DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O R T 2010 PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Annual Report 2010Directorate General of Budget
1
DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN
DIRECTORATE
GENERAL OF BUDGET
LAPORAN TAHUNANA N N U A L R E P O R T
2010
PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL,KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL
P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
2
Annual Report 2010Directorate General of Budget
3
4 Ringkasan Eksekutif /Executive Summary
8 Sambutan Direktur Jenderal Anggaran /Message from Director General of Budget
14 Profil Pejabat DJA /Profile of DGB Officials
20 Visi dan Misi /Vision and Mission
21 Core Values /Core Values
22 Struktur Organisasi /Organizational Structure
26 BAB 1 / chapter 1Reformasi Birokrasi /Bureaucratic Reform
38 BAB 2 / chapter 2Reformasi Penganggaran /Budgeting Reform
56 BAB 3 / chapter 3Penyusunan APBN /The Indonesian Budget Preparation
76 BAB 4 / chapter 4Pengalokasian Anggaran /Budget Allocation
84 BAB 5 / chapter 5Penerimaan Negara Bukan Pajak /Non - Tax Revenues
100 Peristiwa Penting 2010 /Important Events in 2010
104 Profil SDM /Human Resources Profile
Daftar IsiContents
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
4
Tahun 2010 merupakan tahun dimana DJA terus
melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang
bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang
diberikan kepada mitra kerja. Peningkatan tersebut
merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi
yang terus dijalankan DJA.
Laporan Tahunan 2010 mengambil tema
pengelolaan anggaran yang profesional,
kredibel, transparan dan akuntabel.
Pada bagian awal buku ini ditampilkan profil Dirjen
Anggaran selama periode 2010 yaitu Dr. Anny
Ratnawati dan penggantinya Drs. Herry Purnomo
MSoc.Sc serta seluruh pejabat eselon II
di lingkungan DJA.
Seiring dengan semakin kompleksnya beban tugas
DJA, pada tahun 2010 telah diselesaikan penataan
organisasi DJA yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang
mendukung terlaksananya reformasi birokrasi
seperti pengembangan sumber daya manusia,
penyempurnaan dan evaluasi proses bisnis
terus dilakukan.
Reformasi penganggaran yang telah digulirkan sejak
tahun 2003 terus berjalan sesuai dengan program-
program yang telah direncanakan. Capaian tahun
2010 adalah diselesaikannya Peraturan Pemerintah
Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
The year 2010 is one during which Directorate
General of Budget (DGB) continuously strived for
betterment and performance improvement to
provide to most optimum services to its partners.
The improvement is part of the bureaucracy reform
implemented by DGB.
The 2010 Annual Report chooses professional,
credible, transparent, and accountable budget
management as its main theme.
The profile of Director General of Budget for the
period of 2010, Dr. Anny Ratnawati, and her
successor Drs. Herry Purnomo MSoc.Sc, along with
the entire echelon II officials are presented at the
beginning of the book.
In anticipation to the growing complexity of DGB»s
tasks, an organizational restructuring was
undertaken in 2010. The new structure was
stipulated by Minister of Finance Regulation No. 184/
PMK.01/2010 on Organization and Work Structure
of Ministry of Finance. In addition, other activities
supporting the implementation of bureaucracy
reform such as human resources development and
business process evaluation and refinement were
also commenced.
Initiated in 2003, budgeting reform programs were
running as planned. One of the most notable
achievements in 2010 is the stipulation of
Government Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/
Agency Work Plan and Budget Formulation. This new
regulation replaced Government Regulation No. 21
of 2004 on Ministry/Agency Work Plan and Budget
Formulation. Also, the implementation of
Ringkasan EksekutifExecutive Summary
Annual Report 2010Directorate General of Budget
5
Anggaran Kementerian/Lembaga. Selain itu, telah
dilakukan percepatan penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja, pengintegrasian dokumen SAPSK
dengan DIPA dan persiapan penerapan reward and
punishment system.
Capaian kinerja dalam perencanaan anggaran tahun
2010 diantaranya adalah diselesaikannya Keputusan
Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Nomor 26 Tahun 2010 tentang
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
2011 secara tepat waktu.
Dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), pencapaian target PNBP dalam tahun 2010
adalah sebesar Rp269.374,72 miliar atau sebesar
108,98% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P
2010. Hal ini tak terlepas dari berbagai upaya
perbaikan sistem dan administrasi PNBP yang terus
dilakukan, diantaranya dengan penyempurnaan
berbagai peraturan di bidang PNBP agar
pemungutan PNBP memiliki kepastian hukum.
Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan DJA
menghadapi berbagai kendala dan hambatan,
namun upaya perbaikan terus dilakukan demi
tercapainya DJA yang professional, kredibel,
transparan, dan akuntabel.
Performance-Based Budgeting, integration of RKAKL
and DIPA document, and preparation for the
implementation of reward and punishment system
were accelerated.
Another performance achievement completed in
2010 is the stipulation of Presidential Decree No. 26
of 2010 on Central Government Expenditure Budget
Details right on schedule.
In the area of Non-Tax Revenue, the year 2010
yielded Rp269.374,72 billion or 109.98% from the
target set by Revised Indonesian Budget 2010. This
was the fruit of various system and administration
improvement efforts, among which were the
refinement of several regulation to ensure non-tax
revenue collection have a sound legal basis.
Over time, the implementation of DGB activities
encounter various constrains and problems, however
improvement efforts are continuously being engaged
to create a professional, credible, transparent,
accountable organization that is DGB.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
6
Annual Report 2010Directorate General of Budget
7
PENGELOLA
ANGGARAN NEGARA
YANG PROFESIONAL,
KREDIBEL, TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL
P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E,
T R A N S P A R E N T A N D
A C C O U N T A B L E S T A T E
B U D G E T M A N A G E R
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
8
Sambutan DirekturJenderal Anggaran
Message from Director General of Budget
Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
Annual Report 2010Directorate General of Budget
9
Tanpa terasa satu tahun telah terlewati. Tahun
dimana kita mencoba mengukir prestasi dan
berkarya dalam kerja kita. Mencoba
mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi
penganggaran dalam bentuk nyata. Reformasi
tidak akan pernah berhenti karena reformasi
bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu proses.
Sebagai suatu organisasi maka Ditjen Anggaran
(DJA) akan terus melakukan reformasi kearah
yang lebih baik, dari sisi substansi pekerjaan
yaitu reformasi penganggaran maupun dari sisi
sumber daya yang dilakukan melalui reformasi
birokrasi.
Dalam reformasi penganggaran, tahun 2010
merupakan tahun awal implementasi
penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan
kerangka pengeluaran jangka menengah pada
Rencana Kerja dan Anggaran seluruh
Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yang ditandai
dengan restrukturisasi program dan kegiatan.
Tentu saja hal ini menimbulkan perubahan yang
cukup besar pada dokumen RKA-KL. Namun,
kami yakin perubahan tersebut akan membuat
perencanaan kita lebih baik sehingga output
yang dihasilkan juga dapat menjadi lebih baik.
Another year has gone by. A year within which
we did our best to excel and achieve in our line
of work. A year within which we put our best
effort to roll out bureaucracy reform and
budgeting reform into practice. These reforms
never end because a reform is a process, not an
objective. As an organization, Directorate of
Budget (DGB) will continuously implement
reforms towards a better state. Budgeting
reform for our core business and bureaucratic
reform for the resource side of the business.
In budgeting reform, the year 2010 was the
starting point of performance-based budgeting
implementation and medium-term expenditure
framework usage for all ministries and agencies,
which was marked with program and activity
restructuring. Naturally this caused significant
changes to RKAKL documents. However, we
believe that those changes will lead to a better
budget planning and, in turn, a better output.
PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL,
KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABELP R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
10
Dengan format baru tersebut, diharapkan
penyediaan data sebagai bahan analisis dan
pengambilan kebijakan bagi pimpinan dapat
tersedia. Selain itu juga dapat terlihat keterkaitan
seluruh proses mulai dari perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta
dapat dilakukan identifikasi isu-isu penting
berkaitan dengan prioritas pembangunan dan
tema-tema pembangunan lainnya.
Pekerjaan besar lain terkait dengan reformasi
penganggaran yang juga dapat diselesaikan
adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga, yang merupakan pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Penggantian ini
dilakukan agar dapat mengakomodir dinamika
proses penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja
sehingga mekanisme penyusunan RKA-KL dapat
terlaksana dengan lebih transparan dan
akuntabel. Selain itu, mekanisme penyusunan
RKA-KL selama ini belum sepenuhnya
mendukung penjabaran secara konsisten sasaran
strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam
sasaran program dan kegiatan Kementerian
Negara/Lembaga.
The new format is hoped to ensure the
availability of data for DGB officials» analysis and
decision-making purposes. It also enable us to
see the linkages between various process, from
planning, budgeting, to budget execution.
Therefore, identification of major issues related
to development priority and other development
themes is now possible.
Other budgeting reform»s major work that was
completed is the stipulation of Government
Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/Agency
Work Plan and Budget Formulation to replace
Government Regulation No. 21 of 2004 on
Ministry/Agency Work Plan and Budget
Formulation. The change is meant to be able to
accommodate the dynamics of performance-
based Draft Indonesian Budget formulation so
that the RKAKL formulation mechanism can be
more transparent and accountable. In addition,
the previous RKAKL formulation mechanism
was not entirely able to support a consistent
detailing of Central Government policy»s
strategic objectives into Ministry/Agency
program and activity objectives.
Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget
Annual Report 2010Directorate General of Budget
11
Selain reformasi penganggaran, DJA tetap
melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan
arah reformasi birokrasi pusat. Implementasi
penataan organisasi mencakup antara lain
penajaman fungsi (refocusing), yaitu
mengelompokkan fungsi-fungsi sejenis dan
menghapus/mengalihkan fungsi-fungsi yang
berbeda sifat, proses, atau sumberdaya yang
bertujuan mendefinisikan dengan tegas fungsi
dari suatu unit agar tidak tumpang tindih
dengan fungsi dari unit lain.
Selain itu dilakukan pula penyesuaian
nomenklatur, yaitu mengubah nomenklatur unit
agar dapat secara jelas merefleksikan tugas dan
fungsi yang dilaksanakannya. Pada reorganisasi
kali ini juga tidak dapat dihindari pemekaran unit
(expansion), yaitu memecah suatu unit yang
kinerjanya kurang optimal karena tingginya
beban kerja atau perbenturan fungsi, proses,
atau sumberdaya serta penggabungan unit
(merging), yaitu menggabungkan dua atau lebih
unit yang memiliki kesamaan fungsi, proses,
atau sumberdaya untuk efisiensi operasional.
Semua hal ini dilakukan agar masing-masing unit
hasil pemekaran atau penggabungan dapat lebih
fokus kepada fungsinya.
Aside from budgeting reform, DGB is also
impementing bureacracy reform in line with the
reform at central level. DGB»s organizational
restructuring included refocusing, i.e. grouping
similar functions and transferring/eliminating
functions that differ in characteristic, process, or
resource consumption.
The purpose is to clearly define the functions of
a certain unit, avoiding any potential of function
overlap with other units. Some unit
nomenclatures were also revised to better reflect
their tasks and functions. In the 2010
organizational resctucturing, unit expansion, i.e.
expanding a certain unit that underperformed
due to work overload or clashes of functions,
processes, and resources, cannot be avoided.
Similarly, for operational efficiency, some units
with similarity in characteristic, processes and
resources were merged. These measures were
taken to ensure that the units emerging from
merger and expansion can perform their
functions with more focus.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
12
Seperti juga tahun-tahun yang lalu, pada tahun
2010 DJA juga menjadi unit yang mengikuti
Survey Kepuasan Pelanggan. Pada tahun ini
terjadi sedikit penurunan pencapaian indeks
kepuasan, yaitu dari 3,80 pada tahun 2009
menjadi 3,79 pada tahun 2010. Sementara
untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, DJA berada
pada posisi ketiga dengan skor rata-rata 8,38.
Hal ini harus ditindaklanjuti oleh DJA dengan
terus berupaya untuk meningkatkan kinerja
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
mitra kerja.
Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada
seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan
berdedikasi melaksanakan tugas. Semoa semua
ini menjadi amal baik kita kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Dan Buku Laporan Tahunan 2010 ini
dapat bermanfaat bagi kita semua.
Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
As was the case with the previous years, in 2010
DGB was listed as units to be assessed in a
Stakeholder Satisfaction Survey. This year the
satisfaction index slightly decreased, from 3.80
in 2009 to 3.79 in 2010. Meanwhile for Anti-
Corruption Initiative Assessment, DGB were
placed in third place with the score of 8.38.
These results need to be followed up by ever
increasing our performance in giving the best
service to our partners.
Finally, I would like to extend my gratuitude to
all employees who have worked so hard and
shown the utmost dedication to their job. May
our hard work become the good deed the we
present before the Almighty God. And may this
Annual Report 2010 be beneficial to us all.
Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget
Annual Report 2010Directorate General of Budget
13
Pejabat DJADGB Officials
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
14
Dr. Anny Ratnawati mengawali
karirnya sebagai dosen dan peneliti
di Institute Pertanian Bogor, tempat
beliau memperoleh gelar master
dan doktor di bidang ekonomi
pertanian. Beliau diangkat sebagai
Direktur Jenderal Anggaran pada
tanggal 8 Juli 2008 dan menjabat
sampai dengan bulan Januari 2011.
Sekarang beliau menjabat sebagai
Wakil Menteri Keuangan Republik
Indonesia.
Sebagai Direktur Jenderal
Anggaran, tugas beliau adalah
merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penganggaran.
Anny RatnawatiDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
Anny Ratnawaty started her carrier
as a lecturer and researcher at the
Bogor Agricultural University, from
where she obtained both her
master and doctorate degree in
Agricultural Economics. She was
appointed as the Director General
of Budget on 8 July 2008 and
served until Janury 2011. Currently
she is serving as Vice Ministry of
Finance.
As Director General of Budget, her
duty is to formulate and implement
policies and technical standards
in the area of budgeting.
Setelah menamatkan pendidikan
kesarjanaannya di Institut Ilmu
Keuangan, beliau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi dan memperoleh gelar
Master of Social Sciences dari the
University of Birmingham, United
Kindom. Dalam perjalanan karirnya
yang panjang di Kementerian
Keuangan, beliau telah dipercaya
untuk mengemban tugas-tugas
penting, diantaranya sebagai
Direktur Pengelolaan Barang Milik/
Kekayaan Negara dan Direktur
Jenderal Perbendaharaan sebelum
akhirnya menjabat sebagai Direktur
Jenderal Anggaran pada tanggal
18 Januari 2011.
Sebagai Direktur Jenderal
Anggaran, tugas beliau adalah
merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penganggaran
After obtaining his bachelor degree
from the Institute of Financial
Sciences, Herry Purnomo pursued a
higher level of education and was
awarded a Master»s degree in Social
Sciences from the University of
Birmingham, United Kingdom.
Throughout his long and
outstanding career in the Ministry
of Finance, he had assumed several
strategic assigments, such as,
among others, serving as Director of
State Asset Management, Director
General of Treasury before starting
his tenure as Director General of
Budget in 18 January 2011.
As Director General of Budget, his
duty is to formulate and implement
policies and technical standards in
the area of budgeting.
Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials
Annual Report 2010Directorate General of Budget
15
Ari WahyuniSekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
Secretary of the Directorate General of Budget
Pemegang gelar Master of Public
Management dari Carnegie Mellon
University, USA ini menjabat sebagai
Sekretaris Direktorat Jenderal
Anggaran sejak 20 Mei 2009.
Sebagai seorang Sekretaris
Direktorat Jenderal Anggaran,
beliau mengemban tugas untuk
melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan
dan pemberian dukungan
administrasi kepada semua unsur di
lingkungan direktorat jenderal.
A holder of Master of Public
Management from Carnegie Mellon
University, USA, Ari Wahyuni began
serving as Secretary of Directorate
General of Budget in 20 May 2009.
Being the Secretary of the
Directorate General of Budget, her
main tasks are to coordinate the
DGB»s various tasks as well as to
provide administration support to all
elements within the vicinity of the
Directorate General.
Alumni Fakultas Ekonomi,
Universitas Diponegoro Semarang
dan doktor lulusan Universitas
Indonesia ini menjabat sebagai
Direktur Penyusunan APBN sejak
15 September 2004.
Sebagai seorang Direktur
Penyusunan APBN, tugas beliau
adalah melaksanakan penyiapan
penyusunan Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN),
Laporan Semester I pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (RAPBN-P),
sumbangan bahan Pidato dan
Lampiran Pidato Presiden, Jawaban
Pemerintah atas pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat, Jawaban
pertanyaan dan bahan konsultasi
dengan Lembaga Internasional dan
Regional, dan Kerangka Pendapatan
dan Belanja Negara, serta
Pembiayaan Anggaran Jangka
Menengah.
Boediarso T. WidodoDirektur Penyusunan APBN
Director of Indonesian Budget Planning
Both an alumnus of the Faculty of
Economics, Diponegoro University
in Semarang and a doctorate
degree holder from University of
Indonesia, Boediarso T. Widodo
assumed the position of the
Director of the Indonesian Budget
Planning since September 15, 2004.
As the Director of Indonesian
Budget Planning, his duties are to
prepare the materials for Financial
Notes and the Draft of Indonesian
Budget (RAPBN), Semester I Report
on the implementation of the
Indonesian Budget, revision to the
Indonesian Budget, draft
Presidential speech and attachments
to the Presidential speech, the
Government»s responses to the
questions raised by the House of
Representatives, responses and
consultation materials with
international and regional
Institutions, Indonesian Budget
Framework, as well as the Medium
Term Budget Financing.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
16
Alumni Universitas Tanjungpura
Pontianak dan Master lulusan
Charlestown University Ottawa,
Canada ini mulai menjabat Direktur
Sistem Penganggaran sejak tanggal
17 Oktober 2008.
Sebagai Direktur Sistem
Penganggaran, beliau mengemban
tugas melaksanakan pengkajian,
pengembangan, penyiapan
perumusan standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur,
serta monitoring dan evaluasi
penerapan sistem penganggaran.
RakhmatDirektur Sistem Penganggaran
Director of Budgeting System
Parluhutan HutahaeanDirektur Anggaran I
Director of Budget I
An alumnus of University of
Tanjungpura, Pontianak and also a
Master degree holder from
Charlestown University Ottawa,
Canada, Rakhmat started to take up
his position as the Director of
Budgeting System in
17 October 2008.
As the Director of Budgeting
System, he has the duty to conduct
assessment, development,
preparation of standard
formulation, norms, guidelines,
criteria and procedures, as well as
monitoring and evaluation on the
implementation of the budgeting
system.
Alumni Universitas Gajah Mada dan
pemegang gelar Master of Arts
bidang Public Finance dari
Departmen of Economics Michigan
State University, East Lansing, USA
tahun 1988 ini mulai menjabat
sebagai Direktur Anggaran I sejak
tanggal 15 September 2004.
Sebagai seorang Direktur Anggaran
I tugas beliau adalah menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi di bidang
penganggaran belanja pemerintah
pusat. Kementerian negara/lembaga
yang ditangani oleh Direktorat
Anggaran I sebagian besar adalah
kementerian negara/lembaga yang
membidangi masalah-masalah
perekonomian.
