Edisi Revisi 2016 - · PDF file- Format Remedial dan Pengayaan Edisi Revisi 2016 XII ... bentuk display atau power point tentang Kasus-kasus ... (bahasa Inggris) yaitu

Hadi Kammis, SH 0 RPP Pendidikan Kewarkganegaraan kelas XII – 1 MAN KALABAHI – 2017/2018

Oleh :

Hadi Abdul Aziz Kammis, SH

NIP. 197703112005011004

MAN KALABAHI

2017

- Kalender Pendidikan - Hari dan Minggu Efektif - Jam Tatap Muka - Program Tahunan - Program Semester - KKM - Silabus K13 Revisi 2016 - RPP Revisi 2016 dan

Materi Ajar - Format Analisis Nilai

Harian - Format Nilai Afektif - Format Remedial dan

Pengayaan

Edisi Revisi 2016

XIISem 1

BUKU PEDOMAN GURU


A. Gambaran Umum Buku ini merupakan pedoman guru dalam mengelola program pembelajaran terutama dalam memfasilitasi siswa untuk mendalami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana terdapat dalam buku peserta didik. Materi pelajaran PPKn yang terdapat pada buku siswa akan diajarkan selama 1 (satu) Tahun pelajaran. Agar pembelajaran itu lebih efektif, efisien dan sistematis, maka secara umum, program pembelajaran yang dirancang terdiri dari: a. Kompetensi Inti (KI) b. Kompetensi Dasar (KD); c. Indikator; d. Tujuan Pembelajaran; e. Langkah-langkah Pembelajaran Umum; f. Media/alat/bahan pembelajaran g. Materi dan Pembelajaran Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII; h. Penilaian pembelajaran; i. Praktik Belajar Kewarganegraan; j. Program Pengayaan; k. Program Remedial; dan l. Interaksi Guru dan Orang tua.

B. Kompetensi Inti ( KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kasus-kasus pelanggaran hak

dan pengingkaran kewajiban

warganegara

BAB

SATU


C. Kompetensi Dasar (KD)

KOMPETENSI DASAR MATERI

PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

1.1 Menghayati nilai-nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianutnya

2.1 Menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa danbernegara

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus –kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara. a. Makna Hak dan

Kewajiban Warganegara

b. Substansi Hak dan Kewajiban Warganegara dalam Pancasila

c. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warganegara

d. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warganegara

Mengamati tayangan vidio/film/gambar dengan penuh rasa syukur, membaca dari berbagai sumber tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.

Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan penuh tanggung jawab menggunakanhigh-order thinking skills (HOTS)tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara

Mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan penuh rasa tanggung jawab tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara

Menganalisis dan menyimpulkan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.

Menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab dalam bentuk display atau power point tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.

Menyajikan tulisan ilmiah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara


D. Langkah Pembelajaran umum 1. Melaksanakan persiapan dan pendahuluan pembelajaran sebagaimana tertuang dalam

RPP. 2. Melaksanakan pembelajaran PPKn yang mendorong siswa mampu memahami

berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara meliputi : a. Makna hak dan kewajiban WNI b. Substansi hak dan kewajiban warganegara dalam pancasila c. Kasus pelanggaran dan pengingkaran kewjiban warganegara, dan d. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara

3. Model dan strategi pembelajaran PPKn yang digunakan pendidik disesuaikan dengan Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII dan dapat ditambahkan oleh guru mata pelajaran dengan model lain (Inovasi) yang dianggap dapat mendorong pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

4. Guru Mata Pelajaran mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu: a. Siswa mampu mendalami makna hak dan kewajiban warganegara melalui proses

pembelajaran mandiri. b. Siswa dapat memahami dan substansi hak dan pengingkaran kewajiban

warganegara di dalam Pancasila. c. Siswa dapat menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran

kewajiban warganegara serta factor penyebabnya. d. Siswa dapat memahami upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban warganegara.

E. Materi dan Proses Pembelajaran 1. Materi Pelajaran

Materi Pelajaran PPKn Bab 1 adalah Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dengan sub bab berikut : 1) Makna hak dan kewajiban warganegara 2) Substansi Hak dan Kewajiban warganegara dalam Pancasila 3) Kasus pelanggaran dan pengingkaran kewjiban warganegara, dan 4) Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara

2. Proses Pembelajaran Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran materi bab 1, adalah sebagai berikut : a. Guru mempersiapkan diri dengan membaca dari berbagai literatur yang relevan

dengan materi pembelajaran. b. Guru memberikan contoh-contoh yang terkait dengan materi pembelajaran. c. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif guru dapat

menampilkan foto-foto, gambar, dan dokumentasi audiovisual. d. Guru dapat membagi siswa dalam kelompok kerja secara acak sebanyak 4 – 5

orang setiap kelompok.


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : MAN KALABAHI Mata pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas/Semester : XII / 1 Alokasi Waktu : 8 JTM

Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit) Pertemuan minggu Pertama merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada minggu-minggu berikutnya. Pertemuan awal ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya, bagaimana guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi. Pada pertemuan pertama kali ini guru akan membahas terlebih dulu makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara. A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat memahami Makna hak dan kewajiban warganegara.

B. KI, KD dan Indikator

Kompetensi Inti KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI. 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


Kompetensi Dasar

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

1.1 Menghayati nilai-nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianutnya.

1.1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama yang berkaitan dengan HAM dalam proses pembelajaran (mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar)


.

2.1.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan upaya penghormatan hak dalam proses pembelajaran. (menghargai, menghormati, dalam mengajukan pertanyaan, menjawab dan menanggapi jawaban dalam berdiskusi)

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus –kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.1.1 Mendeskripsikan makna hak dan kewajiban warganegara.

3.1.2 Menganalisis substansi hak dan kewajiban warganegara dalam pancasila.

3.1.3 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengngkaran kewajiban warganegara.

3.1.4 Menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.

C. Materi Pembelajaran

1. Materi Fakta Persoalam hak dan kewajiban telah kita pahami pada materi kelas XI BAB Pelanggaran

Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi disebut juga sebagai hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu maka hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun.

Hak asasi perlu mendapat jaminan perlindungannya oleh negara secara tertulis yang termuat di dalam UUD negara. Di Indonesia HAM telah diatur dalam UU. No. 39 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

Namun nyatanya bawa, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengabaikan hal tersebut. Banyak terjadi pelanggaran yang kita lakukan terhadap hak orang dan juga banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban diri seseorang. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak akan terpisahkan dari diri setiap individu untuk selamanya. Sehingga Pemahaman dasar yang harus dipahami oleh kita adalah kesadaran akan hak dan tanggungjawab setiap individu atas dirinya. Setiap orang memiliki hak yang harus diterima dari orang lain dan setiap orang pun memiliki kewajiban yang harus diberikannya kepada orang lain.


2. Materi Konsep Materi yang disampaikan pada minggu pertama ini adalah Bab 1, Sub-Bab Aadalah :

MAKNA HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warganegara

Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati (sebagai anugerah Allah SWT) pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu hak asasi harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilanggar atau dikurangi dan dirampas oleh siapapun.

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warganegara

1) AS. Hikam, Warganegara merupakan terjemahan dari citizenschip (bahasa Inggris) yaitu “Anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.

2) Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 Pasal 26 ayat 1: Yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

3) UU. No. 62 Tahun 1958 yang telah diubah dengan UU. N0. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa “Warganegara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warganegara Republik Indonesia”.

Pengertian Hak Prof. Dr. Notonagoro, “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu (yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain), yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”. Hak Warganegara adalah “Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warganegara dari negara (pemerintah) dan dari orang lain”. Hak-hak warganegara diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu pasal 27, 28, 28A sampai dengan 28J, 29 s.d.34

Pengertian Kewajiban Kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap warganegara terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.


Menurut Prof.Dr. Notonagoro, “Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu (yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain manapun), yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan”. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Kewajiban Dasar Manusia adalah “Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. Kewajiban warganegara diatur dalam pasal pasal 27 ayat 1 (menjunjung hukum dan pemerintahan), 27 ayat 3 (pembelaan negara), dan pasal 30 ayat 1 (menjaga pertahanan dan keamanan negara).

