BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Organisasi Nirlaba · Organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Organisasi Nirlaba

1. Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang

berbeda-beda yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya yang

berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama dan memanfaatkan berbagai

sumber daya. (Mulyadi dan Setiawan 2000: 1)

Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak

mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengelolanya.

Organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk

tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan

pribadi (Nickels et al., 2009: 8)

Menurut Setiawan (2007) organisasi nirlaba meliputi; Gereja, Yayasan,

Sekolah, Rumah Sakit dan Klinik Publik. Sesuai dengan namanya, organisasi

nirlaba adalah orgnisasi yang dalam menjalankan aktivitas tidak berorientasi

untuk menghasilkan keuntungan bisnis (not for profit organization). Ukuran

keberhasilan yang hendak dicapai organisasi nirlaba bukan keuntungan secara

materi, tetapi untuk pelayanan sosial. Namun hal tersebut bukan berarti organisasi

nirlaba tidak boleh menghasilkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by UAJY repository

9

diperoleh dari aktivitas organisasi semata-mata ditujukan hanya untuk menutupi

biaya yang

timbul dari kegiatan operasional atau keuntungan yang diperoleh akan disalurkan

kembali pada kgiatan utama organisasi tersebut.

Menurut PSAK No 45, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari

sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan

imbalan apapun dari organisasi tersebut. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009: 1).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, organisasi nirlaba dapat menerima

sumber daya lain dari hasil pendapatan atas jasa yang diberikan pada publik dan

atau inventasi yang dilakukan.

Widodo dan Kustiawan (200: 3) “organisasi nirlaba adalah suatu instansi

yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi untuk mencari laba”.

Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari

beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk

mencapai tujuan tertentu, dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan tidak

berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan,

2005: 1).

Organisasi nirlaba dapat terus bertahan hidup demikian lama karena

memiliki sumber daya yang memadai untuk program-program organisasi, jadi

lembaga keuangan organisasi nirlaba seringkali menekankan sumber daya

finansial yang likuid dalam organisasi.

10

2. Ciri-ciri Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba dalam menjalankan operasinya tidak

bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Hal tersebut akan

berpengaruh terhadap struktur, visi serta misi dari organisasi nirlaba. Dalam ruang

lingkup PSAK No 45 (2009: 45.2), dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba

harus harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

a. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang

sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan

b. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan

jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah

dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas itu.

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis,dalam

arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual,

dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak

mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat

likuidasi atau pembubaran entitas

Anthony dan Young (Gies et al., 1990) mencoba merumuskan beberapa

karakteristik yang melekat padanya antara lain:

1. Tidak bermotif mencari keuntungan

2. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak

3. Ada kecendrungan berorientasi semata-mata pada pelayanan

4. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi

11

5. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk

mendapatkan bantuan keuangan

6. Dominasi profesional

7. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat

penting.

3. Pendapatan Organisasi Nirlaba

Jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba tergantung

kepada jenis dan karakteristik dari organisasi nirlaba. Secara umum bila

dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan dari penyumbang, maka jenis

pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi :

1. Tidak terikat

2. Terikat secara permanen

3. Terikat temporer

Pendapatan pada lembaga nirlaba jauh lebih luas. Pada dasarnya organisasi

memiliki pendapatan itu sendiri. Adapaun penjelasan sumber pendapatan

organisasi nirlaba adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan tidak terikat

Pendapatan tidak terikat misalnya pendapatan dari unit usaha

komersial yang dimiliki, pendapatan dari sumbangan yang mengikat,

penjualan asset dan sejenisnya, pendapatan dari investasi.

b. Pendapatan terikat secara permanen

12

Pendapatan terikat secara permanen misalnya pendapatan berupa

hibah atau grant yang diperoleh, maka harus digunakan sesuai dengan

program yang tercantum dalam proposal tersebut.

c. Pendapatan terikat temporer

Pendapatan terikat temporer misalnya diperoleh dari sumbangan untuk

program tertentu,ketika sudah lewat waktu masih tersedia dananya,

maka dapat dialihkan ke kegiatan lain.

4. Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba

Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan

organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepememilikan, tidak jelas siapa

sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien atau donatur.

Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha

organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai

sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki

sumber pendanaan yang jelas yakni dari keuntungan usahanya. Dalan hal

penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang

menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur

Pelaksana. Pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota

Dewan Komisaris bukanlah “ Pemilik “ organisasi.

Organisai nirlaba, non profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda

dengan organisasi profit dan pemerintah. Pengelolaan organisasi nirlaba dan

kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada

pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang

13

dilayaninya diberdayakan sesuai konteks hidup dan potensi-potensi

kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas

pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen

perubahaan dan pembaharuan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan,

menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas

dari konflik dan kekerasan.

5. Klasifikasi Organisasi Nonprofit

Menurut Koteen (1991) mengidentifikasikan Nonprofit Organization

(NPO) sebagai berikut :

1. Badan-badan pemerintahan yang dibentuk dengan undang-undang dan

diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak

2. Organisasi nonprofit swasta atau sektor independen yang biasanya

beroperasi sebagai organisasi bebas pajak, tetapi diorganisir di luar

kewenangan pemerintah dan perundang-undangan. Organisasi itu

mungkin bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kemanusiaan,

perdagangan atau perhimpunan profesi.

3. Organisasi swasta kuasi- pemerintah yang dibentuk dengan wewenang

legislatif dan biasanya diserahi monopoli yang terbatas untuk

memberikan pelayanan atau menyediakan barang kebutuhan tertentu

kepada kelompok-kelompok masyarakat.

14

Menurut Oleck (1988), organisasi nonprofit dapat dibagi dalam tiga

kategori yaitu :

1. Public benefit, yaitu keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat

umum, seperti museum,sekolah dan rumah sakit.

2. Mutual benefit, yaitu keuntungan yang dinikmati secara bersama-

sama seperti, koperasi, perhimpunan profesi dan klub-klub

3. Private benefit, yaitu organisasi yang mencari untung tipis dan

dibebaskan dari pajak. Pada umumnya keuntungan financial yang di

dapat hanya membiayai belanja rutin dan pemeliharaan.

Salmon (Gies et al., 1990), membedakan organisasi nonprofit ke

dalam empat tipe sebagai berikut :

1. Organisasi kemasyarakatan yang terutama hanya melayani anggota-

anggotanya, seperti perhimpunan profesi

2. Organisasi-organisasi keagamaan

3. Organisasi atau yayasan yang melayani masyarakat,atau memberikan

sumbangan kepada masyarakat,tetapi dilakukan semata-mata untuk

menyalurkan dana kepada organisasi nonprofit lainnya.

4. Organisasi yang membuka berbagai usaha untuk secara langsung

melayani atau memberikan sumbangan kepada masyarakat yaitu

badan-badan yang mengelola sekolah, perguruan tinggi,rumah sakit,

dan rumah yatim.

15

2.2 . Yayasan

a. Pengertian Yayasan

Dalam UU No 16 tahun 2001 tentang yayasan, menjelaskan bahwa

yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, pendidikan,

kesehatan dan keagamaan serta kemanusiaan.

Yayasan didirikan oleh satu atau lebih dengan memisahkan

sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Menurut UU No 16 Tahun 2001, organ yayasan terdiri dari :

1. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang

tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan

yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan

bendahara.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan

dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan

yayasan.

Menurut Indra Bastian (200: 1) yayasan adalah badan hukum yang

kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk

16

pencapaian tujuan tertentu dibidang pendidikan, sosial dan keagamaan.

