DUKUNGAN PEMANFAATAN BOK DALAM PENCEGAHAN …202.70.136.13/assets/upload/dir_60248a365b4ce1e/files/PPT-BOK... · JENIS BAANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BOK KAB/KOTA BOK UKM SEKUNDER

DUKUNGAN PEMANFAATAN BOK DALAM PENCEGAHAN

STUNTING KUWAT SRI HUDOYO

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jakarta, 14 November 2018

PERNAS STUNTING KESMAS 2018 1

JUKNIS BOK

•DASAR HUKUM :

PERATURAN PEMERINTAH NO 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN pasal 59

2

Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Non Fisik

Bidang Kesehatan merupakan amanat pp 55

th 2005

AMANAT PP NO 55 TH 2005

•Pasal 59

(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, MENTERI TEKNIS MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK.

(2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

3

JENIS BAANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

BOK KAB/KOTA

BOK UKM SEKUNDER

BOK STUNTING

DUKMAN JAMPERSAL BOK OBAT


AKREDITASI PUSK

AKREDITASI RS AKREDITASI LABKESDA

BOK STUNTING


TUJUAN

Umum

Meningkatkan peran multi sektor dalam Percepatan penurunan prevalensi stunting

Khusus 1. Terselenggaranya konvergensi, koordinasi dan konsolidasi

perencanaan, penggerakan pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting

2. Terlaksananya intervensi penanganan stunting

3. Terselenggaranyan monitoring dan evaluasi


7

NAD 1. Aceh tengah 2. Pidie 3. Aceh Timur

SUMUT 1. Langkat 2. Padang Lawas 3. Gunung Sitoli 4. Nias Utara 5. Simalungun

SUMBAR 1. Pasaman 2. Pasaman Barat 3. Solok

KEPRI 1. Natuna 2. Lingga

RIAU 1. Rokan hulu 2. Kampar

BENGKULU 1. Kaur 2. Bengkulu

Utara SUMSEL 1. Ogan Komering

Ilir 2. Muara Enim

LAMPUNG 1. Lampung

Selatan 2. Lampung Tengah 3. Lampung Timur 4. Tanggamus

BABEL 1. Bangka barat 2. Bangka

BANTEN 1. Pandeglang 2. Lebak

DKI JAKARTA 1. Kep. Seribu

JABAR 1. Bandung 2. Sukabumi 3. Cianjur 4. Karawang 5. Cirebon 6. Bandung Barat

6. Sumedang 7. Bogor 8. Tasikmalaya 9. Garut 10.Kuningan 11.Sumedang 12.Indramayu 13. Majalengka

DIY 1. Kulonprogo 2. Bantul

Bali 1. Gianyar 2. Buleleng

NTB 1. Lombok Barat 2. Lombok Timur 3. Lombok

Tengah 4. Lombok Utara

NTT 1. Sumba Barat 2. Sumba Timur 3. Sumba Tengah 4. Alor 5. Lembata 6. Timor Tengah

Selatan 7. Timor Tengah

Utara

8. Ngada 9. Manggarai 10. Rotendao 11. Sumba Barat Daya 12. Manggarai Timur 13. Sabu Raijua 14. Kab. Kupang 15. Kab. Belu 16. Kab. Flores Timur 17. Kab. Sikka 18. Kab. Ende 19. Kab. Manggarai

Barat 20. Kab. Nagekeo 21. Malaka

JATIM 1. Trenggalek 2. Malang 3. Jember 4. Bondowoso 5. Probolinggo 6. Lamongan

7. bangkalan 8. Sampang 9. Nganjuk 10. Pamekasan 11.Sumenep 12. Kab. Kediri

KALTENG 1. Barito

Timur 2. Kotawarin

gin Timur 3. Kab.

Kapuas KALSEL 1. Hulu Sungai

Selatan 2. Tanah

Bumbu

KALTIM 1. Panajam Paser

Utara 2. Kab. Kutai

KALTARA 1. Malinau 2. Nunukan

SULUT 1. Bolmong Utara 2. Bolaang

Mongondow SULTENG 1. Banggai 2. Parigi

Moutong

SULSEL 1. Enrekang 2. Bone

SULTRA 1. Buton 2. Kolaka

GORONTALO 1. Gorontalo 2. Boleamo 3. Pohuwato SULBAR

1. Majene 2. Polman 3. Mamuju 4. Mamasa

MALUKU 1. Maluku tengah 2. Seram bagian

Barat 3. Kep. Aru

MALUKU UTARA 1. Halmahera Selatan 2. Kep. Sula

PAPUA BARAT 1. Tambraw 2. Sorong Selatan 3. Kab. Manokwari 4. Kota Sorong 5. Pegunungan

