ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN …publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/6599/1/Presentasi... · analisis pencatatan dan pelaporan laporan keuangan bazis

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN LAPORAN

KEUANGAN BAZIS PROVINSI PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN ACUAN PSAK 109

Nama : Ira Ilama Yulyani

NPM : 27210029

Jurusan : Akuntansi

Pembimbing : Dr. Dra. Peni Sawitri,. MM

PENDAHULUANLaporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang mengacu kepada PSAK yang telah ditetapkan, baik perusahan berbasis profit, nirlaba, dan syariah.

Lembaga Syariah KomersilLembaga syariah

Lembaga Syariah Sosial

• Lembaga syariah komersil menggunakan PSAK 101 mulai Januari 2008.• Lembaga syariah sosial belum memiliki standar pembuatan laporan keuangan dan masih mengacu kepada PSAK 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Tujuan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lembaga syariah komersil dan Organisasi Nirlaba

Harmonisasi PSAK terhadap IFRS maka dibuat dan ditetapkan PSAK 109 “Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah” dengan kerangka dasar PSAK 101.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada penerapan terhadap pencatatan dan pelaporan laporan keuangan sebelum dan sesudah adanya PSAK 109 pada BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah1. Bagaimana pencatatan transaksi dan pelaporan laporan keuangan BAZIS

Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya PSAK 109?2. Bagaimana pencatatan transaksi dan pelaporan laporan keuangan BAZIS

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan acuan PSAK 109?3. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala dalam pengaplikasian PSAK

109 ?

Tujuan Penelitian1. Untuk mengetahui pencatatan transaksi dan pelaporan laporan keuangan

BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya PSAK 109.2. Untuk menganalisis pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan

yang digunakan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta berdasarkan acuan PSAK 109.

3. Untuk menganalisis kendala yang terjadi dalam penerapan PSAK 109 dan cara penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Jenis DataData primer dalam bentuk pencatatan dan laporan keuangan yang disusun oleh Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah diterbitkannya PSAK 109, yaitu periode tahun 2010 dan 2011.

Metode Pengumpulan Data 1. Metode Studi Pustaka2. Metode Studi Lapangan3. Wawancara

Metode Analisis Data 1. Metode Deskriptif Komperatif 2. Metode Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASANJurnal Akuntansi BAZIS Provinsi DKI JakartaJurnal dan buku besar untuk penerimaan infak sebelum ditetapkannya PSAK 109 :1. Transaksi Penerimaan Infak sebelum PSAK 109.

Pada 06 Januari 2010 diterima infak Kelurahan Pasar Baru sebesar Rp. 1.000.000 dan disetorkan ke Bank Pengumpulan pada hari yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN2. Transaksi Penerimaan Infak setelah PSAK 109.

Pada 19 Januari 2011 diterima infak Kelurahan Kartini sebesar Rp. 1.000.000 dan disetorkan ke Bank Pengumpulan pada hari yang sama.

Jurnal sebelum dan sesudah PSAK 109 tidak mengalami perubahan, BAZIS Provinsi DKI Jakarta mencatat transaksi dengan sistem accrual basis. Pencatatan transaksi sudah sesuai PSAK 109 paragraf 10 dan 11 dimana zakat, infak dan sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat infak dan sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas aset nonkas tersebut.

BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan hak dari zakat sebanyak 10 % yang akan digunakan untuk hak amilin sesuai pada paragraf 17 s/d 19 dimana zakat dan infak/sedekah hanya disetorkan kepada Bank Pengumpulan 90 % sisanya 10 % digunakan untuk hak amilin.

HASIL DAN PEMBAHASANLaporan Keuangan BAZIS Provinsi DKI Jakarta

• BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan acuan PSAK 45“Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” sebelum adanya PSAK 109

• Setelah diterbitkannya PSAK 109, BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109

1. Laporan Posisi Keuangan;2. Laporan Aktivitas;3. Laporan Arus Kas; 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

dan5. Laporan Perbandingan SK dan

Realisasi Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah.

1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Perubahan Dana; 3. Laporan Arus Kas;4. Laporan Perubahan Aset

Kelolaan, dan5. Catatan Atas Laporan Keuangan

dan6. Laporan Perbandingan SK dan

Realisasi Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah.

HASIL DAN PEMBAHASANLaporan Posisi Keuangan

Sebelum PSAK 109 Laporan keuangan yang disajikan BAZIS Provinsi DKI Jakartasesuai PSAK 45 paragraf 12

Setelah terbitanya PSAK 109 laporan posisi keuangan yang disajikan BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah menyesuaikan dengan format laporan posisi keuangan PSAK 109. Pos-pos laporan keuangan sebelum dan sesudah PSAK 109 tidak mengalami perubahan secara menyeluruh namun kelompok passiva terjadi perubahan antara lain :

Laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi yang relevan tentang likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

1. Kewajiban menjadi Liabilitas.2. Kewajiban atau Liabilitas Amilin Mitra pada

laporan tahun 2011 di klasifikasikan menjadi 2 yaitu menjadi Liabilitas Amilin Mitra dan Liabilitas Dana Amilin.

3. Pos Aset Bersih diubah menjadi Saldo Dana yang terdiri dari Saldo Dana Zakat, Saldo Dana Infaq dan Shadaqah, dan Saldo Dana Pengelola sesuai dengan PSAK 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Aktivitas dan Laporan Perubahan Dana

Pada Laporan Aktivitas BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah mengklasifikasi aktivaberdasarkan batasan penggunaan oleh penyumbang. Klasifikasi aset terikat terdiri darisumber dana utama berupa dana zakat, infak, shadaqah dan sumber dana tambahan yaitupendapatan hasil pengembangan, jasa giro, dan lain-lain, sedangkan pada aset terikattemporer adalah penerimaan APBD.