Awarded the title of Master of Arts
in Public Finance by the Department
of Economics Michigan State
University, East Lansing, USA in
1988, the alumnus of Gajah Mada
University has been serving as
Director of Budget I since
September 15, 2004.
As the Director of Budget I, his duty
is to prepare the policy formulation,
policy implementation, technical
guidance, monitoring and
evaluation in the central
government expenditure budgeting.
The scope of Directorate of Budget
I»s services includes most ministries
and agencies dealing in economy.
Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials
Annual Report 2010Directorate General of Budget
17
Dwi Pujiastuti HandayaniDirektur Anggaran II
Director of Budget II
Berlatar belakang pendidikan
sarjana ekonomi dari Universitas
Diponegoro, pemegang gelar
Magister of Science dari Universitas
Gajah Mada ini mulai bertugas
sebagai Direktur Anggaran II pada
tanggal 12 Oktober 2010.
Sebagai seorang Direktur Anggaran
II tugas beliau adalah menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi di bidang
penganggaran belanja pemerintah
pusat. Kementerian negara/lembaga
yang ditangani oleh Direktorat
Anggaran II sebagian besar adalah
kementerian negara/lembaga yang
membidangi masalah-masalah
kesejahteraan rakyat.
Her educational backgound includes
a bachelor degree in economics
from University of Diponegoro and
a master degree from Gadjah Mada
University. Dwi Pujiastuti Handayani
started her tenure as Director of
Budget II in 12 October 2010.
As the Director of Budget II, her
duty is to prepare the policy
formulation, policy implementation,
technical guidance, monitoring and
evaluation in the central
government expenditure budgeting.
The scope of Directorate of Budget
I»s services includes most ministries
and agencies dealing in public
welfare.
Sambas MulyanaDirektur Anggaran III
Director of Budget III
Pria yang mendapatkan gelar
kesarjanaannya dari Fakultas
Ekonomi Universitas Padjajaran
Bandung ini mulai menjabat sebagai
Direktur Anggaran III sejak tanggal
09 November 2006.
Sebagai Direktur Anggaran III tugas
beliau adalah menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi di bidang
penganggaran belanja pemerintah
pusat dan Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan
(BAPP). Direktorat Anggaran III
banyak menangani kementerian
negara/lembaga di bawah
koordinasi Kementerian Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan.
Sambas Mulyana obtained his
degree from the Faculty of
Economics of the Padjajaran
University Bandung and assumed
his position as Director of Budget III
in 9 November 2006.
As the Director of Budget III, his
duties are to prepare policy
formulation, implementation of
policy, technical guidance,
monitoring and evaluation in the
central government budget and the
Budget Unit of Funding and
Calculation (BAPP). The scope of
Directorate of Budget I»s services
includes most ministries and
agencies dealing in politic, law, and
security.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
18
Alumni Fakultas Ekonomi
Universitas Nasional dan pemegang
gelar Master bidang ekonomi dari
Ball State University, USA ini mulai
menjabat sebagai Direktur PNBP
sejak tanggal 10 November 2006.
Sebagai Direktur PNBP, beliau
mengemban tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan,
standardisasi dan evaluasi di bidang
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) serta pengelolaan subsidi.
Mudjo SuwarnoDirektur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Menjadi pengelola anggaran negara yangprofesional, kredibel, transparan, dan akuntabel
Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud denganProfesional adalah seluruh jajaran DJA diharapkanmampu menjadi pengelola anggaran yangmenguasai bidang tugasnya karena memilikipengetahuan dan keterampilan (hardskill) sertaintegritas/moralitas (softskill) yang memadai.
Kredibel artinya diharapkan setiap perumusan danpelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawab DJA dapat dipercaya oleh stakeholders.
Transparan artinya dalam proses pelaksanaanpengelolaan anggaran, diharapkan seluruh jajaranDJA melakukan dengan jujur dan hasil pelaksanaantugasnya dapat diketahui secara terbuka olehstakeholders.
Akuntabel artinya DJA diharapkan dapatmempertanggungjawabkan proses dan hasilpelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan dan kaidah-kaidahyang baik (best practice) dalam pengelolaankeuangan negara.
M I S I
1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan;2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien;3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat;4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel;.5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien
V I S I O N
To be a professional, credible, transparent andaccountable state budget manager
To explicate ideas in the above vision statement,Professional means that all personnel of theDirectorate General of Budget (DGB) are capablestate budget manager who can perform wellbecause they have the necessary knowledge andskills (hardskill) and integrity/morality (softskill).
Credible means that all formulated and executedpolicies within the DGB»s scope of responsibility aretrustworthy to stakeholders.
Transparent means that all the DGB personnelmanage state budget in all honesty and access tooutcome of their work is open to stakeholders.
Accountable means that the DGB is responsiblefor processes and results of its actions in attaining itspredefined objectives while considering legislationand the best practices in state budget management
M I S S I O N
1. To attain sound, credible and sustainable Indonesian state budget planning;2. To arrive at effective and efficient state expenditure and state financial security;3. To optimize non-tax state revenues while being mindful of high standard of public service;4. To reach credible, transparent and accountable budgeting norms and system;5. To achieve professional human resource and other resources that are qualified, effective and efficient.
Visi - MisiVision - Mission
Annual Report 2010Directorate General of Budget
21
C O R E V A L U E S D J A
Dalam kerangka reformasi birokrasi danberlandaskan semangat untuk meningkatkan kinerjaorganisasi, Direktorat Jenderal Anggaran telahmerumuskan nilai-nilai yang akan menjadi acuanbagi setiap pegawainya dalam berinteraksi danberperilaku. Nilai-nilai utama (core values) yangdisarikan dari visi DJA tersebut adalah:
PROFESIONALKemampuan untuk menguasai bidang tugasnyakarena memiliki pengetahuan dan keterampilan(hard skill) serta integritas / moralitas (soft skill)yang memadai.
KREDIBELDipercaya oleh Stakeholder dalam halpelaksanaan tugas.
TRANSPARANMelaksanakan tugas dengan jujur dan hasilnya dapatdiketahui secara terbuka oleh para Stakeholder.
AKUNTABELProses dan hasil pelaksanaan tugas dapatdipertanggungjawabkan. Setiap langkah yangdilakukan untuk menyelesaikan tugas selalumemperhatikan kaidah-kaidah yang baik (bestpractice) dalam bidang tugasnya.
Keempat nilai utama tersebut dirangkai menjadisebuah slogan yaitu PaKTA yang merupakansingkatan dari Profesional, Kredibel,Transparan dan Akuntabel.
D G B C O R E V A L U E S
To implement bureaucratic reform in a spirit oforganizational performance improvement, theDirectorate General of Budget has formulated corevalues to which all the DGB personnel refer wheninteracting and conducting themselves. The corevalues drawn from the DGB vision are:
PROFESSIONALAbility to perform well because having theknowledge and skills (hardskill) and integrity /morality (softskill).
TRANSPARENTCarrying out tasks in all honesty and access tooutcome of work is open to stakeholders.
ACCOUNTABLEAccountable processes and results of actions inattaining objectives while considering the bestpractices in the field.
The combined four values make up PaKTA,a slogan abbreviation for Professional,Credible, Transparent and Accountable.
Core ValuesCore Values
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
22
O R G A N I S A S I
Berdasarkan pasal 182 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen Keuangan Menteri
Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang penganggaran
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas,
Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Departemen
Keuangan di bidang penganggaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan
prosedur di bidang penganggaran;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang penganggaran;
e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran
terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
c. Direktorat Anggaran I;
d. Direktorat Anggaran II;
e. Direktorat Anggaran III;
f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
g. Direktorat Sistem Penganggaran.
O R G A N I Z A T I O N
As stipulated in article 182 of the Financial Minister
regulations number 100/PMK.01/2008 on
Organization and Work Procedures of the Ministry
of Finance, it is the duty of the Directorate General
of Budget to formulate and execute policies and
technical standardization in budgeting while
considering policies of the Minister of Finance
and prevailing legislation.
Within its scope of duties, Directorate General
of Budget performs these functions:
a. formulating technical policies of the Ministry
of Finance in budgeting;
b. executing budgeting policies;
c. formulating budgeting standards, norms,
guidelines, criteria and procedures;
d. providing technical guidance and evaluation in
budgeting;
e. putting administration of directorate general into
operation.
Organizational structure of the Directorate General
of Budget is as follows:
a. Secretariat of Directorate General;
b. Directorate of Indonesian Budget Preparation;
c. Directorate of Budget I;
d. Directorate of Budget II;
e. Directorate of Budget III;
f. Directorate of Non-Tax Revenues;
g. Directorate of Budgeting System.
