Top Banner
1 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM CULTURE BASED FISHERIES (CBF) PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU - 2010
24

JUKLAK CBF

Jun 24, 2015

Download

Documents

Erica Siahaan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: JUKLAK CBF

1

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM CULTURE BASED FISHERIES (CBF)

PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PALU - 2010

Page 2: JUKLAK CBF

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat

rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perikanan Berbasis

Budidaya (Culture Based Fisheries/CBF) dapat diselesaikan.

Kegiatan perikanan berbasis budidaya merupakan salah satu kegiatan yang

memanfaatkan perairan umum sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Dengan luas perairan

umum yang cukup besar diharapkan kegiatan perikanan berbasis budidaya ini dapat

meningkatkan produksi perikanan perairan umum, meningkatkan pendapatan nelayan

penangkap ikan yang ada di sekitar perairan serta melestarikan keanekaragaman sumberdaya

ikan.

Program perikanan berbasis budidaya ini merupakan usaha perikanan yang

berkelanjutan karena kegiatan ini lebih banyak memanfaatkan kondisi perairan umum secara

alami, dimana ikan yang ditebar di perairan umum tersebut dapat terjaga kelestariannya dari

limbah sisa pakan ikan dan disamping itu diharapkan dari program perikanan berbasis budidaya

ini dapat menjaga kondisi lingkungan perairan umum.

Petunjuk pelaksanaan perikanan berbasis budidaya ini diharapkan dapat menjadi acuan

dalam mengelola perairan umum, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat

nelayan sekitar perairan umum.

Semoga petunjuk pelaksanaan perikanan berbasis budidaya ini bermanfaat bagi kita

semua, amin.

Palu, April 2010

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Page 3: JUKLAK CBF

3

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Pengertian 2

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 3

1.4. Lokasi dan Pengorganisasian Kegiatan 3

II. KOMPONEN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA 4

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal 4

2.2. Penebaran (Restocking) Ikan Yang Sesuai Untuk Kondisi Setempat 5

2.3. Penetapan Daerah Larangan/Pemanfaatan Terbatas (Suaka Perikanan) 7

2.4. Pembenihan Ikan Yang Sesuai Untuk Penebaran 8

2.5. Pengelolaan Lingkungan 9

2.6. Regulasi Perikanan 9

III. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA 10

3.1. Identifikasi dan Penghitungan Daya Dukung Lingkungan Sumberdaya Perairan 10

3.2. Penebaran Ikan (Restocking) 11

3.3. Kelembagaan Kelompok untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 12

3.4. Monitoring dan Evaluasi 14

IV. PENUTUP 15

LAMPIRAN 16

Page 4: JUKLAK CBF

4

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1. Daftar beberapa jenis ikan yang potensial ditebarkan di perairan umum 6

2. Daftar jenis ikan yang disarankan untuk tidak ditebarkan di perairan

umum di luar Pulau Jawa 7

Page 5: JUKLAK CBF

5

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Daftar isian monitoring produksi danau/waduk dalam rangka CBF 16

2. Outline Pelaporan Pengelolaan Perikanan Berbasis Budidaya

(Culture Based Fisheries)

Page 6: JUKLAK CBF

6

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas perairan umum di Indonesia sampai saat ini diperkiraan sekitar 54 juta ha, yang

terdiri dari perairan sungai beserta lebaknya dengan luas sekitar 12,5 juta ha; danau alami dan

buatan dengan luas sekitar 2,1 juta ha, dan perairan rawa dengan luas sekitar 39,4 juta ha. Dari

total luas perairan umum tersebut 60 % berada di pulau Kalimantan, 30 % berada di pulau

Sumatera dan sisanya ( 10 %) berada di pulau Jawa, Sulawesi , Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

Sedangkan jenis ikan ekonomis penting baik yang telah dapat dibudidayakan maupun yang

masih dalam proses penelitian dan domestikasi.

Perairan umum mempunyai posisi yang strategis dan berfungsi multi guna, selain

dimanfaatkan sektor perikanan, juga dimanfaatkan oleh lain seperti : perindustrian, pariwisata,

perhubungan, pemukiman dan sebagainya. Perairan umum terdiri dari danau, waduk, rawa,

lebak, sungai serta genangan air lainya merupakan salah satu sumberdaya perairan yang

potensial untuk lebih dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat,

seperti untuk kegiatan budidaya perikanan.

Stok ikan di perairan umum semakin mengalami tekanan yang tinggi dari berbagai

sumber diantaranya akibat : pencemaran, sedimentasi akibat penggundulan hutan, konversi

lahan pertanian menjadi pemukiman, penangkapan ikan secara berlebihan, introduksi jenis

baru yang tidak dilakukan secara bijaksana dan akibat lainnya. Berbagai bentuk tekanan

tersebut secara kumulatif akan menyebabkan berkurangnya kelimpahan stok ikan di perairan

umum dan menurunnya mutu lingkungan perairan.