Hak dan Kewajiban Negara Hak Negara adalah hak yang seharusnya diterima dari setiap warganegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara memiliki tiga hak, yang sering disebut tiga sifat negara, yaitu : memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Kewajiban Negara merupakan “Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh negara terhadap warganegara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

2. Cara Memperoleh HAK

Bagaimanakah cara memperoleh hak..? James W. Nickel menyampaikan dua teori : Teori pertama teori Mc Closkey dimana pemberian hak adalah untuk dilakukan, untuk dimiliki, dan untuk dinikmati. Teori kedua adalah teori Joel Feinberg dimana pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan yang merupakan hak seseorang dapat diperoleh apabila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Ini berarti bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu ketika seseorang menuntut hak maka ia pun harus melakukan kewajibannya. Hak merupakan suatu yang harus diperjuangkan, hak dapat dimiliki sebagai buah perjuangan manusia. Sebagai hasil capaian manusia, maka hak merupakan sesuatu yang bersumber dari luar diri manusia. Sebelum mencapai hak, manusia harus melakukan kewajiban. Artinya, hak merupakan akibat dari perbuatan seseorang yang melakukan kewajiban, atau kewajiban merupakan prasyarat bagi orang yang ingin memiliki hak. Tegasnya tidak mungkin ada hak, kalau tidak melakukan kewajiban. Hak dan kewajiban bagai dua sisi uang yang berbeda. Ia selalu bergandengan, menyatu dalam fungsi dan tujuan, walau tentu saja berbeda dalam urutan. Hak merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban, artinya kewajiban terlebih dahulu ada, kewajiban sebagai sebab, sedangkan hak merupakan akibatnya.

3. Jenis-jenis hak dan kewajiban warganegara RI Kalau kalian telaah UUD 1945, baik naskah sebelum maupun setelah perubahan, kalian

akan dengan mudah menemukan ketentuan mengenai warganegara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kalian identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warganegara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat (1) dan (2) b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1)


c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat (2) d. Hak dan Kewajiban bela Negara, Pasal 27 ayat (3) e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28 f. Kemerdekaan memeluk agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2) g. Pertahanan dan keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) dan (2) h. Hak mendapat pendidikan, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) i. Kebudayaan Indonesia, Pasal 32 ayat (1) dan (2) j. Perekonomian Nasional, Pasal 33 ayat (1-5) k. Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 ayat (1-4)

4. Tugas dan tanggung jawab Negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warganegara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya 2) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar 3) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu SISDIKNAS 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran

belanja negara dan belanja daerah 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia 6) Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya 7) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan

nasional 8) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup

orang banyak 9) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat 10) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar 11) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

D. Metode dan Media Pembelajaran 1. Metode

Pendekatan pembelajaran menggunakan dicovery learning dengan metode penugasan diskusi, model pembelajaran bekerja dalam kelompok dan mewawancarai nara sumber. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

2. Media atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari spidol, with board, laptot dan projector.

E. Sumber belajar Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII dan Modul Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan yang disusun oleh guru mata pelajaran.


F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu

Pendahuluan 1. Salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif 2. Memberikan motivasi dan sikap spiritual yaitu bersyukur

karena bisa naik kelas dan melanjutkan belajar di kelas XII.

3. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

4. Guru menggunakan Modul pembelajaran PPKn Kelas XII untuk kegiatan Pertemuan pertama dalam materi Bab 1 Sub bab A. Makna pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warganegara.

10 menit

Inti Sebelum siswa memahami berbagai kasus pelanggaran hak terlebih dahulu guru memaparkan secara singkat tentang materi pembelajaran.

Mengamati Siswa diminta untuk mendengarkan paparan guru tentang makna umum hak dan kewajiban warganegara yang harus disadari oleh setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Menanya 1. Siswa diminta untuk mengajukan berbagai pertanyaan

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 2. Guru menjawab atau guru meminta salah satu siswa

untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik

Mengumpulkan Informasi Siswa mengumpulkan Informasi dari berbagai sumber, buku, modul maupun hasil wawancara tentang makna hak dan kewajiban wagra negara yang harus dihargai dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengasosiasikan Siswa menyelesaikan tugas mandiri 1.1 yaitu mengkaji dan menyimpulkan makna hak dan kewajiban warganegara dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan informasi yang telah terkumpulkan.

Mengkomunkasikan 1. Siswa secara bergantian melaporkan hasil kajiannya dan

siswa lain menanggapi hasil pekerjaan temannya. 2. Siswa menyerahkan hasil kajiannya secara tertulis. 3. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil

pekerjaan peserta didik.

70 menit


Penutup 1. Guru mengecek tingkat pemahaman siswa. 2. Guru dan siswa menyimpulkan materi ajar. 3. Siswa diminta untuk mempelajari Tugas kelompok 1.2

baik melalui kajian literature maupun wawancara untuk menemukan substansi hak dan kewajiban warganegara yang terdapat di dalam Pancasila.

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT.

10 menit

G. Penilaian

Penilaian terhadap siswa dilakukan dengan penilaian autentik yaitu: 1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya, dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggung jawab. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh di bawah ini.

No Nama Siswa Aspek Penilaian

Iman Taqwa

Rasa Syukur

Jujur Disiplin Tanggungjawab

1

2

3

Skor penilaian menggunakan 1 – 4. Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai

Skor Perolehan Nilai = --------------------- x 4

20

2) Penilai pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.1 dan/atau Tugas Kelompok 1.1. selain itu penilaian kognitif pun dapat dilakukan melalui pelaksanaan uji kompetensi pada akhir pertemuan KD 1.


Tugas Kelompok 1.1 Nah, setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian identifikasikan perujudan hak dan kewajiban-kewajiban warganegara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam format tabel di bawah ini. Infomasikan temuanmu pada kelompok yang lain!

No Jenis Hak Warganegara Contoh Perwujudannya

1 Hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat (1) dan (2)

2 Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1)

3 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat (2)

4 Hak dan Kewajiban bela Negara, Pasal 27 ayat (3)

5 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28

6 Kemerdekaan memeluk agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2)

7 Pertahanan dan keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) dan (2)

8 Hak mendapat pendidikan, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3)

9 Kebudayaan Indonesia, Pasal 32 ayat (1) dan (2)

10 Perekonomian Nasional, Pasal 33 ayat (1-5)

11 Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 ayat (1-4)

3) Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan / saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi warganegara dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

No Nama Siswa Kemampuan

Bertanya Kemempaun Menjawab

Memberi masukan

/saran

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3


Ketengan Nilai diisi dengan ceklist Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang Skor Perolehan Nilai = -------------------- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No Aspek Penskoran

1 Kemampuan bertanya

Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.

2 Kemampuan menjawab/ Argumentasi

Skor 4, apabila jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas

3 Kemampuan memberi masukan

Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan


Pertemuan Kedua: (2 x 45 menit) Menganalisis substansi hak dan kewajiban warganegara dalam Pancasila.

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa dapat menjelaskan Substansi Hak dan Kewajiban Warganegara dalam Pancasila.



kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.



Kompetensi Dasar





.










1. Materi Fakta

Kodrat Manusia Keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal dan disposisi yang melekat pada keberadaan / eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan YME Harkat Manusia Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi Martabat Manusia Kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi, sehingga manusia mempunyai martabat tinggi Derajat Manusia Kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi

PANCASILA

1. Ketuhanan yang maha esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

indonesia


2. Materi Konsep Materi yang disampaikan pada pertemuan kedua adalah Bab 1, Sub-Bab B adalah :

SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DALAM PANCASILA B. Substansi Hak dan Kewajiban Warganegara dalam Pancasila

Mr. Soepomo menolak konsep HAM Barat (liberal) yang lebih menekankan pada kebebasan individu (individualis) untuk diterapkan menjadi dasar konstitusi negara kita. Karena menurutnya, HAM Barat berbeda dengan budaya Indonesia yang bersifat kekeluargaan, walaupun dalam hal-hal tertentu Soepomo menerima beberapa konsep seperti hak menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. (Sekneg, 1995). Sedangkan Ir. Soekarno mengakui bahwa konsep dasar HAM Barat muncul dari semangat individualisme, liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan budaya Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana pandangan kita tentang HAM dikaitkan dengan Pancasila dan UUD 1945…?

