BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangrepository.upnvj.ac.id/5669/3/BAB I.pdf · dan membahas laporan dari Dewan Keamanan dan badan-badan PBB, serta mempertimbangkan dan menyetujui

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang menjadi tujuan untuk

dicapai dalam setiap kebijakan. Kepentingan-kepentingan nasional ini akan

menimbulkan kerjasama ataupun menciptakan konflik antar negara. Sama halnya

yang terjadi di dunia pada tahun 1939, dunia mengalami perang besar yang

disebut perang dunia II,1 yang merupakan bukti bahwa akibat adanya perbedaan

paham dan kepentingan yang berbeda akan memicu terjadinya konflik bahkan

perang besar. Hal ini yang terjadi ketika Jerman menduduki Polandia pada tahun

1939.2

Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, akibat perang ini banyak

negara-negara yang mengalami kehancuran. Liga Bangsa Bangsa (LBB) 3 yang

saat itu menjadi lembaga perdamaian di dunia telah dianggap gagal menjalankan

tugasnya untuk menjaga perdamaian. Untuk menjaga perdamaian setelah

terjadinya perang besar dibutuhkan suatu organisasi internasional untuk

menggantikan Liga Bangsa Bangsa. Organisasi yang mampu menjaga keamanan

dan ketertiban dunia sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat diminimalisir

sehingga tidak berujung pada perang besar atau kemungkinan terjadinya perang

1 Perang dunia II adalah sebuah perang yang melibatkan beberapa negara berlangsung mulai tahun 1939

sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia —termasuk semua kekuatan besar—yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan. Dimulai ketika Hitler emnginvasi Polandia.

2 Diakses dari Perang Dunia II http://www.ushmm.org/outreach/id/article.php?ModuleId=10007681 pada 13 November 2012 pukul 18:46 WIB

3 LBB merupakan organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global.

UPN "VETERAN" JAKARTA

2

dunia ketiga. Winston Churchill yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu

bersama Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengadakan

pembicaraan khusus yang pada akhirnya menghasilkan deklarasi tentang hak

kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia. Hal inilah yang menjadi langkah

awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 4

PBB dibentuk pada tahun 1945. PBB memiliki 6 organ utama yaitu a

General Assembly (Majelis Umum), a Security Council (Dewan Keamanan), an

Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial), a Trusteeship

Council (Dewan Perwalian), an International Court of Justice (mahkamah

internasional) dan a Secretariat (Sekretariat). Dua organ utama PBB yang

memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan terhadap suatu konflik adalah

Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Majelis Umum (MU) menempati posisi sentral sebagai pimpinan dalam

musyawarah PBB. Terdiri dari semua anggota PBB yaitu 193 negara, MU

menyediakan sebuah forum diskusi multilateral yang membahas isu-isu

internasional yang dicakup dalam Piagam PBB yang disebut sidang umum (SU).

Dalam sidang umum PBB biasanya dibahas mengenai pertanyaan yang berkaitan

dengan perdamaian dan keamanan internasional (kecuali sengketa atau situasi

yang sedang dibahas oleh Dewan Keamanan) namun MU bisa mengajukan

rekomendasi pembahasan isu ke Dewan Keamanan.

Dalam hal peningkatan kerjasama internasional, MU juga melakukan

studi dan membuat rekomendasi untuk pengembangan dan kodifikasi hukum

internasional, realisasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan kerjasama

4 Dikutip dari Menelisik lebih jauh standar ganda PBB www.dakta.com/berita/nasional/749/menelisik-lebih-

jauh-standar-ganda-pbb.html/ pada 14 November pukul 14:35 WIB


3

internasional di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, bidang budaya, pendidikan

dan kesehatan serta membuat rekomendasi untuk penyelesaian damai dari setiap

situasi yang bisa merusak hubungan persahabatan antara negara-negara, menerima

dan membahas laporan dari Dewan Keamanan dan badan-badan PBB, serta

mempertimbangkan dan menyetujui anggaran PBB.5

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara

perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini memiliki 15 anggota dengan