Menurut Pahala Nainggalon (200: 1) yayasan merupakan suatu lembaga yang

didirikan bukan untuk mencari laba semata (Nirlaba)

UU yang mengatur tentang yayasan yaitu UU No 16 tahun 2001 tentang

yayasan yang dimuat dalam Lembaga Negara (LN) No 112/2001.

b. Manajemen Yayasan

Dalam mengelola suatu yayasan, diperlukan pemahaman dan keahlian

dasar tentang manajemen. Keahlian pertama adalah pemecahan masalah dan

pengambilan keputusan. Seorang pengelola dapat menggunakan pendekatan

tertentu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Hal ini

disebabkan karena tidak semua masalah dan keputusan yang dibuat bisa

dipecahkan dengan pendekatan rasional. Keahlian kedua adalah perencanaan,

yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya tentang apa

yang harus dilaksanakan, kapan,bagaimana dan oleh siapa. Keahlian ketiga

adalah pendelegasian, yaitu ketika pengawas memberikan tanggungjawab

dan kewenangan kepada bawahannya untuk melengkapi tugas, dan

menggambarkan bagaimana tugas tersebut dapat diselesaikan. Penedelegasian

yang efektif dapat mengembangkan orang menjadi lebih produktif dan

kreatif. Keahlian keempat adalah dasar-dasar komunkasi internal, yaitu

terjalinnya komunikasi secara efektif yang akan menjadi dasar kehidupan

bagi suatu organisasi. Keahlian kelima adalah manajemen rapat, yaitu

17

penerapan sistem rapat secara efektif untuk memecahkan persoalan yang

dihadapi yayasan, baik persoalan eksternal maupun internal.

Pengelola yayasan harus melakukan penggalangan dana dari sekolah-

sekolah yang dikelolahnya, untuk memenuhi kebutuhan keuangan

organisasi/yayasan. Hal ini penting karena yayasan tidak melakukan kegiatan

yang berorientasi profit. Dalam penggalangan dana ini semua pihak sangat

diperlukan.

Program kerja yang disusun dengan baik, dan logis akan

meringankan persoalan klasik bagi institusi yayasan, yaitu perencanaan.

Pengelola lembaga harus mampu menyusun rencana program yang baik dan

logis untuk pelaksanaannya.

Komponen kunci dari penilaian keadaan yayasan adalah evaluasi efisiensi dan

masing-masing program akan dilanjutkan atau tidak, mempertahankan

program tersebut pada tingkat yang ada, memperluas atau mengubah arah

program tersebut dan memasarkannya.

Pengelolaan keuangan dalan suatu yayasan akan memberikan

keseluruhan perspektif proses dasar bagi manajemen keuangan yayasan.

Pengelolaan keuangan yang baik akan tergambar dari laporan keuangan atau

sistem akuntansi yang ditetapkan oleh yayasan tersebut. Dalam sistem

akuntansi, siklus akuntansi meliputi pembukuan, penyusunan laporan

keuangan dan analisis informasi dari laporan keuangan.

c. Manajemen Pendidikan

18

Manajemen pendidikan mengarahkan manusia pada kehidupan

yang baik, menyangkut derajat kemanusiaan untuk mencapai tujuan

hidupnya. Manajemen pendidikan mempunyai peranan yang sangat

penting dalam pembentukan kepribadian, melakukan pembinaan moral dan

menumbuhkan dan mengembangkan keimanan para siswa sesuai tujuan

beragama dan benegara.(Mudyaharjo, 2001: 49)

Menurut Soebagio Atmodiwirio (2003: 23), manajemen pendidikan

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan

tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan

pendidikan. Untuk mencapai syarat-syarat di atas perlu juga kreativitas,

inisiatif dan inovatif dalam merencanakan, mengorganisasi serta

membimbing para satuan pendidikan untuk mencapai cita-cita.

Menurut Engkoswara (2002: 1), Manajemen Pendidikan adalah

suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana

menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam

mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Menurut Sagala (2005: 19), Manajemen pendidikan adalah penerapan ilmu

manajemen dalam dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan

manajemen dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha

dan praktek- praktek pendidikan

Menurut Mulyasa (2002: 19), Manajemen pendidikan sebagai segala

sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk

19

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek,

menengah, dan tujuan panjang.

