Top Banner
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terus berkembang dan meningkat (UU RI No. 7, 1983). Penerimaan negara yang semakin meningkat ini mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, berkeadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum yang transparan (UU RI No. 36, 2008). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pedoman yang mengatur sistem perpajakan yang stabil dan memberikan kepastian hukum terhadap warga negara indonesia sehingga mampu meningkatkan penerimaan dan memaksimalkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional, yang tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang bertujuan unutuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakasanakan tersebut, sebagaimana di Negara yang sedang berkembang (developing countries) lainnya, mengalami pasang surut dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro | Ekonomi Publik II 1
38

Efektifitas PBB

Oct 27, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Efektifitas PBB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh

kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana

untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk

mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan negara yang terus berkembang dan meningkat (UU RI No. 7, 1983).

Penerimaan negara yang semakin meningkat ini mewujudkan sistem perpajakan yang netral,

sederhana, stabil, berkeadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum yang transparan (UU

RI No. 36, 2008).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2008 merupakan pedoman yang mengatur sistem perpajakan yang stabil dan

memberikan kepastian hukum terhadap warga negara indonesia sehingga mampu

meningkatkan penerimaan dan memaksimalkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional, yang tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang

bertujuan unutuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakasanakan

tersebut, sebagaimana di Negara yang sedang berkembang (developing countries) lainnya,

mengalami pasang surut dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan harus

diselenggarakan secara berkelanjutan dan terencana dalam segala bidang.

Pajak juga merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan

peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk

memaksimalkan penerimaan di sektor pajak, yang bersumber dari pusat dan daerah. Bukan

hanya penghasilan yang dikenakan pajak tetapi dapat juga barang bergerak atau barang tidak

bergerak. Pengenaan pajak terhadap barang bergerak misalnya adalah kendaraan bermotor

sedangkan barang tidak bergerak, adalah bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang

penerimaanya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek

dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang

berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

| Ekonomi Publik II 1

Page 2: Efektifitas PBB

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam

berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara telah ditentukan penerimaan Negara dalam pembangunan. Penerimaan dalam negeri

terdiri atas pernerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan yang berasal dari

pajak. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah

adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan

Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Sehubungan dengan peralihan kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi

masing-masing daerah untuk dapat menggali semua potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang

ada didaerahnya agar realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya.

Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak pusat yang sebagian besar

penerimaannya diserahkan kepada daerah. Pembagian penerimaannya PBB untuk masing-

masing pemerintah adalah 10% untuk Pemerintah Pusat, 9% untuk Biaya Pemungutan, 16,2%

untuk Pemerintah Propinsi, dan 64,8% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Harjosumitri,

1995). Melihat alokasi yang demikian, PBB menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraannya pemerintah dan pembangunan daerah yang cukup dominan bagi daerah.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, kinerja perekonomian

pemerintah pusat tidak terlepas dari peran daerah Kabupaten/Kota. Misalnya, perekonomian

Provinsi Kalimantan Barat yang tidak terlepas dari peran daerah Kota Singkawang.

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang

dilakukan Pemerintah Kota Singkawang adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang

tercermin dari pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi

antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah

(PDRB) dengan jumlah penduduk.

Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai

PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kantor Kota Singkawang, PDRB

perkapita Kota Singkawang Atas Dasar Harga Berlaku selalu mengalami peningkatan, dari

| Ekonomi Publik II 2

Page 3: Efektifitas PBB

tahun 2009 dengan nilai PDRB sebesar Rp. 12.183.081,74,- hingga tahun 2011 mencapai

Rp. 14.859.742,87,-. Peningkatan tersebut seirama dengan penigkatan PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Konstan 2000 dari tahun ke tahun. Di tahun 2009 PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Singkawang sebesar Rp. 6.379.528,02 mencapai

Rp. 6.863.454,07,- di tahun 2011. Besar nilai PDRB tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1.1

PDRB Perkapita Kota singkawang

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000

Tahun 2009 – 2011

No TahunPDRB Perkapita

Laju PertumbuhanHarga Berlaku Harga Konstan 2000

1 2009 12.183.081,74 6.379.528,02 4,88 %

2 2010 13.510.301,57 6.597.002,01 5,54 %

3 2011 14.859.742,87 6.863.454,07 6,46 %

Dari tabel diatas juga diperoleh informasi mengenai nilai laju pertubuhan ekonomi

kota Singkawang dari tahun 2009 sampai 2011 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Di tahun 2009 laju pertumbuhan diketahui sebesar 4,88%, kemudian meningkat di tahun

2010 sebesar 5,54%, dan kembali meningkat sebesar 6,46% di tahun 2011.