Upaya penebaran ikan di perairan umum Indonesia telah banyak dilakukan terutama

sejak permulaan abad 20, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perairan tersebut.

Pengelolaan perairan umum sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam memanfaatkan

sumberdaya ikan di perairan umum secara berekelanjutan perlu dilakukan secara bijaksana.

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum melalui kegiatan penangkapan dan

budidaya mempunyai kecenderungan semakin tidak terkendali, dimana jumlah ikan yang

Page 7: JUKLAK CBF

7

ditangkap tidak lagi seimbang dengan daya pulihnya. Untuk itu diperlukan pengelolaan

sumberdaya yang lebih hati-hati.

Disamping upaya menebar ikan di perairan umum, kegiatan lain yang perlu dilakukan

adalah penentuan daerah suaka perairan (reservaat) baik secara keseluruhan maupun sebagian

dari suatu perairan umum. Saat ini pembangunan suaka perikanan perairan umum sudah

dilakukan di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya yang lebih hati-hati, maka perlu

disusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumberdaya yang lebih hati-hati yaitu dengan

menerapkan pengelolaan perikanan berbasis budidaya di perairan umum.

Dalam petunjuk pelaksanaan ini dijelaskan mengenai tata cara untuk melaksanakan dan

melaporkan program pengelolaan perikanan berbasis budidaya (Culture Based Fisheries),

sehingga dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan tujuan dari kegiatan pengelolaan

perikanan berbasis budidaya di perairan umum dapat dicapai, dimana kegiatan yang dilakukan

adalah penebaran ikan (restocking/stocking), pemberdayaan masyarakat setempat,

pembangunan/pemberdayaan hatchery mini/skala rumah tangga dan Unit Pembenihan Rakyat

(UPR) untuk menunjang ketersediaan benih yang digunakan untuk keperluan penebaran dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat, dan melestarikan

keanekaragaman sumberdaya ikan di perairan umum.

1.2. Pengertian

Program pengelolaan perikanan berbasis budidaya (Culture Based fisheries) adalah

pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum oleh kelompok masyarakat setempat dengan

dukungan perbenihan dari kegiatan budidaya.

Program Pengelolaan perikanan berbasis budidaya memprioritaskan pada : 1)

menambah atau mempertahankan satu atau sejumlah species organisme air; 2) memperbaiki

lingkungan perairan; dan 3) meningkatkan produksi total atau meningkatkan produksi dari

species yang diinginkan sampai pada tingkatan yang masih aman bagi keberadaan stok dengan

melalui : a) menebar benih ikan species sejenis atau baru; b) pengelolaan kawasan perairan

Page 8: JUKLAK CBF

8

berdasarkan pengaturan ruang daerah; c) pengelolaan lingkungan dengan cara perbaikan

habitat dan modifikasi kawasan perairan; d) mengendalikan komposisi species melalui

pengurangan species yang tidak diinginkan atau menggantikan dengan species pilihan; dan e)

mengatur dan mengelola kegiatan penangkapan berdasarkan kebiasaan bertelur atau

berproduksi dari masing-masing species.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pengelolaan perikanan berbasis budidaya

(culture Based Fisheries) adalah sebagai arah/acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pengelolaan di perairan umum, sehingga diharapkan dapat digunakan oleh

Pemerintah Daerah atau pengguna tata guna air setempat untuk mengelola perairan umum

secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Sedangkan tujuan dari kegiatan pengelolaan perikanan berbasis budidaya adalah

a. Teridentifikasi dan terinventarisasinya potensi, tingkat pemanfaatan, dan kondisi

sumberdaya dan lingkungan serta permasalahan yang ada di suatu perairan umum.

b. Tersusunnya program pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan umum, secara

terintegrasi antar pengguna perairan umum secara lestari,

c. Terbentuknya mekanisme pengelolaan sumberdaya dan lingkungan suatu perairan umum

oleh masyarakat sekitar yang mempunyai kekuatan hukum dan didukung oleh suatu

kelembagaan yang mantap,

d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan perairan umum,

e. Tercapainya pemanfaatan yang optimal terhadap sumberdaya dan lingkungan perairan

umum bagi seluruh kegiatan.

Sasaran dari kegiatan pengelolaan perikanan berbasis budidaya adalah tercapainya

tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal, serta terjaminnya kelangsungan usaha

pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya

ikan di perairan umum.