Secara umum tujuan utama Manajemen Pendidikan adalah membentuk

kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan

nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan.

Lembaga pendidikan Yayasan Regina Angelorum sebagaimana

dunia lembaga pendidikan lainnya memiliki tanggung jawan besar dalam

mewujudkan cita-cita dalam mencerdaskan dan membentuk kepribadian

anak-anak didik yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam

dunia pendidikan global. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan

kemampuan sumber daya dari satuan pendidikan untuk mencapai

keunggulan akademis dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada, membantu

satuan pendidikan dalam mengembangkan bakat dan , kecerdasan dan

ketrampilan lainnya..

2.3 Sentralisasi dan Desentralisasi Keuangan

a. Sentralisasi Keuangan

Sentralisasi dan desentralisasi ini berkaitan dengan peran siapa yang

akan mengambil keputusan dalam organisasi. Jika pengambilan keputusan

dilakukan oleh pimpinan atau kantor pusat, dapat dikatakan bahwa organisasi

yang bersangkutan menggunakan sentralisasi dan jika sebaliknya disebut

dengan desentralisasi. Robbins (2003) mendefinisikan sentralisasi sebagai

20

derajat dimana pembuatan keputusan dipusatkan pada beberapa jabatan di

perusahaan. Menurut Gomez-Mejia, Balkin dan Candy (2004), desentralisasi

merupakan pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil

keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi terdekat dengan

situasi yang membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan desentralisasi,

tindakan dapat dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, lebih

banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan menjadikan karyawan lebih

menjadi bagian dari sebuah organisasi.

b. Asas Sentralisasi

Dari keenam prinsip tersebut, terlihat bahawa sentralisasi dan

desentralisasi merupakan suatu prinsip penting dalam pengorganisasian yayasan.

Prinsip ini digunakan dalam menentukan siapa pemegang kekuasaan dalam suatu

organisasi.

Asas yang pertama adalah sentralisasi. Menurut Moekijat (1975) sentralisasi

berarti titik berat pada pengawasan dari pusat seperti yang dinyatakan oleh

instruksi-instruksi secara terinci dari kantor pusat mengenai pekerjaan apakah

yang harus dilakukan, bagaimana, dan bilamana pekerjaan tersebut harus

dilakukan, kemudian menuntut adanya laporan-laporan yang sering dan teratur

tentang pekerjaan tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh

Chaniago (2013) bahwa sentralisasi artinya wewenang atau kekuasaan sebahagian

21

besar tetap dipegang oleh seorang pemimpin dan hanya sebahagian kecil yang

disebarkan ke seluruh struktur organisasi dan orang lain. Dari kedua pendapat

diatas dapat diartikan bahwa sentralisasi sebagai asas pemusatan berarti semua

kegiatan administrasi atau perkantoran di pusatkan di suatu tempat dan di pimpin

oleh seorang office manager.

Asas sentralisasi memiliki kelebihan, berikut kelebihan asas sentralisasi yang

dikemukakan oleh Moekijat (1975) adalah :

a) Pengawasan administrasi yang lebih baik

b) Beban-beban maksimum dapat dikendalikan dengan lebih mudah

c) Pengawasan dapat sesuai dengan standar.

d) Penggunaan mesin-mesin yang lebih baik

e) Penggunaan para ahli dan saran yang paling baik

f) Fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan tenaga kerja .

c. Kelebihan dan kelemahan dari sentralisasi.

1. Kelebihan dari sentralisasi :

1) Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan.

Keseragaman manajemen, dalam aspek perencanaan, pengelolaan,

evaluasi dan model pengembangan sekolah.

2) Keseragaman pola pembudayaan masyarakat

22

3) Organisasi menjadi lebih ramping dan efeisien, karena seluruh

aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih

mudah

4) Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi

5) Peningkatan resource sharing (berbagi sumber daya) dimana sumber

daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara

terpusat.

6) Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain, dalam hal ini satu aset

dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset

yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda.

