Top Banner
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O R T 2010 PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
108

DJA new report28

Dec 31, 2016

Download

Documents

lamthu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

1

DIREKTORAT

JENDERAL ANGGARAN

DIRECTORATE

GENERAL OF BUDGET

LAPORAN TAHUNANA N N U A L R E P O R T

2010

PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL,KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Page 2: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

2

Page 3: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

3

4 Ringkasan Eksekutif /Executive Summary

8 Sambutan Direktur Jenderal Anggaran /Message from Director General of Budget

14 Profil Pejabat DJA /Profile of DGB Officials

20 Visi dan Misi /Vision and Mission

21 Core Values /Core Values

22 Struktur Organisasi /Organizational Structure

26 BAB 1 / chapter 1Reformasi Birokrasi /Bureaucratic Reform

38 BAB 2 / chapter 2Reformasi Penganggaran /Budgeting Reform

56 BAB 3 / chapter 3Penyusunan APBN /The Indonesian Budget Preparation

76 BAB 4 / chapter 4Pengalokasian Anggaran /Budget Allocation

84 BAB 5 / chapter 5Penerimaan Negara Bukan Pajak /Non - Tax Revenues

100 Peristiwa Penting 2010 /Important Events in 2010

104 Profil SDM /Human Resources Profile

Daftar IsiContents

Page 4: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

4

Tahun 2010 merupakan tahun dimana DJA terus

melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang

bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang

diberikan kepada mitra kerja. Peningkatan tersebut

merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi

yang terus dijalankan DJA.

Laporan Tahunan 2010 mengambil tema

pengelolaan anggaran yang profesional,

kredibel, transparan dan akuntabel.

Pada bagian awal buku ini ditampilkan profil Dirjen

Anggaran selama periode 2010 yaitu Dr. Anny

Ratnawati dan penggantinya Drs. Herry Purnomo

MSoc.Sc serta seluruh pejabat eselon II

di lingkungan DJA.

Seiring dengan semakin kompleksnya beban tugas

DJA, pada tahun 2010 telah diselesaikan penataan

organisasi DJA yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang

mendukung terlaksananya reformasi birokrasi

seperti pengembangan sumber daya manusia,

penyempurnaan dan evaluasi proses bisnis

terus dilakukan.

Reformasi penganggaran yang telah digulirkan sejak

tahun 2003 terus berjalan sesuai dengan program-

program yang telah direncanakan. Capaian tahun

2010 adalah diselesaikannya Peraturan Pemerintah

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai

pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

The year 2010 is one during which Directorate

General of Budget (DGB) continuously strived for

betterment and performance improvement to

provide to most optimum services to its partners.

The improvement is part of the bureaucracy reform

implemented by DGB.

The 2010 Annual Report chooses professional,

credible, transparent, and accountable budget

management as its main theme.

The profile of Director General of Budget for the

period of 2010, Dr. Anny Ratnawati, and her

successor Drs. Herry Purnomo MSoc.Sc, along with

the entire echelon II officials are presented at the

beginning of the book.

In anticipation to the growing complexity of DGB»s

tasks, an organizational restructuring was

undertaken in 2010. The new structure was

stipulated by Minister of Finance Regulation No. 184/

PMK.01/2010 on Organization and Work Structure

of Ministry of Finance. In addition, other activities

supporting the implementation of bureaucracy

reform such as human resources development and

business process evaluation and refinement were

also commenced.

Initiated in 2003, budgeting reform programs were

running as planned. One of the most notable

achievements in 2010 is the stipulation of

Government Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/

Agency Work Plan and Budget Formulation. This new

regulation replaced Government Regulation No. 21

of 2004 on Ministry/Agency Work Plan and Budget

Formulation. Also, the implementation of

Ringkasan EksekutifExecutive Summary

Page 5: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

5

Anggaran Kementerian/Lembaga. Selain itu, telah

dilakukan percepatan penerapan Penganggaran

Berbasis Kinerja, pengintegrasian dokumen SAPSK

dengan DIPA dan persiapan penerapan reward and

punishment system.

Capaian kinerja dalam perencanaan anggaran tahun

2010 diantaranya adalah diselesaikannya Keputusan

Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun

2011 secara tepat waktu.

Dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP), pencapaian target PNBP dalam tahun 2010

adalah sebesar Rp269.374,72 miliar atau sebesar

108,98% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P

2010. Hal ini tak terlepas dari berbagai upaya

perbaikan sistem dan administrasi PNBP yang terus

dilakukan, diantaranya dengan penyempurnaan

berbagai peraturan di bidang PNBP agar

pemungutan PNBP memiliki kepastian hukum.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan DJA

menghadapi berbagai kendala dan hambatan,

namun upaya perbaikan terus dilakukan demi

tercapainya DJA yang professional, kredibel,

transparan, dan akuntabel.

Performance-Based Budgeting, integration of RKAKL

and DIPA document, and preparation for the

implementation of reward and punishment system

were accelerated.

Another performance achievement completed in

2010 is the stipulation of Presidential Decree No. 26

of 2010 on Central Government Expenditure Budget

Details right on schedule.

In the area of Non-Tax Revenue, the year 2010

yielded Rp269.374,72 billion or 109.98% from the

target set by Revised Indonesian Budget 2010. This

was the fruit of various system and administration

improvement efforts, among which were the

refinement of several regulation to ensure non-tax

revenue collection have a sound legal basis.

Over time, the implementation of DGB activities

encounter various constrains and problems, however

improvement efforts are continuously being engaged

to create a professional, credible, transparent,

accountable organization that is DGB.

Page 6: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

6

Page 7: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

7

PENGELOLA

ANGGARAN NEGARA

YANG PROFESIONAL,

KREDIBEL, TRANSPARAN,

DAN AKUNTABEL

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E,

T R A N S P A R E N T A N D

A C C O U N T A B L E S T A T E

B U D G E T M A N A G E R

Page 8: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

8

Sambutan DirekturJenderal Anggaran

Message from Director General of Budget

Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran

Director General of Budget

Page 9: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

9

Tanpa terasa satu tahun telah terlewati. Tahun

dimana kita mencoba mengukir prestasi dan

berkarya dalam kerja kita. Mencoba

mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi

penganggaran dalam bentuk nyata. Reformasi

tidak akan pernah berhenti karena reformasi

bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu proses.

Sebagai suatu organisasi maka Ditjen Anggaran

(DJA) akan terus melakukan reformasi kearah

yang lebih baik, dari sisi substansi pekerjaan

yaitu reformasi penganggaran maupun dari sisi

sumber daya yang dilakukan melalui reformasi

birokrasi.

Dalam reformasi penganggaran, tahun 2010

merupakan tahun awal implementasi

penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan

kerangka pengeluaran jangka menengah pada

Rencana Kerja dan Anggaran seluruh

Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yang ditandai

dengan restrukturisasi program dan kegiatan.

Tentu saja hal ini menimbulkan perubahan yang

cukup besar pada dokumen RKA-KL. Namun,

kami yakin perubahan tersebut akan membuat

perencanaan kita lebih baik sehingga output

yang dihasilkan juga dapat menjadi lebih baik.

Another year has gone by. A year within which

we did our best to excel and achieve in our line

of work. A year within which we put our best

effort to roll out bureaucracy reform and

budgeting reform into practice. These reforms

never end because a reform is a process, not an

objective. As an organization, Directorate of

Budget (DGB) will continuously implement

reforms towards a better state. Budgeting

reform for our core business and bureaucratic

reform for the resource side of the business.

In budgeting reform, the year 2010 was the

starting point of performance-based budgeting

implementation and medium-term expenditure

framework usage for all ministries and agencies,

which was marked with program and activity

restructuring. Naturally this caused significant

changes to RKAKL documents. However, we

believe that those changes will lead to a better

budget planning and, in turn, a better output.

PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL,

KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABELP R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R

Page 10: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

10

Dengan format baru tersebut, diharapkan

penyediaan data sebagai bahan analisis dan

pengambilan kebijakan bagi pimpinan dapat

tersedia. Selain itu juga dapat terlihat keterkaitan

seluruh proses mulai dari perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta

dapat dilakukan identifikasi isu-isu penting

berkaitan dengan prioritas pembangunan dan

tema-tema pembangunan lainnya.

Pekerjaan besar lain terkait dengan reformasi

penganggaran yang juga dapat diselesaikan

adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga, yang merupakan pengganti Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga. Penggantian ini

dilakukan agar dapat mengakomodir dinamika

proses penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja

sehingga mekanisme penyusunan RKA-KL dapat

terlaksana dengan lebih transparan dan

akuntabel. Selain itu, mekanisme penyusunan

RKA-KL selama ini belum sepenuhnya

mendukung penjabaran secara konsisten sasaran

strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam

sasaran program dan kegiatan Kementerian

Negara/Lembaga.

The new format is hoped to ensure the

availability of data for DGB officials» analysis and

decision-making purposes. It also enable us to

see the linkages between various process, from

planning, budgeting, to budget execution.

Therefore, identification of major issues related

to development priority and other development

themes is now possible.

Other budgeting reform»s major work that was

completed is the stipulation of Government

Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/Agency

Work Plan and Budget Formulation to replace

Government Regulation No. 21 of 2004 on

Ministry/Agency Work Plan and Budget

Formulation. The change is meant to be able to

accommodate the dynamics of performance-

based Draft Indonesian Budget formulation so

that the RKAKL formulation mechanism can be

more transparent and accountable. In addition,

the previous RKAKL formulation mechanism

was not entirely able to support a consistent

detailing of Central Government policy»s

strategic objectives into Ministry/Agency

program and activity objectives.

Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget

Page 11: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

11

Selain reformasi penganggaran, DJA tetap

melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan

arah reformasi birokrasi pusat. Implementasi

penataan organisasi mencakup antara lain

penajaman fungsi (refocusing), yaitu

mengelompokkan fungsi-fungsi sejenis dan

menghapus/mengalihkan fungsi-fungsi yang

berbeda sifat, proses, atau sumberdaya yang

bertujuan mendefinisikan dengan tegas fungsi

dari suatu unit agar tidak tumpang tindih

dengan fungsi dari unit lain.

Selain itu dilakukan pula penyesuaian

nomenklatur, yaitu mengubah nomenklatur unit

agar dapat secara jelas merefleksikan tugas dan

fungsi yang dilaksanakannya. Pada reorganisasi

kali ini juga tidak dapat dihindari pemekaran unit

(expansion), yaitu memecah suatu unit yang

kinerjanya kurang optimal karena tingginya

beban kerja atau perbenturan fungsi, proses,

atau sumberdaya serta penggabungan unit

(merging), yaitu menggabungkan dua atau lebih

unit yang memiliki kesamaan fungsi, proses,

atau sumberdaya untuk efisiensi operasional.

Semua hal ini dilakukan agar masing-masing unit

hasil pemekaran atau penggabungan dapat lebih

fokus kepada fungsinya.

Aside from budgeting reform, DGB is also

impementing bureacracy reform in line with the

reform at central level. DGB»s organizational

restructuring included refocusing, i.e. grouping

similar functions and transferring/eliminating

functions that differ in characteristic, process, or

resource consumption.

The purpose is to clearly define the functions of

a certain unit, avoiding any potential of function

overlap with other units. Some unit

nomenclatures were also revised to better reflect

their tasks and functions. In the 2010

organizational resctucturing, unit expansion, i.e.

expanding a certain unit that underperformed

due to work overload or clashes of functions,

processes, and resources, cannot be avoided.

Similarly, for operational efficiency, some units

with similarity in characteristic, processes and

resources were merged. These measures were

taken to ensure that the units emerging from

merger and expansion can perform their

functions with more focus.

Page 12: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

12

Seperti juga tahun-tahun yang lalu, pada tahun

2010 DJA juga menjadi unit yang mengikuti

Survey Kepuasan Pelanggan. Pada tahun ini

terjadi sedikit penurunan pencapaian indeks

kepuasan, yaitu dari 3,80 pada tahun 2009

menjadi 3,79 pada tahun 2010. Sementara

untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, DJA berada

pada posisi ketiga dengan skor rata-rata 8,38.

Hal ini harus ditindaklanjuti oleh DJA dengan

terus berupaya untuk meningkatkan kinerja

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

mitra kerja.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada

seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan

berdedikasi melaksanakan tugas. Semoa semua

ini menjadi amal baik kita kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Dan Buku Laporan Tahunan 2010 ini

dapat bermanfaat bagi kita semua.

Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran

Director General of Budget

As was the case with the previous years, in 2010

DGB was listed as units to be assessed in a

Stakeholder Satisfaction Survey. This year the

satisfaction index slightly decreased, from 3.80

in 2009 to 3.79 in 2010. Meanwhile for Anti-

Corruption Initiative Assessment, DGB were

placed in third place with the score of 8.38.

These results need to be followed up by ever

increasing our performance in giving the best

service to our partners.

Finally, I would like to extend my gratuitude to

all employees who have worked so hard and

shown the utmost dedication to their job. May

our hard work become the good deed the we

present before the Almighty God. And may this

Annual Report 2010 be beneficial to us all.

Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget

Page 13: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

13

Pejabat DJADGB Officials

Page 14: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

14

Dr. Anny Ratnawati mengawali

karirnya sebagai dosen dan peneliti

di Institute Pertanian Bogor, tempat

beliau memperoleh gelar master

dan doktor di bidang ekonomi

pertanian. Beliau diangkat sebagai

Direktur Jenderal Anggaran pada

tanggal 8 Juli 2008 dan menjabat

sampai dengan bulan Januari 2011.

Sekarang beliau menjabat sebagai

Wakil Menteri Keuangan Republik

Indonesia.

Sebagai Direktur Jenderal

Anggaran, tugas beliau adalah

merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang penganggaran.

Anny RatnawatiDirektur Jenderal Anggaran

Director General of Budget

Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran

Director General of Budget

Anny Ratnawaty started her carrier

as a lecturer and researcher at the

Bogor Agricultural University, from

where she obtained both her

master and doctorate degree in

Agricultural Economics. She was

appointed as the Director General

of Budget on 8 July 2008 and

served until Janury 2011. Currently

she is serving as Vice Ministry of

Finance.

As Director General of Budget, her

duty is to formulate and implement

policies and technical standards

in the area of budgeting.

Setelah menamatkan pendidikan

kesarjanaannya di Institut Ilmu

Keuangan, beliau melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi dan memperoleh gelar

Master of Social Sciences dari the

University of Birmingham, United

Kindom. Dalam perjalanan karirnya

yang panjang di Kementerian

Keuangan, beliau telah dipercaya

untuk mengemban tugas-tugas

penting, diantaranya sebagai

Direktur Pengelolaan Barang Milik/

Kekayaan Negara dan Direktur

Jenderal Perbendaharaan sebelum

akhirnya menjabat sebagai Direktur

Jenderal Anggaran pada tanggal

18 Januari 2011.

Sebagai Direktur Jenderal

Anggaran, tugas beliau adalah

merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang penganggaran

After obtaining his bachelor degree

from the Institute of Financial

Sciences, Herry Purnomo pursued a

higher level of education and was

awarded a Master»s degree in Social

Sciences from the University of

Birmingham, United Kingdom.

Throughout his long and

outstanding career in the Ministry

of Finance, he had assumed several

strategic assigments, such as,

among others, serving as Director of

State Asset Management, Director

General of Treasury before starting

his tenure as Director General of

Budget in 18 January 2011.

As Director General of Budget, his

duty is to formulate and implement

policies and technical standards in

the area of budgeting.

Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials

Page 15: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

15

Ari WahyuniSekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

Secretary of the Directorate General of Budget

Pemegang gelar Master of Public

Management dari Carnegie Mellon

University, USA ini menjabat sebagai

Sekretaris Direktorat Jenderal

Anggaran sejak 20 Mei 2009.

Sebagai seorang Sekretaris

Direktorat Jenderal Anggaran,

beliau mengemban tugas untuk

melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan

dan pemberian dukungan

administrasi kepada semua unsur di

lingkungan direktorat jenderal.

A holder of Master of Public

Management from Carnegie Mellon

University, USA, Ari Wahyuni began

serving as Secretary of Directorate

General of Budget in 20 May 2009.

Being the Secretary of the

Directorate General of Budget, her

main tasks are to coordinate the

DGB»s various tasks as well as to

provide administration support to all

elements within the vicinity of the

Directorate General.

Alumni Fakultas Ekonomi,

Universitas Diponegoro Semarang

dan doktor lulusan Universitas

Indonesia ini menjabat sebagai

Direktur Penyusunan APBN sejak

15 September 2004.

Sebagai seorang Direktur

Penyusunan APBN, tugas beliau

adalah melaksanakan penyiapan

penyusunan Nota Keuangan dan

Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (RAPBN),

Laporan Semester I pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Perubahan (RAPBN-P),

sumbangan bahan Pidato dan

Lampiran Pidato Presiden, Jawaban

Pemerintah atas pertanyaan Dewan

Perwakilan Rakyat, Jawaban

pertanyaan dan bahan konsultasi

dengan Lembaga Internasional dan

Regional, dan Kerangka Pendapatan

dan Belanja Negara, serta

Pembiayaan Anggaran Jangka

Menengah.

Boediarso T. WidodoDirektur Penyusunan APBN

Director of Indonesian Budget Planning

Both an alumnus of the Faculty of

Economics, Diponegoro University

in Semarang and a doctorate

degree holder from University of

Indonesia, Boediarso T. Widodo

assumed the position of the

Director of the Indonesian Budget

Planning since September 15, 2004.

As the Director of Indonesian

Budget Planning, his duties are to

prepare the materials for Financial

Notes and the Draft of Indonesian

Budget (RAPBN), Semester I Report

on the implementation of the

Indonesian Budget, revision to the

Indonesian Budget, draft

Presidential speech and attachments

to the Presidential speech, the

Government»s responses to the

questions raised by the House of

Representatives, responses and

consultation materials with

international and regional

Institutions, Indonesian Budget

Framework, as well as the Medium

Term Budget Financing.

Page 16: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

16

Alumni Universitas Tanjungpura

Pontianak dan Master lulusan

Charlestown University Ottawa,

Canada ini mulai menjabat Direktur

Sistem Penganggaran sejak tanggal

17 Oktober 2008.

Sebagai Direktur Sistem

Penganggaran, beliau mengemban

tugas melaksanakan pengkajian,

pengembangan, penyiapan

perumusan standar, norma,

pedoman, kriteria dan prosedur,

serta monitoring dan evaluasi

penerapan sistem penganggaran.

RakhmatDirektur Sistem Penganggaran

Director of Budgeting System

Parluhutan HutahaeanDirektur Anggaran I

Director of Budget I

An alumnus of University of

Tanjungpura, Pontianak and also a

Master degree holder from

Charlestown University Ottawa,

Canada, Rakhmat started to take up

his position as the Director of

Budgeting System in

17 October 2008.

As the Director of Budgeting

System, he has the duty to conduct

assessment, development,

preparation of standard

formulation, norms, guidelines,

criteria and procedures, as well as

monitoring and evaluation on the

implementation of the budgeting

system.

Alumni Universitas Gajah Mada dan

pemegang gelar Master of Arts

bidang Public Finance dari

Departmen of Economics Michigan

State University, East Lansing, USA

tahun 1988 ini mulai menjabat

sebagai Direktur Anggaran I sejak

tanggal 15 September 2004.

Sebagai seorang Direktur Anggaran

I tugas beliau adalah menyiapkan

perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi di bidang

penganggaran belanja pemerintah

pusat. Kementerian negara/lembaga

yang ditangani oleh Direktorat

Anggaran I sebagian besar adalah

kementerian negara/lembaga yang

membidangi masalah-masalah

perekonomian.

Awarded the title of Master of Arts

in Public Finance by the Department

of Economics Michigan State

University, East Lansing, USA in

1988, the alumnus of Gajah Mada

University has been serving as

Director of Budget I since

September 15, 2004.

As the Director of Budget I, his duty

is to prepare the policy formulation,

policy implementation, technical

guidance, monitoring and

evaluation in the central

government expenditure budgeting.

The scope of Directorate of Budget

I»s services includes most ministries

and agencies dealing in economy.

Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials

Page 17: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

17

Dwi Pujiastuti HandayaniDirektur Anggaran II

Director of Budget II

Berlatar belakang pendidikan

sarjana ekonomi dari Universitas

Diponegoro, pemegang gelar

Magister of Science dari Universitas

Gajah Mada ini mulai bertugas

sebagai Direktur Anggaran II pada

tanggal 12 Oktober 2010.

Sebagai seorang Direktur Anggaran

II tugas beliau adalah menyiapkan

perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi di bidang

penganggaran belanja pemerintah

pusat. Kementerian negara/lembaga

yang ditangani oleh Direktorat

Anggaran II sebagian besar adalah

kementerian negara/lembaga yang

membidangi masalah-masalah

kesejahteraan rakyat.

Her educational backgound includes

a bachelor degree in economics

from University of Diponegoro and

a master degree from Gadjah Mada

University. Dwi Pujiastuti Handayani

started her tenure as Director of

Budget II in 12 October 2010.

As the Director of Budget II, her

duty is to prepare the policy

formulation, policy implementation,

technical guidance, monitoring and

evaluation in the central

government expenditure budgeting.

The scope of Directorate of Budget

I»s services includes most ministries

and agencies dealing in public

welfare.

Sambas MulyanaDirektur Anggaran III

Director of Budget III

Pria yang mendapatkan gelar

kesarjanaannya dari Fakultas

Ekonomi Universitas Padjajaran

Bandung ini mulai menjabat sebagai

Direktur Anggaran III sejak tanggal

09 November 2006.

Sebagai Direktur Anggaran III tugas

beliau adalah menyiapkan

perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi di bidang

penganggaran belanja pemerintah

pusat dan Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan

(BAPP). Direktorat Anggaran III

banyak menangani kementerian

negara/lembaga di bawah

koordinasi Kementerian Koordinator

Politik, Hukum dan Keamanan.

Sambas Mulyana obtained his

degree from the Faculty of

Economics of the Padjajaran

University Bandung and assumed

his position as Director of Budget III

in 9 November 2006.

As the Director of Budget III, his

duties are to prepare policy

formulation, implementation of

policy, technical guidance,

monitoring and evaluation in the

central government budget and the

Budget Unit of Funding and

Calculation (BAPP). The scope of

Directorate of Budget I»s services

includes most ministries and

agencies dealing in politic, law, and

security.

Page 18: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

18

Alumni Fakultas Ekonomi

Universitas Nasional dan pemegang

gelar Master bidang ekonomi dari

Ball State University, USA ini mulai

menjabat sebagai Direktur PNBP

sejak tanggal 10 November 2006.

Sebagai Direktur PNBP, beliau

mengemban tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan,

standardisasi dan evaluasi di bidang

penerimaan negara bukan pajak

(PNBP) serta pengelolaan subsidi.

Mudjo SuwarnoDirektur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Director of Non-Tax Revenues (PNBP)

Mariatul AiniDirektur Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Director of Budgeting Regulation Alignment

Both an alumnus of the Faculty of

Economics of National University

and a Master of Economics degree

holder from Ball State University,

USA, Mudjo Suwarno has been

serving as the Director of Non-Tax

Revenues (PNBP) since November

10, 2006.

As the Director of Non-Tax

Revenues his tasks are to prepare

the policy formulation,

standardization and evaluation in

the area of non-tax revenues and

subsidy management.

Alumni Institut Pertanian Bogor dan

pemegang gelar Master of Business

Administration dari University of

Wisconsin at Whitewater ini mulai

menjabat sebagai Direktur

Harmonisasi Peraturan

Penganggaran sejak tanggal

25 Februari 2011.

Sebagai Direktur Harmonisasi

Peraturan Penganggaran, tugas

beliau adalah merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang

harmonisasi peraturan

penganggaran.

An alumnus of Bogor Agricultural

University and also a Master of

Business Administration from

University of Wisconsin at

Whitewater, Mariatul Aini was

appointed as Director of Budgeting

System in 25 February 2011.

As the Director of Budgeting

System, her duty is to formulate and

implement policy and technical

standardization in the area of

budgeting regulation alignment.

Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials

Page 19: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

19

Page 20: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

20

V I S I

Menjadi pengelola anggaran negara yangprofesional, kredibel, transparan, dan akuntabel

Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud denganProfesional adalah seluruh jajaran DJA diharapkanmampu menjadi pengelola anggaran yangmenguasai bidang tugasnya karena memilikipengetahuan dan keterampilan (hardskill) sertaintegritas/moralitas (softskill) yang memadai.

Kredibel artinya diharapkan setiap perumusan danpelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawab DJA dapat dipercaya oleh stakeholders.

Transparan artinya dalam proses pelaksanaanpengelolaan anggaran, diharapkan seluruh jajaranDJA melakukan dengan jujur dan hasil pelaksanaantugasnya dapat diketahui secara terbuka olehstakeholders.

Akuntabel artinya DJA diharapkan dapatmempertanggungjawabkan proses dan hasilpelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan dan kaidah-kaidahyang baik (best practice) dalam pengelolaankeuangan negara.

M I S I

1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan;2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien;3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat;4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel;.5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien

V I S I O N

To be a professional, credible, transparent andaccountable state budget manager

To explicate ideas in the above vision statement,Professional means that all personnel of theDirectorate General of Budget (DGB) are capablestate budget manager who can perform wellbecause they have the necessary knowledge andskills (hardskill) and integrity/morality (softskill).

Credible means that all formulated and executedpolicies within the DGB»s scope of responsibility aretrustworthy to stakeholders.

Transparent means that all the DGB personnelmanage state budget in all honesty and access tooutcome of their work is open to stakeholders.

Accountable means that the DGB is responsiblefor processes and results of its actions in attaining itspredefined objectives while considering legislationand the best practices in state budget management

M I S S I O N

1. To attain sound, credible and sustainable Indonesian state budget planning;2. To arrive at effective and efficient state expenditure and state financial security;3. To optimize non-tax state revenues while being mindful of high standard of public service;4. To reach credible, transparent and accountable budgeting norms and system;5. To achieve professional human resource and other resources that are qualified, effective and efficient.

Visi - MisiVision - Mission

Page 21: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

21

C O R E V A L U E S D J A

Dalam kerangka reformasi birokrasi danberlandaskan semangat untuk meningkatkan kinerjaorganisasi, Direktorat Jenderal Anggaran telahmerumuskan nilai-nilai yang akan menjadi acuanbagi setiap pegawainya dalam berinteraksi danberperilaku. Nilai-nilai utama (core values) yangdisarikan dari visi DJA tersebut adalah:

PROFESIONALKemampuan untuk menguasai bidang tugasnyakarena memiliki pengetahuan dan keterampilan(hard skill) serta integritas / moralitas (soft skill)yang memadai.