Jika kita melihat deklarasi HAM Internasional ke 2 di Wina Austria tanggal 25 Juni 1993 paragraf 3 dinyatakan bahwa : “Semua HAM adalah universal, tidak bisa dibagi-bagi atau indivisible, saling bergantung dan saling berhubungan”. Namun demikian harus dipahami bahwa setiap negara memiliki budaya yang berbeda, budaya dasar melahirkan ideology bangsa sehingga HAM yang bersifat universal tersebut tidak bisa serta merta diterapkan di setiap negara di dunia, contoh di Indonesia. HAM yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi ke-Indonesia-an. Bahkan harus ditekankan bahwa HAM bagi masyarakat Indonesia itu adalah memadukan ajaran agama, nilai-nilai moral kemanusiaan dan ideologi negara yaitu Pancasila.

1. Pancasila sebagai ideology Terbuka Soejono Soemargono, Ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan,

kepercayaan yg menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

Nicollo Machiavelli, Idiologi adalah pengetahuan mengenai cara mendapatkan, menyembunyikan dan mempertahankan kekuasaan dengan memamfaatkan konsepsi keagamaan dan tipu daya. Frans Magnis Suseno menyatakan ideologi dibedakan menjadi 2 yaitu : a. Ideologi Terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral budaya masyarakatnya sendiri

2) ideologinya bukan berasal dari sekelompok orang melainkan berasal dari musyawarah dan konsensus dari masyarakat atau bangsanya sendiri

3) nilai-nilai ideologi bersifat garis besar dan tidak langsung operasional

b. Ideologi Tertutup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita sekelompok orang untuk

mengubah dan memperbaharui masyarakat atau bangsa. Jadi bukan berasal dari masyarakat atau bangsa, namun berasal dari sekelompok orang yang punya kepentingan

2) adanya sifat pemaksaan terhadap penerapan ideologi tersebut 3) isinya bukan hanya nilai-nilai atau cita-cita tertentu melainkan terdiri atas tuntutan-

tuntutan yang nyata, operasional dan diajukan dengan mutlak


2. Pancasila sebagai sumber nilai Pancasila sebagai sumber nilai berarti : 1) Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan

penyelenggaraan negara, partisifasi warganegara dan pergaulan antar warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.

2) Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik/buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, tingkah laku bangsa Indonesia (kepribadian bangsa) dan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. 4) Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan

bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah : Nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Sebagai ideology negara pancasila harus dijadikan acuan atau pedoman bagi seluruh

komponen bangsa (pemerintah dan rakyat) dalam berperilaku. Dalam Pancasila terkandung tiga nilai sebagai berikut : 1) Nilai Dasar : sila-sila Pancasila, norma dasar (UUD 1945), bersifat abstrak & umum 2) Nilai Instrumental : nilai berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, lebih bersifat

kontekstual (menyesuaikan dengan perkembangan zaman), wujudnya berupa kebijakan/peraturan, strategi, program, organisasi, sistem, rencana.

3) Nilai Praksis : sifatnya dinamis, penerapan nilai-nilai dalam kenyataan sehari-hari baik oleh lembaga kenegaraan/organisasi dan warganegara.

Prof. Dr. Drs. Mr. Notonogoro, SH. Membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu : 1) Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan

kegiatan atau aktivitas, alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas. Seperti sabit untuk memotong rumput, kuali untuk menggoreng, sapu untuk membersihkan

2) Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia 3) Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, agama sebagai

sumbernya. Seperti sembahyang atau ibadah. Nilai kerohanian terdiri dari : a. Nilai kenyataan (kebenaran) : bersumber pada akal manusia b. Nilai keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia c. Nilai kebaikan (Moral) : kehendak/kemauan manusia. d. Nilai religius (Ketuhanan) : kepercayaan manusia, tertinggi dan mutlak.

3. Hak dan kewajiban warganegara dalam pancasila

Bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia?

Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

a. Hak Asasi Warganegara dalam Nilai Ideal Pancasila Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu:

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara.


Hubungan antara hak asasi dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama,

melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warganegara pada kedudukan

yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

3) Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsure pemersatu di antara warganegara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warganegara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hakhak partisipasi masyarakat.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta member kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat

2. Hak Asasi Warganegara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila

Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak asasi warganegara juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi diantaranya sebagai berikut : a. UUD 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut.

1) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

2) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3) UU. Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 4) UU. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 5) UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap

Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi

terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes)

1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87

tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar

4) Kepres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

5) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana AksiNasional HAM Indonesia Tahun 2004-2009


3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam

kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakatHal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warganegara.Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warganegara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

D. Metode dan Media Pembelajaran

1. Metode Pendekatan pembelajaran menggunakan dicovery learning dengan metode penugasan diskusi, model pembelajaran bekerja dalam kelompok dan mewawancarai nara sumber. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.





Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran siswa, agenda kegiatan, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).

2. Guru memberikan motivasi dan menanyakan materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya.

3. Guru memberikan klarifikasi secara umum penyajian hasil wawancara kelompok dan mengaitkan dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan kedua

4. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

5 menit

Inti Mengamati Siswa diminta untuk membaca Modul PPKn Bab 1 Sub bab B tentang substansi hak dan kewajiban warganegara dalam pancasila.

Menanya Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah ditemukannya.

Mengumpulkan Informasi Siswa secara berkelompok mengumpulkan Informasi tentang substansi hak dan kewajiban warganegara dalam Pancasila melalui bahan ajar dan hasil pengamatan siswa di lingkungan.

75 menit


Mengasosiasi Dibawah bimbingan guru siswa mengerjakan tugas mandiri 1.2 yaitu melakukan identifikasi substansi hak dan kewajiban warganegara dalam sila-sila pancasila.

Mengkomunikasikan 1. Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil

pekerjaanya, siswa lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pekerjaan temannya.

2. Siswa melaporkan hasil tugasnya secara tertulis untuk diberi nilai oleh guru.

Penutup 1. Siswa dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.

2. Siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini sebagai refleksi.

3. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri dengan tugas belajar kelompok 1.3 “Kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warganegara yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” untuk pertemuan mendatang.

10 menit

G. PENILAIAN


Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini guru melihat tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggungjawab. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh di bawah ini.


Iman Taqwa

Rasa Syukur


1

2

Skor penilaian menggunakan 1 – 4. Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor Perolehan Nilai = --------------------- x 4

20


2) Penilai pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.2 dan/atau Tugas Kelompok 1.2. Selain itu penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan melalui tes kompetensi pada akhir pertemuan KD 1.

Tugas Kelompok 1.2 Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas!

No Sila Pancasila Jenis Hak Asasi yang Terkait

1 Sila Pertama 1. 2. 3.

2 Sila Kedua 1. 2. 3.

3 Sila Ketiga 1. 2. 3.

4 Sila Keempat 1. 2. 3.

5 Sila Kelima 1. 2. 3.


3) Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.



Memberi masukan

/saran

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


12 Pedoman Penskoran (rubrik)

No Aspek Penskoran

1 Kemampuan bertanya Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.


Skor 4, apabila jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas




Pertemuan Ketiga (2 X 45 Menit) Materi pembelajaran pada pertemuan ketiga adalah Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan sehari-hari. A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa dapat menganalisis berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.






Kompetensi Dasar





.










1. Materi Fakta

TKI Asal Brebes Dianiaya Majikan di Singapura

TEMPO.CO, Brebes - Baru dua bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, Kunainah, 30 tahun, pulang dengan luka di sekujur tubuhnya. Tragisnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, itu terlantar saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 3 Juni 2014. “Dari bandara, Kunainah dipulangkan dengan bus. Dia diturunkan di Desa Pejagan, Kecamatan Losari, Brebes,” kata Ramuji, 48 tahun, sepupu Kunainah, di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, Ahad siang, 8 Juni 2014. Herman beserta sejumlah keluarganya mengantar Kunainah ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Brebes. Ramuji tidak tahu siapa yang memulangkan Kunainah. Dari Pejagan, Kunainah diantar tukang ojek ke rumah Sofiah, tukang urut di Desa Sitanggal, Kecamatan Brebes. Ramuji baru tahu Kunainah pulang setelah Rofiah menghubunginya.

“Dia masih trauma, belum bisa bercerita banyak,” ujar Ramuji. Kunainah adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Carsudin, 60 tahun, dan Tuminah, 50 tahun. Dia berangkat sebagai TKI legal ke Singapura melalui PT Sumber Kencana Sejahtera (SKS). “Baru sekali ini dia jadi TKI. Sebelumnya, dia buka warung makan di tempat proyek di Jakarta,” kata Kusim Setiawan, kakak Kunainah. Karena proyeknya sudah selesai, Kunainah lantas tidak berjualan lagi. Demi menghidupi anak semata wayangnya yang baru kelas I SD, Arya Adi Saputra, janda cerai itu memutuskan menjadi TKI. Selama bekerja di Singapura, Kunainah sering mengeluh kepada Kusim. Melalui pesan singkat, Kunainah mengaku sering dianiaya anak majikannya.

Kusim berujar, Kunainah mengaku sering diinjak-injak dan dipukuli anak majikannya karena dia takut saat disuruh memandikan anjing. “Kunainah juga pernah disiram air panas di punggungnya. Di punggungnya banyak bekas luka,” kata Tuminah, ibu Kunainah. Dokter jaga di IGD RSUD Brebes, Rani, mengaku belum bias menyimpulkan penyebab bekas luka di punggung dan tangan Kunainah.

“Bercak-bercak hitam bekas luka itu bukan akibat pukulan benda tumpul,” ujar Rani. Adapun, mengenai kaki kanan Kunainah yang sudah dibebat gips, Rani mengaku tidak tahu penyebabnya.”Pasien akan di-roentgen dulu untuk mengetahui cedera di kakinya,” tutur Rani. Pengurus kantor cabang PT SKS di Brebes, Herman, mengatakan Kunainah sudah dirawat di RS di Singapura selama sepekan. Namun Kunainah minta pulang dan berobat di Indonesia. Herman mengatakan asuransi pengobatannya akan segera dicairkan.


Menurut koordinartor Formigran, Jamaludin, Kunainah semestinya diantar ambulans atau angkutan khusus dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dari bandara ke rumahnya. “Tapi dia ditelantarkan. Dari bandara, dia dinaikkan bus umum dan diturunkan jauh dari rumahnya,” kata Jamaludin.

Jamaludin mengatakan banyak kasus penganiayaan TKI di luar negeri yang tidak jelas penyelesaian hukumnya. Dia mendesak Kementerian Luar Negeri segera melakukan gugatan terhadap majikan yang menganiaya Kunainah. “Agar kasus semacam ini tidak terulang lagi dan TKI diperlakukan secara manusiawi,” ujarnya. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/06/08/063583399/

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? 2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? 3. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang dilanggar oleh pelaku penganiayaan tersebut? 4. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? 5. Apa saja yang akan kalian lakukan agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hak asasi

manusia?

2. Materi Konsep Materi yang disampaikan pada minggu ketiga ini adalah Bab 1, Sub C adalah :

KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN

WARGANEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA C. Kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara

1. Pengertian Pelanggaran HAK dan Kengingkaran kewajiban Pelanggaran Hak adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan

hukum, mengurangi, menghalangi, dan /atau mencabut hak seseorang sebagai warganegara yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warganegara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misal: Warganegara selaku konstituen tidak menggunakan hak pilih aktifnya.

2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Pelanggaran hak warganegara terjadi ketika warganegara tidak dapat menikmati atau

memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warganegara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warganegara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warganegara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan.

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/08/063583399/


Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri

Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warganegara.

c. Sikap tidak toleran Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

d. Penyalahgunaan kekuasaan Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warganegara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warganegara.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warganegara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hokum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warganegara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

f. Penyalahgunaan teknologi Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warganegara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

3. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warganegara

Hak dan kewajiban setiap warganegara telah diatur dan dijamin dalam konstitusi Negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 27 s/d 34 UUD 1945. Namun dalam kenyataannya masih terjadi banyak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh individu yang satu terhadap individu lainnya atau bahkan yang dilakukan oleh Negara terhadap warganegara maupun yang dilakukan oleh warganegara terhadap negaranya.


Contoh kasus pelanggaran hak warganegara : 1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum 2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak masyarakat 3. Pembungkaman kebebasan pers 4. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena

dikhawatirkan akan menjadi oposan pemerintah Contoh kasus pengingkaran terhadap kewajiban warganegara : 1. Kewajiban Warganegara Menurut UUD 1945

Disamping tercantum dalam pasal 27 s/d 34 UUD 1945, juga ada kewajiban-kewajiban lain, misal membayar pajak dan sejenisnya.

2. Kasus Pengingkaran Kewajiban sebagai Warganegara

Tidak mau ikut dalam siskamling

Tidak mau membantu korban bencana alam

Melakukan aksi kekerasan dalam segala kegiatan

Memaksakan agama dan keyakinan kepada orang lain

Contoh peristiwa pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara terhadap warganegara diantaranya :

1) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan

2) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998 . 3) Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antarsuku yang mengakibatkan

jatuhnya korban jiwa, seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya








Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif. 2. Memberikan motivasi dan mereview materi pelajaran

pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan saat ini.

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

5 menit


Inti Mengamati Guru memberikan gambaran umum tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menanya Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, masing-masing siswa dengan pertanyaan yang berbeda.

Mengumpulkan Informasi Siswa mengumpulkan informasi tentang beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dari berbagai sumber, literature maupun wawancara.

Mengasosiasi Siswa menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengkomunikasikan 1. Siswa diminta untuk menyajikan hasil analisisnya di

depan kelas, sedang siswa yang lain diminta untuk memberi tanggapan.

2. Setelah selesai penyajian, hasil tugas individu dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.

75 menit


2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai renungan.

3. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri dalam mempelajari dan mengerjakan tugas kelompok 1.4 tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara melalui pengamatan dan wawancara.

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

10 menit

G. PENILAIAN


Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya, dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggung jawab.


Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh di bawah ini.


Iman Taqwa

Rasa Syukur


1

2

3

dst


20

2) Penilai pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.3 dan/atau Tugas Kelompok 1.3

Tugas Kelompok 1.3

Setelah kalian mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

warganegara, coba kalian identifikasikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara. Setiap kelompok hanya mengidentifikasi dan mengalisis satu contoh kasus saja, baik untuk pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Gunakanlah berbagai macam

sumber informasi untuk mengerjakan tugas ini. Agar informasi lebih akurat, kalian dapat melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Pergunakanlah format berikut ini untuk

melaporkan pekerjaan kalian.

1. Kasus Pelanggaran Hak Warganegara Jenis Kasus : ..................................................................................... Sumber informasi : ..................................................................................... Uraian Kasus : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Faktor penyebab : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Apabila sudah ada upaya penyelesaian kasus tersebut, apa saja bentuk penyelesaiannya dan bagaimana tingkat keberhasilannya? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………


Apabila belum ada upaya penyelesaian, apa saja bentuk alternatif penyelesaian kasus tersebut? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warganegara Jenis Kasus : ..................................................................................... Sumber informasi : ..................................................................................... Uraian Kasus : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Faktor penyebab : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Apabila sudah ada upaya penyelesaian kasus tersebut, apa saja bentuk penyelesaiannya dan bagaimana tingkat keberhasilannya? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Apabila belum ada upaya penyelesaian, apa saja bentuk alternatif penyelesaian kasus tersebut? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………





Memberi masukan

/saran

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



No Aspek Penskoran



Skor 4, apabila jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas




Pertemuan Keempat (2 X 45 Menit) Penanganan pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa dapat menganalisis Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.