7) Perbaikan koordinasi : koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya

unity of command

8) Pemusatan expertise (keahlian) ; keahlian dari anggota organisasi

dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi

wewenang

9) Kebijakan organisasi lebih mudah diimplementasikan terhadap

keseluruhan

10) Menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi

11) Mencegah sub-sub unit menjadi independen

12) Memudahkan koordinasi dan kendali manajerial

13) Meningkatkan penghematan ekonomi dan mengurangi biaya

14) Mampu meningkatkan spesialisasi

15) Mempercepat pembuatan keputusan.

23

2. Kelemahan dari sentralisasi

1) Kebijakan dan keputusan pemerintahan daerah dihasilkan oleh orang-

orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan

suatu hal menjadi lebih lama

2) Melemahnya kebudayaan daerah

3) Kualitas manusia yang robot, tanpa inisiatif dan kreatifitas

4) Melahirkan suatu pemerintahan yang otoriter sehingga tidak mengakui

hak-hak daerah

5) Mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan

pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka

6) Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas

keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi

seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut.

7) Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota

organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana

dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi

8) Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi

sangat tergantung pada daya respon sekelompok orang saja.

9) Peningkatan komplesitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan

semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang

di bawah

24

10) Perspektif luas, tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan

mengambil keputusan berdasarkan perspektif organissasi secara

keseluruhan tetapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya

akan seperti apa.

11) Kurangnya kemampuan daya saing yang tinggi di dalam kerja sama. Di

dalam suatu masyarakat yang otoriter dan statis, daya saing tidak

mempunyai tempat. Oleh sebab itu, masyarakat akan sangat lamban

perkembangannya. Masyarakat bergerak dengan komando yang

melahirkan sikap masa bodoh.

3. Dampak positif sentralisasi.

a. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi efek positif yang diberikan oleh sistim sentralisasi ini

adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena sistem ini hanya

pusat saja yang mengatur perekonomian.

b. Segi sosial budaya.

Dengan dilaksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbedaan

kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan sehingga

setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan

lebih menguatkan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa

Indonesia.

c. Segi keamanan dan politik

25

Dampak posetif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi adalah

keamanan lebih terjamin karena pada masa diterapkannya sistem ini,

jarang terjadi konflik antara daerah yang dapat mengganggu stabilitas

keamanan nasional indonesia. Dampak posetif yang dirasakan di bidang

politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah

daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat

perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan

kebijakan dikoordinir maksimal karena pemerintah daerah hanya

menerima saja.

4. Dampak negatif dari sentralisasi

a. Segi ekonomi

Dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi

perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya

masing-masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah

pusat.

b. Segi sosial budaya

Dampak negatif yang ditimbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat

begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi

pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan

eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki

keunikan dinamika sosial budaya tersebut, keadaan ini dalam janmgka

waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah

26

pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif untuk

membangun lokalitasnya.

c. Segi keamanan dan politik

Dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah

karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat.

Selain itu waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan

atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari

keputusan tersebut terhambat.

5. Desentralisasi Keuangan

Desentralisasi secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan

kewenangan, atau sebagai pengalihan tanggung jawab, dan sumber-sumber daya

(dana dan manusia, dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik

mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, pelaksanaannya maupun

mengenai segi pembiayaannya.

Menurut UU No.5 tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan

pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada

pemerintahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang

efisien.

Henry Maddick (1963) desentralisasi adalah penyerahan kekuaaan secara

hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah

otonom. Nellis dan Chema (1983) desentralisasi adalah penciptaan atau

penguatan, baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan

27

subnasional yang penyelenggaraannya secara subtansial berada di luar kontrol

langsung pemerintah pusat

Rondinelli (1983) desentralisasi adalah penyerahan perencanaan,

pembuatan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat

kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonomi,

pemerintahan daerah atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya

masyarakat. Menurut PBB; desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan

dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah

maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah.

Desentralisasi adalah ketika pemusatan wewenang terjadi pada level

pimpinan bawah, Chaniago (2013). Dalam asas desentralisasi ini telah terjadi

pelimpahan wewenang dari top management ke middle management, terus

mengalir ke lower management. Jika diartikan secara umum, desentralisasi atau

asas pemencaran artinya semua kegiatan administrasi atau perkantoran diserahkan

ke manajer fungsional. Jadi kegiatan perkantoran dilaksanakan pada masing-

masing bagian dan dipimpin oleh masing-masing manajer fungsional. Oleh karena

itu, sebagian besar tugas, wewenang dan tanggung jawab fungsi perkantoran

diserahkan kepada manajer fungsional dalam setiap divisi yang tidak hanya

berkecimpung dengan masalah surat-menyurat, pencatatan warkat/arsip, dan

sebagainya, tetapi juga dalam masalah pengarsipan serta personel sekretari yang

bersangkutan. Menurut Smith (1985) Desentralisasi mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut :

28

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu

dan pemerintahan pusat kepada daerah otonom

2. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau merupakan fungsi yang tersisa

(residual functions ) penerima wewenang adalah daerah otonom.

3. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan

melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus (regelling

end bestuur) kepentingan yang bersifat lokal, wewenang mengatur adalah

wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan

bersifat abstrak.

4. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum

yang bersifat individual dan konkrit.

5. Menunjukkan political dan diversity of structure dalam sistem politik

Menurut J. In het Veld (dikutip oleh Muhammad Fauzan, 2006: 59), konsep

desentralisasi mengandung beberapa kebaikan, yaitu :

1. Memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang

beraneka ragam.

2. Meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin

mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan

tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan

tersebut sebaik-baiknya.

3. Dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat

pusat oleh sebab tunggakan kerja.

29

4. Unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup

yang sempit, seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya

daripada dalam masyarakat yang lebih luas.

5. Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak akan merasa sebagai

obyek saja.

Asas desentralisasi memiliki kelebihan atau keuntungan. Berikut keuntungan

sistem desentralisai yang dikemukakan oleh Chaniago (2013), yaitu:

a. Pekerjaan kegiatan kantor dapat dilayani berdasasrkan kebutuhan unit

masing-masing.

b. Pekerjaan dapat dilakukan menurut urutan kepentingan unit yang

bersangkutan.

c. Pekerjaan dapat dilakukan menurut urutan kepentingan unit yang

bersangkutan

d. Pekerjaan dilaksanakan oleh maisng-masing bagian/unit

e. Pengawasan pekerjaan dilaksanakan secara efektif

6. Keuntungan Desentralisasi

3. Dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir,

mampu memecahkan masakah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam

kelompok kreatif penuh, inisiatif dan empati.

4. Memiliki ketrampilan interpersonal yang memadai

5. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

30

6. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi

7. Mengurangi biaya akibat alur birikrasi yang panjang,sehingga dapat

meningkatkan efisiensi

8. Memberi peluang untuk memamfaatkan potensi daerah secara kompetitif

9. Mengakomodasi kepentingan politik

10. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif

11. Keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah

tanpa campur tangan pemerintah pusat

12. Mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan

itu sendiri. Rakyat berpartisipasi di dalam pembentukan social capital

tersebut

13. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan

pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan

untuk masyarakat.

14. Mampu menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses belajar

mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas

belajar siswa.

7. Kelemahan desentralisasi

1. Wewenang itu hanya mengungtungkan pihak tertentu atau golongan

tertentu serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum

atau pribadi

2. Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat

31

3. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi kemungkinan

terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal

pelaksanaan yang tergesa-gesa.

4. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat,

propinsi dan daerah

5. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas

6. Sumber daya manusia yang belum memadai

7. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai

8. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang

9. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan

otoritasnya.

10. Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antara

sekolah antar individu warga masyarakat

11. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua)

menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu

sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreativitas tenaga

kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaharuan.

12. Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran

dialokasikan untuk menutup biaya administrasi dan sisanya baru

didistribusikan ke sekolah

13. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan,

secara komulatif berpotensi akan menurunkan pendidiakan

32

14. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam, dikarenakan

perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan

kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.

