Top Banner
oleh Ir. Arie D. Djoekardi, M.A. (planning)
30

Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Jun 30, 2015

Download

Documents

alizias_boys
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

oleh

Ir. Arie D. Djoekardi, M.A. (planning)

Page 2: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Arie Djoekardi - KLH 2

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 15 ayat (2)

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan

KLHS ke dalam:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

• Kebijakan, rencana atau program (KRP) yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko

lingkungan hidup (lihat lembar berikut)

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana

rincinya (rencana rinci tata ruang, rencana tata ruang kawasan strategis)

Page 3: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

(lanjutan)

Arie Djoekardi - KLH 3

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU PPLH

KRP [sektoral] yang berpotensi menimbulkan dampak

dan/atau risiko lingkungan hidup:

− Perubahan iklim

− Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati

− Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan

− Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam

− Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan

− Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat

− Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Page 4: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

KLHS

diselenggarakan

dalam penyusunan

RTRW

RTRW disusun

KLHS diselenggarakan

pada:

• Penjabaran RTRW

dalam penyusunan

rencana rinci tata ruang

• Evaluasi berkala

(peninjauan kembali)

RTRW

RTRW disusun

Catatan: penyelenggaraan KLHS diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana atau proses evaluasi rencana sesuai dengan ketentuan PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No.68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

4 Arie Djoekardi - KLH

Page 5: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

KLHS diselenggarakan

dalam penyusunan RPJP/M

RPJP/M disusun

KLHS diselenggarakan pada: • Penjabaran RPJP/M ke dalam

penyusunan program pembangunan nasional/daerah

• Evaluasi berkala RPJP/M kurun waktu berikutnya

RPJP/M disusun

Catatan: penyelenggaraan KLHS diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana atau proses evaluasi rencana sesuai dengan ketentuan yang diatur: • [untuk pembangunan nasional] oleh Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan • [untuk pembangunan daerah] oleh Menteri Dalam Negeri

5 Arie Djoekardi - KLH

Page 6: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

KRP Sektoral disusun KRP Sektoral disusun

penerapan proses

KLHS

diselenggarakan

dalam proses

penyusunan KRP

penerapan proses KLHS

diselenggarakan pada: Penjabaran

K [sektoral] ke dalam penyusunan

rencana pelaksanaan

untuk P dengan indikasi berdampak/

risiko terhadap lingkungan hidup:

(1) Dibuat & dilakukan kegiatan

(proyek) mitigasi

(2) Disusun AMDAL jika kegiatan/

usaha yang merupakan penjabaran

program ini memenuhi ketentuan

PP No.27/1999 tentang AMDAL

penerapan proses KLHS

diselenggarakan pada: Penjabaran

R [sektoral] ke dalam penyusunan

program pelaksanaan

6 Arie Djoekardi - KLH

Page 7: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

7

Page 8: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Definisi KLHS

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) - Pasal 1 angka 10

Arie Djoekardi KLH 8

Page 9: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

dilaksanakan dengan

dan pemangku kepentingan

Pasal 18 ayat (1) UUPPLH

dilakukan melalui

, , dan

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPPLH

Arie Djoekardi KLH 9

Page 10: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(2) Peran masyarakat dapat berupa: a. Pengawasan sosial; b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,

pengaduan; dan/atau c. Penyampaian informasi dan/atau laporan

Pasal 70 ayat (1) & (2) UUPPLH

termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal

Penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b UUPPLH

Arie Djoekardi KLH 10

Page 11: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

PENATAAN RUANG & PERAN MASYARAKAT

Arie Djoekardi KLH 11

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Penataan Ruang - Pasal 60 -

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

2. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2010 Bentuk & Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Page 12: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

UU 32/2009 Pasal 15 (3)

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

a) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,

dan/atau program terhadap kondisi lingkungan

hidup di suatu wilayah;

b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,

rencana, dan/atau program; dan

c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan

keputusan kebijakan, rencana, dan/atau

program yang mengintegrasikan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Pasal 15 ayat (3) UUPPLH

