Top Banner
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang Kabupaten Barru dengan kondisi geologinya memiliki potensi sumberdaya pertambangan dan energi yang beraneka ragam. Hal ini bila dikelola secara bijaksana dapat merupakan salah satu sumber kesejahteraan rakyat. Pembangunan sektor pertambangan dan energi di daerah Kabupaten Barru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pengembangannya berdasarkan kemampuan serta memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka tiap daerah menjadi daerah otonom. Untuk itu daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan, mengatur dan mengurus kepentingan mayarakat serta mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu kewenangan daerah adalah mengelola potensi sumberdaya pertambangan dan energinya. Penataan kembali landasan dan kebijakan tersebut di atas perlu menyerap aspirasi masyarakat secara aktif mulai dari prses perencanaan, pelaksanaan,
38

BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Mar 03, 2019

Download

Documents

votram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Kabupaten Barru dengan kondisi geologinya memiliki potensi

sumberdaya pertambangan dan energi yang beraneka ragam. Hal ini bila dikelola

secara bijaksana dapat merupakan salah satu sumber kesejahteraan rakyat.

Pembangunan sektor pertambangan dan energi di daerah Kabupaten Barru

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional secara

berkelanjutan. Pengembangannya berdasarkan kemampuan serta memperhatikan

faktor lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal maupun lingkungan

internal.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

maka tiap daerah menjadi daerah otonom. Untuk itu daerah dituntut untuk

mampu menyelenggarakan, mengatur dan mengurus kepentingan mayarakat serta

mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan

yang dimilikinya. Salah satu kewenangan daerah adalah mengelola potensi

sumberdaya pertambangan dan energinya.

Penataan kembali landasan dan kebijakan tersebut di atas perlu menyerap

aspirasi masyarakat secara aktif mulai dari prses perencanaan, pelaksanaan,

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

2

monitoring/pengawasan dan evaluasi. Untuk itu maka kelembagaan masyarakat

lokal perlu diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan dengan

tetap berlandaskan pada teknologi, manajemen, kemampuan dan kondisi kultur

masyarakat lokal, inventarisasi dan identifikasi lembaga-lembaga masyarakat

lokal menjadi prioritas dalam upaya melibatkan partisipasi mereka dalam

pembangunan.

Untuk menindaklanjuti dan menangani berbagai permasalahan dan

perubahan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Barru membentuk

lembaga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru berdasarkan

Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2001.

Keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan kantor maupun peralatan

survey dan penelitian yang berakibat pada keterbatasan data yang akurat dan

terukur dari berbagai potensi bahan galian, selain keterbatasan tersebut di atas

juga untuk memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA

SKPD) maka Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana pemerintah

daerah perlu menyusun suatu rencana strategis yang diharapkan dapat dijadikan

baik sebagai pedoman dalam melakukan tindakan berdasarkan skala prioritas

maupun sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai.

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

3

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Barru 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan

dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENSTRA SKPD);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru;

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

5

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barru;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun

2010 – 2015;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru

disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud Rencana Strategis :

a. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas

Pertambangan dan Energi dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-

cita organisasi;

b. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dalam

suatu rumusan program pembangunan dengan skala prioritas yang lebih

terarah.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

6

2. Tujuan Rencana Strategis :

a. Tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru selama lima tahun;

b. Sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan terkait dengan

pertambangan dan energi;

c. Menjadi pedoman bagi Dinas Pertambangan dan Energi dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT).

d. Sebagai pedoman dalam menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja

Dinas Pertambangan dan Energi secara profesional.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis sebagai rencana aksi Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru tahun 2010-2015 disajikan dalam

tujuh bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

7

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII : PENUTUP

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

8

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, Dinas

Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang

Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dibantu oleh

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta

Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

(1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

pertambangan dan energi berdasasrkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersbut, Dinas Pertambangan dan Energi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan perencanaan dan program di bidang pertambangan dan

energi;

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

9

b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pertambangan

dan energi;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pertambangan dan energi;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang

pertambangan dan energi;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan energi sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, maka Dinas Pertambangan dan Energi

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Penyusunan Program;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum.

c. Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara, terdiri dari :

1. Seksi Pengujian Kelayakan Sumberdaya Mineral dan Batubara;

2. Seksi Pendataan Sumberdaya Mineral dan Batubara;

3. Seksi Pelayanan Teknis Operasional dan Peralatan Eksplorasi.

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

10

d. Bidang Geologi dan Tata Lingkungan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Geologi dan Tata Lingkungan;