KREDIBELDipercaya oleh Stakeholder dalam halpelaksanaan tugas.

TRANSPARANMelaksanakan tugas dengan jujur dan hasilnya dapatdiketahui secara terbuka oleh para Stakeholder.

AKUNTABELProses dan hasil pelaksanaan tugas dapatdipertanggungjawabkan. Setiap langkah yangdilakukan untuk menyelesaikan tugas selalumemperhatikan kaidah-kaidah yang baik (bestpractice) dalam bidang tugasnya.

Keempat nilai utama tersebut dirangkai menjadisebuah slogan yaitu PaKTA yang merupakansingkatan dari Profesional, Kredibel,Transparan dan Akuntabel.

D G B C O R E V A L U E S

To implement bureaucratic reform in a spirit oforganizational performance improvement, theDirectorate General of Budget has formulated corevalues to which all the DGB personnel refer wheninteracting and conducting themselves. The corevalues drawn from the DGB vision are:

PROFESSIONALAbility to perform well because having theknowledge and skills (hardskill) and integrity /morality (softskill).

CREDIBLEWork performance wins stakeholders» trust.

TRANSPARENTCarrying out tasks in all honesty and access tooutcome of work is open to stakeholders.

ACCOUNTABLEAccountable processes and results of actions inattaining objectives while considering the bestpractices in the field.

The combined four values make up PaKTA,a slogan abbreviation for Professional,Credible, Transparent and Accountable.

Core ValuesCore Values

Page 22: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

22

O R G A N I S A S I

Berdasarkan pasal 182 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Departemen Keuangan Menteri

Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang penganggaran

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas,

Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Departemen

Keuangan di bidang penganggaran;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;

c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan

prosedur di bidang penganggaran;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang penganggaran;

e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran

terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

c. Direktorat Anggaran I;

d. Direktorat Anggaran II;

e. Direktorat Anggaran III;

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

g. Direktorat Sistem Penganggaran.

O R G A N I Z A T I O N

As stipulated in article 182 of the Financial Minister

regulations number 100/PMK.01/2008 on

Organization and Work Procedures of the Ministry

of Finance, it is the duty of the Directorate General

of Budget to formulate and execute policies and

technical standardization in budgeting while

considering policies of the Minister of Finance

and prevailing legislation.

Within its scope of duties, Directorate General

of Budget performs these functions:

a. formulating technical policies of the Ministry

of Finance in budgeting;

b. executing budgeting policies;

c. formulating budgeting standards, norms,

guidelines, criteria and procedures;

d. providing technical guidance and evaluation in

budgeting;

e. putting administration of directorate general into

operation.

Organizational structure of the Directorate General

of Budget is as follows:

a. Secretariat of Directorate General;

b. Directorate of Indonesian Budget Preparation;

c. Directorate of Budget I;

d. Directorate of Budget II;

e. Directorate of Budget III;

f. Directorate of Non-Tax Revenues;

g. Directorate of Budgeting System.

StrukturOrganisasiOrganizational Structure

Page 23: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

23

Bagan Struktur OrganisasiDirektorat Jenderal Anggaran

Organizational Structure of theDirectorate General of Budget Chart

Direktorat Harmonisasi

Peraturan Penganggaran

Directorate of Budgeting

Regulations Alignment

Direktorat Sistem

Penganggaran

Directorate of

Budgeting System

Direktorat

PNPB

Directorate of

Non-tax revenues

Direktorat

Anggaran III

Directorate of

Budget III

Direktorat

Anggaran II

Directorate of

Budget II

Direktorat

Anggaran I

Directorate of

Budget I

Direktorat

Penyusunan APBN

Directorate of

Budget Preparation

Direktorat

Jenderal Anggaran

Directorate

General of Budget

Sekretariat

Direktorat Jenderal

Secretariat of

Directorate General

Page 24: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

24

Page 25: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

25

PENGELOLA

ANGGARAN NEGARA

YANG PROFESIONAL,

KREDIBEL, TRANSPARAN,

DAN AKUNTABEL

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E,

T R A N S P A R E N T A N D

A C C O U N T A B L E S T A T E

B U D G E T M A N A G E R

Page 26: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

26

Reformasi BirokrasiBureaucratic Reform

REFORMASI BIROKRASI

Secara umum Reformasi Birokrasi yang dilaksanakanoleh Kementerian Keuangan diarahkan untukmencapai beberapa sasaran, yaitu untukmeningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik(Good Governance), meningkatkan kinerja seluruhaparat Kementerian Keuangan dan untukmeningkatkan pelayanan kepada publik.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, MenteriKeuangan melalui Keputusan Menteri KeuanganNomor 30/KMK.01/2007 telah mencanangkanpelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan programprioritas meliputi bidang penataan organisasi,penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatanmanajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telahmenindaklanjuti kebijakan Menteri Keuanganmelalui program-program Reformasi Birokrasi yangdilaksanakan di lingkungan DJA sejak tahun 2007dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasisehingga pelayanan DJA kepada stakeholdersdapat ditingkatkan.

BUREAUCRATIC REFORM

In general, the bureaucratic reform the Ministry ofFinance has put into action aims to achieve severalobjectives which include implementation of goodgovernance, performance improvement of the entireapparatus of the Ministry of Finance andimprovement of services to the public.

To achieve the aforementioned objectives, theMinister of Finance through Decree No. 30/KMK.01/2007 has declared bureaucratic reform whichprioritizes organizational management, streamliningbusiness process and Human Resources (HR)development.

Acting on the decree, the Directorate Generalof Budget (DGB) has instigated bureaucraticreform programs to itself since 2007 andcontinuous monitoring and evaluation are carriedout to safeguard improved services to stakeholders.

Bab 1Chapter 1

Page 27: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

27

A. Penataan Organisasi

Dalam perjalanannya, struktur organisasi DJAmengalami berbagai penyesuaian dikarenakanbeberapa faktor yaitu adanya perubahan beban kerjayang signifikan, perluasan wilayah kegiatan (misalnyapotensi penerimaan dari pajak dan non pajak yangbelum tergali), perubahan visi dan misi, perubahankebijakan pemerintah yang berimplikasi kepadaperubahan struktur dan fungsi organisasi yang ada,serta adanya tuntutan stakeholders yang tinggi ataspelayanan yang diberikan oleh DJA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Keuangan, Direktorat JenderalAnggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang penganggaran. Dalam menjalankantugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaranmenyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang penganggaran;b) pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dane) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

A. Organizational Management

Organizational structure of the DGB has experiencedvarious adjustments because of several reasonswhich include a significant change in workload,expanding working areas to cover (e.g. unexploredpotential revenues from tax and non tax), changes invision and mission, adjustments to organizationalstructure and functions as a result of changes ingovernment policies and the rising demands forbetter service to stakeholders.

Based on the Regulation of the Minister of FinanceNumber 184/PMK.01/2010 on Organization andWorking Procedure of the Ministry of Finance, theDirectorate General of Budget has to formulate andimplement policies and technical standardization inthe field of budgeting. In performing these duties,the Directorate General of Budget carriesout these functions:

a) formulating policies in budgeting;b) executing budgeting policies;c) formulating budgeting norms, standards, procedures and criteria;d) providing technical guidance and evaluation in budgeting; ande) putting administration of the Directorate General of Budget into operation.

Page 28: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

28

PMK tersebut diatas juga menetapkan perubahanstruktur organisasi DJA, antara lain denganmenajamkan tugas dan fungsi serta menambah uniteselon II , eselon III, dan eselon IV.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaranterdiri atas:a) Sekretariat Direktorat Jenderal;b) Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;c) Direktorat Anggaran I;d) Direktorat Anggaran II;e) Direktorat Anggaran III;f) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;g) Direktorat Sistem Penganggaran; danh) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Perubahan dilakukan karena beban tugas dan fungsiDJA semakin kompleks, terutama terkait dengankajian atas produk hukum. Untuk mengantisipasi haltersebut dan untuk meningkatkan kualitas pelayanankepada Stakeholders, DJA melakukanpengembangan Subdirektorat Harmonisasi KebijakanPenganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaranmenjadi unit setingkat Eselon II yaitu DirektoratHarmonisasi Peraturan Penganggaran. Selainpenambahan unit eselon II, DJA juga membentukunit eselon III yaitu Subdirektorat Analisis danEvaluasi Kinerja Penganggaran pada DirektoratSistem Penganggaran dan Bagian Kepatuhan Internaldan Bantuan Hukum pada Sekretariat DirektoratJenderal, serta beberapa unit eselon IV.

The Regulation of the Minister of Finance alsostipulates changes in organizational structure of theDGB including, among others, more detailedspecification of tasks and functions and an additionof echelon II, echelon III, and echelon IV units.

Organizational structure of the DirectorateGeneral of Budget is as follows:a) Secretariat of Directorate General;b) Directorate of Indonesian Budget Preparation;c) Directorate of Budget I;d) Directorate of Budget II;e) Directorate of Budget III;f) Directorate of Non-Tax Revenues;g) Directorate of Budgeting System; andh) Directorate of Budgeting Regulation Alignment.

The changes take place because of the mountingcomplexity of the DGB»s duties and functions,particularly those related to legal product reviews. Toanticipate the challenges and to improve the qualityof service to stakeholders, the DGB has upgraded theSubdirectorate of Budgeting Regulation Alignment -previously under the Directorate of Budgeting System- into the Directorate of Budgeting RegulationAlignment, a unit equivalent to Echelon II. The DGBalso adds more echelon III units, Subdirectorate ofBudgeting Analysis and Evaluation, which is underthe Directorate of Budgeting System, and theDivision of Legal and Compliance, under theSecretariat of Directorate General, and severalechelon IV units.

BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform

Page 29: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

29

Pembentukan Direktorat Harmonisasi PeraturanPenganggaran karena tugas DJA dalam menyiapkankebijakan penganggaran sangat erat kaitannyadengan wilayah hukum, mengingat DJA sendirimengeluarkan produk-produk hukum terkait denganpenganggaran. Urgensi pembentukan menjadisemakin penting dengan adanya penambahan tugasterkait remunerasi dan jaminan sosial. Dalam hal ini,fungsi utama Direktorat Harmonisasi PeraturanPenganggaran adalah menjaga keselarasan produkhukum yang dikeluarkan oleh DJA maupun unit laindi luar Kementerian Keuangan yang terkait dengananggaran, remunerasi, dan jaminan sosial denganaturan-aturan pengelolaan keuangan negara.

Pada saat ini fungsi monitoring dan evaluasi sudahmelekat pada masing-masing seksi di DirektoratTeknis. Namun pada prakteknya fungsi ini tidakdiselenggarakan secara optimal karena kegiatanmonitoring dan evaluasi juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak melalui mekanisme koordinasi yangbaik sehingga hasil monev belum dapat dijadikanreferensi pengambilan keputusan oleh para pimpinanDJA. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknyaSubdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran padaDirektorat Sistem Penganggaran. Unit ini mempunyaitugas melaksanakan perumusan pedomanmonitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sertaanalisis dan evaluasi kinerja penganggaran.

Dalam perkembangannya beban kerja padaDirektorat Sistem Penganggaran semakin komplekskarena selain menyusun kebijakan penganggaranterkait dengan reformasi penganggaran, jugamelakukan harmonisasi peraturan penganggaranyang dilaksanakan oleh Subdirektorat HarmonisasiKebijakan Penganggaran (HKP). Fungsi ini antara lainmelakukan harmonisasi peraturan dan oleh karenaitu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagiansebelumnya, pada tahun 2010 diusulkanpembentukan satu direktorat untuk menanganitugas harmonisasi peraturan penganggaran yaituDirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaranyang ditetapkan melalui Peraturan MenteriKeuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

The Directorate of Budgeting Regulation Alignmentis established to cope with the DGB»s tasks ofpreparing budgeting policies, which is closelyassociated with legal aspect, given the fact that theDGB itself has been issuing budgeting-related legalproducts. Formation of the directorate becomesincreasingly important as the DGB also has to tackleremuneration and social security issues. The primaryfunction of the Directorate of Budgeting RegulationAlignment is to make certain that different legalproducts issued by the DGB or other units outsidethe Ministry of Finance, which are related tobudgets, remuneration and social security, are in linewith state financial management regulations.

Previously each technical directorate divisionperformed monitoring and evaluation function.However, the fact that the function was not well-coordinated and each division carried on withdifferent versions had rendered monitoring andevaluation results unreliable for decision making. Thismakes establishment of the Subdirectorate ofBudgeting Analysis and Evaluation under theDirectorate of Budgeting System crucial. This unitformulates monitoring and evaluation guidelineswhich are used to appraise performance and toanalyze and evaluate budgeting performance.

Workloads of the Directorate of Budgeting Systemhad grown more complex as the unit not onlyformulated policies regarding budgeting reform, butalso ensured compliance of different budgetingregulations - a function of Sub-directorate ofBudgeting Regulation Alignment. Therefore, torelieve some of the burden, a proposal for a newdirectorate was put forward in 2010 to dealspecifically with budgeting regulation alignment, andthe establishment of the Directorate of BudgetingRegulation Alignment was made official by theMinister of Finance Regulation Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Working Procedureof the Ministry of Finance.

Page 30: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

30

Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsimonitoring dan evaluasi (monev) di bidangpenganggaran, dibentuk suatu unit di bawahDirektorat Sistem Penganggaran, yaitu SubdirektoratAnalisis dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Disampingmelakukan monev terhadap substansipenganggaran, dalam rangka mengakomodirtuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansidibentuk Bagian Kepatuhan Internal dan BantuanHukum yang berada di bawah SekretariatDirektorat Jenderal Anggaran.

Pada tingkat eselon IV, untuk membantupelaksanaan tugas Direktur Jenderal Anggaran telahdibentuk pula Subbagian Tata Usaha Pimpinan DJAyang mempunyai fungsi:1) Mempermudah pekerjaan pimpinan dalam melakukan analisis;2) Urusan protokoler dan akomodasi untuk koordinasi protokoler Menteri;3) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/materi presentasi paparan DJA.

B. Penyempurnaan Proses Bisnis

Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasispada akuntabilitas jabatan/pekerjaan danpeningkatan efisiensi dan efektivitas melaluipenyederhanaan, transparansi, serta pemberian janjilayanan yang berorientasi kepada kepentinganstakeholders. Program kerja penyempurnaan prosesbisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis danEvaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rincimengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan,menyusun Standard Operating Procedure (SOP) sertamelakukan Analisis Beban Kerja (ABK).

Sampai dengan tahun 2010, DJA telah menyusun293 SOP dengan 5 SOP layanan unggulan, danUraian Jabatan sebanyak 1.293 buah.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM DJA diarahkan padapencapaian visi organisasi yaitu mewujudkanprofesionalisme pengelolaan keuangan negara.Model pengembangan yang digunakan merupakanmodifikasi pendekatan strategic competency basedon human resource management, dengan tujuanakhir adalah terwujudnya individual developmentplan bagi tiap-tiap pegawai.

Meanwhile, a new unit under the Directorate ofBudgeting System, the Subdirectorate of BudgetingAnalysis and Evaluation, is established to optimizemonitoring and evaluation function in budgeting. Toaccommodate a growing demand for credibility andtransparency, the Division of Legal and Compliance,under the Secretariat of Directorate General ofBudget, is launched.

At echelon IV level, to support performance of theDirector-General of Budget, sub-section of DGBleaders administration is set to:1) Assist leaders in analytical tasks;2) Handle ministerial official ceremonies, occasions and coordination;3) Organize materials for DGB presentations.

B. Streamlining Business Process

Business process streamlining is to ensureaccountability of job/position and better efficiencyand effectiveness. This is achieved throughsimplification, transparency and providingstakeholder-oriented service. To streamline businessprocess, several measures are taken which includeconducting job analysis and evaluation to obtaindetailed information about actual tasks of each job,formulating Standard Operating Procedure (SOP)and analyzing workload (ABK).

Until 2010, the DGB managed to formulate 293SOPs including 5 SOPs for prime service and1, 293 job descriptions.

C. Human Resources (HR) Development

Human resource development in the DGB aims tomaterialize the organizational vision, to be aprofessional state budget manager. To develop theDGB human resource, a modified strategiccompetency based on human resource managementis employed. The intended end result is an individualdevelopment plan for each personnel.

BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform

Page 31: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

31

Hingga tahun 2010, strategi pengembangan SDMyang telah ditempuh adalah denganmengembangkan model pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi, peningkatan integritas,penyelenggaraan assessment center, penerapanreward and punishment system, knowledgemanagement, penyempurnaan sistem informasi danmanajemen kepegawaian (Simpeg DJA), danpenyempurnaan data base kepegawaian.

1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensiPendidikan dan pelatihan berbasis kompetensidiselenggarakan baik untuk meningkatkan softcompetency maupun hard competency. Peningkatansoft competency dilakukan dengan caramenyelenggarakan workshop developing managerialskill terhadap jenis-jenis soft competency parapegawai DJA yang masih memilik gap denganstandar kompetensi jabatannya. Selanjutnya,dilakukan re-assessment terhadap pegawai dimaksuduntuk mengidentifikasi kembali gap competency-nya. Hingga tahun 2010, jumlah pegawai yang telahmengikuti workshop developing managerial skilladalah sebanyak 96 pegawai, dan yang telah di re-assessment sebanyak 34 pegawai.

Untuk meningkatkan hard competency,pengembangan SDM dilakukan denganmengikutsertakan pegawai DJA pada diklat yangdiselenggarakan BPPK, short course dan seminaryang diselenggarakan oleh lembaga pendidikannasional maupun internasional, sertapenyelenggaraan diklat secara mandiri sepertitraining tentang penganggaran berbasis kinerja,workshop Manajemen Resiko, workshop StandarAkuntansi Instansi, dan sebagainya.

2) Peningkatan integritasUpaya yang telah dilakukan dalam rangkapeningkatan integritas pegawai, selainpenyelenggaraan kegiatan keagamaan, jugadilakukan capacity building. Hingga tahun 2010,pejabat sampai dengan level eselon IV telahmengikuti capacity building.

In 2010, in its effort to develop human resource, theDGB held competency-based education and trainingand events to heighten integrity. The DGB alsoorganized an assessment center, applied reward andpunishment system, organized knowledgemanagement, improved personnel management andinformation system and improved employmentdatabase.

1) Competency-based education and trainingCompetency-based education and training activitiesare designed to improve soft competency and hardcompetency. To build up soft competency, workshopsin developing managerial skill are held for personnelwho show a gap between their actual competencyand the intended, standard competency. Until 2010,96 personnel attended a workshop in developingmanagerial skill and 34 personnel underwentreassessment.

To improve hard competency, the DGB sends itspersonnel to attend training held by the FinancialTraining and Education Board, short courses andseminars organized by national and internationalinstitutions. The DGB also arranges its ownworkshops covering topics such as performance-based budgeting, risk management, InstitutionalAccounting Standard, etc.

2) Heightening integrityTo heighten integrity, the DGB holds religious eventsand capacity building workshops. All officials up toechelon IV level attended the workshop in 2010.

Page 32: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

32

3) Penyelenggaraan assessment centerPenyelenggaraan assessment center bertujuan untukmengetahui kesesuaian kompetensi yang dimilikipegawai terhadap standar kompetensi jabatannya.Hingga tahun 2010, telah dilakukan assessmentterhadap seluruh pejabat eselon II, pejabat eselon III,pejabat eselon IV, dan 57 orang pelaksana.

4) Reward and punishment systemReward and punishment system dalam kerangkapengembangan SDM, dilakukan dengan carapemberian kesempatan mengikuti program beasiswa dan mutasi/promosi. Oleh karena itu, untuksinkronisasi antara penerapan reward andpunishment system dan kebutuhan organisasi,rencana pengiriman pegawai untuk melanjutkanpendidikan melalui jalur bea siswa dirancang denganmenggunakan model human capital developmentplan.

5) Knowledge ManagementPengembangan SDM juga diarahkan untukmengelola pengetahuan pegawai tentang tugas danfungsi seluruh unit di lingkungan DJA.Penyelenggaraan diklat dalam rangka knowledgemanagement diarahkan agar seluruh pegawai DJAmemiliki minimum pengetahuan yang standartentang tugas, fungsi, layanan, SOP, dan output unit-unit di lingkungan DJA. Program ini mulai dijalankanpada tahun 2010, yaitu diawali denganpenyelenggaraan workshop tentang TeknikPenyusunan PNBP sebanyak tiga angkatan yangdiikuti oleh 115 pegawai dan workshop tentangPenganggaran Berbasis Kinerja sebanyak delapanangkatan yang diikuti oleh 352 pegawai.Pengembangan pegawai dalam rangka knowledgemanagement ini akan dilanjutkan pada tahun-tahunmendatang, seiring dengan dinamika organisasi.

6) Penyempurnaan Aplikasi Simpeg DJAPenyempurnaan aplikasi simpeg DJA dilakukanbekerjasama dengan pihak profesional dengantujuan agar data dan informasi kepegawaian dapatdisampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.

3) Organizing an assessment centerAn assessment center is organized to discover thesuitability of personnel against the standardcompetency of their position. Until 2010, all echelonII, III and IV officials took such assessmentadministered by 57 people.

4) Reward and punishment systemIn applying reward and punishment system and inline with efforts to develop human resource, theDGB offers opportunities to its personnel to takescholarship programs, rotation and promotion. Tomatch between reward - punishment system andorganizational needs, human capital developmentplan is used to plot personnel sent to ascholarship program.

5) Knowledge ManagementTo develop human resource, it is important tomanage knowledge of personnel about tasks andfunctions of all units in the DGB. All workshops inknowledge management are designed to makecertain that all personnel possess standardknowledge about tasks, functions, services, SOPs andoutputs of all units in the DGB. In the beginning ofthe program, started in 2010, 115 personnel, dividedinto three batches, attended a workshop in Non-TaxRevenue Organizing Technique. A workshop inPerformance-based Budgeting was attended by 352personnel in eight different batches.Personnel development in knowledge managementwill continue in future to anticipate organizationalchanges.

6) Improvement of personnel management and information system applicationImprovement of the DGB personnel managementand information system application, which is carriedout by professionals, is meant to guarantee speedretrieval, correctness and accuracy of data andpersonnel information.

BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform

Page 33: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

33

7) Database KepegawaianKunci penting dari pengembangan SDM adalahkeberadaan database kepegawaian yang lengkapdan akurat. Menyadari hal tersebut, sertamemperhatikan perkembangan data dan informasikepegawaian yang dibutuhkan organisasi dalammelakukan perubahan, maka DJA bekerja samadengan pihak profesional melakukanpenyempurnaan data base kepegawaian.Secara keseluruhan, pada tahun 2010 jumlahpegawai DJA yang mengikuti diklat mencapai 1.099pegawai, dengan jumlah jenis diklat sebanyak 127jenis diklat baik yang bekerjasama dengan BPPK,pihak profesional, lembaga nasional, lembagainternasional, maupun yang diselenggarakansecara mandiri oleh DJA.

D. Pengembangan Teknologi Informasi

Pengembangan infrastruktur di lingkungan DJAmenjadi kebutuhan mendesak yang perlu mendapatperhatian dan penanganan yang serius dalam rangkamendukung upaya pencapaian tujuan organisasisebagaimana yang digariskan oleh Pimpinan DJA danKementerian Keuangan. Hal ini tidak lepas daritujuan-tujuan strategis pemanfaatan IT yangmendukung tercapainya empat kemampuan strategisDJA yaitu:

1) Accurate, yaitu data yang disajikan tepat danakurat, yang bertujuan untuk mencapai keputusanyang terkait dengan penganggaran secara tepatsasaran, optimal, dan transparan.

2) Agile, yaitu mampu berubah secara cepat dantepat, sehingga diharapkan mampumengakomodasi perubahan-perubahan kebijakankeuangan pemerintah terkait anggaran dengancepat dan tepat.

3) Analytical, yaitu data yang dihasilkan memilikikualitas analitis, sehingga mampu memberikanrekomendasi taktis dan strategis kepada pemerintahmelalui Menteri Keuangan.

4) Instrumental, yaitu menjadi alat yang berperansebagai instrumen penting bagi pemerintah dalammengontrol pelaksanaan program-programpemerintah.

7) Employment databaseComplete and accurate employment database playsa pivotal role in human resource development. Toanticipate organizational need for data andemployment information, the DGB works togetherwith professionals to improve employment database.In total, 1, 099 personnel of the DGB attendedvarious workshops in 2010. There were 127 differentworkshops held by the DGB itself or in cooperationwith professionals, national and internationalinstitutions.

D. Information Technology Advancement

Infrastructure development in the DGB has become adire need and serious measures are needed to ensurethat organizational objectives outlined by the DGBleadership and the Minister of Finance are achieved.The strategic advantages of IT application supportfour strategic goals of the DGB:

1) Accurate, data presented is correct and accurate,to help produce correct, optimal and transparentbudgeting-related decision.

2) Agile, ability to transform quickly and correctly, toquickly and correctly accommodate state financialpolicy changes.

3) Analytical, data presented is of analytical quality,which is useful for the Minister of Finance inproposing tactical and strategic recommendations tothe government.

4) Instrumental, the data becomes criticalinstrument for the government to controlimplementation of government programs.

Page 34: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

34

Selama tahun 2008-2010, DJA telah berhasilmembangun Sistem Informasi dan ManajemenPenganggaran, berbagai aplikasi yang memudahkanpelaksanaan tugas seperti aplikasi RKA-KL yangsecara terus menerus diperbaiki agar memudahkanpenggunanya serta telah pula disusunMasterplan IT DJA

Selain itu DJA telah memutuskan untuk mengelolasendiri fasilitas infrastruktur TI untuk pengoperasianlayanan-layanan TI DJA. Hal ini dilakukan karenadatabase belum tersimpan secara terpusat danmandiri sehingga berisiko terjadi kebocoraninformasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak lainyang mengakses data tersebut. Oleh karena itusebaiknya DJA memiliki ruang server sendiri sehinggaaset informasi dan data yang dimiliki DJA dikuasaidan dikelola sepenuhnya oleh DJA.

E. Pengukuran Kinerja

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, DJAmenerapkan pengukuran kinerja denganmenggunakan Balanced Scored Card, dengan telahmenetapkan Depkeu-One sebagai turunan dariDepkeu-Wide berikut penajaman sasaran strategisdan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukurankinerja ini dituangkan dalam kontrak kinerja DirekturJenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sertakontrak kinerja para Direktur kepada DirekturJenderal Anggaran.