5 anggota tetap yaitu Rusia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China dan 10

anggota tidak tetap. Di bawah Piagam PBB, semua negara anggota diwajibkan

untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memimpin

dalam setiap hal baik mengambil keputusan ataupun dalam menentukan adanya

ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Sesuai dengan ketentuan

yang relevan dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keputusan Dewan

Keamanan akan sah jika dibuat oleh suara setuju dari lima anggota tetap DK

(China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat) dan 4 anggota tidak tetap. Jika

anggota tetap melemparkan suara negatif (menggunakan hak vetonya untuk

menolak suatu rancangan), maka rancangan resolusi tidak dapat dilanjutkan.6 MU

dapat mengambil alih penyelesaian suatu sengketa, jika DK PBB dianggap tidak

mampu memberikan solusi.

Salah satu anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki peran besar di

dalam penyelesaian beberapa kasus internasional adalah Rusia. Rusia merupakan

pecahan dari Negara Uni Soviet yang runtuh pasca perang dingin dan memiliki

5 Dikutip dari General Assembly http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml 15 Februari pukul 17:20

WIB 6 Dikutip dari Security council Vote http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scvote.htm pada 15 Februari 2013

pukul 17:42 WIB


4

hak istimewa, dimana hak istimewa ini mampu menjadi power bagi anggota tetap

(dalam hal ini Rusia) untuk mengambil suatu kebijakan. Berikut tabel ringkasan

penggunaan veto oleh Rusia dan anggota tetap DK PBB.

Tabel 1. Ringkasan Penggunaan Hak Veto

Anggota tetap DK PBB, Periode 1993-2004

Tahun Draft Agenda Sidang Suara Negatif/ veto dari anggota tetap

2004 S/2004/313 Konflik Cyprus Rusia 2004 S/2004/240 Situasi Timur tengah terkait

pertanyaan Palestina AS

2003 S/2003/990 Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina

AS


AS


AS


AS


AS


China


AS

1997 S/1997/199 Situasi wilayah yang diduduki Arab

AS

1997 S/1997/18 Amerika Tengah upaya menuju perdamaian.

China

1995 S/1995/394 Situasi wilayah yang diduduki Arab

AS

1994 S/1994/1358 Situasi di Republik Bosnia dan Herzegovina

Rusia

1993 S/25693 Konflik Cyprus Rusia

Sumber : An official United Nations veto list, covering 1946 to April 2004.7

7 Dikutip dari Official Documents System of the United Nations http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/417/02/PDF/N0441702.pdf?OpenElement#page=19&zoom=83,0,319 pada 15 Februari 2013 pukul 19:07 WIB


5

Tabel diatas menunjukan bahwa Rusia sebagai salah satu pemegang kekuasaan di

DK PBB jarang menggunakan hak vetonya pasca perang dingin. Rusia terlihat

hanya beberapa kali menggunakan vetonya untuk menolak rancangan resolusi

yaitu pada tahun 1993,1994,2004 dan penggunaan veto lebih di dominasi oleh

negara barat seperti Amerika Serikat.

Pada Desember tahun 2011 lalu, Rusia terlihat kembali menggunakan hak

vetonya pada kasus Suriah. Konflik Suriah merupakan konflik yang terjadi antara

masyarakat sipil, pihak oposisi dan pemerintah, di mana masyarakat sipil

menuntut adanya sistem demokrasi di Suriah dan konflik ini merupakan bagian

dari Arab spring8 yang lebih luas. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan

konflik terpanjang yang memakan korban jiwa paling besar jika dibandingkan

dengan konflik-konflik Arab Spring sebelumnya. Arab spring Pertama kali terjadi

di Tunisia, ketika warga sebuah kota kecil di selatan turun ke jalan untuk

memprotes penyiksaan terhadap mahasiswa yang telah memasang graffiti anti-

pemerintah. Pemerintah menanggapi aksi mahasiswa tersebut dengan kekerasan.9

Konflik Libya berawal ketika masyarakat sipil menginginkan Muammar Abu

Minyar al-Qaddafi (Presiden Libya) untuk turun dari jabatannya karena dianggap

terlalu otoriter, dalam kasus ini DK PBB mengeluarkan satu resolusi berupa

sanksi terhadap Libya dan dilakukannya intervensi militer oleh AS, Inggris,

8Arab spring atau Musim Semi Arab mengacu pada pemberontakan demokratis yang muncul secara independen dan tersebar di seluruh dunia Arab tahun 2011. Gerakan ini bermula ketika terjadi konflik di Tunisia pada Desember 2010 dan dengan cepat menyebar ke Libya, Libanon, Yordania, Sudan, Arab Saudi, Mesir,dan yang terakhir terjadi di Suriah 9 Dikutip dari Suriah

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html pada 28 September 2012 pukul 10:38 WIB


6

Perancis, Italia dan sekutu NATO lainnya.10 Revolusi yang terjadi di Libanon dan

Yordania berjalan cukup damai berbeda dengan Libya dan Suriah.

Salah satu kasus Arab spring yang diangkat dalam sidang DK PBB yang

mendapat perhatian besar dari Rusia adalah Suriah karena Rusia dengan tegas dan

konsisten menolak intervensi pihak asing di Suriah. Konflik ini berawal dari

penolakan terhadap rezim Al-Assad oleh masyarakat sipil atas dasar sikap

Presiden Al-Assad yang dianggap otoriter dan tidak memenuhi janji seperti yang

telah dijanjikan ketika kampanye pemilihan Presiden.

Situasi yang memanas di Suriah pada awal tahun 2012 lalu, terutama di

kota Zabadani, Homs, Idleb dan Hama, semakin memburuk dimana korban rakyat

sipil semakin meningkat sementara akses bantuan kemanusiaan masih tetap sulit.

Disamping itu, jumlah internally displaced persons (IDPs) dan pengungsi Suriah

juga semakin meningkat.11 Hal ini membuat Dewan Keamanan perlu untuk

mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk meminimalisir kemungkinan

meluasnya konflik tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan DK PBB,

Rusia telah memveto tiga resolusi Dewan Keamanan yang ditujukan kepada

Suriah, dan menegaskan perlunya resolusi yang dipimpin Suriah untuk mengatasi

krisis negara itu tanpa campur tangan pihak asing.12 Salah satu penolakan Rusia

dilakukan pada tanggal 04 April 2012 ketika Maroko mengajukan rancangan

resolusi terkait pengiriman militer asing ke wilayah Suriah dan dengan tegas 10 Dikutip dari NATO Petik Pelajaran Penting dalam Misinya di Libya

http://www.voaindonesia.com/content/nato-petik-pelajaran-penting-dalam-misinya-di-libya-132272848/99712.html pada 17 Februari 2013 pukul 14:07 WIB

11 Laporan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.2012.Konflik Suriah.Kementerian Luar Negeri Indonesia

12 Dikutip dari Rusia terus jual senjata ke Suriah http://www.voaindonesia.com/content/rusia-terus-jual-senjata-ke-suriah/1602761.html pada 15 Februari 2013 pukul 19:41 WIB


7

ditolak oleh Rusia. Pembahasan ini menjadi menarik ketika melihat sejarah

penggunaan veto Rusia, dimana Rusia kembali menggunakannya dalam kasus

Suriah setelah sekian lama Rusia lebih sering sejalan dengan anggota lainnya

(dengan memberikan suara positif ataupun abstain), serta sikap tegas Rusia yang

tidak menginginkan adanya intervensi militer pihak asing di Suriah.