Idealnya dalam suatu APBD jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah

belanja, minimal jumlah pendapatan dan belanja sama besarnya. Tetapi dalam APBD

Kota Singkawang Tahun Anggaran 2011 kebutuhan belanja masih lebih besar dari pada

pendapatan yang diterima dimana jumlah pendapatan Rp. 488.221.392.455,43 sedangkan

jumlah belanja sebesar Rp.491.203.921.326,-.

PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber

penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan di suatu daerah. Jumlah

penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh

banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan

dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen

tersebut.

| Ekonomi Publik II 3

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, diolah 2013

Page 4: Efektifitas PBB

Karena pajak merupakan sumber penerimaan yang signifikan dan merupakan

| Ekonomi Publik II 4

Page 5: Efektifitas PBB

sumber penerimaan yang terbesar di kota Singkawang, maka berikut ini akan ditampilkan Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota

Singkawang Berdasarkan Jenis Tahun 2009 sampai 2011.

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak Daerah Kota Singkawang Berdasarkan JenisTahun 2009 - 2001

NO JENIS PAJAKTAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET ( Rp. ) REALISASI ( Rp. ) TARGET ( Rp. ) REALISASI ( Rp. ) TARGET ( Rp. ) REALISASI ( Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8

I PAJAK DAERAH 3.946.931.660,00 4.091.543.875,00 4.500.000.000,00 4.590.349.014,00 11.008.435.000,00 5.631.817.937,00

1 Pajak Hotel 132.909.025,00 172.457.200,00 300.000.000,00 210.664.195,00 300.000.000,00 244.210.706,00

2 Pajak Restoran 83.869.135,00 75.560.630,00 125.000.000,00 80.919.844,00 168.000.000,00 90.903.092,00

3 Pajak Hiburan 133.052.700,00 185.375.000,00 200.000.000,00 147.474.500,00 200.000.000,00 166.213.000,00

4 Pajak Reklame 111.925.800,00 113.467.000,00 116.000.000,00 96.316.075,00 117.160.000,00 160.980.450,00

5 Pajak Penerangan Jalan 3.304.575.000,00 3.405.350.165,00 3.557.803.750,00 3.886.343.000,00 5.200.000.000,00 4.859.295.409,00