From 2008 to 2010 the DGB managed to completeBudgeting Management and Information System andother useful applications such as Ministry Work Planand Budget application. Those applications undergoconstant improvement to enhance user-friendliness,and the DGB has prepared an IT master plan.

In addition, the DGB has decided to manage its ownIT infrastructure facilities on which the DGB operateits IT services. This is done because the database isnot stored centrally and independently, rendering thedatabase prone to information leakage that can bemisused by anyone accessing the data. Therefore,the DGB needs to have a room specially allocated forservers to make certain that the DGB has a fullcontrol of its own data and information asset.

E. Performance Appraisal

In keeping with the bureaucracy reform, the DGB hasadopted Balanced Scorecard approach toperformance measurement. It has been decided thatthe Ministry of Finance-Wide (Depkeu-Wide) istranslated into Ministry of Finance-One (Depkeu-One) along with a set of detailed strategic objectivesand Key Performance Indicators (KPI). Performancemeasurement is set forth in performance contractthat the Director General of Budget has pledged tothe Minister of Finance and all directors to theDirector General of Budget.

BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform

Page 35: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

35

IKU DJA yang termasuk dalam Depkeu-Wide besertacapaiannya pada tahun 2010 adalahsebagai berikut:

The DGB»s KPI which reflects the Ministry of Finance-Wide is presented below along withachievements in 2010:

Page 36: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

36

F. Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal AnggaranNomor Kep-65/AG/2010 tentang KomiteManajemen Risiko pada Direktorat JenderalAnggaran, telah dibentuk Struktur Manajemen RisikoDJA yang bertugas menerapkan Manajemen Risiko dilingkungan DJA sesuai dengan amanat PMK. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Pada tahun 2010 setiap unit eselon II di lingkunganDJA telah melakukan pemetaan risiko (firstassessment) sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jumlah risiko DJA secara keseluruhan adalahsebanyak 177 risiko dengan rincian sebagai berikut :

F. Risk Management Implementation

As stipulated in the decision of the Director Generalof Budget number Kep-65/AG/2010 about RiskManagement Committee in the Directorate Generalof Budget, and consistent with regulation of theMinister of Finance number 191/PMK.09/2008 onthe Application of Risk Management, the DGB hasestablished its Risk Management Structure whosetask is to implement Risk Management withinthe DGB.

In 2010 each echelon II units within the DGBcompleted risk mapping (first assessment) inaccordance with their respective areas of assignment.The DGB is exposed to a total of 177 risks which are:

BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform

Page 37: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

37

Berdasarkan hasil monitoring terhadap risiko residualpada akhir masa first assessment tahun 2010, terjadipenurunan level risiko ke tingkat sedang sebanyak25 risiko sedangkan ke tingkat rendah menjadi 17risiko. Adapun 5 risiko tetap pada tingkat tinggikarena penanganan risiko belum sepenuhnya selesaidan akan dilanjutkan pada second assessmentsemester I tahun 2011.

Results of residual risk monitoring at the end of thefirst assessment in 2010 show that more risks aresuccessfully lowered. 25 risks are lowered tomedium level and 17 risks to low level. 5 risks remainat high level due to the fact the activity of handlingthe risks is still progressing into the secondassessment semester of 2011.

Page 38: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

38

Reformasi PenganggaranBudgeting Reform

I. REFORMASI PENGANGGARAN

A. Latar Belakang Reformasi Penganggaran

Reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan

sejak tahun anggaran 2005 merupakan amanat

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Tujuannya memperbaiki proses

penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut

mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada

pencapaian kinerja yang akan dicapai dan diikuti

perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien,

efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan proses

penganggaran melalui reformasi penganggaran

tersebut pengembangan sistem penganggaran

dibagi dalam 3 (tiga) fase: 1) tahap pengenalan yang

dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009; 2)

tahap pemantapan yang dilaksanakan dalam kurun

waktu 2010 s.d. 2014; dan 3) tahap penyempurnaan

yang dijadwalkan mulai tahun 2015.

I. BUDGETING REFORM

A. Background of Budgeting Reform

The budgeting reform that has been carried out since

fiscal year 2005 is a result of Act No. 17 of 2003 on

State Finance. The reform which aims to improve

budgeting process in public sector requires the

government to focus on achievement of its goals and

to devise an efficient, effective, and accountable

budget plan to achieve them.

Budgeting system development, a product of the

reform, is a three-phase process: 1) induction phase,

occurring from 2005 to 2009; 2) consolidation

phase, scheduled to take place from 2010 to 2014;

and 3) refinement phase, scheduled to start in 2015.

Bab 2Chapter 2

Page 39: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

39

Fase 1 fokus kepada penerapan penerapan

Penganggaran Terpadu (unified budget) melalui:

integrasikan sistem anggaran rutin dan anggaran

pembangunan; penyatuan dokumen anggaran

(semula berupa DIK, DIP, SKO menjadi DIPA);

penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi,

organisasi dan jenis belanja; dan penegasan satuan

kerja (Satker) sebagai unit pelaksana dan

penanggung jawab kegiatan. Fase 2 lebih difokuskan

pada penajaman penerapan pendekatan

penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fase 3 fokus

pada penyempurnaan penerapan pendekatan

sehingga harmonis/sinkron dan dapat dilaksanakan/

operasional.

B. Pengembangan Sistem Penganggaran

Tahun 2010

Tahun 2010 merupakan awal dari fase kedua (kurun

waktu 2010 s.d 2014), fokus penerapan ditekankan

pada bagaimana upaya untuk pemantapan

penerapan reformasi penganggaran namun tetap

sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003.

Phase 1 focuses on the implementation of unified

budget which includes integration of routine

budgeting system and development budget;

integration of budget documents (DIK, DIP and SKO

are integrated into Issuance of Spending Authority);

classification of budgets based on functions,

organizations and types of expenditure; and

assigning a work unit to carry out and to hold

responsible for all activities. Phase 2 concentrates on

specifying the implementation of Performance-based

Budgeting (PBB) and Medium-term Expenditure

Framework (MTEF). Phase 3 aims at refining

implementation of approaches to ensure

synchronization is feasible and operational.

B. Budgeting System Development in 2010

In 2010, which is the beginning of phase 2 (from

2010 to 2014), the focus was on consolidating

budgeting reform implementation while

considering Law Number 17 of 2003.

Page 40: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

40

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2010 yang sejalan dengan arah

pengembangan sistem penganggaran antara lain :

1. Restrukturisasi program dan kegiatan untuk

seluruh K/L termasuk rumusan outcome, output,

indikator kinerja dengan pendekatan struktur

organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit

organisasi secara spesifik;

2. Penetapan pagu APBN jangka menengah, diikuti

penetapan pagu K/L dalam jangka menengah;

3. Penerapan reward and punishment system

khususnya berkaitan dengan pelaksanaan stimulus

fiskal pada tahun 2009;

4. Pengembangan IT dalam pengelolaan Keuangan

melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara);

5. Penyempurnaan format RKA-KL dengan

mengintegrasikan informasi kinerja disamping

informasi Keuangan yang akan diterapkan mulai

tahun anggaran 2011.

Pengembangan sistem penganggaran untuk tahun

2010 yang telah dilaksanakan adalah : 1)

Pemantapan penerapan PBK dan KPJM; 2)

Percepatan penerapan PBK dan KPJM; dan 3)

Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L. Ruang lingkup

kegiatan pemantapan penerapan PBK dan KPJM

meliputi penyusunan petunjuk penyusunan RKA-K/L

dan Tata Cara Revisi Anggaran. Ruang lingkup

percepatan penerapan PBK dan KPJM lebih

difokuskan kepada kegiatan «transfer knowledge»

para pemangku kepentingan sistem penganggaran

dan perluasan cakrawala berpikir para pengambil

kebijakan pengembangan sistem penganggaran.

Sedangkan ruang lingkup monitoring dan evaluasi

kegiatannya fokus kepada penyiapan perangkat

(peraturan dan SOP) dalam mendukung penerapan

PBK dan KPJM sebagai sutau rangkaian sistem

penganggaran, seperti penyusunan pedoman

evaluasi atau mekanisme reward dan punishment.

Namun dalam uraian selanjutnya di bawah ini

berupaya menjelaskan hanya mengenai percepatan

penerapan PBK - KPJM dan monitoring - evaluasi

kinerja K/L.

Some of the activities in 2010 are enlisted below:

1. Restructuring programs and activities of ministries/

agencies, including their predefined outcome,

output and performance indicators using

organizational structure and specific

organizational unit function approach;

2. Setting medium-term ceiling for the Indonesian

Budget, along with medium-term ceiling for

ministries/agencies;

3. Applying reward and punishment system in regard

to fiscal stimulus implementation in 2009;

4. Carrying out State Treasury and Budget System

project to integrate Information Technology in

financial management;

5. Improving the format of Ministry Work Plan and

Budget by integrating performance and financial

information. This is scheduled to apply in fiscal

year 2011.

Budgeting system development carried out in 2010

covers: 1) Consolidating the implementation of PBB

and MTEF; 2) Accelerating the implementation of

PBB and MTEF; and 3) Monitoring and evaluating the

performance of ministries/agencies. Within the scope

of PBB and MTEF consolidation activities are

preparing guidelines to formulate Ministry Work Plan

and Budget and Budget Revision Procedures.

Acceleration of PBB and MTEF implementation

includes transfer of knowledge among stakeholders

in budgeting system and expanding the horizon of

decision makers in budgeting system development.

Falling into the range of performance monitoring

and evaluation are activities to prepare sets of rules

and SOPs to support implementation of PBB and

MTEF e.g. evaluation guidelines, reward and

punishment mechanism. The following explanation,

however, only covers acceleration of PBB and MTEF

implementation and ministry/agency performance

monitoring and evaluation.

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 41: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

41

Percepatan Penerapan Penganggaran

Berbasis Kinerja

Dalam rangka percepatan penerapan penganggaran

berbasis kinerja telah dilakukan kegiatan :

a. Perumusan Output dan Sosialisasinya;

Sebagai langkah awal dalam penerapan PBK,

Ditjen Anggaran menyelenggarakan sosialisasi dan

bimbingan/workshop yang diikuti oleh seluruh K/L

tentang tata cara dan langkah-langkah yang harus

ditempuh dalam rangka perumusan output Semua

K/L pada tahun anggaran 2011 telah merumuskan

output dan menjadi tabel referensi dalam aplikasi

RKA-K/L.

b. Workshop KPJM Pada Seluruh K/L

Dalam rangka mendukung pelaksanaan

penerapan KPJM pada seluruh K/L, Ditjen

Anggaran bekerja sama dengan World Bank

mengadakan workshop KPJM dengan tema

≈improve your baseline∆. Tujuan workshop ini

adalah untuk memberikan ≈bekal pengetahuan

yang lebih tentang KPJM∆ bagi perencana K/L

dalam rangka penyusunan RKA-KL. Dari hasil

workshop diharapkan ada peningkatan kualitas

dokumen perencanaan dan penganggaran yang

ditandai adanya kepastian (sustainability)

pendanaan suatu output kegiatan untuk 2 (dua)

tahun setelah anggaran yang direncanakan.

Peserta workshop terdiri dari perwakilan seluruh

K/L yang dilaksanakan secara bertahap selama 3

(tiga) hari.

c. Study Visit

Study Visit dilakukan ke Perancis dan Denmark

yang dimaksudkan untuk mengetahui,

membandingkan, dan mengadopsi hal-hal yang

sesuai dengan kondisi Indonesia berkenaan

dengan penerapan PBK - KPJM dan bagaimana

sistem monitoring dan evaluasi kinerja K/L. Study

visit menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi perencanaan dan

penganggaran harus diteruskembangkan;

2. Perlunya penyempurnaan proses perencanaan

dan penganganggaran;

3. Penerapan/pelaksanaan mekanisme reward and

punishment;

Acceleration of Performance-based

Budgeting Implementation

To accelerate implementation of Performance-based

Budgeting, several activities have been held:

a. Setting target outputs and making them

publicly known;

To make the initial step in implementing PBB, the

Directorate General of Budget held training/

workshops for all ministries/agencies about

procedures and steps to set target output. As a

result, all ministries/agencies managed to settle on

their fiscal year 2011 target outputs to which

application of MTEF refers to.

b. Workshops in MTEF for all ministries/agencies

To support implementation of MTEF in all

ministries/agencies, the Directorate General of

Budget, in cooperation with the World Bank, held

a workshop in MTEF. The workshop, entitled

≈Improve Your Baseline∆, was intended to provide

planners of Ministry Work Plan and Budget - in all

ministries/agencies - with broader knowledge

about MTEF. It is expected that workshop

participants are able to produce more qualified

planning and budgeting documents. Indicators of

better documents include sustainable funding for

activity outputs two years after planned budget is

over. Participants of this three-day workshop were

representatives of all ministries/agencies.

c. Study Visit

A visit to France and Denmark was done to study,

compare and adopt standard practice in PBB and

MTEF implementation that suits the condition in

Indonesia. The visit, also aiming to observe system

for monitoring and evaluating ministry/agency

performance, has produced several

recommendations:

1. Planning and budgeting reform needs to

continue and develop;

2. Planning and budgeting process needs

improvement;

3. Implementation of reward and punishment

mechanism;

Page 42: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

42

4. Mekanisme pengajuan/usulan inisiatif baru

(new initiative);

5. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaan

penganganggaran.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L

Kegiatan yang terkait dalam monitoring dan

evaluasi kinerja K/L, yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan

Sistem Penganggaran pada 6 (enam) K/L piloting

(Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan

Umum, Bappenas, Kementerian Pertanian,

Kementerian Kesehatan dan Kementerian

Pendidikan Nasional).

2. Kajian dengan tema ≈Evaluasi Penerapan Sistem

Penganggaran 2005 - 2009 dan Monitoring

Persiapan Penerapan Sistem Penganggaran 2011

pada 6 (enam) K/L Pilot Project1∆. Tujuan kajian

adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan

K/L dalam penerapan PBK dan KPJM. Hasil kajian

berupa rekomendasi antara lain keyakinan bahwa

penerapan PBK dan KPJM dapat dilaksanakan

secara penuh pada tahun anggaran 2011 untuk

seluruh K/L.

3. Penyusunan Draft PMK tentang Tata Cara

Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi K/L.

Penyusunan draft PMK dimaksud merupakan

amanah Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun

2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Tahun 2011 dan Pasal 16A

Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang

APBN-P 2010. Draft PMK masih dalam proses

pendalaman dan koordinasi dengan pemangku

kepentingan lainnya. Harapannya draft PMK akan

selesai (ditetapkan) pada akhir bulan

Pebruari 2011.

4. Procedure to propose new initiatives;

5. Improvement of system for monitoring and

evaluating budget planning and execution.

Monitoring and Evaluating Performance

of Ministries/Agencies

Activities to monitor and evaluate performance of

ministries/agencies include:

1. Monitoring and evaluating performance and

implementation of budgeting system in six pilot

ministries/agencies (Ministry of Finance, Ministry

of Public Works, National Development Planning

Board, Ministry of Agriculture, Ministry of Health

and Ministry of National Education).

2. Compiling a review entitled ≈Evaluation of 2005 -

2009 Budgeting System Implementation and

Monitoring Preparation of 2011 Budgeting System

Implementation in Six Pilot Project1 Ministries/

Agencies∆. The review seeks to discover the extent

to which ministries/agencies are ready to

implement PBB and MTEF. Among findings of the

review, it is stated that all ministries/agencies are

able to fully implement PBB and MTEF by fiscal

year 2011.

3. Drafting the Minister of Finance regulation on

administration of reward and punishment to

ministries/agencies.

The draft regulation is mandated by Article 20 of

Law No. 10 of 2010 on the Indonesian Budget

2011 and Article 16A of Law No. 2 of 2010 on

the Revised Indonesian Budget 2010. It is recently

being reviewed and discussed by stakeholders and

is expected to become effective by the end of

February 2011.

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 43: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

43

II. STANDAR BIAYA TA. 2010

A. Evaluasi Standar Biaya TA. 2010

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3), PP Nomor

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),

penyusunan RKA-KL menggunakan instrumen

indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai

capaian satuan kerja dalam melaksanakan

kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian

atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan

melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar

biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus

tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk

menentukan anggaran untuk tahun yang

direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun

Anggaran 2011, Standar Biaya dibedakan menjadi

dua yaitu Standar Biaya Umum dan Standar Biaya

Khusus. Dalam PMK tersebut yang dimaksud dengan

Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya

berupa harga satuan, tarif dan indeks yang

digunakan untuk menyusun biaya komponen

masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya

masukan. Sementara yang dimaksud dengan Standar

Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan

untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang

merupakan akumulasi biaya komponen masukan

kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Standar Biaya secara tepat waktu,

yaitu pada bulan Juni 2010. Peraturan tersebut

adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/

2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran

2011;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/

2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 123/

PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus

Tahun Anggaran 2011.

II. FISCAL YEAR 2010 COST STANDARD

A. Evaluation of Fiscal Year 2010 Cost Standard

As stipulated in Article 5 Paragraph (3), Government

Regulation Number 90 of 2010 on setting Ministry

Work Plan and Budget, the work plan and budget

have to integrate instruments such as performance

indicator, Cost Standard and performance

evaluation. Performance indicator is an instrument to

measure achievement of a given work unit within a

certain fiscal year. Performance evaluation, an

instrument to appraise implementation of activities,

is supported by Cost Standards set in the beginning

of annual cycle of budget preparation, and functions

as a basis to determine the planned budget for a

given year.

Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/

2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards states that

Cost Standards include General Cost Standards and

Specific Cost Standards. The regulation specifies that

General Cost Standards are unit costs - unit prices,

rates and indices - that make the cost of input

components of an activity or input costs. Meanwhile,

Specific Cost Standards are costs required to produce

an output. They represent accumulated input costs

or output costs.

A set of regulations of the Minister of Finance on In-

time Cost Standards was issued in July 2010:

1. Minister of Finance Regulation Number 100/

PMK.02/2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards;

2. Minister of Finance Regulation Number 141/

PMK.02/2010 which amends Minister of Finance

Regulation No. 123/PMK.02/2010 FMD on Fiscal

Year 2011 Specific Cost Standards.

Page 44: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

44

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

tersusunnya peraturan tentang Standar Biaya

adalah :

1. Kajian Studi Pustaka

Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang

disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik

secara teoritis maupun empiris.

2. Diskusi dengan stakeholder

Kegiatan ini dilakukan untuk meminta masukan

dari stakeholder (K/L terkait, unit intern di

lingkungan DJA dan Praktisi) agar teori yang

disusun dapat diimplementasikan di lapangan.

3. Uji petik

Uji petik dilakukan untuk mengumpulkan data

primer bagi kegiatan monitoring dan evaluasi

serta penyusunan standar biaya umum tahun

2012

4. Pengolahan data

Data yang berhasil dikumpulkan pada saat uji

petik monev dan penyusunan SBU, diolah sesuai

kaidah-kaidah statitika dengan menggunakan

aplikasi SPSS dan Minitab.

III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE

OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)

1. Survey atas Pelayanan Katastropik Serta

Efektivitas Iuran Pemerintah Pada Asuransi

Kesehatan Tahun 2010

Survey dimaksudkan untuk memberikan informasi

tentang peningkatan layanan kesehatan yang

diberikan PT Askes dan Rumah Sakit serta hambatan-

hambatan yang mungkin ada atas adanya iuran dan

subsidi Pemerintah tersebut dan bagaimana

sambutan Peserta atas program Pemerintah

dimaksud.

Berdasarkan hasil survey dimaksud, dapat

disimpulkan bahwa secara keseluruhan program

iuran dan subsidi katastrofi Pemerintah dalam

penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan

Penerima Pensiun khususnya dalam bidang

To plan Cost Standard Regulations, several activities

have been conducted:

1. Literature Study

Various theoretical and empirical aspects were

reviewed to create a frame of reference.

2. Discussion with Stakeholders

The objective of discussion was to collect

feedbacks from stakeholders (related ministries/

agencies, internal units in the Directorate General

of Budget and experts) to ensure feasibility of

constructed theoretical framework.

3. Sampling Test

The test was an effort to collect primary data to

support monitoring and evaluation activity and to

help prepare 2012 General Cost Standard

4. Data processing

The data obtained from sampling test data was

processed scientifically using SPSS and Minitab

softwares.

III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE

OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)

1. Survey on Services to Cathasthropic Illnesses

and the effectiveness of Goverment»s

contribution on Health Insurance in 2010

The survey aims to inform the public on health

services improvements provided by PT Askes (a state

owned health insurance company) and hospitals. It

decribes the probable presence of some contraints

due to the implementation of government subsidy

and contribution and participants» response to

the program.

The survey result shows an overall improvement in

the services provided by PT Askes and hospitals in

relation to the government»s contributionand

cathasthropic coverage subsidy program for civil

servants and pensioneer health insurance as

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 45: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

45

pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang

diberikan kepada peserta telah diberikan dengan

baik oleh Askes maupun rumah sakit dan mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Bahkan, khusus terkait dengan program

subsidi katastrofi, para peserta mengharapkan

program tersebut terus dijalankan dan jangan sampai

berhenti karena sangat membantu bagi peserta.

Sementara itu, meskipun pelayanan yang diberikan

telah baik dan mengalami peningkatan, namun ada

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian

kedepannya baik itu bagi rumah sakit, PT Askes,

Pemda, maupun Pemerintah. Bagi rumah sakit dan

PT Askes yaitu terkait masih adanya sharing biaya

yang harus dibayarkan oleh peserta seperti iuran

biaya beli darah untuk hemodialisa, CT Scan, Obat-

obatan, Periksa Darah, dan biaya-biaya administratif

lainnya meskipun proporsi peserta yang menyatakan

demikian sebanyak seperempat (25%) dari

keseluruhan jawaban peserta yang kami kumpulkan.

2. Penyelesaian Kebijakan Pemberian

Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri

Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri

Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan

penyesuaian bagi penghasilan home staff yang baru

dan menata kembali berbagai kebijakan yang

menyangkut penghasilan apartur dan

pegawai negeri.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rapat-

rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait

misalnya Kementerian Luar Negeri, Badan

Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihak-

pihak lain.

Penghasilan home staff telah ditetapkan melalui

surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010

tanggal 29 Desember 2010 mengenai Persetujuan

ADTLN Baru Bagi Perwakilan R I. Surat Menteri

Keuangan yang baru ini mengenai penghasilan

home staff (ADTLN) menggantikan surat Menteri

Keuangan Nomor S-422/MK.02/2006 tanggal 27

September 2006 mengenai Angka Dasar Tunjangan

Luar Negeri.

compared to the previous years. In fact, participants

of cathastrophic coverage subsidy program hope that

the program would continue because it is extremely

helpful.

Despite the improvements, some areas still require

attention from hospitals, PT Askes, local

governments, and the central government. One of

them is that 25% (a quarter) of the respondents

stated they were still required to share the cost of

blood for haemodialysis, CT scans, medicines, blood-

checks, and other administrative fees. This must be

attended to by PT Askes and hospitals.

2. Settlement of Aparatus and Civil Servant

Remuneration Policy

The activity aims to adjust the level of home staff pay

and restructure several existing policies on state

apparatus and civil servant remuneration.

The activity was manifested in a number of

coordination meeting with relevant stakeholders

such as Ministry of Foreign Affairs, National

Personnel Board, Ministry of State Apparatus and

Bureaucracy Reform and other parties.

Home staff pay has been set by Minister of Finance

Letter No. S-705/MK.02/2010 effective 29 December

2010 on New Foreign Placement Allowance (ADTLN)

for Republic of Indonesia Representatives. The letter

revokes and replaces the previous Minister of Finance

Letter No. S-422/MK.02/2006 dated 27 September

2006 on the Baseline of Foreign Placement

Allowance.

Page 46: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

46

3. Proyeksi Anggaran Belanja Pegawai

Yang Akurat

Tujuan dilakukannya proyeksi adalah agar

perhitungan belanja pegawai yang akurat adalah

untuk mengurangi inefisiensi belanja pegawai,

memberikan prinsip penganggaran yang sesuai

dengan kebutuhan, dan merubah mindset atas

penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka

pengeluaran jangka menengah.

Proyeksi belanja pegawai yang akurat mengarah

kepada belanja pegawai yang tertutup. Beberapa

permasalahan utama dalam penentuan pagu belanja

pegawai yang tertutup diantaranya adalah :

• Pengelolaan database belanja pegawai

termasuk sumber, validitas, koordinasi dengan

instansi terkait, penyusunan SOP database ;

• Pengembangan infrastruktur pengelolaan

database ;

• Reformulasi peran DJA sebagai pemelihara data

atau pengambil data.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka

perlu scientific method dan koordinasi lebih intensif

agar kebijakan belanja pegawai tertutup sebelum

diterapkan kepada seluruh kementerian/lembaga.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi

terkait di lingkup DJA, beberapa tahapan awal dari

rencana kebijakan belanja pegawai tertutup

diantaranya adalah :

• tertutup hanya dapat dilakukan pada belanja

pegawai yang bersifat otomatis dalam aplikasi

RKA-KL bukan pada belanja transito ;

• kebutuhan alokasi untuk belanja pegawai,

sebagaimana yang telah disimulasi oleh tim

Direktorat Sistem Penganggaran, secara

keseluruhan cukup ;

• TNI/POLRI tidak ikut dalam tahap awal belanja

pegawai tertutup karena variasi data yang

cukup berbeda dengan data pegawai negeri sipil

dan frekuensi pola mutasi yang cukup

tinggi ;

3. Accurate Personnel Expenditure Projection

The projection aims at ensuring an accurate

personnel expenditure calculation, which will reduce

expenditure inefficiency, apply appropriate budgeting

principles, and change the mindset to a

performance-based budgeting with medium-term

expenditure framework.

Accurate personnel expenditure projection paves the

way for fixed personnel expenditure. Some of the

main problems of devising fixed personnel

expenditure ceiling are:

• Personnel expenditure databese management,

which includes source, validity, coordination with

relevant parties, and database SOP formulation;

• Database management infrastructure development;

• Reformulating DGB»s role as either data manager or

data collector.

The above problems neccesitates the use of scientific

methods and intensive coordination to ensure that

the fixed personnel expenditure policy can be

implemented to all ministries/agencies.

Based on the result of coordination meeting with

related units in DGB, some of the initial phases of

fixed personnel expenditure policy implementation

plan are:

• fixed policy will only be applied to personnel

expenditure items that are automatic in nature in

the RKA-KL application, not to transitional

expenditures.

