Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang Kabupaten Barru dengan kondisi geologinya memiliki potensi sumberdaya pertambangan dan energi yang beraneka ragam. Hal ini bila dikelola secara bijaksana dapat merupakan salah satu sumber kesejahteraan rakyat. Pembangunan sektor pertambangan dan energi di daerah Kabupaten Barru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pengembangannya berdasarkan kemampuan serta memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka tiap daerah menjadi daerah otonom. Untuk itu daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan, mengatur dan mengurus kepentingan mayarakat serta mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu kewenangan daerah adalah mengelola potensi sumberdaya pertambangan dan energinya. Penataan kembali landasan dan kebijakan tersebut di atas perlu menyerap aspirasi masyarakat secara aktif mulai dari prses perencanaan, pelaksanaan,
38
Embed
BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang
Kabupaten Barru dengan kondisi geologinya memiliki potensi
sumberdaya pertambangan dan energi yang beraneka ragam. Hal ini bila dikelola
secara bijaksana dapat merupakan salah satu sumber kesejahteraan rakyat.
Pembangunan sektor pertambangan dan energi di daerah Kabupaten Barru
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional secara
berkelanjutan. Pengembangannya berdasarkan kemampuan serta memperhatikan
faktor lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal maupun lingkungan
internal.
Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
maka tiap daerah menjadi daerah otonom. Untuk itu daerah dituntut untuk
mampu menyelenggarakan, mengatur dan mengurus kepentingan mayarakat serta
mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan
yang dimilikinya. Salah satu kewenangan daerah adalah mengelola potensi
sumberdaya pertambangan dan energinya.
Penataan kembali landasan dan kebijakan tersebut di atas perlu menyerap
aspirasi masyarakat secara aktif mulai dari prses perencanaan, pelaksanaan,
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
2
monitoring/pengawasan dan evaluasi. Untuk itu maka kelembagaan masyarakat
lokal perlu diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan dengan
tetap berlandaskan pada teknologi, manajemen, kemampuan dan kondisi kultur
masyarakat lokal, inventarisasi dan identifikasi lembaga-lembaga masyarakat
lokal menjadi prioritas dalam upaya melibatkan partisipasi mereka dalam
pembangunan.
Untuk menindaklanjuti dan menangani berbagai permasalahan dan
perubahan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Barru membentuk
lembaga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru berdasarkan
Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2001.
Keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan kantor maupun peralatan
survey dan penelitian yang berakibat pada keterbatasan data yang akurat dan
terukur dari berbagai potensi bahan galian, selain keterbatasan tersebut di atas
juga untuk memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA
SKPD) maka Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana pemerintah
daerah perlu menyusun suatu rencana strategis yang diharapkan dapat dijadikan
baik sebagai pedoman dalam melakukan tindakan berdasarkan skala prioritas
maupun sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai.
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
3
1.2 Dasar Hukum
Dasar Hukum Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Barru 2010-2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan
dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENSTRA SKPD);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru;
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
5
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun
2010 – 2015;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru
disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Maksud Rencana Strategis :
a. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas
Pertambangan dan Energi dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-
cita organisasi;
b. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dalam
suatu rumusan program pembangunan dengan skala prioritas yang lebih
terarah.
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
6
2. Tujuan Rencana Strategis :
a. Tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru selama lima tahun;
b. Sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan terkait dengan
pertambangan dan energi;
c. Menjadi pedoman bagi Dinas Pertambangan dan Energi dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT).
d. Sebagai pedoman dalam menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja
Dinas Pertambangan dan Energi secara profesional.
1.4 Sistematika Penulisan
Secara sistematis Rencana Strategis sebagai rencana aksi Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru tahun 2010-2015 disajikan dalam
tujuh bab sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
7
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII : PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
8
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas dan Fungsi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, Dinas
Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang
Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dibantu oleh
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta
Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
(1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
pertambangan dan energi berdasasrkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersbut, Dinas Pertambangan dan Energi
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan dan program di bidang pertambangan dan
energi;
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
9
b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pertambangan
dan energi;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pertambangan dan energi;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang
pertambangan dan energi;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan energi sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, maka Dinas Pertambangan dan Energi
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara, terdiri dari :