6 Pajak Bahan Galian Gol.C 180.600.000,00 139.333.880,00 201.196.250,00 168.631.400,00 201.000.000,00 109.859.780,00

7 Pajak Air Bawah Tanah 55.000.000,00 355.500,00

8 Pajak Walet 500.000.000,00

9 Pajak BPHTB 4.267.275.000,00 4.520.120.889,00

Dari

tabel diatas

dapat

| Ekonomi Publik II 5

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, diolah 2013

II PAJAK BAGI HASIL DG PEMERINTAH PROPINSI 12.843.757.000,00

9.387.360.925,22

16.648.106.218,00

16.648.106.219,00

14.107.525.584,00

15.531.075.614,45

1 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 3.147.500.000,00

2.297.873.065,70

4.781.350.950,00

4.781.350.953,05

3.672.184.870,00

4.106.219.460,02

2 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan DiatasAir 2.731.000,00

1.087.154,48

2.113.912,00

2.113.912,00

2.113.912,00

359.222,00

3 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.592.000.000,00

2.020.202.246,08

3.918.239.593,00

3.918.239.592,74

3.044.918.164,00

4.760.427.489,05

4 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas air

215.000,00

90.490,75 175.954,00 175.954,00 175.954,00 132.122,00

5Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor 7

.050.000.000,005.028.428.425,19

7.888.352.360,00

7.888.352.358,11

7.339.010.322,00

6.622.033.805,00

6Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan51.311.000,00

39.679.543,02

57.873.449,00

57.873.449,00

49.122.362,00

41.903.516,38

7 Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ke Tiga dari Propinsi

150.179.650,00

III PAJAK BAGI HASIL DG PEMERINTAH PUSAT 22.518.730.000,00

20.658.185.009,00

22.781.127.031,00

23.881.717.355,00

18.161.367.476,00

19.400.121.992,00

1 Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 15.585.240.000,00

13.591.037.633,00

14.796.686.404,00

14.812.628.433,00

14.497.945.840,00

15.849.462.410,00

2Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) 5

.347.640.000,004.959.698.477,00

5.352.388.616,00

6.114.774.838,00

-

3 Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 1.585.850.000,00

2.107.448.899,00

2.632.052.011,00

2.954.314.084,00

3.663.421.636,00

3.550.659.582,00

JUMLAH I + II + III 39.309.418.660,00

34.137.089.809,22

43.929.233.249,00

45.120.172.588,00

43.277.328.060,00

40.563.015.543,45

Page 6: Efektifitas PBB

dilihat bahwa sumber penerimaan pajak kota Singkawang tahun 2009 hingga 2011 yang terbesar adalah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Target pencapaian PBBnya pun selalu memnuhi target. Pencapaian penerimaan PBB akan dikatakan berhasil apabila antara target atau

rencana penerimaan tidak berada jauh dengan realisasinya, sehingga dibuat target atau rencana peneriman supaya dapat tercapai hasil

penerimaan seperti yang diharapkan. Target atau rencana penerimaan supaya dapat tercapai hasil penerimaan seperti yang diharapkan. Target

atau rencana penerimaan PBB sangat penting karena sebagai titik awal menetukan besarnya jumlah PBB yang harus dicapai didalam satu tahun

pajak. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam upaya perwujudan target atau rencana penerimaan, karena sebagian besar

penerimaan PBB yang diserahkan kepada daerah digunakan unutuk mengembangkan dan membangun daerahnya. Sehingga untuk terwujudnya

target atau rencana penerimaan diperlukan perab aktif dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan kepada Kantor Pelayanan PBB.

Sehubungan dengan pentingnya target pendapatan atau penerimaan bagi pemerintah, studi ini berusaha memaparkan pajak pusat (target

dan realisasi) salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Target

dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Singkawang Tahun 2009 - 2011”.

| Ekonomi Publik II 6

Page 7: Efektifitas PBB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa

masalah dari peneilitan ini. Perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota

Singkawang pada tahun 2009 sampai dengan 2011?

3. Faktor apa yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan di kota Singkawang pada tahun 2009 sampai dengan 2011?

4. Usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar suatu kota Singkawang

dapat mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengetahui mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mengetahui target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Singkawang

pada tahun 2009 sampai dengan 2011.

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan di kota Singkawang pada tahun 2009 sampai dengan 2011.

4. Mengetahui usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah agar kota Singkawang

mencapi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

| Ekonomi Publik II 7

Page 8: Efektifitas PBB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Andriani, dalam Brotodiharjo ( 1987 )“Pajak adalah iuran kepada negara

( yang dapat dipaksakan ) yang dapat terutang oleh yang wajib membayarnya meurut

peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan

yang gunanya adalah utuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi dari Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “

Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran Bandung 1964 : “Pajak

adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif

dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar – dasar Hukum

Pajak dan Pajak Pendapatan , dalam Brotodiharjo ( 1987 ): “Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak

mendapat jasa – jasa timbal ( kontraprestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan untuk

membayar pengeluaran umum”

Definisi dari Eresco , 1974 dalam bukunya Pajak dan Pembangunan , dalam

Brotodiharjo ( 1987 ): “Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving dan public

invesment.

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin penting

mengenai definisi pajak, yaitu :

i. Pajak adalah iuran negara yang sifatnya wajib atau memaksa;

ii. Pemungutan pajak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum;

iii. Pajak tidak memberikan kontrapretasi secara langsung kepada masyarakat;

iv. Surplus pajak digunakan untuk public saving dan public invesment.

| Ekonomi Publik II 8

Page 9: Efektifitas PBB

2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2001):

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang social dan ekonomi.

2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut jenisnya pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu (Markus, 2005):

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemjakannya berada

ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumaha tangga

Negara.

Contoh pajak pusat adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertmabahan Nilai (PPN)

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

e. Bea Materai

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

g. Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta hasil olahannya

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemajaknnya berada

ditangan pemerintah daerah dan digunakan untuk embiayai rumah tangga

daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah Propinsi, contohnya adalah:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

| Ekonomi Publik II 9

Page 10: Efektifitas PBB

Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan

Air Permukaan.