2. Seksi Pengkajian Geologi dan Tata Lingkungan;

3. Seksi Pengembangan Pengusahaan dan Analisa Laboratorium.

e. Bidang Pertambangan Migas dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Pertambangan Migas dan Energi;

2. Seksi Pengkajian Pertambangan Migas dan Energi;

3. Seksi Konservasi Lingkungan Pertambangan dan Energi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

11

Bagan Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARRU

SESUAI DENGAN PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 05 TAHUN 2008 TANGGAL 21 JULI 2008

KEL. JAB. FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PERTAMBANGAN MIGAS

DAN KELISTRKANENERGI

BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA

MINERAL DAN ENRGIBATUBARA

SEKSI PENGAWASAN DAN

KONSERVASI LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MIGAS

DAN KELISTRIKANENERGI

SEKSI GEOLOGI UMUM DAN

SUMBERDAYA MINERALPENGEMBANGA

N PENGUSAHAAN DAN

SEKSI PENGAWASAN GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN DAN AIR BAWAH TANAH

SEKSI PENGUSAHAAN DAN

BIMBINGAN TEKNISPENGAWASAN

PERTAMBANGAN MIGAS

KEPALA DINAS

BAGIAN TATA USAHASEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG GEOLOGI DAN ERDAYA

MINERALTATA LINGKUNGAN

UPTD

SUB BAGIAN UMUMKEUAN

SEKSI DATA MINERAL ENERGI DAN

PELAYANAN TEKNISPELAYANAN TEKNIS

OPERASIONAL DAN

SEKSI PENGUJIAN KELAYAKAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGIBATUBARA

SEKSI PENGUJIAN

KELAYAKANPENDATAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN

SEKSI PENGAWASAN

PENGKAJIAN GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN

SEKSI PENGUSAHAAN DAN

BIMBINGAN TEKNISPENGKAJIAN

PERTAMBANGAN MIGAS

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

12

2.2 Sumberdaya SKPD

1. Sumberdaya aparatur

Sumber daya aparatur memiliki peranan yang sangat penting dalam

pembangunan, tidak hanya dari segi kuantitasnya tetapi juga kualitasnya dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-pogram

pembangunannya.

Personil Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru berjumlah 23

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian pegawai menurut golongan

adalah sebagai berikut :

Golongan IV : 3 orang

Golongan III : 18 orang

Golongan II : 2 orang

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

S2

S1

D.II/D.III

SLTA/D.1

1

18

2

2

4.35

78.26

8.70

8.70

Total 23 100

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

13

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pegawai Dinas Pertambangan

dan Energi pada umumnya didominasi oleh PNS yang berpendidikan S1 yaitu

sebanyak 18 orang atau sebesar 78.26%, sedangkan yang paling sedikit adalah

PNS yang berpendidikan D.II/D.III dan SLTA/D.1 yaitu masing-masing

sebanyak 2 orang atau hanya sebesar 8.70%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar

pegawai yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi telah memiliki

pengetahuan dan kecakapan yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Personil yang telah mengikuti diklat struktural dan diklat teknis serta

jabatan yang terisi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru :

Tabel 2.2

Personil yang telah mengikuti Dilkat Struktural dan Diklat Teknis serta Jabatan yang terisi.

No Nama Jabatan Diklat

Struktural Tahun Teknis Tahun

1 Ir.H.M.Darwis Falah, M.Si Kepala Dinas Diklatpim II 2002 1. Hidrogeologi 2. Vulkanologi 3. Seismotektonik 4. Gerakan Tanah 5. Eksplorasi Bahan Galian

dan Metode Tahanan Jeenis

6. Pemetaan Air Bawah Tanah

7. Pemetaan Panas Bumi 8. Keselamatan Kerja

Eksplorasi

1991 1991 1991 1991 2000

2001

1999

2006 2 Drs. Sukardy. B Sekretaris Diklatpim III 2003

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

14

3 Drs. Laharilla Kepala Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara

Adumla 2002

4 Muh. Sabir, BcKu Kepala Bidang Geologi dan Tata Lingkungan

Adum 2002

5 A. Ratnawaty, ST Kepala Bidang Pertambangan Migas dan Energi

Diklatpim III 2010

5 Drs. Andi Jaya Diklatpim III 2010

6 Drs. Jamaluddin Diklatpim III 2010

7 Hermiati, ST Staf DPE Adumla 2001

8 Andi Unru, ST Staf DPE Adumla 2002

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

15

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS pada Dinas Pertambangan dan

Energi yang telah mengikuti Diklat Struktural layak untuk menduduki jabatan

struktural yang masih lowong.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Barru berdasarkan masa kerja dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 2.3

Distribusi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

No. Masa Kerja Jumlah Persentase

1.

