KODE PENELITI KEKPPbalingtan.litbang.pertanian.go.id/ind/images/pdf/Kode... · 2020. 2. 25. · a. pelanggaran ringan; Sanksi : berupa teguran tertulis; b. pelanggaran sedang, Sanksi

KODE ETIK&

KODE PERILAKU PENELITI

(KEKPP)

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

KEKPP

Asas Dalam Penegakan KEKPP

a. Praduga Tak Melanggar Ybs dianggap tidak melakukanpelanggaran sampai terbukti secara sah dan meyakinkandiputuskan oleh Majelis Sidang Kehormatan Peneliti

b. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan

c. Obyektivitas sesuai dengan fakta dan data serta didukungdengan alat bukti.

d. Profesional sesuai dengan kapasitas dan kompetensi pada nilaimoral.

e. Kerahasiaan tertutup dan tidak boleh diumumkan sampaiseseorang dinyatakan melanggar oleh putusan Majelis SidangKehormatan Peneliti.

f. Keseimbangan memberikan hak secara seimbang bagi parapihak untuk mengajukan penuntutan dan pembelaan.

g. Perlakuan yang sama tidak membedakan asalinstitusi/lembaga, suku, agama, ras, golongan, dan/ atau gender

Raker 2019 Himpenindo Prov Jateng 2019-202417/12/2019 17

Ruang Lingkup KEKPP meliputi :

1. Asas,Tujuan dan Ruang Lingkup

2. Hak, Kewajiban dan Larangan

3. Bentuk Pelarangan

4. Sangsi dan Rehabilitasi

5. Penegakan KEKPP

Raker 2019 Himpenindo Prov Jateng 2019-2024

• KEKPP bertujuan untuk menegakkan Harkat, Martabat, Kehormatan, Integritas, danKredibilitas Peneliti.

17/12/2019 18

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

HAKSetiap Peneliti berhak atas :

a. kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab;

b. kebebasan dari intervensi pihak manapun dalammenyatakan kebenaran ilmiah;

c. publikasi hasil karya ilmiahnya;

d. kekayaan intelektual;

e. pembinaan tentang KEKPP ;

f. layanan Pengaduan Pelanggaran; dan

g. advokasi.


KEWAJIBANDalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajiandan/atau penerapan, setiap peneliti wajib memegang teguh nilai-nilai: a. ilmiah; logis, objektif, kritis, terbuka dan sistimatisb. kejujuran; perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data,

pelaporan, penulisan karya ilmiah, desiminasi, dan publikasi;c. tanggung jawab; mendahulukan kepentingan dan

keselamatan semua pihak yang terkait;d. profesional; memilih, merancang, dan/atau menggunakan

sumber informasi, bahan dan alat secara optimume. disiplin; mengikuti metode ilmiah yang baku, dengan semua

perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh

f. bermartabat; bersikap arif, saling menghormatig. independensi. kebebasan menyampaikan ide berdasarkan

kebenaran dan sikap ilmiah


LARANGANDalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau

penerapan, Peneliti dilarang melakukan, :

a. kecurangan dalam melaporkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yaitu,:

i. manipulasi serta seleksi dalam pengumpulan serta analisisdata;

ii. pengaturan/penyesuaian hasil;

iii. penghilangan catatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, laporan kemajuan, sumberrujukan serta catatan lain yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;

b. kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikanhasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;

c. pelanggaran kepercayaan, mengambil atau mempublikasikandata yang dimiliki bersama tanpa seijin pihak terkait;

Raker 2019 Himpenindo Prov Jateng 2019-2024 2217/12/2019

Lanjutan… larangand. penyalahgunaan subyek riset manusia, jaringan manusia/bahan

manusia, riset yang dapat mengancam kesehatan, keselamatansubyek penelitian, pengembangan, pengkajian dan/ataupenerapan manusia, tidak menjaga privasi/kerahasiaan subyekpenelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;

e. penyalahgunaan subyek, jaringan, bahan berasal dari sumberdaya hayati (flora, fauna, mikroba) yang dapat mengancamkesehatan, keselamatan manusia dan/atau sumber daya hayati

f. melakukan pemerasan dan ekspoitasi tenaga peneliti danpendukungnya;

g. tindakan tidak adil pada sesama peneliti dan pendukungnyadalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaanintelektual;

h. pengakuan pada kalimat, kata, data, ide atau hasil kerja oranglain atau dirinya tanpa menyebutkan sumbernya;