• Appropriation needs for personnel expenditure, as

simulated by Directorate of Budgeting System, has

been deemed sufficient;

• Armed Forces/National Police will not participate in

the initial implementation of fixed personnel

expenditure policy due to differences in data

variation to that of other civil servants and high

level of personnel rotation;

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 47: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

47

• alokasi transito jika sudah diterapkan belanja

pegawai tertutup, dialokasikan secara terpusat

• perubahan mindset atas pengembangan

sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan

kerangka pengeluaran jangka menengah,

sehingga mengharuskan belanja pegawai

dapat dilakukan secara tertutup.

Apabila beberapa tahapan awal telah dilakukan

dengan baik dan sesuai dengan scientific method,

maka kebijakan belanja pegawai tertutup itu akan

diusulkan kepada pimpinan DJA dalam sebuah

peraturan setingkat peraturan menteri keuangan.

4. Penyusunan Pola Pembiayaan Program

Pensiun dan THT PNS

Tujuan disusunnya Pola Pembiayaan Pensiun dan THT

PNS adalah dari untuk mengurangi beban APBN

untuk pembiayaan untuk Program Pensiun dan

Program THT PNS dan untuk menyesuaikan atau

meningkatkan manfaat yang diterima oleh PNS

sepadan dengan iuran yang telah dibayarkan sesuai

dengan prinsip fairness.

a. Penyelesaian Unfunded Past Service

Liability

Dalam rangka penyelesaian UPSL 2007-2010 telah

dilakukan penilaian kewajaran nilai UPSL oleh

akturaris independen. Perhitungan tersebut

menggunakan data, asumsi, dan metodologi yang

telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan PT

Taspen (Persero). Saat ini telah disusun Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara

Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan

Pertanggungjawaban Past Service Liability Program

Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Pada PT

Taspen (Persero). PMK tersebut akan menjadi dasar

hukum penyelesaian UPSL.

b. Perubahan Formula Manfaat

ProgramTHT PNS

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyebab

timbulnya Unfunded PSL adalah karena Program THT

PNS menggunakan formula manfaat pasti. Untuk itu,

telah disusun formula baru yang merupakan formula

gabungan antara manfaat pasti dan Iuran Pasti.

• Once fixed personnel expenditure policy is applied,

transitional allocation will be done centrally;

• The change of mindset to performance-based

budgeting with medium-term expenditure

framework will eventually require, and enable, a

fixed personnel expenditure policy.

If the initial phases are executed successfully in

accordance to scientific methods, the policy will be

proposed to the Director General of Budget to be

stipulated as a regulation at ministrial level.

4. Formulation of Civil Servants Pension and

Retirement Benefit Financing Scheme

The objective of Civil Servants Pension and

Retirement Benefit Financing Scheme is to reduce the

load taxed to the Indonesian Budget by pension and

retirement benefit program financing. The scheme

also aims to adjust or increase the benefit received by

the pensioners, bearing in mind the fees paid and

the fairness principles.

a. Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Settlement

To settle the 2007-2010 UPSL, an independent

actuary had appraised the appropriateness of UPSL

amount. The assessment was based on data,

assumptions, and methods agreed by the Ministry of

Finance and PT Taspen. At the moment, a draft of

Minister of Finance Regulation that will be used as a

legal basis with which to settle UPSL is being

constructed. The regulation will cover the procedures

for claiming, calculating, providing, disbursing, and

reporting Past Service Liability of Civil Servant

Retirement Benefit Plan at PT Taspen.

b. Altering the Benefit Formula of Civil Servant

Retirement Benefit Program

As has previously been discussed, unfunded PSL

arises because the Civil Servant Retirement Benefit

Program is employing defined benefit formula.

Therefore, a new formula combining defined benefit

and defined contribution has been developed.

Page 48: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

48

Dengan formula baru tersebut, diharapkan Program

THT PNS tidak lagi menimbulkan Unfunded PSL.

Selain itu, berdasarkan exercise yang telah dilakukan,

manfaat THT yang diterima PNS tidak mengalami

penurunan atau bahkan mengalami kenaikan.

Formula tersebut dituangkan dalam RPMK Formula

Manfaat THT PNS sebagai pengganti KMK 478/

KMK.06/2002 yang telah diubah dengan KMK 500/

KMK.06/2004.

5. Penyelenggaraan Program Pensiun PNS Eks

Dephub pada PT KAI

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang

Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT Kereta

Api (Persero) Menteri Keuangan telah menyampaikan

surat kepada Menteri BUMN untuk meminta

pendapat untuk proporsi pendanaan bersama.

Menindaklanjuti surat tersebut, Menteri BUMN

menyampaikan bahwa porsi Pendanaan Bersama

atas kekurangan pembayaran manfaat untuk Tahun

Anggaran 2010 diharapkan sama dengan tahun

sebelumnya, yakni porsi APBN sebesar 68% dan PT

Kereta Api (Persero) sebesar 32%. Hal-hal yang

menjadi pertimbangan Menteri BUMN adalah

sebagai berikut:

a. Proporsi Pendanaan Bersama sebesar 32%

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Kereta Api

(Persero) Tahun 2010 yang disahkan oleh

RUPS pada tanggal 19 Januari 2010.

b. Meskipun pada tahun 2009 diproyeksikan

memperoleh keuntungan, namun kebutuhan

dana investasi PT Kereta Api (Persero) pada

tahun 2010 sangat besar, terutama

pemenuhan kebutuhan investasi angkutan

batubara dalam rangka memenuhi kontrak

dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

Tbk, untuk mendukung program Pemerintah

dalam penyediaan listrik 10.000 MW.

c. Di samping itu, sampai saat ini PT Kereta Api

(Persero) masih harus menanggung biaya

With the new formula, the program will not produce

unfunded PSL. In fact, the formula exercise showed

no reduction of benefit received by recipients.

Instead, the amount of benefit increased. The

formula is stated in Draft Minister of Finance

Regulation on Benefit Formula of Civil Service

Retirement Benefit. The draft will replace Minister of

Finance Decree No. 478/KMK.06/2002, which was

ammended by Minister of Finance Decree No. KMK

500/KMK.06/2004.

5. Implementation of Pension Program for Ex-

Ministry of Transportation (MoT) Civil

Servants at PT KAI (Indonesian Railway

Company)

To comply with Government Regulation No. 64 of

2007 on Pension Adjustment for Ex- Ministry of

Finance Civil Servants at PT Kereta Api (Persero),

Minister of Finance sent a letter to Minister of State

Owned Enterprises regarding the proportion of

shared funding. In response, the Minister of State

Owned Enterprises stated that the shared proportion

for benefit back payment of FY 2010 was similar to

that of the previous year, i.e. 68% from the

Indonesian Budget and 32% from the PT Kereta Api

(Persero). The underlying reasons are:

a. The proportion has been listed as 32% in the

Company Work Plan dan Budget (RKAP) PT Kereta

Api (Persero) for 2010, which was made official by

the Annual General Shareholder Meeting in 19

January 2010.

b. Despite the 2009 profit projection, in 2010 PT

Kereta Api (Persero) did require a very large

investment fund, especially in the area of coal

transportation. The company had to satisfy its

contract with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

Tbk (Bukit Asam Coal Mining Company) to

support the government»s 10,000 MW electricity

provision program.

c. Moreover, PT Kereta Api (Persero) still needs to

cover railway infrastructuere maintenance

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 49: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

49

pemeliharaan prasarana perkeretaapian yang

seharusnya menjadi tugas Pemerintah.

Setelah melalui pembahasan yang melibatkan

berbagai pihak, baik di Lingkungan Kementerian

Keuangan, Kementerian BUMN, PT Taspen (Persero),

dan PT KAI (Persero), serta mengingat pendapat dari

Kemenerian BUMN yang telah disampaikan kepada

Kementerian Keuangan, selanjutnya dapat

ditetapkan besaran kontribusi APBN dalam

pendanaan bersama. Kontribusi APBN dalam

Pendanaan Bersama Tahun Anggaran 2011 adalah

sebesar 68% atau diperkirakan senilai Rp

226.569.000.000,-, sedangkan kontribusi PT Kereta

Api (Persero) adalah sebesar 32% atau diperkirakan

senilai Rp106.622.000.000,-.

6. Penyempurnaan Sistem Penganggaran

Belanja Barang dan Modal Tahun 2010

A. Latar Belakang

Berdasarkan beberapa pengamatan dan penelitian,

selama ini kebijakan anggaran dalam belanja barang

dan belanja modal masih belum ideal. Beberapa

kebijakan dalam pengalokasian belanja barang dan

belanja modal masih bersifat insidentil dan belum

mempertimbangkan kesinambungan anggaran

untuk jangka panjang. Beberapa pengeluaran

negara, bahkan yang membutuhkan dukungan

anggaran yang sangat besar, belum melalui suatu

penilaian yang tepat sehingga berpotensi

menimbulkan inefisiensi. Hal ini dapat dimaklumi

karena kemungkinan dukungan data dan informasi

yang belum lengkap dan akurat. Disamping itu,

sistem dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh

Ditjen Anggaran belum tersedia secara lengkap.

Realisasi belanja barang selama kurun waktu 2007-

2009 dapat terlihat dalam tabel dan grafik

di bawah ini:

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja

barang tiga tahun terakhir juga belum bisa mencapai

100%, bahkan hanya mencapai kurang dari 90%.

expenses, which was supposed to be borne by

the government.

The issue was discussed by relevant parties from

Ministry of Finance, Ministry of State Owned

Enterprise, PT Taspen (Persero) and PT KAI (Persero).

Taking the opinion of Minister of State Owned

Enterprise into consideration, the amount of the

Indonesian Budget contribution to the FY 2010 joint

funding was set at 68% or an estimated Rp

226.569.000.000,-. Meanwhile the contribution of

PT Kereta Api (Persero) was at 32% or an estimated

Rp106.622.000.000,-.

6. Goods and Service Expenditure Budgeting

System Improvement for 2010

A. Introduction

According to various observations and researches,

the goods and services expenditure budgeting

system is yet to arrive at an ideal state. Some policies

in the area are incidental with little regard to long

term budget sustainability. Several expenditures,

some even with very significant budgeting

consequences, were disbursed without proper

assesment, which might petentially result in

inefficiency. These are understandable because, at

the time there might be a lack of accurate and

comprehensive data and information support.

Morever, Directorate General of Budget were yet to

have comprehensive system and requirements to

deal with such issues.

The realized goods expenditure in the period of 200-

2009 can be seen from the following table:

The above table shows a realization rate of less than

100%, or even less than 90%, in goods expenditure

in the past three years.

Page 50: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

50

Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, antara

lain perencanaan yang belum baik, sistem

penganggaran belanja barang yang belum memadai,

atau kesulitan dalam pelaksanaan anggaran belanja

barang tersebut.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk

menyempurnakan Sistem Penganggaran Belanja

Barang dan Modal Tahun 2010 adalah inventarisasi

Data Aset/Barang, koordinasi dengan para

Stakeholder dan implementasi Sistem Penganggaran

Belanja Barang Berbasis Data Aset

7. Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Penganggaran

Kegiatan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di

bidang penganggaran selama tahun 2010 secara

umum adalah sebagai berikut :

• Penetapan Bagian Anggaran terkait peran dan

fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan

Anggaran ;

• Penyusunan RPP perubahan PP 21/2004

tentang Penyusunan RKA-KL ;

• Evaluasi penyusunan pagu Belanja Pegawai TA.

2011 ;

• PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara

Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

(Multiyears Contract) Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ;

• Kajian peluang investasi BMN Kemlu di luar

negeri ;

• Kebijakan pengenaan pajak penghasilan pasal

21 untuk Pejabat Negara/ PNS/TNI/POLRI/

Pejabat pada lembaga non struktural (LNS).

Beberapa kegiatan di atas masih perlu tindak

lanjut dan koordinasi dengan beberapa

stakeholder dan instansi terkait seperti

penetapan BA terkait peran dan fungsi PA/

KPA, pagu belanja pegawai TA 2011, revisi

PMK No. 56/PMK.02/2010, pembahasan

kajian peluang investasi BMN di luar negeri dan

pengenaan PPh 21 untuk Pejabat Negara/

PNS/TNI/POLRI/Pejabat pada LNS.

It gives an indication of several issues, for example

poor planning, inadequate goods expenditure

budgeting system,or budget implementation

problems.

Efforts to improve 2010 Goods and Services

Expenditure Budgeting System include making an

inventory of goods/services data, strengthening

stakeholder coordination, and implementing Asset

Data-Based Goods Expenditure Budgeting System.

7. Budgeting Policy Evaluation and Alignment

Budgeting policy evaluation and alignment activities

throughout 2010 are as follow:

• Budget Unit Stipulation in relation to Budget User

and Authorized Budget User;

• Formulation of Draft Government Regulation on

the amendment of Government Regulation 21/

2004 on RKAKL Formulation;

• Evaluation of Personnel Expenditure ceiling

formulation for FY 2011;

• Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.02/

2010 on Procedures for Goods/Services

Procurement Multiyears Contract Approval

Proposal;

• Study on the opportunity for Foreign State Asset

Investment by Ministry of Foreign Affair;

• Policy on Article 21 income tax enactment to State

Official/Civil Servant/Armed Forces/National Police

of non-structural agencies;

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 51: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

51

IV. PENGEMBANGAN APLIKASI RKAKL 2011

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan

negara sebagaimana amanat Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak

membawa perubahan yang sangat mendasar. Salah

satunya adalah penerapan pendekatan

penganggaran yang digunakan dalam

penyusunannya, berupa: pendekatan penganggaran

terpadu (unified budget); Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (KPJM) atau Medium term

Expenditure Framework (MTEF); dan Penganggaran

Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based

Budgeting (PBB).

Perubahan-perubahan yang terjadi pada akhirnya

juga memberikan dampak pada keseluruhan proses

penyusunan anggaran. Termasuk di dalamnya adalah

perubahan sistem aplikasi yang digunakan untuk

mendukung proses ini.

A. Perubahan pada Sistem Penganggaran 2011

Beberapa perubahan yang terjadi sebagai

tanggapan atau respon atas beberapa kondisi

antara lain:

1. Restrukturisasi program dan kegiatan

Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Langkah restrukturisasi program dan kegiatan K/L

menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang

mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan

tertentu dalam kerangka prioritas pembangunan

nasional. Hasil rumusan tersebut secara konsisten

akan digunakan pada semua dokumen perencanaan

dan penganggaran.

Dasar hukum restrukturisasi ini berupa Surat Edaran

Bersama antara Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Menteri

Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/

2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman

Reformasi Perencanaan Pembangunan. Hasil

restrukturisasi program dan kegiatan digunakan

dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra

K/L tahun 2010-2014 serta mulai diimplementasikan

tahun 2011 dalam RKP , Renja K/L, dan DIPA.

IV. 2011 RKAKL APPLICATION DEVELOPMENT

State finance reform as mandated by Law No. 17 of

2003 on State Finance has brought about

fundamental changes, especially in the area of

budgeting system. One of the changes is the

approach with which the budget is constructed. The

new approach includes unified budget, medium term

expenditure framework (MTEF) and performance-

based budgeting (PBB).

The changes naturally influnce the entire budget

formulation process, including the application system

used in the process.

A. Changes in 2011 Budgeting System

The changes are made as a response to the

following issues:

1. Program and activity restructuring in

ministries and agencies

The restructuring produces program and activity

formulation which reflects the ministries and

agencies» task and functions or special assigment in

supporting national development priorities. The

formulation will be consistenly used in all planning

and budgeting documents.

The legal basis for the restructuring is Joint Circular

No. 0142/MPN/06/2009 and No. SE-1848/MK/2009

on Development Planning Reform Guideline dated

19 June 2009 issued by Minister of National

Development Planning/Head of National Planning

Agency (Bappenas) and Minister of Finance. The

result of said restructuring will be used in the

formulation of 2010-2014 Medium Term National

Development Plan and Ministry/Agency Strategic

Plan 2010-2014, effective as of 2011 in Government

Work Plan, Ministry/Agency Workplan and Issuance

of Spending Authority.

Page 52: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

52

2. Undang Undang tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adanya peraturan-peraturan tersebut akan

mengubah hubungan kelembagaan Pemerintah dan

DPR berkaitan dengan penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di

dalamnya jadwal pembahasan APBN.

Struktur anggaran yang diterapkan dalam Aplikasi

RKAKL 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ANGGARAN 2011

Struktur dimulai pada level Kementerian/Lembaga.

Visi dan misi serta sasaran strategis yang ingin

dicapai oleh K/L bersangkutan perlu ditentukan

lebih dulu.

Kemudian pada level berikutnya, visi, misi, serta

sasaran strategis K/L dijabarkan lebih detail oleh unit

organisasi di bawah K/L bersangkutan dalam Misi

Unit, Program, Outcome, Indikator Kinerja Utama,

Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Output.

Selanjutnya, satuan kerja selaku pengguna anggaran

menjabarkan kebijakan-kebijakan tersebut secara

lebih rinci dengan menentukan Volume Output, Sub

Output, Komponen, Sub Komponen, Akun

Pendapatan, Akun Belanja, serta Detil.

2. Laws on People Consultative Assembly (MPR),

House of Representatives (DPR), Regional

Representative Board (DPD) and Regional

House of Representatives (DPRD)

The implementation of the above laws will change

the institutional relationship mechanism between the

Government and the House of Representatives,

especuially in relation to the stipulation of Indonesian

Budget, including its deliberation schedule.

The budget structure applied in 2011 RKAKL

Application can be depicted as follow:

2011 BUDGET STRUCTURE

The structure begins at ministry/agency level. The

vision, mission statements, and strategic objectives of

a particular ministry/agency need to be determined

at the outset.

At subsequent level, the vision, mission statement,

and strategic objectives are made into detailed

decriptions by units under each ministry/agency in

Unit Mission, Programs, Outcomes, Key Performance

Indicators, Activities, Activity Performance Indicators,

and Outputs.

Next, work units, as budget users, break the policies

down into even more detailed account by

determining Output Volume, sub outputs,

Components, Sub Components, Revenue Account,

Expenditure , and details.

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 53: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

53

Perbedaan Aplikasi RKAKL 2011 dengan

aplikasi sebelumnya

Perbedaan antara RKAKL 2010 dan RKAKL 2011

dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut:

Salah satu hal yang baru pada aplikasi RKAKL 2011

adalah penerapan KPJM atau Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah. KPJM adalah pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan

pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi

anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun

anggaran. Pemantapan penerapan KPJM

dimaksudkan agar K/L memperhatikan output

kegiatan yang telah dicapai, sedang direncanakan,

dan yang akan direncanakan.

B. Sinkronisasi Aplikasi RKAKL dengan Aplikasi

Renja Bappenas

Dokumen Renja merupakan dokumen acuan yang

digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebelum

menyusun rincian anggaran. Sehingga data-data

yang terdapat dalam Aplikasi RKAKL harus sesuai

dengan data yang terdapat dalam Aplikasi Renja

milik Bappenas. Oleh karena itu, perlu dilakukan

sinkronisasi antara aplikasi RKAKL dan Aplikasi Renja.

Selama proses penyusunan RKAKL 2011, terdapat

beberapa struktur data dalam Renja yang mengalami

perubahan. Salah satu yang cukup signifikan adalah

perubahan kode kegiatan. Keseluruhan kegiatan

mengalami kodifikasi ulang dengan urutan yang

telah disesuaikan oleh Bappenas. Hal ini dilakukan

untuk menghindari kode urutan yang kosong (tidak

digunakan). Selain itu terdapat juga perubahan

lainnya yang dengan ini diharapkan terdapat

kesesuaian data secara berkelanjutan.

Differences from previous version

The difference between RKAKL 2010 and RKAKL

2011 can be viewed in the following table:

One of the new features of RKAKL 2011 is the

implementation of Medium term Expenditure

Framework. The framework is a policy-based

budgeting approach whose decision-making may

cause budget implication extending for more than

one fiscal year. The strenthening of MTEF

impementation is intended to ensure that ministries/

agencies focus on their achieved, planned, and

future outputs.

B. Synchronizing RKAKL Application with

Bappenas» Work Plan Application

Work Plan is a document to which ministries/

agencies refer before constructing their budget

details. Hence, the data in RKAKL Application should

always be in line with those in Bappenas» Work Plan

Application. Therefore both applications must be

synchronized.

During the formulation of 2011 RKAKL, the data

structure of Work Plan experienced several changes.

One of the significant changes was the activity code

alteration. The entire list of activities underwent re-

codification to comply with the sequence determined

by Bappenas and to avoid blank (unused) sequence

code. Other changes also made to ensure future data

concurrence.

Page 54: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

54

C. Integrasi Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA

Lebih lanjut, dilakukan juga integrasi antara Aplikasi

RKAKL dan Aplikasi DIPA dalam rangka

memudahkan K/L dalam menyusun dokumen DIPA.

Selain itu, integrasi ini juga dimaksudkan agar pihak

DJA dan DJPb dapat lebih mudah dalam melakukan

updating dan rekonsiliasi data. Dengan adanya

integrasi ini, produk dari Aplikasi RKAKL dan Aplikasi

DIPA pun hanya terbentuk dalam satu aplikasi baru

yang kemudian disebut Aplikasi RKAKLDIPA 2011.

Berikut gambaran design teknis dari integrasi dua

aplikasi ini:

D. Kendala - Kendala yang Dihadapi

Adapun, kendala-kendala yang dihadapi selama

penyusunan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan sistem yang signifikan, sehingga

membutuhkan perombakan yang cukup besar

dalam penyususnan aplikasi. Dengan adanya

keterbatasn waktu, proses penyusunan ini

menjadi cukup sulit untuk dilaksanakan.

2. Adanya beberapa perubahan kebijakan

berkaitan dengan teknis aplikasi di tengah-

tengah penyusunan, menyebabkan waktu

fiksasi aplikasi menjadi terlambat.

C. RKAKL and DIPA Application Integration

Integration of RKAKL Application and DIPA (Issuance

of Spending Authority) Application aims to facilitate

the misnitries/agencies in constructing their DIPA

document. Moreover, the integration is intended to

make data reconsiliation and updating easire for

both DGB and Directorate General of Treasury. The

merging produces a new single application named

2011 RKAKLDIPA Application.

The following is a portayal of the integration»s

technical design:

D. Problems Encountered

The problems encounters in designing the

application are as follow:

1. The significant changes required a massive

restructuring in the course of application

development. Added with time constrains, the

development process became very demanding.

2. Policy changes in the midst of the development

made application fixation take longer time than

scheduled.

BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform

Page 55: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

55

3. Adanya komponen referensi baru (terutama

komponen Output) yang menjadi kewajiban dari

masing-masing Kementerian/Lembaga

untuk membuatnya, sementara Kementerian/

Lembaga bersangkutan belum sepenuhnya

siap dengan adanya kewajiban baru ini,

sehingga referensi tersebut terus menerus

mengalami perubahan hingga penetapan

pagu final. Hal ini menimbulkan kesulitan

tersendiri dalam menjaga akurasi data

referensi.

3. The ministries and agencies were not adequately

ready to cope with the new obligation of

composing reference components (especially the

output component), therefore the references kept

changing prior to final ceiling stipulation. This

presented a problem in maintaining the accuracy

of reference data.

Page 56: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

56

Penyusunan APBNThe Indonesian Budget Preparation

PENYUSUNAN APBN

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

III Pasal 23 Ayat (1), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan

keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pasal 1, yang dimaksud Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut

APBN, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain

itu, APBN merupakan instrumen untuk mengatur

pendapatan dan belanja negara dalam rangka

membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan

pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai

stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta

prioritas pembangunan secara umum.

PREPARING THE INDONESIAN BUDGET

Under the 1945 Constitution Amendment III Article

23 Clause (1), the Indonesian Budget is an

implementation of state financial management

which is set yearly by law and carried out openly and

are responsibly for the greatest prosperity of the

people. Meanwhile, Law No. 17 of 2003 on State

Finance Article 1 states that the State Budget is the

state annual financial plan approved by the House

of Representatives.

The Indonesian Budget has the function of

authorization, planning, supervision, allocation,

distribution, and stabilization. An instrument to

manage revenues and expenditures, the Indonesian

Budget is used to finance government activities and

development, to achieve economic growth, to

increase national income, achieve economic stability,

and to determine the direction and priorities of

national development in general.

Bab 3Chapter 3

Page 57: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

57

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan ketentuan pokok dari Pasal 15 UU

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN

beserta Nota Keuangan dan dokumen-dokumen

pendukungnya diajukan oleh Pemerintah untuk

dibahas bersama DPR. Setelah melalui pembahasan,

DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN

selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun

anggaran dilaksanakan. APBN disusun dengan

berdasarkan azas-azas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber

penerimaan dalam negeri;

2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan

produktivitas;

3. Penajaman prioritas pembangunan; dan

4. Menitikberatkan pada azas-azas dan undang-

undang negara.

Pada prinsipnya, siklus penyusunan APBN di

Indonesia terdiri dari beberapa tahapan pokok

sebagai berikut:

1. Persiapan anggaran oleh eksekutif

(Pemerintah) dan perangkat-perangkatnya.

Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan

dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari

penyusunan arah dan kebijakan umum APBN, yang

didasarkan pada rencana pembangunan jangka

Government Work Plan (RKP), which is formulated to

put state objectives into action, forms the basis of

Draft Indonesian Budget. Article 15 of Law No. 17 of

2003 on State Finance affirms that the government

shall submit the Draft Indonesian Budget - in the

form of Bill on Indonesian Budget - and Financial

Memorandum and supporting documents to the

House of Representatives for a discussion. After the

discussion, the House passed the bill into the

Indonesian Budget Law no later than 2 months prior

to the implementation of fiscal year. The preparation

of the Indonesian Budget should consider these

principles:

1. Independence i.e. by boosting domestic revenues;

2. Cost-effective or increased efficiency and

productivity;

3. More specific development priorities; and

4. Emphasis on principles and state laws.

echnically, there are several main stages of

Indonesian Budget cycle:

1. Budget preparation by the executive (the

government) and its apparatus

This stage covers two activities, planning and

budgeting. Planning spans from formulation of the

general direction and policies of Indonesian Budget -

based on mid-term development plan - to approval

Page 58: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

58

menengah (RPJM), dan diakhiri pada saat RKP telah

disahkan. Tahap penganggaran dimulai sejak pagu

indikatif ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR

mengenai NK & RAPBN.

2. Persetujuan legislatif (DPR).

Tahap pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan

penting, yaitu pengesahan UU, dan penetapan

Perpres mengenai rincian APBN.

