DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN KUNJUNGAN …F. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA ... 22 LABUHAN BATU SELATAN. 776 776 455 472 495. 23 LABUHAN BATU UTARA. 4.762 5.143 5.382 7.527

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

DALAM RANGKA

PENANGANAN KASUS KEMATIAN HEWAN TERNAK BABI

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

*

**

***

**

*

JAKARTA 2019

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

2

PENANGANAN KASUS KEMATIAN HEWAN TERNAK BABI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

22-24 NOVEMBER 2019

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka penanganan kasus kematian pada hewan ternak Babi di Sumatera Utara adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.

2. Keputusan pada Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian tanggal 18 November 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk mengetahui secara mendalam sejauhmana langkah dan penanganan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Penanganan tentu saja tidak terbatas pada pencegahan penyebaran penyakit yang lebih meluas, namun juga penanganan yang berkaitan dengan kerugian secara ekonomi atau materiil, hingga penanganan secara hukum.

Tim Komisi IV DPR RI juga ingin menggali informasi serta mendiskusikan hal-hal yang menjadi permasalahan, serta upaya penyelesaiannya berkaitan dengan kasus kematian pada hewan ternak, khususnya ternak Babi di Sumatera Utara.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Penanganan Kasus Kematian Hewan Ternak Babi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

No. NAMA FRAKSI

1. Sudin, S.E. Ketua Komisi IV/F.PDIP

2. Daniel Johan, S.E. Wkl. Ketua Kom IV/ F.PKB

3. Ir. Mindo Sianipar Anggota/F.PDIP

4. Ono Surono, S.T. Anggota/F.PDIP

5. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. Anggota/F.PG

3

6. Budhy Setiawan Anggota/F.PG

7. H. Sulaeman L Hamzah Anggota/F.NasDem

8. Hj. Sri Wulan, S.E. Anggota/F.NasDem

9. Edwar Tannur, S.H. Anggota/F.PKB

10. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. Anggota/F.PD

11. drh. H. Slamet Anggota/F.PKS

12. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. Anggota/F.PKS

13. Haerudin, S.Ag., M.H. Anggota/ F.PAN

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara tanggal 22-24 November 2019.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan briefing dengan Badan Karantina Pertanian, Dirjen Peternakanan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di Bandara Udara Internasional Kuala Namu; melakukan pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya; Forkompinda Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Komisi IV DPR RI mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai kasus kematian pada hewan ternak babi dan penanganan yang telah dilakukan, serta penjaringan aspirasi seluruh stakeholder.

Pada saat kunjungan Komisi IV DPR RI juga mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kasus lain yang perlu penanganan khusus terkait pencemaran lingkungan akibat tambang emas liar yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang emas liar tersebut.

F. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°- 4° Lintang Utara dan 98°- 100° Bujur Timur, luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

a. Pesisir Timur : Pegunungan Bukit Barisan.

b. Pesisir Barat : Kepulauan Nias.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk residentie Sumatra's Oostkust bersama provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan

4

wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Batas wilayah

Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka.

Selatan

Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia.

Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia.

Timur Selat Malaka.

Terdapat 419 pulau di Provinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (Kepulauan Nias), dan Pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibuasi, Pini, Tanahbala, dan Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di Pulau Sibuasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara Kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha), yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumatera Utara telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

G. GAMBARAN UMUM DAN KRONOLOGIS KASUS KEMATIAN PADA

HEWAN TERNAK BABI DI SUMATERA UTARA

Dua penyakit hewan ternak pada babi yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah Hog Cholera (Classical Swine Fever) dan ASF (African Swine Fever).

1. Penyakit Hog Cholera

Hog Cholera merupakan penyakit yang sangat signifikan secara ekonomi. Penyakit ini cepat menyebar dalam populasi babi dan dapat menyerang

5

segala umur. Morbiditas dan mortalitas sangat tinggi dan dapat mencapai 95-100%.

Situasi Dan Status Hog Cholera

a. Kasus pertama HC Tahun 1994 di Sumatera Utara disebabkan masuknya babi pejantan dari Semenanjung Malaysia.

b. Kep. Mentan No. 455 Tahun 1996: Deklarasi wabah I: 24-6-1996

c. Kep. Mentan No. 888 Tahun 1997: wabah di 11 Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan NTT.

d. Kep. Mentan No. 181 Tahun 2014: Deklarasi Sumatera Barat bebas HC.

Daerah Prioritas Pemberantasan HC

Daerah Sumber Bibit Babi, berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Bali.

Daerah Sumber Babi Potong, berasa dari Jawa Tengah (Kab. Karanganyar) dan NTT (Kab. Alor).

2. Penyakit ASF

Termasuk kedalam penyakit yang sangat menular (highly contagious haemorrhagic viral disease) yang menyerang babi liar dan domestikasi;

6

memiliki tanda klinis mirip CSF/Hog Cholera, namun tidak ada hubungan dengan virus CSF.

Penyakit ASF menjadi perhatian karena bukan berasal dari Indonesia, merupakan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan I dengan tingkat kesakitan (morbiditas) dan tingkat kematian (mortalitas) pada ternak babi mencapai 100%; dan saat ini belum ada vaksin yang efektif. Selain itu, peternakan babi Indonesia (±8,5 juta ekor) terkepung oleh negara terjangkit ASF.

Penyakit ASF berpotensi masuk ke Indonesia, antara lain melalui daging babi/produk daging babi yang diproses dengan pemanasan yang tidak cukup; melalui sisa katering dan makanan bawaan penumpang, dan awak alat angkut, serta sampah pesawat/kapal yang digunakan sebagai pakan babi (swill feeding); dan melalui orang dari luar negeri yang terkontaminasi pada saat mengunjungi suatu peternakan babi tertular.

Berikut 4 (empat ) skenario masuknya virus ASF Ke Sumatera Utara.

Dampak apabila ASF masuk Ke Indonesia, antara lain adalah kematian babi termasuk akibat culling; hilangnya mata pencaharian sebagian rakyat (peternak babi) dan salah satu sumber protein sebagian masyarakat; serta kehilangan pasar ekspor.

Selain itu, biaya besar untuk pemberantasan dan penanggulangan wabah, termasuk untuk kompensasi; ancaman bagi plasma nutfah asli Indonesia; dan terganggunya sektor pariwisata.

H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Tim Komisi IV DPR RI melakukan briefing dengan pihak Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di ruang pertemuan Bandara Internasional Kuala Namu. Beberapa informasi

7

yang diperoleh, antara lain berkaitan dengan populasi Babi di Sumatera Utara, Indikasi virus penyebab wabah kematian, kronologis kasus kematian, serta alur masuk virus penyebab kematian pada ternak babi ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kronologis masuk dan tersebarnya kasus kematian hewan ternak babi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

8

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa per tanggal 22 November 2019, populasi babi yang mati sejumlah 10.153 ekor, dari sekitar 1.2 juta ekor babi. Berikut adalah populasi babi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019.

9

( Ekor)

KABUPATEN/

KOTA 2015 2016 2017 2018 2019 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 NIAS 34.666 34.700 43.793 43.296 44.161

2 MANDAILING NATAL 3.390 3.562 1.018 1.038 1.059

3 TAPANULI SELATAN 985 849 800 8.000 8.000

4 TAPANULI TENGAH 91.616 71.870 74.026 75.505 75.800

5 TAPANULI UTARA 59.023 61.679 64.454 67.354 68.000

6 TOBA SAMOSIR 39.567 43.512 48.690 44.184 43.656

7 LABUHAN BATU 9.034 11.744 12.918 14.856 14.856

8 ASAHAN 8.843 8.843 9.150 12.365 12.365

9 SIMALUNGUN 109.176 106.119 172.027 174.045 182.747

10 DAIRI 102.578 103.710 108.015 110.090 112.392

11 KARO 19.227 27.819 24.049 38.793 40.732

12 DELI SERDANG 67.155 55.139 56.236 50.160 49.160

13 LANGKAT 30.902 31.633 31.969 23.073 22.400

14 NIAS SELATAN 216.409 204.147 250.304 275.334 302.867

15 HUMBANG HASUNDUTAN 41.173 36.554 38.373 39.524 39.576

16 PAKPAK BHARAT 5.984 6.175 6.670 7.408 7.500

17 SAMOSIR 42.352 29.137 23.816 29.426 30.309

18 SERDANG BEDAGAI 34.018 31.484 31.598 32.103 32.424

19 BATUBARA 8.665 4.059 7.690 8.802 8.978

20 PADANG LAWAS UTARA - - -

21 PADANG LAWAS 168 168 127 168 215

22 LABUHAN BATU SELATAN 776 776 455 472 495

23 LABUHAN BATU UTARA 4.762 5.143 5.382 7.527 8.280

24 NIAS UTARA 30.553 30.972 31.438 31.538 31.603

25 NIAS BARAT 65.653 66.653 60.463 62.278 62.278

26 SIBOLGA 2.036 1.284 2.488 2.032 2.235

27 TANJUNG BALAI 2.849 3.054 3.087 1.035 1.034

28 PEMATANG SIANTAR 2.123 1.839 3.109 2.886 2.950

29 TEBING TINGGI 1.507 1.381 1.498 1.634 1.654

30 MEDAN - 3.186 6.499 7.221 7.582

31 BINJAI 4.595 4.634 4.665 4.687 5.155

32 PADANG SIDEMPUAN - - -

33 GUNUNG SITOLI 48.444 50.134 51.366 52.907 54.441

1.088.229 1.041.959 1.176.173 1.229.741 1.274.904

Ket. : *) Angka Sementara

POPULASI BABI TAHUN 2014 - 2019 ( PER KABUPATEN/KOTA )

No TAHUN

JUMLAH

Poin-poin pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan dan pencegahan kasus kematian pada hewan ternak babi di Sumatera Utara:

10

1. Penanganan kasus kematian pada hewan ternak babi di Sumatera Utara harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kultur dan kondisi sosial ekonomi setempat.

2. Perlunya koordinasi, edukasi dan public awareness kepada pemilik babi agar tidak melalulintaskan, maupun menjual babi sakit; serta tidak membuang bangkai babi di tempat-tempat umum.

3. Di Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) perusahaan besar yang bergerak dalam industri peternakan babi.

4. Kondisi kematian pada babi yang sampai tanggal 20 november 2019 tercatat 10.153 ekor yang mengarah pada ASF membutuhkan penanganan cepat serta dukungan dana baik dari pemerintah pusat/maupun daerah.

5. Daerah (dinas peternakan) memiliki kendala dalam anggaran dan belum ada penetapan terhadap wabah penyakit dugaan ASF.

6. Penggunaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan kasus kematian membutuhkan penetapan/deklarasi.

7. Pihak provinsi Sumatera Utara menunggu dan meminta petunjuk adanya penetapan dari Kementerian Pertanian terkait wabah penyakit pada hewan yang menyebabkan kematian pada ternak Babi di Sumatera Utara.

8. Dirjen PKH sudah menyiapkan draf deklarasi/penetapan kasus penyakit kematian pada babi. Apabila sudah dilakukan deklarasi Badan Karantina Pertanian akan menutup semua lalu lintas terhadap babi dan produknya dari dan ke dalam wilayah Sumatera Utara.

9. Badan Karantina Pertanian, saat ini telah menginstruksikan pelarangan lalu lintas babi keluar dan masuk kedalam wilayah Sumatera Utara; dan tidak mengeluarkan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari Sumatera Utara terhadap hewan Babi.

10. Badan Karantina Pertanian meminta agar BPOM juga ikut serta dalam upaya pencegahan masuk dan keluar produk olahan babi kedalam dan dari Provinsi Sumatera Utara.

11. Badan Karantina Pertanian juga menyatakan bahwa, selain hewan ternak dan produk olahan Babi, manusia juga merupakan media pembawa hama penyakit hewan pada babi ini.

12. Kepala daerah bekerja sama dengan instansi terkait membentuk posko unit reaksi cepat dalam pengawasan terhadap lalu lintas dan pelaporan terhadap kejadian kematian.

13. Komisi IV DPR RI juga mendapatkan informasi dan penjelasan dari Gubernur Sumatera Utara berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas liar/ilegal terhadap masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal.

11

I. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan penanganan serta memikirkan dampak, baik sosial maupun ekonomi terhadap peternak-peternak kecil. Hal ini dikarenakan sebagian dari populasi 1,2 juta ekor babi di Sumatera Utara merupakan peternak kecil/backyard farm.

2. Komisi IV DPR RI menyatakan penanggulangan tidak bisa hanya tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja. Namun, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena dampak juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kejadian kematian pada ternak babi ini.

3. Komisi IV DPR RI menyarankan agar bupati/walikota menggunakan dana tanggap darurat dan/atau dana desa untuk penanganan bencana sesuai dengan kewenangannya. Apabila tanggung jawab teknis dan bantuan obat-obatan bisa dilakukan oleh pihak kementerian teknis terkait, namun untuk sosialisai dan edukasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab dari bupati/walikota.

4. Komisi IV DPR RI meminta agar menyiapkan langkah tindak lanjut kesiapan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta dukungan untuk meningkatkan biosekuriti/desinfektan, terutama setelah deklarasi atau penetapan status wabah dilakukan.

5. Komisi IV DPR RI akan membantu penanganan permasalahan kematian hewan ternak babi di Sumatera Utara sehingga tidak menyebar ke daerah yang belum terinfeksi wabah.

12

6. Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya terkait dukungan anggaran melalui realokasi anggaran pada Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7. Komisi IV DPR RI mendukung Badan Karantina Pertanian menjadi garda terdepan pertahanan negara dengan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ke dalam wilayah NKRI melalui penguatan kapasitas maupun sarana dan prasarana perkarantinaan.

8. Komisi IV DPR RI akan segera membahas permasalahan pencemaran limbah merkuri akibat kegiatan tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

J. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka penanganan kasus kematian pada hewan ternak babi di Sumatera Utara. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan, dan aspirasi yang telah disampaikan dalam rapat, baik Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian. Terkait dengan informasi mengenai pencemaran lingkungan akibat kegiatan tambang emas liar, Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, November 2019

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin A-151