1. Seksi Pengujian Kelayakan Sumberdaya Mineral dan Batubara;
2. Seksi Pendataan Sumberdaya Mineral dan Batubara;
3. Seksi Pelayanan Teknis Operasional dan Peralatan Eksplorasi.
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
10
d. Bidang Geologi dan Tata Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Geologi dan Tata Lingkungan;
2. Seksi Pengkajian Geologi dan Tata Lingkungan;
3. Seksi Pengembangan Pengusahaan dan Analisa Laboratorium.
e. Bidang Pertambangan Migas dan Energi, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Pertambangan Migas dan Energi;
2. Seksi Pengkajian Pertambangan Migas dan Energi;
3. Seksi Konservasi Lingkungan Pertambangan dan Energi.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
11
Bagan Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARRU
SESUAI DENGAN PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 05 TAHUN 2008 TANGGAL 21 JULI 2008
KEL. JAB. FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG PERTAMBANGAN MIGAS
DAN KELISTRKANENERGI
BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA
MINERAL DAN ENRGIBATUBARA
SEKSI PENGAWASAN DAN
KONSERVASI LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MIGAS
DAN KELISTRIKANENERGI
SEKSI GEOLOGI UMUM DAN
SUMBERDAYA MINERALPENGEMBANGA
N PENGUSAHAAN DAN
SEKSI PENGAWASAN GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN DAN AIR BAWAH TANAH
SEKSI PENGUSAHAAN DAN
BIMBINGAN TEKNISPENGAWASAN
PERTAMBANGAN MIGAS
KEPALA DINAS
BAGIAN TATA USAHASEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG GEOLOGI DAN ERDAYA
MINERALTATA LINGKUNGAN
UPTD
SUB BAGIAN UMUMKEUAN
SEKSI DATA MINERAL ENERGI DAN
PELAYANAN TEKNISPELAYANAN TEKNIS
OPERASIONAL DAN
SEKSI PENGUJIAN KELAYAKAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGIBATUBARA
SEKSI PENGUJIAN
KELAYAKANPENDATAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN
SEKSI PENGAWASAN
PENGKAJIAN GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN
SEKSI PENGUSAHAAN DAN
BIMBINGAN TEKNISPENGKAJIAN
PERTAMBANGAN MIGAS
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
12
2.2 Sumberdaya SKPD
1. Sumberdaya aparatur
Sumber daya aparatur memiliki peranan yang sangat penting dalam
pembangunan, tidak hanya dari segi kuantitasnya tetapi juga kualitasnya dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-pogram
pembangunannya.
Personil Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru berjumlah 23
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian pegawai menurut golongan
adalah sebagai berikut :
Golongan IV : 3 orang
Golongan III : 18 orang
Golongan II : 2 orang
Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
S2
S1
D.II/D.III
SLTA/D.1
1
18
2
2
4.35
78.26
8.70
8.70
Total 23 100
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
13
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pegawai Dinas Pertambangan
dan Energi pada umumnya didominasi oleh PNS yang berpendidikan S1 yaitu
sebanyak 18 orang atau sebesar 78.26%, sedangkan yang paling sedikit adalah
PNS yang berpendidikan D.II/D.III dan SLTA/D.1 yaitu masing-masing
sebanyak 2 orang atau hanya sebesar 8.70%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar
pegawai yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi telah memiliki
pengetahuan dan kecakapan yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
Personil yang telah mengikuti diklat struktural dan diklat teknis serta
jabatan yang terisi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru :
Tabel 2.2
Personil yang telah mengikuti Dilkat Struktural dan Diklat Teknis serta Jabatan yang terisi.
No Nama Jabatan Diklat
Struktural Tahun Teknis Tahun
1 Ir.H.M.Darwis Falah, M.Si Kepala Dinas Diklatpim II 2002 1. Hidrogeologi 2. Vulkanologi 3. Seismotektonik 4. Gerakan Tanah 5. Eksplorasi Bahan Galian
dan Metode Tahanan Jeenis
6. Pemetaan Air Bawah Tanah
7. Pemetaan Panas Bumi 8. Keselamatan Kerja
Eksplorasi
1991 1991 1991 1991 2000
2001
1999
2006 2 Drs. Sukardy. B Sekretaris Diklatpim III 2003
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
14
3 Drs. Laharilla Kepala Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara
Adumla 2002
4 Muh. Sabir, BcKu Kepala Bidang Geologi dan Tata Lingkungan
Adum 2002
5 A. Ratnawaty, ST Kepala Bidang Pertambangan Migas dan Energi
Diklatpim III 2010
5 Drs. Andi Jaya Diklatpim III 2010
6 Drs. Jamaluddin Diklatpim III 2010
7 Hermiati, ST Staf DPE Adumla 2001
8 Andi Unru, ST Staf DPE Adumla 2002
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
15
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS pada Dinas Pertambangan dan
Energi yang telah mengikuti Diklat Struktural layak untuk menduduki jabatan
struktural yang masih lowong.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Barru berdasarkan masa kerja dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini:
Tabel 2.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
No. Masa Kerja Jumlah Persentase
1.