Page 9: JUKLAK CBF

9

1.4. Lokasi dan Pengkoordinasian Kegiatan

Lokasi kegiatan perikanan berbasis budidaya diarahkan pada perairan umum yang yang ada

di daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

Melalui dana APBN dan APBD telah dialokasikan, dilaksanakan kegiatan perikanan berbasis

budidaya melalui restocking seperti :

1. Kab. Donggala

2. Kab. Parigi Moutong

3. Kab. Poso

4. Kab. Morowali

5. Kab. Tojo Una - Una

6. Kab. Sigi

Pengkoordinasian pelaksanaan di lapangan secara umum dapat dijelaskan sebagai

berikut:

- Tingkat Pusat : dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen

Perikanan Budidaya,

- Tingkat Provinsi : dikoordinasikan oleh Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Dinas

Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah.

- Tingkat Kabupaten/Kota : dikoordinasikan oleh Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan atau

Bidang Perikanan Budidaya di Kabupaten/Kota masing – masing.

Page 10: JUKLAK CBF

10

II. KOMPONEN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA

Agar program pengelolaan perikanan berbasis budidaya di perairan umum dapat

berhasil dengan baik, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pengelolaan yang jelas

tahapannya. Komponen utama pengelolaan perikanan berbasis budidaya secara umum

meliputi:

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Dalam Pelaksanaannya Culture Based Fisheries (CBF) merupakan kegiatan ekonomi

kerakyatan di perairan umum, sehingga pelaku kegiatan ini adalah kelompok masyarakat

setempat dalam arti masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perairan umum yang akan

dikembangkan sebagai area CBF, hal ini dilakukan karena perairan umum bukanlah milik

sseorang tetapi milik umum atau milik bersama. Mengingat pengelolaan CBF memerlukan

masukan unsur iptek yang cukup banyak dan adanya aspek penggunaan bersama sumberdaya

perairan yang ada, maka pengelolaan perikanan sebaiknya dilaksanakan secara bersama atau

co-manajemen dan masyarakat pengelola CBF harus bersikap terbuka terhadap masukan iptek.

2.2. Penebaran (Restocking) Ikan Yang Sesuai Untuk Kondisi Setempat

Teknik pengelolaan populasi untuk meningkatkan hasil tangkapan bisa dilakukan dengan

pengembangan peningkatan stok (stok enhancement). Salah satu kegiatannya yang sudah

sangat popular ialah penebaran ikan (restocking). Penentuan jenis ikan yang akan ditebarkan

sebaiknya memenuhi criteria :

1. Disukai masyarakat setempat dan mempunyai harga jual yang baik

2. Diprioritaskan pada jenis ikan yang populasinya mulai menurun/hampir punah, baik

disebabkan oleh factor lingkungan maupun tekanan penangkapan

3. Untuk tujuan pemberantasan gulma, dapat dilakukan misalnya penebaran grass carp untuk

mengendalikan eceng gondok dan sebagainya

4. Teknik domestikasi dan perbenihannya sudah dikuasai, sehingga kebutuhan benih siap

tebar dalam jumlah yang cukup bisa terpenuhi, baik oleh panti-panti benih milik

pemerintah maupun masyarakat

Page 11: JUKLAK CBF

11

5. Mempertimbangkan daya dukung perairan sehingga relung (niche) ekologi yang masih ada

atau bahkan masih lowong bisa dimanfaatkan secara optimal

6. Mempertimbangkan keutuhan rantai makanan dan bersifat tidak mengancam

keanekaragaman hayati perairan yang akan ditebari. Berikut daftar beberapa jenis ikan

yang potensial ditebarkan di perairan umum dalam rangka pengembangan Culture Based

Fisheries (table 1) dan jenis ikan yang disarankan untuk sementara tidak ditebar di perairan

umum di luar Pulau Jawa (table 2).

7. Proses pelaksanaan penebaran dilakukan secara bertahap (trickling) yang bertujuan untuk

memberi kesempatan kepada ikan yang ditebar untuk berkembang dengan baik. Disamping

itu ukuran ikan yang ditebar sudah cukup besar untuk dapat mempertahankan diri dari

serangan predator. Disamping itu jumlah, waktu dan lokasi penebaran harus tercatat dalam

berita acara penebaran yang diketahui oleh masyarakat pengelola perairan umum.