2.

3. 4.

< 5 tahun

5 - 10 tahun

11 - 16 tahun > 16 tahun

3

8

4 8

13.04

34.78

17.39 34.78

Total 23 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa PNS pada Dinas Pertambangan dan

Energi memiliki masa kerja yang sangat memadai sebanyak 8 orang atau sebesar

34.78%, hanya 3 orang atau 13.04% yang memiliki masa kerja baru <5 tahun.

Oleh karena itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan

berkualitas sesuai tugas dan fungsinya.

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

16

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru Tahun 2010

Nama Jabatan Struktural Fungsional Jumlah

Kepala Dinas

Kepala Bidang/Sekretaris

Kepala Seksi/Kasubag Staf Kabupaten

1

4

- 18

-

-

- -

1

4

- 18

Jumlah 23 - 23

Dari tabel di atas diketahui komposisi pegawai pada Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Barru sebanyak 23 orang terdiri dari jabatan struktural 23

orang dan jabatan fungsional masih lowong.

Tabel 2.5

Formasi Jabatan Berdasarkan Eselon Lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru Tahun 2010

Eselon Formasi Jabatan

Tersedia Terisi Belum Terisi

I

II

III

IV

-

1

4

12

-

1

4

-

-

-

-

12 Jumlah 17 5 12

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

17

Dari tabel di atas diketahui bahwa masih terdapat jabatan yang lowong dari

17 formasi jabatan yang tersedia pada Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Barru Jabatan yang lowong yaitu sebanyak 12 eselon IV.

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Barru saat ini adalah sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah Keterangan I

II

III

Alat-alat Angkutan : 1. Mobil 2. Sepeda motor Alat Kantor dan Rumah Tangga : 1. Kursi Tamu 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Laptop 6. Mesin Ketik 7. Lemari 8. Filling Kabinet 9. Kamera 10. Meja Gambar 11. Printer 12. Scanner 13. Kompr gas dan tabung 14. Kipas Angin 15. Mesin Faximile 16. UPS/Stabilizer 17. LCD Proyektor Alat-alat Laboratorium : 1. Palu Geologi 2. Lup Geologi 3. Resistivitymeter/Geolistrik 4. pH meter 5. Water test kit 6. Current meter

1 unit 7 unit

1 set

23 buah 25 buah 2 unit 3 unit 2 buah 4 buah 2 buah 1 buah 1 set 2 unit 1 unit

1 pasang 4 buah 1 unit 2 buah 1 unit

1 buah 1 buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 unit

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

18

IV

7. Altimeter 8. Kompas Geologi 9. Handy Talky 10. Mikroskop 11. Neraca Analitik 12. Ayakan 13. Peralatan Gelas Laboratorium 14. Aplikasi SIG 15. Mesin Bor 16. Alat cetak batako 17. Perlengkapan mesin bor Mekanika Tanah : 1. Sondir 2.5 ton 2. CBR Lapangan 3. CBR Laboratorium 4. Loging Bor

1 unit 1 unit 3 unit 1 buah 1 buah 1 set 1 set

1 paket 1 unit 1 set

1 paket

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

19

2.3 Capaian Kinerja SKPD

PENCAPAIAN GRAND STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2007 – 2010

No Grand Strategi Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Indikator Sasaran

Kondisi awal s.d

tahun 2007

Target Kinerja pada tahun

Realisasi Capaian Kinerja pada tahun Rasio Capaian pada tahun Realisasi

s.d Tahun 2010 2008 2009 2010 2008 2009 201

0 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

III

Membangun infrastuktur agrobisnis yang handal

Setiap kawasan pemukiman memiliki sarana air bersih, listrik, drainase dan sanitasi yang handal

Prosentase desa yang memiliki listrik

%

81.97 1.29 1.72 0.00 1.29 1.72 0.00 100% 100% 0.00% 84.98

Prosentase kawasan pemukiman yang memiliki sumber tenaga listrik dan sumber air

%

69.96 0.86 0.86 0.86 0.64 0.43 0.43 75% 50.00% 50.00% 71.46

II

Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat yang Berbasis Agribisnis

Setiap desa/kelurahan memiliki kelompok usaha dan penyuluh produktif dalam memajukan potensi desanya