15. Pemerintah enggan dalam mendelegasikan kewenangan kepada daerah,

hal ini, terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat di

daerah yang dibentuk oleh departemen teknis, pelaksanaan

pembiayaannya bersumber dari pusat yang konsekuensinya berkurang

inovasi dan kreatifitas di daerah dalam melaksnakan kewenangannya.

16. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya yang berakibat pada

rendahnya PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya rasio PAD

terhadap APBD.

8. Dampak posetif dan negatif dari desentralisasi

a. Dampak posetif Desentralisasi

a. Segi ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan sistem desentralisasi, di

mana pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya

alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam

yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah

dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

b. Segi sosial budaya

Dengan diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial

budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem

33

desentralisasi ini pemerintah daerah akan dengan mudah untuk

mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya.

c. Segi keamanan dan politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan upaya untuk

mempertahankan kesatuan negara Indonesia, karena dengan

diterapkannya kebijaksanaan ini bisa meredam daerah-daerah yang

ingin memisahkan diri dengan NKRI.

Dibidang politik, dampak posetif yang didapat melalui

desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada

di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari

pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif

dalam mengelola daerahnya.

b. Dampak negatif dari desentralisasi :

a. Segi ekonomi

Penerapan sistem desentralisasi ini membuka peluang yang sebesarnya

bagi pejabat untuk melakukan praktek KKN.

b. Segi sosial budaya

Dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing-

masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya

masing-masing.,sehingga secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan

yang dimiliki oleh bangsa indonesia itu sendiri

c. Segi keamanan dan politik

34

Dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang

berlebihan dimana wewenang tersebut hanya memetingkan kepentingan

golongan dan kelompok serta digunaka untuk mengeruk keuntungan

pribadi. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah

di tingkat pusat.

c. Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara

adalah persoalan bagaimana pembagian sumber daya dan wewenang.

Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan

sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di

bawahnya. Dan tujuan "baik" dari perimbangan ini adalah pelayanan negara

terhadap masyarakat.

Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan "baik" semacam itu sudah

dipandang ketinggalan zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah

prosesnya cukup akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal.

Semata birokrasi untuk pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan

masyarakat, bahkan sering merupakan medium untuk melencengkan sumber daya

publik. Kontrol internal lembaga negara sering tak mampu mencegah berbagai

macam pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.

35

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses

satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua "sasi" itu adalah masalah

perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu

merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain

proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah

argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.

Kedua, batas antara pusat dan daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di

daerah bisa terbelah antara para elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal.

Adalah mungkin pemerintah pusat memainkan peran menguatkan masyarakat

lokal dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu

masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat maupun daerah akan terus

berubah pula.

Pemerintah Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong

sentralisasi karena berbagai alasan. Untuk alasan "negatif" dapat disebut alasan

seperti kontrol sumber daya dan menjadikan daerah sebagai sapi perah. Namun,

ada alasan-alasan yang dapat bersifat "positif", seperti kestabilan politik dan

ekonomi, menjaga batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong

program secara cepat.

Bagaimana hal-hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif

tergantung pada situasinya. Pertama yang penting adalah legitimasi politik

pemerintah pusat. Secara sederhana, harus dibedakan antara legitimasi terhadap

para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi terhadap birokrasi. Pemerintah

36

pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya terhadap daerah.

Kepopuleran individu selalu tidak bertahan lama dan dapat segera dirusak oleh

ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi.

Di Indonesia, birokrasi yang sebenarnya memiliki kompetensi dan

orientasi lumayan pada awal reformasi kini mulai dibelokkan kekuatan politik

partai dan kelompok. Penyelenggara negara di tingkat pusat terdiri dari beberapa

partai politik. Kombinasi antara partai politik yang hampir seluruhnya punya

masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh partai politik yang

dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat lokal membuat

masyarakat lokal tidak mudah memercayai "pusat". Jika ingin memperbaikinya,

pemerintah pusat harus mampu membuat standar akuntabilitas sendiri agar

mendapat dukungan masyarakat lokal.

Kembali kepada persoalan awal, masalah sentralisasi dan desentralisasi

bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya

kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak

wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga

kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian

tujuan kesejahteraan umum.

Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan

perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa

berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya,

membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel.

37

Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan

perpolitikan lokal.

2.4. Pengawasan (Controlling) Keuangan

2.4.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang

akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan

korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi

prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Robbin (dalam Sugandha, 1999: 150) menyatakan

pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar,

sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan

pekerjaan organisasi. Menurut Kertonegoro (1998: 163) menyatakan

pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh

keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Menurut Terry (dalam Sujamto, 1986: 17) menyatakan

pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,

mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan

korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan

rencana.

38

Menurut Dale (Winardi, 2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak

hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan

mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya

sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani,2005:11) mengatakan

bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan

yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah

dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (1990: 107)

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.4.2. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12) fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai

indikator yang ditetapkan

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang

mungkin ditemukan

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang

terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004: 62) fungsi pengawasan adalah :

39

1. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan,penyelewengan,

kelalaian, dan kelemahan dari standar.

Secara umum, pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah,

antara lain :

1. Menetapkan standar untuk pengawasan

2. Meneliti, memeriksa dan menilai hasil yang dapat dicapai

3. Membandingkan hasil dengan standar

4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi.

Pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain sbb:

1. Komparatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara

membandingkan hasil dengan rencana

2. Inspektif, yaitu sistem pemeriksaan yang berguna untuk

mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai

pelaksanaan suatu pekerjaan

3. Verifikatif, yaitu sistem pengawasan secara pemeriksaan, biasanya

menyangkut bidang keuangan dan material

40

4. Investigatif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan

penyelidikan

2.4.3. Jenis-jenis Pengawasan keuangan

a. Pengawasan dipandang dari sudut kelembagaan yang dikontrol

dan yang melaksanakan kontrol pengawasan, yaitu

1. Kontrol intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas-

petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang

menjalankan pemerintahan. (contoh : pejabat atasan yang mengontrol

kinerja bawahannya secara hierarkis)

2. Kontrol ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas-

petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga

tidak memiliki struktural di dalamnya. (contoh: pengawasan keuangan

yang dilakukan oleh badan independen)

b. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan,

yaitu

1. Pengawasan a - priori yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum

disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah.

Pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan di mana

pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang

mengandung unsur preventifnya artinya pengawasan ini mencegah

sebelum terjadinya kekeliruan.

2. Pengawasan a- posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah

suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya

41

tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan

represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah

terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara

c. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi, yaitu

1. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari

aspek-aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk

menjalankan pemerintahannya.

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek di mana suatu

tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum

terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah satu tujuan negara

yaitu mensejahterakan rakyat.

d. Kriteria Pengawasan yang efektif, yaitu

1. Pengawasan yang harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan

(aktivitas)

2. Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi

dengan segera

3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan

4. Pengawasan harus obyektif, teliti sesuai dengan standart yang

digunakan

5. Pengawasan harus luwes/fleksibel

6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi

42

Pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Regina Angelorum

terhadap laporan keuangan dari satuan pendidikan adalah:

1. Dengan mengaudit laporan keuangan dari satuan pendidikan yang

ada dibawah Yayasan.

2. Mengevaluasi kinerja dari satuan pendidikan yang ada di bawah

Yayasan.

3. Menata Sumber daya manusia dalam mengelola keuangan sekolah.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metodologi sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor

(2002: 145), merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk

mendekati problem dan mencari jawaban. Pengertian ini menegaskan bahwa

metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji masalah penelitian.

Penelitin ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekaatan

analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,

mempersiaapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang

jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara

sistematis, faktual, dan akuarat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti

(Nawawi, 1998: 63). Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang.