Top Banner
80

Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Jun 28, 2019

Download

Documents

dinhnguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja
Page 2: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis

Utang, Landasan Hukum

1. Latar Belakang (1)

2. Latar Belakang (2)

3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4. Jenis-jenis Utang (1)

5. Jenis-jenis Utang (2)

6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

7. APBN 2010-2015

8. Cashflow Pembiayaan 2010-2015

9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2010-2015

10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2010-2015

11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang

Tahun 2015

12. Realisasi Penerbitan SBN 2015

13. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,

2010-2015

14. Pinjaman Program 2010-2015

15. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2010 – 2014

16. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2015

17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2015

(Grafik)

Bagian 3

Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo

Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)

18. Posisi Utang Pemerintah 2010-2015

19. Posisi Utang Pemerintah 2010-2015 (Grafik)

20. Profil Jatuh Tempo Utang per 30 April 2015

21. Posisi Surat Berharga Negara 2010 – 2015

22. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur

23. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)

24. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Grafik)

26. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa

Mata Uang Utama

27. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang

Lainnya

28. Posisi Utang Pemerintah Beberapa

Mata Uang Utama (Grafik)

29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis

Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 3: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio

Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan

Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia

terhadap PDB

32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai

Negara

33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai

Negara Tahun 2005-2015

34. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 April 2015

35. Program Debt Switch dan Buyback SBN

36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

37. Pemanfaatan Pinjaman

38. Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap

Cadangan Devisa

39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2004 –

2014

40. Indikator Risiko Utang 2010-2015

Bagian 5

Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi

Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,

Biaya Pinjaman Luar Negeri)

41. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun

Anggaran 2014 dan 2015

42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun

Anggaran 2015 (Grafik)

43. Rasio Pembayaran Bunga Utang

44. Realisasi Pembayaran Bunga Utang

45. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

47. Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah

48. Kurva Imbal Hasil SBN Valas

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 4: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,

Kepemilikan SBN oleh Investor)

49. Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar

Sekunder

50. Posisi Kepemilikan SBN

51. Posisi Kepemilikan SBN Domestik

52. Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam

persentase)

53. Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor

54. Spread terhadap UST- Jan 20

55. Spread terhadap UST- Nov 24

56. Spread terhadap UST- Nov 44

57. Spread terhadap 7Y Euro Midswap

58. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini

Bagian 7

Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan

59. Rating Indonesia

60. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

61. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

62. Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

63. Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

64. Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

65. Opini BPK tentang Laporan Keuangan

66. Kesimpulan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 8

Ekstra Slide

67. Utang Luar Negeri Indonesia

Page 5: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang,

Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 6: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Latar Belakang (1)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan

Ekonomi secara keseluruhan.

Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

Penciptaan kesempatan kerja;

Mengurangi kemiskinan;

Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan keamanan.

Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur

APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan

Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 7: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim

dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk

membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);

Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;

Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;

BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain

untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

untuk:

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat

karya;

Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;

Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;

Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;

Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);

Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan

multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:

Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;

Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit).

Latar Belakang (2)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 8: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

Tujuan Tujuan Jangka Panjang:

Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali,

sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;

Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.

Tujuan Jangka Pendek:

Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu

dan efisien.

Kebijakan Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah

maupun penarikan pinjaman dalam negeri;

Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai

instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal;

Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa

agenda politik dari kreditor;

Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah;

Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka

mendorong upaya financial deepening;

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan

efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 9: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Jenis-jenis Utang (1)

Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :

Pinjaman Luar Negeri

World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor

bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.

Pinjaman Program :

Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix

di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan,

pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate

change dan infrastruktur.

Pinjaman proyek :

Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;

Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;

Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 10: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable :

Surat Utang Negara (SUN)

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek

(s.d.12 bln);

Obligasi Negara (> 1 thn)

Coupon Bond

Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond

Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan

dan restrukturisasi perbankan

Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan

valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah,

Istisna dll

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara

Syariah; SBSN Ritail (Sukri);

SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk

Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)

Page 11: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Ketentuan Perundang-undangan:

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;

Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar

Negeri dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan

DPR;

Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan

BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang;

Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;

Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 12: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan

Perkembangan Defisit

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 13: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

APBN 2010–2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Triliun Rupiah ]

APBN-P APBN-P

2010 2011 2012 2013 2014 2015

A. Pendapatan Negara dan Hibah 995.3 1,210.6 1,338.1 1,438.9 1,635.4 1,761.6

I. Penerimaan Dalam Negeri 992.3 1,205.4 1,332.3 1,432.1 1,633.1 1,758.3

1. Penerimaan Perpajakan 723.3 873.9 980.5 1,077.3 1,246.1 1,489.3

2. Penerimaan Bukan Pajak 268.9 331.5 351.8 354.8 386.9 269.1

II. Hibah 3.0 5.2 5.8 6.8 2.3 3.3 /

B. Belanja Negara 1,042.1 1,295.0 1,491.4 1,650.6 1,876.9 1,984.1

I. Belanja Pemerintah Pusat 697.4 883.7 1,010.6 1,137.2 1,280.4 1,319.5

a. Bunga Utang 88.4 93.3 100.5 113.0 135.5 155.7

- Dalam Negeri 61.5 66.8 70.2 98.7 120.6 141.2

- Luar Negeri 26.9 26.4 30.3 14.3 14.9 14.5

b. Subsidi 192.7 295.3 346.4 355.0 403.0 212.1

II. Transfer Daerah 344.7 411.3 480.6 513.3 596.5 664.6

III. Suspend / III. Suspend 0.2 0.1 - - /

C. Keseimbangan Primer 41.5 8.9 (52.8) (98.6) (106.0) (66.8) /

D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) (46.8) (84.4) (153.3) (211.7) (241.5) (222.5) /

E. Pembiayaan 91.6 130.9 175.2 237.4 241.5 222.5

I. Pembiayaan Utang 86.9 102.7 137.0 219.3 253.7 279.4

II. Pembiayaan Non-Utang 4.6 28.3 38.1 18.1 (12.2) (56.9)

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 44.7 46.6 21.9 25.7 0.0 0.0

LKPP

Sumber:

*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

**) APBNP (DJA-Kemenkeu)

Page 14: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Cashflow Pembiayaan 2010-2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Miliar Rupiah ]

APBN-P APBN-P

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kebutuhan Pembiayaan (203,538) (245,479) (357,337) (393,596) (491,086) (507,593)

Defisit (46,846) (84,399) (153,301) (211,673) (241,494) (222,507)

Pembayaran Utang (135,893) (138,818) (178,174) (164,301) (230,964) (223,077)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (76,532) (87,272) (123,193) (103,075) (163,151) (154,112)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (50,633) (47,323) (51,115) (57,204) (64,160) (64,183)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - (113) (141) (245) (309)

Penerusan Pinjaman (8,729) (4,224) (3,753) (3,881) (3,407) (4,472)

Pembiayaan Non utang (20,799) (22,262) (25,863) (17,622) (18,628) (62,009) -904

Sumber Pembiayaan 248,243 292,029 379,195 419,317 491,087 507,593 342311.435

Utang 222,822 241,503 315,214 383,643 484,688 502,458

Penerbitan SBN, Bruto 167,634 207,136 282,897 327,748 428,135 451,811

Penerbitan SBN Domestik 142,593 176,659 - - - -

Penerbitan SBN Valas 25,041 30,477 - - - -

Penarikan Pinjaman LN 54,795 33,747 31,403 55,280 54,130 48,647

Pinjaman Program 28,975 15,266 15,003 18,426 16,900 7,500

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 17,091 14,257 12,647 32,973 33,823 36,675

Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman 8,729 4,224 3,753 3,881 3,407 4,472

Penarikan Pinjaman DN 394 619 913 616 2,423 2,000 750

Non Utang 25,421 50,526 63,981 35,674 6,399 5,135

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 44,706 46,549 21,858 25,722 0 0 -0.1

Net Cash Flow Pembiayaan 91,552 130,949 175,158 237,395 241,495 222,507

Utang Neto 86,929 102,685 137,040 219,342 253,724 279,381

Surat Berharga Negara 91,102 119,864 159,704 224,673 264,984 297,698 161485.7

Pinjaman Luar Negeri (4,566) (17,799) (23,464) (5,805) (13,437) (20,008)

Pinjaman Dalam Negeri 394 619 800 474 2,178 1,691

Non Utang Neto 4,622 28,264 38,119 18,053 (12,230) (56,874)

LKPP

Sumber:

*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

**) APBNP (DJA-Kemenkeu)

Page 15: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

91

120

160

225

265

298

(4)(17) (23)

(5) (11) (18)

5

28 38

18

(12)

(57)

(47) (84) (153) (212) (241) (223)(0.7)

(1.1)

(1.9)

(2.3) (2.4)

(1.9)

(4)

(3)

(2)

(1)

-

1

2

3

4

(250)(230)(210)(190)(170)(150)(130)(110)(90)(70)(50)(30)(10)10 30 50 70 90

110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

[ % thd. PDB ][ Triliun Rupiah ]

SBN (neto) Pinjaman DN & LN (neto) Non-Utang (neto) Surplus (Defisit) APBN Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit dan Pembiayaan APBN 2010-2015

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN

Kenaikan SBN periode 2010-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh

tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms &

conditions yang lebih baik.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) APBN-P

**) APBN-P

Page 16: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit Anggaran di berbagai Negara 2010-2015

Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.

UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan

demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan :

- Nominal dalam % terhadap PDB

- Khusus untuk Indonesia, Tahun 2010-2013 menggunakan data LKPP dan 2014 dan 2015 menggunakan APBN-P

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015 & Ministry of Finance

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brazil China Indonesia Japan Mexico Russia United Kingdom United States

Page 17: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang

Tahun 2015

Catatan:

*) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 133.40 Miliar

(miliar Rp)

Nominal %

(1) (4) (5) = (4) : (3) (6) = (3) - (4) (7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang 155,730.9 52,669.4 33.8 103,061.5 66.2

1 Bunga Utang Dalam Negeri 141,203.8 48,545.5 34.4 92,658.3 65.6

2 Bunga Utang Luar Negeri *) 14,527.1 4,123.8 28.4 10,403.3 71.6

B. Pembiayaan 407,747.3 133,237.2 32.7 274,510.1 67.3

I Pembiayaan Dalam Negeri 299,389.0 142,352.7 47.5 157,036.3 52.5

A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1,690.6 118.9 7.0 1,571.7 93.0

1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2,000.0 118.9 5.9 1,881.1 94.1

2. Cicilan Pokok PDN (309.4) - - (309.4) 100.0

B. Surat Berharga Negara (Netto) 297,698.4 142,233.7 47.8 155,464.7 52.2

II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 108,358.3 (9,115.5) (8.4) 117,473.8 108.4

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48,647.0 5,485.7 11.3 43,161.3 88.7

a. Pinjaman Program 7,500.0 - - 7,500.0 100.0

b. Pinjaman Proyek 41,147.0 5,485.7 13.3 35,661.3 86.7

1. Pinjaman Proyek Pusat 36,675.1 5,317.5 14.5 31,357.6 85.5

2. SLA / Penerusan Pinjaman 4,471.9 168.2 3.8 4,303.7 96.2

2. Penerusan Pinjaman (SLA) (4,471.9) (168.2) 3.8 (4,303.7) 96.2

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 64,183.2 (14,433.0) (22.5) 78,616.2 122.5

Nominal %

(2)

No. Uraian

Realisasi

s.d. tgl 30 April 2015

Sisa dari Pagu

APBN-P

Page 18: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2015

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga

**) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch

(dalam juta Rupiah)

Uraian Target APBN-PNominal Realisasi

(30 April 2015)% Realisasi

SBN Netto* 297,698,382 142,233,746 47.78%

SBN Jatuh Tempo 2015 154,487,324 56,088,289 36.31%

- Rencana Buyback 3,000,000 - 0.00%

Kebutuhan Penerbitan 2015 (Gross)** 452,185,706 198,322,035 43.86%

150,932,000

100,560,000

72,360,000

25,200,000

3,000,000

-

50,372,000

50,372,000

47,390,035

47,390,035

-

- SUN Valas Yen

- SUN Valas EUR

- SUN Valas USD

SUN Valas

SUN

SUN Domestik

- ON

- SPN

- SUN RITEL

- Private Placement

SBSN Valas

SBSN

SBSN Domestik

Page 19: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Penarikan Pinjaman Berdasarkan

Jenis Pembiayaan, 2010-2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[triliun rupiah]

2010 2011 2012 2013 2014 *)

Nominal %

55.19 34.37 32.32 50.05 48.88 50.65 5.60 11.1%

equivalent dlm miliar USD 5.51 3.79 3.34 4.51 4.10 4.05 0.44

28.97 15.27 15.00 18.39 17.77 7.50 - 0.0%

equivalent dlm miliar USD 3.22 1.68 1.55 1.55 1.48 0.60 -

a. World Bank 15.34 10.76 8.62 9.60 9.22 - - 0.0%

b. A D B 6.39 3.63 5.81 4.90 4.86 - - 0.0%

c. JAPAN 4.59 0.87 - 3.89 - - 0.0%

d. FRANCE 2.73 - - - 1.24 - - 0.0%

e. I D B - - 0.57 - - - - 0.0%

f. GERMANY - - - - 2.44 - - 0.0%

25.82 18.48 16.40 31.12 30.33 41.15 5.49 13.3%

equivalent dlm miliar USD 2.87 2.04 1.70 2.91 2.56 3.29 0.43

0.39 0.62 0.91 0.54 0.78 2.00 0.12 5.9%

equivalent dlm miliar USD 0.04 0.07 0.09 0.05 0.06 0.16 0.01

Realisasi Per

April

LKPP

3. Pinjaman Dalam Negeri

2. Pinjaman Proyek

JENIS PEMBIAYAAN

1. Pinjaman Program

TOTAL

APBN-P

2015

Sumber/Catatan:

-) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

-) APBNP (DJA-Kemenkeu)

*) Angka Sementara

Page 20: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Pinjaman Program 2010-2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

*) Data per tanggal 30 April 2015

[ juta USD]

2010 2011 2012 2013 2014 APBN-P Real

A. WORLD BANK 1,704 1,011 907 800 774 300 -

1 Local Government Decentralization Project (LGDP) 49 - -

2 PNPM Refinancing 225 - -

3 Road Assets Preservation Program - -

4 Financial Sector and Investment Climate Reform

and Modernization Development Policy Loan 500 -

- B. ASIAN DEVELOPMENT BANK 700 400 600 400 400 300 -

1 Strengthening Investment for Growth

Acceleration Program (SIGAP)400 -

C. JICA, JAPAN 505 100 - 352 - - -

D. FRANCE - AFD 300 - - - 101 - -

1 Connectivity (Carry over 2013) - 101 -

E. GERMANY - KFW - - - - 200 - -

SIGAP (Co-Financing dengan ADB) 200 -

TOTAL 3,209 1,511 1,566 1,552 1,475 600 -

2015PEMBERI PINJAMAN

Realisasi

Page 21: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

- Angka LKPP- sumber DJPBN

*) APBN-P 2014 – sumber DJA

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2010 - 2014

46.1

29.5 27.7

51.4 50.7

-50.6 -47.3 -51.1-57.2

-64.2

-4.6

-17.8-23.5

-5.8-13.4

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

2010 2011 2012 2013 2014*

Penarikan Pinjaman LN, bruto Pembayaran Pokok Pinjaman LN Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ tri

liun

Rupi

ah ]

[ triliun Rupiah ]

2010 2011 2012 2013 2014*

Penarikan Pinjaman LN, bruto 46.07 29.52 27.65 51.40 50.72

Pembayaran Pokok Pinjaman LN (50.63) (47.32) (51.11) (57.20) (64.16)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto (4.57) (17.80) (23.46) (5.81) (13.44)

Page 22: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman

Pembiayaan Proyek 2015

Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR

A. Organisasi Internasional 852.40 10,655.04 141.42 1,806.08 32.8%

WORLD BANK (IBRD & IDA) 428.88 5,361.03 69.37 890.67 2.2%

A D B 172.21 2,152.63 18.26 235.97 0.6%

I D B 232.09 2,901.14 49.02 618.32 1.5%

I F A D 19.22 240.24 4.77 61.13 0.1%

B. Creditor Country 2,439.36 30,491.99 289.17 3,679.66 8.9%

JAPAN 709.09 8,863.56 4.30 54.10 0.1%

CHINA 196.74 2,459.31 6.00 75.71 0.2%

FRANCE 333.56 4,169.54 75.90 959.46 2.3%

KOREA 424.82 5,310.26 146.72 1,874.83 4.6%

AUSTRALIA 11.35 141.93 7.64 101.65 0.2%

SPAIN 10.68 133.52 0.06 0.82 0.0%

NEGARA LAINNYA 753.11 9,413.87 48.55 613.08 1.5%

TOTAL 3,291.76 41,147.03 430.59 5,485.74 13.3%

NEGARA

APBN-P Realisasi per 30 April 2015% thd TOTAL

APBN

Page 23: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman

Pembiayaan Proyek 2015 (Grafik)

[ Miliar Rupiah ] [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]

2.1%

0.6%

1.5%

0.1% 0.1% 0.2%

2.3%

4.5%

0.2%0.0%

1.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Penarikan % thd APBN 2015 (RHS)

Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR

TOTAL 3,291.76 41,147.03 430.59 5,485.74 13.3%

% thd

APBN

APBN Realisasi per 30 April 2015

Page 24: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3

Portofolio Utang

(Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo

Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 25: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah, 2010-2015

Catatan :

* Termasuk semi commercial

** Beberapa termasuk semi concessional

*** Seluruhnya termasuk commercial

#) Angka sementara ##) Termasuk SUN Valas Domestik

2010 2011 2012 2013 2014 #)

Maret

2015 #)

Nominal %

Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR) 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,604.93 2,795.84 2,780.97 100.0%

a. Pinjaman (dlm. triliun IDR) 617.25 621.29 616.61 714.44 673.71 696.48 689.24 24.8%

1). Pinjaman Luar Negeri 616.86 620.28 614.81 712.17 670.80 693.17 685.90 24.7%

Bilateral *) 380.67 381.66 359.80 383.53 332.22 342.99 341.69 12.3%

Multilateral **) 208.28 212.96 230.23 288.29 292.01 303.78 298.12 10.7%

Komersial ***) 27.34 25.15 24.37 40.00 46.34 46.19 45.88 1.6%

Suppliers ***) 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24 0.21 0.21 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri 0.39 1.01 1.80 2.27 2.91 3.31 3.34 0.1%

b. SBN (dlm. triliun IDR) 1,064.40 1,187.66 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,099.35 2,091.72 75.2%

Denominasi Valas ##

) 161.97 195.63 264.91 399.40 456.62 530.73 512.39 18.4%

Denominasi Rupiah 902.43 992.03 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,568.62 1,579.34 56.8%

Total Utang Pemerintah Pusat

(equivalent dlm. miliar US$)

187.04 199.49 204.52 194.89 209.40 213.68 214.96 100.0%

terdiri dari :

SBN Denominasi Rupiah (miliar US$) 100.37 109.40 113.36 103.51 118.54 119.89 122.08 56.8%

SBN Denominasi Valas (miliar US$) 18.02 21.57 27.39 32.77 36.71 40.56 39.61 18.4%

Pinjaman Denominasi Rupiah (miliar US$) 0.04 0.11 0.19 0.19 0.23 0.25 0.26 0.1%

Pinjaman Denominasi Valas (miliar US$) 68.61 68.40 63.58 58.43 53.92 52.98 53.02 24.7%

Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 8,991 9,068 9,670 12,189 12,440 13,084 12,937

April

2015 #)

Page 26: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah, 2010-2015 (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Triliun Rupiah ]

Catatan:

*) Angka sementara

1,064 1,188 1,361

1,661 1,931

2,092

617621

617

714

674

689

200

700

1,200

1,700

2,200

2,700

2010 2011 2012 2013 2014*) 2015*)

Pinjaman SBN

[ triliun Rupiah dan % ]

Tahun

Pinjaman 617 37% 621 34% 617 31% 714 30% 674 26% 689 25%

SBN 1,064 63% 1,188 66% 1,361 69% 1,661 70% 1,931 74% 2,092 75%

Total Utang

Pemerintah Pusat1,682 100% 1,809 100% 1,978 100% 2,375 100% 2,605 100% 2,781 100%

2015*)2014*)20122010 2011 2013

Page 27: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Profil Jatuh Tempo Utang per 30 April 2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

88

131108

125

157

101 100121

101

194

69

22

48 53

87

29 3147 53

92

2610

43 49

8 15

183

52

64

60

59

59

55 48

42

37

32

28

24

20 17

14

14 13

1312

8

5

3

21

11

5

-

50

100

150

200

250

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

20

40

20

41

-20

55

Pinjaman SBN

[triliun Rupiah]

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Pinjaman 37% 33% 36% 32% 27% 35% 32% 26% 27% 14% 29% 52% 30% 24%

SBN 63% 67% 64% 68% 73% 65% 68% 74% 73% 86% 71% 48% 70% 76%

Tahun 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Pinjaman 14% 32% 29% 22% 19% 8% 16% 24% 5% 3% 12% 6% 3%

SBN 86% 68% 71% 78% 81% 92% 84% 76% 95% 97% 88% 94% 97%

2041-2055

Page 28: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Posisi Surat Berharga Negara

2010 – 2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

SURAT BERHARGA NEGARA Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Feb-15 Mar-15 Apr-15

A. Dapat Diperdagangkan 803,191 919,236 1,085,173 1,394,652 1,666,576 1,790,472 1,836,216 1,829,047

1. Denominasi Rupiah 641,215 723,606 820,266 995,252 1,209,960 1,268,106 1,305,486 1,316,662

a. Surat Utang Negara (SUN) 615,498 684,618 757,231 908,078 1,099,257 1,147,108 1,160,258 1,169,303

1) Surat Perbendaharan Negara 29,795 29,900 22,820 34,050 39,950 40,500 42,900 43,800

2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 2,512 2,512 1,263 - - - - -

3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 440,396 517,142 610,393 751,273 945,963 993,264 1,004,014 1,021,324

4) Obligasi Negara Variable Rate 142,795 135,063 122,755 122,755 113,344 113,344 113,344 104,180

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 25,717 38,988 63,035 87,174 110,704 120,999 145,229 147,359

1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 25,717 37,668 62,840 78,541 99,969 111,919 139,699 143,359

2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 1,320 195 8,633 10,735 9,080 5,530 4,000

2. Denominasi Valuta Asing 161,976 195,630 264,907 399,400 456,616 522,366 530,730 512,385

a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) 16,200 18,700 22,950 27,140 29,190 33,190 33,190 32,190

b. SBSN Valas (dalam juta US$) 650 1,650 2,650 4,150 5,000 5,000 5,000 5,000

c. SUN Valas (dalam juta JPY) 95,000 95,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

d. SUN Valas (dalam juta EUR) - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000

B. Tidak Dapat Diperdagangkan 261,215 268,419 275,927 266,403 264,642 263,138 263,138 262,678

a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 248,432 244,636 240,144 234,870 229,054 227,550 227,550 227,090

b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement - - - - - - - -

c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI 12,783 23,783 35,783 31,533 33,197 33,197 33,197 33,197

d. SPPNNT20140303 - - - -

e. SBR001 2,391 2,391 2,391 2,391

TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) 1,064,406 1,187,655 1,361,101 1,661,055 1,931,218 2,053,610 2,099,354 2,091,725

Catatan:

- Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

- ***) Indexation Value

- +)

Termasuk ORI

- ++)

Termasuk Sukuk Ritel

- +++)

Termasuk SUN Valas domestik

- Asumsi Kurs (IDR/US$1) 8,991 9,068 9,670 12,189 12,440.00 12,863.00 13,084.00 12,937.00

- Asumsi Kurs (IDR/JPY1) 110.29 116.80 111.97 116.17 104.25 107.84 108.95 108.88

- Asumsi Kurs (IDR/EUR1) 15,133.27 14,412.35 14,164.76 14,381.43

Page 29: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Kreditur

*)

Catatan:

*) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ triliun IDR ]

Nominal % Total

PINJAMAN LUAR NEGERI 616.86 620.28 614.81 712.17 670.80 685.90 99.5%

1. BILATERAL 380.67 381.66 359.80 383.53 332.22 341.69 49.6%

a. Jepang 274.47 280.45 256.10 254.71 210.78 217.88 31.6%

b. Perancis 21.88 20.90 21.30 25.94 24.63 24.73 3.6%

c. Jerman 22.65 20.29 20.00 23.71 21.33 20.62 3.0%

d. Lainnya 61.68 60.02 62.39 79.17 75.47 78.45 11.4%

2. MULTILATERAL 208.28 212.96 230.23 288.29 292.01 298.12 43.3%

a. Bank Dunia 102.23 108.73 122.53 163.77 174.86 180.31 26.2%

b. ADB 100.40 97.92 100.37 114.58 107.36 107.35 15.6%

c. IDB 3.76 4.23 5.09 7.22 7.23 7.83 1.1%

d. Lainnya 1.89 2.09 2.24 2.73 2.56 2.62 0.4%

3. KOMERSIAL BANK 27.34 25.15 24.37 40.00 46.34 45.88 6.7%

4. SUPPLIERS 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24 0.21 0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI 0.39 1.01 1.80 2.27 2.91 3.34 0.5%

TOTAL*) 617.25 621.29 616.61 714.44 673.71 689.24 100.0%

Per 30 April 20152010 2011 20142012 2013NEGARA

Page 30: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Kreditur (Grafik)

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan

alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

45% 45% 42%36%

31% 32%

17% 18%20%

23%26% 26%

16% 16% 16% 16% 16% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 Apr-15

Jepang Perancis JermanBilateral lainnya Bank Dunia ADBIDB Multilateral lainnya KOMERSIALSUPPLIERS Pinjaman Dalam Negeri

Page 31: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Catatan:

*) Data per tanggal 30 April 2015

- Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

- Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ miliar IDR ]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 *)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 19,946 19,593 17,369 19,124 17,320 17,540

Pertambangan & Penggalian 7,620 7,479 7,052 7,138 6,081 6,159

Industri Pengolahan 19,946 18,483 14,916 14,027 11,004 10,958

Listrik, Gas & Air Bersih 53,408 53,145 49,532 51,488 44,273 44,718

Bangunan 113,448 114,340 112,227 122,628 108,877 110,886

Perdagangan, Hotel & Restoran 6,990 6,290 5,276 4,801 3,671 3,612

Pengangkutan & Komunikasi 21,476 20,001 20,176 20,764 17,542 17,514

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan 86,422 88,092 98,963 127,770 134,532 137,238

Jasa-jasa 153,544 163,684 168,519 214,405 221,439 228,375

Sektor Lain 134,452 130,185 122,575 132,295 108,976 112,242

TOTAL 617,252 621,292 616,605 714,441 673,714 689,242

Page 32: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2015

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

19

,94

6

19

,59

3

17

,36

9

19

,12

4

17

,32

0

17

,54

0

7,6

20

7,4

79

7,0

52

7,1

38

6,0

81

6,1

59

19

,94

6

18

,48

3

14

,91

6

14

,02

7

11

,00

4

10

,95

8

53

,40

8

53

,14

5

49

,53

2

51

,48

8

44

,27

3

44

,71

8

11

3,4

48

11

4,3

40

11

2,2

27

12

2,6

28

10

8,8

77

11

0,8

86

6,9

90

6,2

90

5,2

76

4,8

01

3,6

71

3,6

12

21

,47

6

20

,00

1

20

,17

6

20

,76

4

17

,54

2

17

,51

4

86

,42

2

88

,09

2

98

,96

3 1

27

,77

0

13

4,5

32

13

7,2

38

15

3,5

44

16

3,6

84

16

8,5

19

21

4,4

05

22

1,4

39

22

8,3

75

13

4,4

52

13

0,1

85

12

2,5

75

13

2,2

95

10

8,9

76

11

2,2

42

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 *)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan Jasa-jasa

Sektor Lain

[ miliar IDR ]

Page 33: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah

Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

Catatan:

*) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 April 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

2010 2011 2012 2013 2014 2015***

dalam mata uang asli

IDR*) 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.52 1,582.68

USD**) 39.77 44.35 49.83 56.77 60.96 64.74

JPY**) 2,698.75 2,585.42 2,511.84 2,395.29 2,203.95 2,177.86

EUR**) 5.44 4.71 4.49 4.23 5.08 5.12

SDR**) 2.15 2.19 2.17 2.07 1.94 1.89

AUD**) 0.29 0.33 0.40 0.45 0.46 0.48

Mata Uang Lainnya

equivalent dlm triliun Rupiah

IDR 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.52 1,582.68

USD 357.61 402.16 481.86 691.97 758.34 824.59

JPY 297.62 301.98 281.23 278.26 229.76 237.13

EUR 64.99 55.30 57.54 71.11 76.87 73.68

SDR 29.83 30.44 32.41 38.93 34.98 34.08

AUD 2.66 3.05 4.03 4.85 4.74 4.97

Mata Uang Lainnya 26.13 23.18 22.65 26.45 22.73 23.82

Total 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,604.93 2,780.97

Kurs Tengah IDR thd US$1 8,991.00 9,068.00 9,670.00 12,189.00 12,440.00 12,937.00

Kurs Tengah JPY thd US$1 81.53 77.64 86.37 104.92 119.33 118.81

Kurs Tengah EUR thd US$1 0.75 0.77 0.75 0.72 0.82 0.90

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Page 34: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Nominal dalam Miliar, **) Per 30 April 2015

Posisi Utang Pemerintah

Berdasarkan Mata Uang Lainnya

2010 2011 2012 2013 2014 2015**

dalam mata uang asli

ACU*) 0.27 0.30 0.34 0.38 0.40 0.43

ADB*) 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07

CAD*) 0.16 0.15 0.14 0.45 0.12 0.12

CHF*) 0.30 0.27 0.24 0.21 0.17 0.17

CNY*) 1.43 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55

DKK*) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03

GBP*) 0.46 0.41 0.36 0.31 0.25 0.24

KRW*) 184.32 196.63 213.32 219.57 217.08 215.12

KWD*) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

SAR*) 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.10

WBD*) 0.71 0.42 0.21 0.10 0.03 0.01

equivalent dlm triliun Rupiah

ACU 3.69 4.22 5.09 7.22 7.23 7.83

ADB 1.30 1.16 1.06 1.09 0.83 0.85

CAD 1.41 1.31 1.35 1.48 1.27 1.24

CHF 2.83 2.62 2.55 2.92 2.18 2.38

CNY 1.94 2.23 2.38 3.10 3.15 3.28

DKK 0.08 0.07 0.07 0.08 0.06 0.06

GBP 6.36 5.77 5.66 6.19 4.77 4.87

KRW 1.47 1.54 1.93 2.53 2.47 2.61

KWD 0.37 0.20 0.30 0.32 0.20 0.20

SAR 0.28 0.26 0.26 0.29 0.23 0.34

WBD 6.39 3.78 1.99 1.23 0.33 0.17

TOTAL 26.13 23.18 22.65 26.45 22.73 23.82

Page 35: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Data per tanggal 30 April 2015

Posisi Utang Pemerintah

Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

54% 55% 56% 53%57% 57%

21% 22% 24% 29%29% 30%

18% 17% 14% 12%9% 9%

4% 3% 3% 3% 3% 3%2%2% 2% 2% 1% 1%

2% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015*)

IDR USD JPY EUR SDR AUD Lainnya

Page 36: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Data per tanggal 30 April 2015

Posisi Pinjaman Berdasarkan

Status dan Jumlah Loan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jml LoanOutstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)%

PINJAMAN LUAR NEGERI 192 114,668 1360 571,231 1552 685,899 99.5%

1. NEGARA 112 70,587 1001 317,192 1113 387,779 56.3%

a. Jepang 39 21,189 307 197,514 346 218,702 31.7%

b. Perancis 16 9,575 93 22,223 109 31,798 4.6%

c. Jerman 6 3,888 69 17,418 75 21,306 3.1%

d. Amerika Serikat 6 5,382 171 14,515 177 19,897 2.9%

e. Belanda 4 3,179 39 8,232 43 11,411 1.7%

f. Negara lainnya 41 27,376 322 57,290 363 84,665 12.3%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL 80 44,080 359 254,039 439 298,119 43.3%

a. Bank Dunia 28 29,046 149 151,269 177 180,315 26.2%

b. ADB 15 9,009 162 98,344 177 107,353 15.6%

c. IDB 32 4,806 34 3,023 66 7,829 1.1%

d. IFAD 5 1,220 4 678 9 1,898 0.3%

e. EIB 0 - 2 463 2 463 0.1%

f. NIB 0 - 8 262 8 262 0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI 58 1,337 84 2,006 142 3,343 0.5%

TOTAL 250 116,005 1444 573,237 1694 689,242 100.0%

ACTIVE FULLY DISBURSED TOTAL

NEGARA

Page 37: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

28.97

15.27

15.00

18.43

17.77

25.82

18.48

16.40

36.85

30.33

0.78

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014*

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEK

PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROGRAM (RHS)

% PINJ. PROYEK (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

Proporsi Penarikan Pinjaman

Berdasarkan Jenis Pinjaman

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

- Angka LKPP- sumber DJPBN

*) Angka Realisasi Sementara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Triliun Rupiah ] [ % ]

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014* %

PINJAMAN PROGRAM 28.97 53% 15.27 44% 15.00 46% 18.43 33% 17.77 36%

PINJAMAN PROYEK 25.82 47% 18.48 54% 16.40 51% 36.85 66% 30.33 62%

PINJAMAN DALAM NEGERI 0.39 1% 0.62 2% 0.91 3% 0.62 1% 0.78 2%

TOTAL 55.19 34.37 32.32 55.90 48.88

Page 38: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang

(Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar

Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur

Jatuh Tempo SUN)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 39: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Rasio Utang Indonesia

terhadap PDB

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan :

*) Angka realisasi Sementara

**) Angka proyeksi menggunakan PDB berdasarkan asumsi APBN-P

- Angka PDB 2010 – 2014 menggunakan tahun dasar 2010 atas harga berlaku

9.0%7.9% 7.2% 7.5% 6.4% 5.6%

15.5%15.2% 15.8% 17.4% 18.3% 19.1%

24.5% 23.1% 23.0%24.9% 24.7% 24.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2010 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

Pinjaman SBN PDB

Rasio Pinjaman thd PDB (RHS) Rasio SBN thd PDB (RHS) Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ triliun rupiah] [ %]

[ triliun Rupiah ]

2010 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

617 621 617 714 674 659

1,064 1,188 1,361 1,661 1,931 2,231

1,682 1,809 1,978 2,375 2,605 2,890

6,864 7,832 8,616 9,525 10,543 11,701

Pinjaman

SBN

Total Utang

PDB

Page 40: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia

dan berbagai Negara

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

- Nominal dalam % terhadap PDB

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2015 & Kementerian Keuangan, diolah

0

50

100

150

200

250

300

2005 2015

Page 41: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara

Tahun 2005-2015

Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang

tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

- Nominal dalam % terhadap PDB

-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0

Indonesia

Philippines

Turkey

India

Brazil

Thailand

Germany

Poland

Colombia

Italy

Japan

Malaysia

South Africa

United States

United Kingdom

Chile

Australia

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2015 & Kementerian Keuangan, diolah

Page 42: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[Trilliun Rupiah]

Jatuh Tempo SBN Tradable 30 April 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

TOTAL 82.9 109. 98.3 113. 142. 84.7 83.5 103. 86.8 143. 53.4 19.6 45.1 50.2 78.7 25.6 27.1 42.8 47.8 86.6 20.7 4.11 35.9 41.5 - 5.85 13.5 41.1 29.3 39.2

SUKUK USD - - - 12.9 19.4 - - 12.9 - 19.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUKUK IDR 22.9 14.9 20.4 30.6 - 9.13 - 1.22 - - 1.55 - 3.79 - - 2.18 - - - - - 4.11 10.1 - - 5.85 - - 9.93 -

SUN JPY - - - - 3.81 6.53 - 6.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUN EUR - - - - - - 14.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUN USD - 11.6 19.9 24.5 25.8 25.8 32.3 25.8 32.3 25.8 25.8 - - - - - - - - - 20.7 - 19.4 25.8 - - - 29.1 19.4 25.8

SUN IDR 59.9 83.2 57.9 45.3 93.3 43.2 36.8 56.6 54.5 98.2 26.0 19.6 41.4 50.2 78.7 23.5 27.1 42.8 47.8 86.6 - - 6.40 15.6 - - 13.5 12.0 - 13.3

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

Page 43: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Program Debt Switch dan Buyback SBN

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio

utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi

Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk

*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan April 2015

Tahun Frekuensi Lelang Tenor Seri Yang Hendak Ditukar Tenor Seri Penukar

Vol. Yang

Diterima

(milliar Rupiah)

2005 1 < 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun 5,673

2006 12 < 1 tahun s.d. 5 tahun 5 s.d. 19 tahun 31,179

2007 9 < 1 tahun s.d. 6 tahun 11 s.d. 20 tahun 15,782

2008 2 < 1 tahun s.d. 4 tahun 14 s.d. 15 tahun 4,571

2009 6 < 1 tahun s.d. 5 tahun 12 s.d. 15 tahun 2,938

2010 6 < 1 tahun s.d. 8 tahun 10 s.d. 21 tahun 3,920

2011 4 < 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun 664

2012 4 < 1 tahun s.d. 5 tahun 10 s.d. 15 tahun 11,859

2013 5 < 1 tahun s.d. 9 tahun 5 s.d. 15 tahun 1,976

2014 4 < 1 tahun s.d. 5 tahun 5 s.d. 20 tahun 5,944

2015* -

Total 84,506

Tahun

Frekuensi

(Lelang dan Transaksi

Langsung)

Tenor Seri Yang Dibeli KembaliVol. Dibeli Kembali

(milliar Rupiah)

2003 2 1 tahun s.d. 3 tahun 8,127

2004 1 3 tahun s.d. 5 tahun 1,962

2005 4 < 1 tahun s.d. 4 tahun 5,158

2007 2 <1 tahun s.d. 5 tahun 2,859

2008 3 < 1 tahun s.d. 19 tahun 2,375

2009 2 < 1 tahun 8,528

2010 13 < 1 tahun s.d. 4 tahun 3,201

2011 10 < 1 tahun s.d. 20 tahun 3,500

2012 6 < 1 tahun s.d. 5 tahun 1,138

2013 5 3 tahun s.d. 25 tahun 1,551

2014 3 s.d 15 tahun 1,351

2015* -

Total 39,750

Page 44: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

*) untuk TFCA Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta

Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta

Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)

**) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan

di wilayah yang sama pada DNS TFCA I

[ Dalam Juta]

Nama

1 2 3

Debt Swap I Elementary Education EUR 12.8 EUR 25.6 EUR 25.6

Debt Swap II Junior Secondary Education EUR 11.5 EUR 23.0 EUR 23.0

Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements

for Micro and Small Enterprises Project

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 12.2

Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in

Fragile Ecosystems

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 0.0

Debt Swap IV School Reconstruction and Rehabilitation in

Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR 10.0 EUR 20.0 EUR 20.0

Debt Swap V Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria

(GFATM)

EUR 25.0 EUR 50.0 EUR 50.0

Debt Swap VII Indonesian - German Scholarship Program EUR 9.4 EUR 18.8 EUR 0.0

Italy Debt Swap I Housing and Setlement EUR 5.7 EUR 5.7 EUR 5.7

USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA USD 20.0 USD 29.9 USD 23.8 *)

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II USD 23.8 USD 29.5 USD 18.8

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**) USD 12.7 USD 12.7 USD 0.8

Australia Debt Swap Debt2Health AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 38.7

EUR 87.0 EUR 168.1 EUR 136.5

USD 56.4 USD 72.1 USD 43.3

AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 38.7

179.3 311.4 220.6

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

4 5 6

Germany

Negara Debt Swap

Proyek Pembatalan

Jumlah Komitmen Realisasi

Page 45: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pemanfaatan Pinjaman

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia - Data per 30 April 2015; angka dalam Juta US Dolar

No. Executing Agency Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

Availability

Period

12,257.06 5,199.66 7,057.40 2001-2023

1 Badan Informasi Geospasial 53.64 48.86 4.78 2007-2017

2 Bappenas 279.35 141.10 138.24 2006-2023

3 BMKG 33.69 26.18 7.51 2011-2015

4 BP Batam 50.00 0.77 49.23 2014-2019

5 BPKP 57.75 10.62 47.13 2012-2018

6 BPS 47.00 0.81 46.19 2011-2018

7 Kemenag 158.36 5.26 153.10 2011-2017

8 Kemenakertrans 32.25 0.02 32.22 2013-2017

9 Kemendagri 509.12 248.03 261.09 2008-2016

10 Kemendikbud 21.12 2.92 18.20 2011-2015

11 Kemenhan 3,833.49 2,146.47 1,687.02 2010-2018

12 Kemenhub 1,553.15 308.48 1,244.67 2001-2021

13 Kemenkes 12.54 11.13 1.41 2003-2015

14 Kemenkeu 55.00 46.09 8.91 2004-2015

15 Kemenkominfo 77.87 12.80 65.07 2007-2018

16 KemenPUPERA 4,145.55 1,901.48 2,244.07 2005-2021

17 Kemenristek Dikti 751.24 140.21 611.03 2007-2020

18 Kementan 142.73 51.96 90.76 2006-2019

19 KKP 210.52 66.23 144.29 2012-2019

20 LIPI 16.34 10.81 5.53 2011-2015

21 POLRI 216.35 19.40 196.95 2011-2018

4,205.04 540.09 3,664.95 2005-2022

1 PT PERTAMINA 526.99 40.11 486.88 2011-2019

2 PT PII 29.60 0.78 28.82 2012-2018

3 PT PLN 3,548.46 402.02 3,146.43 2005-2022

4 PT SMI 100.00 97.18 2.82 2010-2015

16,462.10 5,739.76 10,722.35 2001-2014

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga

Penerusan Pinjaman

Sub Total (K/L+BUMN)

*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana

pinjaman kegiatan di K/L atau BUMN

No. Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

720.00 171.41 548.59

1 220.00 171.41 48.59

2 500.00 500.00

720.00 171.41 548.59

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan) 17,182.10 5,911.16 11,270.94

Total Pinjaman Program

Nama Program

Pinjaman Program

World Bank

Local Government Decentralization Project

Local Government Decentralization Project II

Page 46: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri

terhadap Cadangan Devisa

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang

• *) Angka Sementara, APBNP 2014

• Data Per 30 April 2015

9.0%

7.4%7.9%

7.1%

5.7%5.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Page 47: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Sumber: World Economic Outlook – IMF, CEIC

Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2004-2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Dalam USD

Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan

dibandingkan negara lain

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

00

01,000

02,000

03,000

04,000

05,000

06,000

07,000

2004 2014

Page 48: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Angka Sementara

Indikator Risiko Utang 2010-2015

20.318.8

16.2 16.014.8 14.3

26.1 25.9

22.5 23.220.9 21.0

2010 2011 2012 2013 2014*) Q1-2015

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing rate [%]

11.3 10.4 10.2 11.7 10.7 10.2

46.2 45.1 44.446.7

43.3 43.8

2010 2011 2012 2013 2014*) Q1-2015

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) **) FX Debt to total debt ratio (%)

9.46

9.32

9.70

9.60

9.74 9.75

2010 2011 2012 2013 2014*) Q1-2015

Average Time To Maturity

ATM (in years)

7.1 8.2 7.28.6 7.7 8.4

20.822.7 21.5 21.8

20.2 21.4

34.2 34.632.4 33.4 33.9 34.6

2010 2011 2012 2013 2014*) Q1-2015

Debt Maturing

in < 1 year (%) in < 3 year (%) in < 5 year (%)

Page 49: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang

(Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield

Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 50: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah

Tahun Anggaran 2014 dan 2015

Catatan :

*) Angka sementara, realisasi per 30 April 2015

[ miliar Rupiah ]

Januari Februari Maret Q-1 April Total

I. POKOK 248,366 237,032 95.4% 261,978 11,013 11,488 13,693 36,194 36,395 72,590 27.71%

A. PINJAMAN 64,400 62,565 97.1% 66,912 2,969 1,836 3,780 8,585 5,848 14,433 21.57%

a. Pinjaman Dalam Negeri 241 141 58.7% 379 - - - - - - 0.00%

b. Pinjaman Luar Negeri 64,160 62,423 97.3% 66,533 2,969 1,836 3,780 8,585 5,848 14,433 21.69%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 183,966 174,468 94.8% 195,066 8,044 9,652 9,913 27,609 30,547 58,157 29.81%

1. SBN Rupiah 149,989 140,491 93.7% 167,266 8,044 9,652 9,913 27,609 17,672 45,282 27.07%

a. SUN 117,038 107,718 92.0% 130,341 7,169 6,872 5,172 19,213 15,142 34,355 26.36%

b. SBSN 32,950 32,773 99.5% 36,926 875 2,780 4,741 8,396 2,530 10,926 29.59%

2. SBN Valas 33,977 33,977 100.0% 27,800 - - - - 12,875 12,875 46.31%

a. SUN 26,443 26,443 100.0% 27,800 - - - - 12,875 12,875 46.31%

b. SBSN 7,534 7,534 100.0% - - - - - - - 0.00%

II. BUNGA 135,453 133,440 98.5% 151,968 14,447 7,015 20,962 42,424 10,245 52,669 34.66%

A. PINJAMAN 15,096 14,811 98.1% 14,280 757 591 822 2,170 2,067 4,237 29.67%

a. Pinjaman Dalam Negeri 209 209 100.2% 254 - - - - 114 114 44.96%

b. Pinjaman Luar Negeri 14,887 14,601 98.1% 14,026 757 591 822 2,170 1,953 4,123 29.40%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 120,357 118,630 98.6% 137,688 13,690 6,424 20,140 40,254 8,178 48,431 35.17%

1. SBN Rupiah 95,951 94,036 98.0% 108,876 8,543 5,790 16,367 30,700 5,222 35,922 32.99%

a. SUN 84,161 83,050 98.7% 96,695 7,755 4,338 15,341 27,433 4,184 31,618 32.70%

b. SBSN 11,790 10,986 93.2% 12,181 789 1,452 1,026 3,267 1,038 4,304 35.34%

2. SBN Valas 24,406 24,594 100.8% 28,812 5,146 634 3,774 9,554 2,956 12,510 43.42%

a. SUN 22,130 22,318 100.9% 24,285 5,119 634 2,740 8,492 2,956 11,448 47.14%

b. SBSN 2,276 2,275 100.0% 4,527 28 - 1,034 1,062 - 1,062 23.46%

III. TOTAL POKOK + BUNGA 383,819 370,472 96.5% 413,946 25,461 18,503 34,655 78,618 46,640 125,258 30.26%

Pagu APBN

2015

Realisasi Pembayaran 2015 *) % thd Pagu

APBN

Pagu DIPA

2014

Realisasi

2014

% thd

Pagu

DIPA

Page 51: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah

Tahun Anggaran 2015 (Grafik)

Catatan :

*) Angka sementara, realisasi per 30 April 2015

66,912

195,066

14,280

137,688

14,433

58,157

4,237

48,431

22%

30% 30%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

A. PINJAMAN B. SBN A. PINJAMAN B. SBN

POKOK BUNGA

Mil

iar R

up

iah

Pagu Realisasi *) % thd Pagu (RHS)

Page 52: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Bunga Utang

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

- Angka LKPP – sumber DJPBN

* angka realisasi sementara

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

terhadap Penerimaan 11.0% 8.9% 7.7% 7.5% 7.9% 8.2%

terhadap Belanja 10.0% 8.5% 7.2% 6.7% 6.8% 7.1%

terhadap Rata-rata Outstanding 5.8% 5.4% 5.4% 5.3% 4.9% 4.9%

terhadap PDB 1.7% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB

Page 53: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

32% 30% 28% 30%13% 11%

68% 70% 72% 70%87% 89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml %

93.78 100.00 88.38 100.00 93.26 100.00 100.52 100.00 113.04 100.00 133.44 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN 63.76 67.98 61.48 69.56 66.83 71.66 70.22 69.86 98.71 87.33 118.84 89.06

b. Pembayaran Bunga Utang LN 30.03 32.02 26.90 30.44 26.43 28.34 30.29 30.14 14.32 12.67 14.60 10.94

2014*2012

Pembayaran Bunga Utang

20102009 2011 2013

Keterangan:

- Angka LKPP – sumber DJPBN

* angka realisasi sementara

Page 54: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014

**) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012

***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB)

****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD

*****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014

******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya

diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014

ALM = Average Loan Maturity

IFAD IDB ADB-OCR

Loan Maturity 15-18 years 15-20 years up to 32 years

Grace Period 3 years 3-5 years up to 8 years

Repayment Period 12 years 11-15 years 5-27 years

Commitment Charge - - 0.15%

Front End Fee - - -

Service Charge - - -

Interest Rate/Mark-up ***)IFAD Reference Rate ****)

LIBOR (swap) +

1.35% LIBOR + 0,50%*)

ALM ≤ 13 years = Nil **)

13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a **)

16 years < ALM <= 19 years = 0.20% p.a **)

Maturity Premium

DescriptionMultilateral

AM < 8 8< AM <= 10 10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20

USD Lending Rates *****) LIBOR + 0.3% LIBOR + 0.3% LIBOR + 0.3% LIBOR + 0.4% LIBOR + 0.5% N/A

Front-End Fee *****)

USD Lending Rates ******) LIBOR + 0.3% LIBOR + 0.4% LIBOR + 0.5% LIBOR + 0.6% LIBOR + 0.7% LIBOR + 0.8%

Front-End Fee ******)

Commitment Fee ******)

0.25%

0.25%

0.25%

Average Maturity (years)IBRD-WB (Variable Spread)

Page 55: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

Standard Option1 Option2 Standard Option1 Option2 Option3 Standard Option

Loan Maturity 25 years 20 years 15 years 40 years 30 years 20 years 15 years 40 years 30 years

Grace Period 7 years 6 years 5 years 10 years 10 years 6 years 5 years 10 years 10 years

Repayment Period 25 years 20 years 15 years 40 years 30 years 20 years 15 years 40 years 20 years

Commitment Charge

Front End Fee

Service Charge - - - - - - - - -

Interest Rate

(for non consultant services)

Interest Rate

(for consultant services)

Description

Bilateral

Jepang/ Japan (JICA)

General terms Prefential terms STEP

-

1,40% 0,95% 0,80% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,10%

0.20%

0,01%

Maturity Premium

Page 56: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ % ]

Keputusan penundaan tapering oleh pemerintah Amerika Serikat memberi andil dalam penguatan imbal hasil SBN pada

tahun 2014.

Tenor Apr-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11 Dec '10

1Y 6.83 6.41 6.67 3.96 4.35 5.36

2Y 7.29 7.14 7.43 4.32 4.92 5.82

3Y 7.49 7.41 7.63 4.52 5.22 6.27

4Y 7.60 7.67 7.84 4.63 5.24 6.34

5Y 7.64 7.64 7.91 4.65 5.35 6.78

6Y 7.64 7.80 8.02 4.88 5.45 6.96

7Y 7.67 7.87 8.20 4.98 5.83 7.16

10Y 7.80 7.75 8.38 5.15 5.96 7.57

15Y 8.02 8.13 8.89 5.87 6.56 8.78

20Y 8.05 8.26 8.97 6.24 7.02 9.24

30Y 8.33 8.61 9.21 6.34 7.26 9.68 4

6

8

10

12

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Apr-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11 Dec '10

Page 57: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

42

Kurva Imbal Hasil SBN Valas

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[%] Tenor Apr-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11

1 Y 0.550 1.16 1.68 1.42

2 Y 1.444 1.87 2.21 1.42 2.71

3 Y 1.905 2.39 2.99 1.65 2.99

4 Y 2.406 3.15 3.56 1.97 3.08

5 Y 2.856 3.52 4.25 2.14 3.37

6 Y 3.188 3.74 4.72 2.45 3.52

7 Y 3.395 3.91 4.96 2.67 3.90

8 Y 3.641 4.06 5.21 3.96

9 Y 3.832 4.09 5.34 2.83

10Y 3.866 5.40 2.90 3.97

20 Y 4.988 5.29 6.63 4.27

25 Y 4.914 5.15 6.62 4.30 5.04

30 Y 4.990 5.15 6.10 4.24 5.200.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Apr-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11

Page 58: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN

(Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh

Investor)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 59: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah

di Pasar Sekunder

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

2.98 4.39

5.88 5.73 5.31 5.82 7.83

10.31

6.62 7.10 8.42 7.45 6.44 9.27 8.61 8.45 8.23 8.07

10.91 11.11 9.18

6.39 0.15 0.22

0.16 0.38 0.41 0.96

0.57

1.27

1.18 0.35 0.91

1.04 0.79

0.36 0.41 0.39 0.98 0.74

1.14 0.81

0.77

0.62

0.30 0.34

1.54 3.45 6.70

10.36 9.26

9.16

8.32 7.30

7.10 9.63 11.55

11.85 10.33

9.19 9.12 8.78

7.45 7.19

4.84

4.65

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

OUTRIGHT REPO ANTAR BANK REPO BI & BANK

(dalam Triliun Rp)

Page 60: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Posisi Kepemilikan SBN

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah

Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return

di pasar SBN domestik.

-

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jan'0

6

Mar'06

May'0

6

Jul'0

6

Sep'0

6

Nov'0

6

Jan'0

7

Mar'07

May'0

7

Jul'0

7

Sep'0

7

Nov '0

7

Jan '0

8

Mar'08

May'0

8

Jul'0

8

Sep'0

8

Nov'0

8

Jan'0

9

Mar'09

May'0

9

Jul'0

9

Sep'0

9

Nov'0

9

Jan'1

0

Mar'10

May'1

0

Jul'1

0

Sep'1

0

Nov'1

0

Jan'1

1

Mar'11

May'1

1

Jul'1

1

Sep'1

1

Nov'1

1

Jan'1

2

Mar'12

May'1

2

July

-12

Septe

mber-

12

Novem

ber-

12

January

-13

Marc

h-1

3

May-1

3

July

-13

Septe

mber-

13

Novem

ber-

13

Jan-1

4

Mar-

14

May-1

4

Jul-

14

Sep-1

4

Nov 2

014

28-F

eb-1

5

30-A

pr-

15

[Rp Triliun]

NON-BANK BANK % Asing thd. Total - RHS

Page 61: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

• Nominal dalam triliun rupiah;

• Termasuk kepemilikan SBSN

• Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.;

• Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan.

• Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain)

*) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Feb-15 Mar-15 Apr-15

BANK 217.27 265.03 299.66 335.43 375.55 373.22 349.26 356.85

Institusi

Pemerintah *17.42 7.84 3.07 44.44 41.63 53.03 85.40 91.58

NON-BANK 406.53 450.75 517.53 615.38 792.78 841.86 870.83 871.08

Reksadana 51.16 47.22 43.19 42.50 45.79 47.23 50.19 53.37

Asuransi 79.30 93.09 83.42 129.55 150.60 150.21 155.54 160.03

Asing 195.76 222.86 270.52 323.83 461.35 507.67 504.08 508.18

Dana Pensiun 36.75 34.39 56.46 39.47 43.30 43.77 44.73 45.20

Sekuritas 0.13 0.14 0.30 0.88 0.81 0.66 0.63 0.66

Individu 32.48 30.41 26.39 47.63 33.15

Lain-lain 43.43 53.05 63.64 46.68 60.51 65.93 68.03 70.49

TOTAL 641.21 723.61 820.27 995.25 1,209.96 1,268.11 1,305.49 1,319.51

Page 62: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

46

Posisi Kepemilikan SBN Domestik

(dalam Persentase)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

• Nominal dalam triliun rupiah;

• Termasuk kepemilikan SBSN

• Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.;

• Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan.

• Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain)

*) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Feb-15 Mar-15 Apr-15

BANK 33.88% 36.63% 36.53% 33.70% 31.04% 29.43% 26.75% 27.04%

Institusi

Pemerintah *2.72% 1.08% 0.37% 4.47% 3.44% 4.18% 6.54% 6.94%

NON-BANK 63.40% 62.29% 63.09% 61.83% 65.52% 66.39% 66.71% 66.02%

Reksadana 7.98% 6.53% 5.27% 4.27% 3.78% 3.62% 3.84% 4.04%

Asuransi 12.37% 12.86% 10.17% 13.02% 12.45% 11.51% 11.91% 12.13%

Asing 30.53% 30.80% 32.98% 32.54% 38.13% 38.89% 38.61% 38.51%

Dana Pensiun 5.73% 4.75% 6.88% 3.97% 3.58% 3.35% 3.43% 3.43%

Sekuritas 0.02% 0.02% 0.04% 0.09% 0.07% 0.05% 0.05% 0.05%

Individu 3.26% 2.51% 2.02% 3.65% 2.51%

Lain-lain 6.77% 7.33% 7.76% 4.69% 5.00% 5.05% 5.21% 5.34%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 63: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kepemilikan SBN oleh Asing

berdasarkan Tenor

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

10.18% 11.87%7.84%

5.20% 4.94% 5.39% 4.65% 5.16% 4.99% 5.38% 4.51%

4.64%8.19%

2.83% 5.41% 4.01% 3.81% 3.73% 3.80% 2.71% 2.89% 3.20%

18.14%16.78%

16.50%12.88% 14.89% 15.55% 15.23% 14.33% 14.09% 12.92% 12.99%

21.03%

24.93%

27.83% 32.04% 33.63% 33.32% 33.58% 34.11% 34.51% 34.88% 34.95%

46.00% 38.23% 45.01% 44.46% 42.53% 41.93% 42.81% 42.59% 43.70% 43.94% 44.35%

30.53% 30.80%32.98% 32.31%

37.80% 37.80% 38.13%40.25% 40.03% 38.61% 38.51%

-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0-1 >1-2 >2-5 >5-10 >10 % Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)

Page 64: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Spread terhadap UST- Jan 20

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[bps]

0

100

200

300

400

20-Mar-15 24-Mar-15 28-Mar-15 1-Apr-15 5-Apr-15 9-Apr-15 13-Apr-15 17-Apr-15 21-Apr-15 25-Apr-15 29-Apr-15

INDO 19 TURK 19

PHIL 20 BRAZ 19

MEX 20

DATE BRAZ 19 INDO 19 TURK 19 MEX 20 PHIL 20 UST 20

Jan-15 2,73 2,73 3,27 2,46 2,11 1,16

Feb-15 2,89 2,52 3,50 2,40 2,17 1,50

Mar-15 2,95 2,52 3,42 2,40 2,10 1,34

23-Apr-15 2,38 2,43 3,44 2,28 2,01 1,34

24-Apr-15 2,41 2,41 3,42 2,28 2,00 1,30

27-Apr-15 2,46 2,39 3,38 2,27 2,01 1,32

28-Apr-15 2,46 2,41 3,36 2,29 2,00 1,38

29-Apr-15 2,48 2,39 3,42 2,33 1,98 1,39

Page 65: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Spread terhadap UST- Nov 24

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[bps]

-

100

200

300

400

500

20-Mar-15 25-Mar-15 30-Mar-15 4-Apr-15 9-Apr-15 14-Apr-15 19-Apr-15 24-Apr-15 29-Apr-15

PHIL 24 TURK 24

BRA 25 INDO 25

MEX 25

DATE PHIL 24 TURK 24 UST 24 BRA 25 INDO 25 MEX 25

Jan-15 2,63 3,82 1,64 4,27 3,78 3,23

Feb-15 2,74 4,16 2,00 4,62 3,66 3,20

Mar-15 2,61 4,20 1,92 4,50 3,76 3,27

23-Apr-15 2,56 4,31 1,95 4,10 3,76 3,23

24-Apr-15 2,56 4,27 1,90 4,12 3,76 3,20

27-Apr-15 2,54 4,24 1,91 4,18 3,76 3,23

28-Apr-15 2,56 4,19 1,99 4,22 3,81 3,27

29-Apr-15 2,59 4,28 2,03 4,31 3,84 3,33

Page 66: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Spread terhadap UST- Nov 44

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[bps]

100

200

300

400

500

20-Mar-15 25-Mar-15 30-Mar-15 4-Apr-15 9-Apr-15 14-Apr-15 19-Apr-15 24-Apr-15 29-Apr-15

TURK 43 COLM 44 INDO 45

MEX 45 BRAZ 45

DATE TURK 43 COLM 44 UST 44 INDO 45 MEX 45 BRAZ 45

Jan-15 4,58 4,59 2,22 4,73 4,27 5,22

Feb-15 4,92 4,67 2,58 4,71 4,36 5,60

Mar-15 4,94 4,85 2,53 4,80 4,49 5,53

23-Apr-15 5,08 4,81 2,65 4,77 4,48 5,08

24-Apr-15 5,03 4,82 2,61 4,77 4,45 5,12

27-Apr-15 5,01 4,78 2,61 4,77 4,47 5,17

28-Apr-15 4,97 4,80 2,70 4,81 4,49 5,19

29-Apr-15 5,09 4,84 2,75 4,87 4,59 5,33

Page 67: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[bps]

*Rated by Moody’s and Fitch Ratings

50

100

150

200

250

300

350

400Mexico 21 EuroBond (A3, BBB+)

Turkey 21 EuroBond (Baa3, BBB-)

Brazil 21 EuroBond (Baa2, BBB)

Indo 21 EuroBond (Baa3, BBB-)

Date7Y Euro

Midswap

Mexico 21

EuroBond

Turkey 21

EuroBond

Brazil 21

EuroBond

Indo 21

EuroBond

4/24/2015 0.3239 1.269 2.55 2.259 1.934

4/27/2015 0.3255 1.261 2.543 2.17 1.931

4/28/2015 0.3241 1.26 2.524 2.282 1.939

4/29/2015 0.4017 1.288 2.559 2.224 1.964

4/30/2015 0.4441 1.296 2.58 2.28 1.979

Page 68: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Summary Terms of

Offering RIEUR0721 INDO SUKUK GLOBAL-24 RI0125 RI0145

Issuer

Issuer Ratings

Issue Ratings

Issue EUR fixed rate USD fixed rate

Size EUR1 billion USD1.5 billion USD2 billion USD2 billion

Pricing / Settlement Date 2 July / 8 July 2014 3 September / 10 September 2014 8 January / 15 January 2015 8 January / 15 January 2015

Maturity 7 years due 8 July 2021 10 years due 10 September 2024 10 years due 15 January 2025 30 years due 15 January 2045

Coupon 2.875% payable annually 4.35% payable semi annually 4.125% payable semi annually 5.125% payable semi annually

Reoffer Yield / Price 2.976% / 99.370% 4.35% / 100% 4.200% / 99.393% 5.200% / 98.867%

Format Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S

Listing SGX-ST & Frankfurt Open Market SGX-ST SGX-ST SGX-ST

Total Book Order EUR6.7 billion USD10 billion USD10.05 billion USD9.23 billion

DistributionIndonesia 2.4%, Asia 21.6%, Europe

47%, USA 18%, Others 11%

Indonesia 10%, Asia 20%, Europe

15%, USA 20%, Far Eastern &

Syariah 35%

Indonesia 13%, Asia 15%, Europe

24%, USA 48%

Indonesia 4%, Asia 20%, Europe

23%, USA 53%

Investor Type

Asset Managers 81%, Private Banks

2%, Banks 8%, Insurance Company

9%

Fund / Asset Managers 70%, Banks

28%, Others 2%

Fund / Asset Managers 73%, Banks

14%, Insurance / Pension Funds

9%, Private Banks 2%, SWF 2%

Fund / Asset Managers 75%, Banks

8%, Insurance / Pension Funds

13%, Private Banks 2%, SWF 2%

Rule 144A / Reg S

BB+ l Baa3 l BBB-

Baa3 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch)

Republic of Indonesia

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch)

Baa3 (Moody’s), BB+ (S&P), BBB- (Fitch)

USD fixed rate

Page 69: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 7

Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 70: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rating Indonesia

Faktor Penentu Perbaikan Rating

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-

2008

Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement

Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:

Penurunan rasio utang terhadap PDB

Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang

Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru

sekitar 75-115bps

Country Risk Classification (CRC)

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD

Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)

Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri

khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps

Page 71: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

S&P: Tanggal 2 Mei 2013

melakukan afirmasi peringkat

kredit Indonesia di tingkat BB+

dengan outlook stable

R&I: Tanggal 18 Oktober 2012

menaikkan kredit Indonesia dari

BB+ menjadi BBB-

OECD: Tanggal 30 Maret 2012

menaikkan peringkat CRC

Indonesia dari klasifikasi 4

menjadi klasifikasi 3

Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012

menaikkan sovereign credit

rating Indonesia dari Ba1 menjadi

Baa3 dengan outlook stable

Fitch Ratings: Tanggal 15

Desember 2011 melakukan

upgrade utk foreign currency

long-term senior debt pada BBB-

dgn outlook stable.

JCRA: Tanggal 13 Juli 2010

menaikan peringkat kredit

Indonesia hingga masuk kategori

Investment Grade dari BB+

menjadi BBB-

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2014

S&P Fitch Moody's R&I JCRA CRC

1999 CCC+ B- B3 B- - 6

2000 B- B- B3 B- - 6

2001 CCC B- B3 B- - 6

2002 CCC+ B B3 B- B 6

2003 B B+ B2 B- B 6

2004 B+ B+ B2 B B+ 6

2005 B+ BB- B2 BB- B+ 5

2006 BB- BB- B1 BB- BB- 5

2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB 5

2008 BB- BB Ba3 BB+ BB 5

2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+ 5

2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB- 4

2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB- 4

2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2013 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2014 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

TahunRating

Page 72: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CCC-

CCC+

B

BB-

BB+

BBB

SD/DD

R/C

CC

CCC

B-

B+

BB

BBB-

BBB+

Ca

Caa2

B3

B1

Ba2

Baa3

Baa1

C

Caa3

Caa1

B2

Ba3

Ba1

Baa2

2000 2004 2005 20062001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 20121998 19991997 2013 2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) In

vestm

ent

gra

de

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

Rekapitalisasi

Perbankan

Krisis

ekonomi

1998

Reprofiling VR & HB,

Asset-Bond Swap, &

penerbitan SUN

jk panjang

Lelang penerbitan

SUN secara reguler,

program Buyback

Lelang penerbitan SUN

secara reguler, program

Buyback, & Debt

Swtiching

Lelang penerbitan SUN

secara reguler, program

Buyback, Debt Swtiching,

& diversivikasi instrumen

Invest

ment

gra

de

Non Invest

ment

gra

de

S&P sempat

menurunkan rating ke

Selective Default

namun direvisi

kembali 1 hari

kemudian

Non In

vestm

ent g

rade

Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012

Fitch’s menaikan rating ke BBB- per 15 Desember 2011

Fitch’s S&P’s Moody’s

Page 73: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut: “Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest

public sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt.“

Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil

Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.

Page 74: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

Tanggal 15 Desember 2011 Fitch Ratings melakukan upgrade terhadap peringkat sovereign Indonesia untuk foreign currency long-term senior debt pada BBB- dengan outlook stable. Adapun highlight dari Fitch antara lain sebagai berikut:

"Improved economic performance, strenghtened external liquidity, low and declining public debt ratios, and a prudent overall macro policy framework"

Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will

remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress“

Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut: “JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress

in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”

Page 75: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan :

- Data per 31 Maret 2015

- Asumsi kurs: Rp. 13.084,- per USD

Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1) 34 87,474.6 57,615.5 1,000.0 889.0 623.3 611.2 913.7 792.0

2 Program Percepatan Penyediaan

Air Minum (Clean Water

Avaliability Program)

11 328.3 151.2 50.0 15.0 10.0 35.0 2.2 1.8

3 Penjaminan Proyek Kerjasama

Pemerintah dan Swasta (Public

Private Partnership Project)

1 41,868.8 - - - - 59.8 48.2 49.7

4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2) 7 53,195.6 - - - - - - -

53 182,867.4 57,766.7 1,050.0 904.0 633.3 706.0 964.1 843.5 TOTAL

No Program Penjaminan Jumlah Surat

Jaminan

Nilai Jaminan

(Miliar Rupiah)

Alokasi APBN (Miliar Rupiah)

Outstanding

Page 76: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Opini BPK tentang Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan

Utang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun 2013 BPK tidak memberikan opini terhadap BA-

999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan

Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku

Page 77: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kesimpulan

Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.

Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman

Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.

Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan

bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin

transparasi dan akuntabilitas publik

LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005.

Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan

JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara

Investment Grade

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 78: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 8

Ekstra Slide

Page 79: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

Jenis Utang Pemerintah Swasta Total

Utang Dalam Negeri/Residen a. 1,534.54 - 1,534.54

Utang Luar Negeri / Non Residen b. 1,209.81 c. 2,111.24 b+c 3,321.05

Total 2,744.36 2,111.24 4,855.60

Utang Luar Negeri Indonesia

Data Utang Luar Negeri Swasta ini diambil dari buku

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang

merupakan publikasi bersama antara Kementerian

Keuangan dan Bank Indonesia.

Berbeda dengan konsep buku saku, SULNI dalam

menentukan Utang Luar Negeri, memakai konsep

resident – non resident yaitu utang yang

didasarkan pada kepemilikan non resident (bukan

penduduk).

Dengan konsep resident – non resident, nilai utang

luar negeri terdiri dari :

a. Pinjaman Luar Negeri

b. Surat Utang Negara yang dimiliki oleh non

resident

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan :

- Angka dalam Triliun Rupiah

-Angka posisi utang per 28 Februari 2015

- Tidak termasuk ULN Bank Indonesia

Buku Saku

SULNI

Page 80: Daftar Isi - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152789-[_Konten_...Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Daftar Isi Bagian 4 Kinerja

© 2015

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda Lantai 7

Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712

www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]