Disebarluaskan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggaupalembang.bpk.go.id/files/2010/09/Perda-11-2004-ttg-Retribusi-Ketenagakerjaan.pdf · Disebarluaskan oleh : Bagian Hukum Setda

Disebarluaskan oleh :Bagian Hukum SetdaKota LubuklinggauDlcetak Oleh :PERCT. MAWAR (0733-323202)

Desaln & Lay OutRancang Rancak Studio D•• aln(0733) 3244081081387490940

Peraturan DaerahNo. 11 Tahun 2004:;i.!~

;!:::',; .]j

Tentang Retribusi PelayananBidang Ketenagakerjaan

:j;'P<';{ .::.1'

LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 11 Tahun 2004Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 11 TAHUN 2004

a. bahwa dalam rangka mengantisipasisituasi dan kondisi serta perkembangansosial ekonomi pada masa mendatangyang dapat . mengakibatkanmeningkatnya kebutuhan masyarakatatas pelayanan di bidangketenagakerjaan yang selaras denganaspirasi masyarakat dan kewenanganPemerintah Kota Lubuklinggaudipandang perlu meningkatkanpelayanan di bidang Ketenagakerjaan;

r l ) 1 )..

k".: b. bahwa disamping melakukan upaya 3. Undang - undang nomor 6 tahun 19681~,.~::

I r,' , . peningkatan pelayanan sebagaimana tentang Penanaman Modal Dalam NegeriI dimaksud huruf a dipandang perlu untuk ( Lembaran Negara Republik IndonesiaI - " .. ~ imelakukan upaya peningkatan tahun 1968 nomor 33, Tambahan

Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Lembaran Negara nomor 2853) joRetribusi Atas Pelayanan di bidang Undang - undang nomor 12 tahun 1970Ketenagakerjaan; tentang Perubahan dan Tambahan

Undang - un dang nomor 6 tahun 1968.c. bahwa berdasarkan pertimbangan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud huruf a dan b, ( Lembaran Negara Republik Indonesiaperlu diatur dengan Peraturan Daerah tahun 1970· nomor 47, Tambahantentang Retribusi Pelayanan Bidang Lembaran Negara nomor 2944 );Ketenagakerj aan.

I

4. Undang - undang nomor 8 tahun 1981tentang Kitab Undang - undang Hukum

Jv\engingat . 1. Undang • undang nomor 3 tahun 1951 Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik.tentangPernyataan Berlakunya Undang Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan• undang Pengawasan Perburuhan nomor Lembaran Negara nomor 3209 );23 tahun 1948 dari Republik Indonesiauntuk seluruhlndonesia ( Lembaran 5. Undang - un dang nomor 18 tahun 1997Negara Republik Indonesia tahun 1951 tentang Pajak Daerah dan Retribusinomor 4); Daerah ( Lembaran Negara Republik In-

donesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan2. Undang - undang nomor 1 tahun 1967 Lembaran Negara nomor 3685 )

tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan(Lembaran Negara Republik Indonesia Undang - undang nomor 34 tahun 2000tahun 1967 nomor 1, Tarnbahan tentang Perubahan atas Undang - undangLembaran Negara nomor 2818 ) jo nomor 18 tahun 1997 tentang PajakUndang • un dang nomor 11 tahun 1970 Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembarantentang Perubahan dan Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2000Undang • undang nomor 1 tahun 1967 nomor 246, Tambahan Lembaran Negaratentang Penanaman Modal Asing ( nomor 4048 );Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1970 nomor 46, Tambahan 6. Undang • undang nomor 23 tahun 1997Lembaran Negara nomor 2943 ); tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

2 3

])"~) I

1

( Lembaran Negara Republik Indonesia 1991 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugastahun 1997 nomor 68, Tambahan dan Kewajiban Mengenai Urusan - urusanLembaran Negara nomor 3899 ); Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan

Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada7. Undang· undangnomor 22 tahun 1999tentang j Penganggur kepada daerah - daerah;

Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1999 nomor 60,

I13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun

Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 ); 2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

8. Undang - undang nomor 25 tahun 1999 Otonom (Lembaran Negara Republik In-tentang Perimbangan Keuangan antara donesia tahun 2000 nomor 54, TambahanPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Lembaran Negara nomor 3952 );Negara Republik Indonesia tahun 1999nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

114. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun

nomor 3848 ); 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Undang • undang nomor 7 tahun 2001 tahun 2001 nomor 119, Tambahantentang Pembentukan Kota Lubuklinggau Lembaran Negara nomor 4139 );( Lembaran Negara Republik Indonesia