Table 1. Daftar beberapa jenis ikan yang potensial ditebarkan di perairan umum

No. Nama Lokal Ikan Nama Ilmiah Kebiasaan Pakan dan Kebiasaan

Pemanfaatan Sumberdaya Ruang

1. Mas Cyprinus carpio Omnivora, ikan dasar

2. Tawes Puntius javanicus Herbivore (plankton dn tumbuhan air)

3. Nila Oreochromis niloticus Pemakan plankton, kolom permukaan

4. Mujair Oreochromis mossambicus Pemakan plankton, kolom permukaan

5. Nila Merah O. niloticus X O

mossambicus

Pemakan plankton dan tumbuhan, kolom

permukaan

6. Koan Ctenopharyngodon idella Pemakan plankton dan tumbuhan, kolom

permukaan dan tengah

7. Mola Hypopthalmichthys molitrix Pemakan plankton, kolom permukaan

8. Ringo Thinnichthys thinnoides Pemakan plankton

9. Baung Mystus nemurus Omnivora, dasar

10. Betutu Oxyeleotris marmorata Predator, kolom dasar

11. Gurami Osphronemus gouramy Herbivora, perairan tergenang

12. Tambakan Helostoma teminckii Omnivora, perairan tergenang

13. Sepat siam Trichogaster pectoralis Herbivora, perairan tergenang

Page 12: JUKLAK CBF

12

14. Betok Anabas testudineus Omnivora, perairan tergenang

15. Gabus Channa gachua Predator, perairan tergenang

16. Nilem Osteochilus hasselti Herbivora

17. Lele Clarias batrachus Predator, dasar

18. Lele dumbo Clarias gariepinus Omnivora, dasar

19. Semah Tor douronensis Omnivora, kolom permukaan dan tengah

20. Jelawat Leptobarbus hoeveni Omnivora, kolom permukaan dan tengah

21. Belida Notopterus borneensis

Notopterus notopterus

Carnivora, kolom permukaan

22. Patin Pangasius hypophtalmus Omnivora, kolom tengah

23. Udang Galah Macrobrachium rosenbergii Omnivora, kolom dasar

Table 2. Daftar jenis ikan yang disarankan untuk sementara tidak ditebarkan di perairan umum di luar

Pulau Jawa.

No. Nama Lokal Ikan, Asal Nama Ilmiah Kebiasaan Pakan dan Kebiasaan Pemanfaatan

sumberdaya Ruang

1. Mola, Cina Hypopthalmichthys

molitrix

Pemakan plankton, kolom permukaan

2. Patin, Thailand Pangasius

hypopthalamus

Omnivore, kolom tengah

3. Lele dumbo, Afrika Clarias gariepinus

4. Sapu-sapu, Amerika Liposarcus pardalis Pemakan alga dan detritus, dasar

5. Nila, Afrika Oreochromis niloticus Pemakan plankton, kolom permukaan

6. Mujair, Afrika Oreochromis

mossambicus

Pemakan plankton, kolom permukaan

7. Nila merah, hybrid nila O. niloticus x O.

Mossambicus

Pemakan plankton dan tumbuhan, kolom

permukaan

8. Bawal air tawar,

Amerika Selatan

Serrasalmus sp, anggota

suku Serrasalmidae,

masih kerabat ikan

Herbivore yang cenderung menjadi predator

bila dipelihara bersama dengan ikan lainnya,

bila kekurangan tumbuhan cenderung menjadi

Page 13: JUKLAK CBF

13

Piranha buas, system pergigian mirip sekali dengan

ikan Piranha

9. Koan, Cina Ctenopharyngodon

idellus

Pemakan tumbuhan, hanya boleh ditebarkan

pada keadaan yang sangat khusus untuk

menghilangkan gulma eceng gondok. Untuk itu

harus dijamin ikan tidak akan memijah secara

alamiah, sebaiknya yang ditebarkan adalah

individu triploid

Setelah dilakukan penebaran ikan (restocking), maka kewajiban dari seluruh anggota

kelompok yang ada melaksanakan monitoring hasil dari pelaksanaan penebaran ikan tersebut,

sedangkan pihak pemerintah hanya melaksanakan pengawasan dan bimbingan kepada anggota

kelompok yang mengelola perairan umum tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam

melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan penebaran ikan tersebut disarankan untuk

menggunakan form monitoring seperti pada lampiran 1.

2.3. Penetapan Daerah Larangan/Pemanfaatan Terbatas (Suaka Perikanan)

Menurut UU RI Nomor 9 tahun 1985, Suaka perikanan didefinisikan sebagai suatu

kawasan perairan yang mempunyai bagian tertentu yang ikannya tidak boleh ditangkap oleh

siapapun, dengan cara apapun pada waktu kapanpun, serta dikelola dengan tujuan untuk

mensejahterakan nelayan melalui peningkatan dan pelestarian produksi penangkapan ikan dari

perairan sekitarnya. Suaka perikanan (Hartoto et al, 1999) dimaksudkan untuk lebih

memperkecil porsi stok yang mengalami kematian sebagai akibat tidak langsung kegiatan

penangkapan, menjamin ketersediaan induk dan bibit ikan yang tumbuh alamiah,

mempertahankan keanekaragaman hayati sumberdaya ikan dan meningkatkan serta

melestarikan produksi.