TINGKAT PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI


Sanksi(1) Pelanggaran KEKPP/ Sanksi terdiri atas:

a. pelanggaran ringan; Sanksi : berupa teguran tertulis;

b. pelanggaran sedang, Sanksi : pemberhentiansementara dari keanggotaan;

c. pelanggaran berat. Sanksi : penghentian keanggotaansecara tetap

(2) Ketetapan sanksi pelanggaran KEKPP yang disampaikanoleh Ketua Umum Himpenindo kepada lembaga Pembina dan Lembaga asal, lembaga Pembina dan/atau Lembagaasal dapat menindaklanjuti bentuk sanksi lainnya sesuaiketentuan yang berlaku,


PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

17/12/2019 Raker 2019 Himpenindo Prov Jateng 2019-2024 26

PERKARA PELANGGARAN KEKPP TERDIRI ATAS:

a. Perkara Pengaduan; merupakan PelanggaranKEKPP yang diajukan oleh Pengadu, dan

b. Perkara Tanpa Pengaduanmerupakan perkarakarena adanya temuan dari Divisi PenegakanIntegritas dan Etika Peneliti mengenai PelanggaranKEKPP


PARA PIHAK PENGADUAN

1. Para pihak dalam perkara Pengaduan : terdiri atas:

a. Pengadu; ( korban, badan, pihak yang kepentingan) dan,

b. Teradu (Peneliti)

2. Pengadu sebagaimana dimaksud menyampaikan Pengaduan secaratertulis kepada Ketua Umum dengan disertai identitas, dan tidakterbatas pada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, danjabatan.

3. Dokumen Pengaduan diserahkan Ketua Umum kepada Tim Pemeriksayang dibentuk oleh Ketua Umum.


PEMERIKSAAN Dalam hal melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa

bertugas:

a. melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang diadukan;

b. melakukan konfirmasi kepada Pengadu;

c. melakukan klarifikasi kepada Teradu, manakala diperlukan;

d. meminta keterangan kepada Ahli, manakala diperlukan;

e. melakukan analisis dan kajian terhadap dugaanPelanggaran;

f. menentukan layak atau tidaknya dugaan Pelanggaran untukdisidangkan oleh Majelis Sidang Kehormatan Peneliti;

g. menyusun laporan hasil pemeriksaan yang disampaikankepada Ketua Umum.


PENGHENTIAN PEMERIKSAANTim Pemeriksa dapat menghentikan pemeriksaan

terhadap dugaan Pelanggaran dengan alasan:

a. bukan merupakan Pelanggaran

b. tidak cukup bukti; atau

c. Teradu atau Pengadu meninggal dunia.


TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (1) Hasil Pemeriksaan atas kelayakan Pelanggaran ditindaklanjuti untukdisidangkan di Majelis Sidang Kehormatan Peneliti,

(2) Majelis Sidang Kehormatan Peneliti, selanjutnya menetapkan jenisPelanggaran dan rekomendasi sanksinya

(3) Penetapan disampaikan kepada Ketua Umum untuk diteruskan kepadaPengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan terkait

(4) Hasil pemeriksaan yang menyimpulkan telah terjadinya dugaanPelanggaran ringan dapat dilakukan mediasi antara Pengadu dan Teradu.

(5) Mediasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Tim Pemeriksa

(6) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil mediasi yang berupa kesepakatanperdamaian kepada Ketua Umum

(7) Ketua Umum menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian kepadaMKP untuk menerbitkan Penetapan

(8) Penetapan diteruskan kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan terkait

(9) Hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan disampaikan kepadaMKP melalui Ketua Umum untuk diselenggarakan Sidang KehormatanPeneliti


MAJELIS SIDANG KEHORMATAN PENELITI

(1) MKP membentuk Majelis Sidang Kehormatan Peneliti.

(2) Majelis Sidang Kehormatan Peneliti berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) oranganggota.,

(3) Ketua berasal dari unsur MKP.