Arie Djoekardi KLH 12

Page 13: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Tahap Persiapan

PENYUSUNAN RTRW PENETAPAN

a. Persiapan awal:

- pemahaman KAK

- Penyiapan RAB

Data & informasi yang

dibutuhkan:

a. Peta dasar (RBI dan citra

satelit);

b. Kebijakan penatan ruang

dan kebijakan sektoral

terkait;

c. Kondisi fisik/lingkungan

dan sumber daya alam;

d. Sumber daya buatan/

prasarana dan sarana;

d. Kependudukan dan

sumber daya manusia;

e. Perekonomian, sosial dan

budaya;

g. Kelembagaan; dan

j. Data lainnya sesuai

karakteristik wilayah.

Pengumpulan Data dan

Informasi

(Primer & Sekunder)

Analisis

Analisis terhadap data & informasi:

a. Identifikasi daerah fungsional

perkotaan (Functional Urban

Area) yang ada di wilayah;

b. Analisis sistem pusat-pusat

permukiman (sistem perkotaan)

yang didasarkan pada sebaran

daerah fungsional perkotaan

yang ada di wilayah;

c. Analisis daya dukung dan daya

tampung wilayah serta

optimasi pemanfaatan ruang.

1. Tujuan, Kebijakan dan

Strategi Penataan Ruang

Wilayah;

2. Rencana Struktur Ruang;

3. Rencana Pola Ruang;

4. Penetapan Kawasan

Strategi;

5. Arahan Pemanfaatan

Ruang Wilayah; dan

6. Arahan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Wilayah

1. Persetujuan

Substansi

2. Proses

Pengesahan

RTRW (yang

diatur dalam

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan terkait

lainnya)

Wawancara

Observasi

Pengumpulan Data

Sekunder

Kompilasi DataKonsep Terpilih

Beberapa Alternatif Konsep

Peluang

Potensi

Tantangan Hambatan

MasalahPenilaian Terhadap

Alternatif Konsep

* Pemberian data & informasi

* Pendataan & pemberian masukan: aspirasi dan

opini masyarakat dan kebijakan sektor

* Identifikasi potensi masalah penataan ruang

Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait:

* kebijakan & strategi penataan ruang

* rumusan RTRW provinsi

Pemberitaan Penyusunan

RTRW

Rencana

Kuesioner

Perumusan Konsepsi RTRW

Keterlibatan pasif

masyarakat dalam

menerima informasi

penataan ruang

Penyampaian keberatan/sanggahan

masyarakat terhadap konsep dan Raperda

RTRW provinsi

Peran

Masyarakat

c. Persiapan Teknis:

- Penyimpulan data awal

- Perumusan metodologi

- Penyusunan rencana kerja

rinci

- Penyiapan perangkat survai

Kecenderungan

Analisis Aspek di atas

a. Rumusan tujuan, kebijakan,

dan strategi pengembangan

wilayah; dan

b. Konsep pengembangan

wilayahi

Konsep Pengembangan

Penyusunan

Raperda

Penyusunan Naskah

Rancangan

Peraturan Daerah

(Raperda) tentang

RTRW

Proses Penetapan

b. Kajian awal data sekunder:

- Review RTRW yang ada

- Kajian kebijakan terkait

lainnya

PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW

Sumber: Permen PU 15,16,17/PRT/M/2009

Page 14: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

PROSES PENYUSUNAN RTRW: Tahap Persiapan Tahapan Perencanaan Peran Masyarakat Proses KLHS

a. Persiapan awal: • Pemahaman KAK • Penyiapan RAB

b. Kajian awal data

sekunder: • Review RTRW yg ada • Kajian kebijakan terkait

lainnya c. Persiapan teknis: • Penyimpulan data awal • Perumusan metodologi • Penyusunan rencana

kerja rinci • Penyiapan perangkat

survai

Pemberitaan penyusunan RTRW

14 Arie Djoekardi

Identifikasi masyarakat & pemangku kepentingan

Keterlibatan pasif masyarakat dlm menerima infor-masi penataan ruang

+ Integrasi KLHS + Biaya pelibatan masyarakat

+ kajian lingkungan

• Review KLHS terkait • Identifikasi kajian lingkungan

yg diperlukan: – Kapasitas daya dukung &

daya tampung LH – Kinerja layanan/jasa

ekosistem – Efisiensi pemanfaatan SDA – Tingkat kerentanan & kapa-

sitas adaptasi thd perubahan iklim

– Tingkat ketahanan & potensi keanekaragaman hayati

– Perkiraan dampak/risiko LH

Page 15: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Pemangku Kepentingan Instansi/Organisasi Psl.7 PP.68/2010

1. Pengambil Keputusan ………………………………………

2. Penyusun RTRW ………………………………………

3. Instansi LH Daerah ………………………………………

4. SKPD (anggota BKPRD) + kecamatan ………………………………………

5. Masyarakat (perseorangan/tokoh/ kelompok) yg memiliki keahlian/informasi

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Masyarakat memi-liki keahlian di bidang penataan ruang.

6. Masyarakat (organisasi/badan hukum) yg melaksanakan penerapan RTRW

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang

7. Masyarakat (perseorangan/tokoh/ kelompok) yg terpengaruh penerapan RTRW

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Masyarakat yang terkena dampak

8. Masyarakat pemerhati ………………………………………

Arie Djoekardi KLH 15

Page 16: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Contoh Analisis Pemangku Kepentingan

Kotak A 1. … 2. … 3. …

Kotak B 1. … 2. … 3. …

Kotak C 1.… 2.… 3.…

Kotak D 1. … 2. … 3. …

Tin

gkat

Pe

nti

ngn

ya

Tingkat Pengaruh Rendah Tinggi

Tinggi

16 Arie Djoekardi KLH

Page 17: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

‣ Perseorangan dan/atau kelompok orang yang

(akademisi, peneliti, asosiasi profesi, LSM, pusat penelitian lingkungan hidup dari perguruan tinggi)

‣ Perseorangan dan/atau kelompok orang yang :

‣ yang akan melaksanakan KRP;

‣ yang akan terkena akibat pelaksanaan KRP

(tokoh masyarakat, wakil masyarakat pada skala wilayah,

LSM, dunia usaha/industri, pengembang)

‣ Perseorangan dan/atau kelompok orang (termasuk media massa)

6 Arie Djoekardi KLH 17

Page 18: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

PROSES PENYUSUNAN RTRW: Pengumpulan Data & Informasi

Tahapan Perencanaan Peran Masyarakat Proses KLHS

Perlu data & informasi: a. Peta dasar (RBI+citra

satelit) b. Kebijakan penataan

ruang & sektoral terkait c. Kondisi fisik/lingkungan

& SDA d. SD buatan/prasarana &

sarana e. Kependudukan & SDM f. Perekonomian & sosbud g. Kelembagaan h. yg lain sesuai karakteris-

tik wilayah

18 Arie Djoekardi

Konsultasi publik / dialog / diskusi dengan masyarakat & pemangku kepentingan:

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan

Konsultasi publik: • Pemberian data & informasi

• Pendataan & pem-berian masukan: – Aspirasi & opini

masyarakat – Kebijakan

sektor • Identifikasi potensi & masalah penataan ruang

• Pengumpulan data instansional

• Wawancara & observasi

Kompilasi data

Page 19: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Tahapan Perencanaan Peran Masyarakat Proses KLHS

Analisis data & informasi: a. Identifikasi kawasan

fungsional perkotaan di wilayah perencanaan

b. Analisis sistem pusat-2 permukiman (sistem per-kotaan) berdasarkan se-baran kawasan fungsio-nal perkotaan

c. Analisis daya dukung & daya tampung wilayah serta optimasi pemanfa-atan ruang

19 Arie Djoekardi

Hasil kajian lingkungan: Kapasitas daya dukung &

daya tampung LH Kinerja layanan/jasa

ekosistem Efisiensi pemanfaatan SDA Tingkat kerentanan &

kapasitas adaptasi thd perubahan iklim

Tingkat ketahanan & potensi keanekaragaman hayati

Perkiraan dampak/risiko LH

Potensi

Masalah Peluang

Tantangan Hambatan

Kecenderungan

analisis

PROSES PENYUSUNAN RTRW: Analisis

Page 20: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

(oleh perseorangan

dan/atau kelompok orang yang

):

• kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

• perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

• kinerja layanan/jasa ekosistem;

• efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

• tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

• tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Arie Djoekardi KLH 20

Page 21: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Tahapan Perencanaan Peran Masyarakat Proses KLHS

Konsep pengembangan: a. Rumusan tujuan, kebijak-

an & strategi pengemba-ngan wilayah

b. Konsep pengembangan wilayah

Rancangan RTRW: a. Tujuan, kebijakan & stra-

tegi penataan ruang wila-yah

b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. Penetapan kawasan stra-

tegis e. Arahan pemanfaatan

ruang wilayah f. Arahan pengendalian

pemanfaatan ruang wila-yah

21 Arie Djoekardi

Dialog / diskusi dengan pemangku kepentingan &

kelompok masyarakat Pemberian saran & pendapat

PROSES PENYUSUNAN RTRW: Perumusan Konsepsi RTRW

Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, &/

program thd kondisi lingkungan

Page 22: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

memberikan

& terkait dengan:

• identifikasi pemangku kepentingan (perseorangan dan/atau kelompok orang atau badan

hukum yang masih perlu dilibatkan dlm proses KLHS);

• identifikasi isu-isu [strategis & prioritas] pembangunan berkelanjutan (aspek lingkungan hidup, sosial, & ekonomi)

dalam acara dialog, diskusi, & konsultasi publik Arie Djoekardi KLH 22

Page 23: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Tahapan Perencanaan Peran Masyarakat Proses KLHS

Konsep pengembangan: a. Rumusan tujuan, kebijak-

an & strategi pengemba-ngan wilayah

b. Konsep pengembangan wilayah

Alternatif konsep pengembangan

Penilaian terhadap alternatif konsep

Konsep terpilih

23 Arie Djoekardi

Dialog / diskusi dengan pemangku kepentingan &

kelompok masyarakat

PROSES PENYUSUNAN RTRW: Perumusan Konsepsi RTRW

Perumusan alterna-tif penyempurnaan kebijakan, rencana,

&/ program

Konsultasi publik: Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait: • Kebijakan & stra-tegi penataan ruang

• Rumusan RTRW

Pemberian saran & pendapat • instrumen, metode serta cara

mitigasi dampak dan risiko lingkungan

• skenario pembangunan • prioritas pembangunan • lokasi yang lebih layak secara

lingkungan • tahapan pelaksanaan dan

identifikasi waktu yang lebih tepat bagi pembangunan

Page 24: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

memberikan

& mengenai: • instrumen, metode serta cara mitigasi dampak dan

risiko lingkungan • skenario pembangunan • prioritas pembangunan • lokasi yang lebih layak secara lingkungan • tahapan pelaksanaan dan identifikasi waktu yang

lebih tepat bagi pembangunan

dalam dialog, diskusi, & konsultasi publik dalam rangka merumuskan alternatif penyempurnaan KRP

Arie Djoekardi KLH 24

Page 25: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Tahapan Perencanaan Peran Masyarakat Proses KLHS

Konsep [terpilih] RTRW:

Penyusunan Naskah Raperda RTRW

25 Arie Djoekardi

PROSES PENYUSUNAN RTRW: Perumusan Konsepsi RTRW

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kepu-tusan kebijakan, rencana, &/ program yg menginte-grasikan prinsip pemba-

ngunan berkelanjutan

Dialog / diskusi dengan pemangku kepentingan &

kelompok masyarakat

Pemberian saran & pendapat

• perubahan prioritas

• kemungkinan penundaan KRP

• penyesuaian ukuran dan skala (diperkecil/diperbesar)