Bagian perairan yang karena fungsinya perlu dilindungi dari kegiatan lainnya, misalnya :

Daerah yang berdasarkan data dan informasi aspek bio-ekologi merupakan habitat pemijahan

ikan, habitat pengasuh anakan ikan, dan habitat lainnya perlu ditetapkan sebagai daerah suaka

perikanan. Daerah semacam ini harus dilindungi (karena fungsinya sebagai pemasok benih ikan

Page 14: JUKLAK CBF

14

secara alami) dan diatur dalam Perda dengan menyebutkan lokasi dan sangsi hukum terhadap

pelanggaran yang terjadi. Secara fisik di lokasi terpilih harus jelas batasnya, misalnya dengan

pemasangan rambu-rambu dan papan pemberitahuan tentang sangsi hukumnya. Adanya

perubahan lingkungan perairan sebagai akibat penurunan tinggi muka air maksimum

menyebabkan perlunya evaluasi terhadap daerah suaka perikanan yang mungkin sudah ada,

atau penentuan lokasi baru berdasarkan kriteria dan persyaratan yang benar. Kewenangan

pengelolaan dan pengawasan daerah suaka perikanan maupun daerah pemijahan tersebut

sebaiknya didelegasikan kepada masyarakat disekitarnya, bisa melalui ketua kelompok nelayan

atau pemuka masyarakat/adat setempat. Cara ini secara tidak langsung merupakan bagian

upaya pemerintah dalam menumbuhkan rasa memiliki dan peduli masyarakat terhadap

kelestarian sumberdaya ikan. Pemerintah dan stakeholders lainnya diharapkan hanya bertindak

sebagai Pembina dan evaluator.

2.4. Pembenihan Ikan Yang Sesuai Untuk Ditebar

Kegiatan CBF lain yang penting adalah penebaran ikan, hal ini tentunya perlu adanya

ketersediaan benih ikan yang akan ditebarkan. Benih ikan tersebut harus merupakan hasil

produk yang berasal dari budidaya, karena jika tidak berasal dari budidaya maka kegiatan

tersebut sulit untuk diklasifikasikan sebagai kegiatan Perikanan Budidaya. Untuk menjamin

ketersediaan benih ikan dapat memberdayakan balai benih ikan (BBI) yang sudah ada atau

dengan membangun mini hatchery baru yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat

setempat atau dapat juga dengan mengembangkan unit pembenihan rakyat (UPR) yang ada di

masyarakat. Teknologi pembenihan ikan untuk penebaran dalam rangka mendukung

pelaksanaan CBF secara rinci perlu disusun lebih lanjut.

2.5. Pengelolaan Lingkungan

Dalam CBF pengelolaan lingkungan mencakup :

1. Penanaman kembali vegetasi riparian

2. Pembuatan dan perbaikan habitat pemijahan dan pengasuhan

3. Pembuatan dan perbaikan tempat berlindung

Page 15: JUKLAK CBF

15

2.6. Regulasi Perikanan

Regulasi perikanan antara lain mencakup :

1. Pengaturan alat dan cara penangkapan ikan, misalnya penentuan ukuran mata jaring minimal

yang boleh dipakai. Dalam rangka pengngelolaan secara kemitraan antara pemerintah dan

kelompok masyarakat, sehingga cara penggaturan direncanakan secara bersama-sama.

2. Penetapan daerah dan musim larangan penangkapan ikan, yang bertujuan untuk memberi

kesempatan ikan bertumbuh dan berkembang biak. Penetapan ini secara berkala perlu

ditinjau ketepatannya sebab hal ini ada kaitan antara faktor biologi dan lingkungan perairan.

3. Larangan penggunaan alat tangkap yang bisa mengancam kelestarian sumberdaya ikan,

misalnya penggunaan racun, bahan peledak dan aliran listrik (strum) dan sebagainya. Alat

semacam ini masih sering dijumpai pada beberapa perairan umum di Indonesia. Oleh karena

itu cara penangkapan semacam ini harus diawasi secara ketat, dan bagi yang

menggunakannya harus diberi sangsi yang berat agar jera. Dalam hal ini pengawasan tadi

sebaiknya melibatkan semua pemuka adat/masyarakat setempat.

4. Pengaturan upaya penangkapan (jumlah nelayan dan unit alat tangkap). Upaya ini perlu

dilakukan secara berhati-hati sebab terkait dengan kebutuhan hidup. Apabila pemerintah

bermaksud mengendalikan upaya penangkapan maka pemerintah harus mampu

menciptakan lapangan usaha baru dan membina nelayan agar mau beralih menjadi petani

budidaya ikan menggunakan sistem budidaya ikan menggunakan sistem budidaya, misalnya

keramba jaring apung (KJA).