(4) Anggota Majelis Sidang Kehormatan Peneliti terdiri atas: 1(satu) orang dari unsur MKP dan 1 (satu) orang dari PenelitiSenior dalam bidang ilmu yang sama dariinstansi/organisasi/lembaga Teradu, atau 1 (satu) orang ahliyang memiliki bidang Ilmu yang sama dengan Teradu.

(5) Dalam perkara tertentu Majelis Kehormatan Peneliti dapatmenambah jumlah anggota Majelis Sidang KehormatanPeneliti sesuai kebutuhan penanganan perkara yang diperiksa.


ADVOKASI

(1) MKP meminta Ketua Umum untuk menunjuk 1 (satu) orang pendamping dari Divisi Hukum, HAM, Kekayaan Intelektual dan Advokasi untukmemberikan advokasi

(2) Bila Teradu menolak pendamping maka Teradudapat meminta ijin kepada MKP untuk mendapatpendamping dari luar Divisi Hukum, HAM, Kekayaan Intelektual dan Advokasi atas beban yang bersangkutan


SIDANG KEHORMATAN PENELITIPemeriksaan Sidang Kehormatan Peneliti terdiri atas:

a. Pemeriksaan pokok aduan;

b. Pemeriksaan alat bukti;

c. Mendengarkan keterangan saksi;

d. Mendengarkan keterangan ahli, bila dihadirkan

e. Mendengarkan pihak terkait;

f. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;

g. Pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alatoptik atau yang serupa dengan itu;

h. Mendengarkan tuntutan dari Tim Pemeriksa dari DivisiPenegakan Intergitas dan Etika Peneliti

i. Mendengarkan pembelaan dari Teradu


PUTUSAN MAJELIS SIDANG KEHORMATAN PENELITI

(1) Putusan Majelis Sidang Kehormatan Peneliti bersifatfinal dan mengikat.

(2) Putusan berupa:

a. Putusan yang menyatakan Teradu tidak terbuktimelanggar; atau

b. Putusan yang menyatakan Teradu terbukti melanggar;

(3) Putusan sebagaimana dimaksud diambil dengan caramutlak;

(4) Dalam putusan tidak tercapai dengan cara mutlak, putusan dinyatakan tidak terbukti melanggar KEKPP demi penegakkan moral

(5) Putusan sebagaimana dimaksud disampaikan olehMajelis Sidang Kehormatan Peneliti kepada Ketua Umummelalui MKP untuk ditetapkan17/12/2019 Raker 2019 Himpenindo Prov Jateng 2019-2024 35

(1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar, putusan disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu.

(2) Dalam hal Teradu terbukti melanggar, putusandisertai dengan sanksi kepada Teradu.


(1) Sifat sidang MKP adalah tertutup, kecuali dinyatakanterbuka, termasuk informasi & rekaman sidang

(2) Pembukaan informasi dan rekaman sidang hanyadapat dilakukan melalui surat permintaan dan ataskeputusan Ketua Umum setelahmempertimbangkan rekomendasi MKP tentangpermintaan tersebut

(3) Informasi hasil keputusan Majelis SidangKehormatan Peneliti bersifat terbuka setelahmempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak

SIFAT SIDANG MKP

Pengadu

4

Pengadu Korban, badan, pihak yang kepentinganTeradu Peneliti

Ketua Umum Himpenindo Ketua DPP Tim Pemeriksa dibentuk oleh ketua umum dari divisi Penegakan Integritas dan EtikPenelitiMKP/M.Sidang majelis sidang dibentuk oleh MKP 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua (MKP) dan 2 (dua) orang anggota, dan tim pembela /advokasi 1 (satu) orang.

ALUR PENGUSULAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK & KODE PERILAKU PENELITI

(KEKPP)

Ketua UmumHimpenindo

Tim PeriksaMKP/M. Sidang

2 31

5Pengadu

TMSTMS Sanksiringan

mediasi


KODE PENELITI KEKPPbalingtan.litbang.pertanian.go.id/ind/images/pdf/Kode... · 2020. 2. 25. · a. pelanggaran ringan; Sanksi : berupa teguran tertulis; b. pelanggaran sedang, Sanksi

Documents