HUKUM · Web viewDi antara perkara-perkara tindak pidana khusus yang menonjol yang ditangani selama periode tersebut adalah kasus penyelundupan (antara lain penyelundupan bawang putih,

HUKUM

BAB XX

HUKUM

A. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum dalam Repelita V sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1988, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Selanjutnya Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 menyatakan pula bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

XX/3

Sejalan dengan arah dan tujuan tersebut, maka kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan hukum yang ditempuh sejak Repelita I sampai dengan Repelita V diarahkan untuk mendorong terwujudnya tata hukum nasional. Di samping itu terus diupayakan pembentukan dan pembaharuan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum, pembinaan peradilan, pemasyarakatan, pelayanan jasa hukum dan pendidikan serta latihan tenaga teknis hukum.

Dalam kurun waktu Repelita V makin tampak keberhasilan program pembangunan hukum sebagaimana ternyata dari, makin secara berangsur-angsur meningkatnya pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, makin tingginya kesadaran hukum masyarakat, makin tegaknya keadilan, makin meningkatnya kepastian hukum serta semakin terwujudnya tata hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Demikian pula sarana dan prasarana pendukungnya, seperti gedung kantor Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagian besar telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan dan pelaksanaan hukum.

Upaya pembangunan hukum yang telah dilaksanakan selama ini, terutama dalam rangka pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, telah berhasil dan membawa dampak yang positif bagi kemajuan bangsa. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, pertahanan keamanan maupun politik telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan kemantapan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selain itu pembangunan hukum juga telah dirasakan manfaatnya dalam mendorong terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat, tegaknya keadilan serta meningkatnya kepastian hukum.

Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama juga telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga penegak hukum dan tenaga teknis lainnya dan telah berhasil ditingkatkan pula mutu para pembina, penegak dan pelaksana hukum, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi.

XX/4

Hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di sektor hukum sejak Repe- lita I sampai dengan tahun keempat Repelita V serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh dalam kurun waktu itu dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

B. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Program Pembinaan Hukum Nasional

Program Pembinaan Hukum Nasional meliputi kelompok kegiatan pembaharuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

a. Pembaharuan Hukum

Sejak Repelita I pembaharuan hukum telah diusahakan ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain melalui upaya penyusunan rencana legislatif nasional di berbagai bidang hukum. Upaya tersebut mencakup diciptakannya perangkat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa, lebih menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara dan lebih memantapkan penerapan Wawasan Nusantara dalam setiap tindakan.

Penyusunan perangkat perundang-undangan yang telah diselesaikan sejak awal Repelita I sampai dengan Repelita IV berjumlah 189 Undang-undang (UU), 807 Peraturan Pemerintah (PP), 1.297 Keputusan Presiden (Keppres), dan 229 Instruksi Presiden (Inpres) (Tabel XX-1).

Khususnya dalam Repelita V telah diselesaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 47 Undang-undang (UU), antara lain di bidang pendidikan, telekomunikasi, paten, merek, kepariwisataan, kejaksaan, peradilan agama, keimigrasian, jaminan sosial tenaga kerja, perumahan dan pemukiman, pelayaran, penerbangan dan perbankan; 231 Peraturan Pemerintah (PP), antara lain yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang; 236 Keputusan Presiden (Keppres) serta 23 I n s t r u k s i P r e s i d e n . R i n c i a n s a j i a n m e n g e n a i b e r b a g a i m a c a m

XX/5

TABEL XX – 1PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM,

1968 – 1992/93(buah)

1) Angka kumulatif lima tahunan2) Angka sementara sampai dengan bulan Desember 19923) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung

XX/6

Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden tersebut dapat dilihat pada Lampiran XX-1 sampai dengan Lampiran XX-3. Dengan demikian sejak Repelita I sampai dengan tahun keempat Repelita V jumlah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan terdiri dari 236 Undang-undang, 1.038 Peraturan Pemerintah, 1.533 Keputusan Presiden dan 252 Instruksi Presiden (Tabel XX-1).

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan kolonial yang tetap berlaku dan masih dipakai selama ini (berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945), maka upaya pembaharuan hukum melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan nasional tetap mendapatkan prioritas.

Dalam rangka pembaharuan hukum ini, kegiatan penyusunan perundang-undangan ditunjang dengan kegiatan penelitian hukum, pengkajian serta pertemuan ilmiah hukum, yang melibatkan berbagai kalangan ahli, baik dari perguruan tinggi dan fakultas hukum maupun dari profesi hukum. Sejak awal Repelita I sampai dengan tahun keempat Repe-lita V secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan 302 penelitian hukum, pengkajian atas 131 masalah-masalah hukum, dan 140 kali pertemuan ilmiah hukum.

Khususnya dalam Repelita V telah dilaksanakan 48 buah penelitian hukum, beberapa di antaranya ialah penelitian tentang Deregulasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi; Pola Pembinaan Sistem Hukum Nasional; Pola Perencanaan Hukum; Peningkatan Yurisprudensi sebagai sumber hukum; dan penelitian tentang Aspek Hukum Kerja Sama Internasional (ASEAN) di bidang Hak Milik Intelektual (Hak Cipta, Paten dan Merek).

Pertemuan Ilmiah Hukum dalam bentuk seminar atau lokakarya di berbagai bidang hukum, telah dilaksanakan sebanyak 21 kali pertemuan, antara lain mengenai Asas-asas Hukum Nasional, Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Hukum Perdata khususnya Hukum Waris, Perdagangan Antar Pulau, Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional, Kejahatan Komputer, Leasing dan

XX/7

Hukum Benda, Seminar Hukum Nasional ke V serta Pertemuan Regional bidang hukum.

Sementara itu dalam Repelita V, telah dilaksanakan pengkajian atas 76 masalah-masalah hukum, antara lain: Bidang Hukum Perdata yang menyangkut Hukum Keluarga dan Hukum Waris; Bidang Hukum Pidana yang menyangkut penjelasan Buku II KUHP Baru; Bidang Hukum Lingkungan yang meliputi Masalah Pencemaran Udara; Penguasaan Tanah Negara oleh Masyarakat; Masalah Penerapan KUHAP sejak tahun 1981; Aspek-aspek Hukum yang berkaitan dengan Penggunaan Satelit Palapa; Pengaruh Keluarga Berencana terhadap Nilai Sosial dan Hukum; Kedudukan Wanita dalam perkembangan Hukum di Indonesia; Aspek Hukum (dari) Perjanjian Pinjaman Luar Negeri; Tindak Pidana Bidang Kesehatan; Konservasi Sumber Daya Alam di Laut; Dampak Globalisasi Ekonomi terhadap perkembangan Lembaga-lembaga dan Kontrak Perdagangan; Hukum Islam sebagai salah satu Sumber Hukum; dan Perlindungan atas Anak yang dikaitkan dengan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak;

Selanjutnya telah tersusun pula 32 Naskah Akademis peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak universitas dan tenaga Ali. Beberapa di antaranya meliputi topik-topik: Pembinaan Narapidana Khusus Anak; Contempt of Court; Penanggulangan Kejahatan melalui Komputer; Penguasaan Paten oleh Negara; Perjanjian Lisensi Paten; Alih Teknologi; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; serta Komisi Banding Paten dan Lisensi Wajib.

Selanjutnya sebanyak 15 Penulisan Karya Ilmiah di bidang hukum telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir ini, yang antara lain meliputi: Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional; Pengaturan Siaran Televisi Langsung melalui Satelit; Membangun Sistem Hukum Ekonomi Indonesia; Pengaturan Adopsi Internasional; Aspek-aspek Hukum dan Sosial Budaya yang mempengaruhi kejahatan oleh wanita; serta Hak-hak Wanita di bidang Ketenagakerjaan.

Kegiatan-kegiatan penelitian hukum, pengkajian hukum, pertemuan ilmiah hukum dan penyusunan Naskah Akademis merupakan suatu siklus perencanaan dalam penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan.

XX/8

Dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan termaksud, berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan mempunyai bobot materi yang lebih baik dan lebih dapat mencerminkan dan mengikuti hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Hal penting lainnya yang dilaksanakan dalam Repelita V ialah kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diarahkan pada peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik dengan unit jaringan di tingkat Pusat maupun dengan unit yang lain di tingkat daerah, pengembangan Komputerisasi Peraturan Perundang- undangan, Yurisprudensi, dan lain-lain bahan hukum. Dalam rangka pembaharuan hukum secara bertahap juga dilanjutkan penyusunan kamus hukum dan pembakuan Istilah Hukum. Di samping itu ditingkatkan pula penyusunan dan inventarisasi putusan pengadilan (law report) sebagai sumber pembentukan hukum melalui peradilan.

Upaya penyusunan kamus hukum dan pembakuan istilah hukum ini mempunyai dampak yang positif dan bermanfaat terutama bagi tenaga ahli perancang perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, terutama dengan makin berkurangnya tenaga ahli hukum yang masih mengerti bahasa dan atau istilah hukum Belanda. Dengan menggunakan istilah-istilah hukum yang sudah baku tersebut akan dapat dihindarkan adanya kerancuan dan mencegah adanya berbagai penafsiran yang berbeda.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembaharuan hukum tersebut di atas merupakan upaya dan langkah dalam mewujudkan pembentukan tata hukum nasional Indonesia. Meskipun demikian upaya penyusunan rencana legislatif nasional di berbagai bidang hukum masih menuntut pemantapan koordinasi yang terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Apabila dibandingkan dengan keadaan pada awal Repelita I, hasil penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dicapai selama 24 tahun ini telah menunjukkan suatu kemajuan besar sebagai upaya kearah pembentukan sistem tata hukum nasional yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembaharuan hukum ini diupayakan melalui penciptaan perundang-undangan baru, pembaharuan

XX/9

hukum (pembaharuan terhadap produk hukum kolonial yang masih dapat diberlakukan), dan pencabutan hukum kolonial yang nyata-nyata tidak sesuai dengan sistem hukum nasional.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat telah dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan serta melalui penerangan hukum baik langsung maupun tak langsung, serta pemberian bantuan hukum serta konsultasi hukum kepada golongan pencari keadilan yang kurang/tidak mampu.

Berkat kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan sejak Repe- lita III, dewasa ini masyarakat makin tahu, mengenal, mengerti dan bahkan menghayati makna hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan akan lebih taat dan patuh terhadap hukum. Penyuluhan hukum diberikan baik kepada warga masyarakat luas maupun kepada aparat penegak hukum. Dengan penyuluhan yang diperoleh para anggota aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya diharapkan para anggota aparat penegak hukum juga makin terdorong untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat diberikan antara lain melalui kunjungan dari rumah ke rumah, ceramah dan tatap muka di Balai-balai Desa. Di samping itu juga diberikan melalui temu wicara dengan organisasi masyarakat, wanita, mahasiswa dan seniman, melalui pameran dan fragmen/sandiwara di televisi serta melalui siaran radio dan publikasi dalam media cetak lainnya. Selanjutnya pengembangan Keluarga Sadar Hukum dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan dengan cara sambung rasa, simulasi bidang hukum, tebak tepat bidang hukum dan lomba kadarkum. Dalam setiap penyelenggaraan pertemuan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) diharapkan masyarakat sendiri sudah mulai dapat mengetengahkan permasalahan yang menjadi perhatian mereka, yang akan mereka ajukan kepada para penyuluh hukum.

Di lingkungan Kejaksaan, selain dilaksanakan tugas-tugas pokok dalam rangka penegakan hukum, sejak Repelita III telah dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan melalui kegiatan Jaksa Masuk Desa. Kegiatan ini kemudian

XX/10

dikembangkan pula dengan pemberian penerangan hukum kepada masyarakat perkotaan. Sampai dengan Repelita IV telah diselenggarakan penyuluhan di 28.914 desa. Dengan penyuluhan melalui kegiatan Jaksa Masuk Desa ini masyarakat pedesaan makin melek hukum sehingga makin dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta kesadaran mereka dalam bermasyarakat, berpemerintahan dan bernegara makin tumbuh dan berkembang. Di samping itu dilaksanakan pula kegiatan Jaksa Masuk Laut yang baru dimulai pada tahun 1985 di 7 propinsi, dengan tujuan untuk meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum di laut dengan sasaran nakhoda dan anak buah kapal patroli TNI Angkatan Laut serta aparat penegak hukum lainnya yang bertugas di laut. Selama Repelita V melalui kegiatan Jaksa Masuk Desa telah berhasil disuluh 7.184 desa. Kegiatan Jaksa Masuk Laut terus dilanjutkan dan dilaksanakan di 7 propinsi. Kegiatan Jaksa Masuk Laut ini telah berhasil meningkatkan mutu dan penampilan para aparat penegak hukum di laut dan mempertinggi kerja sama antar mereka dalam koordinasi keselamatan dan penegakan hukum di laut.

Kegiatan Hakim Masuk Desa sebagai salah satu kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum telah dilaksanakan sejak tahun 1985/86. Hingga akhir tahun 1988/89 telah dilaksanakan di 200 Tempat Sidang Tetap dan meliputi 2.678 desa. Kegiatan Hakim Masuk Desa ini dilakukan oleh para hakim yang sekaligus bertugas mengadakan persidangan di Tempat Sidang di daerah terpencil. Kegiatan Hakim Masuk Desa juga dilakukan secara terpadu bersama-sama dengan kegiatan ABRI Masuk Desa, Koran Masuk Desa serta Jaksa Masuk Desa. Kebijaksanaan kegiatan Hakim Masuk Desa dalam perkembangannya kemudian digantikan dengan kegiatan Keluarga Sadar Hukum.

Kegiatan Keluarga sadar hukum (KADARKUM) barn dimulai pada tahun pertama Repelita V dan kegiatan temu sadar hukum ini dilaksanakan antara lain melalui temu sadar wisata, temu sadar lingkungan, temu sadar wanita, pemuda, ABRI, tenaga kerja, agama, Pemerintah Daerah dan juga melalui temu sadar hukum di kalangan narapidana. Sampai dengan tahun 1992/93 telah berhasil dibentuk kurang lebih 9.801 kelompok keluarga sadar hukum yang meliputi sebanyak 980.100 orang, yang tersebar di 27 propinsi.

XX/11

Hasil dari kelompok sadar hukum yang melakukan pertemuan secara teratur mempunyai dampak sangat positif karena para anggota kelompok berkesempatan untuk menyuluh dirinya sendiri dengan cara sambung rasa, simulasi serta tebak tepat bidang hukum.

Dampak dari penyelenggaraan berbagai upaya penyuluhan hukum sebagaimana disebutkan di atas, antara lain ialah bahwa secara bertahap tampak adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang di satu pihak cenderung lebih taat dan lebih patuh pada hukum, dan di pihak lain cenderung semakin kritis dalam menanggapi permasalahan hukum pada umumnya.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, mulai awal Repelita III telah disediakan pemberian bantuan hukum terutama kepada golongan pencari keadilan yang kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan melalui Pengadilan Negeri dengan menyediakan dana bagi penasehat hukum untuk membela perkara baik pidana maupun perdata. Sejak awal Repelita III sampai dengan tahun terakhir Repelita IV pemberian bantuan hukum ini telah dimanfaatkan melalui Pengadilan Negeri di 27 propinsi yang seluruhnya meliputi 3.520 perkara pidana dan perdata. Dalam Repelita V jumlah bantuan hukum yang telah dimanfaatkan tercatat sebanyak 4.690 perkara perdata dan pidana. Dengan demikian sejak dimulainya hingga tahun keempat Repelita V pemberian bantuan hukum ini telah dimanfaatkan oleh yang membutuhkan untuk sebanyak 7.610 perkara.

Kesempatan untuk memperoleh nasehat melalui konsultasi hukum yang diselenggarakan oleh berbagai Fakultas Hukum negeri dan swasta, baik dalam kasus perdata maupun pidana, telah pula disediakan sejak awal Repelita III. Melalui kegiatan ini telah diberikan penjelasan, petunjuk, nasehat dan saran kepada anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Sejak awal Repelita III hingga tahun terakhir Repelita IV melalui fasilitas ini telah berhasil diselesaikan 31.100 kasus yang meliputi berbagai masalah hukum. Dalam Repelita V jumlah pemberian konsultasi hukum meningkat dan berhasil diselesaikan sebanyak 25.360 kasus. Melalui 31 Fakultas Hukum negeri/swasta sejak awal Repelita III hingga Desember 1992 jumlah seluruh kasus yang dapat ditangani adalah sebanyak 55.460 kasus.

XX/12

TABEL XX – 2KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM,

1968 – 1992/93(gedung)

1) Angka kumulatif lima tahunan2) Angka sementara sampai dengan bulan Desember 19923) Angka diperbaiki

XX/13

2. Program Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum

a. Pembinaan Peradilan

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, sejak Repelita I proses peradilan diupayakan agar makin sederhana, cepat dan tepat dan biayanya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Upaya ini ditunjang dengan penyempurnaan administrasi peradilan agar makin mampu mempercepat penyelesaian perkara dan dengan penyediaan sarana penunjang peradilan yang makin memadai. Sampai dengan tahun keempat Repelita V di negara kita telah tersedia sebanyak 319 gedung Pengadilan, termasuk sebanyak 26 gedung Pengadilan Tinggi. Di samping itu juga terdapat sejumlah Tempat Sidang Tetap yang dibangun sejak Repelita II dan seluruhnya sampai dengan Repelita III telah berjumlah 399 With. Pembangunan Tempat Sidang Tetap ini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas hakim keliling khususnya di kota-kota kecil. Dengan dibangunnya tempat tersebut diharapkan di kota-kota kecilpun proses penyelesaian perkara dapat terselesaikan dengan cepat, secara terbuka dan di tempat kasus/sengketanya terjadi. Di samping itu Tempat Sidang Tetap dimanfaatkan juga antara lain untuk tempat kegiatan penyuluhan hukum di samping sebagai tempat-tempat pertemuan lainnya dengan koordinasi aparat Pemerintah Daerah.

Sebagai hasil kelanjutan perbaikan administrasi peradilan, khususnya di lingkungan peradilan umum, maka persentase penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV telah makin mantap. Pada Pengadilan Negeri persentase penanganan penyelesaian perkara meningkat dari 77,6% dalam Repelita I menjadi 98,7% dalam Repelita IV dan pada tingkat Pengadilan Tinggi lebih semakin mantap lagi, yaitu dari 38,7% dalam Repelita I menjadi 76,9% dalam Repelita IV.

Sementara itu dalam Repelita V jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada Pengadilan Negeri setiap tahunnya berkisar antara 95,5% sampai 99,0%. Sedangkan pada Pengadilan Tinggi jumlah perkara yang dapat diselesaikan berkisar antara 78,9% sampai 83,0% (Tabel XX-3).

XX/14

Dalam pada itu jumlah perkara tingkat kasasi (perdata, pidana dan militer), peninjauan kembali dan grasi yang masuk ke Mahkamah Agung cenderung meningkat dari Repelita I sampai dengan Repelita IV. Hal ini terjadi karena para pencari keadilan tidak selalu langsung dapat menerima keputusan hakim banding. Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap upaya hukum yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara telah meningkat. Sementara itu jumlah penanganan perkara yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung tetap terbatas. Dengan demikian terdapat sejumlah tunggakan perkara yang dari tahun ke tahun semakin menumpuk. Selama Repelita I sampai dengan Repelita IV perkara yang dapat diselesaikan berkisar antara 28,8% sampai 56,2% (Tabel XX-3). Sedangkan dalam Repelita V jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada tingkat kasasi setiap tahun berkisar antara 19,3% sampai 28,8%. Mungkin sekali keterbatasan penyelesaian perkara ini antara lain karena terbatasnya jumlah Hakim Agung, yaitu 51 orang dan terbagi dalam 17 majelis. Pada tahun-tahun terakhir Repelita V Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya ke arah penyelesaian perkara antara lain dengan memberikan prioritas kepada penyelesaian perkara penting yang baru masuk dalam tahun yang bersangkutan. Hasil upaya itu cukup menggembirakan.

Sementara itu Mahkamah Agung telah pula melanjutkan pembinaan kemampuan teknis yustisial bagi para hakim peradilan umum, tata usaha negara, militer dan agama. Pembinaan itu terutama dilakukan melalui penataran dan pendalaman materi yang dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1988 dan sampai dengan Desember 1992 telah diikuti oleh hampir seluruh hakim peradilan umum yang ada.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, hingga tahun 1992 telah dibentuk 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Jakarta, Medan dan Ujung Pandang) dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang, Semarang, Padang, Pontianak, Banjarmasin dan Manado). Pemahaman mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan melalui penataran bagi aparatur/pejabat Tata Usaha Negara di Tingkat Pusat, dan melalui penyelenggaraan pekan orientasi dan penataran Peradilan Tata Usaha Negara Daerah Tingkat I di setiap propinsi.

XX/15

TABEL XX – 3PENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN,

1968 – 1992/93

1) Angka kumulatif lima tahunan2) Angka sementara sampai dengan bulan Desember 1992

XX/16

Penghimpunan statistik perkara yang merupakan bahan masukan dalam rangka pembinaan tenaga teknis peradilan dan pembinaan sarana pengadilan tetap dilanjutkan. Pembinaan atas penasehat hukum, pengacara dan notaris terus ditingkatkan juga. Di samping itu tetap dilanjutkan dan ditingkatkan pula penyusunan dan inventarisasi putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi sebagai salah satu amber pembentukan hukum melalui peradilan. Mahkamah Agung mulai awal Repelita V telah menerbitkan buku Yurisprudensi Indonesia dan sampai dengan tahun keempat Repelita V telah diterbitkan sebanyak 5 buah.

Dengan sarana badan pengadilan yang cukup tersedia, administrasi peradilan yang semakin baik dan jangkauan pelayanan yang semakin luas, maka kesempatan memperoleh keadilan bagi pencari keadilan sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan secara bertahap makin dapat dipenuhi.

b. Penegakan Hukum

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan hams mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Untuk itu aparat kejaksaan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV jumlah perkara yang masuk pada kejaksaan terus meningkat, terutama pada akhir Repelita IV yang mencapai sekitar 6,8 juta perkara. Sekalipun jumlah perkara terus meningkat, penyelesaiannya juga meningkat dan pada akhir Repelita IV mencapai 97,7% (Tabel XX-4).

Selama Repelita V jumlah perkara yang dapat diselesaikan setiap tahunnya rata-rata antara 1 juta sampai 1,4 juta perkara.

Hal yang menggembirakan terjadi selama lima tahun terakhir khususnya dalam penyelesaian perkara. Bilamana dalam tahun 1988/89 perkara yang diselesaikan hanya mencapai 99,2%, bahkan dalam tahun

XX/17

TABEL XX – 4PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN,

1968 – 1992/93

1) Angka kumulatif lima tahunan2) Angka sementara sampai dengan bulan Desember 1992

XX/18

sebelumnya lebih rendah lagi, maka dalam tahun 1992/93 perkara yang diselesaikan mencapai 99,9% (Tabel )0-4). Hal tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan telah semakin mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Di antara perkara-perkara tindak pidana khusus yang menonjol yang ditangani selama periode tersebut adalah kasus penyelundupan (antara lain penyelundupan bawang putih, rotan, barang kelontong, dan manipulasi sertifikat ekspor); korupsi dan manipulasi.

Di samping kewenangan mengajukan penuntutan, kejaksaan juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, seperti masalah SARA, narkotika dan obat berbahaya lainnya. Lagi pula kejaksaan juga mempunyai fungsi pengamanan keuangan negara baik yang bersumber dari pendapatan dalam negeri maupun yang bersumber dari bantuan luar negeri. Dalam rangka pelaksanaan fungsinya, kejaksaan bekerja sama dengan sesama aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Kerja sama itu telah dilaksanakan dan ditingkatkan antara lain dalam berbagai operasi pengamanan, seperti Operasi Wibawa, Operasi Jaring, Operasi Tegak dan Operasi 812 (pemberantasan judi buntut).

Dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum 1992, telah dilaksanakan pemantauan pelaksanaan pendaftaran pemilih, dan diatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Di samping itu telah pula ditingkatkan upaya pengendalian dan pemantapan profesionalisme aparat penuntut umum dengan melaksanakan pengujian berupa penelitian/penelaahan dan pemeriksaan di semua tingkat penanganan perkara yang telah diselesaikan oleh para jaksa.

Untuk menunjang tugas-tugas penegakan hukum tersebut, selama Repelita V telah dilanjutkan peningkatan sarana dan prasarana yang berupa pembangunan 7 gedung Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di Ambon, Stabat (Sumut), Entikong (Kalbar), Liwa (Lampung), Suai, Aileu

XX/19

dan Los Palos (Timtim), rehabilitasi 238 gedung Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, serta pengadaan 182 buah kendaraan angkutan tahanan.

Di bidang keimigrasian telah diberikan perhatian yang lebih besar atas pengawasan dan pengamatan keimigrasian, terutama atas lalu lintas orang asing, dengan tujuan antara lain menekan arus imigran gelap.

Selama Repelita I sampai dengan Repelita IV jumlah kedatangan orang dari luar negeri (asing dan Indonesia) menunjukkan peningkatan yang cukup besar, yaitu berturut-turut berjumlah sekitar 1,6 juta, 2,8 juta, 5,4 juta dan 6,7 juta. Sedangkan jumlah keberangkatan orang ke luar negeri berturut-turut 1,9 juta, 2,1 juta, 5,5 juta dan 6,9 juta. Dalam Repelita V jumlah kedatangan orang dari luar negeri setiap tahunnya berkisar antara 1,8 juta sampai 3,3 juta orang (Tabel XX-5). Meningkatnya arus volume lalu lintas antar negara ini merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan tentang penanaman modal, kepariwisataan dan ketena-gakerjaan.

Untuk lebih meningkatkan penegakan hukum di bidang keimigrasian, sehubungan dengan arus keluar masuknya orang Indonesia dan orang asing dari dan ke wilayah Indonesia, maka pelacakan dan penindakan terhadap orang-orang asing yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terus dilancarkan. Pelacakan dan penindakan ini khususnya dilancarkan terhadap orang-orang asing yang melakukan kegiatan atau usaha yang tidak sah di wilayah Republik Indonesia, tidak mendaftarkan diri untuk pendataan orang asing ataupun dalam penertiban status keimigrasian orang asing Cina sebagai akibat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959. Dengan pelacakan dan penindakan ini antara lain telah berhasil digagalkan adanya usaha-usaha untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat transit bagi orang asing yang akan menuju negara lainnya secara ilegal. Pengawasan terhadap pengeluaran paspor Republik Indonesia juga lebih diperketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh mereka yang tidak berhak. Untuk mendukung bidang keimigrasian, pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagai landasan penegakan hukum di bidang keimigrasian yang baru.

XX/20

TABEL XX – 5KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI,

1968 – 1992/93(orang)

1) Angka kumulatif lima tahunan2) Angka sementara sampai dengan bulan Desember 1992

XX/21

Sejak Repelita I sampai dengan tahun terakhir Repelita IV, sebagai penunjang penegakan hukum di bidang keimigrasian, telah dilaksanakan pembangunan 206 gedung Imigrasi, Pos-pos Imigrasi termasuk yang berada di daerah perbatasan, dan Asrama Karantina Imigrasi. Dalam Repelita V telah dilaksanakan pembangunan 2 gedung Kantor Imigrasi di Pangkal Pinang dan Lhok Seumawe, serta pembangunan 11 gedung Asrama Karantina Imigrasi di Denpasar, Pontianak, Banda Aceh, Sanggau, Ngurah Rai, Meulaboh, Bengkulu, Padang, Sampit, Kotabaru serta Kendari. Selain itu telah dibangun pula sebanyak 12 Pos Imigrasi, yaitu di Waropke dan Bupul (Irian Jaya), Meneng, Probolinggo (Jawa Timur), Simpang Tiga (Riau), Sei Palming (Kalimantan Barat), Pangkalan Bun (Kalimantan Selatan), Lumbis, Tanjung Samak, Sajingan, Tarakan (Kalimantan Timur), Tual (Maluku) (Tabel XX-2). Di samping itu telah direhabilitasi sejumlah gedung-gedung Imigrasi. Untuk lebih meningkatkan sistem keimigrasian, sebagian Kantor-kantor Imigrasi telah dilengkapi dengan komputer. Di beberapa Bandara Internasional yang padat orang keluar masuk, telah dilengkapi pula dengan komputer program cegah tangkal.

Dengan telah ditingkatkannya penegakan hukum oleh berbagai aparat penegak hukum, maka kepentingan masyarakat dapat makin terlindungi dan kewibawaan Pemerintah dan Negara dapat lebih ditegakkan.

c. Pembinaan Pemasyarakatan

Usaha pembinaan narapidana dan anak didik menurut sistem pemasyarakatan mencakup kegiatan pembinaan kerohanian, pembinaan keterampilan, bimbingan sosial, perawatan dan pelayanan kesehatan serta rekreasi/olahraga, tanpa mengabaikan segi-segi ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menyiapkan pelaksanaan reintegrasi bagi narapidana dan anak didik ke dalam masyarakat, agar setelah selesai menjalani pidananya mereka dapat kembali menjadi warga negara yang produktif serta taat pada hukum dan menghormati norma-norma pergaulan hidup dalam masyarakat.

Pembinaan terhadap narapidana yang telah dilakukan sejak Repelita I dilanjutkan dan ditingkatkan dalam Repelita-repelita selanjutnya, khususnya dalam hal pemberian pelatihan keterampilan. Peningkatan pelatihan

XX/22

keterampilan dilakukan dengan bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di samping dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama dengan pihak swasta telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Sepatu hasil produksi para narapidana dari LP Wirogunan sangat laku. Demikian pula hasil kerajinan rotan, dari LP Ujung Pandang, Surabaya dan Malang. Kerja sama lainnya dengan pihak swasta telah dijalin pula dalam penanaman tanaman rempah dan obat-obatan (LP Banda Aceh), pengelolaan tambak udang dan penanaman tebu (LP Kendal), pembuatan kloset (LP Anak Medan), perkebunan karet (LP-LP di Nusa Kambangan) serta karoseri (LP Karawang). Pelatihan bidang keterampilan lainnya yang merupakan keterampilan tradisional (pembuatan sapu, keset dan sebagainya) tetap pula dilaksanakan terutama pada Lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang berskala kecil dengan narapidana yang masa pidananya relatif pendek.

Sejak Repelita I pembinaan bagi terhadap narapidana juga diberikan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1989 Lembaga Pemasyarakatan Sragen telah memperoleh penghargaan "Noma Literacy Prize", yaitu suatu penghargaan Internasional dari UNESCO atas keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan tersebut mensukseskan Kejar Paket A.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana, sebagai langkah awal telah ditempuh kerja sama dengan Departemen Kesehatan pada tahun 1989 dengan kegiatan pendataan kesehatan narapidana di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Di samping itu telah pula dilaksanakan proyek percontohan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKEMAS) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang.

Untuk melaksanakan pembinaan bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, khususnya bagi narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (bagi yang berusia antara 18 - 23 tahun) dan anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara, sejak Repelita III sampai dengan Repelita V telah dilaksanakan bimbingan keagamaan, kepramukaan serta pembinaan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti keterampilan bertukang kayu, bertani dan beternak. Pendidikan di sekolah dalam Lembaga masih tetap pula dijalankan, namun terbatas pada Lembaga

XX/23

Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) yang besar saja, misalnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) Tangerang.

Untuk mengatasi kerawanan keamanan dan pemantapan pembinaan para narapidana, telah dilaksanakan penyesuaian penempatan dan pemindahan narapidana dari satu Lembaga Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan lainnya, sesuai dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan. Penataan kembali Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah pula dilaksanakan. Dari sejumlah 371 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara yang ada, telah diteliti dan ditetapkan sebagian sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan lainnya dialihkan menjadi Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan dan pengembangannya kemudian, kecuali Lembaga-lembaga Pemasyarakatan kelas I, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara masih tetap berfungsi ganda. Di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat sejumlah tahanan, dan di Rumah Tahanan/Cabang Rumah Tahanan Negara masih tetap pula menampung narapidana yang menjalani masa pidana kurang dari satu tahun. Adanya fungsi ganda tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi narapidana dan tahanan untuk ditempatkan atau ditahan di lokasi yang berdekatan dengan daerah asal. Di samping itu memang masih ada masalah terbatasnya jumlah Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang ada.

Sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan -Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara seluruhnya berjumlah 366 buah yang tersebar di 27 propinsi. Dalam Repelita V jumlah seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara meningkat menjadi 371 buah. Tambahan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara diperlukan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Sementara itu jumlah narapidana dan tahanan selama Repelita V berkisar antara 40.000 sampai 46.500 orang setiap tahun. Peningkatan ter-tinggi terjadi pada tahun 1989/90 (Tabel XX-6). Hal ini antara lain

XX/24

TABEL XX – 6JUMLAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN

NEGARA/CABANG RUMAH TAHANAN NEGARADAN NARAPIDANA/TAHANAN,

1968 – 1992/93(orang)

1) Angka kumulatif lima tahunan2) Angka sementara sampai dengan bulan Desember 1992

XX/25

disebabkan karena adanya peristiwa Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) baik di Aceh maupun di Lampung.

Pembinaan terhadap narapidana dan tahanan serta anak didik baik di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara maupun di Rumah Tahanan Negara, dan juga di Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan penelitian kemasyarakatannya, pada umumnya telah membawa dampak yang positip bagi bekas narapidana dalam upaya kembali ke masyarakat, dan dalam upaya menjadi warga negara yang produktif serta taat pada hukum dan mampu menghormati norma-norma pergaulan hidup dalam masyarakat.

d. Pembinaan Pelayanan Jasa Hukum

Pelaksanaan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat, yang antara lain berupa pemberian kewarganegaraan, surat bukti kewarganegaraan RI (SBKRI), perizinan dan pengesahan badan hukum, pelayanan bidang paten, cipta dan merek, serta pelayanan keimigrasian, selalu diusahakan penyelesaiannya secara tepat, cepat dan cermat. Pelayanan jasa hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berintikan keadilan dan kepastian hukum.

Sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV pemberian kewarga-negaraan dalam setiap Repelita berkisar antara 3.789 orang sampai 83.618 orang. Selama empat tahun pertama Repelita V telah diselesaikan pemberian kewarganegaraan kepada 10.217 orang.

Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia yang dimulai dalam Repelita III seluruhnya berjumlah 336.277 buah, 54.414 buah di antaranya diberikan dalam Repelita V. Permohonan SBKRI makin lama makin sedikit berkat dikeluarkannya kebijaksanaan bahwa bagi keturunan Cina yang orang tuanya sudah menjadi warganegara Indonesia, maka anak-anaknya tidak perlu mengurus SBKRI. Selanjutnya penyelesaian permohonan grasi tercatat sebanyak 9.807 buah sejak Repelita I, di antaranya tercatat sebanyak 2.089 buah yang diselesaikan dalam Repelita V.

Pengesahan Badan Hukum yang telah diberikan sejak Repelita I

XX/26

sampai dengan Repelita V tercatat sebanyak 124.439 buah, termasuk di antaranya pengesahan 28.633 buah dalam Repelita V. Demikian pula penyelesaian permohonan paten yang telah mencapai 4.992 buah sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1991, maka permohonan paten sejak 1 Nopember 1989 sampai dengan 31 Juli 1991 dihentikan untuk sementara dan baru dilayani kembali sejak tahun 1991/92. Sampai dengan Desember 1992 telah diselesaikan sebanyak 5.163 permohonan. Sementara itu penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek telah mencapai 63.228 buah. Penyelesaian pendaftaran Hak Cipta yang dilaksanakan sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, telah tercatat sebanyak 5.884 buah, di antaranya 5.546 buah diselesaikan dalam Repelita V.

Dalam pelayanan jasa hukum di bidang keimigrasian, terutama dalam menunjang program pariwisata, telah diadakan penambahan jumlah negara yang warganegaranya memperoleh bebas visa wisata. Pada saat ini tercatat 43 negara yang warganegaranya memperoleh bebas visa wisata untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Pintu-pintu masuk bagi wisatawan asing juga telah ditambah dan dewasa ini meliputi sebanyak 13 bandar udara dan 12 pelabuhan laut.

Kemudahan telah pula diberikan kepada warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri baik sebagai usahawan, pelajar atau mahasiswa maupun sebagai tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Penyederhanaan prosedur keimigrasian telah dilakukan pula akhir-akhir ini dengan memberikan pembebasan dari keharusan memiliki izin berangkat/bebas exit permit. Pembebasan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1992 bagi setiap warganegara Indonesia pemegang paspor biasa atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Sebagai hasil dari kebijaksanaan dalam pelayanan jasa hukum yang diuraikan di atas, pelayanan jasa hukum selama ini ternyata makin mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberian kepastian hukum.

XX/27

e. Pendidikan/Pelatihan Tenaga Hukum

Dalam rangka membina dan meningkatkan daya guna dan hasil guna Aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, kegiatan pendidikan dan pelatihan terus dilanjutkan dan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkat pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan selama ini kemampuan dan integritas moral para penegak, pembina pelaksana hukum dalam melaksanakan tugasnya makin meningkat.

Berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran di berbagai bidang teknis seperti teknis hukum, hakim, kepaniteraan, kejurusitaan, keimigrasian dan pemasyarakatan, dalam Repelita V tetap dilanjutkan. Di samping itu juga diusahakan pendidikan berdasarkan jenjang jabatan struktural seperti SESPA, SEPADYA, SEPALA dan SEPADA serta pendidikan dan pelatihan tenaga administratif di Pusat maupun di Daerah.

Berbagai penataran dan "in service training" bagi para hakim di lingkungan berbagai peradilan telah dimulai sejak tahun 1988/89. Pembinaan dalam bentuk in service training dalam Repelita V telah dilaksanakan bagi 2.102 orang hakim dan 178 Hakim Tinggi peradilan umum, 631 orang hakim agama dan 90 orang Hakim Tinggi peradilan agama, 93 hakim tata usaha negara serta 130 hakim militer.