2.
3. 4.
< 5 tahun
5 - 10 tahun
11 - 16 tahun > 16 tahun
3
8
4 8
13.04
34.78
17.39 34.78
Total 23 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa PNS pada Dinas Pertambangan dan
Energi memiliki masa kerja yang sangat memadai sebanyak 8 orang atau sebesar
34.78%, hanya 3 orang atau 13.04% yang memiliki masa kerja baru <5 tahun.
Oleh karena itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan
berkualitas sesuai tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
16
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru Tahun 2010
Nama Jabatan Struktural Fungsional Jumlah
Kepala Dinas
Kepala Bidang/Sekretaris
Kepala Seksi/Kasubag Staf Kabupaten
1
4
- 18
-
-
- -
1
4
- 18
Jumlah 23 - 23
Dari tabel di atas diketahui komposisi pegawai pada Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Barru sebanyak 23 orang terdiri dari jabatan struktural 23
orang dan jabatan fungsional masih lowong.
Tabel 2.5
Formasi Jabatan Berdasarkan Eselon Lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru Tahun 2010
Eselon Formasi Jabatan
Tersedia Terisi Belum Terisi
I
II
III
IV
-
1
4
12
-
1
4
-
-
-
-
12 Jumlah 17 5 12
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
17
Dari tabel di atas diketahui bahwa masih terdapat jabatan yang lowong dari
17 formasi jabatan yang tersedia pada Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Barru Jabatan yang lowong yaitu sebanyak 12 eselon IV.
2. Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Barru saat ini adalah sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah Keterangan I
II
III
Alat-alat Angkutan : 1. Mobil 2. Sepeda motor Alat Kantor dan Rumah Tangga : 1. Kursi Tamu 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Laptop 6. Mesin Ketik 7. Lemari 8. Filling Kabinet 9. Kamera 10. Meja Gambar 11. Printer 12. Scanner 13. Kompr gas dan tabung 14. Kipas Angin 15. Mesin Faximile 16. UPS/Stabilizer 17. LCD Proyektor Alat-alat Laboratorium : 1. Palu Geologi 2. Lup Geologi 3. Resistivitymeter/Geolistrik 4. pH meter 5. Water test kit 6. Current meter
1 unit 7 unit
1 set
23 buah 25 buah 2 unit 3 unit 2 buah 4 buah 2 buah 1 buah 1 set 2 unit 1 unit
1 pasang 4 buah 1 unit 2 buah 1 unit
1 buah 1 buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 unit
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
18
IV
7. Altimeter 8. Kompas Geologi 9. Handy Talky 10. Mikroskop 11. Neraca Analitik 12. Ayakan 13. Peralatan Gelas Laboratorium 14. Aplikasi SIG 15. Mesin Bor 16. Alat cetak batako 17. Perlengkapan mesin bor Mekanika Tanah : 1. Sondir 2.5 ton 2. CBR Lapangan 3. CBR Laboratorium 4. Loging Bor
1 unit 1 unit 3 unit 1 buah 1 buah 1 set 1 set
1 paket 1 unit 1 set
1 paket
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru
19
2.3 Capaian Kinerja SKPD
PENCAPAIAN GRAND STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2007 – 2010
No Grand Strategi Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Indikator Sasaran
Kondisi awal s.d
tahun 2007
Target Kinerja pada tahun
Realisasi Capaian Kinerja pada tahun Rasio Capaian pada tahun Realisasi
s.d Tahun 2010 2008 2009 2010 2008 2009 201
0 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
III
Membangun infrastuktur agrobisnis yang handal
Setiap kawasan pemukiman memiliki sarana air bersih, listrik, drainase dan sanitasi yang handal