StrukturOrganisasiOrganizational Structure
Annual Report 2010Directorate General of Budget
23
Bagan Struktur OrganisasiDirektorat Jenderal Anggaran
Organizational Structure of theDirectorate General of Budget Chart
Direktorat Harmonisasi
Peraturan Penganggaran
Directorate of Budgeting
Regulations Alignment
Direktorat Sistem
Penganggaran
Directorate of
Budgeting System
Direktorat
PNPB
Directorate of
Non-tax revenues
Direktorat
Anggaran III
Directorate of
Budget III
Direktorat
Anggaran II
Directorate of
Budget II
Direktorat
Anggaran I
Directorate of
Budget I
Direktorat
Penyusunan APBN
Directorate of
Budget Preparation
Direktorat
Jenderal Anggaran
Directorate
General of Budget
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Secretariat of
Directorate General
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
24
Annual Report 2010Directorate General of Budget
25
PENGELOLA
ANGGARAN NEGARA
YANG PROFESIONAL,
KREDIBEL, TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL
P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E,
T R A N S P A R E N T A N D
A C C O U N T A B L E S T A T E
B U D G E T M A N A G E R
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
26
Reformasi BirokrasiBureaucratic Reform
REFORMASI BIROKRASI
Secara umum Reformasi Birokrasi yang dilaksanakanoleh Kementerian Keuangan diarahkan untukmencapai beberapa sasaran, yaitu untukmeningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik(Good Governance), meningkatkan kinerja seluruhaparat Kementerian Keuangan dan untukmeningkatkan pelayanan kepada publik.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, MenteriKeuangan melalui Keputusan Menteri KeuanganNomor 30/KMK.01/2007 telah mencanangkanpelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan programprioritas meliputi bidang penataan organisasi,penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatanmanajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telahmenindaklanjuti kebijakan Menteri Keuanganmelalui program-program Reformasi Birokrasi yangdilaksanakan di lingkungan DJA sejak tahun 2007dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasisehingga pelayanan DJA kepada stakeholdersdapat ditingkatkan.
BUREAUCRATIC REFORM
In general, the bureaucratic reform the Ministry ofFinance has put into action aims to achieve severalobjectives which include implementation of goodgovernance, performance improvement of the entireapparatus of the Ministry of Finance andimprovement of services to the public.
To achieve the aforementioned objectives, theMinister of Finance through Decree No. 30/KMK.01/2007 has declared bureaucratic reform whichprioritizes organizational management, streamliningbusiness process and Human Resources (HR)development.
Acting on the decree, the Directorate Generalof Budget (DGB) has instigated bureaucraticreform programs to itself since 2007 andcontinuous monitoring and evaluation are carriedout to safeguard improved services to stakeholders.
Bab 1Chapter 1
Annual Report 2010Directorate General of Budget
27
A. Penataan Organisasi
Dalam perjalanannya, struktur organisasi DJAmengalami berbagai penyesuaian dikarenakanbeberapa faktor yaitu adanya perubahan beban kerjayang signifikan, perluasan wilayah kegiatan (misalnyapotensi penerimaan dari pajak dan non pajak yangbelum tergali), perubahan visi dan misi, perubahankebijakan pemerintah yang berimplikasi kepadaperubahan struktur dan fungsi organisasi yang ada,serta adanya tuntutan stakeholders yang tinggi ataspelayanan yang diberikan oleh DJA.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Keuangan, Direktorat JenderalAnggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang penganggaran. Dalam menjalankantugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaranmenyelenggarakan fungsi:
a) perumusan kebijakan di bidang penganggaran;b) pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dane) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.
A. Organizational Management
Organizational structure of the DGB has experiencedvarious adjustments because of several reasonswhich include a significant change in workload,expanding working areas to cover (e.g. unexploredpotential revenues from tax and non tax), changes invision and mission, adjustments to organizationalstructure and functions as a result of changes ingovernment policies and the rising demands forbetter service to stakeholders.
Based on the Regulation of the Minister of FinanceNumber 184/PMK.01/2010 on Organization andWorking Procedure of the Ministry of Finance, theDirectorate General of Budget has to formulate andimplement policies and technical standardization inthe field of budgeting. In performing these duties,the Directorate General of Budget carriesout these functions:
a) formulating policies in budgeting;b) executing budgeting policies;c) formulating budgeting norms, standards, procedures and criteria;d) providing technical guidance and evaluation in budgeting; ande) putting administration of the Directorate General of Budget into operation.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
28
PMK tersebut diatas juga menetapkan perubahanstruktur organisasi DJA, antara lain denganmenajamkan tugas dan fungsi serta menambah uniteselon II , eselon III, dan eselon IV.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaranterdiri atas:a) Sekretariat Direktorat Jenderal;b) Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;c) Direktorat Anggaran I;d) Direktorat Anggaran II;e) Direktorat Anggaran III;f) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;g) Direktorat Sistem Penganggaran; danh) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
Perubahan dilakukan karena beban tugas dan fungsiDJA semakin kompleks, terutama terkait dengankajian atas produk hukum. Untuk mengantisipasi haltersebut dan untuk meningkatkan kualitas pelayanankepada Stakeholders, DJA melakukanpengembangan Subdirektorat Harmonisasi KebijakanPenganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaranmenjadi unit setingkat Eselon II yaitu DirektoratHarmonisasi Peraturan Penganggaran. Selainpenambahan unit eselon II, DJA juga membentukunit eselon III yaitu Subdirektorat Analisis danEvaluasi Kinerja Penganggaran pada DirektoratSistem Penganggaran dan Bagian Kepatuhan Internaldan Bantuan Hukum pada Sekretariat DirektoratJenderal, serta beberapa unit eselon IV.
The Regulation of the Minister of Finance alsostipulates changes in organizational structure of theDGB including, among others, more detailedspecification of tasks and functions and an additionof echelon II, echelon III, and echelon IV units.
Organizational structure of the DirectorateGeneral of Budget is as follows:a) Secretariat of Directorate General;b) Directorate of Indonesian Budget Preparation;c) Directorate of Budget I;d) Directorate of Budget II;e) Directorate of Budget III;f) Directorate of Non-Tax Revenues;g) Directorate of Budgeting System; andh) Directorate of Budgeting Regulation Alignment.
The changes take place because of the mountingcomplexity of the DGB»s duties and functions,particularly those related to legal product reviews. Toanticipate the challenges and to improve the qualityof service to stakeholders, the DGB has upgraded theSubdirectorate of Budgeting Regulation Alignment -previously under the Directorate of Budgeting System- into the Directorate of Budgeting RegulationAlignment, a unit equivalent to Echelon II. The DGBalso adds more echelon III units, Subdirectorate ofBudgeting Analysis and Evaluation, which is underthe Directorate of Budgeting System, and theDivision of Legal and Compliance, under theSecretariat of Directorate General, and severalechelon IV units.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
29
Pembentukan Direktorat Harmonisasi PeraturanPenganggaran karena tugas DJA dalam menyiapkankebijakan penganggaran sangat erat kaitannyadengan wilayah hukum, mengingat DJA sendirimengeluarkan produk-produk hukum terkait denganpenganggaran. Urgensi pembentukan menjadisemakin penting dengan adanya penambahan tugasterkait remunerasi dan jaminan sosial. Dalam hal ini,fungsi utama Direktorat Harmonisasi PeraturanPenganggaran adalah menjaga keselarasan produkhukum yang dikeluarkan oleh DJA maupun unit laindi luar Kementerian Keuangan yang terkait dengananggaran, remunerasi, dan jaminan sosial denganaturan-aturan pengelolaan keuangan negara.
Pada saat ini fungsi monitoring dan evaluasi sudahmelekat pada masing-masing seksi di DirektoratTeknis. Namun pada prakteknya fungsi ini tidakdiselenggarakan secara optimal karena kegiatanmonitoring dan evaluasi juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak melalui mekanisme koordinasi yangbaik sehingga hasil monev belum dapat dijadikanreferensi pengambilan keputusan oleh para pimpinanDJA. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknyaSubdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran padaDirektorat Sistem Penganggaran. Unit ini mempunyaitugas melaksanakan perumusan pedomanmonitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sertaanalisis dan evaluasi kinerja penganggaran.
Dalam perkembangannya beban kerja padaDirektorat Sistem Penganggaran semakin komplekskarena selain menyusun kebijakan penganggaranterkait dengan reformasi penganggaran, jugamelakukan harmonisasi peraturan penganggaranyang dilaksanakan oleh Subdirektorat HarmonisasiKebijakan Penganggaran (HKP). Fungsi ini antara lainmelakukan harmonisasi peraturan dan oleh karenaitu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagiansebelumnya, pada tahun 2010 diusulkanpembentukan satu direktorat untuk menanganitugas harmonisasi peraturan penganggaran yaituDirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaranyang ditetapkan melalui Peraturan MenteriKeuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
The Directorate of Budgeting Regulation Alignmentis established to cope with the DGB»s tasks ofpreparing budgeting policies, which is closelyassociated with legal aspect, given the fact that theDGB itself has been issuing budgeting-related legalproducts. Formation of the directorate becomesincreasingly important as the DGB also has to tackleremuneration and social security issues. The primaryfunction of the Directorate of Budgeting RegulationAlignment is to make certain that different legalproducts issued by the DGB or other units outsidethe Ministry of Finance, which are related tobudgets, remuneration and social security, are in linewith state financial management regulations.
Previously each technical directorate divisionperformed monitoring and evaluation function.However, the fact that the function was not well-coordinated and each division carried on withdifferent versions had rendered monitoring andevaluation results unreliable for decision making. Thismakes establishment of the Subdirectorate ofBudgeting Analysis and Evaluation under theDirectorate of Budgeting System crucial. This unitformulates monitoring and evaluation guidelineswhich are used to appraise performance and toanalyze and evaluate budgeting performance.
Workloads of the Directorate of Budgeting Systemhad grown more complex as the unit not onlyformulated policies regarding budgeting reform, butalso ensured compliance of different budgetingregulations - a function of Sub-directorate ofBudgeting Regulation Alignment. Therefore, torelieve some of the burden, a proposal for a newdirectorate was put forward in 2010 to dealspecifically with budgeting regulation alignment, andthe establishment of the Directorate of BudgetingRegulation Alignment was made official by theMinister of Finance Regulation Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Working Procedureof the Ministry of Finance.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
30
Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsimonitoring dan evaluasi (monev) di bidangpenganggaran, dibentuk suatu unit di bawahDirektorat Sistem Penganggaran, yaitu SubdirektoratAnalisis dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Disampingmelakukan monev terhadap substansipenganggaran, dalam rangka mengakomodirtuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansidibentuk Bagian Kepatuhan Internal dan BantuanHukum yang berada di bawah SekretariatDirektorat Jenderal Anggaran.