Jumlah kelompok usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian

Klp. Usaha (IUP) 16 30 9 5 35 30 41 117% 333% 820% 122

IV

Mewujudkan Kepemerintahan yang efektif dan efisien

Seluruh SKPD menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kerangka administrasi yang transparant dan akuntabel

Tersusun dan terimplementasikannya SPOP

Jenis Izin 1 1 1 0 1 1 0 100% 100% 0.00% 3

Peningkatan prosentase tertib administrasi % 70 10 10 10 10 10 10 100% 100% 100% 100%

Prosentase pencapaian sasaran kinerja (lancarnya kegiatan operasional)

% 70 10 10 10 10 10 10 100% 100% 100% 100%

Seluruh aparatur memiliki kompetensi dengan kinerja yang terukur serta memiliki pola pengembangan karir yang jelas

Meningkatnya kualitas SDM

Orang 7 7 7 3 7 6 2 100% 85.71% 66.67% 22

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

20

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Permasalahan

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1. Belum ditetapkannya wilayah usaha pertambangan (WUP) secara nasional

dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Barru, yang

ditandai oleh masih adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan

tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya. Hal ini menimbulkan

konflik penggunaan lahan.

2. Belum optimalnya pengelolaan usaha pertambangan dalam upaya

peningkatan nilai tambah/produksi bahan galian, yang ditandai oleh belum

optimalnya pemberdayaan potensi bahan galian, masih kurangnya

pembukaan akses lahan pertambangan dan masih terbatasnya akses

informasi potensi bahan galian.

3. Masih adanya kegiatan pertambangan tanpa izin, yang ditandai oleh masih

adanya sekelompok orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan

pertambangan yang tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak

mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, sehingga

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

21

berdampak negatif terhadap keselamatan kerja, lingkungan hidup dan

pendapatan daerah.

4. Masyarakat terpencil yang belum terjangkau PLN dan yang belum ada

infrastruktur kelistrikan, yang ditandai oleh masih adanya

dusun/lingkungan yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN maupun

tenaga listrik lokal, seperti di daerah Bulobulo, Pujananting dan Nepo.

5. Wilayah/dusun yang belum memiliki sumber air, yang ditandai dengan

belum tersedianya sarana air bersih untuk masyarakat yang belum

terjangkau sumber air baku.

3.2 Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan

dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan SKPD

dimasa datang yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan

perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan serta merupakan

dasar utama visi dan misi yang juga akan menentukan kinerja SKPD dalam 5

tahun mendatang. Isu-isu strategis terkait pengelolaan pertambangan dan energi

diuraikan sebagai sebagai berikut :

1. Isu strategis terkait pengeloaan pertambangan

Secara umum permasalahan pengelolaan pertambangan yang dihadapi saat

ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa pengelolaan

pertambangan dan energi yang efisien, ramah lingkungan dan

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

22

berkelanjutan, ikim investasi yang kondusif, penataan dan pemanfaatan

ruang untuk wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan

rakyat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pengelolaan pertambangan

selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada sejumlah tantangan

berupa penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah

pertambangan rakyat (WPR), belum optimalnya pengelolaan pertambangan

dan energi, belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakan hukum

terkait pengelolaan pertambangan, masih tingginya kegiatan penambangan

tanpa izin.

Dengan demikian maka pengelolaan pertambangan lima tahun ke depan

diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya pertambangan

dengan menggunakan teknologi yang berdaya dukung lingkungan sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat digunakan untuk

kepentingan masyarakat. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan

peran sumberdaya manusia aparatur pertambangan melalui pendidikan dan

latihan yang lebih kompetitif, menciptakan iklim investasi yang kondusif

untuk menarik investor yang berminat untuk menanamkan modalnya

disektor pertambangan dan juga memfasilitasi masyarakat dan pengusaha

untuk memiliki ijin usaha pertambangan (IUP).

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

23

2. Isu strategis terkait listrik pedesaan dan sarana air bersih

Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik dan penyediaan sarana air

bersih terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kota kabupaten dan kota-

kota kecamatan/desa. Khusus di daerah terpencil secara ekonomis kurang

menguntungkan PLN untuk perluasan jaringan, maka dalam

penanganannya perlu diupayakan melalui penggunaan energi alternatif

yaitu elektrifikasi daerah terpencil dengan menggunakan Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu juga penyediaan sarana air bersih

untuk masyarakat yang belum terjangkau sumber air baku melalui

pemboran eksplorasi air bawah tanah.