:i'tahun 2001 nomor 87, Tambahan 15. Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1974Lembaran Negara nomor 4114 ); tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga

jKerja Warga Negara Asing Pendatang (

10. Undang - un dang nomor 13 tahun 2003 TKWNAP ) pada sektor I sub sektor;tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2003 16. Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1995nomor 39, Tambahan Lembaran Negara tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warganomor 4279 ); Negara Asing Pendatang (TKWNAP );

11. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 17. KeputusanNenteri Dalam Negeridan otonomi1991 tentang Latihan Kerja ( Lembaran Daerah nornor 22 tahun 2001 tentang BentukNegara Republik Indonesia tahun 1991 Produk - produkHukum Daerah;nomor 92, Tambahan Lembaran Negaranomor 3448 ); I 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah nomor 7 tahun 200312. Peraturan Pemerintah !lomor 114 tahun tentang Pedoman Operasional Penyidik

4 5

Pegawai Negeri Sipil dalam PenegakanPeraturan Daerah.

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi nomor KEPI 20 / MEN/III / 2004tentang Tata Cara MemperolehIzin Mempekerjakan WargaNegaraAsingPendatang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANGKETENAGAKERJAAN.

BABIKETENTUAN UMUM

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota LJbuklinggau.

3. Kepala Daerah adalah Walikota LUbuklinggau yangselanjutnya disebut Walikota.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentudibidang Retribusi Daerah sesuai dengan PeraturanPerundang - undangan yang berlaku.

5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawaitekhnis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh MenteriTenaga Kerja.

7. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yangmeliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Pelayanan.

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yangdisediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuktujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan sedangkanretribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yangdisediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganutprinsip komersial karena pada dasarnya dapat puladisediakan oleh sektor swasta.

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatantertentu Pemerintah Kota dalam pengaturan,pengendalian dan pengarahan atas kegiatan pemanfaatanruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,saranaatau fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganumum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Retribusi Pelayanan bidang Ketenagakerjaan yangselanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran ataspemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA ),pembinaan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri,

pelatihan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan /penggunaan barang / prasarana / sarana atau fasilitastertentu di bidang Ketenagakerjaan, sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, guna melindungiTenaga Kerja, keamanan dan keselamatan kerja sertamenjaga kelestarian lingkungan kerja.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yangmerupakan kesatuan, baikyang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, PerseroanKomanditer, PerseroanLainnya, BadanUsaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalambentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, DanaPensiun,Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, OrganisasiSosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, BentukUsahaTetap, dan bentuk badan lainnya.

12. PerusahaqnKeeHadalah Perusahaanyang mempekerjakantenaga kerja sampai dengan 25 ( dua puluh lima) orang,Perusahaan Sedang· adalah Perusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja dari 26 (dua puluh enam )orang sampai dengan 99 ( sembilan puluh sembilan ) or-ang, Perusahaan Besar adalah Perusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja 100 (seratus) orang keatas.

13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampumelaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luarhubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasauntuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

14. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesiabaik laki - laki maupun perempuan yang bekerja di luarnegeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkanperjanjian kerja.

15. TenagaKerjaWargaNegaraAsingPendatang(TKWNAP) adalahtenagakerja warganegaraasingmemiliki visatinggal terbatasatau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksudbekerja di dalam Wilayah Republik Indonesia.

16. Perusahaan JasaTenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) adalahbadan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atauKoperasiyang berusaha di bidang jasa penempatan tenagakerja Indonesia ke luar negeri.

17. LembagaLatihanKerjaadalahsuatubadan,organisasi,instansiatau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagiangkatankerja dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan.

18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untukmemberikan, memperoleh, meningkatkan sertamengembangkan ketrampilan produktivitas, disiplin kerjadan etos kerja pada tingkat keterampilan yangpelayanannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut Peraturan Perundang - undangan Retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran uang retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan masa waktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Kota.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSSRDsurat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untukmelakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yangterhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lainyang ditetapkan oleh Walikota.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapatdisingkat SKRDadalah surat ketetapan yang menentukanbesarnya pokok retribusi.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yangselanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusikarena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yangterhutang atau tidak seharusnya terhutang.

24. SuratTagihanPetribusiDaerahyangselanjutnyadapatdisingkatSTRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sankSiadministrasi bunga dan / atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan / atau keteranganlainnya uhtuk meneliti kepatuhan perusahaan dalamrangka melaksanakan ketentuanPeraturan Perundang -undangan Ketenagakerjaan.

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

(1) Terhadap pelayanan di bidang ketenagakerjaan dipungutretribusi dengan nama Retribusi Pelayanan BidangKetenagakerjaanyangselanjutnya disebut denganPetribusi.