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, contohnya adalah:

Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

Golongan C

Pajak Parkir (dikenakan pada perusahaan pengelola parkir)

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang mempunyai

kewajiban atau secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / memperoleh manfaat atas

bumi dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

1. Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 200 tentang Pentapan Besarnya Nilai Jual Kena

Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998 tentang Klasifikasi dan

Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 tentang Penetapan Besarnya

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Subjek Pajak

Menurut pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994, yang menjadi

subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :

a. mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;

b. memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;

c. memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;

| Ekonomi Publik II 10

Page 11: Efektifitas PBB

d. memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak  menjadi Wajib Pajak

menurut UU PBB. Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan

menanggung pajaknya maka yang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak adalah

Direktorat Jenderal Pajak.

Penetapan ini ditentukan berdasarkan bukti-bukti :

Apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa yang mengatur ?

Siapa yang menanggung kewajiban pajaknya ?

Dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan

tersebut?

http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=pbb 25 juni

Wajib Pajak

Wajib pajak badan adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komplementer (CV),

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMD), dengan nama

dan bentuk apapun dan persekutuan lainnya seperti: Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau

lembaga dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek Pajak

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan

bumi dan bangunan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah

dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan

bangunan adalah Kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan

perairan.

Sedangkan yang dikecualikan atau yang tidak dikenai pemungutan pajak bumi dan

bangunan antara lain tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani

kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan tidak untuk

memperoleh keuntungan; tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic

atau konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik; tanah atau bangunan yang digunakan

oleh untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; tanah

yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, tanah pengembangan yang dikuasai oleh

desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak, bangunan yang dipergunakan oleh

perwakilan organisasi internasional yang dilakukan Menteri Keuangan.

Tarif PBB

| Ekonomi Publik II 11

Page 12: Efektifitas PBB

( Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh

persen) yang berlaku secara menyelruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh

wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini

mencerminakan wujud keserdehanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparatur perpajakan

fiskus.

 

Dasar Pengenaan PBB

( Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3)

KMK-523/KMK.04/1998)

Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya

Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk

daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun

untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual

objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam

menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta

memperhatikan asas self assessment.

Nilai jual sebagai Dasar Pengenaan PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan

kelompok B (KMK-523/KMK.04/1998).

Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual

Objek Pajak, Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi  di lapangan tersebut digunakan sebagai

dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

 

Dasar Penghitungan PBB

( Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002).

Yang menjadi dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (assessment

value) atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP ditetapkan

serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen).

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan

kondisi ekonomi nasional.

Contoh :

| Ekonomi Publik II 12

Page 13: Efektifitas PBB

Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp 1.000.000,00 persentase Nilai Jual Objek Pajak

misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak : 20% x Rp 1.000.000,00 =

Rp200.000,00

 

( Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994).

Secara umum besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), atau lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan

pada rumus dibawah ini:

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP)              

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak

(NJOPKP)                                 

 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)                                                  

= 20% X NJOPKP (untuk NJOP < 1 Miliar); atau

= 40% X NJOPKP (untuk NJOP 1 Miliar atau lebih)

Besarnya PBB terutang = 0,5 % X NJKP

 

Sanksi PBB

  

XXXXX     

 XXXXX   (-)

XXXXX     

     

 XXXXX     

 

 

XXXXX     

Pihak-pihak yang berkaitan dengan PBB (Pejabat atau Aparatur Pajak, Wajib Pajak

maupun pihak lain) yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa sanksi

administrasi maupun sanksi pidana. Pejabat yang dalam jabatannya bertugas langsung dengan

objek pajak , terdiri dari Camat sebagai pembuat akta tanah wajib; menyampaikan laporan

bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada

Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak; memberikan

keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Pejabat yang ada

hubungannya dengan objek pajak (kepala kelurahan atau kepala desa, pejabat dinas

pengawasan bangunan, pejabat agraria, pejabat balai hata peningglan, pejabat lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan / Direktorat jenderal Pajak), wajib memberikan keterangan

yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi pejabat yang tidak memnuhi kewajiban seperti disebutakan diatas dapat

dikenakan sanksi menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus,

apabila pejabat yang bersangkutan tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan dokumen

| Ekonomi Publik II 13

Page 14: Efektifitas PBB

yang diperlukan dan tidak menunjukka data atau tidak menyampaikan keterangan yang

diperlukan, dapat dipidana selama-lamanya 1 (satu) tahun atau setinggi-tinginya Rp.

2.000.00,- (dua juta rupiah).

Rencana Penerimaan PBB

Rencana penerimaan PBB adalah penerimaan yang diharapkan akan dicapai dalam

satu tahun anggaran yang ditetapkan oleh kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak melalui

seksi Penetapan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).

Rencana penerimaan atau target penerimaan PBB ini digunakan sebagai dasar untuk

merealisasikan penerimaan PBB serta sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan

bagi penatausaha penerimaan PBB.

Dasar untuk menetapkan target penerimaan PBB setiap tahun adalah:

a. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya

b. SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Direktorat Jendral Keuangan dan

Kementrian dalam negeri.

Realisasi penerimaan PB adalah jumlah bersih penerimaan dari hasil penatausahaan

sub seksi tatausaha penerimaan dan retitusi kantor pelayanan PBB. Realisasi penerimaan,

merupakan hasil akhir penerimaan PBB yang terdiri dari pokok pajak tahun berjalan dan

tunggakan pajak tahun sebelumnya yang nantinya akan dibagikan kepada yang berhak.

| Ekonomi Publik II 14

Page 15: Efektifitas PBB

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa jurnal yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tahun Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Penerbit

2011 Kurniawaty FitriEfektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Pekanbaru

untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerimaan PBB dan mengetahui daerah di Pekanbaru yang belum dapat mencapai target penerimaan PBB setiap tahunnya

Universitas Riau

2007 Radite Ardya W

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran

untuk mengtahui mekanisme pembayaran PBB, mengetahui target dan realisasi PBB di KP PBB Ungaran, menegtahui perkiraan penrimaan PBB di KP PBB Ungaran pada tahun yang akan datang.

Universitas Unika Soegijapranata

2013Kharisma Wanta Tarigan

Analisis Efektifitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado

untutk memepelajari, menganalisa, menyimpulkan penerimaan PBB, untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap penerimaan pajak dari tahun 2008-2011

Univrsitas Sam Ratulangi

| Ekonomi Publik II 15

Page 16: Efektifitas PBB

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3.1.1 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku

literatur, diktat-diktat kuliah, majalah-majalah, jurnal-jurnal, buku-buku yang

berhubungan dengan pokok penelitian, surat kabar dan membaca dan mempelajari

arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terdapat di instansi terkait. Untuk

melengkapi paparan hasil penelitian juga digunakan rujukan dan referensi dari

bank data lain yang relevan, misal dari jurnal, laporan hasi penelitian terdahulu,

serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk bahan atau

data yang relevan, akurat reliable yang hendak kita teliti. Oleh karena itu perlu

diguunakan metode pengumpulan data yang baik dan cocok. Dalam penelitian ini

digunakan metode pengumpulan data berupa :

3.2.1 Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu mengadakan

survei terhadap data yang telah ada dan menggali teori-teori yang telah

berkembang dalam bidang ilmu yang terkait.

| Ekonomi Publik II 16

Page 17: Efektifitas PBB

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Singkawang adalah sebuah kota (kotamadya) di Kalimantan Barat, Indonesia.

Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah kesultanan Sambas, Desa

Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado.

Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China, sebelum mereka

menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang, sedangkan para penambang

emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas

kepenatannya dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas

(serbuk emas). Waktu itu, mereka (orang Tionghoa) menyebut Singkawang dengan kata San

Keuw Jong (Bahasa Hakka), mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang

berbatasan langsung dengan laut Natuna serta terdapat pengunungan dan sungai, dimana

airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat

perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga

antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di

Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di

Singkawang.

Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kabupaten

Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status Kecamatan Singkawang dan pada tahun

1981 kota ini menjadi Kota Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Tujuan

pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana

utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha

peningkatan laju pembangunan. Selain pusat pemerintahan Kota Administratif Singkawang

ibukota Sambas juga berkedudukan di Kota Singkawang.