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

24

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi menggambarkan kemampuan untuk melihat dan mengisyaratkan

orientasi kemasa depan. Rumusan visi diharapkan mampu memberikan arah,

menentukan keputusan dan menjadi motivasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan Visi Kabupaten Barru tahun 2010-2015 yaitu;

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BARRU LEBIH MAJU, SEJAHTERA,

TAAT AZAS DAN BERMARTABAT YANG BERNAFASKAN

KEAGAMAAN” maka Dinas Pertambangan dan Energi menyusun Visi yang

berorientasi pada Visi Kabupaten Barru, untuk melaksanakan Pembangunan

Bidang Pertambangan dan Energi 5 (Lima) tahun ke depan, sehingga lahirlah

Visi Dinas Pertambangan dan Energi 2010-2015 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN

ENERGI YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, RAMAH LINGKUNGAN DAN BERNAFASKAN KEAGAMAAN”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai

berikut :

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

25

1. Pembangunan sektor pertambangan dan energi dalam arti pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya alam, air bawah tanah dan energi, penyuluhan dan

pembinaan, pemahaman dan penegakan hukum, serta pengamanan dan

pengendalian bidang pertambangan dan energi;

2. Berdaya saing dalam arti memiliki keunggulan dalam hal penerapan teknologi

dalam mengelola sumberdaya pertambangan dan energi;

3. Berkelanjutan dalam arti pengelolaan sumberdaya pertambangan dan energi

secara merata, efektif dan efisien dan berwawasan lingkungan serta

mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan dan energi

untuk kesejahteraan masyarakat;

4. Ramah lingkungan dalam arti keseimbangan antara pemanfaatan pengelolaan

dan kelestarian sumberdaya pertambangan dan energi yang berdaya dukung

lingkungan;

5. Bernafaskan keagamaan dalam arti bahwa seluruh aktivitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pembangunanan sektor

pertambangan dan energi berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.

2. Misi

Berdasar pada visi tersebut di atas dan untuk mewujudkan nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya, maka dirumuskan misi Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, air tanah

dan energi yang ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat;

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

26

2. Meningkatkan penyediaan data dan informasi yang tepat dan akurat untuk

pelayanan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembangunan

dan investasi di bidang pertambangan dan energi;

3. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi dengan

berlandasakan pada nilai-nilai keagamaan;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dinas Pertambangan dan Energi menetapkan tujuan berdasarkan visi, misi dan

faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Pertambangan

dan Energi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis

organisasi dan telah dirumuskan untuk setiap tujuan yang ditetapkan. Tujuan

misi diuraikan sebagai berikut:

1. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

2. Meningkatnya daya saing daerah

3. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan

masyarakat

Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan misi di atas adalah:

1. Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi

2. Pelestarian ekologi dan sumber daya alam

3. Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan

transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

27

4. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang

transparan, akuntabel dan partisipatif

5. Terciptanya pelayanan publik yang prima

6. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

1 (2010)

2 (2011)

3 (2012)

4 (2013)

5 (2014)

6 (2015)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tercapainya

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi

Meningkatnya investasi dan volume produksi pertambangan

10.30% 14.22% 18.15% 22.07% 26.00% 29.92%

Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yang ditetapkan

7 8 9 10 11 12

Pelestarian ekologi dan sumber daya alam

Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian

4 5 6 7 8 9

2 Meningkatnya daya saing daerah

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik

83.26% 83.26% 83.39% 83.51% 83.64% 83.77%

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

28

3 Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/ kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tertibnya administrasi dan keuangan 91.67% 93.33% 95% 96.67% 98.33% 100%

Persentase pencapaian sasaran kinerja 91.67% 93.33% 95% 96.67% 98.33% 100%

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Tersusun dan terimplementasikannya SOPP

58.33% 66.67% 75% 83.33% 91.67% 100%

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional

66.67% 69.33% 72% 74.67% 77.33% 80%

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan

suatu strategi dan kebijakan pembangunan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Barru. Strategi dan kebijakan ditetapkan untuk memberikan

petunjuk, prinsip dasar, rambu-rambu dan signal penting dalam menyusun

program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai

berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan pengeloaan potensi pertambangan dan energi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip

konservasi, dengan kebijakan :

- Meningkatkan eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis

tinggi.

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

29

- Meningkatkan kelestarian ekologi dan sumberdaya alam pada wilayah

pertambangan.

2. Melaksanakan dan memfasilitasi peningkatan teknologi yang berkelanjutan

dalam pemanfaatan potensi pertambangan dan energi untuk memperoleh nilai

tambah guna meningkatkan daya saing, dengan kebijakan :

- Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pertambangan dan energi

sebagai pendukung dasar pembangunan pertambangan dan energi

- Peningkatan kerjasama, jejaring kerja dan promosi

3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana bidang

pertambangan dan energi dalam rangka optimalisasi pelayanan, dengan

kebijakan :

- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyusun perangkat kebijakan

- Penguatan kelembagaan

- Peningkatan sarana prasarana

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

30

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis, dan

terpadu. Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi dan

kebijakan organisasi, serta proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kegiatan merupakan penjabaran

dari program kerja yang telah disusun, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan

organisasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan yang menjadi tanggungannya, hal tersebut dapat dicapai

melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan :

No. Kegiatan TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

2 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

2. Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batubara :

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

31

No. Kegiatan TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Penelitian dan pengembangan bahan galian aneka tambang

2 Penelitian dan pengembangan kawasan karst

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah

No. Kegiatan TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Penelitian dan pengembangan air bawah tanah

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

No. Kegiatan TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pemasangan listrik desa/genset

2 Penelitian dan pengembangan potensi kelistrikan

5. Program Penguasaan dan pengembangan aplikasi teknologi serta teknologi baru

No. Kegiatan TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pengadaan sarana laboratorium pertambangan

6. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

6.1 Penyediaan jasa surat-menyurat

6.2 Penyediaan alat tulis kantor

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

32

6.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.4 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

6.5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

6.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.10 Penyediaan peralatan rumah tangga

6.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.12 Penyediaan makanan dan minuman

6.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

7. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

7.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.2 Penyusunan laporan semesteran

7.3 Penyusunan laporan akhir tahun

7.4 Penyusunan RKA dan DPA

7.5 Monitoring dan evaluasi

8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

33

8.2 Pengadaan peralatan gedung kantor

8.3 Pengadaan meubeleur

9. Program Peningkatan pelayanan publik

9.1 Penyusunan standar pelayanan

10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

10.1 Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan

11. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

11.1 Pendidikan dan pelatihan formal

11.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

11.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

34

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja pada

Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya investasi dan volume produksi pertambangan

10.30% 3.92% 3.92% 3.92% 3.92% 3.92% 29.92%

2

Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan

7 1 1 1 1 1 12

3

Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian

4 1 1 1 1 1 9

4

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik

83.26% 0.00% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 83.77%

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

35

5 Tertibnya administrasi dan keuangan 91.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 100.00%

6 Persentase pencapaian sasaran kinerja 91.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 100.00%

7 Tersusun dan terimplementasikannya SOPP

58.33% - 41.67% - - - 100.00%

8 Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional

66.67% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 80.00%

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

36

BAB VII

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1 Pedoman Transisi

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2016

yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas

Pertambangan dan Energi tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 juga

mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

2. Bidang-bidang dan Sekretariat dalam lingkup Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Barru berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan

kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi

tahun 2016 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru tahun 2010-2015.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Bidang-bidang dan Sekretariat dalam lingkup Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan program-

program yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

37

2. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru berkewajiban menjamin

konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten

Barru tahun 2010 - 2015 dengan rencana strategis Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Barru.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program rencana

strategis 2010 - 2015, Bidang-bidang dan Sekretariat dalam lingkup Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru berkewajiban untuk melakukan

penyelarasan terhadap penjabaran rencana strategis 2010-2015 ke dalam

rencana kerja tahunan.

4. Rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru tahun

2010 - 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

5. Rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru tahun

2010 - 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya

perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila

terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang

belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan

melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan

DPRD Kabupaten Barru.

6. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah

dan sumber-sumber lain yang sah.

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4038/narasi.pdf · Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ... Undang-undang Nomor 29 Tahun

Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2015

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru

38

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Barru Tahun 2010 – 1015 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang

merupakan bagian yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru yang memuat tentang pendahuluan, gambaran

pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan,

strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang ingin dicapai

dalam jangka waktu lima tahun (2010 – 2015), disamping itu juga sebagai bahan

pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan.

Demikian rencana strategis ini dibuat agar dapat menjadi acuan bagi seluruh

jajaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru dalam melaksanakan setiap

kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan

penuh rasa tanggung jawab.