(2) Pungutan Retribusi sebagaimanadimaksud ayat (1) pasalini mempljnyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

(1) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan di bid~ngKetenagakerjaan guna melindungi tenaga kerJa,keselamatan dan kesehatan kerja serta menjagakelestarian lingkungan kerja, yang meliputi :

RekornendasiPerpanjanganlzin KerjaTenagaAsing( IKTA);

Izin Pendirian Perwakilan Daerah / Perwada PJTKI (Perusahaan JasaTenaga Kerja Indonesia );

d. Izin pelatihan keterampilan tenaga kerja olehlernbaga latihan swasta;

PembinaanPenyelenggaraanFasilitas Keseja-hteraanPekerja ( wajib lapor Ketenagakerjaan ) pengawasankeselamatan kerja ;

Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat( izin lembur );

Izin kerja malam wanita.Pendaftaran Perusahaan tentang PenyelenggaraanKesejahteraan Pekerja;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan izin

'.

1-i~'"

Ii" .~:

\

n:fj

I ..! '.! I

I

1·

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tidakdikenakan retribusi perizinan tertentu.

Subjek Retribusi adalah Badan Hukum / Badan Usaha,Perusahaan atau Orang Pribadi yang karena usahanyamempekerjakan tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupuntenaga kerja Indonesia yang berada dalam daerah.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Golongan pelayanan dibidang ketenagakerjaan sebagaimanapasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai jasa usaha, jasaumum dan perizinan tertentu.

BABIVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

a. Volume jumlah penggunaan tenaga kerja maupun tenagakerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif danwaktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.

b. Tingkatan Perusahaanyaitu perusahaan keeil, menengahdan besar dengan tidak membebankan kepada tenaga

kerja ( wajib lapor Ketenagakerjaan ) bagi pengguna jasapenyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja .

BABVPRINSIP DAN SASA~N DALAM PENETAPAN

(1) . Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur danbesarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha,jumlah tenagCi kerja yang dipekerjakan oleh badan atauorang pribadi dengantujuan terlaksananya pelayanan danperlindungan dibidang ketenagakerjaan.

(2) Retribusi sebagaimana dim'aksud pada ayat (1) pasal inimeliputi biaya pembinaan, pengawasan, pemeriksaandanpenindakan dalam rangka pengendalian pelayanan bidangketenagakerjaan;

BABVISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Struktur dan Besarnya tarif retribusi atas pelayanan dibidangketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1),pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaiberikut:

No Uralan .Penerimaan Satuan Besarnya Tarlf

1 2 3 4

I Biaya Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Per Orang Rp. 25.000,- Per Tahun

II Biaya Izin PendirianPerwakilan Daerah I PERWADAPJTKI

. ( Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Per Perusahaan Rp. 100.000,' Per 2 Tahun

III Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia I TKI ke Luar Negeri Per Orang Rp. 10.000,- Per Penempatan

IV Biaya Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Biaya Sertifikat Rp. 1.000,' per Lembar

Lembaga Pelatihan Swasta Keterampilan Kerja

Perizinan Lembaga

a. Izin Sementara Per Lembaga Rp. 50.000,·

b. Izin Perpanjangan Per Lembaga Rp. 30.000,'

c. Izin Tetap Per Lembaga Rp. 100.000,·

V Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan ( PP )

1. Perusahaan Kecil Per Perusahaan Rp. 10.000,- Per 2 Tahun

2. Perusahaan Sedang Per Perusahaan Rp. 20.000, Per 2 Tahun

3. Perusahaan Besar Per Perusahaan Rp. 30.000,· Per 2 Tahun

VI Biaya Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB) :1. Perusahaan Kecil Per Perusahaan Rp. 10.000,- Per 2 Tahun

2. Perusahaan Sedang Per Perusahaan Rp. 20.000, Per 2 Tahun

3. Perusahaan Besar Per Perusahaan Rp. 30.000,- Per 2 Tahun

VII Biaya Wajib Lapor Ketenagakerjaan

1. Perusahaan Kedl Per Perusahaan Rp. 10.000" Pertahun

2. Perusahaan Sedang Per Perusahaan Rp. 15.000, Pertahun

3. Perusahaan Besar Per Perusahaan Rp. 20.000,· Pertahun

VIII Biaya Izin Penyimpangan. waktu Kerja dan Waktu

Istirahat ( Izin Lembur ) Per Perusahaan Rp. 15.000,· Pertahun

IX Biaya Izin Kerja Malam Wanita Per Perusahaan Rp. 25.000,- Pertahun

X Biaya Pendaftaran Perusahaan tentang penyelengg!!raan Per Perusahaan

kesejahteraan pekerja Kontrak Rp. 25.000,- Perkontrak

XI Biaya Izin Operasional Eskalator Per unit Rp. 200.000,·

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat ! .

pelayanan diberikan.

BAB VIIIINSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUTAN

Instansi Pengelola dan Pemungut adalah Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil.

BABIXTATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD,atau alatlain yang dipersamakan dengan itu.

(1) Pembayaran retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaandilakukan pada saat pelayanan selesai diberikan dandisetor kepada bendaharawan khusus penerimaan ataupetugas yang ditunjuk untuk itu;

(2) Hasil pungutan retribusi oleh Bendaharawan Khususpenerima atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu harus·disetor ke Kas Daerah Kota Lubuklinggau selambat .lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam dan atau dalam waktuyang ditentukan oleh Walikota.

BABXKERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan danpembebasan retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan· pembebasanretribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasaljni, denganmemperhatikan permohonan Wajib RetriblJsi sebagaiakibat terdapatnya kesalahan hitung danataukekeliruandalam penerapan Peraturan Daerah. dan PeraturanPerundang • undangan Retribusi Daerah.

(3) Tata cara. pemberian, keringanan, pengurangan danpembebasan.retribusi ditetapkan Walikota.

(4) Walikota atau Pejabatyang ditunjuk memberikan izin,dapat memberikan. k!?ringanan kepada wajib Retribusiuntuk mengangsurretribusi terhutang dalam jangka waktutertentu dengan suatu alasanyang dapatdipertanggun gjawabkan.

BABXIPERIZINAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

Bita pemegang lZm pelayanan bidang ketenagakerjaanmenghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepadayang bersangkutan diwajibkan memberitahukan danmengembalikan izin yang dimaksud kepada Walikota.Setiap Badan Hukum / Badan Usaha / Perusahaan atau Orang

Pribadi yang karena usahanyamenggunakan tenaga kerja asing,tenaga kerja Indonesia atau mendirikan perusahaan pengerahjasa tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja di daerahwajib memiliki izin dari Walikota. Bila terjadi perubahan baikjenis usahadan atau pengembangandi

bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajibdiperbaharuidengan mengajukan permohonanbaru kepada walikota.

BAB XIIMASA BERLAKU IZIN

(1) Bilaterjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepadapemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izindimaksud kepada Walikota dengan disertai bukti - buktihak tersebutbeserta syarat - syarat keterangan lainnya.

(1) Masaberlakuizinpelayananbidangketenagakerjaanditetapkanselamakegiatanusahabidangtersebut masihberlangsung.

(2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun dalamrangka pengendalian dan pengawasan.

(2) Terhadap pemindahan hak. terse but sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakanbiaya 2,5 % (duasetengah persen ) dari tarif retribusi pelayanan bidangketenagakerjaan.

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasalini,.harus dilakukan selambat -lambatnya dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh ) hari sebelum tanggal jatuh tempoizin tersebut.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pendaftaran ulang semua jenis pelayanan bidang_ ketenagakerjaan dikenakan biaya 100 % ( seratus persen ) dari

tarif retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan.

Dalamhal wajib Retribusitida:kniembayar retribusi tepat waktunyaatau kurangmembayar,dikenakansanksiadministrasiberupa bunga2%( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang ataukurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

~

'

1"!!.~I. ~

t i\I I.:: I'; ,, I; r' .~~\ 1-

i j

BABXIVINSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT RETRIBUSI

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana dibidang Retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Instansi Pengelola perizinan dan Pemungut Retribusi adalahDinasTenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.

BABXVKETENTUAN PIDANA

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan daerah diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungandengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal iniadalah pelanggaran.

d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dandokumen - dokUlnen lainnya yang berkenaan dengantindakpidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahanbukti pembukuan, pencatatandan dokumen- dokumen lainnya serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut;

BAB XVIPENYIDIKAN

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkamelaksanakan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah; .'(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusussebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang -undang HukumAcara Pidana .

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah ;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannyadan dipaksa sebagai tersangka atau saksi;

k. Melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana retribusi ketenagakerjaanmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inimemberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasHpenyidikan kepada Penuntut Umummelalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indone-sia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semuaketentuan yang mengatur tentang Retribusi PelayananKetenagakerjaan yangbertentangan dengan Peraturan Daerahini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terhadap izin dibidang ketenagakerjaan yang telah diterbitkansebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampaidengan berakhirnya masa berlaku izin yang bersangkutan.

BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Hal· hal yang belum diatur dalain Peraturan Daerah ini akanditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenaipelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Diundangkan di LubuklinggauPadatanggal19Juni2004

H. UBAIDILLAH IDRUS, SHPEMBINATK. INIP.440012311

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 17 Juni 2004

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2004 NOMOR 11 SERI C