Sejalan dengan proses negosiasi lifting import ban atas produk olahan daging hewan berkuku terbelah (heat processed meat of cloven hoofed animals), Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian melakukan kurasi produk olahan daging hewan untuk memperoleh akses pasar ekspor. Tujuh perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pangan olahan produk peternakan melakukan business meeting dengan President Director Sariraya Co., Ltd. untuk mendalami peluang pemasaran produk ke Jepang. Selain business meeting, pada kesempatan tersebut dilakukan coaching clinic tentang prosedur, standar dan regulasi ekspor produk peternakan ke Jepang yang diikuti oleh Danselfood, H&R Farm, MT Farm, PT Aneka Pangan Olahan, UD Surya Abadi, dan Rendang Dadih. “Saat ini pasar pangan halal yang kami tekuni mengalami kemajuan pesat. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan gerai kami dan juga peningkatan permintaan produk pangan halal. Oleh karena itu, kami berharap agar nantinya produk yang ditawarkan ini dapat memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan di Jepang. Sebagian besar produk olahan produk peternakan halal kami peroleh dari Malaysia, sedangkan yang segar bervariasi mulai dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan bahkan Brazil” papar Teguh Wahyudi, President Director Sariraya Co., Ltd. di awal diskusi. “Standar aman dan sehat antara lain adalah produk telah mempunyai sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Karena produk peternakan tergolong high risk products, maka keberadaan sertifikat HACCP menjamin bahwa olahan produk peternakan tersebut telah aman dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang didukung dengan informasi tentang proses produksi dan penanganan bahan pada setiap mata rantai produksi pangan mulai dari penyiapan bahan baku, produksi, hingga pengemasan, distribusi, dan lain-lain. Seluruh persyaratan tersebut diatur di dalam Food Sanitation Act” tutur Sri Nuryanti. “Sebelum export country approval untuk produk olahan daging hewan berkuku terbelah kita peroleh, perlu diidentifikasi unit produksi yang akan direkomendasikan untuk memperoleh unit approval sebagai designated facility untuk ekspor ke Jepang. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bermaksud untuk memperoleh unit approval perlu untuk mengkonsultasikan beberapa dokumen pendukung antara lain company profile, product specification/knowledge, flow chart of production, serta ingredient kepada Food Inspection and Safety Division, Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau, semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan di bawah Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) yang akan memberi rekomendasi ijin impor melalui Animal Health Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) bagi produk yang dinilai telah memenuhi kesetaraan dengan standar keamanan dan kesehatan pangan di Jepang” imbuh Nuryanti. “Kami akan melakukan pendampingan kepada tujuh perusahaan ini untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses konsultasi. Selain itu, kami akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan ini untuk memperoleh akses bantuan pembiayaan produksi maupun pemasaran, termasuk kegiatan promosi. Harapannya, tindak lanjut ini akan mendukung proses lifting import ban masih berlangsung” tutur Fini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di akhir coaching clinic dan business meeting tersebut. Tokyo, 1 Februari 2021. Volume 4, Nomor 2 Coaching Clinic 1 ExportHub 2 Mushroom Talks 3 WAGRI 4 Daftar Isi: Bulletin Attani Tokyo Februari 2021 ATASE PERTANIAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 4-4-1 Yotsuya, Shinjuku City, Tokyo, 160-0004 Phone: (81) 3-4560-3408 Fax: (81) 3-3447-6365 E-mail: [email protected]Coaching Clinic
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sejalan dengan proses negosiasi lifting import ban atas produk olahan daging hewan berkuku terbelah
(heat processed meat of cloven hoofed animals), Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian melakukan kurasi produk
olahan daging hewan untuk memperoleh akses pasar ekspor. Tujuh perusahaan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) pangan olahan produk peternakan melakukan business meeting dengan President Director Sariraya
Co., Ltd. untuk mendalami peluang pemasaran produk ke Jepang. Selain business meeting, pada
kesempatan tersebut dilakukan coaching clinic tentang prosedur, standar dan regulasi ekspor produk
peternakan ke Jepang yang diikuti oleh Danselfood, H&R Farm, MT Farm, PT Aneka Pangan Olahan, UD
Surya Abadi, dan Rendang Dadih.
“Saat ini pasar pangan halal yang
kami tekuni mengalami kemajuan
pesat. Hal ini ditunjukkan dengan
penambahan gerai kami dan juga
peningkatan permintaan produk
pangan halal. Oleh karena itu, kami
berharap agar nantinya produk yang
ditawarkan ini dapat memenuhi
p e r s y ar at a n ke s e hat an d an
keamanan pangan di Jepang.
Sebagian besar produk olahan
produk peternakan halal kami
peroleh dari Malaysia, sedangkan
yang segar bervariasi mulai dari
Indonesia, Thailand, Vietnam,
Malaysia dan bahkan Brazil” papar
Teguh Wahyudi, President Director
Sariraya Co., Ltd. di awal diskusi.
“Standar aman dan sehat antara lain adalah produk telah mempunyai sertifikat Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP). Karena produk peternakan tergolong high risk products, maka keberadaan sertifikat
HACCP menjamin bahwa olahan produk peternakan tersebut telah aman dari bahaya biologis, kimiawi, dan
fisik yang didukung dengan informasi tentang proses produksi dan penanganan bahan pada setiap mata
rantai produksi pangan mulai dari penyiapan bahan baku, produksi, hingga pengemasan, distribusi, dan
lain-lain. Seluruh persyaratan tersebut diatur di dalam Food Sanitation Act” tutur Sri Nuryanti.
“Sebelum export country approval untuk produk olahan daging hewan berkuku terbelah kita peroleh, perlu
diidentifikasi unit produksi yang akan direkomendasikan untuk memperoleh unit approval sebagai
designated facility untuk ekspor ke Jepang. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bermaksud untuk
memperoleh unit approval perlu untuk mengkonsultasikan beberapa dokumen pendukung antara lain
company profile, product specification/knowledge, flow chart of production, serta ingredient kepada Food
Inspection and Safety Division, Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau, semacam Badan
Pengawas Obat dan Makanan di bawah Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) yang akan memberi
rekomendasi ijin impor melalui Animal Health Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
bagi produk yang dinilai telah memenuhi kesetaraan dengan standar keamanan dan kesehatan pangan di
Jepang” imbuh Nuryanti.
“Kami akan melakukan pendampingan kepada tujuh perusahaan ini untuk menyiapkan dokumen yang
diperlukan dalam proses konsultasi. Selain itu, kami akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan ini untuk
memperoleh akses bantuan pembiayaan produksi maupun pemasaran, termasuk kegiatan promosi.
Harapannya, tindak lanjut ini akan mendukung proses lifting import ban masih berlangsung” tutur Fini
Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di akhir coaching clinic dan business