Secara geografis Kota Singkawang terletak pada 0°44'55,85”- 01°01'21,51” Lintang

Utara dan 108°51'47,6”- 109°10'19” Bujur Timur. Adapun batas-batas administrasi

Singkawang adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan

Kabupaten Bengkayang

| Ekonomi Publik II 17

Page 18: Efektifitas PBB

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten

Bengkayang

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Tabel 4.1Batas Administrasi Kota Singkawang

No Kecamatan Utara Selatan Barat Timur

1. Singkawang Selatan

Singkawang Barat

Kab. Bengkayang

Laut Natuna Singkawang Timur dan Kab.

Bengkayang

2. Singkawang Timur

Kab. Sambas Kab. Bengkayang

Singkawang Utara, Tengah, dan Selatan

Kab. Bengkayang

3. Singkawang Utara

Kab. Sambas Singkawang Barat, Timur dan Tengah

Laut Natuna Singkawang Timur

4. Singkawang Barat

Singkawang Utara

Singkawang Selatan

Laut Natuna Singkawang Tengah

5. Singkawang Tengah

Singkawang Utara

Singkawang Timur

Singkawang Barat

Singkawang Timur

Kota Singkawang Kab. Sambas Kab. Bengkayang

Laut Natuna Kab. Bengkayang

Sumber Data : Kota Singkawang Dalam Angka 2010

Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 26 (dua puluh enam) Kelurahan

dengan luas 50.400 Ha atau 0,34% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan luas masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Singkawang Selatan

22.448 Ha, Kecamatan Singkawang Timur 16.626 Ha, Kecamatan Singkawang

Utara 6.665 Ha, Kecamatan Singkawang Barat 1.806 Ha dan Kecamatan Singkawang

Tengah 2.855 Ha.

Jenis tanah yang ada di Kota Singkawang terdiri dari organosol seluas 3.752 Ha,

allvial seluas 25.338 Ha, podsol seluas 14.276 Ha , latasol seluas 2.998 Ha dan PMK

seluas 4.046 Ha.

Ketinggian Kota Singkawang terdiri dari wilayah datar seluas 31.904 Ha dan

wilayah bukit dan gunung 18.496 Ha. Dengan penggunaan tanah untuk pemukiman 358

Ha, industri 10 Ha, sawah irigasi non teknis 6.512 Ha, hutan belukar 3.280 Ha,

kebun campuran 2.629 Ha, perkebunan 22.980 Ha, padang/semak 5.408 Ha dan

lain-lain 250 Ha.

| Ekonomi Publik II 18

Page 19: Efektifitas PBB

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Pembayaran PBB

Pembayaran PBB dilakukan dengan menggunakan Sistem Tempat

Pembayaran (SISTEP). SISTEP adalah tata cara pembayaran, penyetoran,

pelimpahan, dan pembagian hasil penerimaan PBB melalui tempat

pembayaran yang telah ditentukan. SISTEP dilakukan karena perbedaan

kondisi dan situasi masing-masing wilayah yang berbeda-beda, jumlah WP

PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-

masing KP PBB, wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas,

tingkat penddidikan dan pengetahuan WP yang sangan heterogen, khususnya

di masyarakat pedesaan. (Markus,2005)

Tujuan penggunaan SISTEP:

1. Meningkatan pelayanan kepada WP

Menyederhanakan prosedur pembayaran dengan mendekatkan

tempat pembayaran agar memudahkan WP memenuhi kewajiban

perpajakannya.

2. Penertiban administrasi

Agar data piutang PBB dapat diajikan dengan mudah dan akurat.

3. Mempermudah pengawasan

Tertibnya administrasi piutang PBB maka pengawasan akan mudah

dilaksanakan terhadap semua kegiatan pembayaran atau penyetoran

uang PBB.

4. Mempermudah penerapan sanksi

Penerapan sanksi akan mudah dilaksanakan karena system ini

dnegan mudah dapat mengetahui WP yang belum membayar PBB

setelah lewat jatuh tempo.

5. Meningkatkan kesadaran WP

Lebih mudahnya tata cara pembayaran PBB serta kemungkinan

diterapkannya sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku maka akan meningkatkan kesadaran WP untuk

memenuhi kewajiban pemajakannya.

Tata cara pembayaran PBB adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran langsung ke tempat pembayaran

| Ekonomi Publik II 19

Page 20: Efektifitas PBB

a. Pada saat WP cukup mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutan (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat

Tagihan Pajak (STP) PBB sebagai bukti pembayaran WP PBB

akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

b. Pembayaran yang dilakukan dengan check, dianggap sah

apabila telah dilaksanakan kliring dan STTS baru dapat

diserahkan sesudah kliring.

2. Pembayaran memlalui pemindah bukuan atau transfer

a. Wajib pajak meminta kepada Bank atau Kantor Post dan Giro

untuk mendahbukukan uang ke tempat pembayaran dengan

mencantumkan nama, letak objek pajak, nomor seri sesuai

dengan tercantum dalam SPPT/SKP/STP.

b. Pembayaran melalui pemindahbukuan atau transfer baru

dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.

c. Tempat pembayaran berkewajiban mengirimkan STTS kepada

WP dengan Surat Pengantar Pengirim (SPP)

3. Pembayaran dengan kiriman uang melalui Bank atau Perum Pos

dan Giro

a. Wajib pajak mengirim uang pembayaran PBB ke tempat

pembayaran dengan mencantumkan nama, letak objek pajak,

nomor seri sesuai dengan yang tercantum dalam

SPPT/SKP/STP pada kolom berita.

b. Setelah menerima kiriman uang, tempat pembayaran

berkewajiban mengirimkan STTS kepada WP dengan Surat

Pengantar Pengiriman (SPP).

4. Pembayaran melalui petugas pemungut

a. Sebagai tanda bukti penerimaan sementara pada saat

melakukan pembayaran melalui petugas pemungut, WP akan

menerima Tanda Terima Sementara (TTS).

b. Apabila jumlah penerimaan embayaran PBB dari WP oleh

petugas pemungut telah disetor ke tempat pembayaran, petugas

pemungut akan menerima STTS dari tempat pembayaran dan

selambat-lambatnya dalam waktu enam haru harus

disampaikan kepada Wajib Pajak.

| Ekonomi Publik II 20

Page 21: Efektifitas PBB

Gambar 4.1

Skema Mekanisme Pembayaran dan Arus Dokumen

4.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Singkawang

Tahun 2009 sampai 2011

Target sangat diperlukan untuk menentukan besarnya prakiraan penerimaan

yang akan didapatkan pada tahun-tahun mendatang. Tujuan menentukan target

atau rencana penerimaan adalah agar dapat diketahui perkembangan penerimaan

PBB di Kota Singkawang tahun 2009 sampai 2011, selain itu juga sebagai acuan

agar perencanaan dan realisasinya tidak jauh berbeda. Berikut ini adalah target

dan realisasi penerimaan PBB di Kota Singkawang tahun 2009 saampai 2011.

| Ekonomi Publik II 21

Page 22: Efektifitas PBB

TabelTarget dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Singkawang

Tahun 2009 - 2011

No KecamatanTahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

Target (Rp) Realisasi (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Singkawang Barat 1.685.330.988 1.146.983.241 68,06 1.717.470.815 1.338.920.014 77,96 2.344.984.186 1.755.487.609 67,24

2 Singkawang Tengah 526.143.475 333.419.697 63,37 544.827.990 392.310.340 72,01 773.240.029 496.023.889 58,22

3 Singkawang Timur 118.980.800 45.436.020 38,19 121.037.492 55.830.029 46,13 149.100.982 56.186.506 33,61

4 Singkawang Selatan 384.102.455 183.349.276 47,73 400.160.862 217.066.322 54,24 561.889.267 261.322.577 36,43

5 Singkawang Utara 140.013.554 72.877.172 52,05 145.554.821 74.758.263 52,36 173.314.723 85.382.584 47,09

Jumlah 2.854.571.272 1.782.065.406 62,43 2.929.051.980 2.078.884.968 70,97 4.002.529.187 2.654.403.165 66,31

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang, diolah 2013

Sesuai dengan data diatas dapat diketahui perkembangan penerimaan PBB di Kota Singkawang tahun 2009 sampai 2011. Dari tabel

diatas, diperoleh informasi bahwa dari tahun 2009 sampai 2011 tidak ada satupun Kecamatan di Kota Singkawang yang yang dapat mencapai

target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi peneriman PBB di Kota Singkawang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB Kota

Singkawang sebesar Rp. 1.782.065.406,- dari target yag telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.854.571.271,- dengan presentase reaalisasi sebesar

62,43%. Kemudian pada tahun 2010, presentase realisasi penerimaan PBB di Kota Singkawang meningkat sebesar 8,5% menjadi 70,97%

dengan angka realisasi sebesaar Rp. 2.078.884.968 dari Rp. 2.929.051.980,- target yang telah ditetapkan. Peningkatan realisasi tidak berlanjut

pada tahun 2011, realisasi penerimaan PBB di Kota Singkawang pada tahun 2011 malah menurun menjadi 66,31% dengan target penerimaan

PBB sebesar Rp. 4.002.529.187,- yang hanya terealisasi sebesar Rp. 2.654.403.165,-.

| Ekonomi Publik II 22

Page 23: Efektifitas PBB

Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang APBN 2011 dijelaskan

bahwa peningkatan realisasi penerimaan PBB dari tahun 2009 ke 2010 disebabkan oleh

penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang berpengaruh terhadap turunnya bunga

kredit kepemilikan aprtemen (KPA) fan kredit kepemilikan rumah (KPR).

4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota

Singkawang

1. Meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dimiliki karena letak

objek pajak yang strategis untuk pembangunan rumah, ruko, atau

perumahan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang harus

dibayar, sehingga terjadi peningkatan dalam penetapan target penerimaaan

PBB oleh pemerintah daerah namun hal ini belum diiringi dengan usaha-

usaha yang lebih giat dari aparat kecamatan atau kelurahan dalam

pencapaian target tersebut.

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya bukan

merupakan subjek PBB tentang adanya kewajiban membayar pajak bagi

objek Bumi dan/ bangunan yang dimilikinya.

3. Penagihan pajak kuarang efektif kepada wajib pajak secara

peroarangan/individu.

4. Adanya wajib pajak yang tidak melaporkan kembali objek pajak dan

subjek pajak bumi dan bangunan setelah mengalami perubahan.

5. Kurangnya pendataan atau pemutakhiran data oleh aparat kelurahan

tentang pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

6. Adanya wajib pajak yang berdomisili diluar wilayah Kelurahan atau diluar

Kota Singkawang sehingga aparat kelurahan sulit dalam menyampaikan

SPPPT PBB.

Walaupun sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang

kewajibannya sebagai waraga Negara terutama kewajiban dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan, namun masih belum melakukan pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan. Hal ini sebagian disebabkan karena sebagian masyarakat belum

mengtahui manfaat atau fungsi dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangnunan

khusunya pada masyarakat menengah kebawah.

| Ekonomi Publik II 23

Page 24: Efektifitas PBB

Kurangnya pengetahuan masyarakat serta minat dari masyarakat itu

sendiri untuk mengenal pajak, serta kurang gencarnya pihak fiskus dalam

menginformasikan masalah ajak kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat

dari kalangan menengah ke bawah menjadi beberapa faktor yang menyebabkan

masyarakat belum membayar PBB.

4.2.4 Usaha yang dapat dilakukan Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Singkawang

Dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan maka usaha-usaha yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Singkawang

adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendataan ulang Wajib Pajak.

b. Melaksanakan penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakkan secara

bertahap berdasarkan atas Surat Tagihan Pajak.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

d. Membuat surat himabauan Wajib Pajak untuk segera memenuhi

kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Meneyelenggarakan undian berhadiah untuk pembayaran PBB secara

tepat waktu.

| Ekonomi Publik II 24

Page 25: Efektifitas PBB

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Singkawang

dari tahun 2009 sampai 2011 tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan. Di

samping itu, perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota

Singkawang pada tahun 2009 hingga 2009 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2009 ke 2010

realisasi penerimaan PBB meningkat dari 62,43 % menjadi 70,97 % yang kemudian menurun

di tahun 2011 menjadi 66,31 %.

5.2 Saran

Pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan realisasi penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan di kota Singkawang dengan beberapa cara antar lain adalah,

melakukan pendaftaran ulang Wajib Pajak, melaksanakan penagiahan aktif, meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, membuat surat himbauan Wajib Pajak untuk segera

memenuhi kewajibannya membayar PBB, menyelenggarakan undian berhadiah untuk

pembayaran PBB secara tepat waktu.

Untuk mempermudah penagiahan dan pemungutan PBB di Kota Singkawang

diperlukan peran serta masyarakat yang aktif.

| Ekonomi Publik II 25

Page 26: Efektifitas PBB

DAFTAR PUSTAKA

| Ekonomi Publik II 26