1.2. Perumusan Masalah

Arab spring adalah gelombang pergolakan yang terjadi di dunia Arab sejak

tahun 2010 hingga saat ini, mulai dari konflik Tunisia, Mesir, Libanon, Yordania,

Arab, Libya sampai yang terakhir adalah Suriah. Konflik ini adalah awal dari

revolusi dunia Arab untuk menggulingkan kepemimpinan yang otoriter dan

berakhir dengan kekerasan.13 Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Marty

Natalegawa, konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya mengganggu stabilitas

keamanan dan ekonomi di negara itu saja tapi sudah merembet menjadi konflik

wilayah dengan sikap Suriah yang melanggar batas teritori14 Ketika konflik

internal sudah mulai mengancam kestabilan wilayah disekitarnya, DK PBB

berhak untuk ikut dalam penyelesaian konflik dengan berbagai resolusi dan

tindakan untuk meminimalisir meluasnya konflik tersebut. Pada sidang DK PBB

April 2012 lalu, DK gagal mengeluarkan resolusi untuk Suriah karena suara

negatif dari Rusia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Apa yang menjadi kepentingan Rusia dalam kasus ini sehingga Rusia kembali

menggunakan vetonya?

13 Apriadi Tamburaka,2011,Revolusi Timur Tengah.Yogyakarta:Narasi.hlm 9-10 14 Dikutip dari konflik Suriah

http://tekno.kompas.com/read/2012/10/10/14424265/konflik.suriah.835.wni.sudah.dipulangkan pada 17 Februari 2013 pukul 14:50 WIB


8

1.4. Tujuan Penelitian

a. untuk menganalisa kiprah Dewan Keamanan dalam penyelesaian

sengketa internasional

b. untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kepentingan apa

yang dimiliki Rusia sebagai anggota tetap DK PBB dalam

menyikapi situasi di Suriah.

c. Untuk mengetahui kepentingan nasional yang dimiliki Rusia

sebagai anggota tetap DK PBB di dalam menyikapi kasus Suriah.

1.5. Manfaat Penelitian

Menambah dan memperkaya bahan referensi bagi akademisi dan

mahasiswa Hubungan Internasional dalam hal Politik Internasional

khususnya mengenai Kepentingan Rusia dalam konflik Suriah dengan

memanfaatkan posisinya di Dewan Keamanan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, Juli 2012 oleh Irdayanti

dengan judul Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat Di Suriah ,

penulis menjelaskan alasan penolakan Rusia terhadap Barat dalam menyelesaikan

konflik di Suriah. Namun pada jurnal ini, Irdayanti hanya memfokuskan pada sisi

Rusia sebagai satu kesatuan negara tanpa melihat sisi DK dalam keanggotaannya

di DK PBB. Selama penghujung tahun 2010 hingga awal 2012, kawasan Afrika

Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang luar biasa

dikenal dengan “Jasmine Revolution”. Jasmine revolution adalah sebuah

revolusi yang menjalar cepat menggoncangkan stabilitas politik di negara-negara


9

Timur Tengah. (di beberapa artikel lain Jasmine revolution disebut sebagai Arab

spring).

Revolusi ini berawal dari pergolakan rakyat di Tunisia, lalu menyebar

ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan terakhir terjadi di Suriah. Dalam

revolusi Jasmine tersebut, dua orang pemimpin meninggalkan jabatannya dan

melarikan diri, yaitu mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali dan

mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, sedangkan pemimpin negara lainnya

belum dipastikan karena kondisi politik di negara yang masih bergolak. Salah

satu negara yang masih bergolak dan menjadi sorotan dunia atas jumlah korban

jiwa yang banyak dalam revolusi ini adalah Suriah.

Suriah sedang mengalami gejolak politik di mana rakyatnya menuntut

mundur Presiden Bashar al-Assad. Tuntutan rakyat Suriah di latar belakangi oleh

keberhasilan perjuangan rakyat Tunisia, Mesir, dan Libya yang berhasil menuntut

mundur rezim otoriter di ketiga negara tersebut. Tuntutan ini merupakan

akumulasi dari ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Assad yang

dianggap otoriter. Bashar al-Assad telah berkuasa sejak tahun 2000, mewarisi

kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad, yang berkuasa selama tiga dekade di Suriah.

Penulis menjelaskan bahwa konflik ini memicu negara barat seperti

Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi kepada Suriah sebagai bentuk

ancaman kepada Suriah. Penulis juga menjelaskan bahwa tindakan Rusia

menggunakan hak veto tersebut dilihat sebagai bentuk dukungan yang besar

terhadap Suriah, khususnya selama unjuk rasa anti rezim Presiden Bashar Al-

Assad pada awal tahun 2011.


10

Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat di Suriah

dikarenakan Rusia ingin mencegah hegemoni negara Barat di Timur Tengah

khususnya Suriah dengan menjaga keseimbangan kekuasaan dan

mengamankan kebijakan politik luar negeri Rusia yang otonom. Jurnal ini

menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan Rusia kepada Suriah juga

dilatarbelakangi beberapa faktor pertama, Rusia juga tidak ingin mengulang

kesalahan dengan memberikan jawaban abstain seperti ketika resolusi yang

dirancang untuk Libya, sehingga resolusi tersebut akhirnya disalahgunakan oleh

NATO untuk melegalkan serangannya di Libya. Kedua, Suriah merupakan salah

satu mitra dagang terbesar Rusia. Sehingga Rusia berusaha melindungi asset-

asetnya. Faktor terakhir yang mempengaruhi kebijakan Rusia terhadap Suriah

adalah Rusia lebih memilih perwakilan PBB, yaitu Kofi Annan sebagai perantara

diplomasi atas konflik Suriah.

Dalam artikelnya “Membaca Konflik Suriah”, Muhammad Fakhry

menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Suriah sama seperti yang terjadi di negara

Timur Tengah lainnya. Suriah adalah negara yang juga dipengaruhi oleh badai

revolusi. Iklim politik Suriah menjadi lebih panas setelah pemerintah melakukan

operasi militer di beberapa kota termasuk di Khalidiyah, Homs provinsi, yang

telah menewaskan ribuan orang. Kekejaman yang dilakukan pemerintah Suriah

adalah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB

untuk mengeluarkan resolusi terhadap Suriah. Namun, resolusi gagal setelah

China dan Rusia menolak. Suhu politik di Suriah pun semakin memanas setelah

pemerintah melakukan operasi militer di beberapa kota termasuk di wilayah

Khalidiyah provinsi Homs yang telah menewaskan ribuan orang.


11

Kekejaman yang dilakukan pemerintah pemerintah Suriah tersebut

mendorong PBB melalui dewan keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi

terhadap Suriah. Namun, resolusi tersebut gagal setelah Cina dan Rusia

menolaknya. Sementara itu, negara-negara Barat seperti AS, Perancis dan Inggris

menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak lagi sah dan menuntut Presiden Assad

melepaskan jabatannya. Reaksi internasional tersebut ditanggapi oleh pihak

oposisi di Suriah dengan membentuk Dewan Nasional Suriah sebagai wadah

pemersatu bagi gerakan oposisi Suriah termasuk gerakan oposisi terbesar

Ikhwanul Muslimin.

Dewan Nasional Suriah yang sejak semula bertujuan untuk menggalang

aspirasi kelompok oposisi belum sepenuhnya berfungsi malah semakin menemui

banyak rintangan. Penulis juga mengatakan bahwa di dalam negeri, pemerintah

Bashar Al-Assad didukung oleh Rusia dan China untuk melakukan penyerangan

terhadap kelompok oposisi.

Kedua Jurnal hanya membahas kepentingan Rusia sebagai satu kesatuan

negara dalam konflik Suriah tanpa melihat faktor dari keberadaan Rusia di dalam

Dewan Keamanan dan hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam konflik Suriah.

1.7. Kerangka Teori

Berikut teori dan konsep yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan

dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini :


12

a. Kepentingan nasional (National Interest)

Kepentingan nasional merupakan gabungan deklarasi dari nilai-

nilai hadiah kemerdekaan bangsa, kebebasan dan keamanan. Kepentingan

nasional biasanya dinyatakan dalam hal kemakmuran ekonomi dan

kedaulatan politik. 15 National Interest juga bisa diartikan secara harfiah

sebagai ketertarikan nasional, yang berarti apa yang suatu negara tersebut

inginkan atau butuhkan, National interest pada hakikatnya adalah suatu

konsep yang sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku

suatu negara dalam pengambilan setiap kebijakannya. Konsep national

interest merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu

negara.16

Dapat disimpulkan teori kepentingan nasional berusaha

menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan berhasil mencapai kepentingan

nasionalnya ketika negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya.

Dengan pencapaian tersebut kestabilan ekonomi politik dan sosial suatu

negara bisa dipastikan berjalan dengan maksimal, lalu kepentingan

nasional inilah yang menjadi dasar dan pengaruh dalam pengambilan

kebijakan suatu negara.

Penelitian ini terdiri dari dua aspek penting yaitu aspek ekonomi

dan aspek keamanan militer. Aspek ekonomi pada setiap kebijakan yang

diambil oleh suatu negara, pasti bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian negara yang diartikan sebagai kepentingan nasional 15 Dikutip dari http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub356.pdf pada 14 November pukul

14:38 WIB 16 Dikutip dari http://fikriffhier-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-61398-Umum-

Definisi%20Tujuan,%20dan%20motivation%20maker%20Kepentingan%20nasional.html 23 Januari 2013 pukul 13:27 WIB


13

(national interest). Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi

diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama suatu

negara dalam memperkuat sektor industri dan sebagainya.17

b. Organisasi Internasional

Politik dunia memiliki keragaman pemain. Kuncinya adalah tidak

semua yang merupakan aktor utama, namun yang menjadi penting

bagaimana mereka berinteraksi untuk menghasilkan tatanan dunia sesuai

tujuan bersama. Salah satunya adalah Organisasi Internasional, faktor

utama dalam pertumbuhan Organisasi Internasional sebagai pemain dalam

hubungan internasional adalah kemampuan untuk mempolitisasi isu lintas-

negara di bawah otoritas negara.18 Sebagai aktor non-negara, walaupun, OI

beroperasi dalam sistem antarnegara dari kekuatan-kekuatan besar pasca-

Perang Dingin, predominasi AS dan kebangkitan eksepsionalisme

Amerika setelah serangan teroris 11 September 2001, aktor non-negara

telah dimanfaatkan sebagai unsur pokok dari negara-negara berdaulat.19

Peran OI sebagai actor dalam hubungan internasional sangat berpengaruh

pada perkembangan tatanan dunia dan kestabilan sistem internasional.

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki

tugas untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan

piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan PBB jelas

untuk menjaga perdamaian dunia, sehingga PBB diharapkan mampu 17 Daniel S.Papp.“Contemporary International Relation” : A framework for understanding, Second Editions.New York: MacMillan Publishing Company, 1988 hlm 29 18 Richard Devetak, Anthony Burke, Jim George.2007.An Introduction to International Relation: Austalia

Perspectives.New York:Cambridge University Press. hlm 280 19 Ibid. hlm 281


14

menyelesaikan setiap permasalahan dan konflik yang ada secara efektif

dan semaksimal mungkin jauh dari tindak kekerasan atau invasi ke suatu

negara ataupun wilayah. Hal ini juga dimuat dalam pasal 2 ayat 3 bab VI

dan bab VIII. Serta pasal 2 ayat 4 piagam, menegaskan agar PBB tidak

mengunakan ancaman atau kekerasan.

Pada tahapannya, penyelesaian konflik harus dilakukan DK PBB

sesuai aturan yang berlaku, tahap pertama negosiasi kemudian jasa-jasa

baik (pihak ke-3) , penyelidikan, konsiliasi, dan arbitasi.20 DK PBB

sebagai badan PBB tertinggi dituntut untuk bisa menjadi badan

perdamaian dunia, ketika ada suatu konflik yang terjadi dalam suatu

Negara dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, DK PBB punya

kewajiban untuk ikut campur menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Teori realisme politik internasional

Dalam bukunya yang berjudul Politics among Nations “ The

Struggle for Power and Peace”, Hans J Morgenthau memberikan asumsi

bahwa Politik internasional seperti semua politik, adalah perjuangan untuk

kekuasaan, apapun tujuan akhir dari politik internasional, kekuasaan selalu

menjadi tujuan langsung. Teori realisme politik internasional adalah

penjelasan atau analisa kepada siapa yang akan menjadi aktor. Teori ini

berbicara mengenai perilaku negara sebagai aktor dalam politik

internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negara

tersebut.

20 Sumaryo Suryokusumo.1990.Hukum Organisasi Internasional. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia


15

Teori ini membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana Rusia

berperan di Dewan Keamanan PBB dimana setiap anggota DK PBB harus

mendahulukan kepentingan dunia walaupun pada kenyataannya setiap

negara dalam mengambil suatu tindakan setiap negara akan dipengaruhi

oleh kepentingan nasionalnya masing-masing.

1.8. Alur Pemikiran

Revolusi dunia Arab/ Arab Spring

↓

DK PBB dalam beberapa sengketa internasional

↓

Veto Rusia terhadap konflik Suriah

↓

Hubungan Rusia-Suriah

↓

Kepentingan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB dalam konflik Suriah

1.9. Asumsi

Dewan Keamanan PBB merupakan organisasi yang memiliki

kewajiban langsung dalam hal menjaga perdamaian internasional dengan

mengedepankan kepentingan bersama sesuai dengan piagam PBB.

Suriah merupakan bagian dari Arab spring yang terjadi di Timur

Tengah, sipil menuntut agar presiden Al-Ashad turun dari jabatannya

karena dianggap terlalu otoriter dalam memimpin Suriah


16

Rusia tidak melakukan hal yang sama untuk mem-veto resolusi

ketika pengambilan keputusan dalam kasus Libya, dimana NATO

melakukan intervensi militer ke Libya.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, Pendekatan kualitatif

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah

manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. 21

1.10.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data

primer adalah yang diperoleh peneliti secara langsung sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah

ada. Primer itu contohnya kelompok fokus ataupun data hasil

wawancara sedangkan data sekunder bisa didapatkan dari literatur

ataupun penelitian-penelitian sebelumnya

1.10.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data yang

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan

21 Dikutip dari Penelitian kualitatif http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-

metode-penelitian-kualitatif.html pada 19 Februari 2013 pukul 12:08


17

mengidentifikasi gagasan maupun ide-ide yang ada di dalam literature

tersebut untuk dijadikan suatu argument.

1.10.4. Teknik Analisa Data

Karena data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, maka

teknik analisanya digunakan dengan menganalisa hasil wawancara

yang sudah ada untuk dijadikan sebuah argumen yang menjadi sumber

data dan mengumpulkan fakta-fakta dari literatur-literatur sebagai data

pelengkap.

1.11. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan : Latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Teori, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penelitian

BAB II. Gambaran umum mengenai Kiprah DK PBB dalam berbagai

sengketa Internasional dan veto Rusia terkait konflik Suriah

BAB III. Analisa kepentingan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan

PBB dalam pengambilan keputusan terkait situasi Suriah Periode

2011-2012

BAB IV. Kesimpulan