1. Materi Fakta


2. Materi Konsep Materi yang disampaikan pada pertemuan ke empat ini adalah Bab 1, Sub D adalah :

PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN

WARGANEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah seringkali kalian dengar.

Pernyataan tersebut sangat relefan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warganegara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warganegara adalah dengan mencegah timbulnya semua penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.

Berikut merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara .

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi msyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegeak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayananbaik dan adil kepada masyarakat memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

b. Mengoptimalkan peran lebaga (lembaga selain lembaga tinggi Negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warganegara seperti KPK, lembaga Ombudsman RI, Komnas HAM, KPAI, dan Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga (lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warganegara.

e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip(prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan Formal, sekolah, perguruan tinggi maupun non formal) seperti kegiatan keagamaan dan kursus kursus.

f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan Negara. g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat

agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing (masing-masing).

h. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warganegara. Upaya Pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkran kewajiban warganegara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warganegaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warganegara. Sebagai warganegara dari bangsa dan Negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara.


Selain melakukan upaya pencegahan pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga (lembaga Negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti 1) Kepolisian melakukan penanganan kasus yang berkaitan degan pelanggaran terhadap hak

warganegara untuk memperoleh rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum ( pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya ) serta tindak pidana pelaku terorisme. Tidak hanya itu, kepolisian juga melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

2) Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan gerakan Separatisme, ancaman keamanan dari luar dan lain-lain.

3) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

4) Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis berdasarkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara. 2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan

Kewajiban Warga Negara Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga

negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya, yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.




E. Sumber belajar

Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII dan Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh guru mata pelajaran.



Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif. 2. Guru memberikan motivasi dan mereview materi

pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan saat ini.

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

5 menit


Inti Mengamati Guru memberikan gambaran umum tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan ber-masyarakat dan bernegara.

Menanya Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.

Mengumpulkan Informasi Siswa mengumpulkan informasi tentang berbagai upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dari berbagai sumber, literature maupun wawancara.

Mengasosiasi Siswa menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengkomunikasikan 1. Siswa diminta untuk menyajikan hasil analisisnya di

depan kelas, sedang siswa yang lain diminta untuk memberi tanggapan.

2. Setelah selesai penyajian, hasil tugas individu dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.

75 menit


2. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai renungan.

3. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes tertulis (ulangan harian) pada materi bab 1 di pertemuan mendatang.

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

10 menit

G. PENILAIAN


Penilaian sikap dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya, dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggung jawab.




Iman Taqwa

Rasa Syukur


1

2

3

dst


20

2) Penilai pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.4 dan/atau Tugas Kelompok 1.4 Tugas Kelompok 1.4 Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warganegara.

1. Dilingkungan keluarga a. ……………………………………………………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Di Lingkungan sekolah a. ……………………………………………………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Di lingkungan masyarakat a. ……………………………………………………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Di lingkungan berbangsa dan bernegara

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………





Memberi masukan

/saran

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



No Aspek Penskoran







H. Pengayaan

Siswa yang telah menguasai materi pada bab ini akan diberikan tugas tambahan dalam bentuk pengamatan lingkungan tentang upaya-upaya yang dilakukan baik oleh orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

I. Remedial Remedial akan diberikan kepada siswa yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan, baik dalam bentuk lisan, penugasan maupun dengan pengulangan pembelajaran (ulangan ulang).


Aspek Penilaian Nilai

Rata-rata Komentar Guru Komentar Orang Tua

Sikap

Pengetahuan

Ketrampilan

Paraf/Tanda tangan

J. Interaksi Guru dan Orang Tua Dalam hal ini guru menyampaikan rekapitulasi pencapaian siswa dalam bab ini kepada orang tua/wali siswa agar merekapun dapat mengevaluasi proses pembelajaran siswa di rumah. Terdapat tiga bentuk penilaian yang dilaporkan kepada orang tua, yaitu :

1. Penilaian sikap selama siswa mengikuti proses pembelajaran pada Bab 1. 2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 1.

Orang tua harus mengomentari hasil pekerjaan siswa sebagai apresiasi dan komitmen untuk mengantarkan siswa mencapai prestasi yang lebih baik. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini :


A. Kompetensi Inti ( KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong




B. Kompetensi Dasar (KD)

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

1.2 Mensyukuri nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang beriman dalam praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian

2.2 Mendukung nilai-nilai praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian

3.2 Memprediksi praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian

4.2 Menalar hasil evaluasi praksis (kehidupan nyata) perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian

Pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian

a. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum

b. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

c. Dinamika Pelanggaran Hukum

Pelindungan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat untuk Menjamin

Keadilan dan Kedamaian

BAB

DUA


C. Langkah Pembelajaran umum 1. Melaksanakan persiapan dan pendahuluan pembelajaran sebagaimana tertuang dalam

RPP. 2. Melaksanakan pembelajaran PPKn yang mendorong siswa mampu memahami hakikat,

peran dan dinamika perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.

3. Model dan strategi pembelajaran PKn yang digunakan pendidik disesuaikan dengan Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII dan dapat ditambahkan oleh pendidik dalam bentuk modul pembelajaran yang dianggap dapat mendorong pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

4. Guru mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu: a. Siswa mampu memahami mengidentifikasi dan menganalisis hakikat, peran dan

dinamika perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui proses pembelajaran yang bersifat mandiri.

b. Perserta didik mampu menyelesaikan tugas individu atau tugas kelompok melalui proses pengumpulan data dari berbagai sumber.

c. Siswa dapat mengkomunikasikan baik komunikasi dalam bentuk tulisan atau komunikasi secara lisan, seperti mempresentasikan hasil pengumpulan data.

D. Materi dan Proses Pembelajaran

1. Materi Pelajaran Materi pelajaran PPKn Bab 2 adalah sebagai berikut: a. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum b. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian c. Dinamika Pelanggaran Hukum

2. Proses Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran materi Bab 2 ini adalah sebagai berikut : a. Guru dapat mempersiapkan diri dengan membaca dari berbagai literatur atau

sumber bahan ajar yang relevan dengan materi bab 2, serta memperkaya materi pembelajaran dengan menambahkan materi tentang: 1) Hakikat perlindungan dan penegakkan hukum 2) peranan lembaga penegak hukum 3) dinamika pelanggaran hukum

b. Guru memberikan contoh yang terkait dengan materi dalam Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII yang terintegrasi dengan kondisi dan situasi dilingkungan sekitar.

c. Guru dapat memperkaya materi dalam Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII dengan mengintegrasikan sumber buku lain yang relevan.

d. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, dan audiovisual yang relevan dengan materi pelajaran.

e. Guru dapat membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan kegiatan diskusi atau mengerjakan tugas-tugas kelompok.

f. Berkaitan dengan tugas mandiri dan kelompok, siswa melakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronika).

g. Dalam praktik Kewarganegaraan hendaknya guru memperhatikan pendekatan ekspanding community approach, yaitu pendekatan kemasyarakatan meluas, dimana dalam melaksanakan parktik kewarganegaraan dimulai dari lingkungan terdekat dari siswa hingga jangkauan yang lebih jauh dari lingkungan peserta didik


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Madrasah : MAN KALABAHI Mata pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas/Semester : XII / 1 Alokasi Waktu : 6 JTM PERTEMUAN PEMBELAJARAN Pertemuan Pertama : (2 x 45 menit) Pertemuan pertama diawali apersepsi. Selanjutnya, diadakan sesi kajian bekal ajar awal (entry behavior) melalui dialog guru dengan siswa untuk membangun sikap dan persepsi positif terhadap pelajaran (positive perception and attitudes), kemudian dilanjutkan dengan mengangkat isu atau masalah yang diangkat dari Bab 2 Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII dengan penyampaian pendapat ringan.


Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat menjelaskan hakekat perlindungan dan penegakkan hukum.

