Forum Pengadaan FORUM PENGADAAN Oleh : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah I S I F O R U M P E N G A D A A N 1 Menghindari Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Contact : LKPP Gedung Bappenas, Lt 3A. Jl. HR Rasuna Said, Kav. B2 Telp. 021-32569058-59 Fax. 021-57945770 SMS Center: 0818 15 8003 email: [email protected] MENGHINDARI KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Pada Pidato Kenegaraan tahun yang lalu, Presiden SBY mengajak semua pengelola pengadaan tidak takut dengan penegakan hukum melawan korupsi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa selama kita merasasudah mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahasa yang lebih tegas adalah pengelola pengadaan tidak perlu khawatir berhubungan dengan penegak hukum selama tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan. Acuan suatu tindakan disebut tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan, Keppres 80 Tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Pemahaman yang luasmengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan adalah adanya tindakan melawan hukum, untukmemperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, kesalahan dalam proses pengadaan (hal ini jamak) tidak selalu dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Pengadaanyang dimulai dengan satu keinginan atau niatan untuk semata-mata mencapai tujuan pengadaan (tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain) pasti terhindar darituduhan korupsi. Tetapperlu dicatat bahwa niat seperti inimasih tidak meng hilangkan kemungkinanterjadinya kesalahan dalam proses pengadaan. Dalam sistem pengadaan yang dibangun selama ini, keinginan untuk melakukan korupsi dapat ditengarai dengan tingkat transparansi yang terjadi dari suatu proses pengadaan. Aspek transparansi dalam proses pengadaan yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 meliputi antara lain kewajiban mengumumkan pelelangan yang dibarengi dengan memberi waktu yang cukup peserta lelang mempersiapkan penawarannya. Keppres 80 tahun2003 sudah mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses pengadaan dan melihat hasilnya. Hasil pengadaan bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan. PPK wajib memberikaninformasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalambatas kewenangannya kepada masyarakat yang memerlukan penjelasan. Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), proses dan hasil pengadaan tidak termasuk dalam ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan tidak mengumumkan proses pengadaan secara terbuka di surat kabar yang ditetapkan berdasarkan Keppres 80/2003 adalah perbuatan melawan hukum. Selama ini banyak keluhan dari panitia pengadaan bahwa seringkali anggaran untukmengumumkan pelelangan di surat kabar tidak disediakan. Pada kasus ini dapat disebut telah terjadi tindakan melawan hukum karena Pengguna Anggaran wajib menyediakan biaya pengumuman. Bahkan ada kasus, suatu insta sengaja tidakmenganggarkan biaya pengumuman untuk tidakmemberi kesempatan pelelangan secara terb Pada tahappelaksanaan kontrak yang termasuk korupsi adalah perb curang (misalnya mengurangi ku pada waktu melaksanakan pekerjaan, atau perbuatan curangpada waktu menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dengantujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bila selama ini ada kesanpelaku usahatidak dapat dituntut secara hukum karena mela korupsi maka dengan ketentuan ini pelaku usaha juga dapat dituntut. Seringkali, tindakan ini juga mel unsur pengelola pengadaan, khu penerima barang atau pekerjaan. Pengertian tindak pidana korupsi dalam pengadaan juga dapat terjad terdapat perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri ata lain, tentunya secara melawanhukum dengan memaksa penyediamemberi sesuatu, atau membayar sesuatu misalnya komisi atau fee. Pada prinsipnya semua komisi atau yang terjadi dari suatu transaksi hak negara. Pada kasus korupsi yang la terdapat tindakan pegawai negeri sengaja turut serta dalampelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepa bersangkutan untuk mengurus atau mengawasinya yang tentunya adanya keuntungan finansial bagi diri kasus ini, pekerjaan dikerjaka sekelompok PNS namun sesungguh kontraknya dengan penyedia jasa. Rasanya, hal-hal demikian i sudah mengetahuinya. Salam Ikak G. Patriastomo