Pada tingkat eselon IV, untuk membantupelaksanaan tugas Direktur Jenderal Anggaran telahdibentuk pula Subbagian Tata Usaha Pimpinan DJAyang mempunyai fungsi:1) Mempermudah pekerjaan pimpinan dalam melakukan analisis;2) Urusan protokoler dan akomodasi untuk koordinasi protokoler Menteri;3) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/materi presentasi paparan DJA.
B. Penyempurnaan Proses Bisnis
Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasispada akuntabilitas jabatan/pekerjaan danpeningkatan efisiensi dan efektivitas melaluipenyederhanaan, transparansi, serta pemberian janjilayanan yang berorientasi kepada kepentinganstakeholders. Program kerja penyempurnaan prosesbisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis danEvaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rincimengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan,menyusun Standard Operating Procedure (SOP) sertamelakukan Analisis Beban Kerja (ABK).
Sampai dengan tahun 2010, DJA telah menyusun293 SOP dengan 5 SOP layanan unggulan, danUraian Jabatan sebanyak 1.293 buah.
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM DJA diarahkan padapencapaian visi organisasi yaitu mewujudkanprofesionalisme pengelolaan keuangan negara.Model pengembangan yang digunakan merupakanmodifikasi pendekatan strategic competency basedon human resource management, dengan tujuanakhir adalah terwujudnya individual developmentplan bagi tiap-tiap pegawai.
Meanwhile, a new unit under the Directorate ofBudgeting System, the Subdirectorate of BudgetingAnalysis and Evaluation, is established to optimizemonitoring and evaluation function in budgeting. Toaccommodate a growing demand for credibility andtransparency, the Division of Legal and Compliance,under the Secretariat of Directorate General ofBudget, is launched.
At echelon IV level, to support performance of theDirector-General of Budget, sub-section of DGBleaders administration is set to:1) Assist leaders in analytical tasks;2) Handle ministerial official ceremonies, occasions and coordination;3) Organize materials for DGB presentations.
B. Streamlining Business Process
Business process streamlining is to ensureaccountability of job/position and better efficiencyand effectiveness. This is achieved throughsimplification, transparency and providingstakeholder-oriented service. To streamline businessprocess, several measures are taken which includeconducting job analysis and evaluation to obtaindetailed information about actual tasks of each job,formulating Standard Operating Procedure (SOP)and analyzing workload (ABK).
Until 2010, the DGB managed to formulate 293SOPs including 5 SOPs for prime service and1, 293 job descriptions.
C. Human Resources (HR) Development
Human resource development in the DGB aims tomaterialize the organizational vision, to be aprofessional state budget manager. To develop theDGB human resource, a modified strategiccompetency based on human resource managementis employed. The intended end result is an individualdevelopment plan for each personnel.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
31
Hingga tahun 2010, strategi pengembangan SDMyang telah ditempuh adalah denganmengembangkan model pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi, peningkatan integritas,penyelenggaraan assessment center, penerapanreward and punishment system, knowledgemanagement, penyempurnaan sistem informasi danmanajemen kepegawaian (Simpeg DJA), danpenyempurnaan data base kepegawaian.
1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensiPendidikan dan pelatihan berbasis kompetensidiselenggarakan baik untuk meningkatkan softcompetency maupun hard competency. Peningkatansoft competency dilakukan dengan caramenyelenggarakan workshop developing managerialskill terhadap jenis-jenis soft competency parapegawai DJA yang masih memilik gap denganstandar kompetensi jabatannya. Selanjutnya,dilakukan re-assessment terhadap pegawai dimaksuduntuk mengidentifikasi kembali gap competency-nya. Hingga tahun 2010, jumlah pegawai yang telahmengikuti workshop developing managerial skilladalah sebanyak 96 pegawai, dan yang telah di re-assessment sebanyak 34 pegawai.
Untuk meningkatkan hard competency,pengembangan SDM dilakukan denganmengikutsertakan pegawai DJA pada diklat yangdiselenggarakan BPPK, short course dan seminaryang diselenggarakan oleh lembaga pendidikannasional maupun internasional, sertapenyelenggaraan diklat secara mandiri sepertitraining tentang penganggaran berbasis kinerja,workshop Manajemen Resiko, workshop StandarAkuntansi Instansi, dan sebagainya.
2) Peningkatan integritasUpaya yang telah dilakukan dalam rangkapeningkatan integritas pegawai, selainpenyelenggaraan kegiatan keagamaan, jugadilakukan capacity building. Hingga tahun 2010,pejabat sampai dengan level eselon IV telahmengikuti capacity building.
In 2010, in its effort to develop human resource, theDGB held competency-based education and trainingand events to heighten integrity. The DGB alsoorganized an assessment center, applied reward andpunishment system, organized knowledgemanagement, improved personnel management andinformation system and improved employmentdatabase.
1) Competency-based education and trainingCompetency-based education and training activitiesare designed to improve soft competency and hardcompetency. To build up soft competency, workshopsin developing managerial skill are held for personnelwho show a gap between their actual competencyand the intended, standard competency. Until 2010,96 personnel attended a workshop in developingmanagerial skill and 34 personnel underwentreassessment.
To improve hard competency, the DGB sends itspersonnel to attend training held by the FinancialTraining and Education Board, short courses andseminars organized by national and internationalinstitutions. The DGB also arranges its ownworkshops covering topics such as performance-based budgeting, risk management, InstitutionalAccounting Standard, etc.
2) Heightening integrityTo heighten integrity, the DGB holds religious eventsand capacity building workshops. All officials up toechelon IV level attended the workshop in 2010.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
32
3) Penyelenggaraan assessment centerPenyelenggaraan assessment center bertujuan untukmengetahui kesesuaian kompetensi yang dimilikipegawai terhadap standar kompetensi jabatannya.Hingga tahun 2010, telah dilakukan assessmentterhadap seluruh pejabat eselon II, pejabat eselon III,pejabat eselon IV, dan 57 orang pelaksana.
4) Reward and punishment systemReward and punishment system dalam kerangkapengembangan SDM, dilakukan dengan carapemberian kesempatan mengikuti program beasiswa dan mutasi/promosi. Oleh karena itu, untuksinkronisasi antara penerapan reward andpunishment system dan kebutuhan organisasi,rencana pengiriman pegawai untuk melanjutkanpendidikan melalui jalur bea siswa dirancang denganmenggunakan model human capital developmentplan.
5) Knowledge ManagementPengembangan SDM juga diarahkan untukmengelola pengetahuan pegawai tentang tugas danfungsi seluruh unit di lingkungan DJA.Penyelenggaraan diklat dalam rangka knowledgemanagement diarahkan agar seluruh pegawai DJAmemiliki minimum pengetahuan yang standartentang tugas, fungsi, layanan, SOP, dan output unit-unit di lingkungan DJA. Program ini mulai dijalankanpada tahun 2010, yaitu diawali denganpenyelenggaraan workshop tentang TeknikPenyusunan PNBP sebanyak tiga angkatan yangdiikuti oleh 115 pegawai dan workshop tentangPenganggaran Berbasis Kinerja sebanyak delapanangkatan yang diikuti oleh 352 pegawai.Pengembangan pegawai dalam rangka knowledgemanagement ini akan dilanjutkan pada tahun-tahunmendatang, seiring dengan dinamika organisasi.
6) Penyempurnaan Aplikasi Simpeg DJAPenyempurnaan aplikasi simpeg DJA dilakukanbekerjasama dengan pihak profesional dengantujuan agar data dan informasi kepegawaian dapatdisampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.
3) Organizing an assessment centerAn assessment center is organized to discover thesuitability of personnel against the standardcompetency of their position. Until 2010, all echelonII, III and IV officials took such assessmentadministered by 57 people.
4) Reward and punishment systemIn applying reward and punishment system and inline with efforts to develop human resource, theDGB offers opportunities to its personnel to takescholarship programs, rotation and promotion. Tomatch between reward - punishment system andorganizational needs, human capital developmentplan is used to plot personnel sent to ascholarship program.
5) Knowledge ManagementTo develop human resource, it is important tomanage knowledge of personnel about tasks andfunctions of all units in the DGB. All workshops inknowledge management are designed to makecertain that all personnel possess standardknowledge about tasks, functions, services, SOPs andoutputs of all units in the DGB. In the beginning ofthe program, started in 2010, 115 personnel, dividedinto three batches, attended a workshop in Non-TaxRevenue Organizing Technique. A workshop inPerformance-based Budgeting was attended by 352personnel in eight different batches.Personnel development in knowledge managementwill continue in future to anticipate organizationalchanges.
6) Improvement of personnel management and information system applicationImprovement of the DGB personnel managementand information system application, which is carriedout by professionals, is meant to guarantee speedretrieval, correctness and accuracy of data andpersonnel information.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
33
7) Database KepegawaianKunci penting dari pengembangan SDM adalahkeberadaan database kepegawaian yang lengkapdan akurat. Menyadari hal tersebut, sertamemperhatikan perkembangan data dan informasikepegawaian yang dibutuhkan organisasi dalammelakukan perubahan, maka DJA bekerja samadengan pihak profesional melakukanpenyempurnaan data base kepegawaian.Secara keseluruhan, pada tahun 2010 jumlahpegawai DJA yang mengikuti diklat mencapai 1.099pegawai, dengan jumlah jenis diklat sebanyak 127jenis diklat baik yang bekerjasama dengan BPPK,pihak profesional, lembaga nasional, lembagainternasional, maupun yang diselenggarakansecara mandiri oleh DJA.