3. Pelaksanaan APBN.

Setelah RUU APBN disahkan menjadi UU APBN,

maka setiap K/L wajib mengusulkan konsep DIPA dan

menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk

disahkan. DIPA merupakan instrumen untuk

melaksanakan APBN.

4. Laporan akhir tahun oleh eksekutif

(Pemerintah) kepada legislatif (DPR)

Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu

laporan pelaksanaan APBN semester I, dan laporan

keuangan Pemerintah pusat (LKPP). Tahapan ini

merupakan bagian dari tahap pertanggungjawaban.

5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana

realisasi APBN diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara 2011

Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun

2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, APBN

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP). Oleh sebab itu, tahap perencanaan dan

pengelolaan keuangan negara dimulai dengan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai

acuan dalam penyusunan RAPBN. Pada periode yang

sama, secara simultan, Kementerian Keuangan dan

beberapa kementerian dan lembaga terkait (BI, BPS,

Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang

of RKP. Budgeting starts from setting the definitive

ceiling to discussion with the House of

Representatives on Financial Note (FN) and Draft

Indonesian Budget.

2. Legislative approval (the House of

Representatives)

Two important activities are involved to approve the

Indonesian Budget, passing the law and establishing

presidential regulation on detailed Indonesian

Budget.

3. Execution of the Indonesian Budget

After the bill on the Indonesian Budget is passed into

law, all ministries/agencies are obliged to submit their

proposed Issuance of Spending Authority (DIPA) to

the Ministry of Finance to obtain approval. Issuance

of Spending Authority is an instrument to execute

the Indonesian Budget.

4. The executive (the government) submits an

end-of-year report to the legislature (the

House of Representatives)

The Indonesian Budget is reported twice a year, in

the first semester report and in the Central

Government Financial Report. These reports make up

the accountability report.

5. An audit by the Supreme Audit Agency

concludesthe cycle of Indonesian Budget

The Supreme Audit Agency inspects implementation

of the Indonesian Budget.

Preparing the Indonesian Budget 2011

As stipulated in the Law no. 17 of 2003 on State

Finance and Law no. 27 of 2009 on the People»s

Consultative Assembly, the House of Representatives,

the Regional Representative Council and the

Regional Legislative Council, the Indonesian Budget

is prepared based on the Government Work Plan

(RKP). To plan and manage state finances, it has to

start from setting the Government Work Plan (RKP)

to which the Draft Indonesian Budget refers.

Simultaneously, the Ministry of Finance and several

ministries and affiliated agencies (Bank Indonesia,

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 59: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

59

Perekonomian) mulai melakukan rapat pembahasan

tentang asumsi ekonomi makro ke depan.

Penyusunan NK dan RAPBN 2011 dimulai dengan

Penyusunan Pagu Indikatif dan Resource Envelope.

Sebelum itu, dilakukan penyusunan dan penetapan

asumsi dasar ekonomi makro 2011 yang digunakan

sebagai basis perhitungan Resource Envelope dan

Pagu Indikatif 2011.

Kegiatan ini dimulai pada bulan Februari hingga

Maret 2010. Pada saat yang bersamaan,

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal

Anggaran menyusun sumbangan bahan RKP untuk

digabung dan difinalisasi oleh Bappenas. Setelah

melalui beberapa kali pembaharuan, RKP dan Pagu

Indikatif K/L tahun 2011 ditetapkan dengan Surat

Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan

Menteri Keuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan

No. SE-120/MK/2010

tanggal 6 April 2010.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2010, dalam

Sidang Paripurna DPR RI Pemerintah telah

menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro

dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2011. Dokumen

tersebut bersama-sama dengan RKP 2011 dibahas

dengan DPR RI dalam rangka Pembicaraan

Pendahuluan RAPBN 2011.

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan RAPBN

2011, Pemerintah kemudian menyesuaikan pagu

indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai

asumsi makro dan kebijakan fiskal yang disepakati

bersama untuk menjadi pagu sementara, yang

selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui

Surat Edaran Menteri Keuangan. Pagu sementara

untuk RAPBN 2011 ditetapkan dengan Surat edaran

Menteri keuangan Nomor: SE-294/MK.02/2010

tanggal 24 Juni 2010 tentang pagu sementara

Kementerian Negara/Lembaga tahun

Anggaran 2011.

the Central Bureau of Statistics, the National

Development Planning Board, and Coordinating

Ministry for Economic Affairs) begin a discussion

about the projected macro-economic assumptions.

Preparation of Financial Note and the Indonesian

Budget 2011 begins with establishing Indicative

Ceiling and Resource Envelope. However, prior to

that stage, basic macroeconomic assumptions in

2011 need to be fixed as a starting point to calculate

the Resource Envelope and the Indicative

Ceiling 2011.

This activity began from February to March 2010. At

the same time, the Ministry of Finance via its

Directorate General of Budget compiled materials for

the Government Work Plan and sent it to the

National Development Planning Board for

finalization. After going through several revisions,

the Government Work Plan and Indicative Ceiling of

ministries/agencies in 2011 were established by a

Joint Circular issued by the Minister of National

Development Planning/Head of the National

Development Planning Board and the Minister of

Finance, No. 0181/M.PPN/04/2010 and No. SE-120/

MK/2010 dated April 6, 2010.

On 20 May, 2010, the Government submitted 2011

Macroeconomic Framework and the Fiscal Policy

Principles documents during the Plenary Session of

the House of Representatives. These documents,

along with the Government Work Plan 2011, were

discussed by the House as a preliminary talk on the

Draft Indonesian Budget 2011.

To follow up the preliminary Draft Indonesian Budget

2011 talk, the Government adjusted the indicative

ceiling to suit the estimated fiscal capacity, which

reflects the agreed macro asumptions and fiscal

policy. Afterwards, the adjusted ceiling was

established as a temporary ceiling, which then

informed to all ministries/agencies through a circular

of the Minister of Finance. The temporary ceiling of

the Draft Indonesian Budget 2011 was set by the

finance minister circular No. SE-294/MK.02/2010

dated June 24, 2010 about the temporary ceiling of

state ministries/agencies in 2011 budget.

Page 60: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

60

Berdasarkan SE Pagu Sementara tersebut, K/L

menyusun RKA-KL Pagu Sementara, dan kemudian

menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Anggaran. RKA-KL tersebut

selanjutnya dihimpun dan menjadi dasar penyusunan

Nota Keuangan dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya

dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di

depan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR tanggal

16 Agustus 2010. Kemudian pada tanggal

24 Agustus 2010, fraksi-fraksi menyampaikan

Pemandangan Umum atas RUU APBN 2011, serta

pada tanggal 31 Agustus 2010, Pemerintah

menyampaikan tanggapan atas pemandangan

fraksi-fraksi tersebut.

Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya

dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk

disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal

26 Oktober 2010. Setelah UU APBN 2011

ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran

Belanja K/L, yang harus selesai paling lambat pada

akhir November 2010. Rincian Anggaran Belanja K/L

tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan

akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari

UU APBN 2011.

Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya

dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk

disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal

26 Oktober 2010.

Based on the temporary ceiling stated in the circular,

ministries/agencies prepared their Work Plans and

Budgets and submitted them to the Ministry of

Finance, more specifically to the Directorate General

of Budget. These Ministries/Agencies Work Plans and

Budgets were summarized and became a base to

formulate Financial Note, Draft Indonesian Budget

2011 and its bill. These documents were presented

during extraordinary plenary session of the House of

Representatives on 16 August 2010. Factions in the

House expressed their general comments on the

Draft Indonesian Budget 2011 on August 24, 2010,

and on 31 August 2010 the government submitted

its response to these comments.

The government discussed the Financial Note, Draft

Indonesian Budget 2011 and its bill with the House.

On October 26, 2010 the Indonesian Budget 2011

was passed into law, and the government started to

work on details of ministry/agency budget, which

had to finish no later than the end of November

2010. Details of ministry/agency budget were made

official by Presidential Regulation, and became an

integral attachment of 2011 Indonesian Budget Law.

The government discussed the Financial Note, Draft

Indonesian Budget 2011 and its bill with the House.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 61: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

61

Setelah UU APBN 2011 ditetapkan, Pemerintah

menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L, yang harus

selesai paling lambat pada akhir November 2010.

Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan

dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi

lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2011.

Tahap akhir dari siklus penyusunan APBN 2011

adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran

(DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pada

tanggal 20 Desember 2010. Penyerahan DIPA tahun

2011 diberikan lebih awal agar pelaksanaan APBN

2011 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun

2011. Alur tersebut dapat di lihat pada tabel

dibawah ini :

On October 26, 2010 the Indonesian Budget

2011was passed into law, and the government

started to work on details of ministry/agency budget,

which had to finish no later than the end of

November 2010. Details of ministry/agency budget

were made official by Presidential Regulation, and

became an integral attachment of 2011 Indonesian

Budget Law.

The final stage of Indonesian Budget 2011

preparation is making budget execution documents

(DIPA/Issuance of Spending Authority) on December

20, 2010. DIPA was submitted early to enable early

execution of the Indonesian Budget 2011. The table

below illustrates the flow of activities:

Page 62: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

62

Sesuai dengan peraturan dan perundangan,

pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibahas bersama

Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hal tersebut,

Badan Anggaran DPR mengadakan rapat kerja

dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia

dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan

RUU tentang APBN TA 2011 mulai tanggal 31

Agustus sampai dengan 25 Oktober 2010.

Dalam pembahasan tersebut, dibentuk tiga panitia

kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Draft RUU

yang melakukan pembahasan secara bertahap, yaitu:

1. Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan

Pembiayaan

Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan

bertugas untuk membahas asumsi dasar,

pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU

APBN 2011. Panja ini telah melakukan pembahasan

mulai tanggal 22 September 2010 sampai dengan 6

Oktober 2010.

2. Panja Belanja Pemerintah Pusat

Panja Belanja Pemerintah Pusat bertugas membahas

Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Non

Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L). Panja ini

telah melakukan pembahasan mulai tanggal 6

sampai dengan 8 Oktober 2010.

3. Panja Transfer ke Daerah

Panja Transfer ke Daerah bertugas untuk membahas

Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi

Khusus dan Penyesuaian. Panja ini telah melakukan

pembahasan mulai tanggal 5 sampai dengan

11 Oktober 2010.

4. Tim Perumus Draft RUU

Tim Perumus Draft RUU bertugas membahas draft

RUU APBN 2011. Tim ini telah melakukan

pembahasan mulai tanggal 12 sampai dengan 14

Oktober 2010.

Keseluruhan hasil panja-panja dan tim perumus telah

disinkronisasikan dalam Rapat Internal Badan

Anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, dan

dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Kerja tanggal

25 Oktober 2010.

After the submission of the Draft Indonesian Budget

and in keeping with the rules and regulations, the

House Budget Agency is involved in the discussion

on the draft. Therefore, from 31 August to 25

October 2010, the Parliament»s Budget Commission

held a session with the Government and the

Governor of Bank Indonesia to discuss the draft bill

on Indonesian Budget fiscal year 2011.

To effectively carry out the discussion, three working

committees (Panja) and a drafting team (Timus) were

formed to discuss the draft in stages:

1. Working committee on Assumptions,

Revenues, Deficit and Financing

This working committee discussed the basic

assumptions, revenues, deficit and financing aspects

of the draft bill on Indonesian Budget 2011. The

discussion lasted from September 22, 2010 to

October 6, 2010.

2. Working committee on Central Government

Expenditures

This committee discussed Central Government

Expenditures comprising of expenditures by

ministries/agencies and non ministries/agencies. The

discussion went on from December 6 to October 8,

2010.

3. Working committee on Center-Regions Fiscal

Transfer

This committee discussed the Fiscal Equalization

Fund (Revenue Sharing, General Allocation Grant,

and Special Allocation Fund), Special Autonomy Fund

and Adjustment Fund. The discussion started on

October 5, 2010 and finished on October 11, 2010.

4. Bill-drafting Team

This team discussed the draft bill on Indonesian

Budget 2011. The discussion lasted from October 12

to October 14, 2010.

On October 22, 2010, results from all discussions

were made suitable for each other in a restricted

session of the House Budget Agency. The results

were reported and ratified on October 25, 2010.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 63: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

63

Dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja

Asumsi telah melakukan pembahasan dari tanggal

22 September 2010 sampai dengan 6 Oktober 2010.

Berdasar hasil pembahasan tersebut, besaran Asumsi

Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2011 disepakati

sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi

disepakati sebesarl 6,4 persen, (2) Inflasi disepakati

sebesar 5,3 persen, (3) Nilai tukar Rupiah terhadap

Dolar AS disepakati sebesar Rp9.250 per US Dolar,

(4) Suku bunga SBI-3 bulan disepakati sebesar 6,5

persen, (5) Harga minyak mentah Indonesia

(Indonesian Crude Oil Price/ICP) disepakati sebesar

US$80 per barel, dan (6) Lifting minyak disepakati

sebesar 970 ribu barel per hari. Asumsi ekonomi

makro hasil pembahasan dengan DPR RI

selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dalam pembahasan Pendapatan Negara dan Hibah

RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja

menyepakati bahwa Pendapatan Negara dan Hibah

dalam APBN 2011 sebesar Rp1.104.902,0 miliar,

terdiri dari: (1) Penerimaan Perpajakan Nonmigas

sebesar Rp794.701,9 miliar; (2) Penerimaan Migas

sebesar Rp215.336,0 miliar; (3) Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA)

perikanan sebesar Rp150,0 miliar; (4) PNBP SDA

Kehutanan sebesar Rp2.908,1 miliar; (5) PNBP SDA

Pertambangan Umum sebesar Rp10.365,2 miliar;

(6) PNBP SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar

Rp356,1 miliar; (7) Bagian Pemerintah atas Laba

BUMN sebesar Rp27.590,4 miliar; (8) PNBP Lainnya

sebesar Rp45.166,6 miliar; (9) Pendapatan Badan

Layanan Umum (BLU) sebesar Rp15.030,8 miliar; dan

(10) Hibah sebesar Rp3.739,5 miliar.

There were a series of discussions from September

22, 2010 to October 6, 2010 in which the

government and the working committees decided on

the Basic Macroeconomic Assumptions used in Draft

Indonesian Budget 2011. Finally, the agreed

variables of Basic Macroeconomic Assumptions in

2011 are: (1) the agreed rate of Economic Growth is

6.4 percent, (2) the agreed rate of Inflation is 5.3

percent, (3) the agreed Rupiah Dollar exchange rate

is Rp 9,250 per U.S. dollar, (4) the agreed three-

month-rate of Bank Indonesia Certificate is 6.5

percent, (5) the agreed Indonesian Crude Oil Price is

at U.S. $ 80 per barrel, and (6) Oil lifting is agreed at

970 thousand barrels per day. The detailed Macro-

economic assumptions can be seen in the following

table:

The government and the working committees have

reached agreement on State Revenues and Grants

expressed in the Indonesian Budget 2011 amounting

to Rp 1,104,902.0 billion, consisting of: (1) Non-Oil-

and-Gas-Tax Revenues amounting to Rp 794,701.9

billion, (2) Oil and Gas Revenue amounting to Rp

215,336.0 billion, (3) Non-Tax Revenue from Natural

Resources, fishery in particular, amounting to Rp

150.0 billion, (4) Non-Tax Revenue from Natural

Resources, Forestry in particular, amounting to Rp

2,908.1 billion, (5) Non-Tax Revenue from Natural

Resources, particularly Mining in general, amounting

to Rp 10,365.2 billion, (6) Non-Tax Revenue from

Natural Resources, particularly Geothermal Mining,

amounting to Rp 356.1 billion; (7) The goernment»s

portion of State-owned Enterprise revenues

amounting to Rp 27,590.4 billion; (8) Other non-tax

revenues amounting to Rp 45,166.6 billion; (9)

Revenue from Public Service Agency (PSA)

amounting to Rp 15,030.8 billion, and (10) Grants

amounting to Rp 3,739.5 billion.

Page 64: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

64

Dalam pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam

RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja

Badan Anggaran DPR menyepakati bahwa Belanja

Pemerintah Pusat dalam APBN 2011 sebesar

Rp 836.578,2 miliar. Kebijakan Belanja Pemerintah

Pusat dalam tahun 2011 mengacu kepada kebijakan

yang telah disepakati bersama dalam Pembicaraan

Pendahuluan RAPBN Tahun 2011.

Moreover, the government and the working

committees have come to an agreement on the sum

of Central Government Expenditures - amounting to

Rp 836,578.2 billion - which the Indonesian Budget

2011 allocates. Policies on the Central Government

Expenditures in 2011 refer to the agreement reached

during the Preliminary Discussion on the Draft

Indonesian Budget 2011.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 65: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

65

Menurut jenis belanja, Belanja Pemerintah Pusat

terdiri dari (1) belanja pegawai sebesar Rp180.624,1

miliar; (2) belanja barang sebesar Rp132.422,9

miliar; (3) belanja modal sebesar Rp121.881,1 miliar;

(4) pembayaran bunga utang sebesar Rp115.209,2

miliar; (5) subsidi sebesar Rp187.624,3 miliar; (6)

belanja hibah sebesar Rp771,3 miliar; (7) bantuan

sosial sebesar Rp60.956,6 miliar; dan (8) belanja lain-

lain sebesar Rp15.261,0 miliar.

Selanjutnya, Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis

berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR RI

selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sedangkan menurut organisasi, alokasi untuk belanja

K/L ditetapkan mencapai Rp432,8 triliun (6,2 persen

terhadap Produk Domestik Bruto), alokasi belanja

non K-L (Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara) ditetapkan sebesar Rp403,8 triliun (5,8

persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Central Government Expenditures cover (1)

personnel expenses amounting to Rp 180,624.1

billion, (2) procurement of goods amounting to Rp

132,422.9 billion, (3) capital expenditure amounting

to Rp 121,881.1 billion, (4 ) payment of debt interest

amounting to Rp 115,209.2 billion, (5) subsidies

amounting to Rp 187,624.3 billion, (6) grant

expenditures amounting to Rp 771.3 billion; (7)

social assistance amounting to Rp 60,956.6 billion,

and (8) other expenditures amounting to Rp

15,261.0 billion.

Details of Central Government Expenditures by type

are outlined below:

It has been decided that the allocated budget for

ministry/agency expenses amounts to Rp 432.8

trillion (6.2% of Gross Domestic Product) and the

budget for non-ministry/agency (State General

Treasurer Budget Section) amounts to Rp 403.8

trillion (5.8% of Gross Domestic Product).

Page 66: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

66

Dalam pembahasan Transfer ke Daerah dalam

RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja

menyepakati bahwa Transfer ke Daerah dalam APBN

2011 sebesar Rp392.980,3 miliar, yang terdiri:

a. Dana Perimbangan sebesar Rp334.324,0

miliar, yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil

sebesar Rp83.558,4 miliar; (2) Dana Alokasi

Umum sebesar Rp225.532,8 miliar; dan (3)

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp25.232,8

miliar.

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

sebesar Rp58.656,3 miliar, yang terdiri dari

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10.421,3

miliar dan Dana Penyesuaian sebesar

Rp48.235,0 miliar.

Lebih lanjut mengenai hasil pembahasan antara

Pemerintah dengan Panja DPR tentang Transfer ke

Daerah, dapat disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan Hibah

sebesar Rp1.104.901,9 miliar dan Belanja Negara

sebesar Rp1.229.558,4 miliar, maka defisit anggaran

tahun 2011 disepakati sebesar Rp124.656,5 miliar

atau 1,8 persen terhadap PDB.

Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan

Untuk menutupi defisit anggaran tahun 2011,

disepakati pembiayaan sebesar Rp124.656,5 miliar

yang terdiri dari pembiayaan non utang sebesar

Rp2.387,9 miliar dan pembiayaan utang sebesar

Rp127.044,4 miliar.

Meanwhile, the total Center-Regions Fiscal Transfer

allocated in the Draft Indonesian Budget 2011 is Rp

392,980.3 billion, which the government and

working committees have agreed. This number

covers:

a. Amounting to Rp 334,324.0 billion, Fiscal

Equalization Fund comprises of: (1) Revenue

Sharing Fund which is equal to Rp 83,558.4

billion; (2) General Allocation Grant amounting to

Rp 225,532.8 billion; and (3) Special Allocation

Fund amounting to Rp 25,232.8 billion.

b. Special Autonomy and Adjustment Funds which

amount to Rp 58,656.3 billion comprise of Rp

10,421.3 billion allocated for Special Autonomy

Fund and Rp 48,235.0 billion for Adjustment

Fund.

The detailed information on the agreed total amount

of Center-Regions Fiscal Transfer can be seen in the

table below.

Based on the fact that the agreed amount of State

Revenue and Grants is Rp 1,104,901.9 billion and

State Expenditure is Rp 1,229,558.4 billion, it is

decided that the agreed budget deficit in 2011 is Rp

124,656.5 billion, or 1.8% of GDP.

It has been agreed that a total of Rp 124,656.5

billion is used to cover 2011 budget deficit. This

amount consists of Rp 2,387.9 billion for non-debt

financing and Rp 127,044.4 billion for debt

financing.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 67: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

67

Penyusunan Laporan Semester I dan prognosis

Semester II Pelaksanaan APBN 2010

Pemerintah menyusun Laporan Semester I

Pelaksanaan APBN 2010 yang dimulai pada akhir

Juni 2010 dan disampaikan ke DPR pada tanggal 16

Juli 2010. Laporan Pelaksanaan APBN Semester I

tahun 2010 dibuat untuk memenuhi ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD,

dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang

APBN Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2010 tentang APBN-P 2010.

Secara keseluruhan realisasi APBN-P 2010 sampai

dengan semester I menunjukkan surplus sebesar

Rp47.905,0 miliar. Pencapaian tersebut terkait

dengan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

dalam semester I sebesar Rp443.682,5 miliar atau

44,7 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P

2010. Sedangkan realisasi Belanja negara pada

periode yang sama mencapai sebesar Rp395.777,5

miliar atau 35,1 persen. Lebih lanjut dapat dilihat

pada tabel berikut:

Preparing a report on first semester

performance of Indonesian Budget 2010 and its

prognosis in the second semester

To comply with law no. 17 of 2003 on State Finance,

law number 27 of 2009 on the People»s Consultative

Assembly, the House of Representatives and the

Regional Representative Council, and law number 47

of 2009 on the Indonesian Budget 2010, which is

amended by law number 2 of 2010 on the Revised

Indonesian Budget 2010, in late June 2010 the

government began to compile a report on the first

semester performance of the Indonesian Budget

2010. On July 16, 2010 the report was submitted to

the House of Representatives.

In general, the first semester of Revised Indonesian

Budget 2010 was in surplus amounting to Rp

47,905.0 billion. The surplus was created from the

gap between the first semester State Revenues and

Grants reaching Rp 443,682.5 billion or 44.7% of

budget target and State Expenditures over the same

period amounting to Rp 395,777.5 billion or 35.1%

of the target. The table below shows more detailed

information about the surplus:

Page 68: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

68

penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Perubahan 2010

APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2010 diajukan

lebih awal dari jadwal reguler, yang biasanya

disampaikan setelah Laporan semester I pelaksanaan

APBN oleh Pemerintah. Dasar pertimbangan

dilakukannya hal tersebut adalah untuk : (1)

menampung perkembangan kondisi perekonomian

nasional terkini, khususnya terkait dengan besaran-

besaran ekonomi makro yang telah mengalami

perubahan cukup signifikan; (2) mengakomodasikan

tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi

dalam UU APBN 2010. Hal ini dilakukan

berlandaskan ketentuan Pasal 27 UU No. 47 Tahun

2009 tentang APBN 2010. Setelah dilakukan

pembahasan yang cukup intensif, dalam sidang

paripurna DPR RI tanggal 3 Mei 2010, RUU APBN-P

disetujui untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya,

APBN-P 2010 ditetapkan dengan UU No.2 Tahun

2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 47 tahun 2009 tentang

APBN 2010.

Dalam rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi

makro agar lebih realistis, maka asumsi dasar

ekonomi makro disesuaikan menjadi: (1)

pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,8

persen; (2) tingkat inflasi sebesar 5,3 persen; (3) rata-

rata suku bunga SBI-3 bulan sebesar 6,5 persen; (4)

nilai tukar sebesar Rp9.200/US$; (5) harga minyak

mentah Indonesia rata-rata sebesar US$80,0 per

barel; dan (6) lifting minyak sebesar 0,965 juta barel

per hari. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel

berikut.

Preparing the Revised Indonesian Budget 2010

The submission of the Revised Indonesian Budget

2010 was earlier than the regular schedule which is

usually after passing the first semester performance

of Indonesian Budget in a given year. The early

submission was to accomodate: (1) the current

national economic conditions, particularly the

significant changes in macroeconomic variables, (2)

additional prioritized spendings not accommodated

by the Indonesian Budget Law 2010. The early

submission was in compliance with Article 27 of Law

no. 47 of 2009 regarding the Indonesian Budget

2010. After going through intensive discussions, on

3 May 2010 the bill on revised Indonesian Budget

2011 was passed into law in plenary session of the

House of Representatives. Later, Act No.2 of 2010

dated May 25, 2010 was issued to ratify the Revised

Indonesian Budget 2010 and to amend Act No. 47

of 2009 on the Indonesian Budget 2010.

To make basic macroeconomic assumptions more

realistic, the assumptions are updated as follows: (1)

economic growth is set at 5.8%, (2) inflation rate is

at 5.3%, (3) the average-three-month-interest rate of

Bank Indonesia Certificate is at 6.5%, (4) Dollar

Rupiah exchange rate is at Rp 9,200/US $; (5) the

average Indonesian crude oil price is U.S. $ 80.0 per

barrel, and (6) oil lifting is 0.965 million barrels per

day. The detailed information about the updated

assumptions is as shown in the following table.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 69: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

69

Pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2010

ditetapkan sebesar Rp992.398,8 miliar (15,9 persen

terhadap PDB), naik 4,5 persen dibandingkan

dengan APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 miliar.

Pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri atas

penerimaan dalam negeri sebesar Rp990.502,3

miliar dan hibah sebesar Rp1.896,5 miliar.

Penyesuaian pendapatan negara dan hibah pada

APBN-P 2010 lebih lengkap dapat dilihat pada

tabel berikut.

Dengan adanya new initiative programs, berbagai

perubahan langkah-langkah kebijakan stabilisasi

harga, dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro

yang berpengaruh cukup signifikan terhadap

berbagai besaran belanja negara, baik pada alokasi

anggaran belanja pemerintah pusat maupun transfer

ke daerah, maka besaran anggaran belanja negara

dalam APBN-P 2010 ditetapkan sebesar

Rp1.126.146,5 miliar (18,0 persen terhadap PDB).

Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar

Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan

dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar

Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara

tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada

belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen

dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas

mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat

dilihat pada tabel berikut.

Targetted state revenues and grants of the Revised

Indonesian Budget 2010 is set at Rp 992,398.8

billion (15.9% of GDP), 4.5% higher than that of the

pre-revised Indonesian Budget 2010 amounting to

Rp 949,656.1 billion. State revenues and grants

comprise of domestic revenue reaching Rp

990,502.3 billion and grants amounting to Rp

1,896.5 billion. The detailed information about

updated state revenues and grants of the Revised

Indonesian Budget 2010 is shown in the table below.

As a result of new initiative programs, various

changes take place such as modification in price-

stabilizing measures and in basic macroeconomic

assumptions. These changes lead to significant

alteration to various variables of state expenditures,

including central government expenditures and

Center-Regions Fiscal Transfer. State Expenditure

allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 is

set at Rp 1,126,146.5 billion (18.0% of GDP). It is Rp

78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than the

same allocation in pre-revised Indonesian Budget

2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0

billion. 69.4% of the budget is is allocated to central

government expenditures and 30.6% is spent on

center-regions fiscal transfer. More detailed

information about 2010 State Expenditure is shown

in the following table.

Page 70: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

70

Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar

Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan

dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar

Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara

tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada

belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen

dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas

mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat

dilihat pada tabel berikut.

Perubahan pendapatan negara dan hibah serta

belanja negara tersebut pada akhirnya juga

mengakibatkan perubahan terhadap besaran defisit

anggaran, yaitu dari Rp98.009,9 miliar (1,6 persen

terhadap PDB) pada APBN 2010 menjadi sebesar

Rp133.747,7 miliar (2,1 persen terhadap PDB)

pada APBN-P 2010.

Pelaksanaan Kegiatan 2010

Guna mendukung pencapaian visi dan misi DJA,

serta tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan

berkelanjutan dengan indikator tersusunnya draft

NK, RAPBN/P, dan RUU APBN/P dengan besaran yang

akurat dan tepat waktu, maka pada tahun 2010

perlu ditetapkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan

untuk tercapainya tujuan dimaksud.

It is Rp 78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than

the same allocation in pre-revised Indonesian Budget

2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0

billion. 69.4% of the budget is is allocated to central

government expenditures and 30.6% is spent on

center-regions fiscal transfer. More detailed

information about 2010 State Expenditure is shown

in the following table.

The changes also bring about an increase in the

volume of budget deficit which is previously Rp

98,009.9 billion (1.6% of GDP) in the Indonesian

Budget 2010 into Rp 133,747.7 billion (2.1% of

GDP) in the revised one.

Implementation of Activities 2010

To attain the vision and mission of the DGB and to

plan a sound, credible and sustainable Indonesian

Budget (indicators of success include well-prepared

Draft Financial Note, Draft Indonesian Budget/revised

draft and draft of bill on Indonesian Budget/revised

budget, all are presented accurately and in timely

manner), an action plan is needed.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 71: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

71

Rencana aksi yang ditetapkan untuk tercapainya

kegiatan Penyusunan Rancangan APBN, antara lain:

1. Menyusun time frame (siklus dan jadwal)

dan mekanisme penyusunan dan

pembahasan Nota Keuangan dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dengan indikator

tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme

penyusunan APBN/P secara tepat waktu.

2. Menyusun outline Nota Keuangan (NK)

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dengan indikator

tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang

tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus

penyusunan APBN.

3. Menyusun NK dan RAPBN/P dengan

indikator tersusunnya dokumen NK dan R

APBN beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P

beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai

jadwal siklus penyusunan APBN.

4. Menyusun exercise I-account (pagu

indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan

perkiraan realisasi) dengan indikator (i)

tersusunnya exercise I-account (pagu

indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan

perkiraan realisasi) yang tepat waktu

sesuai jadwal siklus penyusunan APBN; dan (ii)

tersusunnya exercise I-account (pagu

indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan

perkiraan realisasi) yang akurat.

5. Menyusun laporan pelaksanaan APBN

Semester I dan Prognosis Semester II

dengan indikator tersusunnya Laporan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Semester I dan Prognosis

Semester II yang tepat waktu sesuai

dengan jadwal siklus penyusunan APBN.

Selanjutnya pada tahun 2010, capaian rencana aksi

yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung

tercapainya kegiatan Penyusunan Rancangan APBN

yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah:

1. Tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme

penyusunan APBN/P dengan tepat waktu

(100%).

The action plan includes, among others:

1. Devising a time frame and a procedure to

construct and review Financial Note and

Draft Indonesian Budget. Indicator of success: in-

time availability of seamless time frame and `

procedure.

2. Constructing outlines of Financial Note and Draft

Indonesian Budget. Indicator of success: in-time

availability of both outlines.

3. Compiling Financial Note, Draft Indonesian

Budget/Draft Revised Indonesian Budget

documents and their bills. Indicator of success: in-

time availability of all documents.

4. Preparing exercise I-account (indicative ceiling,

temporary ceiling/the Draft Indonesian Budget,

the Draft Revised Indonesian Budget and projected

realization). Indicators of success: accuracy and in-

time availability of the document.

5. Preparing a report on first semester performance

of Indonesian Budget 2010 and its prognosis in

the second semester. Indicators of success: in-time

availability of both the report and prognosis.

In 2010, as it turned out, several achievements had

been made to ensure sound, credible and sustainable

Draft Indonesian Budget:

1. A time frame and a procedure to construct Draft

Indonesian Budget were available in time (100%).

Page 72: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

72

2. Tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang

tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus

penyusunan APBN (100 persen)

3. Tersusunnya dokumen NK dan RAPBN

beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P beserta

RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal

siklus penyusunan APBN (100 persen)

4. Tersusunnya exercise I-account (pagu

indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan

perkiraan realisasi) yang tepat waktu

sesuai jadwal siklus penyusunan APBN (100

persen)

5. Tersusunnya exercise I-account (pagu

indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan

perkiraan realisasi) yang akurat (97,6

persen dari target yang ditetapkan sebesar 91

persen

6. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Semester I dan Prognosis Semester II yang

tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus

penyusunan APBN (100 persen)

Untuk mendukung tercapainya

penyusunan rancangan APBN yang sehat,

kredibel, dan sustainable diperlukan

pendanaan/pembiayaan untuk

melaksanakan kegiatan dimaksud.

2. Outlines of Financial Note and Draft Indonesian

Budget/Draft Revised Indonesian Budget were

available in time (100%).

3. Financial Note, Draft Indonesian Budget/Draft

Revised Indonesian Budget documents and their

bills were available in time (100%).

4. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary

ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft

Revised Indonesian Budget and projected

realization) was available in time (100%).

5. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary

ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft

Revised Indonesian Budget and projected

realization) was highly accurate (97.6% of

predetermined target of 91%).

6. Report on first semester performance of

Indonesian Budget 2010 and its prognosis in the

second semester were available in time (100%)

Activities to construct sound, credible and

sustainable Draft Indonesian Budget need

financing, which are taken from the Indonesian

Budget 2010.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 73: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

73

Kegiatan yang memerlukan pendanaan

APBN pada tahun 2010, sebagai berikut:

Those activities include:

Page 74: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

74

Kendala dan Upaya Pemecahannya

Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN

dari sejak tahap persiapan hingga penetapan,

terdapat beberapa kendala-kendala yaitu :

Kendala Pertama, banyak stakeholder yang terlibat di

dalamnya, baik stakeholder yang yang berasal dari

kalangan Pemerintah sendiri, maupun stakeholder di

luar Pemerintah, seperti DPR dan DPD. Kepentingan

yang berbeda, pemahaman yang kadang-kadang

tidak sama, membuat penyusunan dan perumusan

RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya

menemui kendala dan hambatan dalam hal

kelancaran koordinasi, yang disebabkan oleh

banyaknya instansi Pemerintah terkait yang terlibat

dalam proses penyusunan dan perumusan tentang

RUU APBN. Penyusunan RUU tentang APBN 2010

juga didasarkan pada kesepakatan antara

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan

Badan Anggaran DPR RI, dan juga kesepakatan

antara kementerian/lembaga teknis dengan komisi-

komisi terkait di DPR.

Problems and Their Solutions

There have been problems during the process of

preparation and enactment of Financial Note and the

Indonesian Budget:

Firstly, the fact that there is a considerable number of

stakeholders - government officials and lawmakers -

involved in the process greatly complicates drafting a

bill on the Indonesian Budget. Different stakeholders

may have their own vested-interests and viewpoints,

and it was difficult to coordinate among various

government agencies involved in drafting the bill.

Since the bill on the Indonesian Budget was a result

of bargain among the Minister of Finance

(representing the government), Budget Agency of

the House of Representatives, ministries/technical

agencies and related House commissions, drafting

the bill was a complicated, time-consuming process.

BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation

Page 75: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

75

Hal tersebut dapat berdampak pada semakin rumit

dan kompleksnya proses pembahasan RUU tentang

APBN, yang akhirnya dapat pula berdampak pada

perubahan substansi APBN itu sendiri, maupun pada

lebih banyaknya waktu yang dibutuhkan.

Kendala kedua adalah dalam proses penganggaran

dan penyusunan RAPBN melibatkan banyak

stakeholder, dengan banyak kepentingan yang

berbeda. Dalam rangka mencapai kepentingan

tersebut, ada kalanya beberapa stakeholder

mengambil jalan pintas untuk mendapatkan alokasi

anggaran, tanpa melewati aturan yang ada dalam

SOP penganggaran dan penyusunan RAPBN yang

berlaku. Terdapat beberapa stakeholder yang

mengajukan alokasi anggaran langsung ke DPR,

tidak melalui Menteri Keuangan terlebih dahulu. Hal

ini menyulitkan Pemerintah, khususnya Kementerian

Keuangan dalam mengalokasikan anggaran dan

mencari sumber pembiayaan. Disamping itu,

kelayakan dari usulan tersebut menjadi sangat relatif

karena tergantung hak budget DPR

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi

kendala tersebut adalah pertama telah dibentuk

kegiatan Koodinasi Teknis Perumusan NK dan RAPBN

2011 beserta RUU APBN 2011 serta NK dan RAPBN-

P 2010 beserta RUU APBN-P 2010 mengingat

banyaknya ketentuan yang menjadi koridor dalam

penyusunan APBN. Hal ini diharapkan dari segi

waktu, RUU tentang APBN dapat disampaikan,

dibahas dan ditetapkan secara tepat waktu sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan. Sedangkan dari segi substansi, RUU

tentang APBN 2011 sesuai dengan koridor peraturan

dan dapat mendukung proses penyelenggaraan

Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Upaya lain adalah memberi pengarahan kepada

Kementerian Negara/Lembaga agar memiliki persepsi

yang sama mengenai proses penganggaran dan

penyusunan APBN, khususnya dalam pembahasan

dengan DPR serta menerapkan SOP Penganggaran

dan Penyusunan APBN secara tegas.

As a result of ts complication, there have been

changes in the substances of the Indonesian Budget.

Secondly, with various stakeholders involved along

with their many interests, there were cases where

certain stakeholders took «shortcuts» to obtain the

budget they needed. Instead of following the

standard procedures of proposing budget, they

passed over the Minister of Finance and proposed

their budget directly to the House of Representatives.

This practice gave the government, in this case the

Ministry of Finance, a problem of funding the

additional budget. Moreover, the feasibility of the

proposal could be arguable and depended solely on

the House budget right.

To overcome the problems and to comply with

standard procedures in formulating budget, a

Coordinating Team was established to formulate

Financial Note and the Draft Indonesian Budget 2010

along with its bill. It is expected that the bill can be

proposed, discussed and enacted as scheduled.

Meanwhile, the bill on the Indonesian Budget 2011

is already in compliance with prevailing regulations

fit for what the government needs to achieve its

goals.

There have been efforts to dispense information to

all ministries/agencies about proposing budget to

ensure a common perception about budgeting

process and budget discussion with the House of

Representatives. Measures are also taken to uphold

the standard procedures of proposing and

formulating budget.

Page 76: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

76

Pengalokasian AnggaranBudget Allocation

PENGALOKASIAN ANGGARAN

A. Penyusunan Pagu

Sesuai dengan siklus penyusunan dan penelaahan

anggaran Kementerian/Lembaga, pada bulan Maret

telah dilakukan penyusunan Pagu Indikatif 2011.

Selanjutnya, pada bulan Juni dan bulan Oktober

dilakukan penyusunan Pagu Sementara 2011 dan

Pagu Definitif 2011, yang diselingi dengan

penyusunan APBN-Perubahan 2010 pada beberapa

K/L yang mengalami perubahan kebijakan anggaran.

Beberapa kebijakan yang dihasilkan dalam

pengalokasian anggaran negara adalah dengan

dikeluarkannya :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Keuangan RI Nomor 0181/M.PPN/04/2010 dan SE-

120/MK/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu

Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

2. Surat Edaran Menteri Keuangan No.294 tgl

24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara

Kementerian Negara /Lembaga tahun

anggaran 2011.

BUDGET ALLOCATION

A. Ceiling Formulation

In keeping with the ministry/agency budget

formulation and analysis cycle, the Indicative Ceiling

2011 had been stipulated on March 2010.

Subsequently, the Temporary Ceiling and the

Definitive ceiling were completed in June and

October respectively. In between, the Revised

Indonesian Budget 2010 had also been formulated

to accommodate budget policy changes in several

ministries and agencies.

The state budget allocation policies above are

manifested in the following forms:

1. Minister of National Development Planning/

Chairperson of National Development Board and

Minister of Finance Joint Circular Number 0181/

M.PPN/04/2010 and Circular Letter Number SE-

120/MK/2010 dated 6 April 2010 on Indicative

Ceiling and Initial Draft of Government Work Plan

(RKP) for 2011.

2. Minister of Finance Circular No. 294 dated 24

June 2010 on the Temporary Ceiling for Ministries/

Agencies for Fiscal Year 2011.

Bab 4Chapter 4

Page 77: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

77

3. Circular Letter of the Minister of Finance Number

SE-676/MK.02/2010 on the Definitive Ceiling for

Ministries/Agencies for Fiscal Year 2011.

4. Circular Letter of the Minister of Finance Number

SE-224/MK.02 Year 2010 on the Amendments of

Ministry/Agency Expenditure Budget in the

Indonesian Budget 2010.

B. Ministry/Agency Work Plan and Budget

(RKA-KL) Compilation 2010

The Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL)

is one of the documents produced in the framework

of State Finance Management. The process of

producing RKA-KL should adhere to the principles

stated in Section 3 article (1) of Law Number 17

Year 2003 on State Finance.

Furthermore, the Ministry of Finance has issued

Minister of Finance Finance Regulation Number 104/

PMK.02/2010 on RKA-KL Formulation and Analysis

Guidelines to guide the ministries and agencies in

constructing their RKA-KLs and DGB»s budget

analysts in validating them.

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor :

SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif

Kementerian Negara /Lembaga tahun

anggaran 2011.

4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor

SE-224/MK.02 Tahun 2010 tentang

Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam

APBN-P Tahun 2010.

B. Himpunan RKA-KL Tahun 2011

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga (RKA-KL) merupakan salah satu dokumen

yang disusun dalam rangka pengelolaan Keuangan

Negara khususnya anggaran K/L harus dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 3

ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

Sebagai pedoman bagi K/L untuk menyusun RKA-KL

dan petugas Penelaah DJA dalam penelaahan RKA-

KL telah ditetapkan PMK Nomor 104/PMK.02/2010

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penelaahan RKA-KL.

Page 78: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

78

Selain itu, untuk dapat menyusun RKA-KL tahun

2011 telah dibuat Aplikasi RKA-KL baru yang

merupakan hasil modifikasi dari aplikasi lama yang

telah disesuaikan dengan hasil Restrukturisasi

Program dan Kegiatan yang disusun bersama oleh

DJA dan Bappenas.

Adanya hal - hal baru yang berkaitan dengan

kebutuhan penyusunan RKA-KL tahun 2011

tersebut, mempunyai konsekuensi terhadap kesiapan

K/L pada saat penyusunan RKA-KL dan petugas

Penelaah untuk menelaah RKAKL serta kelancaran

pelaksanaan penelaahan RKAKL itu sendiri.

Proses penelaahan dan penyelesaian SAPSK telah

selesai dikerjakan dan telah dikirimkan ke Ditjen

Perbendaharaan dan KL sejak awal Desember. Di

tahun 2010, DJA telah menyelesaikan 415 SAPSK

(SP RKAKL) tepat waktu.

Penyelesaian Himpunan RKA-KL tahun 2011 ditandai

dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26

Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat TA 2011.

C. Revisi Anggaran

Berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.02/2010 tentang

Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.02/2010

tentang Revisi Anggaran TA 2010, revisi anggaran

adalah perubahan rincian anggaran Belanja

Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/

APBN Perubahan TA 2010 dan ditetapkan dalam

Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan/atau

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010.

Sampai dengan 31 Desember 2010, telah

diselesaikan usulan revisi anggaran yang diajukan

oleh KL sebanyak 1082 revisi secara tepat waktu.

In addition, a new RKA-KL Application has also been

created to facilitate RKA-KL 2011 formulation. The

software is a modification of an earlier version to

comply with the results of Program and Activity

Restructuring, which was jointly conducted by DGB

and the National Development Planning Board.

The new guideline and software consequently

required preparedness in the part of the ministries

and agencies in constructing their RKA-KLs and the

DGB officers in analyzing them to ensure that the

RKA-KL analysis phase went as planned.

The Budget Unit per Work Unit (SAPSK) analysis and

completion process was concluded in early December

and the resulting documents were promptly sent to

Directorate General of Treasury. In 2010, DGB

completed all 415 SAPSKs (RKA-KL Stipulation

Letter) on time.

The completion of RKA-KL 2011 Compilation was

marked by the issuing of Presidential Decree Number

26 Year 2010 on the Central Government

Expenditure Budget Details for FY 2011.

C. Budget Revision

According to Regulation of Minister of Finance

Number 180/PMK.02/2010 on Amendment of

Regulation of Minister of Finance Number 69/

PMK.02/2010 on 2010 Budget Revision, the

definition of budget revisions is the changes made

to the details of Central Government Expenditure

Budget which has been previously stipulated in the

Indonesian Budget /Revised Indonesian Budget 2010.

The changes are then stated in the Budget Unit per

Work Unit document (SAPSK) and/or the Issuance of

Spending Authority (DIPA) for FY 2010.

Until 31 December 2010, DGB had punctually

processed 1082 budget revisions proposed by the

ministries and agencies.

BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation

Page 79: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

79

D. Penyelesaian SBK

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan besaran

biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah

keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya

komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan

sebagai biaya keluaran kegiatan. Pada tahun 2010,

SBK yang telah disusun oleh DJA adalah sebanyak

2874 SBK yang diselesaikan tepat waktu.

E. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama

tahun 2010 adalah :

a. Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 dan

Review atas Pelaksanaan PMK Nomor 104/

PMK.02/2010.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para

petugas pengelola anggaran mitra kerja DJA, telah

dilakukan sosialisasi dan review atas pelaksanaan

PMK dimaksud, yang dilaksanakan per kelas.

Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah

untuk memberikan pemahaman dan persepsi

yang sama pada setiap K/L mengenai tata cara

penyusunan RKA-KL yang benar serta prosedur

dan persyaratan tata cara revisi anggaran,

sehingga kualitas RKA-KL menjadi semakin baik

dan tersusun dengan benar sesuai ketentuan

yang berlaku, yang pada akhirnya

dapat mempercepat proses penyelesaian.

b. Sosialisasi PMK Nomor 100/PMK.02/2010

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011

dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar

Biaya Khusus.

c. Untuk mendukung proses penelaahan dan

penyusunan SBK telah diterbitkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011

dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar

Biaya Khusus. Pada tahun 2010, dilaksanakan

sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 10

Mei 2010 dan diikuti oleh seluruh Kementerian/

Lembaga yang menjadi mitra DJA dan dihadiri

oleh para pejabat eselon I dan II dari

Kementerian/Lembaga dimaksud.

D. Specific Cost Standard (SBK)

The Specific Cost Standard (SBK) is the cost of

producing a certain activity output. It is an

accumulation of the activity»s input component costs,

all of which are stated as activity output cost.

In 2010, DGB issued 2874 SBKs right on schedule.

E. Budgeting Policy Socialization

a. The socialization of Minister of Finance Finance

Regulation Number 69/PMK.02/2010 and Review

on the implementation of Minister of Finance

Finance Regulation Number 104/PMK.02/2010

To enhance the knowledge of budget officers

from line ministries, DGB has organized classes to

facilitate the socialization and review of the above

regulations. The objective of this activity is to

ensure that the line ministries have a common

understanding and perception in terms of RKA-KL

and budget revision procedures and requirements

and, therefore, speed up the entire process.

b. The socialization of Minister of Finance Regulation

Number 100/PMK.02/2010 on Cost Standards for

Fiscal Year 2011 and Director General of Budget

Regulation Number 02/AG/2010 on Specific Cost

Standard Formulation Guideline.

c. To support SBK formulation and analysis, Minister

of Finance Regulation Number 100/PMK.02/2010

on Cost Standards for Fiscal Year 2011 and

Director General of Budget Regulation Number

02/AG/2010 on Specific Cost Standard

Formulation Guideline has been issued. In 10 May

2010, DGB organized a dissemination session on

both regulations. The venue was attended by

echelon I and II officials from all ministries and

agencies.

Page 80: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

80

Tujuansosialisasi tersebut adalah untuk

meningkatkankemampuan K/L dalam menyusun

SBK, sehingga usulan SBK yang diajukan oleh K/L

sesuai dengan ketentuan, dengan kualitas SBK

yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.

d. Sosialisasi PMK Nomor 56/PMK.02/2010

tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan

Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract)

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

F. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

alokasi dan realisasi anggaran K/L

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap, dimana pada tahap I dilaksanakan monitoring

dan evaluasi penganggaran K/L sampai dengan

Triwulan I TA 2010, dengan tujuan utama untuk

mengukur akurasi data pagu dan realisasi anggaran

satker K/L terhadap database SAPSK, serta

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi satker dalam pengelolaan anggaran.

Pada tahap II, fokus kegiatan selain mengukur

akurasi data pagu dan realisasi anggaran (sampai

dengan Triwulan II TA 2010), juga memonitor

pemahaman K/L dan pelaksanaan norma-norma

penganggaran yang telah dikeluarkan DJA, berupa

PMK mengenai Juknis Penyusunan RKA-KL, Juknis

Revisi dan Standar Biaya Umum. Untuk mencapai

tujuan tersebut, jumlah satker responden

diperbanyak dan melakukan penyempurnaan

terhadap kuesioner yang dibagikan kepada satker.

Hasil dari kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai

rekomendasi dan masukan bagi unit di DJA dalam

rangka membuat dan menyusun kebijakan baru di

masa yang akan datang.

G. Pelaksanaan Bimbingan Teknis SBK 2011

Sebagaimana diketahui, dalam penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator

kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Standar

Biaya Khusus merupakan faktor penting yang

diperlukan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja.

The objective of the activity was to enhance the

ministries/agencies capabilities in producing better

quality SBK proposals that are in line with the

prevailing regulations.

d. The socialization of Minister of Finance

Regulation Number 56/PMK.02/2010 on the

Procedure of Multiyears Contract Proposal and

Approval in Government Goods/Services

Procurement.

F. Ministry/Agency Budget Allocation and

realization management monitoring and

evaluation

Ministry/Agency Budget Allocation and Realization

Management Monitoring and Evaluation

The monitoring and evaluation was implemented in

two phases, the first of which covered ministry/

agency budgeting up to the first quarter of FY 2010.

The main objective is to measure the accuracy of

ministry/agency work units» budget ceiling and

realization data in comparison with the SAPSK

database as well as to identify budget management

problems faced by the work units.

The focal point of the second phase, aside from

measuring budget ceiling and realization data

accuracy, was to monitor the ministries/agencies»

comprehension on budgeting norms and the

implementation of various budgeting norms issued

by the DGB, namely the Minister of Finance

Regulation on RKA-KL Formulation Guideline,

Budget Revision Guideline and General Cost

Standard. To accomplish those objectives, DGB

decided to enlarge the number of respondents and

revised the questionnaire to be distributed to the

work units. The survey result would serve as

recommendations and inputs for DGB units in

constructing new policies in the future.

G. Technical Assistance for SBK 2011

The implementation of Performance Based

Budgeting requires performance indicator, cost

standard, and performance evaluation.The Specific

Cost Standard is an important element of

Performance Based Budgeting.

BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation

Page 81: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

81

Dengan adanya SBK, dapat diketahui alokasi dana

yang diperlukan dalam pencapaian keluaran suatu

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/

Lembaga.

Penyusunan SBK telah dimulai sejak tahun 2006.

Dari tahun ke tahun, jumlah SBK yang disusun terus

mengalami peningkatan. Namun demikian, jumlah

SBK tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup

drastis karena pada tahun 2010 terjadi beberapa

perubahan mendasar dalam sistem penganggaran,

yang berpengaruh terhadap kriteria SBK. Sementara

itu, dari semua SBK yang telah disusun tersebut,

masih terdapat SBK yang belum sepenuhnya

memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Juknis

SBK.

Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar

tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif

kepada K/L, khususnya yang menjadi mitra kerja

Direktorat Jenderal Anggaran sehingga terdapat

kesamaan persepsi terhadap kebijakan/norma baru

yang telah ditetapkan antara Direktorat Jenderal

Anggaran dan K/L.

H. Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lain-

lain (BA BUN BSBL)

Pada tahun 2010 telah diterbitkan 12 PMK dengan

rincian 11 PMK tentang tata cara penyediaan,

pencairan BA BUN dan 1 PMK tentang realokasi BA

BUN. PMK dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/

PMK.02/2010 tanggal 14 Juni 2010 mengenai

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,

Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi

Pupuk;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/

PMK.02/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Subsidi

Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan Rumah

Sederhana Sehat;

It enables DGB to measure the fund allocation

required to produce a certain output of an activity

conducted by a particular ministry or agency.

The use of SBK was initiated in 2006. In the

following years, the number of SBKs was increasing.

However, the number of SBKs for 2011 significantly

dropped due to several fundamental changes in the

budgeting system that were implemented in 2010,

which influenced the criteria of SBK. Meanwhile, of

all proposed SBK, some did not comply with the

criteria set by the SBK guideline.

