Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah Analisis ...berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/... · (PPh Non Migas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk). Hal

Vol. V, Edisi 10, Juni 2020

Analisis Strategi Menyelamatkan Industri

Tekstil Dalam Negerip. 8

ISO 9001:2015Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

Potensi dan Tantangan PPN PMSE

p. 12

Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah

p. 3

2 Buletin APBN Vol. V. Ed. 10, Juni 2020

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi global, termasuk indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi indonesia Triwulan-i 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Salah satu industri strategis yang terdampak cukup parah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Berbagai persoalan yang dihadapi industri TPT mulai dari rendahnya permintaan global dan domestik untuk produk TPT, sampai dengan permasalahan produk impor di pasar domestik dan kinerja keuangan perusahaan industri TPT yang tertekan, kian menjadi persoalan.

PeneTraSi pengguna internet yang semakin meningkat mendorong tumbuhnya ekonomi digital di tengah mewabahnya Covid-19. dengan melihat keadaan ini, pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet khususnya yang dimiliki oleh Subyek Pajak Luar negeri (SPLn). melalui Undang-Undang (UU) no. 2/2020, pemerintah menetapkan perlakukan perpajakan atas kegiatan Perdagangan melalui Sistem elektronik (PmSe). Selain melihat potensi yang cukup besar, kegiatan PmSe ini juga dihadapi oleh beberapa tantangan.

Kritik/Saran

http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak

Dewan RedaksiRedaktur

Dwi Resti PratiwiRatna Christianingrum

Martha CarolinaAdhi Prasetio SW.

EditorAde Nurul Aida

Marihot Nasution

daLam transfer ke daerah dikenal dengan konsep trilogi dana perimbangan yang terdiri dari dBH, daU dan daK. Ketiganya saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal horizontal. Adanya pandemi Covid-19 diprediksi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang secara langsung akan berpengaruh negatif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Hal ini membuat pendapatan daerah khususnya dBH berkurang. Hal ini tentu menekan ruang fiskal daerah dan berimplikasi terhadap pelayanan publik.

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

M.Si.Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah p.3

Analisis Strategi Menyelamatkan Industri Tekstil Dalam Negerip.8

Potensi dan Tantangan PPN PMSE p.12

3Buletin APBN Vol. V. Ed. 10, Juni 2020

Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah

oleh Adhi Prasetio S.W*)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal horisontal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya), DBH ditujukan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin, dimana DBH dibagi dengan perimbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, meskipun penggunaan DBH diserahkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) namun ada sebagian yang dialokasikan untuk bidang kesehatan (50 persen dari Cukai Hasil Tembakau).

DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dalam skema DBH Pajak, pemerintah pusat mendapatkan alokasi yang lebih besar dari daerah. Sementara pada DBH SDA, daerah mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pemerintah pusat (Tabel 1). Namun pemerintah pusat juga memerhatikan alokasi yang merata untuk kabupaten sekitar daerah penghasil. Munculnya Covid-19 membuat alokasi penerimaan DBH terancam mengalami penurunan. Untuk itu, tulisan ini akan mengulas bagaimana DBH pada tahun 2020, dan pengaruhnya terhadap ruang fiskal pemda, serta dampak terhadap pelayanan publik.

Penyesuaian DBHPada APBN 2020, DBH mendapatkan alokasi anggaran Rp117,58 triliun. Namun adanya pandemi Covid-19 diprediksi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang secara langsung akan berpengaruh negatif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (PPh Non Migas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk). Hal ini mengingat basis dari perpajakan

Abstrakdalam transfer ke daerah dikenal dengan konsep trilogi dana perimbangan

yang terdiri dari dBH, daU dan daK. Ketiganya saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal horizontal. Pada saat DBH meningkat, pada umumnya daU dan daK menurun, demikian pula sebaliknya dan prinsip ini digunakan dalam perhitungan daU dan daK per daerah. adanya pandemi Covid-19 diprediksi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang secara langsung akan berpengaruh negatif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Hal ini membuat pendapatan daerah khususnya dBH berkurang sehingga dapat menekan ruang fiskal daerah dan berimplikasi terhadap pelayanan publik.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

belanja transfer ke daerah


adalah aktivitas perekonomian yang mayoritas berada di sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan, konstruksi, real estate, transportasi, dan pergudangan. Penurunan pertumbuhan ekonomi juga diprediksi akan memengaruhi kemampuan masyarakat maupun pengusaha, dimana mereka akan mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas dan memilih menunda kewajiban pembayaran PBB. Selanjutnya, sektor pertambangan yang berkontribusi hampir 95 persen atas PNBP juga turut terdampak, ini diakibatkan pembatasan yang terjadi di hampir semua negara menyebabkan permintaan akan minyak mentah, batubara dan minerba menurun, yang pada akhirnya memengaruhi terhadap harga komoditas sektor pertambangan. Lebih lanjut, adanya perubahan pendapatan negara maka belanja negara juga diperkirakan mengalami penurunan antara lain anggaran transfer ke daerah khususnya DBH.

Situasi tersebut pada akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam Perpres 54/2020 tersebut salah satunya mengoreksi DBH sebesar Rp27,77 triliun menjadi Rp89,81 triliun. Penurunan DBH secara keseluruhan berjumlah 23,6 persen namun secara rata-rata terjadi

penurunan sejumlah 14 persen terhadap kedelapan item DBH. Penurunan terbesar terjadi pada DBH SDA Migas yaitu minus 58,04 persen, yang menarik DBH SDA Panas Bumi justru mengalami kenaikan sebesar 22,92 persen. Kenaikan target ini menurut penulis dikarenakan adanya efisiensi biaya operasi dari kegiatan penguasaan panas bumi serta tetap dilakukannya pelelangan wilayah kerja panas bumi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ruang Fiskal Daerah TertekanSaat ini mayoritas daerah masih sangat tergantung terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD). Tidak banyak daerah yang mempunyai kemandirian fiskal, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerahnya sendiri. Selain itu, ruang fiskal daerah saat ini juga masih

Tabel 2. Perubahan Dana Bagi Hasil Tahun 2020 (triliun rupiah)

Sumber: Perpres 54/2020, diolah

Tabel 1. Rincian dan Skema Dana Bagi Hasil

Sumber: DJPK


Dengan adanya penyesuaian dana perimbangan akan memengaruhi ruang fiskal daerah, khususnya bagi daerah yang kontribusi DBHnya cukup besar terhadap PAD. Ketika pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, DBH merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan guna membiayai belanja penanganan Covid-19 di tengah penerimaan daerah yang sedang lesu. Hal ini sempat menjadi polemik pada awal Mei 2020, dimana Pemda DKI Jakarta meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membayarkan DBH 2019 dan sisa Kurang Bayar (KB) DBH 2018 sebanyak Rp5,1 triliun.

Keterlambatan pembayaran DBH akan berdampak terhadap ruang fiskal daerah, sehingga program pembangunan di daerah akan terhambat. Di beberapa daerah keterlambatan penyaluran DBH menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun, sehingga tidak dapat dioptimalkan untuk kegiatan tahunan anggaran berjalan.

Dampak Terhadap Pelayanan PublikPendapatan daerah yang berupa dana perimbangan dari pusat menuntut daerah membangun dan menyejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Pada tahun 2017, ruang fiskal daerah secara nasional sebesar 16,3 persen. Ruang fiskal daerah tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan ruang fiskal sebesar 45,6 persen, sedangkan ruang fiskal terendah ditempati Nusa Tenggara Timur dengan besaran ruang fiskal sebesar 7,7 persen.

Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018, kontribusi PAD atas pendapatan daerah tercatat 24,6 persen. Dana perimbangan berperan sangat besar dengan persentase 59,9 persen terhadap pendapatan daerah serta dana lain-lain sebesar 15,5 persen. Dari 59,9 persen dana perimbangan tersebut, DAU menyumbang 60,6 persen, DAK sejumlah 25,4 persen sedangkan DBH sebesar 14 persen. Sedangkan secara nasional keterlibatan DBH atas pendapatan daerah sejumlah 8,4 persen, DAU sebanyak 36,3 persen dan DAK sebesar 15,2 persen.

Meskipun secara nasional kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah dan dana perimbangan tidak terlalu besar, namun bagi sebagian daerah di Indonesia DBH merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial selain PAD dan DAU dalam membiayai belanja daerah. Namun sayangnya, potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui mekanisme TKD. Secara nasional berdasarkan data realisasi APBD TA 2018, dapat kita temui persentase DBH terbesar terhadap Pendapatan daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ditempati oleh Kalimantan Timur (28 persen), Bengkalis (67,1 persen), Bontang (45 persen). Dari data 5 besar pada pada Provinsi/Kabupaten/Kota hanya DKI Jakarta yang kontribusi DBH bersumber dari pajak, selebihnya mayoritas daerah masih mengandalkan SDA.

Tabel 3. 5 Besar Kontribusi DBH terhadap Pendapatan Daerah pada Provinsi/

Kabupaten/Kota

Sumber: DJPK


Selanjutnya sejak tahun 2017, pemerintah menerapkan kebijakan paling sedikit 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) wajib ditujukan untuk belanja infrastruktur daerah. Alokasi tersebut untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal untuk penyediaan layanan publik dan ekonomi pun ikut meningkat, sebaliknya jika anggaran DBH yang diperoleh daerah menurun sebagaimana Perpres 54/2020 maka penyediaan layanan publik beserta ekonomi juga turut terganggu.

Terkait pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenkeu telah memberikan relaksasi penyaluran DBH tahun berjalan dan relaksasi kurang bayar (KB) DBH 2019 untuk keperluan penanganan Covid-19 serta melindungi daerah dari ancaman perekonomian kepada Pemda. Sebagian DBH tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk belanja infrastruktur 25 persen dari DTU dapat digunakan untuk penanganan Covid-19,

baik sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun belanja mendesak lain.

Meskipun demikian, pola belanja dan efektivitas belanja daerah juga sangat memengaruhi peningkatan layanan publik di daerah. Selain itu, faktor lain seperti komitmen politik pimpinan di daerah dan koordinasi antar instansi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, sangat memengaruhi keberhasilan peningkatan pelayanan dasar publik di daerah. Program-program dalam APBD sebagian besar didanai oleh DAU, DBH dan PAD. Dalam pemanfaatannya, Pemda cenderung memprioritaskan belanja wajib yaitu belanja pegawai. Hal ini disebabkan formula DAU yang menjadikan belanja pegawai sebagai Alokasi Dasar. Setelah belanja wajib terpenuhi, maka sisa dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas yang menjadi mandatory spending seperti untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dan bidang kesehatan sebesar 10 persen dari APBD. Selebihnya baru dialokasikan untuk belanja modal dan belanja program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam proses penyusunan APBDnya.

RekomendasiSecara umum, proses desentralisasi fiskal membawa pengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Menyikapi penyesuaian DBH yang berimplikasi terhadap ruang fiskal daerah serta dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah. Ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, diantaranya:

Pertama, memperbaiki kebijakan penyaluran DBH. Jika semula pembayaran kurang bayar DBH TA sebelumnya dibayarkan pada bulan November atau Desember, kini dimajukan menjadi triwulan III.

Kedua, memperkuat peran Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal proses penyusunan APBD, dengan demikian pemda diharapkan mampu meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan daerah serta mengalokasikan belanja program dan kegiatan yang lebih berkualitas.

Ketiga, mendorong pemda untuk lebih meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penambahan belanja modal dan pelayanan publik serta merasionalisasi belanja pegawai.


Keempat, memfasilitasi seluruh pemda di Indonesia dalam rangka menumbuhkan potensi ekonomi daerah guna mendapatkan sumber pendapatan baru. Khususnya bagi daerah yang bergantung terhadap SDA, hal ini penting agar mengurangi ketergantungan daerah terhadap SDA yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki keterbatasan waktu.

Daftar PustakaBird, R. M. dan Vaillancourt, F. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Isti’anah. 2008. Optimalisasi Peran Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.

Kementerian Keuangan. 2017. Buku Pegangan, Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian Keuangan. 2020. DBH Tahun Berjalan dan Kurang Bayar DBH 2019 Direlaksasi untuk Tangani

COVID-19 dan Lindungi Ekonomi Daerah

Harefa, Mandala. 2018. Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.

Badan Kebijakan Fiskal. 2011. Analisis Hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pelayanan Dasar Publik di Indonesia.

Yusriadi, Sri Mulyati. 2017. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh. Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2017


Industri tekstil merupakan salah satu industri yang berperan penting bagi perekonomian nasional dengan

kontribusi ekspor hingga 10,52 persen dari total ekspor nasional (terbesar kedua setelah ekspor minyak sawit) pada tahun 2018, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 4,65 juta orang (Kementerian Perindustrian/Kemenperin, 2019) atau sekitar 20 persen dari total tenaga kerja di industri pengolahan. Selain itu, industri tekstil merupakan salah satu industri prioritas dalam making indonesia 4.0 yang ditetapkan oleh Kemenperin.Sayangnya, industri tekstil terdampak cukup parah sebagai akibat penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), baik di Indonesia maupun secara global. Pertumbuhan industri tekstil terkontraksi -1,24 persen pada triwulan I 2020. Padahal, pada triwulan I 2019 mampu tumbuh hingga 18,98 persen, serta mampu tumbuh rata-rata 9,3 persen dalam tiga tahun terakhir.Melihat Besarnya peranan industri tekstil terhadap perekonomian, terutama terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja, maka tulisan ini akan melihat sejauh apa industri tekstil terdampak oleh Covid-19, serta menganalisis mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah maupun rekomendasi kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil tersebut.

Beban Industri TekstilIndustri tekstil mengalami tekanan yang berat semasa pandemi, baik di Indonesia maupun global. Tekanan ini disebabkan oleh rendahnya permintaan. Untuk Indonesia, permintaan/konsumsi untuk produk hasil tekstil mengalami kontraksi hingga -3,29 persen pada TW I 2020 (yoy), padahal pada TW I 2019 mampu tumbuh sebesar 4,48 persen. Sementara untuk pasar global, berdasarkan data international Labour Organization (ILO), diprediksi akan terjadi penurunan penjualan produk tekstil sampai dengan 50 persen di pasar Eropa. Hal ini mencerminkan permintaan terhadap produk tekstil di pasar global juga mengalami penurunan signifikan. Selain itu, untuk Indonesia dimana sebagian hasil tekstilnya berorientasi ekspor, penurunan permintaan global berdampak terhadap banyaknya pembatalan pesanan karena adanya restriksi di sejumlah negara yang menutup aktivitas ekonominya (Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), 2020). Penurunan permintaan tersebut berdampak pada produksi sejumlah besar perusahaan dalam industri tekstil. Berdasarkan laporan API, tercatat utilisasi untuk industri TPT pada bulan April 2020 hanya sebesar 7,3 persen dari total kapasitas produksi. Padahal, dalam kondisi normal sekalipun, utilisasi

Analisis Strategi Menyelamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri

oleh Robby Alexander Sirait*)

Riza Aditya Syafri**)

AbstrakPandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi global, termasuk

indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi indonesia triwulan-i 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Salah satu industri strategis yang terdampak cukup parah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Berbagai persoalan dihadapi oleh industri TPT. mulai dari rendahnya permintaan global dan domestik untuk produk TPT, sampai dengan permasalahan produk impor di pasar domestik serta kinerja keuangan perusahaan industri TPT yang tertekan. Untuk itu, diperlukan stimulus kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan industri TPT dalam negeri.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

makroekonomi


industri TPT hanya mampu mencapai 49 persen pada tahun 20191 sebagai akibat masifnya pertumbuhan impor produk TPT membanjiri pasar dalam negeri. Jika kondisi perekonomian tidak kian membaik, serta dorongan stimulus bagi sektor ini kurang tepat, diperkirakan setidaknya 70 persen dari total perusahaan TPT akan tutup permanen (Bisnis, 2020).Anjloknya produksi serta penjualan selama pandemi ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak dipekerjakan. Tercatat, hanya sekitar 20 persen tenaga kerja di industri tekstil yang masih dipekerjakan hingga April 2020, atau sebesar 539.957 pekerja dari semula 2.699.789 pekerja (API, 2020). Di tengah rendahnya utilisasi industri tekstil, adanya pengenaan beban tagihan listrik minimum 40 jam menyala bagi industri, dan 235 jam menyala untuk industri premium oleh PLN, serta pengenaan beban tagihan minimum gas oleh PGN kian memberatkan arus kas perusahaan-perusahaan di industri tekstil (API, 2020).

Padahal dalam keadaan normal, arus kas perusahaan industri tekstil juga tidak terlalu baik. Dapat terlihat dari nilai debt to equity ratio (DER) beberapa perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki nilai DER lebih besar dari 1. Artinya, jumlah utang perusahaan lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki perusahaan, sehingga memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Selain itu, dari data utang tersebut, dapat pula dilihat bahwa sebagian besar kegiatan operasional perusahaan dibiayai oleh utang, dan bukan oleh modal perusahaan, terlihat dari komposisi utang jangka pendek yang mencakup lebih dari 50 persen dari total utang pada beberapa perusahaan industri tekstil yang tercatat di BEI.Untuk itu, diperlukan stimulus dan dukungan yang tepat dari pemerintah untuk dapat menyelamatkan industri tekstil dari berbagai persoalan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19. Peranan Pemerintah dalam Menyelamatkan Industri TekstilPemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Serta Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), telah melakukan berbagai sinergi kebijakan dalam membantu dunia usaha untuk dapat bertahan di tengah pandemi.BI melalui kebijakan moneternya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga likuiditas pasar keuangan dan perbankan dengan melakukan Quantitative easing, serta melakukan

1) Berdasarkan data yang diungkapkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI Pada 27 April 2020.

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekspor-Impor Industri TPT 2016-2020

Sumber: BPS, diolah.

Sumber: BEI, diolah. *) Menggunakan Laporan keuangan 2018-2019.

Tabel 1. Statistik Utang Beberapa Perusahaan di Industri Tekstil Yang Listed di BEI


pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong peningkatan kredit. Selain itu, injeksi likuditas yang dilakukan BI juga untuk mendukung perbankan menjalankan kebijakan yang dikeluarkan OJK agar perbankan dan institusi keuangan non-bank dapat memberikan restrukturisasi utang bagi dunia usaha, yang aktivitas usahanya terdampak oleh Covid-19. Sementara dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah memberikan stimulus berupa subsidi bunga, serta berbagai insentif perpajakan untuk meringankan dunia usaha di tengah Covid-19.Dilihat dari permasalahan yang dihadapi industri TPT, yaitu tertekannya arus kas perusahaan selama pandemi ini, maka bauran kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah telah tepat sasaran untuk dapat mengurangi beban industri TPT, khususnya dengan adanya berbagai insentif perpajakan, serta kesempatan bagi perusahaan untuk merestrukturisasi utang yang akan mengurangi beban bunga dan beban utang yang harus dibayar perusahaan, sehingga dapat membantu arus kas perusahaan dalam jangka pendek. Dalam implementasinya, belum semua kebijakan yang dikeluarkan tersebut telah berjalan efektif. Sebagai contoh, kebijakan restrukturisasi utang, dinilai masih perlu diperbaiki implementasinya. Sekjen API, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI mengatakan kesulitannya dalam mendapatkan persetujuan untuk restrukturisasi utang usahanya ke perbankan. Masalah likuiditas

menjadi alasan perbankan belum bisa memberikan restrukturisasi. Selain itu, berdasarkan data yang dipublikasikan OJK, baru sekitar 4,33 juta debitur yang mendapatkan restrukturisasi utang, dimana 3,76 juta debitur merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dilihat dari jumlahnya, dari kredit yang tercatat di perbankan sebesar Rp5.500 triliun, baru sekitar Rp391,1 triliun yang mendapatkan restrukturisasi (CNN Indonesia, 2020). Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah proses administrasi untuk verifikasi kredit nasabah yang memakan waktu.Selain implementasi yang perlu ditingkatkan, terdapat beberapa alternatif kebijakan lainnya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu industri TPT dalam menjaga cashflow-nya, maupun untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk hasil dalam negeri. Diharapkan dengan adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan yang telah ada, serta penerapan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, dapat menyelamatkan industri tekstil secara khusus, maupun industri-industri lainnya secara umum.Daftar PustakaAsosiasi Pertekstilan Indonesia. 2020. RDP dengan Komisi VI DPR RI. Jakarta.Bank Indonesia. 2020. Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi Covid-19. Jakarta: Bank Indonesia.

Gambar 2. Bauran Kebijakan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19

Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, diolah


BPS. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan-I 2020. Jakarta: Badan Pusat StatistikBursa Efek Indonesia. 2020. Laporan Keuangan berbagai perusahaan industri tekstil. Jakarta: BEI. Diakses dari https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/ pada 29 Mei 2020CNN Indonesia. 2020. OJK Akui Restrukturisasi Kredit karena Corona Belum Maksimal. Jakarta. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200519152549-78-504949/ojk-akui-restrukturisasi-kredit-karena-corona-belum-maksimal pada 29 Mei 2020International Labour Organization. 2020. COVID-19 and the textiles, clothing, leather and footwear industries. Switzerland: ILO.International Monetary Fund (IMF). 2020. World Economic Outlook. April.

Kementerian Keuangan. 2020. Live Streaming Youtube: Konferensi Pers Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kemenkeu. Diakses Pada 29 Mei 2020.Kementerian Perindustrian. 2019. Berorientasi Ekspor, Industri Tekstil dan Alas Kaki Sumbang USD19 Miliar. Jakarta. Diakses dari https://www.kemenperin.go.id/artikel/21167/ghs pada 26 Mei 2020Nurcaya, Ipak Ayu H. 2020. Butuh Kejelasan Stimulus, 70 Persen Industri Tekstil Terancam Gulung Tikar. Jakarta: Ekonomi.Bisnis. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20200429/257/1234499/butuh-kejelasan-stimulus-70-persen-industri-tekstil-terancam-gulung-tikar?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2 pada 26 Mei 2020

RekomendasiBeberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil, antara lain: pertama, menekan impor APD, masker, sarung tangan, dan alat kesehatan lainnya, yang sudah dapat dibuat di dalam negeri oleh industri TPT dan mendorong peningkatan produksi alat tersebut oleh industri TPT dalam negeri demi peningkatan utilisasi industri tekstil di tengah pandemi; kedua, melakukan safeguard secara menyeluruh untuk produk-produk hasil tekstil agar produk dalam negeri dapat bersaing, baik dengan melakukan pembatasan impor terhadap produk jadi dan hanya membuka impor untuk bahan baku penolong, maupun dengan cara memberikan tarif terhadap produk impor. Selanjutnya, meningkatkan pengenaan tarif impor untuk produk tekstil yang sebelumnya telah dipasangi tarif. Saat ini baru terdapat tiga jenis produk tekstil yang memiliki tarif impor, yaitu: benang, kain, dan tirai; ketiga, untuk menyelamatkan industri tekstil jangka panjang, pemerintah dapat menerapkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal, untuk merek-merek ternama yang selama ini tidak melakukan produksi di Indonesia, namun banyak diperjual-belikan di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memaksa importir melakukan produksi di dalam negeri; Keempat, menghapuskan beban pemakaian minimum listrik dan gas bagi para pelaku industri TPT dalam jangka pendek. Hal ini masuk akal untuk dilakukan, mengingat utilisasi industri TPT di tengah Covid-19 yang sangat rendah; Kelima, memberikan keringanan untuk pembayaran utilitas lainnya, dimana pemerintah dapat melakukan intervensi di dalamnya, seperti pembayaran listrik, gas, PDAM, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan untuk dapat dibayar melalui skema cicilan dalam jangka pendek.


Kebijakan Work From Home (WFH) dalam masa pandemi Covid-19 telah mendorong masyarakat

memanfaatkan internet untuk proses pembelajaran maupun bekerja. Penyedia jasa internet, IndiHome dan Biznet mencatat lonjakan lalu lintas (traffic) data sebesar 40 persen dan pengguna baru sebesar 20 persen sejak diberlakukan WFH (CNN indonesia, 2020). Sementara itu, akumulasi persentase layanan broadband Telkomsel mencapai 16 persen. Lonjakan traffic itu didominasi oleh tumbuhnya pengguna aplikasi belajar online seperti Ruangguru, Paket Ilmupedia, dan Google Classroom yang meningkat lebih dari 5.404 persen (CNBC,2020). Selain itu, terjadi peningkatan lebih dari 443 persen untuk pengguna layanan aplikasi video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, dan CloudX. Hal ini turut mendorong tumbuhnya ekonomi digital. Dalam Laporan E-conomy SEA 2019, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2019 nilainya ditaksir USD40 miliar yang bersumber dari sektor niaga, travel, media, dan transportasi berbasis daring. Indonesia menempati posisi paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada tahun 2025, angkanya diperkirakan menembus USD133 miliar (DJP, 2020).Potensi besar ini mendorong pemerintah

menerapkan pajak atas aktivitas ekonomi digital khususnya yang dimiliki oleh Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi PMSE, melalui UU No. 2/2020. Tulisan ini mengulas mekanisme pengaturan dan potensi penerimaan pajak PPN PMSE serta tantangan implementasinya.Penjelasan dan Mekanisme PPN PMSE PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pelaku usaha yang berbisnis melalui PMSE dapat menjalankan bisnisnya melalui sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Sebagai contoh sederhana, PMSE merupakan pedagang yang berjualan secara online pada suatu platform. Sementara itu, PPMSE merupakan pihak yang menyediakan platform untuk PMSE melakukan usahanya seperti Shopee, Tokopedia, Amazon, eBay dan marketplace lainnya.Dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan UU No. 2/2020. UU ini, memuat empat kebijakan pajak yang salah satunya mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan

AbstrakPenetrasi pengguna internet yang semakin meningkat mendorong tumbuhnya

ekonomi digital di tengah mewabahnya Covid-19. dengan melihat keadaan ini, pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet khususnya yang dimiliki oleh Subyek Pajak Luar negeri (SPLn). melalui Undang-Undang (UU) no. 2/2020 pemerintah menetapkan perlakukan perpajakan atas kegiatan Perdagangan melalui Sistem elektronik (PmSe). Selain melihat potensi yang cukup besar, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan.

Potensi dan Tantangan PPN PMSEoleh

Martha Carolina*)Rahayuningsih**)

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

pendapatan & pembiayaan


perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam dan di luar negeri. UU ini juga memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean PMSE. Pasal 6 ayat (13) huruf (a) UU tersebut mengatur perpajakan terkait PMSE yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK-48/PMK.03/2020. Dengan berlakunya beleid tersebut, maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenakan PPN dan diperlakukan sama seperti produk konvensional lainnya yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha di dalam negeri. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat Tabel 1.Pengenaan PPN atas produk digital dari luar negeri akan berlaku mulai 1 Juli 2020 dengan tarif sebesar 10 persen. Untuk pemungutan, penyetoran, dan pelaporan akan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak (Tabel 1). Berdasarkan beleid yang diterbitkan Menteri Keuangan tersebut,

pelaku usaha PMSE yang dapat ditunjuk sebagai pemungut adalah pelaku yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan, yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Nantinya, pemungut PPN PMSE akan diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan. Nomor identitas ini dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya. Adapun pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.Terkait pelaporan dan penyetoran, pengaturan PPN produk digital sama seperti pemungut PPN dalam negeri, dimana pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan untuk pelaporan PPN, Dirjen Pajak dapat meminta pemungut PPN PMSE untuk menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender. Laporan ini paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, nama dan NPWP pembeli barang dan/atau penerima jasa dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP

Tabel 1. Subjek dan Objek Serta Pemungut PPN PMSE

Sumber: DJP, 2020

Subyek yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE

Pemungutan PPN PMSE Obyek Pemungutan PPN PMSE

Untuk Transaksi Secara Langsung

Unuk Transaksi Melalui PPMSE

Pelaku Usaha PMSE yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri yang ditunjuk

oleh Menteri Keuangan

Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri

Pedagang Luar Negeri Penyedia jasa Luar Negeri, PPMSE Luar Negeri atau

PPMSE Dalam Negeri

Pemanfaatan barang kena pajak (BKP) Tidak Berjuwud termasuk juga pemanfaatan Barang Difital (contoh: piranti lunak, multimedia, data

elektronik)

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital (contoh: layanan jasa berbasis

piranti lunak)


tersebut. Terkait bukti pungut PPN yang diterbitkan atas pembelian atau pemanfaatan produk digital, bukti pungut dimaksud dapat digunakan sebagai faktur pajak. Bukti pemungutan tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Jika penerapan pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam beleid Menteri Keuangan tersebut dapat berjalan baik, maka potensi penerimaan perpajakan dari produk digital cukup besar. Potensi dan Tantangan PPN PMSEDalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam naskah akademik Omnibus Law perpajakan, terdapat tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital (Tabel 2). Kemenkeu mengestimasi total nilai transaksi dari tujuh bentuk transaksi tersebut pada 2017 mencapai Rp104,4 triliun. Jika diasumsikan nilai transaksi tersebut dikenakan pajak 10 persen, maka potensi penerimaan negara dapat mencapai Rp10,4 triliun. Hal inilah yang mendasari pemerintah dalam menerapkan kebijakan pajak PMSE. Saat ini, nilai transaksi diperkirakan mengalami pertumbuhan yang signifikan dibanding 2017. Sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi dan berbasis

destination principles (prinsip destinasi1), pertumbuhan nilai transaksi digital yang pesat ini telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, terhadap besarnya potensi pendapatan negara dari PPN yang seharusnya terutang di negara tempat konsumsi dilakukan atas transaksi digital lintas negara (DDTC, 2020).Dalam implementasinya, pengenaan pajak atas transaksi lintas negara ini akan dihadapkan pada kesulitan dalam jenis transaksi business-to-consumer. Menurut Organisation for economic Co-operation and development (OECD) isu terkait penerapan pajak lintas negara ini adalah mekanisme reverse charge method (PPN dipungut oleh pihak yang membeli barang kena pajak) yang pada umumnya diberlakukan pada transaksi lintas batas negara tidak dapat diterapkan dengan baik dalam konteks transaksi business-to-consumer (DDTC, 2020). Transaksi business-to-consumer akan menjadi tidak efektif karena orang pribadi pada umumnya tidak berstatus Pengusaha Kena Pajak dan tidak memiliki insentif untuk mengungkapkan pengeluaran dalam rangka memungut PPN. Hal ini yang akan menjadi tantangan implementasi pengenaan pajak atas produk digital dari luar negeri.Selain itu, kesiapan dan pengetahuan tentang mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN para perusahaan digital akan sangat diperlukan karena memengaruhi keberhasilan pengenaan pajak atas PMSE. Pengamat pajak Center For indonesia Taxation analysis (CITA) menilai pemungutan pajak terhadap perusahaan luar negeri menjadi tantangan bagi pemerintah karena perusahaan ini tidak ada yang membuka kantor di wilayah Indonesia (CITA, 2020). Sehingga diperlukan adanya komunikasi yang intens bagi pemerintah kepada perusahaan luar negeri. Dan yang perlu jadi catatan juga adalah

Tabel 2. Bentuk & Nilai Transaksi Barang Digital

Sumber: Kemenkeu, 20191) Pengenaan PPN atas konsumsi barang dan/jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri atau daerah pabean.


RekomendasiDengan melihat tantangan yang telah dijabarkan, ada beberapa saran kebijakan. Pertama, perlunya kriteria pemungut pajak PPN yang lebih spesifik karena dalam rantai pasokan transaksi digital melibatkan beberapa pihak dari hulu ke hilir serta pengenaan porsi pajak 10 persen seharusnya tidak dibebankan semua oleh konsumen, tetapi perusahaan terkait juga bisa ikut menanggung bebannya. Kedua, perlu adanya pendataan dan pengawasan terhadap SPLN dalam rangka memungut PPN atas transaksi business-to-consumer agar lebih efektif dan tercipta akuntabilitas. Ketiga, perlu adanya partnership dan sosialisasi yang intens antara pemerintah dan platform digital agar pengetahuan dalam pengenaaan pajak PPN dapat berjalan dengan baik.

hati-menarik-pajak-digital-ini-alasannya/ tanggal 3 Juni 2020CNBC Indonesia. 2020. Ada Momentum WFH, Telkomsel Target Traffic Data Naik 20%. DDiakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20200421143357-17-153388/ada-momentum-wfh-telkomsel-target-traffic-data-naik-20 tanggal 27 Mei 2020Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Ekonomi digital dan Perppu 1 tahun 2020. Diakses dari https://pajak.go.id/id/artikel/ekonomi-digital-dan-perppu-nomor-1-tahun-2020 tanggal 27 Mei 2020.DDTC. 2020. Tantangan Penerapan Pajak Transaksi Eletronik di Indonesia. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/tantangan-penerapan-pajak-transaksi-elektronik-di-indonesia-20468?page_y=5011.2001953125 tanggal 27 Mei 2020.Katadata. 2020. Trafik Internet Naik 20% pada Masa Corona, Operator Kucurkan Rp 1,9 T. Diakses dari https://katadata.co.id/berita/2020/04/20/trafik-internet-naik-20-pada-masa-corona-operator-kucurkan-rp-19-t tanggal 25 Mei 2020UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).Permenkeu No. 48/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Menimbang Melalui Sistem Elektronik.

perlunya penjelasan kriteria yang lebih spesifik agar tidak terjadi kerancuan dan moral hazard pada pelaksanaannya. Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan bahwa kriteria pemungut perlu dijelaskan secara lebih spesifik agar tercipta akuntabilitas (DDTC, 2020). Terakhir, pengenaan PPN ini juga akan memberikan dampak negatif. Penarikan pajak ini merupakan salah satu cara yang paling efektif digunakan di tengah pandemi. Namun di sisi lain, pengenaan pajak ini akan berdampak pada peningkatan beban bagi pengguna (masyarakat) yang akhirnya berdampak pada terhambatnya perkembangan transaksi digital di tengah pandemi saat ini.

Daftar PustakaKementerian Keuangan. 2020. APBN kita edisi Mei 2020CITA.or.id. 2020. Ditjen Pajak Disarankan Lebih Hati-Hati Menarik Pajak Digital, Ini Alasannya. Diakses dari https://cita.or.id/ditjen-pajak-disarankan-lebih-hati-

“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah Analisis ...berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/... · (PPh Non Migas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk). Hal

Documents