D. Pengembangan Teknologi Informasi
Pengembangan infrastruktur di lingkungan DJAmenjadi kebutuhan mendesak yang perlu mendapatperhatian dan penanganan yang serius dalam rangkamendukung upaya pencapaian tujuan organisasisebagaimana yang digariskan oleh Pimpinan DJA danKementerian Keuangan. Hal ini tidak lepas daritujuan-tujuan strategis pemanfaatan IT yangmendukung tercapainya empat kemampuan strategisDJA yaitu:
1) Accurate, yaitu data yang disajikan tepat danakurat, yang bertujuan untuk mencapai keputusanyang terkait dengan penganggaran secara tepatsasaran, optimal, dan transparan.
2) Agile, yaitu mampu berubah secara cepat dantepat, sehingga diharapkan mampumengakomodasi perubahan-perubahan kebijakankeuangan pemerintah terkait anggaran dengancepat dan tepat.
3) Analytical, yaitu data yang dihasilkan memilikikualitas analitis, sehingga mampu memberikanrekomendasi taktis dan strategis kepada pemerintahmelalui Menteri Keuangan.
4) Instrumental, yaitu menjadi alat yang berperansebagai instrumen penting bagi pemerintah dalammengontrol pelaksanaan program-programpemerintah.
7) Employment databaseComplete and accurate employment database playsa pivotal role in human resource development. Toanticipate organizational need for data andemployment information, the DGB works togetherwith professionals to improve employment database.In total, 1, 099 personnel of the DGB attendedvarious workshops in 2010. There were 127 differentworkshops held by the DGB itself or in cooperationwith professionals, national and internationalinstitutions.
D. Information Technology Advancement
Infrastructure development in the DGB has become adire need and serious measures are needed to ensurethat organizational objectives outlined by the DGBleadership and the Minister of Finance are achieved.The strategic advantages of IT application supportfour strategic goals of the DGB:
1) Accurate, data presented is correct and accurate,to help produce correct, optimal and transparentbudgeting-related decision.
2) Agile, ability to transform quickly and correctly, toquickly and correctly accommodate state financialpolicy changes.
3) Analytical, data presented is of analytical quality,which is useful for the Minister of Finance inproposing tactical and strategic recommendations tothe government.
4) Instrumental, the data becomes criticalinstrument for the government to controlimplementation of government programs.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
34
Selama tahun 2008-2010, DJA telah berhasilmembangun Sistem Informasi dan ManajemenPenganggaran, berbagai aplikasi yang memudahkanpelaksanaan tugas seperti aplikasi RKA-KL yangsecara terus menerus diperbaiki agar memudahkanpenggunanya serta telah pula disusunMasterplan IT DJA
Selain itu DJA telah memutuskan untuk mengelolasendiri fasilitas infrastruktur TI untuk pengoperasianlayanan-layanan TI DJA. Hal ini dilakukan karenadatabase belum tersimpan secara terpusat danmandiri sehingga berisiko terjadi kebocoraninformasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak lainyang mengakses data tersebut. Oleh karena itusebaiknya DJA memiliki ruang server sendiri sehinggaaset informasi dan data yang dimiliki DJA dikuasaidan dikelola sepenuhnya oleh DJA.
E. Pengukuran Kinerja
Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, DJAmenerapkan pengukuran kinerja denganmenggunakan Balanced Scored Card, dengan telahmenetapkan Depkeu-One sebagai turunan dariDepkeu-Wide berikut penajaman sasaran strategisdan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukurankinerja ini dituangkan dalam kontrak kinerja DirekturJenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sertakontrak kinerja para Direktur kepada DirekturJenderal Anggaran.
From 2008 to 2010 the DGB managed to completeBudgeting Management and Information System andother useful applications such as Ministry Work Planand Budget application. Those applications undergoconstant improvement to enhance user-friendliness,and the DGB has prepared an IT master plan.
In addition, the DGB has decided to manage its ownIT infrastructure facilities on which the DGB operateits IT services. This is done because the database isnot stored centrally and independently, rendering thedatabase prone to information leakage that can bemisused by anyone accessing the data. Therefore,the DGB needs to have a room specially allocated forservers to make certain that the DGB has a fullcontrol of its own data and information asset.
E. Performance Appraisal
In keeping with the bureaucracy reform, the DGB hasadopted Balanced Scorecard approach toperformance measurement. It has been decided thatthe Ministry of Finance-Wide (Depkeu-Wide) istranslated into Ministry of Finance-One (Depkeu-One) along with a set of detailed strategic objectivesand Key Performance Indicators (KPI). Performancemeasurement is set forth in performance contractthat the Director General of Budget has pledged tothe Minister of Finance and all directors to theDirector General of Budget.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
35
IKU DJA yang termasuk dalam Depkeu-Wide besertacapaiannya pada tahun 2010 adalahsebagai berikut:
The DGB»s KPI which reflects the Ministry of Finance-Wide is presented below along withachievements in 2010:
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
36
F. Penerapan Manajemen Risiko
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal AnggaranNomor Kep-65/AG/2010 tentang KomiteManajemen Risiko pada Direktorat JenderalAnggaran, telah dibentuk Struktur Manajemen RisikoDJA yang bertugas menerapkan Manajemen Risiko dilingkungan DJA sesuai dengan amanat PMK. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
Pada tahun 2010 setiap unit eselon II di lingkunganDJA telah melakukan pemetaan risiko (firstassessment) sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jumlah risiko DJA secara keseluruhan adalahsebanyak 177 risiko dengan rincian sebagai berikut :
F. Risk Management Implementation
As stipulated in the decision of the Director Generalof Budget number Kep-65/AG/2010 about RiskManagement Committee in the Directorate Generalof Budget, and consistent with regulation of theMinister of Finance number 191/PMK.09/2008 onthe Application of Risk Management, the DGB hasestablished its Risk Management Structure whosetask is to implement Risk Management withinthe DGB.
In 2010 each echelon II units within the DGBcompleted risk mapping (first assessment) inaccordance with their respective areas of assignment.The DGB is exposed to a total of 177 risks which are:
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
37
Berdasarkan hasil monitoring terhadap risiko residualpada akhir masa first assessment tahun 2010, terjadipenurunan level risiko ke tingkat sedang sebanyak25 risiko sedangkan ke tingkat rendah menjadi 17risiko. Adapun 5 risiko tetap pada tingkat tinggikarena penanganan risiko belum sepenuhnya selesaidan akan dilanjutkan pada second assessmentsemester I tahun 2011.
Results of residual risk monitoring at the end of thefirst assessment in 2010 show that more risks aresuccessfully lowered. 25 risks are lowered tomedium level and 17 risks to low level. 5 risks remainat high level due to the fact the activity of handlingthe risks is still progressing into the secondassessment semester of 2011.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
38
Reformasi PenganggaranBudgeting Reform
I. REFORMASI PENGANGGARAN
A. Latar Belakang Reformasi Penganggaran
Reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan
sejak tahun anggaran 2005 merupakan amanat
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Tujuannya memperbaiki proses
penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut
mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada
pencapaian kinerja yang akan dicapai dan diikuti
perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien,
efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka mewujudkan perbaikan proses
penganggaran melalui reformasi penganggaran
tersebut pengembangan sistem penganggaran
dibagi dalam 3 (tiga) fase: 1) tahap pengenalan yang
dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009; 2)
tahap pemantapan yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 2010 s.d. 2014; dan 3) tahap penyempurnaan
yang dijadwalkan mulai tahun 2015.
I. BUDGETING REFORM
A. Background of Budgeting Reform
The budgeting reform that has been carried out since
fiscal year 2005 is a result of Act No. 17 of 2003 on
State Finance. The reform which aims to improve
budgeting process in public sector requires the
government to focus on achievement of its goals and
to devise an efficient, effective, and accountable
budget plan to achieve them.
Budgeting system development, a product of the
reform, is a three-phase process: 1) induction phase,
occurring from 2005 to 2009; 2) consolidation
phase, scheduled to take place from 2010 to 2014;
and 3) refinement phase, scheduled to start in 2015.
Bab 2Chapter 2
Annual Report 2010Directorate General of Budget
39
Fase 1 fokus kepada penerapan penerapan
Penganggaran Terpadu (unified budget) melalui:
integrasikan sistem anggaran rutin dan anggaran
pembangunan; penyatuan dokumen anggaran
(semula berupa DIK, DIP, SKO menjadi DIPA);
penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi,
organisasi dan jenis belanja; dan penegasan satuan
kerja (Satker) sebagai unit pelaksana dan
penanggung jawab kegiatan. Fase 2 lebih difokuskan
pada penajaman penerapan pendekatan
penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fase 3 fokus
pada penyempurnaan penerapan pendekatan
sehingga harmonis/sinkron dan dapat dilaksanakan/
operasional.
B. Pengembangan Sistem Penganggaran
Tahun 2010
Tahun 2010 merupakan awal dari fase kedua (kurun
waktu 2010 s.d 2014), fokus penerapan ditekankan
pada bagaimana upaya untuk pemantapan
penerapan reformasi penganggaran namun tetap
sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003.
Phase 1 focuses on the implementation of unified
budget which includes integration of routine
budgeting system and development budget;
integration of budget documents (DIK, DIP and SKO
are integrated into Issuance of Spending Authority);
classification of budgets based on functions,
organizations and types of expenditure; and
assigning a work unit to carry out and to hold
responsible for all activities. Phase 2 concentrates on
specifying the implementation of Performance-based
Budgeting (PBB) and Medium-term Expenditure
Framework (MTEF). Phase 3 aims at refining
implementation of approaches to ensure
synchronization is feasible and operational.