• penyesuaian lokasi

• alternatif rencana dan program

Penyampaian kebe-ratan/sanggahan masyarakat terhadap konsep & Raperda RTRW

a. Tujuan, kebijakan & strategi penataan ruang wilayah

b. Rencana struktur ruang

c. Rencana pola ruang

d. Penetapan kawasan strategis

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Page 26: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

memberikan

& tentang pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan & pertimbangan: • perubahan prioritas

• kemungkinan penundaan KRP

• penyesuaian ukuran dan skala (diperkecil/diperbesar)

• penyesuaian lokasi

• alternatif rencana dan program

dalam dialog, diskusi, & konsultasi publik dalam rangka merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP

Arie Djoekardi KLH 26

Page 27: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RAPERDA BERSAMA DENGAN DPRD

KONSULTASI

MENDAGRI

Dikoordinasi oleh

BKPRN

Dihasilkan

Diselenggarakan Dilakukan

Berkoordinasi dengan BKPRN

Persetujuan Substansi

Teknis

Surat

Permintaan

Evaluasi dari

Gubernur

PENYUSUNAN

INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN

TATA RUANG

Dasar hukum:

- Permendagri;

- Permenkimpraswil/PU;

- Permen Kelautan dan Perikanan;

- Dll.

Substansi Teknis

INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN

TATA RUANG

GUBERNUR Menetapkan

Raperda menjadi Perda

EVALUASI

Raperda RTRWP

Konsultasi

Evaluasi

27

Titik periksa (check point) integrasi KLHS dalam dokumen RTR

Page 28: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

INDIKATOR EVALUASI RANCANGAN PERDA TATA RUANG PROVINSI DAN KAB/KOTA (Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah)

TAHAPAN

INDIKATOR

RAPERDA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KAB/KOTA

INPUT

TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA

LAMPIRANNYA

Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta

Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta

PROSES

TERPENUHINYA PROSEDUR

PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA

LAMPIRANNYA

Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;

Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya;

B.A konsultasi publik; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah

Provinsi yang berbatasan; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah

Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.

B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang

Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ;

B.A konsultasi publik; B.A rapat konsultasi dengan pemerintah

daerah Provinsi; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah

daerah Kab/Kota yang berbatasan.

OUTPUT

TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN

HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,

RTRWP YG BERBATASAN, DAN RTRWK/K DALAM

WIL PROVINSI

Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;

Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;

Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota;

Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.

-

TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN

HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,

RTRWP DAN RTRWK/K YANG

BERBATASAN

- Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;

Surat rekomendasi dari Gubernur; Surat kesepakatan dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang berbatasan; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam

proses persetujuan teknis.

Page 29: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

Dokumentasi penyelenggaraan KLHS memuat: – hasil pelaksanaan penapisan (apabila dilakukan); – hasil identifikasi pemangku kepentingan dan hasil identifikasi

isu strategis pembangunan berkelanjutan, – hasil pengkajian pengaruh K/R/P terhadap kondisi lingkungan

hidup suatu wilayah yang signifikan, serta alternatif penanggulangannya;

– rumusan alternatif penyempurnaan K/R/P; – rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan K/R/P; – rangkaian urutan tahapan pelaksanaan KLHS yang dikerjakan;

dan – laporan pelaksanaan dan kesimpulan dari setiap pembahasan

dan konsultasi publik.

Arie Djoekardi KLH 29

Page 30: Integrasi klhs & pelibatan masyarakat

• KLHS diintegrasikan ke dalam KRP berkenaan dengan: – hal substantif (integrasi kajian lingkungan

dengan kajian teknis & sosial-ekonomi), dan – proses perencanaan pembuatan KRP

• Integrasi KLHS dalam KRP disesuaikan dengan proses & prosedur pembuatan KRP

• Oleh karena itu, proses & prosedur yang berlaku dalam pembuatan KRP perlu dikenali & dipahami

Arie Djoekardi KLH 30