Laporan Perubahan Dana ZIS yang disajikan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudahmengikuti format laporan perubahan dana yang terdapat pada lampiran PSAK 109. PadaLaporan Perubahan Dana ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak disajikan penerimaan danpenyaluran dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat karena selama ini transaksi yangdilakukan adalah penerimaan dana dalam bentuk uang, dan penyaluran dalam bentuk asetnon kas tidak pernah terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Aset Kelolaan Dana ZIS

Laporan Arus Kas yang dibuat oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengikuti PSAK 02 dengan metode tidak langsung dimana jumlah aset bersih kas bersih yang dikurangi penyusutan. Pada Laporan Arus Kas tahun 2010 sebelum PSAK 109 Kenaikan Kas Bersih berasal dari Kenaikan Aset Bersih sebesar Rp. 11.989.353.824 dan tahun 2011 setelah PSAK 109 nilai kenaikan saldo dana berasal dari Surplus pada Laporan Perubahan Dana 2011 sebesar Rp11.510.397.032.

Dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan sudah mengikuti format laporan peubahan aset pada lampiran PSAK 109, pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta menyajikan dana infaq aset lancar kelolaan yang berupa piutang qordhul hasan dan piutang mudharabah, aset tidak lancar merupakan penambahan aktiva untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk aset lancar berupa investasi jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASANCatatan atas Laporan Keuangan

Sebelum PSAK 109 BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengacu pada PSAK 01, susunan Catatan Atas Laporan Keuangangan antara lain :1. Informasi umum yang terdiri dari nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, tujuan

pengelola, tugas pokok dan fungsi BAZIS DKI Jakarta, prinsip pengelolaan, pendayagunaandana ZIS, dan susunan organisasi.

2. Kebijakan akuntansi yang terdiri dari penyajian laporan keuangan, pengakuan penerimaan danbeban, penyajian transaksi lainnya, dan pembatasan audit.

3. Penjelasan atas informasi pada laporan posisi keuangan.4. Penjelasan atas laporan aktivitas.5. Analisa keuangan dan pendayagunaan ZIS.6. Lampiran-lampiran pendukung laporan keuangan antara lain perincian saldo kas dan setara kas,

perincian piutang mudharabah, daftar aset tetap dan nilai buku, pendapatan jasa giro, perincianbeban operasional, rincian pendayagunaan dana ZIS, dan rincian investasi jangka panjang.

Tidak ada perubahan yang signifikan namun ada beberapa penambahan informasi. Berikut informasiyang disajikan pada catatan laporan keuangan setelah PSAK 109 diterapkan :

1. Point 1-3 sama dengan sebelum PSAK 1094. Penjelasan atas informasi Laporan perubahan dana.5. Reklasifikasi Akun6. Kejadian Setelah Tanggal Neraca7. Analisa keuangan dan pendayagunaan ZIS.8. Lampiran-lampiran pendukung laporan keuangan antara lain perincian saldo kas dan setara kas,

perincian piutang mudharabah, daftar aset tetap dan nilai buku, pendapatan jasa giro, perincian beban operasional, rinciaan pendayagunaan dana ZIS, dan rincian investasi jangka panjang

HASIL DAN PEMBAHASANLaporan Perbandingan SK Realisasi Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Laporan Perbandingan SK Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS marupakan laporan perbandingan antara surat keputusan pendayagunaan yang disetujui dengan realisasi penggunaan dana ZIS dan dapat diketahui persentase antara SK dan relisasi penggunaan dana. Pada laporan perbandingan ini terlihat transparansi penggunan dana sehingga dapat menjadi sumber pertimbangan yang positif untuk para muzaki dalam mempercayai dana ZIS kepada lembaga BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Kendala Dalam Pengaplikasian PSAK 109

1. Program akuntansi dalam pencatatan transaksi.

2. Spesifikasi lebih terinci terhadap pos-pos pada laporan keuangan..

3. Penilaian aktiva tetap

Penyelesaian Kendala

1. Penambahan dan penyesuaian pos-pos pada laporan keuangan2. Audit eksternal terhadap laporan keuangan untuk menilai laporan keuangan yang dibuat.3. Mengikuti perkembangan terbaru tentang peraturan-peraturan dalam penyempurnaan

laporan keuangan. 4. Akan ada penyempurnaan terhadap pencatatan dan penilaian aktiva tetap, transaksi

penerimaan dan penggunaan dalam bentuk non kas.

1. Proses pencatatan transaksi harian BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 109 mengunakan sistem accrual basis.

2. Pelaporan Laporan Keuangan BAZIS Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah sesuai acuan PSAK 45 sebelum diterbitkannya PSAK 109 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Laporan SK dan Realisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah.

3. Pelaporan Laporan Keuangan BAZIS Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Laporan SK dan Realisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah.

4. Format laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109, namun penjelasan terhadap penggunaan dana, piutang qordhul hasan, dan piutang mudharabah tidak dijelaskan secara rinci pada catatan laporan keuangan.

5. Transaksi yang terjadi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah transaksi kas sehingga belum menerapkan pengakuan dan pelaporan transaksi non kas.

1. Penjelasan terhadap alokasi penggunaan dana, piutang qordhul hasan, dan piutang mudharabah dicantumkan secara rinci pada catatan laporan keuangan agar para pengguna yang membutuhkan Laporan Keuangan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dapat melihat penggunaandana tidak hanya secara garis besar.

2. BAZIS Provinsi DKI Jakarta harus menpersiapkan penerapan pencatatan dan pelaporan jika terjadi transaksi sumber dan penggunaan dana nonkas.

KESIMPULAN

SARAN