Page 16: JUKLAK CBF

16

III. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA

Agar dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan berbasis budidaya dapat terlaksana

dengan baik, maka langkah-langkah pengelolaan adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi dan Penghitungan Daya Dukung Lingkungan Sumberdaya Perairan

Identifikasi sumberdaya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan kondisi

perairan umum tersebut baik jumlah dan jenis ikan yang ada, kualitas perairan, dan

ketersediaan pakan alami apakah kondisi perairan berada di bawah tingkat produksi

optimumnya atau kuantitas stok ikan tersebut masih dapat ditingkatkan. Untuk itu perlu

pengkajian status stok ikan, penilaian kondisi perairan umum dan faktor-faktor lain yang

mungkin membatasi produksi. Salah satu ciri perairan umum seperti waduk dan danau adalah

bersifat terbuka, artinya badan air tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja sehingga

permasalahan yang timbul biasanya sangat komplek karena menyangkut kepentingan berbagai

pemanfaat perairan. Oleh karena itu pengelolaanya bersifat spesifik, tergantung dari

karakteristik dan permasalahan di badan air tersebut. Identifikasi sumberdaya perairan dapat

dilakukan oleh tim teknis yang berasal dari berbagai institusi baik dari pusat, dinas perikanan

daerah, pakar perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Dalam melakukan identifikasi hal-hal yang harus diketahui adalah :

1. Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perairan umum

2. Morfologi badan air dan kondisi fisik lainnya

3. Kualitas air perairan umum yang terdiri dari parameter fisika – kimiawi air yang terdiri dari :

Total –P, Total –N, khlorofil –a, DO, CO2, pH, alkalinitas total, padatan terlarut (TDS), BOD, COD,

Fe, Ca, dan Mg

4. Biologi perairan yang terdiri dari : tumbuhan air, struktur komunitas ikan, populasi ikan,

plankton, dan benthos

5. Habitat tempat ikan memijah (spawning ground), mencari makan (feeding ground), tempat

berlindung dari kondisi buruk (refuge site), maupun tempat asuh anak (nursery ground).

6. Faktor-faktor yangg menggangu terhadap sumberdaya perikanan

Page 17: JUKLAK CBF

17

3.2. Penebaran Ikan (stocking)

Penebaran ikan dilakukan jika produksi ikan dicapai masih dibawah potensi perairannya.

Identifikasi penyebab produksi ikan yang rendah dan upaya menemukan penyebab tersebut

perlu dilakukan, sebelum penebaran ikan dilaksanakan. Penebaran ikan tidak akan berguna jika

kegiatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif (peningkatan) terhadap hasil

tangkapan ikan dan menopang populasi ikan secara berkelanjutan. Penebaran ikan sebaiknya

dilakukan, jika telah ada perbaikan habitat ikan bersangkutan terlebih dahulu, sehingga ikan

yang ditebar dapat berkembang dengan baik untuk kemudian meningkatkan stok ikan.

Disamping penebaran dengan ikan asli (restocking), perairan umum juga perlu dilakukan

penebaran ikan baru (stocking) untuk mengisi relung yang masih kosong.

Tujuan dari kegiatan penebaran ikan adalah :

1. Meningkatkan populasi ikan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan melalui

pengendalian dan pemanfaatan, yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian

sumberdaya hayati perairan.

2. Membuat keseimbangan populasi ikan yang ditebarkan dengan jenis pemangsa atau

pengganti kelompok jenis ikan penting yang gagal berkembang.

3. Memanfaatkan relung ekologi yang tidak dimanfaatkan ikan asli dan menjaga kelestarian

sumberdaya induk ikan asli.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perairan melalui peningkatan

pendapatan dan kesempatan kerja dari sektor perikanan serta peran serta masyarakat

disekitar perairan umum dalam pengelolaan perairan.

Kegiatan penebaran ikan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penebaran ulang jenis

ikan, pemindahan jenis, dan introduksi jenis ikan baru.

Ditinjau dari kategori jenis ikan yang akan ditebarkan, kegiatan penebaran ikan di

perairan umum dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Penebaran dengan jenis-jenis yang residen di suatu perairan.

Upaya melindungi, memelihara dan meningkatkan kualitas sumberdaya perikanan tangkap

di perairan umum melalui penambahan jumlah individu jenis-jenis ikan yang memang

sudah ada secara alamiah di perairan tersebut. Dalam keadaan ini umumnya produksi

Page 18: JUKLAK CBF

18

perairan umum dari hasil penangkapan sangat tergantung pada sukses tidaknya usaha

penebaran ikan yang telah dilakukan.

2. Penebaran dengan jenis-jenis yang selayaknya ada di suatu perairan.

Pada keadaan tertentu suatu perairan, karena berbagai sebab tidak terdapat jenis-jenis

ikan tertentu, padahal seharusnya berdasarkan pengalaman empiris, tipe perairan yang

sama seharusnya juga terdapat jenis ikan yang sama. Oleh sebab itu, adakalanya perlu

dilakukan penebaran dengan jenis-jenis yang selayaknya ada di perairan tersebut.

3. Pemindahan jenis asli yang ada di suatu daerah aliran sungai.

Apabila produksi perikanan dari kegiatan penangkapan suatu perairan umum tidak

menunjukkan hasil yang baik, misal rendahnya biodiversitas jenis, maka dianggap perlu

untuk dilakukan penebaran jenis ikan tambahan. Bila jenis ikan yang ditebarkan terrsebut

berasal dari daerah aliran sungai yang sama peluang bahwa jenis tersebut sesuai dengan

komunitas ikan yang sudah ada akan semakin besar.