Such significant changes naturally require more

intensive socialization to the ministries and agencies,

especially the Directorate General Budget»s

counterparts, to ensure common perception of both

DGB and the ministries and agencies regarding the

new policies/norms.

H. State Treasurer Budget Unit for Subsidy

Expenditures and Other Expenditures

(BABUN BSBL)

In 2010, 12 Minister of Finance Regulations related

to State Treasurer Budget Unit (BABUN) were issued.

Eleven regulations were about the procedures of

provision and disbursement of BABUN while one was

on BABUN reallocation. The regulations are as

follow:

1. Minister of Finance Regulation no. 120/PMK.02/

2010 dated 14 June 2010 on the Procedure of

Fertilizer Subsidy Budget Provision, Calculation,

Disbursement, and Reporting.

2. Minister of Finance Regulation no. 124/PMK.02/

2010 dated 2 July 2010 on Procedure of Modest

and Sanitary Housing Subsidy Through Modest

and Sanitary Housing Loan Provision,

Disbursement, and Reporting;

Page 82: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

82

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/

PMK.02/2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai

Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan

Rendah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/

PMK.02/2010 tanggal 19 Juli 2010 mengenai

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi

Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida,

dan Kedelai Bersertifikat;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/

2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata

Cara Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Umum Pos;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.02/

2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata

Cara Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan

Kereta Api Kelas Ekonomi;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/

2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata

Cara Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkatan

Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/

2010 tanggal 1 September 2010 mengenai

Tata Cara Penyediaan Anggaran,

Pencarian, dan Pertanggungjawaban Bantuan

Langsung Pupuk;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/

2010 tanggal 14 September 2010 mengenai Tata

Cara Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih

Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul;

3. Minister of Finance Regulation no. 125/PMK.02/

2010 dated 5 July 2010 on Rice Subsidy for Low

Income Community;

4. Minister of Finance Regulation no. 129/PMK.02/

2010 dated 19 July 2010 on the Procedure of

Subsidy Provision, Disbursement, and Reporting

for Non-Hybrid Rice, Composite Corn, Hybrid

Corn, and Certified Soy Seed.

5. Minister of Finance Regulation no. 155/PMK.02/

2010 dated 1 September 2010 on the Procedure

of Provision, Disbursement, and Reporting of

Postal Public Service Obligation Implementation

Fund;

6. Minister of Finance Regulation no. 156/PMK.02/

2010 dated 1 September 2010 on the Procedure

of Provision, Disbursement, and Reporting of

Public Service Obligation Implementation Fund for

Economy Class Train;

7. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/

2010 dated 1 September 2010 on the Procedure

of Public Service Obligation Implementation Fund

Provision, Disbursement, and Reporting for Sea

Transportation of Economy Class Passenger;

8. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/

2010 dated 1 September 2010 on the Procedure

of Fertilizer Aid Budget Provision, Disbursement,

and Reporting;

9. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/

2010 dated 14 September 2010 on Procedure for

Providing, Disbursing, and Reporting National

Seed and High-Yield Seed Aid Reserve Fund ;

BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation

Page 83: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

83

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/

PMK.02/2010 tanggal 27 September 2010

mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tanggal

2 Juli 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan,

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana

Subsidi Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan

Rumah Sederhana Sehat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/

PMK.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010

mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran

Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya

(BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian/

Lembaga Tahun Anggaran 2010;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/

PMK.02/2010 tanggal 23 November 2010

mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran,

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan

Langsung Pupuk dan Bantuan Langsung Sarana

Produksi Pertanian.

Total Pagu BSBL adalah sebesar

Rp.332.492.8222.465.112, sedangkan yang

dialokasikan kepada K/L selama tahun 2010 hanya

sebesar Rp.303.601.199.404.111 atau sebesar 91%

dari pagu anggarannya. Target yang ditetapkan pada

tahun 2010 adalah 99% dari pagu anggaran untuk

BSBL. Dengan demikian karena indikator efisiensi

penggunaan dana BA BUN khusus BSBL adalah

minimize maka realisasi efisiensi penggunaan BA

BUN khusus BSBL adalah melebihi target yang telah

ditetapkan. Untuk penyelesaian dokumen SP RKA-KL

khusus BA BUN (selain BA 999.05) pada tahun 2010

adalah sebanyak 256 SP RKA-KL yang diselesaikan

secara tepat waktu. Sedangkan untuk penyelesaian

revisi anggaran BA BUN khusus BSBL, telah

diselesaikan sebanyak 22 revisi.

I. Usul Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

Pada tahun 2010, telah diselesaikan 2 usulan

kontrak tahun jamak, yaitu dari Kejaksaan Agung

dan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat

diselaikan secara tepat waktu.

10. Minister of Finance Regulation no. 171/PMK.02/

2010 dated 27 September 2010 on the

amendment of Minister of Finance Regulation

no. 124/PMK.02/2010 dated 2 July 2010 on

Procedure of Modest and Sanitary Housing

Subsidy Through Modest and Sanitary Housing

Loan Provision, Disbursement, and Reporting;

11. Minister of Finance Regulation no. 187/PMK.02/

2010 dated 26 October 2010 on Procedure for

Expenditure Budget Firement from State

Treasurer Budget Unit for Other Expenditure

Manager (BA 999.08) to Ministry/Agency Budget

Unit for Fiscal Year 2011;

12. Minister of Finance Regulation no. 203/PMK.02/

2010 dated 23 November 2010 on Procedure for

Providing, Disbursing, and Reporting Fertilizer Aid

and Agriculture Production Tools Aid.

The total ceiling of Subsidy Expenditures and Other

Expenditures (BSBL) is Rp.332.492.8222.465.112,-.

From that sum only Rp.303.601.199.404.111,-, or

91% of the ceiling, was allocated to ministries and

agencies. The targeted realization rate for 2010 was

actually 99%. However since the State Treasure

Budget Unit (BABUN) fund usage efficiency indicator

was characterized as minimize, the realized rate can

be considered as exceeding the set target.

In terms of SP RKAKL document for BABUN (other

than BA 999.05) completion, in 2010 256 SP RKAKL

were completed within schedule. In the same year

DGB also finalized 22 BABUN for BSBL budget

revision.

I. Multiyears Contract Approval Proposal

In 2010, DGB received two Multiyears Contract

Approval Proposal (proposed by Attorney General»s

Office and Ministry of Law and Human Rights and

processed both as scheduled.

Page 84: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

84

Penerimaan NegaraBukan Pajak

Non-Tax Revenues

Bab 5Chapter 5

Page 85: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

85

Pencapaian PNBP per tanggal 31 Desember 2010

mencapai Rp269.374,72 miliar rupiah atau 108,98%

dari target yang ditetapkan dalam APBN-P Tahun

2010 sebesar Rp247.176,36 miliar rupiah.

Secara rinci capaian PNBP tahun 2010 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

By 31 December 2010, non-tax revenues reached

Rp269,374.72 billion rupiah. It exceeded the target

of the Revised Indonesian Budget 2010, amounting

to Rp247,176.36 billion Rupiah, by 108.98%.

Details of Non-Tax Revenues in 2010 are

presented below.

Page 86: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

86

1. Subsidi Energi

Subsidi energi yang dikelola oleh DJA adalah jenis

BBM Tertentu (Bahan Bakar Minyak/BBM dan Bahan

Bakar Nabati/BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik. Pagu anggaran dan

perkiraan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan

LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Tahun Anggaran

2010, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

1. Energy Subsidy

The Directorate General of Budget has been

managing disbursement of energy subsidies for

certain types of fuels (fossil fuel and bio fuel), 3-

kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) and

electricity. Budget ceiling and projected spending on

subsidy for certain types of fuels, 3-kilogram LPG and

electricity in 2010 are presented in table 2 below.

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 87: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

87

a) Subsidi Jenis BBM Tertentu dan

LPG Tabung 3 Kg

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan subsidi

Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun

Anggaran 2010 (APBN, APBN-P, Revisi DIPA, dan

Perkiraan Realisasi), dijelaskan sebagaimana pada

Tabel 3 berikut ini.

Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010, pagu subsidi

Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg ditetapkan

sebesar Rp88,89 triliun dengan asumsi antara lain

ICP sebesar US$80,00/barel dan nilai tukar

Rp9.200,00 per US$ 1. Berdasarkan perkembangan

realisasi harga produk BBM internasional (Mid Oil

Platt»s Singapore/MOPS) yang menjadi salah satu

dasar perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu yang

lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan MOPS

dalam APBN-P Tahun 2010, maka dalam TA 2010

telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA). Berdasarkan asumsi perhitungan

antara lain ICP US$79,28/barel dan nilai tukar

Rp9.043,23,00/US$, pagu subsidi Jenis BBM Tertentu

dan LPG Tabung 3 Kg disesuaikan menjadi sebesar

Rp83,18 triliun. Dalam Revisi DIPA tersebut, sudah

termasuk alokasi anggaran dana untuk pembayaran

kekurangan subsidi BBM Tahun Yang Lalu (2003 s.d

2009) sebesar Rp6,69 triliun dan pembayaran

kekurangan subsidi LPG Tahun Yang Lalu (2007 s.d

2009) sebesar Rp0,18 triliun.

a) Subsidy for certain types of fuels and

3-kilogram LPG

Table 3 below provides detailed information about

the assumptions on which calculation of subsidies for

certain types of fuels and 3-kilogram LPG in Fiscal

Year 2010 bases.

The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010

set the maximum subsidy for certain types of fuels

and 3-kilogram LPG at Rp88.89 trillion, assuming,

among others, that the ICP (Indonesian Crude Price)

would be at USD 80.00 per barrel and the exchange

rate would be at Rp9,200.00 per USD 1. Since the

actual Mid Oil Platt»s Singapore/MOPS - the basis to

estimate subsidy for certain types of fuels - was

lower than the one used in the Revised Indonesian

Budget 2010, the Issuance of Spending Authority for

Fiscal Year 2010 needed revision. In the revised

Issuance of Spending Authority, the ICP was assumed

to be at USD 79.28 per barrel and the exchange rate

at Rp9,043.23/ USD 1. As a result, the maximum

subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG

was lowered to Rp83.18 trillion. The revised Issuance

of Spending Authority also allocated budget to cover

the shortage of fuel subsidy in the previous years

(2003 to 2009) amounting to Rp0.18 trillion.

Page 88: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

88

Berdasarkan realisasi pembayaran, subsidi Jenis BBM

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran

2010 menjadi sebesar Rp82,35 triliun atau sebesar

92,64% dari pagu dalam APBN-P 2010 atau 99,00%

dari pagu dalam Revisi DIPA. Perhitungan tersebut

didasarkan pada realisasi ICP sebesar US$78,08/barel

untuk periode Januari s.d Desember 2010 atau

US$79,36/barel untuk periode Desember 2009 s.d

Nopember 2010 dan nilai tukar Rp9.041,28 per

US$1.

Realisasi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan

LPG Tabung 3 Kg tersebut, termasuk realisasi

pembayaran kekurangan subsidi Tahun Yang Lalu

sebesar Rp6,86 triliun, dengan rincian :

• Pembayaran kekurangan subsidi BBM Tahun Yang

Lalu (2003 - 2009) sebesar Rp6.69 triliun;

• Pembayaran kekurangan subsidi LPG Tahun Yang

Lalu (2007 s.d 2009) sebesar Rp0,17 triliun.

Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 secara final

mengacu pada hasil audit oleh auditor yang

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan

LPG Tabung 3 Kg, dalam Tahun 2010 terdapat

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya sebesar Rp0,20

triliun. Pendapatan yang diperoleh tersebut

sebenarnya bukan merupakan pendapatan yang

ditargetkan di dalam APBN, namun berasal dari

pengembalian sisa dana cadangan subsidi BBM dan

LPG TA 2009, dengan rincian sebagai berikut:

• Sisa dana cadangan subsidi LPG Rp0,12 triliun

• Sisa dana cadangan subsidi minyaktanah Rp0,08

triliun +/+

• Total pengembalian belanja Rp0,20 triliun

Sisa dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp0,20

triliun tersebut telah disetorkan ke Rekening Nomor

502.00000 Bendahara Umum Negara (BUN) pada

bulan Februari 2010 sebagai PNBP dengan akun

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni

Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 423913).

The actual spending for certain types of fuels and 3-

kilogram LPG during Fiscal Year 2010 was lower,

reaching Rp82.35 trillion. It was 92.64% of the

ceiling of the Revised Indonesian Budget 2010 or

99.00% of the ceiling of the Revised Issuance of

Spending Authority. The calculation was an outcome

of the actual ICP which was at USD 78.08 per barrel

from January to December 2010 or USD 79.36 per

barrel from December 2009 to November 2010 and

the exchange rate was at Rp9,041.28 per USD 1.

The detailed information about the actual spending

on certain types of fuels and 3-kilogram LPG,

including spending on subsidy shortage in the

previous years amounting to Rp6.86 trillion, is

provided below:

• The shortage of fuel subsidy in the previous years

(2003 - 2009) amounting to Rp6.69 trillion;

• The shortage of LPG subsidy in the previous years

(2007 to 2009) amounting to Rp0.17 trillion.

The estimated subsidy for certain types of fuel and 3-

kilogram LPG in Fiscal Year 2010 was in accordance

with the results of an audit by legally-approved

auditors.

2010 also saw Restitution of Other Expenditure

amounting to Rp0.20 trillion. The restitution, which

was not target of the Indonesian Budget, came from

reserved fund for fuels and LPG subsidy in Fiscal Year

2009 as detailed below:

• Remaining reserved fund for LPG subsidy

Rp0.12 trillion

• Remaining reserved fund for kerosene subsidy

Rp0.08 trillion +/+

• Restituted Expenditure in total

Rp0.20 trillion

In February 2010 the remaining reserved fund /PSO

amounting to Rp0.20 trillion was deposited in

account of the General Treasurer (BUN) number

502.00000. It was recorded as Non-Tax Revenues

and listed under Restitution of Other Expenditure in

purely Rupiah from the Previous Fiscal Year (MAP

423913).

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 89: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

89

Dalam Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) badan usaha

penyedia dan pendistribusi Jenis BBM Tertentu dan

LPG Tabung 3 Kg yaitu PT. Pertamina (Persero)

sebagai badan usaha utama untuk Jenis BBM

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan 2 (dua) badan

usaha pendamping penyedia dan pendistribusi Jenis

BBM Tertentu yaitu PT. AKR Corporindo Tbk (BBM

Jenis Minyak Solar) dan PT. PETRONAS Niaga

Indonesia (BBM Jenis Premium). Realisasi

pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG

Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 berdasarkan

badan usaha pelaksana PSO adalah sebagai berikut:

• PT. Pertamina (Persero) Rp82,29 triliun

• PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0,04 triliun

• PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0,02 triliun

b) Subsidi Listrik

Perhitungan subsidi listrik menggunakan asumsi-

asumsi yang berbeda dengan perhitungan subsidi

BBM, BBN, dan LPG. Asumsi yang digunakan dalam

perhitungan subsidi listrik dapat dilihat pada Tabel 4

di bawah ini.

There were three business enterprises in 2010 that

provided and distributed certain types of fuels and 3-

kilogram LPG. There was PT. Pertamina (Persero), the

chief provider and distributor, and two assisting

enterprises, PT. AKR Corporindo Tbk (diesel fuel) and

PT. PETRONAS Niaga Indonesia (Premium gas). The

actual spending on subsidy for certain types of fuels

and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 2010 based on the

business enterprises is as follows:

• PT. Pertamina (Persero) Rp82.29 trillion

• PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0.04 trillion

• PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0.02 trillion

b) Subsidy for Electricity

Assumptions of electricity subsidy estimation were

different from that of fuel, bio fuel and LPG subsidy

calculation. The assumptions to estimate subsidy for

electricity are shown in Table 4 below.

Page 90: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

90

Dalam APBN-P TA 2010 tersebut, pagu subsidi listrik

ditetapkan sebesar Rp55.106,3 miliar. Dalam

perkembangannya, realisasi subsidi listrik TA 2010

diperkirakan mencapai sebesar Rp62.808,78 miliar.

Tambahan pagu sebesar Rp7.702,48 miliar

(Rp62.808,78 miliar - Rp55.106,30 miliar), menurut

PT. PLN (Persero) terutama disebabkan oleh hal-hal

sebagai berikut :

1) Kenaikan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik

karena kenaikan biaya BBM sebesar Rp19.435,10

miliar, dengan uraian :

• Penambahan kebutuhan BBM untuk mengatasi

pemadaman dan program gerakan sehari sejuta

sambungan baru sekitar 365.983 Kl atau ekivalen

Rp2.230,40 miliar;

• Penambahan kebutuhan BBM karena

berkurangnya pasokan gas alam sebesar 12.182

BBTU dari semula 320.846 BBTU menjadi 308.664

BBTU, sehingga terdapat tambahan BBM sebesar

306.965 Kl atau ekivalen sebesar Rp1.870,70

miliar.

• Berkurangnya pemakaian batubara akibat

keterlambatan penyelesaian PLTU Batubara sebesar

6.53 juta ton dari semula 30,349 juta ton menjadi

23,82 juta ton, sehingga menambah pemakaian

BBM sebesar 2.299.888 Kl atau ekivalen sebesar

Rp14.016,00 miliar.

• Lain-lain sebesar Rp1.318, 00 miliar.

2) Penurunan Pokok Penyediaan Tenaga Listrik

karena penurunan biaya bahan bakar batubara, gas

alam, pemeliharaan, pembelian listrik swasta, beban

pinjaman dan lain-lain sebesar Rp12.062,00 miliar.

3) Selanjutnya kenaikan BPP tersebut digunakan

sebagai input dalam formula subsidi listrik dengan

menggunakan marjin sebesar 8% akan

menghasilkan tambahan alokasi subsidi listrik

sebesar Rp7.702,48 miliar.

The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010

set the maximum subsidy for electricity at

Rp55,106.3 billion. However, later forecast showed

that the actual subsidy was predicted to go beyond

that figure reaching Rp62,808.78 billion. PT. PLN

(Persero) explained that the gap, amounting to

Rp7,702.48 billion (Rp62,808.78 billion -

Rp55,106.30 billion), was created by:

1) A hike in Basic Cost of Providing Electricity

amounting to Rp19,435.10 billion triggered by an oil

price increase is explained below:

• To cope with blackouts and to support one million

new installations per day program, there had been

a need for additional 365,983 kiloliters of oil which

equals to Rp2,230.40 billion;

• A rising need for fuel to make up for decreasing

natural gas supply from previously 320,846 BBTU

into 308,664 BBTU. The gap, amounting to 12,182

BBTU, was compensated by 306,965 kiloliters of

oil, which equals to Rp1.870,70 billion.

• Overdue completion of a coal-burning power

plant, the need for coal had decreased from

30.349 million tons into 23.82 million tons. As a

result, there had been an increase in the need for

oil amounting to 2,299,888 kiloliters or equals to

Rp14,016.00 billion.

• Other expenditures amounting to Rp1,318.00

billion.

2) A decrease in Electric Power Supply Principals

because of lower costs of fuel, coal, natural gas,

maintenance, private electricity purchase from

private companies, loans and other expenses

amounting to Rp12,062.00 billion.

3) The new, higher Basic Cost of Providing Electricity

was used as a basis to calculate electricity subsidy.

With the margin of 8%, the calculation resulted in a

need to allocate additional electricity subsidy

amounting to Rp7,702.48 billion.

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 91: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

91

Pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan

Pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan

tingkat I/pembahasan RUU tentang APBN TA 2010

per tanggal 20 Agustus s.d. 17 September 2009 dan

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan

Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I/

pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.47

Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 beserta nota

perubahannya per tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2010,

telah disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1) Pembayaran subsidi listrik dilakukan sesuai realisasi

dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

2) Penyediaan cadangan risiko fiskal guna

mengantisipasi kekurangan pasokan gas untuk PT

PLN (Persero).

Menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja dimaksud,

dalam Undang-Undang APBN-P 2010 telah

dialokasikan dana cadangan risiko fiskal tahun 2010

sebesar Rp6.000,00 miliar, yang antara lain untuk

cadangan risiko perubahan harga gas PT PLN

(Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar.

Menimbang perkiraan kebutuhan subsidi listrik

tahun 2010 dan memperhatikan telah tersedianya

dana cadangan risiko fiskal untuk perubahan harga

gas PT PLN (Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar,

terhadap pagu subsidi listrik dalam APBN-P TA 2010

sebesar Rp55.106,30 miliar kembali direvisi dengan

menambahkan pagu murni subsidi listrik tahun 2010

sebesar Rp2.500,00 miliar sehingga total pagu

subsidi listrik setelah revisi menjadi Rp57.606,30

miliar (Rp55.106,30 miliar + Rp2.500,00 miliar).

Penambahan pagu subsidi listrik sebesar Rp2.500,00

miliar dimaksud dilakukan dengan pertimbangan

sebagai berikut:

1) Penambahan alokasi subsidi listrik dimaksudkan

untuk mengurangi beban fiskal subsidi listrik pada

tahun berikutnya.

2) Alokasi fiskal yang disediakan dalam APBN-P TA

2010 untuk perubahan harga gas PT PLN (Persero)

hanya sebesar Rp2.500,00 miliar.

A discussion between Budget Committee of the

Parliament and the Government about the

Indonesian Budget 2010 bill, which lasted from

August 20 to September 17, 2009, an another

discussion about bill on amendment to Act No.47 of

2009 on the Indonesian Budget 2010 along with its

notes, which took place from April 9 to May 1, 2010,

produced a decision that:

1) Electricity subsidy should be disbursed according

to actual need while considering the capacity of the

budget.

2) A fiscal risk reserve should be generated to

anticipate a drop in gas supply for PT PLN (Persero).

To accommodate results of the discussions, the

Revised Indonesian Budget 2010 Law allocated fiscal

risk reserve fund amounting to Rp6,000.00 billion.

The amount already included Rp2,500.00 billion to

anticipate gas price hike.

Considering the increasing need for electricity

subsidy in 2010 and the availability of fiscal risk

reserve fund - amounting to Rp2,500.00 billion - to

anticipate gas price hike, the maximum electricity

subsidy in the Revised Indonesian Budget 2010 had

been raised from previously Rp55,106.30 billion to

Rp57,606.30 (Rp55,106.30 billion + Rp2,500.00

billion). An extra Rp2,500.00 billion was meant to:

1) To relief the fiscal burden of subsidies on

electricity in the following year.

2) Reserve fund - to anticipate gas price hike -

allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 was

only Rp2,500.00 billion.

Page 92: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

92

Sesuai hasil audit BPK RI, masih terdapat

kekurangan subsidi listrik tahun 2009 sebesar

Rp8.580.473.788.161. Terhadap jumlah dimaksud

telah dilaksanakan pembayarannya pada tahun 2010

sebesar Rp4.000.000.000.000, sehingga sisa

kekurangan tahun 2009 yang belum dibayarkan

kepada PT PLN (Persero) adalah sebesar

Rp4.580.473.788.161,00.

2. Monitoring dan Evaluasi

Pada Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap 40 (empat puluh)

subyek terkait PNBP, yang terdiri dari 16 (enam belas)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 8 (delapan)

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), 10 Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) dan 6 Wilayah Kerja

Pertambangan (WKP) Panas Bumi serta telah

dilakukan uji petik dalam rangka verifikasi data/

dokumen pendistribusian/penjualan Jenis BBM

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing

kelompok subyek PNBP pada Tahun Anggaran 2010

tersebut, dapat dijelaskan pada bagian

di bawah ini.

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap 16 (enam belas)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu (1) PT.

Semen Gresik, (2) PT. Krakatau Steel, (3) PT. Semen

Baturaja (persero), (4) PTPN VI (persero), (5) PTPN VII

(persero), (6) PTPN VIII (persero), (7) PTPN IX

(persero), (8) PT. Dahana (persero), (9) PT. LEN

Industri (persero), (10) PT. INTI (persero), (11) PT.

Pindad (persero), (12) Perum Jasa Tirta I (persero),

(13) Perum Jasa Tirta II (persero), (14) PT. Pos

Indonesia (persero), (15) PT. Kereta Api (persero), dan

(16) PT. Dirgantara Indonesia (persero).

Dalam rangka perbaikan pengelolaan PNBP di masa

mendatang, kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP

terhadap beberapa BUMN tersebut, menghasilkan

beberapa rekomendasi, sebagai berikut :

Results of an audit by State Audit Agency showed

that there had been a shortage of electricity subsidy.

Of the total need for electricity subsidy in 2009

amounting to Rp8,580,473,788.161,00, a sum of

Rp4,000,000,000,000 had been paid in 2010.

This means that there is still the remaining

Rp4,580,473,788,161,00 waiting for a settlement

with PT PLN (Persero).

2. Monitoring and Evaluation

There were 40 (forty) agencies related to Non-Tax

Revenues that became subjects of monitoring and

evaluation in 2010. They comprised 16 (sixteen)

State-Owned Enterprises, 8 (eight) Contractors

holding Cooperation Contract, 10 (ten) Tax Services

Offices and 6 (six) geothermal Mining Working

Areas. To verify data about sales and distribution of

certain types of fuels and 3-kilogram LPG, a sampling

test had been conducted. Details about this

monitoring and evaluation activities are presented

below.

a) State-Owned Enterprises (SOE)

Sixteen State-owned Enterprises that became

subjects of monitoring and evaluation activities in

2010 were PT. Semen Gresik, PT. Krakatau Steel, PT.

Semen Baturaja (persero), PTPN VI (persero), PTPN VII

(persero), PTPN VIII (persero), PTPN IX (persero), PT.

Dahana (persero), PT. LEN Industri (persero), PT. INTI

(persero), PT. Pindad (persero), Perum Jasa Tirta I

(persero), Perum Jasa Tirta II (persero), PT. Pos

Indonesia (persero), PT. Kereta Api (persero) and

PT. Dirgantara Indonesia (persero).

To improve Non-Tax Revenue management in the

future, several recommendations had been

produced:

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 93: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

93

1) Terhadap 16 BUMN tersebut, pada Tahun Buku

2010 diproyeksikan memperoleh laba, seyogyanya

pada tahun 2011 tetap dikenakan kewajiban

membayaran dividen dengan memperhatikan kondisi

keuangan perusahaan, kecuali PT. Pos Indonesia dan

PT. Dirgantara Indonesia walaupun laba tapi masih

akumulasi rugi.

2) Khusus BUMN PT. Krakatau Steel, PT. Semen

Gresik dan PT. Semen Baturaja seyogyanya dividen

POR-nya minimal sama dengan Tahun Anggaran

2010.

3) Terhadap 11 BUMN yaitu PT. Dahana, Perum Jasa

Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta Api, PTPN VI,

PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN Industri dan

Perum Jasa Tirta I dikenakan dividen POR lebih besar

dari Tahun Anggaran 2010, dengan pertimbangan

pertumbuhan labanya sekitar 10% s.d. 20%.

4) Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan

Kementerian BUMN perlu ditingkatkan terutama

pada saat merencanakan dan menetapkan target

dividen dalam APBN.

5) Perencanaan target dividen terhadap masing-

masing BUMN, perlu diinformasikan kepada masing-

masing BUMN yang bersangkutan, sehingga

perusahaan dapat mempersiapkan rencana

pembayaran dividen dengan pengeluaran untuk

investasi.

b) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap 8 (delapan)

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yaitu PT.

Pertamina EP, PT. Pertamina EP Field Pangkalan Susu,

PT. Pertamina EP Field Rantau, PT. Medco EP, PT.

Kideco, PT. BOB BSP Pertamina Hulu, PT. Kondur

Petroleum, dan PT. Vico.

c) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap 10 (sepuluh)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama

berlokasi di Garut, Sukabumi, Tigaraksa, Bogor,

Cilegon, Bangka, dan Bandung, serta KPP Madya di

Bekasi dan Bandung.

1) Although those SOEs were already projected to

earn profits in 2010, they should be held liable for

paying dividend to shareholders while taking into

account the company»s financial condition. Exception

is given to PT. Pos Indonesia and PT. Dirgantara

Indonesia which still accumulated losses.

2) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Krakatau

Steel, PT. Semen Gresik and PT. Cement Baturaja

should be at least equal to the amount they paid in

Fiscal Year 2010.

3) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Dahana,

Perum Jasa Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta

Api, PTPN VI, PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN

Industri dan Perum Jasa Tirta I should be greater than

the amount they paid in Fiscal Year 2010 considering

the fact their profits had grown by 10% to 20%.

4) There should be better coordination between the

Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned

Enterprises when planning and setting projected

dividend stated in the Indonesian Budget.

5) All State-Owned Enterprises should be made

aware of the projected dividend set for them so that

they are able to plan dividend payout and

investment.

b) Contractors holding Cooperation Contract

Eight contractors holding Cooperation Contract that

became subjects of monitoring and evaluation

activities in 2010 were PT. Pertamina EP, PT.

Pertamina EP Field Pangkalan Susu, PT. Pertamina EP

Field Rantau, PT. Medco EP, PT. Kideco, PT. BOB BSP

Pertamina Hulu, PT. Kondur Petroleum and PT. Vico.

c) Tax Services Offices

Ten Tax Services Offices that became subjects of

monitoring and evaluation activities in 2010 were

Pratama Tax Services Offices in Garut, Sukabumi,

Tigaraksa, Bogor, Cilegon, Bangka and Bandung,

and Madya Tax Services Offices in Bekasi and

Bandung.

Page 94: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

94

Disamping kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP

serta penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung

3 Kg tersebut di atas, telah dilakukan juga

monitoring terhadap kegiatan usaha hilir migas pada

Tahun 2010. Berdasarkan evaluasi dan pemantauan

PNBP tersebut, PNBP dari kegiatan usaha hilir migas

yang disampaikan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas

pada Tahun 2010 mencapai Rp459.390.176.811,00.

Apabila dibandingkan dengan target PNBP dari BPH

Migas dalam APBN-P TA 2010 sebesar

Rp433.300.829.578,00, maka realisasi PNBP dari

BPH Migas Tahun 2010 melampaui target sebesar

6,02%. Berikut ini disampaikan perbandingan PNBP

dari BPH Migas dalam Tahun Anggaran 2010.

Dalam Tabel 5 PNBP dari BPH Migas berikut ini, baik

sektor BBM maupun sektor Gas Bumi, telah

melampaui target yang telah ditetapkan. PNBP dari

BPH Migas Tahun Anggaran 2010 sebesar

Rp459.390.176.811,00 tersebut, bersumber dari

penyetoran iuran dari 39 (tiga puluh sembilan) badan

usaha yang bergerak di bidang pendistribusian BBM

dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Rekomendasi terhadap penyaluran Jenis BBM

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg, sebagai berikut :

1) Perlunya dilakukan monitoring dan rekonsiliasi

data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung

3 Kg antara depot/instalasi/SPBBE dengan lembaga

penyalur sehingga tidak terjadi perbedaan

pencatatan data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan

LPG Tabung 3 Kg bagi yang diterima maupun yang

dijual ke konsumen pengguna.

2) Badan Usaha pelaksana PSO perlu membuat

format pencatatan yang seragam bagi seluruh

lembaga penyalur yang menyalurkan Jenis BBM

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.

Monitoring and evaluation in 2010 were also held in

downstream Oil and Gas business activities. Findings

showed that Non-Tax Revenues generated by

downstream Oil and Gas business activities in 2010,

as reported by Oil and Gas Downstream Regulatory

Body, reached Rp459,390,176,811.00. Compared to

the target of the Revised Indonesian Budget 2010

amounting to Rp433,300,829,578.00, the actual

Non-Tax Revenues from downstream Oil and Gas

business activities exceeded by 6.02%.

Table 5 below shows that the actual Non-Tax

Revenues generated by Oil and Gas Downstream

Regulatory Body, which surpassed the target, came

from fees paid by 39 (thirty-nine) companies in oil

distribution and gas piping.

Presented below are recommended measures in

distribution of certain types of fuels and 3-kilogram

LPG:

1) Documents of depots/installations/LPG Filling

Stations about certain types of fuels and 3-kilogram

LPG need reconciliation to minimize discrepancies

between the amount of fuel and LPG they receive

and they sell to consumers.

2) All enterprises carrying out Public Service

Obligation have to make sure that suppliers

distributing subsidized certain types of fuels and 3-

kilogram LPG use a standardized format to record

transactions.

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 95: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

95

3) Badan Usaha pelaksana PSO agar meningkatkan

koordinasi internal baik antara kantor pusat dengan

Unit Pemasaran dan depot/instalasi/SPBBE.

4) Meskipun Badan Usaha pelaksana PSO khususnya

PT. Pertamina (Persero) mempunyai usaha berupa

stasiun pengisian BBM, namun tidak dapat/

diperbolehkan melakukan pengalihan/switch BBM

dari satu stasiun pengisian BBM ke satu stasiun

pengisian BBM yang lain.

5) Agar sumber data yang berkaitan dengan Jenis

BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang

dikeluarkan oleh Badan Usaha pelaksana PSO baik

pusat maupun Unit Pemasaran, Unit Gas Domestik

dan depot/instalasi/SPBBE adalah sama. Dengan

demikian, diharapkan tidak ditemukan lagi

perbedaan data oleh auditor pemeriksa.

6) Secara bertahap penggantian subsidi Jenis BBM

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT. Pertamina

(Persero) didasarkan pada titik serah di konsumen

pengguna seperti yang diberlakukan terhadap PT.

AKR Corporindo Tbk dan PT. PETRONAS Niaga

Indonesia. Saat ini titik serah penggantian subsidi

Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg masih di

lembaga penyalur.

3. Sosialisasi PNBP

Pada tahun 2010 telah dilakukan 7 (tujuh) frekuensi

sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

PNBP. Peraturan perundang-undangan yang

disosialisasikan berupa Peraturan Pemerintah (PP),

Peraturan Menteri keuangan (PMK) dan Keputusan

Menteri Keuangan (KMK) pada kota Banjarmasin,

Palembang, Jakarta, Manado, dan Balikpapan.

4. Penyusunan Peraturan

Pada Tahun Anggaran 2010, telah diselesaikan

penyusunan berbagai peraturan perundang -

undangan di bidang PNBP, yang terdiri dari 6 (enam)

Peratutan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan

Menteri Keuangan dan 11 (sebelas)

Keputusan Menteri Keuangan.

3) All enterprises carrying out Public Service

Obligation have to better coordinate with their main

office and depots/installations/LPG Filling Stations.

4) Although PT. Pertamina (Persero) operates its own

gas stations, it is not allowed to switch fuel shipment

for a certain station to another.

5) Efforts are needed to ensure that data about

subsidized fuels and 3-kilogram LPG presented by

main office and marketing units of enterprises

carrying out Public Service Obligation, Domestic Gas

Units and depots/installations/LPG Filling Stations is

in agreement. Thus, any auditors will not find

discrepancies among different data sources.

6) Gradually, reimbursement for fund spent by PT.

Pertamina (Persero) to subsidize certain types of fuels

and 3-kilogram LPG will take place at point of

handover as it is the case with PT. AKR Corporindo

Tbk and PT. PETRONAS Niaga Indonesia. Currently,

the reimbursement takes place at distributor level.

3. Socializing Non-Tax Revenues

There were seven events in 2010 to disseminate

information about regulation in the field of Non-Tax

Revenues, which included Government Regulation,

Regulation of the Minister of finance and Decree of

Minister of Finance. Those events were held in

Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Manado and

Balikpapan.

4. Regulations

A number of regulations concerning Non-Tax

Revenues were passed in 2010 comprising of six

Government Regulations, two Regulations of the

Minister of finance and eleven Decrees

of Minister of Finance.

Page 96: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

96

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan merupakan

PP tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang

berlaku pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai

berikut :

1) PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif

atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan

Nasional.

2) PP Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif

atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata.

3) PP Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif

atas jenis PNBP yang berlaku pada BPKP.

4) PP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif

atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan

Pengawasan Obat dan Makanan Nasional.

5) PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif

atas jenis PNBP yang berlaku padaKepolisian Negara

Republik Indonesia.

6) PP Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2009 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada

Departemen Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu, 4 (empat) RPP tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/

Lembaga telah selesai diproses dan disampaikan

kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk

dilakukan harmonisasi, yaitu PP Jenis dan Tarif PNBP

yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional,

Kementerian Perdagangan, Kementerian

Perindustrian, Peraturan Menteri Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2010, telah disusun 9

(sembilan) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan,

dimana 2 (dua) RPMK telah ditetapkan menjadi PMK

yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/

PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan

Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan PNBP

atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

untuk Pembangkit Energi/Listrik Tahun Anggaran

2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/

PMK.02/2010 tentang tata Cara penyetoran PNBP

dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia.

Those Government Regulations which cover Types

and Rates of Non-Tax Revenues are listed below:

1) Government Regulation No. 13 of 2010 on the

types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to

the National Land Agency.

2) Government Regulation No. 41 of 2010 on the

types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to

the Ministry of Culture and Tourism.

3) Government Regulation No. 47 of 2010 on the

types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to

the State Development Audit Agency.

4) Government Regulation No. 48 of 2010 on the

types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to

the Agency for National Food and Drug

Administration.

5) Government Regulation No. 50 of 2010 on the

types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to

the Indonesian National Police.

6) Government Regulation No. 76 of 2010 on

Amendment of Government Regulation No.7 of

2009 on the types and rates of Non-Tax Revenues

applicable to the Ministry of Communications and

Information Technology.

Meanwhile, there are draft regulations and the

Minister of Finance regulations that are currently

under verification by the Ministry of Justice and

Human Rights to ensure compliance. The draft

regulations, which cover the types and the rate of

Non-Tax Revenues, are applicable to the National

Nuclear Energy Agency, the Ministry of Trade and the

Ministry of Industry.

Of nine draft Regulations of the Minister of Finance,

two of them have been passed into Decrees of the

Minister of Finance i.e. Regulation of the Minister of

Finance No. 35/PMK.02/2010 on Government-borne

Income Tax and mechanism to calculate Non-Tax

Revenues generated by Geothermal exploitation for

Power Plants in Fiscal Year 2010 and Regulation of

the Minister of Finance No. 34/PMK.02/2010 on

mechanism to deposit Non-Tax Revenues from

dividends and remaining Bank Indonesia Surplus.

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 97: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

97

Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan yang masih dalam

proses penetapan oleh Menteri Keuangan, yaitu

sebagai berikut :

1) Rancangan Revisi Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara

Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan

Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak yang

digunakan oleh Badan Usaha dan atau bentuk Usaha

tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

2) Revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang tata

Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee

dan Over/Under Lifting di Sektor Minyak dan Gas

Bumi.

3) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung

sendiri oleh Wajib Bayar Secara Tunai.

4) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung

Pemerintah (PPh DTP)

5) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah

(PPN DTP) atas BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg TA

2010.

6) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan

Pembayaran Subsidi Jenis BBM Tertentu.

7) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Tata Cara Penyediaan Penghitungan dan

pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg.

Keputusan Menteri Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2010, juga telah disusun

11 (sebelas) Keputusan/Surat Menteri Keuangan

tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana

PNBP pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai

berikut :

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.02/

2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan

Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat

Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen

Kesehatan.

The remaining seven draft regulations of the Minister

of Finance are currently being checked for

compliance:

1) Revised draft Regulation of the Minister of Finance

Number 64/PMK.02/2005 concerning Procedures to

claim Value-Added Tax and Sales Tax on Luxurious

Goods categorized as Taxable Goods and or Taxable

services utilized by business entities in Oil and Gas

Exploitation.

2) Revised Regulation of the Minister of Finance on

procedures for paying Domestic Market Obligation

Fees and Over/Under Lifting in Oil and Gas Sector.

3) Draft Regulation of the Minister of Finance

regarding procedures for claiming overpaid non-tax

revenues that taxpayers paying in cash can follow.

4) Draft Regulation of the Minister of Finance

regarding Government-borne income tax

mechanism.

5) Draft Regulation of the Minister of Finance

regarding Government-borne Value-Added Tax on

fossil fuel, bio fuel and 3-kilogram LPG in Fiscal Year

2010.

6) Draft Regulation of the Minister of Finance

regarding procedures for provision, calculation and

payment for Fuel Subsidy for certain types of fuels.

7) Draft Regulation of the Minister of Finance

regarding procedures for provision, calculation and

payment for Fuel Subsidy for 3-kilogram LPG.

Minister of Finance Decree

Eleven Decrees/letters of the Minister of Finance

were passed in 2010 concerning agreement on the

use of a portion of Non-Tax Revenues by ministries/

agencies:

1) Minister of Finance Decree No. 1/KMK.02/2010

dated January 5, 2010 on Approval of the use of a

portion of Non-Tax Revenues by the Directorate

General of Public Health, Ministry of Health.

Page 98: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

98

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/

KMK.02/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Kementerian Lingkungan Hidup.

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/

KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Lembaga Administrasi Negara.

4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/

KMK.02/2010 tanggal 30 April 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Perpustakaan Nasional.

5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219/

KMK.02/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada

Badan Pemeriksa Keuangan.

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/

KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Badan Pertanahan Nasional.

7) Surat Menteri Keuangan Nomor S-301/KMK.02/

2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Dispensasi

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

BAPEPAM-LK, Kementerian Keuangan.

8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/

KMK.02/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Kementerian Dalam Negeri.

9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/

KMK.02/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/

KMK.02/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Kepolisian Republik Indonesia.

11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/

KMK.02/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

2) Minister of Finance Decree No. 115/KMK.02/2010

dated March 18, 2010 on Approval of the use of a

portion of Non-Tax Revenues by the Ministry of

Environment.

3) Minister of Finance Decree No. 140/KMK.02/2010

dated March 26, 2010 on Approval of the use of a

portion of Non-Tax Revenues by the Public

Administration Institute.

4) Minister of Finance Decree No. 181/KMK.02/2010

April 30, 2010 on Approval of the use of a portion of

Non-Tax Revenues by the National Library.

5) Minister of Finance Decree No. 219/KMK.02/2010

dated May 12, 2010 on Approval of the use of a

portion of Non-Tax Revenues by the State Audit

Agency.

6) Minister of Finance Decree No. 237/KMK.02/2010

dated May 19, 2010 on Approval of the use of a

portion of Non-Tax Revenues by the National Land

Agency.

7) Letter of the Minister of Finance Number S-301/

KMK.02/2010 dated June 5, 2010 about the

exemption given to BAPEPAM-LK, Ministry of Finance

to use a portion of Non-Tax Revenues.

8) Minister of Finance Decree No. 270/KMK.02/2010

June 22, 2010 on Approval of the use of a portion of

Non-Tax Revenues by the Ministry of Home Affairs.

9) Minister of Finance Decree No. 298/KMK.02/2010

dated July 26, 2010 on Approval of the use of a

portion of Non-Tax Revenues by the Financial and

Development Supervisory Agency.

10) Decree of the Ministry of Finance No. 342/

KMK.02/2010 dated August 23, 2010 on Approval

of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the

Indonesian National Police.

11) Minister of Finance Decree Number 407/KMK.02/

2010 dated October 4, 2010 on Approval of the use

of a portion of Non-Tax Revenues by the Directorate

General of Immigration, Ministry of Justice and

Human Rights.

BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues

Page 99: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

99

Realisasi penyerapan DIPA DJA sampai dengan triwulan IV

mencapai Rp 95.625.189.671 (93,28%) dari total pagu

DIPA DJA sebesar Rp 102.518.069.000 sesuai dengan

target yang telah ditentukan. Dengan rincian:

- Belanja Pegawai Rp35.172.586.568 (Pagu

Rp36.057.218.000);

- Belanja Barang Rp53.077.910.349 (Pagu

Rp58.789.841.000);

- Belanja Modal Rp7.374.692.754 (Pagu

Rp7.671.010.000).

Up to the 4th Quarter, DGB»s DIPA Spending realization

amounted to Rp95.625.189.671 or 93,28% of the total

ceiling of Rp102.518.069.000,-. Below is the detailed

spending:

- Personnel Expenditure Rp35.172.586.568 (Ceiling:

Rp36.057.218.000);

- Goods Expenditure Rp53.077.910.349 (Ceiling:

Rp58.789.841.000);

- Capital Expenditure Rp7.374.692.754 (Ceiling:

Rp7.671.010.000).

Page 100: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

100

Pengarahan Dirjen Anggaran,5 Januari 2010Bertempat di Ruang Rapat Dirjen Anggaran,

Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, Dirjen Anggaran

memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran

pejabat di lingkungan DJA sekaligus memberikan

apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran DJA untuk

terus meningkatkan kinerja.

«

General Address by theDirector General of Budget,5 January 2010Director General of Budget while addressing the

entire DGB officials at the Director»s Meeting

Room, appreciating them for their hardwork and

motivating them to continuously improve their

performance.

Penandatanganan KontrakKinerja Eselon II ,29 Maret 2010Seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJA

menandatangani kontrak kinerja sebagai bentuk

komitmen untuk melaksanakan target kinerja

yang akan dicapai pada tahun 2010.

Penandatanganan Kontrak Kinerja

disaksikan oleh Dirjen Anggaran.

Echelon II officials signedPerformance Contract ,29 March 2010All DGB Echelon II Officials signed performance

contract as a token of their commitment to

fulfill 2010 performance target. The signing was

witnessed by Director General of Budget.

Diseminasi KebijakanPenganggaran K/L Tahun 2011,9-10 Juni 2010Acara diseminasi dibuka oleh Direktur Anggaran III,

Sambas Mulyana. Diseminasi dihadiri oleh K/L yang

menjadi mitra kerja Direktorat Anggaran III. Materi

yang disampaikan kepada K/L tersebut adalah

mengenai Kontrak Tahun Jamak, revisi anggaran

dan persiapan penyusunan RKA-KL 2011.

Ministry/Agency Budgeting Policy of2011 Dissemination,9-10 June 2010Attended by ministries and agencies in their

capacity as Diretorate of Budget III»s partners, the

session was opened by Sambas Mulyana, Director

of Budget III. The disseminated materials included

Multiyears Contract, budget revision, and Ministry/

Agency Work Plan and Budget 2011 preparation.

Sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2004,30 November 2010Bertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta,

dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 1 Tahun

2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana

dan Laporan Realisasi yang ihadiri oleh

perwakilan dari seluruh K/L. Sosialisasi

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan

K/L dalam menyampaikan rencana

dan Laporan PNBP.

Socializing the GovernmentRegulation No. 1 of 2004,30 November 2010Taking place at the Swiss Bell Hotel Jakarta,

the the Government Regulation No. 1 of

2004 on Procedure for Plan Submittance and

Realization Reporting socialization program

was attended by representatives of all

ministries and agencies. The event aims to

heighten the ministries and agencies»

compliance in Non-Tax Revenue Plan

Submittance and Realization Reporting.

Peristiwa Penting 2010Important Events in 2010

Page 101: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

101

Penandatangan Pakta IntegritasPegawai DJA,11 Mei 2010Dengan disaksikan oleh mantan

Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati

telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas

mulai dari seluruh pejabat eselon II, perwakilan

pejabat eselon III, IV sampai dengan

Pelaksana DJA.

The signing of DGBEmployee Integrity Pact,11 May 2010Witnessed by former Minister of Finance

Mrs. Sri Mulyani Indrawati, entire echelon II

officials, representatives of echelon III and IV

officials, and DGB staffs had signed

the Integrity Pact.

Capacity Building DJA,7 Desember 2010Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama

diantara pegawai DJA, telah dilaksanakan

Capacity Building DJA yang terdiri dari pelatihan

motivasi dari Alberto seorang motivator dari Beda

Company yang memberikan pencerahan tentang

Perubahan. Acara dilanjutkan dengan permainan

angklung dari Saung Udjo untuk meningkatkan

kekompakan diantara pegawai DJA.

DGB CapacityBuilding,7 Desember 2010As an effort to develop the motivation and

cooperation among its employees, DGB held a

capacity building session consisting of a

motivational speech about change by Alberto

from Beda Company. The sessions was concluded

with an Angklung game by Saung Udjo to foster

camaraderie among employees.

Sosialisasi Pagu Sementara K/L Tahun 2011dan Aplikasi RKA-KL 2011,8 Juli 2010Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo memberikan

sambutan dalam acara sosialisasi Pagu Sementara K/L

Tahun 2011 dan Aplikasi RKA-KL Tahun 2011 yang

bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian

Keuangan. Peserta sosialisasi adalah perwakilan dari

seluruh K/L yang menjadi mitra kerja DJA.

Socializing the the Ministry/Agency Temporary

Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application,

8 July 2010

The Minister of Finance, Agus Martowardoyo

delivering a speech in Ministry/Agency Temporary

Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application

Socialization event in Dhanapala Building, Ministry of

Finance. The venue was attended by representatives of

all ministry and agencies as DGB»s partners.

Peresmian Ruang Rapat DJA,7 Juli 2010Dirjen Anggaran meresmikan penggunaan

ruang rapat DJA di Gedung Parkir Lantai 5.

Ruang rapat DJA menggunakan nama tokoh-

tokoh pewayangan. Selain sebagai upaya

melestarikan kebudayaan, diharapkan sifat-

sifat tokoh pewayangan dapat menginspirasi

pegawai DJA dalam bersikap dan

berperilaku.

Formal Opening ofDGB Meeting Rooms,7 July 2010Director of Budget formally opened DGB»s

wing of meeting rooms on the 5th floor of

Parkade Building. The rooms are named after

wayang, characters from Javanese shadow

puppets. Not only as an effort to nurture

own cultural heritage, it is also hoped that

the traits of the chosen wayangs will inspire

DGB employees behaviour and attitude.

Page 102: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

102

Rapat Kerja (Raker) DJA,2 Agustus 2010Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan

diadakan Rapat Kerja DJA yang dihadiri oleh seluruh pegawai DJA.

Tema Rapat Kerja adalah Membangun Tata Nilai Baru

Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan

Reformasi Penganggaran. Menteri Keuangan memberikan arahan

dalam acara Raker DJA terkait dengan reformasi yang sedang

dilakukan oleh DJA. Selain itu, mantan Inspektur Jenderal

Kementerian Keuangan, Hekinus Manao memberikan sosialisasi

tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan

Kementerian Keuangan.

DGB General Meeting,2 August 2010Held in Dhanapala Building, the DGB General Meeting was

attended by all employees. The meeting was themed ≈Developing

New Value Structure for Ministry of Finance Bureaucracy Reform

and Budgeting Reform∆. The Minister of Finance delivered a

speech on the reforms currently undertaken by DGB. In addition,

former MoF Inspector General, Hekinus Manao was also present

to exlain the Implementation of Risk Management in the Ministry

of Finance.

Peristiwa Penting 2010Important Events in 2010

Page 103: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

103

Rapat Pimpinan (Rapim) DJA,8 Desember 2010Bertempat di Hotel Mason Pine Padalarang,

dilaksanakan Rapim DJA yang dihadiri oleh

pejabat eselon I sampai dengan pejabat eselon

IV DJA. Rapim mengambil tema Harmonisasi

Tugas dan Fungsi antar Unit di Lingkungan DJA

untuk Perencanaan Anggaran yang Kredibel,

Akuntabel, dan Berkelanjutan.

DGB OfficialsGeneral Meeting,8 December 2010Taking place in Mason Pine Hotel, DGB Officials

General Meeting was attended by every DGB

official, from echelon I to echelon IV. The theme

of the meeting was Aligning the Tasks and

Functions of DGB Units for Credible,

Accountable and Sustainable Budget Planning.

Page 104: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

104

Profil Sumber Daya ManusiaHuman Resources Profile

Page 105: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

105

Jumlah pegawai DJA per 31 Desember 2010 adalah

sebanyak 827 orang dengan komposisi pegawai

pada Sekretariat DJA sebanyak 179 orang, Direktorat

Penyusunan APBN sebanyak 77 orang, Direktorat

Anggaran I sebanyak 126 orang, Direktorat

Anggaran II sebanyak 131 orang, Direktorat

Anggaran III sebanyak 123 orang, Direktorat PNBP

sebanyak 96 orang dan Direktorat Sistem

Penganggaran sebanyak 95 orang.

Rincian pegawai per eselon dan berdasarkan

pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini

As per 31 December 2010 the total number of DGB

employees is 827. Of the amount, 179 are in

Secretariat, 77 in Directorate of Indonesian Budget

Preparation, 126 in Directorate of Budget I, 131 in

Directorate of Budget II, 123 in Directorate of Bugdet

III, 96 in Directorate of Non-Tax Revenue, and 95 in

Directorate of Budgeting System.

The composition of employees by echelon and

educational background is as follow:

Page 106: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

106

Page 107: DJA new report28

Annual Report 2010Directorate General of Budget

107

orange.circle.design 08164820295 / 7693676

Page 108: DJA new report28

Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran

108

Gedung Sutikno Slamet Lantai 4,

Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 3849315

Faksimile : (021) 3847157

Email : [email protected]

Website : www.anggaran.depkeu.go.id

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA