal itu secara tegas dinyatakansebagai rahasia negara sesuai denganperaturan perundang-undangan, kecualibila penyelenggara negara, atau Dewanmemberi ijin kepada pegawainya.

(8) Penyelenggara negara atau Dewansebagaimana dimaksud pada ayat (6)dapat mengirimkan wakilnya pada saatpemberian keterangan di depan Om-budsman Nasional tersebut.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 63: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

49Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Pasal 29

(1) Dalam hal diperlukan gunapemeriksaan, Ombudsman Nasionaldapat memanggil dan menunjuk seorangahli dan/atau seorang penerjemah untukmembantunya dalam pemeriksaan.

(2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajibmenghadap dan memberikan bantuanyang diperlukan

Pasal 30

(1). Panggilan berdasarkan Pasal 28 danPasal 29 dilakukan dengan surattercatat.

(2). Ombudsman Nasional dapat memintaKepolisian Negara Republik Indonesiauntuk menghadirkan secara paksa or-ang-orang yang tidak memenuhipanggilan Ombudsman Nasional setelahdilakukan panggilan secara sah.

Pasal 31

(1). Ombudsman Nasional dapatmemerintahkan agar para saksi, ahli danpenerjemah mengucapkan sumpah ataujanji sebelum memberikan kesaksiandan/atau menjalankan tugasnya.

(2). Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan olehsaksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menyatakankebenaran seluruh keterangan yangsaya ketahui dan tiada lain dari padakebenaran.”

(3). Bunyi sumpah/janji yang diucapkan olehahli dan penerjemah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakantugas saya dengan tidak memihakbahwa saya akan melaksanakan tugassaya dengan sejujur-jujurnya.”

(4). Ombudsman Nasional membuat beritaacara sumpah/janji sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan (3) danmenandatanganinya bersama.

(5). Para saksi dilindungi oleh ketentuandalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(6). Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (5) berlaku juga bagi Pelapor, ahli,dan penerjemah.

Pasal 32

(1). Biaya perjalanan dan penginapan yangharus dikeluarkan untuk saksi, ahli, ataupenerjemah ditanggung oleh negara

(2). Besarnya biaya perjalanan danpenginapan ditentukan denganKeputusan Ombudsman Nasional.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 64: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

50 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Pasal 33

(1). Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaanlaporan, Ombudsman Nasional tanpaperlu memperoleh ijin sebelumnya daripemilik atau penghuni tempat instansipenyelenggara negara atau Dewandapat memasuki gedung, persil atauinstansi penyelenggara negara ataudewan yang bersangkutan dapatmengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara,kecuali dalam hal rumah tinggal, Om-budsman membutuhkan persetujuandan ijin dari pemilik rumah atau penghunirumah tinggal tersebut.

(2). Seorang Menteri dapat melarang ataumencegah Ombudsman Nasionalmemasuki tempat-tempat tertentu,apabila dianggap merugikankeselamatan negara, denganmenyebutkan alasannya.

(3). Larangan Menteri sebagaimana disebutpada ayat (2) wajib dicantumkan dalamberita acara dan Laporan Tahunan Om-budsman Nasional.

Pasal 34

(1). Menteri, pimpinan instansipenyelenggara negara atau Dewan yangmenjadi atasan Terlapor memperhatikandengan sungguh-sungguh permintaanklarifikasi atau rekomendasi Ombuds-man Nasional.

(2). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja setelah menerima kesimpulandan rekomendasi dari OmbudsmanNasional, maka instansi terlapor wajibmelaksanakan apa yang direkomen-dasikan dan memberitahukan kepadaKetua Ombudsman bahwa rekomendasiOmbudsman Nasional telahditindaklanjuti dengan menyebutkan apasaja yang telah dilaksanakan olehterlapor.

(3). Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidakbersedia, atau menyatakan belum dapatmelaksanakan rekomendasi Ombuds-man Nasional, instansi yangbersangkutan wajib memberitahukan halitu secara tertulis kepada OmbudsmanNasional disertai alasan ataupertimbangan atas sikapnya itu.

Pasal 35

(1). Setelah menerima pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (2), Ombudsman Nasionalmemeriksa dengan teliti rekomendasimana yang belum dilaksanakan, danmemberitahukan kembali kepadainstansi bersangkutan.

(2). Dalam hal Ombudsman Nasional tidakdapat menerima alasan keberatan dariinstansi terlapor, Ombudsmanmemberitahukan rekomendasi itukepada instansi yang bersangkutanbeserta alasannya dan kewajiban untukmelaksanakan rekomendasi tersebut.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 65: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

51Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

(3). Dalam hal instansi yang bersangkutantetap menolak atau menyatakanberkeberatan untuk memenuhipermintaan atau melaksanakanrekomendasi, Ombudsman Nasionalwajib memberitahukan hal itu kepadaatasan terlapor atau instansi yang lebihtinggi untuk menindaklanjuti sesuairekomendasinya.

(4). Dalam hal atasan terlapor atau instansiyang lebih tinggi tidak melaksanakanrekomendasi tersebut, OmbudsmanNasional memberitahukan hal itu kepadaDPR untuk ditindaklanjuti disertaidengan berkas perkara dan kesimpulanakhir.

BAB IX

KEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 36

Ombudsman Nasional wajib mengirimkanlaporan berkala dan laporan tahunan kepadaDPR

Pasal 37

(1). Dalam rangka pelaksanaan tugas danwewenangnya Ketua, Wakil Ketua,Anggota dan Asisten Ombudsman tidakdapat ditangkap, ditahan, diinterogasi,dituntut atau digugat di mukaPengadilan.

(2). Ketua, Wakil Ketua, Anggota danAsisten Ombudsman dilarang turut sertameneliti, memeriksa dan mempertim-bangkan suatu laporan atau informasiyang mengandung atau dapatmenimbulkan konflik kepentingandengan dirinya sendiri.

BAB X

LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 38

1). Ombudsman Nasional menyampaikanlaporan berkala dan laporan tahunankepada DPR dengan tembusan kepadaPresiden.

(2). Laporan berkala disampaikan setiap 3(tiga) bulan sekali dan laporan tahunandisampaikan pada bulan pertama tahunberikutnya guna dibahas secaraseksama oleh DPR pada masa sidangberikutnya.

(3). Laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diterbitkan danatau disiarkan lewat media massasetelah disampaikan kepada DPR olehOmbudsman Nasional.

(4). Laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat:

a. jumlah dan macam laporan yangditerima dan ditangani selama satutahun;

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 66: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

52 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

b. pejabat atau instansi yang tidak bersediamemenuhi permintaan dan/ataumelaksanakan rekomendasi Ombuds-man Nasional;

c. pejabat atau instansi yang tidak bersediaatau lalai melakukan pemeriksaanterhadap pejabat yang dilaporkan, tidakmengambil tindakan administratif atautindakan hukum terhadap pejabat yangterbukti bersalah;

d. pembelaan atau sanggahan dari atasanpejabat yang mendapat laporan atau daripejabat yang mendapat laporan itusendiri;

e. jumlah dan macam laporan yang ditolakuntuk diperiksa karena tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 21 Undang-Undang ini atautidak termasuk wewenang OmbudsmanNasional atau disebabkan oleh hal-halyang dimaksud dalam pasal 24 huruf b,huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan hurufi;

f. jumlah dan macam laporan yangpemeriksaannya tidak dilanjutkandisebabkan oleh hal-hal sebagaimanadimaksud dalam pasal 25; dan

g. kegiatan yang sudah maupun yangbelum terlaksana dan hal-hal lain yangdianggap perlu.

BAB XI

KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMANNASIONAL

Pasal 39

(1). Apabila dipandang perlu, Ketua Om-budsman Nasional dapat mendirikanPerwakilan Ombudsman Nasional didaerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota,yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari kantor OmbudsmanNasional.

(2). Kantor Perwakilan OmbudsmanNasional di Daerah dipimpin olehseorang Anggota Ombudsman dandibantu oleh beberapa asisten Ombuds-man serta beberapa pegawaiSekretariat.

(3). Asisten Ombudsman serta pegawaisekretariat Perwakilan OmbudsmanNasional bertempat tinggal di daerahyang bersangkutan.

(4). Ketentuan mengenai fungsi,tugas, danwewenang Ombudsman Nasionalberlaku bagi Perwakilan Ombudsmannasional di Daerah.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 67: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

53Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

BAB XII

OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 40

(1). DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapatmembentuk Ombudsman daerah

(2). Ombudsman Daerah terdiri dari:a. Ketua Ombudsman Daerah;b. Wakil Ketua Ombudsman Daerah;c. beberapa Anggota Ombudsman

Daerah;

(3). Ombudsman Daerah dilengkapi dengansebuah Sekretariat yang dipimpin olehseorang Kepala Sekretariat Ombuds-man Daerah.

(4). Pembentukan Ombudsman Daerah dantata cara pengangkatan OmbudsmanDaerah dilakukan dengan PeraturanDaerah.

(5). Anggaran Ombudsman Daerahdibebankan pada Anggaran PendapatanDaerah.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua danWakil Ketua dan Anggota OmbudsmanDaerah, seorang harus memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12dan pasal 13

BAB XIII

HUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONALDAN OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 42

(1). Ombudsman Propinsi bersifat mandiridan bukan merupakan bagian dari Om-budsman Nasional.

(2). Ombudsman Kabupaten/Kota bersifatmandiri dan bukan merupakan bagiandari Ombudsman Propinsi atau Om-budsman Nasional.

(3). Pelaksanaan tugas Ombudsman daerahdapat disesuaikan dengan tata carapelaksanaan Ombudsman Nasional,kecuali yang menyangkut badanPeradilan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Pelanggaran terhadap pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksi administrasiberupa pemberhentian dari jabatan.

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 68: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

54 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang menggunakan nama om-budsman tanpa hak selain nama Ombuds-man Nasional, Perwakilan OmbudsmanNasional di Daerah, dan Ombudsman Daerahyang diatur dalam Undang-Undang ini,dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)tahun dan/atau pidana denda paling sedikitRp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) danpaling banyak 1.000.000.000 (satu milyar ru-piah).

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat(5) dan ayat (6), serta pasal 37 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda palingsedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp. 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya undang-undang ini:

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KomisiOmbudsman Nasional yang dibentukdengan Keputusan Presiden No. 44Tahun 2000 tentang Komisi Ombuds-man Nasional tetap menjalankan fungsi,tugas dan wewenangnya berdasarkanUndang-Undang ini sampaiditetapkannya keanggotaan Ombuds-man Nasional yang baru.

b. Semua permasalahan yang sedangditangani oleh Komisi OmbudsmanNasional tetap dilanjutkanpenyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.

c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahunsejak Undang-Undang ini berlakususunan organisasi, keanggotaan, tugasdan wewenang serta ketentuan prosedurOmbudsman Nasional harusdisesuaikan dengan Undang-Undangini.

Pasal 47

(1). Pembubaran, penghapusan, peng-gantian kata “Ombudsman” danpencabutan hak cipta, hak merek, hakpaten, atau hak lain sudah harusdilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 69: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

55Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

puluh) hari kerja sejak Undang-Undangini dinyatakan berlaku.

(2). Dalam hal ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan, status legalitasnyamenjadi gugur dan atau batal demihukum.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Disahkan di JakartaPada tanggal ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIADR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaPada tanggal ...

Menteri Hukum danHAM Republik Indonesia

LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN ... NOMOR

RUU Ombudsm

an Republik Indonesia

Page 70: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

56 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

data statistik

Page 71: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

57Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

DATA STATISTIK KLASIFIKASI SUBSTANSIBULAN JANUARI-DESEMBER 2006

Data Statistik

Page 72: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

58 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

1P

erse

kong

kola

n2

Pem

alsu

an3

Pen

unda

an B

erla

rut

4D

iluar

Kom

pete

nsi

5Ti

dak

Kom

pete

n6

Tida

k M

enan

gani

7P

enya

lahg

unaa

n W

ewen

ang

8B

ertin

dak

Sew

enan

g-w

enan

g9

Per

min

taan

Imba

lan

Uan

g/K

orup

si10

Kol

usi d

an N

epot

ism

e11

Pen

yim

pang

an P

rose

dur

12B

ertin

dak

Tida

k La

yak

13M

elal

aika

n K

ewaj

iban

14P

engg

elap

an B

aran

g B

ukti

15P

engu

asaa

n Ta

npa

Hak

16B

ertin

dak

Tida

k A

dil

17In

terv

ensi

18N

yata

-nya

ta B

erpi

hak

19P

erbu

atan

Mel

awan

Huk

um20

Pel

angg

aran

Und

ang-

Und

ang.

21D

an L

ain-

Lain

Data Statistik

Page 73: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

59Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

1 P

erse

kong

kola

n2

Pem

alsu

an3

Pen

unda

an B

erla

rut

4 D

iluar

Kom

pete

nsi

5 T

idak

Kom

pete

n6

Tid

ak M

enan

gani

7 P

enya

lahg

unaa

n W

ewen

ang

8 B

ertin

dak

Sew

enan

g-w

enan

g9

Per

min

taan

Imba

lan

Uan

g/K

orup

si10

Kol

usi d

an N

epot

ism

e11

Pen

yim

pang

an P

rose

dur

12 B

ertin

dak

Tida

k La

yak

13 M

elal

aika

n K

ewaj

iban

14 P

engg

elap

an B

aran

g B

ukti

15 P

engu

asaa

n Ta

npa

Hak

16 B

ertin

dak

Tida

k A

dil

17 In

terv

ensi

18 N

yata

-nya

ta B

erpi

hak

19 P

erbu

atan

Mel

awan

Huk

um20

Pel

angg

aran

Und

ang-

Und

ang.

21 D

an L

ain-

Lain

Data Statistik

Page 74: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

60 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

1 P

erse

kong

kola

n2

Pem

alsu

an3

Pen

unda

an B

erla

rut

4 D

iluar

Kom

pete

nsi

5 T

idak

Kom

pete

n6

Tid

ak M

enan

gani

7 P

enya

lahg

unaa

n W

ewen

ang

8 B

ertin

dak

Sew

enan

g-w

enan

g9

Per

min

taan

Imba

lan

Uan

g/K

orup

si10

Kol

usi d

an N

epot

ism

e11

Pen

yim

pang

an P

rose

dur

12 B

ertin

dak

Tida

k La

yak

13 M

elal

aika

n K

ewaj

iban

14 P

engg

elap

an B

aran

g B

ukti

15 P

engu

asaa

n Ta

npa

Hak

16 B

ertin

dak

Tida

k A

dil

17 In

terv

ensi

18 N

yata

-nya

ta B

erpi

hak

19 P

erbu

atan

Mel

awan

Huk

um20

Pel

angg

aran

Und

ang-

Und

ang.

21 D

an L

ain-

Lain

Data Statistik

Page 75: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

61Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Data Statistik

Page 76: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

62 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Data Statistik

Page 77: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

63Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAMMENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

Data Statistik

Page 78: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

64 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Data Statistik

Page 79: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

65Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAMMENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

Data Statistik

Page 80: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

66 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

ucapan terima kasih

Page 81: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

67Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 82: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

68 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 83: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

69Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 84: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

70 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 85: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

71Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 200671 Laporan Tahunan

Komisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 86: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

72 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 87: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

73Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 88: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

74 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 89: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

75Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Ucapan Terima Kasih

Page 90: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

76 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

Misi & Visi Ombudsm

an Nasional

Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinam-bungan kemudahan pelayanan yangefektif dan berkualitas oleh institusiPemerintah kepada masyarakat.

2. Membantu menciptakan sertamengembangkan situasi dan kondisiyang kondusif demi terselenggaranyapemerintahan yang baik dan bersih,serta bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme.

3. Memprioritaskan pelayanan yang lebihpeka terhadap tuntutan dan kebutuhanmasyarakat, dengan memberipelayanan optimal serta membinakoordinasi dan kerjasama yang baikdengan semua pihak (InstitusiPemerintah, Perguruan Tinggi, LembagaSwadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi,Organisasi Profesi, dll).

4. Menciptakan lingkungan dan suasanakerja dengan komitmen penuh, standarintegritas dan akuntabilitas tinggi, yangmemberi dukungan bagi keberhasilanvisi dan misi Ombudsman berdasarkanPedoman Dasar dan Etika Ombudsman.

5. Melaksanakan manajemen secaraterbuka, serta memberikan kesempatanyang terus menerus kepada seluruh staffuntuk meningkatkan pengetahuan sertaprofesionalisme dalam menanganikeluhan masyarakat.

6. Menyebarluaskan keberadaan sertakinerja Ombudsman kepada masyarakatdalam rangka turut meningkatkan

kesadaran hukum AparaturPemerintahan, Peradilan dan LembagaPerwakilan Rakyat, sehingga seluruhDaerah Otonomi Republik Indonesiamerasa perlu membentuk Ombudsmandi daerah dengan visi dan misi yangsama.

Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadiInstitusi Publik mandiri dan terpercayaberasaskan Pancasila yangmengupayakan keadilan, kelancarandan akuntabilitas pelayanan pemerintah,penyelenggaraan pemerintahan sesuaiasas-asas pemerintahan yang baik danbersih (Good Governance) sertaperadilan yang tidak memihakberdasarkan asas-asas supremasihukum dan berintikan keadilan.

2. Ombudsman Nasional sebagai InstitusiPublik dipilih oleh Dewan PerwakilanRakyat, diangkat oleh Kepala Negaradan diatur dalam Undang-Undang Dasarserta Undang-Undang Republik Indone-sia sehingga memperoleh kepercayaanmasyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas sertaakuntabilitas yang tinggi.

Pedoman Dasar dan Etika KomisiOmbudsman Nasional

1. Integritas; bersifat mandiri, tidakmemihak, adil, tulus dan penuhkomitmen, menjunjung tinggi nilai-nilaimoral dan budi pekerti, serta

Page 91: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

77Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

melaksanakan kewajiban agama yangbaik.

2. Pelayanan Kepada Masyarakat;memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara cepat dan efektif,agar mendapat kepercayaan darimasyarakat sebagai institusi publik yangbenar-benar membantu peningkatanp e n y e l e n g a r a a n k e p e n t i n g a nmasyarakat sehari-hari.

3. Saling Menghargai; Kesejajaranpenghargaan dalam perlakuan, baikkepada masyarakat maupun antarasesama anggota/staf OmbudsmanNasional.

4. Kepemimpinan; menjadi teladan danpanutan dalam keadilan, persamaanhak, tranparansi, inovasi dankonsistensi.

5. Persamaan Hak; memberikan perlakuanyang sama dalam pelayanan kepadamasyarakat dengan tidak membedakanumur, jenis kelamin, status perkawinan,kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik,agama, bahasa maupun status socialkeluarga.

6. Sosialisasi Tugas OmbudsmanNasional; menganjurkan dan membantumasyarakat memanfaatkan pelayanpublik secara optimal untukpenyelesaian persoalan.

7. Pendidikan Yang Berkesinambungan;melaksanakan pelatihan sertapendidikan terus menerus untukmeningkatkan keterampilan.

8. Kerjasama; melaksanakan kerjasamayang baik dengan semua pihak, memilikiketegasan dan saling menghargai dalambertindak untuk mendapatkan hasil yangefektif dalam menangani keluhanmasyarakat.

9. Bekerja Secara Kelompok;penggabungan kemampuan sertapengalaman yang berbeda-beda darianggota dan Tim yang mempunyaitujuan yang sama serta komitmen demikeberhasilan Ombudsman Nasionalsecara keseluruhan.

10. Peningkatan Kesadaran HukumMasyarakat; menyebarluaskan informasihukum yang diterima dan diolah olehOmbudsman kepada lembaga negara,lembaga non pemerintah, masyarakatataupun perorangan.

11. Profesional; memiliki tingkat kemapananintelektual yang baik dalammelaksanakan tugas kewajibannyasehingga kinerjanya dapatdipertanggungjawabkan baik secarahokum maupun secara ilmiah.

12. Disiplin; memiliki loyalistas dankomitmen tinggi terhadap tugaskewajiban yang menjaditanggungjawabnya.

Misi & Visi Ombudsm

an Nasional

Page 92: Komisi Ombudsman Nasional...Laporan Tahunan iii Komisi Ombudsman Nasional 2006 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman,

78 Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2006

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONALK

ETU

A

WAK

IL K

ETU

A

Sub

Kom

isi K

larif

ikas

i, M

onito

ring

dan

Pem

erik

saan

Tete

n M

asdu

ki

(Ket

ua)

Erna

Sof

wan

-Sju

krie

, SH

(A

nggo

ta)

Bid

ang

I Pa

jak,

Bea

Cuk

ai, B

UM

N, B

UM

D,

BH

MN

, Pen

didi

kan,

Kes

ehat

an, d

ll

Prof

. Dr.

CFG

. Sun

arya

ti H

arto

no,

SH

Nug

roho

And

riant

o, S

H

Agus

Sun

toro

, SH

Bid

ang

II Te

naga

Ker

ja, P

emer

inta

h D

aera

h,

TNI,

dsb

Tete

n M

asdu

ki

KH. M

asda

r F. M

as’u

di, M

A

Nug

roho

And

riant

o Ag

us S

unto

ro

Dah

lena

Bid

ang

III

Peng

adila

n, K

ejak

saan

, K

epol

isia

n, P

erem

puan

dan

Ana

k

Erna

Sof

wan

-Sju

krie

, SH

R

M. S

urac

hman

, APU

Budh

i Mas

thur

i, SH

Ku

rnia

wan

Des

iarto

, SH

D

ahle

na, S

H

Mon

itorin

g da

n Pe

rsua

si

Dom

inik

us D

alu

Fern

ande

s, S

H

Win

arso

, SH

En

ni R

ochm

aeni

, SH

Sub

Kom

isi P

enyu

luha

n da

n Pe

ndid

ikan

KH. M

asda

r F. M

as’u

di, M

A (K

etua

)

Prof

. Dr.

CFG

. Sun

arya

ti H

arto

no,

SH

(Ang

gota

)

Pene

litia

n

Elis

a Lu

hulim

a, S

H, L

L.M

Se

luru

h An

ggot

a Se

luru

h As

iste

n

Pela

tihan

Nug

roho

And

riant

o, S

H

Selu

ruh

Angg

ota

Selu

ruh

Asis

ten

Pere

ncan

aan

Enni

Roc

hmae

ni

Selu

ruh

Angg

ota

Selu

ruh

Asis

ten

Sub

Kom

isi P

ence

gaha

n

Prof

. Dr.

CFG

. Sun

arya

ti H

arto

no,

SH

(Ket

ua)

Sub

Kom

isi K

husu

s

RM

. Sur

achm

an, A

PU

(Ket

ua)

Bid

ang

Adm

inis

tras

i K

epeg

awai

an d

an K

euan

gan

Erna

Sof

wan

-Sju

krie

, SH

(K

etua

)

Perw

akila

n K

anto

r K

omis

i Om

buds

man

Nas

iona

l

Wila

yah

Jaw

a Te

ngah

da

n D

I Yog

yaka

rta

Kard

jono

Dar

moa

tmod

jo, S

H

(Kep

ala

Kant

or P

erw

akila

n)

M

uhad

jirin

, SH

, MKn

(A

sist

en)

Ja

ka S

usila

Wah

yuan

a, S

H

(Sek

reta

riat)

N

urkh

olis

Fah

mi,

SE

(Keu

anga

n)

Perp

usta

kaan

, Dok

umen

tasi

da

n Pu

blik

asi

Patn

uaji

Agus

Indr

arto

, SS

Has

ymi M

uham

mad

, SS

Sist

em In

form

asi M

anaj

emen

dan

Kom

unik

asi

C. S

iska

Wid

yaw

ati,

SKom

R

ully

Am

irullo

h, A

Md

Achm

ad F

auzi

, AM

d

Ker

jasa

ma

Ant

ar L

emba

ga

Elis

a Lu

hulim

a, S

H, L

L.M

W

inar

so, S

H

Selu

ruh

Angg

ota

Kep

egaw

aian

Enni

Roc

hmae

ni, S

H

Kes

ekre

taria

tan

C. S

iska

Wid

yaw

ati,

SKom

Aw

idya

Mah

adew

i, SS

Ac

hmad

Fau

zi, A

md

Indr

a M

uham

mad

HR

Su

ryad

i Ja

tmik

o Su

yatn

o Sa

diki

n Ag

us S

usan

to

Sala

m

Was

li

Pene

rimaa

n da

n Pe

ngiri

man

Sur

at

Sura

t Um

um:

C. S

iska

Wid

yaw

ati,

Skom

Aw

idya

Mah

adew

i, SS

Sura

t Kel

uhan

: O

ki A

ldeb

aria

, SH

An

i Sam

udra

Wul

an, S

H

Dia

na D

ewiy

ani,

SH

R. R

isky

Pra

sety

a, S

Kom

Keu

anga

n

Ahm

ad F

auzi

e Su

yatn

o (K

epal

a)

Her

ru K

risw

ahyu

, SSo

s

Dic

ky W

iday

anti,

SE

Wila

yah

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

da

n N

usa

Teng

gara

Bar

at

Andr

eas

Agas

, SH

, MH

um

(Kep

ala

Kant

or P

erw

akila

n)

D

ariu

s Be

da D

aton

, SH

(A

sist

en)

Pa

ulus

Rab

e Tu

ka, S

H

(Sek

reta

riat)

M

agda

Sop

hie

Sony

a Bo

lla, A

Md

(Keu

anga

n)