4. Penebaran dengan jenis-jenis ikan eksotik.

Yang dimaksud dengan jenis-jenis eksotik disini bukan jenis-jenis indah atau menarik tetapi

jenis-jenis yang tidak endemik asli terdapat di negara indonesia. Jenis-jenis ikan tersebut

bahkan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ancaman pencemaran biologis.

Suatu rencana kegiatan penebaran ikan di perairan umum harus memuat informasi-

informasi sebagai berikut :

1. Nama ilmiah dan nama lokal jenis ikan yang akan ditebarkan

2. Distribusi geografis alamiah jenis ikan yang akan ditebar

3. Distribusi geografisnya saat ini

4. Tujuan penebaran

5. Jumlah ikan yang akan ditebarkan

6. Informasi lain yang diperlukan

3.3. Kelembagaan Kelompok untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Tujuan pemerintah melakukan pengelolaan perikanan berbasis budidaya adalah dalam

rangka peningkatan produksi tangkapan ikan agar tingkat pendapatan/kesejahteraan nelayan

Page 19: JUKLAK CBF

19

perairan umum meningkat, meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein hewani

dari ikan, serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan, serta menjaga kelestarian sumberdaya

ikan alami di suatu perairan umum.

Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara co-management yaitu salah

satu bentuk pengelolaan yang terbukti efektif untuk sumberdaya yang bersifat common

proverty yang pemanfaatannya open acces seperti sumberdaya ikan dan perairan umum.

Dengan co-management dimungkinkan secara adaptif untuk dapat menyeimbangkan

kepentingan masyarakat dan swasta sebagai pengguna dengan pemerintah dan lembaga

otoritas suatu perairan umum sebagai pengelola. Pengelolaan adaptif adalah suatu sistem

pengelolaan yang selalu mengalami perubahan/perbaikan dan bersifat fleksibel terhadap

perbaikan-perbaikan pengelolaan lebih lanjut berdasarkan pengalaman pengelolaan yang telah

dilakukan sebelumnya.

Pada prinsipnya co-management pengelolaan perairan umum adalah suatu sistem

pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh segenap stekeholders (pemerintah,

pengusaha, dan masyarakat) terkait dalam pemanfaatan sumberdaya perairan umum tersebut

untuk bersama-sama mendapatkan manfaat maksimal dengan tetap melestarikan keberadaan

perairan umum.

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi bagi suatu pelaksanaan pengelolaan perairan

umum dengan co-management adalah :

- Pengakuan formal olah pelaku kegiatan bahwa kegiatan pengelolaan yang dilakukan

sesuai dengan aturan formal dan kehendak para stakeholders

- Pengakuan adanya kelompok-kelompok pengguna stakeholders yang ada, sehingga

kegiatan pengelolaan perairan umum yang dilakukan mendapat dukungan dari

pemerintah, dan

- Disepakati bersama-sama oleh masyarakat pengguna perairan umum maupun kelompok

penting lainnya termasuk perencana (pemerintah)

Beberapa kunci keberhasilan sistem pengelolaan partisipatif yang bersifat adaptif (adaptif

co-management) adalah :

1. Identifikasi batasan dan keanggotaan yang jelas

Page 20: JUKLAK CBF

20

2. Adanya aturan yang memadai untuk kondisi setempat

3. Adanya potensi untuk terjadinya modifikasi kolektif terhadap aturan yang telah ditetapkan

sebelumnya

4. Berkembangnya sistem pemantauan sendiri oleh pengguna

5. Tersedianya mekanisme penyelesaian masalah

6. Pengenalan hak-hak pengguna untuk diorganisasikan

7. Berlakunya pelaksanaan penerapan sangsi-sangsi

8. Adanya unit-unit pengelola inti

Meskipun banyak cara-cara penting dalam pengelolaan yang dapat dijalankan, tetapi

tidak ada pola pemecahan yang hanya didasarkan pada satu cara saja yang dapat menjamin

keberhasilan pengelolaan. Upaya melestarikan sumberdaya perikanan harus dapat bekerjasama

dengan masyarakat nelayan termasuk Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga terbentuk suatu kelembagaan

perikanan yang akan mengelola perikanan perairan umum secara terpadu, harmonis, dan

lestari. Dalam pembentukan kelembagaan tersebut perlu ditetapkan secara jelas peran aktif

dari masing-masing pelaku/pemanfaat (stakeholders) perikanan. Partisifasi aktif

nelayan/masyarakat perikanan perlu ditumbuh kembangkan sebagai bagian upaya mendidik

agar tumbuh kesungguhan dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan, mempunyai rasa

memiliki dan kesadaran mengenai pentingnya memelihara kelestarian lingkungan dan

sumberdaya perairan di wilayah sendiri.

3.4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan setelah

penebaran dilaksanakan. Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dapat menghasilkan data dan

informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan

berbasis budidaya di perairan umum. Oleh karena itu, kegiatan suaka perikanan, penebaran

ikan maupun operasional balai benih ikan seharusnya dilakukan secara terpadu dalam suatu

kawasan perairan umum dan seluruh kegiatan tersebut diatas diikuti dengan kegiatan

monitoring dan evaluasi.

Page 21: JUKLAK CBF

21

Pelaksanaan monitoring harus melibatkan masyarakat nelayan/setempat, sehingga

mereka mengetahui secara pasti keberhasilan dari kegiatan pengelolaan perikanan berbasis

budidaya tersebut. Evaluasi harus mengkaji efisiensi dan keuntungan jangka panjang serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan

kegagalan kegiatan pengelolaan perikanan berbasis budidaya, dimana peningkatan hasil

tangkapan sesaat belum tentu mengindikasikan keberhasilan penebaran, hal ini tergantung dari

ikan yang ditebar. Apabila ikan yang ditebar adalah ikan asli ataupun ikan yang mudah

berkembang biak, maka jika ikan tersebut tidak dapat berkembang biak dianggap tidak berhasil

karena tidak berkelanjutan. Sehingga penebaran jenis ikan tertentu perlu memperhatikan

habitat perairan tersebut baik untuk habitat pemijahan maupun relung pakan alami.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dampak penebaran ikan terhadap perkembangan

populasi dan produksi dan produksi tangkapan paling cepat baru dapat terlihat pada 4 – 5

tahun kedepan.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan adalah jenis ikan,

ukuran ikan dan berapa banyak hasil tangkapan dari suatu perairan umum yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam hal ini diharapkan ikan yang ditebar dapat

diketahui pertumbuhannya dan perkembangannya. Sedangkan penebaran ikan dengan tujuan

menghilangkan gulma, maka dampak penebaran harus dapat dilihat dengan berkurangnya

gulma di perairan umum tersebut.

Untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program perikanan berbasis budidaya

serta hasil monitoring dan evaluasi kegiatan ini, diharapkan mengikuti format sebagaimana

terdapat dalam lampiran 2.

Page 22: JUKLAK CBF

22

IV. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan

perikanan berbasis budidaya secara umum, terutama kepada daerah-daerah yang telah

menjadi sasaran program baik dalam jangka pendek ditahun berjalan, maupun jangka

menengah dan panjang. Selanjutnya untuk pedoman teknis di lapangan diharapkan dapat

diterbitkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang melaksanakan program perikanan

berbasis budidaya di wilayahnya dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan ini.

Pada akhir tahun anggaran seluruh daerah yang melaksanakan program perikanan

berbasis budidaya diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu

kepada petunjuk pelaksanaan ini dan dikirimkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Sulawesi Tengah.

Page 23: JUKLAK CBF

23

Lampiran 1.

DAFTAR ISIAN MONITORING PRODUKSI DANAU/WADUK DALAM RANGKA CBF

Nama :

Kelompok :

Bulan/Tahun :

Danau/Waduk/Desa :

Kecamatan/kabupaten :

Keterangan : Form monitoring dapat ditambah jenis ikannya sesuai dengan ikan yang berhasil

ditangkap oleh masyarakat di perairan tersebut

No Tanggal Mas Nila Udang galah Grass Crap Tawes ................

Ekor Kg Harga Ekor Kg Harga Ekor Kg Harga Ekor Kg Harga Ekor Kg Harga Ekor Kg Harga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Page 24: JUKLAK CBF

24

Lampiran 2.

OUTLINE

PELAPORAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA

(CULTURE BASED FISHERIES)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Ruang Lingkup

II. KERAGAAN PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM BERBASIS BUDIDAYA PERIKANAN

2.1 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui program perikanan berbasis budidaya

2.2 Hasil yang telah dicapai melalui program perikanan berbasis budidaya

2.3 Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan

2.4 Pengelolaan dan pemanfaatan lainnya di perairan umum tersebut

2.5 Kelembagaan dan peraturan yang dibentuk/dihasilkan

2.6 Posisi ordinat perairan umum

III. HASIL MONITORING

3.1 Hasil penebaran ikan yang berhasil dipantau di Perairan Umum

3.2 Kondisi fisik, limnologis, dan ekologis Perairan Umum

3.3 Kondisi pemanfaatan sumberdaya ikan (hasil form monitoring)

3.4 Kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar perairan umum

3.5 Efektivitas program dan kelembagaan pengelola, serta tingkat partisipasi masyarakat

3.6 Gambar hasil pelaksanaan program CBF

IV. PEMBAHASAN

V. REKOMENDASI