Arfak

PAPUA 1. Jayawijaya 2. Tolikara 3. Nduga 4. Lanny Jaya 5. Intan Jaya 6. Dogiyai 7. Kab. Nabire 8. Kab. Biak Numfor 9. Kab. Paniai 10. Kab. Puncak Jaya 11. Kab. Boven Digoel 12. Kab. Asmat 13. Kab. Yahukimo

LOKUS 160 KAB/KOTA PENURUNAN STUNTING 2018-2019

JAMBI 1. Kerinci 2. Tanjung

Jabung Timur

JATENG 1. Cilacap 2. Banyumas 3. Purbalingga 4. Kebumen 5. Wonosobo 6. Klaten

7. Grobogan 8. Blora 9. Demak 10. Pemalang 11. Brebes 12. Pekalongan

5. Sumbawa 6. Dompu 7. Kab. Bima 8. Sumbawa

barat

KALBAR 1. Ketapang 2. Kab. Sambas 3. Kab. Sintang

14. Kab. Pegunungan Bintang

15. Kab. Yapen 16. Kab. Supiori 17. Kab.

Mamberamo Raya

18. Kab. Mamberamo Tengah

19. Kab. Yalimo 20. Kab. Puncak 21. Kab. Deiyai 22. Kab. Keerom

PERNAS STUNTING KESMAS 2018

BESARAN ALOKASI PERKABUPATEN


RP 750.000.000,-

PENGGUNAAN BOK STUNTING DI KABUPATEN/KOTA

1. Koordinasi, konvergensi lintas program, lintas Sektor

2. Penyediaan data sasaran program

3. Identifikasi intervensi spesifik dan sensintif

4. Penyusunan Rencana aksi daerah

5. Penguatan, penggerakan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitive di desa lokus

9 PERNAS STUNTING KESMAS 2018

PENGGUNAAN BOK STUNTING DI KABUPATEN/KOTA

6. Monitoring dan evaluasi lintas program dan multi sektor sampai ke Puskesmas lokus dan desa lokus

7. Pencatatan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil

8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka penurunan stunting

9. Orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku, PMBA, STBM, KIA

10. Kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah


JENIS PEMBIAYAAN BOK STUNTING

1. Belanja transport local

2. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

3. Belanja bahan pakai habis

4. Belanja material

5. Belanja makan dan minum

6. Belanja pertemuan

7. Belanja penggandaan dan percetakan

8. Belanja honor pns dan non pns

9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan


DAK FISIK PENUGASAN STUNTING


DAK FISIK PENUGASAN STUNTING 2019 1. PMT BUMIL KEK diadakan di Provinsi untuk 160 kab/kota total Rp.

108.350.781.826 ada 4 provinsi yang tidak mengusulkan yaitu:

a) Nusa Tenggara Timur,

b) Jawa Barat,

c) Sulawesi Selatan

d) Aceh

2. SANITRIAN KIT diadakan untuk puskesmas di 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp. 196.000.000.000,- ada 28 kab/kota yang tidak mengusulkan

3. CETAKAN JAMBAN diadakan untuk puskesmas 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp. 14.791.000.000,- ada 44 kab/kota yang tidak mengusulkan

4. ANTROPOMETRI KIT diadakan untuk puskesmas di 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp.109.401.594.980,-, ada 11 kab/kota yang tidak mengusulkan

5. KESLING KIT diadakan untuk 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp. 40.950.000.000, ada 44 kab/kota yang tidak mengusulkan


BOK UNTUK PENGUATAN UKM


BOK UNTUK UKM

15

PRIMER

PUSKESMAS,

SEKUNDER

DINKES KAB/KOTA

BALKESMAS

TERSIER:

DINKES , BALKESMAS BOK UKM TERSIER

BOK UKM

SEKUNDER

BOK PUSKESMAS

DUKUNGAN BOK

16

BOK KELUARGA SEHAT

RENSTRA/RKP

GERMAS/PIS-PK

SPM

RAD STUNTING, TBC, IMUNISASI

PROGRAM prioritas LAIN

INTEGRASI

JENIS BOK PENGUATAN UKM

•BOK PUSKESMAS

•BOK KABUPATEN ( UKM SEKUNDER, DUKMAN, JAMPERSAL)

•BOK PROVINSI (UKM TERSIER)


PENGGUNAAN DI PUSKESMAS

18

1. Program Indonesia Sehat melalui PENDEKATAN KELUARGA

2. UKM esensial dan UKM pengembangan termasuk pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor

3. Pelaksanaan Fungsi MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2 dan P3 )

4. Dukungan operasional UKM yang dilaksanakan oleh Tim NUSANTARA SEHAT Pelayanan kesehatan keluar gedung;dan sewa rumah tinggal

5. Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM; dan


PENGGUNAAN DI PUSKESMAS

19

1. Kegiatan UKM lainnya untuk Stunting, Eliminasi , Eradikasi, Pembasmian Penyakit tertentu di wilayah Lokus yang telah ditetapkan