B. KI, KD dan Indikator Kompetensi Inti ( KI) 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong








3.3 Memprediksi praksis (kehidupan nyata) pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian







1. Materi Fakta

Salah satu fungsi aparat penegak hokum (lembaga kepolisian) yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Gambar di atas mencerminkan salah satu fungsi aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan preventif terhadap peristiwa tawuran antar siswa di salah satu kota di Indonesia.


2. Materi Konsep

Materi yang disampaikan adalah Bab 2 Sub bab A. adalah :

HAKIKAT PERLINDUNGAN DAN PENAGAKAN HUKUM

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum

1. Konsep Perlindungan dan Penegakkan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagaiperlindungan hukum apabila mengandungunsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepadawarganya.b. Jaminan kepastian hukum. c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Pentingnya Perlindungan dan PenegakkanHukum

dapat mewujudkan hal-hal berikut ini :

A. Tegaknya supremasi hukumB. Tegaknya keadilanC. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan di

masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warganegara Indonesia, artinya seluruh

warganegara Indonesia tanpa membedakan berdasarkan golongan tertentu, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari sesuatu yang mengancam dirinya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum sebagai berikut.

1. Pengertian Hukum, Perlindungan dan Penegakan Hukum

a. Pengertian Hukum

J.C.T. Simorangkir, SH., Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. E. Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup – Perintah dan Larangan – yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditatati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.


b. Pengertian Perlindungan Hukum Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum (asas

legalitas). Perlindungan hukum diberlakukan bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap ketentuan hukum yang mungkin saja melanggar hak-hak individu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Semua masyarakat Indonesia mendapat perlindungan hukum karena negara hukum melindungi segenap warganegara tanpa membeda-bedakannya.

Hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan perlindunganadalah suatu proses cara perbuatan untuk melindungi seseorang. Jadi perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebbagai upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang, dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri atas hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, dan sebagainya. Dengan demikian, pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi.

c. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum sebagai berikut. a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di salam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

c. Keadilan Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Secara garis bersar terdapat empat fungsi hukum, yaitu : a. Sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat b. Sebagai sarana mewujudkan keadilan social lahir dan bathin c. Sebagai sarana penggerak pembangunan d. Fungsi kritis dari hukum yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan

pengawasan pada aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Terdapat tiga teori tujuan hukum, yaitu : a. Ethische Theori (ajaran Aristoteles), yaitu tujuan hukum hanya ditempatkan pada

perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat.


b. Utilitheis Tehori (Ajaran J. Austin dkk), yaitu Tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat (manusia).

c. Gemengde Theori / teori Gabunga, ( Ajaran J. Schrasset), yaitu tujuan hukum tidak semata-mata untuk menegakkan keadilan namun juga kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat.

3. Penggolongan Hukum a. Berdasarkan Wujudnya

1. Tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dapat kita jumpai dalam berbagai peraturan negara (kodifikasi hukum), contohnya UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang tertulis

2. Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). dan konvensi seperti pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus

b. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya 1. Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di satu daerah tertentu. Seperti Perda

Provinsi Bali hanya berlaku di Bali, Perda Kabupaten Buleleng hanya berlaku di Kabupaten Buleleng

2. Nasional, yaitu hukum yang berlaku di seluruh wilayah satu negara tertentu (unifikasi hukum). Seperti di Indonesia berlaku hukum nasional Indonesia, di Malaysia berlaku hukum nasional Malaysia Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Seperti Hukum Perdata Internasiona, Hukum Perang

c. Berdasarkan Waktu yang Diaturnya 1. Hukum yang berlaku saat ini atau sekarang ini (Ius Constitutum) yang disebut hukum

positif 2. Hukum yang berlaku antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang

menyangkut hukum yang berlaku saat ini & hukum yg berlaku masa lalu

d. Berdasarkan Pribadi yang Diaturnya 1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan hanya berlaku bagi satu

golongan tertentu 2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua

golongan warga negara 3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang

masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda

e. Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya 1. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warna negara dan

negara yang menyangkut kepentingan umum 2. Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan

yang lain dan bersifat pribadi

f. Berdasarkan Tugas dan Fungsinya 1. Hukum Material, yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan (terdapat dalam

KUHP, KUHS, KUHD) 2. Hukum Formal, yaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan

mempertahankan hukum material (terdapat dalam Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Dagang)


4. Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum

–

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi penegakkan hukum, antara lain :

1. Hukumnya2.

Penegak Hukum

3. Masyarakat 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakkan hukum

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya.




E. Sumber Belajar

Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII dan Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu

Pendahuluan 1. Salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif. 2. Guru memberikan motivasi dan mengungkapkan rasa

syukur karena negara mampu mewujudkan rasa kemanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Guru menyampaikan topik tentang “hakikat perlindungan dan penegakkan hukum” dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

10 menit

Inti Mengamati Siswa diminta untuk mendengarkan gambaran umum tentang materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru.

70 menit


Menanya Siswa diminta untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Guru mengarahkan agar pertanyaan siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas

Mengumpulkan Informasi Siswa dianjurkan untuk menggunakan Modul Pembelajaran PPKn Kelas XII dan buku sumber lainnya yang relevan dalam memahami hakikat perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia.

Mengasosiasikan Siswa diminta untuk menyelesaikan tugas kelompok 2.1 yang mengkaji secara teoritis tentang hakikat perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia.

Mengkomunkasikan 1. Beberapa kelompok diminta untuk membacakan hasil

kajiannya dan ditanggapi olh kelompok lain. 2. Hasil diskusi kumpulkan untuk mendapatkan penilaian

Penutup 1. Siswa ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.

2. Siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini sebagai refleksi.

3. Guru mengingatkan siswa untuk menyiapkan diri dalam pembelajaran serta tugas 2.2 yaitu mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian.

4. Guru menanamkan kesadaran berkonstitusi kepada siswa dan dilanjutkan mengucapkan rasa syukur karena pelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

10 menit

G. Penilaian Penilaian terhadap siswa dilakukan dengan penilaian autentik yaitu : Penilaian terhadap siswa dilakukan dengan penilaian autentik yaitu: a. Penilaian sikap



Iman Taqwa

Rasa Syukur


1

2

3

dst


Skor penilaian menggunakan 1 – 4. Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai dengan aspek sikap yang dinilai Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai

Skor Perolehan Nilai = --------------------- x 4

20

b. Penilai pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 2.1 dan Tugas Kelompok 2.1

c. Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan /saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.



Memberi masukan

/saran

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


12


No Aspek Penskoran








Pertemuan Kedua: (2 x 45 menit) Materi yang dipelajari pada pertemuan kedua adalah penerapan Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian.


Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa dapat : 1. Mengklasifikasikan macam-macam lembaga penegak hukum di Indonesia. 2. Menjelaskan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum di Indonesia. 3. Menganalisis peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan

kedamaian.

B. KI, KD dan Indikator Kompetensi Inti ( KI) 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong







4.4 Memprediksi praksis (kehidupan nyata) pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian







C. Materi Pembelajaran 1. Materi Fakta

Salah satu lembaga penegak hokum di Indonesia yang berwenang untuk menangani persoalan pelanggaran hokum di Negara Indonesia adalah Lembaga KPK. KPK merupakan lembaga penegak hokum yang khusus menangani persoalan tindak pidana korupsi. Selain KPK terdapat lembaga-lembaga penegak hjukum lainnya seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga advokat maupun TNI. Lembaga-lembaga tersebut diberikan kewenangan khusus untuk menagnani berbagai persoalan hokum yang terjadi dalam NKRI.

2. Materi Konsep

Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 2, Sub bab B adalah :

PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

B. Peran lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

1. Aparat Penegak Hukum a. Kepolisian

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut.


1) Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 6 KUHAP) Wewenang (Pasal 7 ayat [1] KUHAP) : a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara; i) Mengadakan penghentian penyidikan; j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1.Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 16 UU RI No 2 Tahun 2002 kewenangan kepolisiaan RI,yaitu:

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentinganpenyidikan;

membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan;

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

b. Kejaksaaan

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. (UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP) Tugas Jaksa: 1. Sebagai penuntut umum 2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor)

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak

seagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang : 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;


3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

4) Membuat surat dakwaan; 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara

disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

7) Melakukan penuntutan; 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum

menurut ketentuan undang-undang; 10) Melaksanakan penetapan hakim.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

a. Di bidang pidana :1. melakukan penuntutan;2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; 5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

B. Di bidang perdata dan tata usaha negara :Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

C. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;3) pengawasan peredaran barang cetakan;4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

c. Lembaga Peradilan Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan

tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Aparat penegak hukum akan memutuskan perkara hukum di peradilan hukum. Lembaga-lembaga peradilan hukum sebagai berikut. a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi dan Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.


b. Peradilan Agama Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

c. Peradilan Militer Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri atas Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

d. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Mahkamah Agung (MA) Dalam Pasal 1 UU RI Nomor 5 tahun 2004 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara R.I. disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk : Mengadili pada tingkat kasasi, Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-

undang, Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 2 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diatur tentang independensi Mahkamah Agung yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.”

f. Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pula ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.


Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara R.I. tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk : Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara R.I. tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara R.I. tahun 1945.

Indepedensi Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 24 tahun 2003 sebagai berikut : “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas dan wewenang hakim: 1) Dalam Bidang Manajemen Peradilan

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada MA.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta rneneruskannya kepada kepustakaan hukum.

2) Dalam Bidang Perdata Menetapkan hari sidang. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai

hukum yang dianggap penting. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan

menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya.


Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata yang ditugaskan

kepadanya. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di

Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.

3) Dalam Bidang Pidana Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis

penahanannya. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih

dibawah umur. Memproses permohonan grasi. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana

yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana/ bidang pidana dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d. Advokat

Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Wewenang penasehat hukum yaitu Mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang sedang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam persidangan yang akan berpengaruh pada keputusan Hakim yang adil.


3.Peran ADVOKAT

memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya.

–




E. Sumber Belajar

Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII dan Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII



Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif. 2. Guru memberikan motivasi dan bersyukur atas nikmat

sehat sehingga bisa menjalankan aktifitas harian. 3. Guru menyampaikan topik tentang “Peran Lembaga

Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian”, namun sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik itu.

5 menit


Inti Mengamati Siswa mencermati penjelasan umum yang disampaikan guru tentang Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian.

Menanya Siswa diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Materi yang disampaikan guru.

Mengumpulkan Informasi Siswa dianjurkan untuk menggunakan sumber belajar dari modul yang telah disiapkan atau sumber ajar lain yang relevan. Secara berkelmpok siswa mendiskusikan tugas kelompok 2.2, yaitu mengidentifikasi peran lembaga penegak hukum di Indonesia.

Mengasosiasi Siswa melakukan diskusi untuk menganalisis mengidentifikasi peran lembaga penegak hukum di Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Advokat.

Mengkomunikasikan Siswa mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Masing-masing kelompok saling menanggapi jawaban kelompok Lain.

75 menit


2. Siswa menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini sebagai refleksi.

3. Guru mengingatkan siswa untuk menyiapkan diri dalam pembelajaran serta tugas 2.3 yaitu Dinamika Pelanggaran Hukum di Indonesia.

4. Guru menanamkan kesadaran berkonstitusi dan dilanjutkan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

10 menit

G. PENILAIAN

Penilaian terhadap siswa dilakukan dengan penilaian autentik yaitu: a. Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya, dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggung jawab.




Iman Taqwa

Rasa Syukur


1

2

3

dst


20


c. Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.



Memberi masukan

/saran

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


12



No Aspek Penskoran







Pertemuan Ketiga (2 X 45 Menit) Pada pertemuan ketiga ini akan mempelajari tentang Dinamika Pelanggaran Hukum di Indonesia, meliputi Contoh Perilaku pelanggaran hukum di berbagai lingkungan kehidupan dan Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakkan hukum. A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa dapat: 1. Menyebutkan contoh-contoh perilaku pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga,

sekolah, masyarakat dan negara. 2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran hukum. 3. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakkan hukum di

Indonesia. B. KI, KD dan Indikator

Kompetensi Inti ( KI) 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong







5.4 Memprediksi praksis (kehidupan nyata) pelindungan dan penegakan hukum dalam


d. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum

e. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

f. Dinamika Pelanggaran Hukum


masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian


C. Materi Pembelajaran 1. Materi Pelajaran a. Materi Fakta

Berbagai pelanggaran hukum dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik

pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang sering disebut dengan istilah tindak pidana.

Gambar di atas menunjukkan salah satu bentuk pelanggaran hukum lalulintas yang dilakukan oleh

para pelajar di sebagian wilayah NKRI. Tri in one, tidak menggunakan pengaman kepala (helm)

dan belum cukup umur merupakan tiga akumulasi pelanggaran yang terlihat pada gambar

tersebut.


b. Materi Konsep Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 2, Sub bab B adalah :

DINAMIKA PELANGGARAN HUKUM

C. Dinamika Pelanggaran Hukum 1. Contoh Pelanggaran Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari

C. Dinamika Pelanggaran Hukum

– 1. contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah,

masyarakat, bangsa dan negara.

A. Dalam lingkungan keluarga1) mengabaikan perintah orang tua;2) ibadah tidak tepat waktu;3) menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak4) nonton tv sampai larut malam.

B. Dalam lingkungan sekolah1) mencontek ketika ulangan;2) datang ke sekolah terlambat;3) bolos mengikuti pelajaran;4) tidak memperhatikan penjelasan guru

C. Dalam lingkungan masyarakat1) mangkir dari tugas ronda malam;2) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas;3) main hakim sendiri;4) mengkonsumsi obat-obat terlarang;5) melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain;6) melakukan perjudian;

D. Dalam lingkungan bangsa dan negara:1) tidak memiliki KTP;2) tidak memiliki SIM;3) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas;4) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya;5) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam kemasyarakatan hukum.Dalam masyarakat hukum itu harus pula bersendi pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian Setiap warganegara berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warganegaranya. Perlindungan hukum difungsikan untuk menghindari segala bentuk perilaku sewenang wenang, penindasan, perampasan hak, dan lain-lain yang dapat merugikan dan bahkan menyengsarakan seseorang atau masyarakat. Perlindungan hukum juga didasari oleh faktor bahwa manusia pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, siapapun yang bersalah ataupun melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi huku. Sebaliknya , bagi siapa yang tidak bersalah harus terhindar dari sanksi hukum. Semua orang harus diperlakukan sama di dalam hukum. Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adakah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya. Baik antara sesama masyarakat, maupun terhadap pemerintah. Kedamaian dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberi jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum


harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya, hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

2. Akibat Tidak Adanya Perlindungan dan Penegakan Hukum Akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum sebagai berikut.

a. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum Masyarakat berpendapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka, fakta-fakta yang ada diputarbalikkan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masyarakat pun pudar.

b. Penyelesaian konflik dengan kekerasan Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antarpelajar, tawuran antarsuku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas dengan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis. Ini membuktikan masyarakat Indonesia yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, bukan dihakimi secara seenaknya, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

c. Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi Melihat beberapa kasus di Indonesia, banyak warganegara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya: pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banyaknya masteri yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

d. Penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.

3. Upaya-Upaya Penegakan Hukum untuk Menjamin Keadilan dan Kedamaian

Penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam kehidupan Bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketentraman sehingga tidak heran jika banyak Negara di dunia menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas kebijakan dan pembaharuan, termasuk Indonesia yang ditandai dengan mulai berbenah dan dilengkapinya segala bentuk infrastruktur lembaga-lembaga baik itu dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun lembaga-lemabaga pengawas independen yang bertugas melakukan pengawalan terhadap terealisasinya jaminan penegak hukum.


Berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. a. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta

melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusaian dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan.

b. Hukum seharusnya tidak di tegakan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, dan hitam putih. Tapi, harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.

c. Hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa mempedulikan rasa keadailan. Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan seadil-adilnya sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.

d. Memberikan Pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.

e. Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum. Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat dan biaya ringan semua tingkat peradilan.

f. Pemberian saksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya.

4. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakkan hukum

2.Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum

A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga1) mematuhi perintah orang tua;2) ibadah tepat waktu;3) menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya;4) melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.

B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah1) menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya;2) memakai pakaian seragam yang telah ditentukan;3) tidak mencontek ketika sedang ulangan;4) memperhatikan penjelasan guru;

C. Dalam kehidupan di

lingkungan masyarakat:

1) melaksanakan setiap

norma yang berlaku di

masyarakat;

2) melaksanakan tugas ronda.

3) ikut serta dalam kegiatan

kerja bakti;

4) menghormati keberadaan

tetangga disekitar rumah





E. Sumber Belajar Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII dan Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII



Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi.

2. Guru mereview kembali pokok pembahasan materi pertemuan lalu.

3. Guru menegaskan topik pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan.

5 menit

Inti Mengamati Siswa diminta untuk membaca Modul Pembelajaran PPKn Kelas XII Bab 2, Sub bab C. Dinamika Pelanggaran Hukum. Menanya Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan guru mengarahkan siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Mengumpulkan Informasi Siswa berupaya menemukan contoh-contoh pelanggaran hukum dalam berbagai lingkungan masyarakat. Mengasosiasi Secara berkelompok Siswa diminta untuk menyelesaikan tugas diskusi 2.3 yaitu Dinamika Pelanggaran Hukum di Indonesia. Mengkomunikasikan Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan.

75 menit

Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

2. Guru mengarahkan siswa mengerjakan tugas prektik belajar kewarganegaraan yang terdapat di akhir materi bab ini.

3. Guru memberikan tugas mandiri dalam bentuk penilaian diri yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

10 menit


H. PENILAIAN Penilaian terhadap siswa dilakukan dengan penilaian autentik yaitu: a. Penilaian sikap



Iman Taqwa

Rasa Syukur


1

2

3

dst


20



Tugas Kelompok 2.3

Identifikasikan contoh perlaku yang tercermin sikap sadar hukum dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara.

Tuliskanlah hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini.

Jenis lingkungan

Contoh perilaku Taat atau sadar Hukum

Lingkungan keluarga

Lingkungan sekolah

Lingkungan bemasyarakat

Lingkungan bernegara

c. Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.




Memberi masukan

/saran

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



No Aspek Penskoran






I. Pengayaan

Siswa yang telah menguasai materi pada Bab ini akan diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi ini atau mereka diminta melakukan pengamatan di lingkungan tempat tinggalnya tentang contoh perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

II. Remedial Remedial akan diberikan kepada siswa yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain siswa secara terencana mempelajari Modul Pelajaran PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya dan guru menyediakan soal- soal latihan yang akan diselesaikan siswa baik dalam bentuk tulis maupun lisan pada kompetensi yang belum tercapai.

III. Interaksi Guru dan Orang Tua Dalam hal ini guru menyampaikan rekapitulasi pencapaian siswa dalam bab ini kepada orang tua/wali siswa agar merekapun dapat mengevaluasi proses pembelajaran siswa di rumah. Terdapat tiga bentuk penilaian yang dilaporkan kepada orang tua, yaitu :

1. Penilaian sikap selama siswa mengikuti proses pembelajaran pada Bab 2. 2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 2. 3. Penilaian Keterampilan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan


Aspek Penilaian Nilai

Rata-rata Komentar Guru Komentar Orang Tua

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

Paraf/Tanda tangan

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh siswa sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan siswa mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat siswa untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam kontek pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian di simpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini :

Kalabahi, Juli 2017 MGMP PPKn MAN Kalabahi

Ketua, Anggota Hadi Abdul Aziz Kammis, SH Najamudin Syain, SH NIP. 197703112005011004

Mengetahui Kepala MAN Kalabahi

ZUFRI, S.Pd, M.M.Pd NIP. 197107081997031005


DAFTAR ISI

Kata Pengantar --------------------------------------------------------------------------- Daftar Isi --------------------------------------------------------------------------- Analisis Waktu Belajar --------------------------------------------------------------------------- 1. Kalender Pendidikan --------------------------------------------------------------------------- 2. Hari dan Minggu Efektif --------------------------------------------------------------------------- 3. Jam Tatap Muka setiap Kelas ----------------------------------------------------------------- 4. Program Tahunan --------------------------------------------------------------------------- 5. Program Semester --------------------------------------------------------------------------- 6. Penetapan KKM ---------------------------------------------------------------------------

Silabus K13 Revisi Maret 2016 ----------------------------------------------------------------- BAB I Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warganegara

A. Gambaran Umum ----------------------------------------------------------------- B. Kompetensi Inti (KI) ----------------------------------------------------------------- C. Kompetensi Dasar (KD) ----------------------------------------------------------------- D. Langkah Pembelajaran Umum ------------------------------------------------------ E. Materi dan Proses Pembelajaran ------------------------------------------------------ F. RPP Pertemuan Pertama ----------------------------------------------------------------- RPP Pertemuan Kedua ----------------------------------------------------------------- RPP Pertemuan Ketiga ----------------------------------------------------------------- RPP Pertemuan Keempat -----------------------------------------------------------------

BAB II Perlindungan dan Penegakkan Hukum dalam Masyarakat untuk Menjamin Keadilan dan Kedamaian ------------------------------------------------------

A. Kompetensi Inti (KI) ----------------------------------------------------------------- B. Kompetensi Dasar (KD) ----------------------------------------------------------------- C. Langkah Pembelajaran Umum ------------------------------------------------------ D. Materi dsan Proses Pembelajaran ------------------------------------------------------ RPP Pertemuan Pertama ----------------------------------------------------------------- RPP Pertemuan Kedua ----------------------------------------------------------------- RPP Pertemuan Ketiga -----------------------------------------------------------------

Lampiran Format Penilaian ---------------------------------------------------------------------------

iii


Kata Pengantar Puji Syukur patut dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Guru sebagai pedoman pembelajaran guru PPKn di kelas XII Semester 1. Shalawat dan salam kita doakan agar selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh pendidikan yang patut diteladani. Kesiapan administrasi pembelajaran merupakan hal pokok yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya di kelas. Dalam hal ini guru tidak serta merta menggunakan buku ajar dan buku administrasi guru yang telah disiapkan oleh pemerintah, namun guru harus lebih kreatif dalam menyusun buku pegangannya dengan merujuk pada apa yang disiapkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di MAN Kalabahi, penyusun bersama TIM MGMP PKn MAN Kalabahi berusaha menyusun buku pedoman guru PPKn yang disesuaikan dengan kondisi ril siswa dan keadaan sarana penunjang yang tersedia di MAN Kalabahi. Buku Guru ini kemudian akan menjadi pedoman bagi guru PPKn di lingkungan MAN Kalabahi dalam menjalankan tugas dan peranannya. Selain Administrasi Pembelajaran yang terdiri dari Analisis Waktu, Silabus dan RPP, di dalam buku inipun telah disiapkan standar Materi Pembelajaran, tugas siswa baik mandiri maupun kelompok, serta format dan pedoman penilaiannya, yang nantinya guru PPKn akan menyesuaikan pembelajaran tersebut secara riil di dalam kelas, baik dalam hal penyesuaian Materi Pembelajaran, Teknik Pembelajaran maupun Pedoman Penilaiannya. Harapannya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi guru PPKn MAN Kalabahi dalam menjalankan tugasnya, namun demikian sebagai manusia biasa tentunya masih terdapat berbagai kekurangan dan kekeliruan dalam buku ini sehingga penyusun berharap kepada Kepala MAN Kalabahi dan Pengawas Madrasah maupun pengawas Mata Pelajaran PPkn agar dapat memberikan masukan-masukan positif melalui supervise yang terprogram dan terencana guna perbaikan buku ini. Demikian, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuka bagi kita semua dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Kalabahi, Juli 2017 Penyusun

ii

Edisi Revisi 2016 - · PDF file- Format Remedial dan Pengayaan Edisi Revisi 2016 XII ... bentuk display atau power point tentang Kasus-kasus ... (bahasa Inggris) yaitu

Documents