Di lingkungan kejaksaan sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV telah berhasil dididik sebanyak 2.252 orang yang terdiri dari 1.319 orang untuk pendidikan Jaksa, 655 orang untuk penataran Jaksa Khusus dan 278 orang untuk pendidikan penjenjangan (SESPA, SEPADYA, SEPALA dan SEPADA). Selama empat tahun pertama Repelita V telah pula diadakan pendidikan kedinasan maupun penjenjangan yang diikuti oleh sekitar 380 sampai 800 orang. Di samping itu dalam tahun-tahun tersebut telah dilaksanakan penataran singkat bagi 800 orang jaksa di daerah-daerah, khususnya dalam hukum lingkungan dan peradilan tata usaha negara.

f. Penataan Administrasi dan Pengawasan

Dalam rangka penertiban aparatur negara agar makin bersih dan berwibawa, pengawasan secara lebih terpadu sejak Repelita I makin

XX/28

ditingkatkan. Hasil-hasil penemuan pengawasan ini diikuti dengan langkah tindak lanjut dalam bentuk pembetulan dan pelurusan serta penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan pengawasan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan makin ditingkatkan. Kebijaksanaan pengawasan telah dilaksanakan melalui pengawasan fungsional dalam bentuk Inspeksi Rutin, Inspeksi Khusus dan Inspeksi mendadak. Di samping itu dilaksanakan pula pengawasan melekat dan pengawasan oleh masyarakat baik melalui pengendalian Kantor Wakil Presiden, (Tromol Pos 5000) maupun melalui pengaduan masyarakat secara langsung.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dalam Repelita V khususnya di lingkungan Departemen Kehakiman telah ditindak sejumlah pegawai. Hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan terhadap 1.670 orang, hukuman disiplin tingkat sedang terhadap 1.364 orang hukuman disiplin tingkat berat terhadap 579 orang dan hukuman lain sebagai tindakan pener -tiban dijatuhkan terhadap 31 orang.

Sementara itu upaya peningkatan pengawasan di lingkungan kejaksaan telah semakin mantap. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Dalam Repelita V tercatat sebanyak 657 orang yang mendapat hukuman disiplin terdiri dari 260 orang Jaksa dan 379 orang tata usaha. Petugas yang mendapat hukuman disiplin selama Repe- lita V rata-rata setiap tahunnya antara 64 sampai 210 orang.

XX/29

Lampiran XX - 1

Daftar Rancangan Undang-UndangYang Disahkan Menjadi Undang-Undang

Daftar Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan dalam Repelita V di antaranya ialah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekaman;6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsesi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu

Pengetahuan Indonesia;8) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang;10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintah

Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta;11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia;12) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian;13) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;14) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman;15) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;16) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;17) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;18) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;19) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;20) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

XX/30

21) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;

22) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;23) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;24) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;25) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

Ikan dan Tumbuhan;26) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;27) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi;

28) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;29) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-undang;

30) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;31) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang;32) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

XX/31

Lampiran XX - 2

Daftar Rancangan Peraturan PemerintahYang Disahkan sebagai Peraturan Pemerintah

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disahkan dalam Repelita V terutama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang di antaranya ialah sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1988 tentang Perusahaan

Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional.4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas

Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan;5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 t e n t a ng

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang besar dan penyerahan barang kena pajak di samping jasa yang dilakukan oleh pemborong;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai atas Cek dan Bilyet Giro;11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan;13) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;

XX/32

14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perum Listrik Negara;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

19) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

20) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;

21) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

22) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal;

23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

24) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi DT. I Timor Timur menurut UU Pokok Agraria;

25) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

26) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung;

27) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 t e n t a ng Penyelenggaraan Telekomunikasi;

28) Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara serta Hal-hal Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan Pemberhentian;

29) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;

XX/33

30) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang dilindungi Paten Bagi Produksi Obat di Dalam Negeri;

31) Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten;

32) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;

33) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;34) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan

dan Penggunaan Penyelenggaraan Telekomunikasi;35) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;36) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi

dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;37) Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan

UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman;

38) Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;

39) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

40) Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

41) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara;

42) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA.

43) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

44) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

45) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye- lenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Dati II;

46) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana;

XX/34

47) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 tentang Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau kenikmatan Dalam Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1991;

48) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;49) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank

Perkreditan Rakyat;50) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan

Prinsip Bagi Hasil;51) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyeleng-

garaan Usaha Perasuransian.

XX/35

Lampiran XX - 3

Daftar Instruksi Presiden

Instruksi Presiden yang telah ditetapkan dalam Repelita V adalah sebagai berikut :

1) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang langsung antara Indonesia - Cina;

2) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Biro Dana reboisasi;

3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija;

4) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan kawasan Industri;

5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program;

6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pameran Produksi Indonesia 1990;

7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku;

8) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Keikutsertaan Indonesia dalam Sevilla Expo 1992 di Spanyol;

9) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Keputusan Konperensi di Tingkat Tinggi Kelompok 15 di Kuala Lumpur;

10) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di Tanah Negara;

11) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija;

12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pameran Kedirgantaraan;

13) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik;

14) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam;

15) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;

XX/36

16) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang Ekonomi;

17) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991 tentang Petunjuk bagi pemberian Visa;

18) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Harga Dasar gabah;

19) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh;

20) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sensus Pertanian Tahun 1992;

21) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan. Kapal -kapal Perang untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut;

22) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1992 tentang kebijaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Propinsi Riau;

23) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah.

XX/37