2. Dukungan Operasional Surveilance terpadu Gizi, KIA, penyakit menular

3. Dukungan Penyediaan PMT pemulihan local

4. Dukungan Perubahan Perilaku melalui edukasi PMBA dan Ibu Hamil

5. Dukungan Kegiatan Orientasi Kader Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren

6. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja t.a promosi kesehatan/Kesling/Gizi/Kesmas lainnya/pembantu Pengelola keuangan maksimal 4 tenaga kontrak PERNAS STUNTING KESMAS 2018

JENIS PEMBIAYAAN BOK PUSKESMAS

YANG BOLEH

1. Belanja Transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor

2. Belanja Perjalanan dinas dalam dan luar daerah


4. Belanja material pendukung kegiatan

5. Belanja pencetakan dan penggandaan

6. Belanja makan dan minum rapat

7. Belanja kegiatan pertemuaan

8. Belanja honor 9. Belanja barang dan jasa lainnya yang

dibutuhkan sesuai perturan yang berlaku ( contoh iuran JKN, jasa pengiriman dll )

TIDAK BOLEH

1. Belanja Modal,

2. Kegiatan kuratif dan rehabilitative,

3. Pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan,

4. Retribusi,

5. Pemeliharaan bangunan, kendaraan,

6. Sarana dan prasarana


PENGGUNAAN UKM SEKUNDER DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA

21

1. Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS_PK)

2. Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Ketika UKM Primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota

3. Fasilitasi tenaga, prasarana, dan teknologi dukungan UKM ke Puskesmas

4. Pembinaan dan Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer termasuk menghadiri kegiatan lokakarya mini Puskesmas

5. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat

6. Penyediaan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya

7. Koordinasi Terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas


JENIS PEMBIAYAAN UKM SEKUNDER DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

22

1. Belanja transport lokal

2. Belanja perjalanan dinas dinas dalam dan luar daerah

3. Belanja pembelian bahan habis pakai

4. Belanja penggandaan dan pencetakan

5. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder

6. Belanja kegiatan pertemuaan /meeting

7. Belanja makan dan minun kegiatan rapat-rapat

8. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten

9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan berdasar peraturan yang berlaku (contoh iuran JKN)


PENGGUNAAN UKM TERTIER DI DINAS KESEHATAN PROVINSI

23

1. Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) di wilayah provinsi

2. Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Ketika UKM Primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota

3. Fasilitasi tenaga, prasarana, dan teknologi dukungan UKM ke kabupaten dan Puskesmas

4. Koordinasi Terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas

5. Pembinaan dan Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer termasuk menghadiri kegiatan Minilokakarya Puskesmas

6. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat

7. Dukungan Manajemen Satker PERNAS STUNTING KESMAS 2018

JENIS PEMBIAYAAN UKM TERTIER DI DINAS KESEHATAN PROVINSI

24

PEMANFAATAN 1. Belanja transport lokal

2. Belanja perjalanan dinas dinas dalam dan luar daerah

3. Belanja pembelian bahan habis pakai

4. Belanja penggandaan dan pencetakan

5. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder

6. Belanja kegiatan pertemuaan /meeting

7. Belanja makan dan minun kegiatan rapat-rapat

8. Belanja honor

9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan berdasar peraturan yang berlaku (contoh iuran JKN)


DUKUNGAN MANAJEMEN BOK DAN JAMPERSAL DINAS KES KAB/KOTA

25

PENGGUNAAN JENIS PEMBIAYAAN 1. Pengelolaan satuan

kerja

2. Sosialisasi BOK dan jampersal

3. Pembinaan pengelolaan BOK di Puskesmas

4. Kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi

5. Dukungan administrasi

1. Belanja transport local

2. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah


4. Belanja material

5. Belanja makan dan minum

6. Belanja pertemuan

7. Belanja penggandaan dan percetakan

8. Belanja honor

9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan


Ibu hamil miskin, tidak mampu dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan

PENGGUNAAN

1. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten

2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK)

3. Pertolongan persalinan,perawatan kehamilan risti, KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir

26

Pengelolaan Dana Jampersal tetap di Kab/Kota

Seluruh ibu hamil yang membutuhkan

JAMINAN PERSALINAN/JAMPERSAL


JENIS PEMBIAYAAN JAMPERSAL 1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan

termasuk kader;

2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;

3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan;

4. Jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan klas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional

27

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.


TERIMA KASIH


DUKUNGAN PEMANFAATAN BOK DALAM PENCEGAHAN …202.70.136.13/assets/upload/dir_60248a365b4ce1e/files/PPT-BOK... · JENIS BAANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BOK KAB/KOTA BOK UKM SEKUNDER

Documents