B. Budgeting System Development in 2010
In 2010, which is the beginning of phase 2 (from
2010 to 2014), the focus was on consolidating
budgeting reform implementation while
considering Law Number 17 of 2003.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
40
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2010 yang sejalan dengan arah
pengembangan sistem penganggaran antara lain :
1. Restrukturisasi program dan kegiatan untuk
seluruh K/L termasuk rumusan outcome, output,
indikator kinerja dengan pendekatan struktur
organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit
organisasi secara spesifik;
2. Penetapan pagu APBN jangka menengah, diikuti
penetapan pagu K/L dalam jangka menengah;
3. Penerapan reward and punishment system
khususnya berkaitan dengan pelaksanaan stimulus
fiskal pada tahun 2009;
4. Pengembangan IT dalam pengelolaan Keuangan
melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara);
5. Penyempurnaan format RKA-KL dengan
mengintegrasikan informasi kinerja disamping
informasi Keuangan yang akan diterapkan mulai
tahun anggaran 2011.
Pengembangan sistem penganggaran untuk tahun
2010 yang telah dilaksanakan adalah : 1)
Pemantapan penerapan PBK dan KPJM; 2)
Percepatan penerapan PBK dan KPJM; dan 3)
Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L. Ruang lingkup
kegiatan pemantapan penerapan PBK dan KPJM
meliputi penyusunan petunjuk penyusunan RKA-K/L
dan Tata Cara Revisi Anggaran. Ruang lingkup
percepatan penerapan PBK dan KPJM lebih
difokuskan kepada kegiatan «transfer knowledge»
para pemangku kepentingan sistem penganggaran
dan perluasan cakrawala berpikir para pengambil
kebijakan pengembangan sistem penganggaran.
Sedangkan ruang lingkup monitoring dan evaluasi
kegiatannya fokus kepada penyiapan perangkat
(peraturan dan SOP) dalam mendukung penerapan
PBK dan KPJM sebagai sutau rangkaian sistem
penganggaran, seperti penyusunan pedoman
evaluasi atau mekanisme reward dan punishment.
Namun dalam uraian selanjutnya di bawah ini
berupaya menjelaskan hanya mengenai percepatan
penerapan PBK - KPJM dan monitoring - evaluasi
kinerja K/L.
Some of the activities in 2010 are enlisted below:
1. Restructuring programs and activities of ministries/
agencies, including their predefined outcome,
output and performance indicators using
organizational structure and specific
organizational unit function approach;
2. Setting medium-term ceiling for the Indonesian
Budget, along with medium-term ceiling for
ministries/agencies;
3. Applying reward and punishment system in regard
to fiscal stimulus implementation in 2009;
4. Carrying out State Treasury and Budget System
project to integrate Information Technology in
financial management;
5. Improving the format of Ministry Work Plan and
Budget by integrating performance and financial
information. This is scheduled to apply in fiscal
year 2011.
Budgeting system development carried out in 2010
covers: 1) Consolidating the implementation of PBB
and MTEF; 2) Accelerating the implementation of
PBB and MTEF; and 3) Monitoring and evaluating the
performance of ministries/agencies. Within the scope
of PBB and MTEF consolidation activities are
preparing guidelines to formulate Ministry Work Plan
and Budget and Budget Revision Procedures.
Acceleration of PBB and MTEF implementation
includes transfer of knowledge among stakeholders
in budgeting system and expanding the horizon of
decision makers in budgeting system development.
Falling into the range of performance monitoring
and evaluation are activities to prepare sets of rules
and SOPs to support implementation of PBB and
MTEF e.g. evaluation guidelines, reward and
punishment mechanism. The following explanation,
however, only covers acceleration of PBB and MTEF
implementation and ministry/agency performance
monitoring and evaluation.
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
41
Percepatan Penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja
Dalam rangka percepatan penerapan penganggaran
berbasis kinerja telah dilakukan kegiatan :
a. Perumusan Output dan Sosialisasinya;
Sebagai langkah awal dalam penerapan PBK,
Ditjen Anggaran menyelenggarakan sosialisasi dan
bimbingan/workshop yang diikuti oleh seluruh K/L
tentang tata cara dan langkah-langkah yang harus
ditempuh dalam rangka perumusan output Semua
K/L pada tahun anggaran 2011 telah merumuskan
output dan menjadi tabel referensi dalam aplikasi
RKA-K/L.
b. Workshop KPJM Pada Seluruh K/L
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
penerapan KPJM pada seluruh K/L, Ditjen
Anggaran bekerja sama dengan World Bank
mengadakan workshop KPJM dengan tema
≈improve your baseline∆. Tujuan workshop ini
adalah untuk memberikan ≈bekal pengetahuan
yang lebih tentang KPJM∆ bagi perencana K/L
dalam rangka penyusunan RKA-KL. Dari hasil
workshop diharapkan ada peningkatan kualitas
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
ditandai adanya kepastian (sustainability)
pendanaan suatu output kegiatan untuk 2 (dua)
tahun setelah anggaran yang direncanakan.
Peserta workshop terdiri dari perwakilan seluruh
K/L yang dilaksanakan secara bertahap selama 3
(tiga) hari.
c. Study Visit
Study Visit dilakukan ke Perancis dan Denmark
yang dimaksudkan untuk mengetahui,
membandingkan, dan mengadopsi hal-hal yang
sesuai dengan kondisi Indonesia berkenaan
dengan penerapan PBK - KPJM dan bagaimana
sistem monitoring dan evaluasi kinerja K/L. Study
visit menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan reformasi perencanaan dan
penganggaran harus diteruskembangkan;
2. Perlunya penyempurnaan proses perencanaan
dan penganganggaran;
3. Penerapan/pelaksanaan mekanisme reward and
punishment;
Acceleration of Performance-based
Budgeting Implementation
To accelerate implementation of Performance-based
Budgeting, several activities have been held:
a. Setting target outputs and making them
publicly known;
To make the initial step in implementing PBB, the
Directorate General of Budget held training/
workshops for all ministries/agencies about
procedures and steps to set target output. As a
result, all ministries/agencies managed to settle on
their fiscal year 2011 target outputs to which
application of MTEF refers to.
b. Workshops in MTEF for all ministries/agencies
To support implementation of MTEF in all
ministries/agencies, the Directorate General of
Budget, in cooperation with the World Bank, held
a workshop in MTEF. The workshop, entitled
≈Improve Your Baseline∆, was intended to provide
planners of Ministry Work Plan and Budget - in all
ministries/agencies - with broader knowledge
about MTEF. It is expected that workshop
participants are able to produce more qualified
planning and budgeting documents. Indicators of
better documents include sustainable funding for
activity outputs two years after planned budget is
over. Participants of this three-day workshop were
representatives of all ministries/agencies.
c. Study Visit
A visit to France and Denmark was done to study,
compare and adopt standard practice in PBB and
MTEF implementation that suits the condition in
Indonesia. The visit, also aiming to observe system
for monitoring and evaluating ministry/agency
performance, has produced several
recommendations:
1. Planning and budgeting reform needs to
continue and develop;
2. Planning and budgeting process needs
improvement;
3. Implementation of reward and punishment
mechanism;
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
42
4. Mekanisme pengajuan/usulan inisiatif baru
(new initiative);
5. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan
penganganggaran.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L
Kegiatan yang terkait dalam monitoring dan
evaluasi kinerja K/L, yaitu :
1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan
Sistem Penganggaran pada 6 (enam) K/L piloting
(Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan
Umum, Bappenas, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Pendidikan Nasional).
2. Kajian dengan tema ≈Evaluasi Penerapan Sistem
Penganggaran 2005 - 2009 dan Monitoring
Persiapan Penerapan Sistem Penganggaran 2011
pada 6 (enam) K/L Pilot Project1∆. Tujuan kajian
adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan
K/L dalam penerapan PBK dan KPJM. Hasil kajian
berupa rekomendasi antara lain keyakinan bahwa
penerapan PBK dan KPJM dapat dilaksanakan
secara penuh pada tahun anggaran 2011 untuk
seluruh K/L.
3. Penyusunan Draft PMK tentang Tata Cara
Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi K/L.
Penyusunan draft PMK dimaksud merupakan
amanah Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun 2011 dan Pasal 16A
Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang
APBN-P 2010. Draft PMK masih dalam proses
pendalaman dan koordinasi dengan pemangku
kepentingan lainnya. Harapannya draft PMK akan
selesai (ditetapkan) pada akhir bulan
Pebruari 2011.
4. Procedure to propose new initiatives;
5. Improvement of system for monitoring and
evaluating budget planning and execution.
Monitoring and Evaluating Performance
of Ministries/Agencies
Activities to monitor and evaluate performance of
ministries/agencies include:
1. Monitoring and evaluating performance and
implementation of budgeting system in six pilot
ministries/agencies (Ministry of Finance, Ministry
of Public Works, National Development Planning
Board, Ministry of Agriculture, Ministry of Health
and Ministry of National Education).
2. Compiling a review entitled ≈Evaluation of 2005 -
2009 Budgeting System Implementation and
Monitoring Preparation of 2011 Budgeting System
Implementation in Six Pilot Project1 Ministries/
Agencies∆. The review seeks to discover the extent
to which ministries/agencies are ready to
implement PBB and MTEF. Among findings of the
review, it is stated that all ministries/agencies are
able to fully implement PBB and MTEF by fiscal
year 2011.
3. Drafting the Minister of Finance regulation on
administration of reward and punishment to
ministries/agencies.
The draft regulation is mandated by Article 20 of
Law No. 10 of 2010 on the Indonesian Budget
2011 and Article 16A of Law No. 2 of 2010 on
the Revised Indonesian Budget 2010. It is recently
being reviewed and discussed by stakeholders and
is expected to become effective by the end of
February 2011.
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
43
II. STANDAR BIAYA TA. 2010
A. Evaluasi Standar Biaya TA. 2010
Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3), PP Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
penyusunan RKA-KL menggunakan instrumen
indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.
Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai
capaian satuan kerja dalam melaksanakan
kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian
atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan
melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar
biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus
tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk
menentukan anggaran untuk tahun yang
direncanakan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2011, Standar Biaya dibedakan menjadi
dua yaitu Standar Biaya Umum dan Standar Biaya
Khusus. Dalam PMK tersebut yang dimaksud dengan
Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya
berupa harga satuan, tarif dan indeks yang
digunakan untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya
masukan. Sementara yang dimaksud dengan Standar
Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang
merupakan akumulasi biaya komponen masukan
kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya secara tepat waktu,
yaitu pada bulan Juni 2010. Peraturan tersebut
adalah :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/
2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/
2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 123/
PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus
Tahun Anggaran 2011.
II. FISCAL YEAR 2010 COST STANDARD
A. Evaluation of Fiscal Year 2010 Cost Standard
As stipulated in Article 5 Paragraph (3), Government
Regulation Number 90 of 2010 on setting Ministry
Work Plan and Budget, the work plan and budget
have to integrate instruments such as performance
indicator, Cost Standard and performance
evaluation. Performance indicator is an instrument to
measure achievement of a given work unit within a
certain fiscal year. Performance evaluation, an
instrument to appraise implementation of activities,
is supported by Cost Standards set in the beginning
of annual cycle of budget preparation, and functions
as a basis to determine the planned budget for a
given year.
Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/
2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards states that
Cost Standards include General Cost Standards and
Specific Cost Standards. The regulation specifies that
General Cost Standards are unit costs - unit prices,
rates and indices - that make the cost of input
components of an activity or input costs. Meanwhile,
Specific Cost Standards are costs required to produce
an output. They represent accumulated input costs
or output costs.
A set of regulations of the Minister of Finance on In-
time Cost Standards was issued in July 2010:
1. Minister of Finance Regulation Number 100/
PMK.02/2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards;
2. Minister of Finance Regulation Number 141/
PMK.02/2010 which amends Minister of Finance
Regulation No. 123/PMK.02/2010 FMD on Fiscal
Year 2011 Specific Cost Standards.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
44
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
tersusunnya peraturan tentang Standar Biaya
adalah :
1. Kajian Studi Pustaka
Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang
disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik
secara teoritis maupun empiris.
2. Diskusi dengan stakeholder
Kegiatan ini dilakukan untuk meminta masukan
dari stakeholder (K/L terkait, unit intern di
lingkungan DJA dan Praktisi) agar teori yang
disusun dapat diimplementasikan di lapangan.
3. Uji petik
Uji petik dilakukan untuk mengumpulkan data
primer bagi kegiatan monitoring dan evaluasi
serta penyusunan standar biaya umum tahun
2012
4. Pengolahan data
Data yang berhasil dikumpulkan pada saat uji
petik monev dan penyusunan SBU, diolah sesuai
kaidah-kaidah statitika dengan menggunakan
aplikasi SPSS dan Minitab.
III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE
OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)
1. Survey atas Pelayanan Katastropik Serta
Efektivitas Iuran Pemerintah Pada Asuransi
Kesehatan Tahun 2010
Survey dimaksudkan untuk memberikan informasi
tentang peningkatan layanan kesehatan yang
diberikan PT Askes dan Rumah Sakit serta hambatan-
hambatan yang mungkin ada atas adanya iuran dan
subsidi Pemerintah tersebut dan bagaimana
sambutan Peserta atas program Pemerintah
dimaksud.
Berdasarkan hasil survey dimaksud, dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan program
iuran dan subsidi katastrofi Pemerintah dalam
penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan
Penerima Pensiun khususnya dalam bidang
To plan Cost Standard Regulations, several activities
have been conducted:
1. Literature Study
Various theoretical and empirical aspects were
reviewed to create a frame of reference.
2. Discussion with Stakeholders
The objective of discussion was to collect
feedbacks from stakeholders (related ministries/
agencies, internal units in the Directorate General
of Budget and experts) to ensure feasibility of
constructed theoretical framework.
3. Sampling Test
The test was an effort to collect primary data to
support monitoring and evaluation activity and to
help prepare 2012 General Cost Standard
4. Data processing
The data obtained from sampling test data was
processed scientifically using SPSS and Minitab
softwares.
III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE
OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)
1. Survey on Services to Cathasthropic Illnesses
and the effectiveness of Goverment»s
contribution on Health Insurance in 2010
The survey aims to inform the public on health
services improvements provided by PT Askes (a state
owned health insurance company) and hospitals. It
decribes the probable presence of some contraints
due to the implementation of government subsidy
and contribution and participants» response to
the program.
The survey result shows an overall improvement in
the services provided by PT Askes and hospitals in
relation to the government»s contributionand
cathasthropic coverage subsidy program for civil
servants and pensioneer health insurance as
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
45
pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang
diberikan kepada peserta telah diberikan dengan
baik oleh Askes maupun rumah sakit dan mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Bahkan, khusus terkait dengan program
subsidi katastrofi, para peserta mengharapkan
program tersebut terus dijalankan dan jangan sampai
berhenti karena sangat membantu bagi peserta.
Sementara itu, meskipun pelayanan yang diberikan
telah baik dan mengalami peningkatan, namun ada
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
kedepannya baik itu bagi rumah sakit, PT Askes,
Pemda, maupun Pemerintah. Bagi rumah sakit dan
PT Askes yaitu terkait masih adanya sharing biaya
yang harus dibayarkan oleh peserta seperti iuran
biaya beli darah untuk hemodialisa, CT Scan, Obat-
obatan, Periksa Darah, dan biaya-biaya administratif
lainnya meskipun proporsi peserta yang menyatakan
demikian sebanyak seperempat (25%) dari
keseluruhan jawaban peserta yang kami kumpulkan.
2. Penyelesaian Kebijakan Pemberian
Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri
Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri
Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan
penyesuaian bagi penghasilan home staff yang baru
dan menata kembali berbagai kebijakan yang
menyangkut penghasilan apartur dan
pegawai negeri.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rapat-
rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait
misalnya Kementerian Luar Negeri, Badan
Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihak-
pihak lain.
Penghasilan home staff telah ditetapkan melalui
surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010
tanggal 29 Desember 2010 mengenai Persetujuan
ADTLN Baru Bagi Perwakilan R I. Surat Menteri
Keuangan yang baru ini mengenai penghasilan
home staff (ADTLN) menggantikan surat Menteri
Keuangan Nomor S-422/MK.02/2006 tanggal 27
September 2006 mengenai Angka Dasar Tunjangan
Luar Negeri.
compared to the previous years. In fact, participants
of cathastrophic coverage subsidy program hope that
the program would continue because it is extremely
helpful.
Despite the improvements, some areas still require
attention from hospitals, PT Askes, local
governments, and the central government. One of
them is that 25% (a quarter) of the respondents
stated they were still required to share the cost of
blood for haemodialysis, CT scans, medicines, blood-
checks, and other administrative fees. This must be
attended to by PT Askes and hospitals.
2. Settlement of Aparatus and Civil Servant
Remuneration Policy
The activity aims to adjust the level of home staff pay
and restructure several existing policies on state
apparatus and civil servant remuneration.
The activity was manifested in a number of
coordination meeting with relevant stakeholders
such as Ministry of Foreign Affairs, National
Personnel Board, Ministry of State Apparatus and
Bureaucracy Reform and other parties.
Home staff pay has been set by Minister of Finance
Letter No. S-705/MK.02/2010 effective 29 December
2010 on New Foreign Placement Allowance (ADTLN)
for Republic of Indonesia Representatives. The letter
revokes and replaces the previous Minister of Finance
Letter No. S-422/MK.02/2006 dated 27 September
2006 on the Baseline of Foreign Placement
Allowance.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
46
3. Proyeksi Anggaran Belanja Pegawai
Yang Akurat
Tujuan dilakukannya proyeksi adalah agar
perhitungan belanja pegawai yang akurat adalah
untuk mengurangi inefisiensi belanja pegawai,
memberikan prinsip penganggaran yang sesuai
dengan kebutuhan, dan merubah mindset atas
penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka
pengeluaran jangka menengah.
Proyeksi belanja pegawai yang akurat mengarah
kepada belanja pegawai yang tertutup. Beberapa
permasalahan utama dalam penentuan pagu belanja
pegawai yang tertutup diantaranya adalah :
• Pengelolaan database belanja pegawai
termasuk sumber, validitas, koordinasi dengan
instansi terkait, penyusunan SOP database ;
• Pengembangan infrastruktur pengelolaan
database ;
• Reformulasi peran DJA sebagai pemelihara data
atau pengambil data.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka
perlu scientific method dan koordinasi lebih intensif
agar kebijakan belanja pegawai tertutup sebelum
diterapkan kepada seluruh kementerian/lembaga.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi
terkait di lingkup DJA, beberapa tahapan awal dari
rencana kebijakan belanja pegawai tertutup
diantaranya adalah :
• tertutup hanya dapat dilakukan pada belanja
pegawai yang bersifat otomatis dalam aplikasi
RKA-KL bukan pada belanja transito ;
• kebutuhan alokasi untuk belanja pegawai,
sebagaimana yang telah disimulasi oleh tim
Direktorat Sistem Penganggaran, secara
keseluruhan cukup ;
• TNI/POLRI tidak ikut dalam tahap awal belanja
pegawai tertutup karena variasi data yang
cukup berbeda dengan data pegawai negeri sipil
dan frekuensi pola mutasi yang cukup
tinggi ;
3. Accurate Personnel Expenditure Projection
The projection aims at ensuring an accurate
personnel expenditure calculation, which will reduce