Top Banner
ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi Ojek Online dan Transportasi Publik) (Jurnal) Oleh: WINDA DWIASTUTI HERMAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019
75

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

Feb 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR

LAMPUNG (Studi pada Transportasi Ojek Online dan Transportasi Publik)

(Jurnal)

Oleh:

WINDA DWIASTUTI HERMAN

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

Page 2: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR

LAMPUNG

(Studi Pada Transportasi Ojek Online dan Transportasi Publik)

Oleh

Winda Dwiastuti Herman

Kebijakan Transportasi ojek online di Kota Bandar Lampung menimbulkan

permasalahan terhadap pelayanan transportasi publik. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis kebijakan transportasi ojek ojek online terhadap menurunnya

trayek dan armada Bus Rapid Trans. Metode yang digunakan ialah metode

penelitian Kualitatif dengan sistem wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,

PT Bus Rapid Trans. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan ojek

online mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan transportasi publik. Kualitas

pelayanan transportasi publik menjadi buruk dikarenakan berkurangnya armada

dan trayek bus rapid trans dari 95 armada pada tahun 2017 menjadi 25 armada

pada tahun 2018. Menurunnya jumlah armada dan Ttrayek Bus Rapid Trans

sebagai akibat dari berkurangnya jumlah perjalanan menggunakan transportasi

publik dari 12,23% menjadi 5,93%. Pemerintah tidak siap dengan adanya

kebijakan transportasiojek online. Masyarakat lebih memilih menggunakan

transportasi ojek online dibandingkan transportasi publik dikarenakan pemerintah

tidak memprioritaskan pembenahan pelayanan transportasi publik dalam hal

peremajaan armada dan pengaturan trayek yang jelas, tidak adanya aturan untuk

membatasi kuota driver ojek online.

Kata kunci: Kebijakan, Transportasi, Online

Page 3: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF TRANSPORTATION POLICY IN BANDAR

LAMPUNG

(Study case on Ojek Online Transportation and Public Transportation)

By

Winda Dwiastuti Herman

The policy of ojek online transportation in Bandar Lampung was raised problems

to public transportation services. This study was aimed to analyze the ojek online

transportation policy to the quality of bus rapid trans transportation services. The

research method that used in this study was the qualitative research method by

using the system of interview, observation and study documentation. The

research location of this study was at Department of Transportation in Bandar

Lampung. The results of this study showed that the ojek online policy was lead to

decreased the quality of public transportation service. The policy of public

transportation was decreased due to the reduced fleet of routes of bus rapid trans

from 95 fleets on 2017 to 25 fleets on 2018. The decrease of the fleets and routes

of bus rapid trans as a factor of the reduced of the trip number that were using the

public transportation from 12,23% to 5,93%. The government is not ready with

the online motorcycle taxi transportation policy. People prefer to use online

motorcycle taxi transportation over public transportation because the government

does not prioritize improving public transportation services in terms of bus

rejuvenation and clear route arrangements, there are no rules to limit the quota of

online motorcycle taxi drivers.

Keyword: Online, Policy, Transportation

Page 4: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR

LAMPUNG

(Studi pada Transportasi Ojek Online dan Transportasi Publik)

Oleh

WINDA DWIASTUTI HERMAN

1626021014

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

Page 5: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

Judul Tesis ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada

Transportasi Ojek Online Dan Transportasi

Publik)

Nama Mahasiswa : WINDA DWIASTUTI HERMAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1626021014

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

Dr. Pitojo Budiono, M.Si Intan Fitri Meutia, Ph.D

NIP. 19640508 199303 1 004 NIP. 19850620 200812 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

NIP. 19601010 198603 1 006

Page 6: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua / Penguji : Dr. Pitojo Budiono, M. Si ..………………..

Penguji Utama : Dr. Syarief Makhya ..………………..

Sekretaris : Intan Fitri Meutia, Ph.D ..………………..

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.

NIP. 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis :

Page 7: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar

Akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan

Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa

bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

segai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang

berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, Agustus 2019

WINDA DWIASTUTI HERMAN

Page 8: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Winda Dwiastuti Herman yang

dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 22 September 1994

dari pasangan Bapak Hermansah dan Ibu Tasnim Wati.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah

Dasar yaitu SD Negeri 6 Kelapa Tujuh, Lampung Utara

pada tahun 2000 dan lulus di tahun 2006. Penulis

menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7

Kotabumi pada tahun 2006 dan lulus di tahun 2009. Selanjutnya, jenjang

pendidikan penulis tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi

dan lulus pada tahun 2012.

Penulis melanjutkan akademik pada tahun 2012 dengan tercatat sebagai

mahasiswi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Undangan. Penulis tercatat sebagai

mahasiswa Program Pasca Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2016.

Page 9: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas segala cinta dari Allah SWT yang telah memberikan rahmat

dan ridho sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Hermansah dan Tasnim Wati

Kakak dan Adik terkasih

Intan Purnama Sari Herman, Trisila Handayani Herman dan Nur Wahyuni

Herman

Sahabat, Teman seperjuangan serta Adik-adik

Almamater yang penulis banggakan dan cintai

Universitas Lampung

Page 10: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

MOTTO

“Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda, apapun perjalanan itu selalu

yakini bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya sendirian”

(Winda Dwiastuti Herman)

“Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati; satuhati untuk menangis dan yang

satu lagi untuk bersabar”.

(Kahlil Gibran)

Innalamrakullahulillah

Sesungguhnya segala sesuatu urusan itu ada di tangan Allah

(Q.S Ali Imran:154)

Page 11: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan

hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam

tidak lupa penulis sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan

yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan Transportasi Ojek Online Di Kota

Bandar Lampung” merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar

Magister Ilmu Pemerintahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan sebagai

bentuk dari adanya keterbatasan kemampuan. Oleh sebab itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis

ini.Penulis berharap agar tesis ini mampu bermanfaat untuk kebutuhan akademik.

Page 12: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin. M.P. selaku Rektor Universitas

Lampung;

2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A. Ph.D. selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si sebagai Pembimbing utama, terimakasih

atas bimbingan penuh kehangatan sehingga penulis memperoleh

pengetahuan yang luas dalam penyusunan tesis;

6. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D sebagai pembimbing pembantu, terimakasih

telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, selalu motivasi dan berbagai

kemudahan dalam proses bimbingan;

7. Bapak Dr. Syarief Makhya sebagai Penguji, terimakasih telah

memberikan banyak arahan dan wawasan ilmu pengetahuan dalam setiap

proses perbaikan tesis ini;

8. Seluruh Dosen di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan yang telah

mendidik, memberikan ilmu;

9. Saudara Yeri dan Saudara Andi sebagai Staf di Magister Ilmu

Pemerintahan, terimakasih telah banyak membantu penulis;

Page 13: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang telah

memberikan izin penelitian, beserta segenap jajarannya yang telah banyak

membantu memberikan data selama pelaksanaan penelitian;

11. Informan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan PT

Bus Rapid Trans yang telah bersedia membantu proses penelitian;

12. Ibunda dan Ayahanda tercinta yaitu Ibu Tasnim Wati dan Bapak

Hermansah atas segala kasih sayang, dukungan, doa, dan materi yang

mungkin tidak mampu penulis menebus semua pengorbanan tulus.

Semoga Ibunda dan Ayahanda selalu dalam perlindungan ALLAH SWT

serta cinta dan kasih-Nya;

13. Saudara kandung yaitu Intan Purnama Sari Herman, Trisila Handayani

Herman, Nur Wahyuni Herman, sebagai pelipur lara dan berbagi kasih

yang selalu memberikan kehangatan dalam keluarga. Semoga Allah SWT

selalu memberikan kekuatan bagi wanita-wanita tangguh kebanggaan

orang tua;

Bandar Lampung, 6 Agustus 2019

Winda Dwiastuti Herman

Page 14: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL .......................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian........................................................................... 7

D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik ........................................................................... 9

1. Konsep Kebijakan Publik .......................................................... 9

2. Analisis Kebijakan Publik. ........................................................ 14

B. Tinjauan tentang Undang-Undang N0 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ..................................... 19

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ................................................ 19

2. Klasifikasi Transportasi Darat Menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009.............................................................. 21

C. Konsep Transportasi Publik .......................................................... 24

1. Konsep Transportasi ................................................................. 24

2. Transportasi Publik ................................................................... 32

3. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis

Jalan. ......................................................................................... 34

4. Transportasi Berbasis Online. ................................................... 37

D. Kerangka Pikir............................................................................... 40

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian............................................................................... 43

B. Fokus Penelitian ............................................................................ 44

C. Informan ........................................................................................ 45

D. Jenis Data ...................................................................................... 45

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 47

F. Teknik Pengolahan Data ............................................................... 49

G. Teknik Analisis Data ..................................................................... 50

H. Teknik Keabsahan Data ................................................................ 52

Page 15: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GambaranUmum ........................................................................... 54

1. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ............................ 54

a. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ......... 54

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 55

c. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ......... 55

d. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ........ 56

e. Susunan Organisasid an Tata Kerja Dinas Perhubungan .. 57

2. Sejarah Singkat Bus Rapid Trans Bandar Lampung ............... 58

3. Perusahaan Transportasi Ojek Online ..................................... 60

a. Perusahaan Go-Jek ............................................................ 60

b. Perusahaan Grab ................................................................ 62

B. Hasil Penelitian ............................................................................. 64

1. Analisis Kebijakan Transportasi Ojek Online terhadap

Kualitas Pelayanan Transportasi Publik .................................. 64

2. Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar

Lampung terhadap Transportasi Ojek Online ......................... 74

C. Pembahasan ................................................................................... 76

1. Analisis Kebijakan Transportasi Ojek Online Terhadap

Kualitas Pelayanan Transportasi Publik................................. 76

2. Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar

Lampung terhadap Transportasi Ojek Online ........................ 90

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan. .......................................................................................... 93

B. Saran ................................................................................................ 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 16: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Pengguna Transportasi Online pada Agustus 2017 ............... 2

Tabel 1.2 Informan Penelitian ........................................................................ 45

Tabel 1.3 Data Primer Penelitian .................................................................. 46

Tabel 1.4 Matriks Pembahasan Analisis Kebijakan Trsnportasi Ojek

Online terhadap Kualitas Pelayanan Transportasi Publik ............... 88

Tabel 1.5 Matriks Pembahasan Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah

Kota Bandar Lampung terhadap Transportasi Ojek Online ............ 92

Page 17: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pikir................................................................................ 29

Page 18: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi

berasal dari kata latin yaitu transportare yang artinya trans berarti seberang atau

sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Transportasi berarti

mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat

lainnya. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memberikan

pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Hasil

kemajuan teknologi informasi yang berkontribusi besar terhadap perubahan ini

adalah internet. Internet adalah suatu jaringan yang dipasangkan dengan alat

komunikasi sehingga kita bisa berinteraksi dimana saja dan kapan saja.

Perkembangan internet di tengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat,

internet sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran

jasa transportasi berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat

berpengaruh terhadap masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien.

Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi

dengan sepeda motor yang disebut ojek. Ojek pada zaman dahulu dikelola secara

konvensional dan kepemilikan tunggal. Saat ini muncul bisnis baru ojek online

Page 19: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

2

yaitu suatu usaha komersial, yang menyediakan jasa transportasi umum dan

dikelola secara profesional.

Perusahaan transportasi online berupa ojek yang sedang meningkat pesat di

Indonesia yaitu Gojek, Grab. Transportasi online tersebut awalnya bertujuan

untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi kemacetan di

Ibukota. Cara kerja Transportasi ojek online yaitu menggunakan aplikasi yang

terhubung dengan internet telah berhasil menarik perhatian publik terutama

dalam kemudahan akses dan efesiensi. Para pelanggan tidak perlu menunggu

dipinggir jalan atau mendatangi ke pangkalan ojek. Pemesanan melalui aplikasi

sesuai kebutuhan dan siap untuk melayani pelanggan yang berada dimana saja.

Berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa pengguna jasa transportasi

online di Indonesia terus meningkat, berikut ini adalah data yang menunjuukan

bahwa perusahaan transportasi ojek online seperti Gojek, Grab motor memiliki

jumlah pengguna terbanyak pada tahun 2017:

Tabel 1.1 Data Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online pada Tahun 2017

No Perusahaan

Transportasi Online

Pengguna

Laki-laki

Pengguna

Perempuan

Total

Pengguna

1. Gojek 3.403.000 5.468.000 8.871.000

2. Grab 4.259.000 4.341.000 8.600.000

Sumber: Survei Com Score, diakses pada 27 November 2017

Page 20: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

3

Fenomena transportasi ojek online saat ini semakin digemari, Gojek dan Grab

menjadi sarana transportasi publik salah satunya beroperasi di Kota Bandar

Lampung. Keberadaan transportasi ojek online di Bandar Lampung menjadi

alternatif baru masyarakat untuk mendapatkkan pelayanan transportasi yang

efesien. Selain memberikan service jasa angkutan yang menjanjikan, keberadaan

transportasi ojek online dianggap mempermudah aktivitas masyarakat terutama

dalam situasi Kota Bandar Lampung yang rentan akan kemacetan.

Transportasi ojek online menjadi mata pencaharian baru masyarakat Kota Bandar

Lampung. Mengikuti perkembangaan saat ini, telah berkembang menjadi mata

pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ke perusahaan transportasi

ojek online pengemudi Gojek, Grab akan memiliki penghasilan tambahan dan

tidak terikat waktu bekerja.

Muncul sejumlah permasalahan akibat keberadaan transportasi ojek online.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Muharany, 2017) yang berjudul Pra

Transformasi Sistem Transportasi Publik: studi pada penyelenggaraan angkutan

sewa khusus berbasis aplikasi menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi saat

ini adalah tidak adanya regulasi yang mengatur operasi penyedia jasa transportasi

online ini.

Kecemburuan sosial para sopir ojek konvensional disebabkan karena ojek daring

tidak harus membayar pajak kendaraan umum, sehingga tarif yang dikenakan

kepada penumpang jauh lebih murah. Dalam hal ini, pemerintah yang

Page 21: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

4

bertanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi publik perlu

melakukan tindakan terkait dengan perkembangan transportasi daring tersebut

seperti pembatasan jumlah armada, penyesuaian tarif, atau pembatasan wilayah

operasional.

Berdasarkan wawancara dengan NT sebagai Kasi Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa:

“Permasalahannya adalah motor bukan bagian dari transportasi publik

pemerintah. Legalitas yang mengatur keberadaan ojek online hingga

saat ini tidak ada. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

lintas tidak memfasilitasi keberadaan motor sebagai transportasi

publik dan angkutan massa. Akibatnya adalah jaminan keselamatan

terhadap driver dan pengguna jasa terbilang rendah dan terlebih lagi

kendaraan beruapa motor rentan akan kecelakaan lalu lintas.” (pra riset

pada 7 Januari 2019 di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait tenaga kerja transportasi ojek

online. Perusahaan transportasi ojek online tidak sepenuhnya memenuhi dan

menjamin keselamatan driver atau pengemudi. Misalnya asuransi yang

diterapkan dalam sistem perusahaan hanya mengcover insiden saat pengemudi

membawa penumpang. Apabila terjadi insiden kehilangan nyawa, maka perlu

adanya investigasi untuk membiayai santunan. Selain itu, pengemudi atau

pekerja transportasi online kehilangan hak untuk menjadi peserta program BPJS

(sumber: Press Release Aktivis Pro Demokrasi, diakses pada 1 Februari 2018

pukul: 22.07 WIB).

Page 22: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

5

Berdasarkan Penelitian terdahulu (Habibah, 2016) yang berjudul Aspek Hukum

yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi atau Online

menunjukkan bahwa keberadaan transportasi online sebagai bentuk pemenuhan

kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan

ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam

kaitannya dengan transaksi dan keberadaan transportasi ojek online ini belum

mendapat perlindungan hukum. Transportasi ojek online sendiri belum secara

eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, pijakan hukum terhadap

permasalahan yang timbul dilakukan melalui kontruksi hukum. Transportasi ojek

online belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui

keberadaannya dalam klausul Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Angkutan Jalan.

Munculnya transportasi ojek online menimbulkan masalah yaitu masyarakat

beralih dari pengguna angkutan transportasi publik ke transportasi online yang

dipengaruhi oleh faktor keinginan masyarakat yang senantiasa menghendaki

kemudahan. Berdasarkan hasil data analisa Masyarakat Transportasi Indonesia

(MTI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung menyatakan bahwa

distribusi perjalanan menggunakan angkutan publik di Kota Bandar Lampung

mengalami penurunan. Pada tahun 2015 ada 12,23% perjalanan menggunakan

angkutan publik, namun pada tahun 2017 lalu hanyaada 5,93% perjalanan yang

menggunakan angkutan publik. Terjadi penurunan pertahunnya yang mencapai

Page 23: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

6

0,3% (http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Oktober 2017 diakses 5 Januari

2019 pukul 13:22 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan NT sebagai Kasi Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa:

“Keberadaan Transportasi Ojek Online sangat merugikan pemerintah.

Ojek online yang tidak ada legalitas ini memberikan dampak pada

menurunnya penggunaan jasa transportasi publik terutama BRT yang

telah disediakan pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini

dikarenakan masyarakat lebih memilih penggunaan jasa berbasis

daring yang memiliki kemudahan akses pemesanan dan penjemputan,

serta efesien.”(pra riset pada 7 Januari 2019 di Dinas Perhubungan

Kota Bandar Lampung)

Pada tahun 2017 total perjalanan masyarakat Kota Bandar Lampung yang

menggunakan Transportasi publik perharinya hanya sebanyak 87 ribu

penumpang dari total 1,4 jutaan penduduk, padahal jumlah tempat duduk untuk

penumpang yang tersedia berjumlah 145 ribu lebih. Penurunan trip distribution

pada transportasi umum ini disebabkan oleh penurunan pelayanan angkutan

umum dan Bus Rapid Trans dari sisi kuantitas dan kualitas.

(http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Oktober 2017 diakses 5 Januari 2019

pukul 13:22 WIB).

Berdasarkan wawancara bersama Anton Saputra sebagai Kabag Operasional PT.

Bus Rapid Trans menyebutkan bahwa:

“Jumlah armada dan trayek BRT mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun 2017 terdapat 3 trayek menjadi hanya satu trayek yaitu

Rajabasa-Panjang pada tahun 2018. Armada BRT juga menurun yaitu

Page 24: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

7

pada tahun 2017 berjumlah 95 dan hanya tersisa 25 unit BRT pada

tahun 2018.”

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti analisis

kebijakan transportasi ojek online di Kota Bandar Lampung dengan

memfokuskan terhadap analisis kebijakan transportasi ojek online terhadap

kualitas pelayanan transportasi publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai

berikut:

1. Bagaimana Analisis Kebijakan Transportasi Ojek online terhadap kualitas

pelayanan transportasi publik?

2. Bagaimana Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

terhadap Transportasi Ojek Online ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mennganalisis kebijakan Transportasi ojek online terhadap kualitas

pelayanan transportasi publik

2. Untuk menganalisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

terhadap Transportasi Ojek Online

Page 25: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

8

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Memiliki kegunaan sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat,

briokrat. Fenomena transportasi online merupakan permasalahan yang harus

diselesaikan melalui analisis kebijakan yang mendalam karena satu sisi

keberadaan transportasi ojek online mampu menekan pertumbuhan ekonomi

dan pada kondisi lain memunculkan permasalahan terhadap transportasi

umum.

2. Kegunaan Teoritis

a. Memiliki kegunaan sebagai perbendaharaan tambahan dalam hal

pemahaman tentangmengatasi permasalahan trasnportasi ojek online di

Kota Bandar Lampung.

b. Memiliki kegunaan sebagai tambahan pengetahuan tentang prioritas

keputusan pemerintah dalam menyikap permasalahan yang kompleks

seperti fenomena keberadaan transportasi ojek online.

Page 26: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005:2), kebijakan publik

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat

pemerintah. Menurut David Easton dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Menurut Jurnal Ramdhani (Vol. XI, No. 1, 2017) kebijakan publik dapat

didefinsikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur

yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang

berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan

tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan

sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan

yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa

kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa

peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik

Page 27: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

10

mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota

masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan

dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh

badan atau lembaga yang berwenang.

Secara sederhana menurut Nugroho (2008: 69) kebijakan adalah keputusan

otoritas negara dalam mengatur kehidupan bersama. Artinya kebijakan

sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai

strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Suatu

kebijakan publik dalam arti positif setidak-tidaknya didasarkan pada peraturan

perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kebijakan dapat diartikan sebagai, tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan

pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu.

Langkah-langkah yang telah diambil atau gagal diambil untuk

diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka

mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Istilah lain menyatakan

bahwa, kebijakan diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program,

keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan

rancangan-rancangan besar.

Secara lebih singkat, Dye dalam Santoso (2009:27) merumuskan kebijakan

sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Sementara

Friedrich dalam Agustino (2008:7) mengungkapkan bahwa kebijakan publik

Page 28: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

11

adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan kesempatan dimana

kebijakan tersebut disulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai

tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh

pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang

dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh

anggota masyarakat.

Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan

maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat

unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi.

Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang

dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik memiliki tahapan dalam penyusunannya. Menurut Dunn

(2003:22), proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang

dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis,

aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang

saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu. Sementara Winarno

Page 29: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

12

(2012:35-37) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun

variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik

tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik

adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap

ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah

yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah

karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal

dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy

options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk

masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan

yang diambil untuk memecahkan masalah.

Page 30: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

13

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur

lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan

yang telah diambil dilaksana- kan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan.

Pemaparan tentang tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap

kebijakan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait yang

mempengaruhi satu sama lain. Tahap awal adalah penyusunan agenda, dalam

tahap tersebut dilakukannya identifikasi persoalan publik yang akan dibahas

Page 31: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

14

dalam tahap berikutnya, yaitu formulasi. Setelah diformulasikan, pada tahap

adopsi akan dipilih alternatif yang baik untuk dijadikan solusi terhadap

pemecahan masalah publik.

2. Analisis Kebijakan Publik

Dror dalam Wahab (2012:40) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai:

”An approach and methodology for design and identification

ofpreceable alternatives in respect to complex policy issues” (suatu

pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan

alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu

yang kompleks).

Sedangkan Kent dalam Wahab (2012:41) mendefinisikan analisis kebijakan

sebagai:

“That kind of systematic, analytical, scholarly, creative study whose

primary motivation is to produce well-supported recommendation for

action dealing with concrete problems” (sejenis studi yang sistematis,

berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud

untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-

tindakan dalam memecah masalah yang kongkret).

Pengertian analisis kebijakan dikemukakan oleh Dunn (2000), menyatakan

bahwa secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas

intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis

menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses

kebijakan. Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya

meperbaiki proses pembuatan kebijakan.

Sebagaimana maksud dilaksanakannya analisis kebijakan publik, bahwa dapat

memberikan nasehat atau rekomendasi kebijakan pada penentu kebijakan

Page 32: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

15

maka muara dari kegiatan analisis kebijakan adalah berupa rumusan

rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pembuat kebijakan. Dunn

(2000:21) berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan

lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia:

definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan

prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni :

a. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai

kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, menemukan

masalah-masalah tersembunyi serta mendiagnosa penyebabnya.

b. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di

masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan serta memprediksi

akibat yang akan ditimbulkan

c. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau

kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan

masalah.

d. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang implentasi

kebijakan, menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang

tidak diingikan dari kebijakan

e. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam

bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau

kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Page 33: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

16

Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga

proses, yaitu:

a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis

kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur

untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling

bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan,dan penilaiankebijakan.

c. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan

proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.

Selanjutnya Suharto (2010:102-118) terdapat enam tahapan dalam analisis

kebijakan antara lain :

1. Mendefinisikan masalah kebijakan.

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan

untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian

menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis

kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan,

antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan

dengan kebutuhan, dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan

sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

Page 34: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

17

2. Mengumpulkan bukti masalah.

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang

relevan, terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan masalah tanpa bukti

tidak akan meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi target naskah

kebijakan kita. Bukti yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita

(data primer), khususnya naskah kebijakan yang berbentuk policy study.

Data bisa pula berasal data sekunder, yakni hasil temuan orang lain yang

dipublikasikan di buku, koran, internet, dokumen pemerintah. Naskah

kebijakan yang berbentuk policy brief dan policy memo jarang

menyertakan bukti berdasarkan hasil penelitian primer.

3. Mengkaji penyebab masalah.

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau

faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat

mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi

penyebab atau faktor tersebut.

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada.

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat

mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga sering

menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model

yang ada.

Page 35: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

18

5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan.

Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial

juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama

akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik

adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-

faktor penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada

saat ini.

6. Menyeleksi alternatif terbaik.

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik

dan merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua kriteria

yang dapat membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah

fisibilitas dan efektivitas. Kebijakan yang terbaik harus memenuhi dua

kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan. Dan juga

pada tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap dampak dan tujuan

keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan yang diusulkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa analisis kebijakan harus bersifat

empirik dalam arti penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat

spekulatif hipotetif, melainkan mesti diuji atau dikeluarkan dengan data atau

setidaknya hasil penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya, analisis itu

dilakukan terhadap alternatif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah

pemilihan terhadap alternatif yang paling tepat atau baik, maka peneliti harus

Page 36: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

19

bersikap tidak memihak atau bias terhadap salah satu alternatif. Analisis

kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan yang

efektif dalam mengatasi permasalahan ojek online di Kota Bandar Lampung.

B. Tinjauan tentang Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di

Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas

Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan,

orang, dan / atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai

peraturan pelaksanaanya bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan

termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor. Menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor

adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada

kendaraan itu. Dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk

meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam

keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh

aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan

dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efesien,

Page 37: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

20

mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok

daratan.

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan

bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan:

a. Rambu jalan

b. Marka jalan

c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas

d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan

e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan

f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang

berada di jalan dan di luar jalan

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap kendaraan

bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya,

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan

yang dilalui. Dalam pasal 48 sampai pasal 56 disebutkan bahwa setiap

kendaraan bermotor yang dioperasikan harus diuji, yang mana pengujian

meliputi uji tipe dan atau uji berkala.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lainnya menyebutkan:

a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Page 38: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

21

b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu

lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi dan pengembangan wilayah;

c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional

menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,

serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

2. Klasifikasi Transportasi Darat Menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009

Klasifikasi Transportasi Darat dan Sarana Prasarana Transportasi darat tidak

dapat terlepas terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam, sehingga

transportasi darat tersebut terbagi dalam beberapa jenis. Kebutuhan akan

transportasi ini akan semakin meningkat apabila situasi ekonomi yang baik

yang di iringi kemajuan teknologi yang berkembang disuatu negara. Sebagai

contoh Indonesia yang merupakan negara berkembang mempunyai jenis

transportasi darat yang berbeda dengan negara-negara maju yang ada di dunia.

Mengingat juga situasi ekonomi Indonesia yang berbeda dengan negara-

negara lain. Adapun klasifikasi secara umum dari transportasi darat terbagi

menjadi beberapa bagian yaitu:

Page 39: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

22

a. Transportasi yang menggunakan jalan raya yang terbagi menjadi: Sepeda

Motor merupakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa

atap baik dengan atau tanpa kereta di samping;

b. Mobil Penumpang (biasa juga disebut dengan mobil pribadi atau

sejenisnya) merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

c. Mobil Bus merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

d. Mobil Barang merupakan kendaraan bermotor selain dari yang termasuk

dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;

e. Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim

digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil,

rekreasi, ataupun sarana sarana diperkampungan baik di kota maupun di

desa. Diantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.

Sebagai transportasi yang menggunakan jalan raya seperti yang telah

diklasifikasikan di atas secara khusus terdapat beberapa transportasi yang lain

yang dijelaskan di atas seperti delman, bajaj, dan bemo yang hanya terdapat di

daerah-daerah tertentu.

Page 40: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

23

Menurut Nurbaiti (2009:198) Dalam penyelenggaraan transportasi darat perlu

adanya pengaturan mengenai prasarana dalam transportasi darat yang menjadi

pedoman standar penggunaan dan kualitas jalan meliputi:

a. Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (1) dan (2) (peraturan ini terdapat juga dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan

angkutan Jalan) terdapat pengelompokan jalan sebagai prasarana yang

mendukung dalam lalu lintas jalan yaitu berdasarkan:

b. Stasiun / Terminal

Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengangkutan khususnya

transportasi darat diperlukan adanya stasiun atau sering juga disebut

sebagai terminal, dimana stasiun berfungsi sebagai tempat berkumpul dan

tempat naik turunnya penumpang. Terminal merupakan prasarana yang

utama yang harus di penuhi dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi

darat. Penempatan stasiun dan penyelenggaraan kegiatan terminal

disesuaikan dengan kebutuhan terminal yang menjadi rencana induk dalam

lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Prasarana pendukung lainnya Prasarana ini termasuk didalamnya rambu

rambu lalu lintas yang memberi isyarat dalam berkendara di jalan agar

terdapat kehati-hatian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993

Pasal 17, rambu-rambu Lalu Lintas Terbagi menjadi 4 gologan yaitu:

Page 41: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

24

1) Rambu Peringatan, merupakan rambu yang menyatakan adanya

peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan;

2) Rambu larangan, rambu ini digunakan untuk menyatakan perintah

larangan tidak diizinkannya penggunaan jalan;

3) Rambu Perintah, rambu ini menjelaskan bahwa terdapat perintah yang

wajib dipatuhi pengguna jalan;

4) Rambu Petunjuk, rambu ini menjelaskan mengenai petunjuk pemakaian

jalan, situasi jalan, jurusan, tempat tertentu, dan pengaturan lainnya.

C. Konsep Transportasi Publik

1. Konsep Transportasi

Menurut Salim (2016) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam

transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan

secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke

tempat lain.

Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya

muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan

terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat

asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana

kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia

tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat

Page 42: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

25

menunjang kegiatan ekonomi (thepromoting sector) dan pemberi jasa (the

servicing sector) bagi perkembangan ekonomi.

Transportasi memiliki fungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian

dengan membuat keseimbangan antara penyedia dan permintaan transportasi.

Adapun manfaat transportasi yang meliputi kehidupan masyarakat, yaitu :

a. Manfaat Ekonomi Segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi,

distribusi, dan pertukaran kekayaan atau hasil produksi yang semuanya

bisa diperoleh dan berguna.

b. Manfaat Sosial Manusia pada umumnya bermasyarakat dan berusaha

hidup selaras atau dengan yang lain dengan menggunakan kemudahan

1) Perjalanan untuk rekreasi.

2) Perluasan jangkauan perjalanan sosial

3) Pemendekan jarak rumah dengan tempat kerja.

c. Manfaat Politis Pengangkutan menjadi syarat mutlak atau pokok dalam

segi politik yang meliputi:

1) Menciptakan persatuan dan keadilan,

2) Pelayanan kepada masyarakat dikembangkan dengan lebih merata

3) Keamanan negara terhadap serangan dari luar yang tidak di kehendaki

Dalam pendekatan transportasi, menurut Dagun (2006 : 159) aksesibiltas

merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna

wilayah secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang

Page 43: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

26

menghubungkannya. Sehingga, aksesibilitas merupakan suatu ukuran

kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi berinteraksi satu sama

lain dan mudah atau “susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem

jaringan transportasi. Pernyataan “mudah” atau “susah” merupakan

pernyataan yang sifatnya sangat subyektif dan kualitatif, karena setiap orang

memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang mudah dan susah terhadap

aksesibilitas yang mereka rasakan.

Aksesibilitas dapat pula dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat

berdekatan dengan tempat lain, maka dapat dikatakan memiliki aksesibilitas

yang tinggi, demikian sebaliknya. Jadi suatu wilayah yang berbeda pasti

memiliki aksesibilitas yang berbeda, karena aktivitas wilayah tersebut

tersebar dalam sebuah ruang yang tidak merata.

Akan tetapi sebuah lahan yang diperuntukan untuk bandar udara memiliki

lokasi yang tidak sembarangan, sehingga lokasinya pun sangat jauh dari kota

karena harus memperhatikan segi keamanan, pengembangan wilayah, dan

lainnya. Aksesibilitas menuju bandara menjadi rendah karena lokasinya yang

sangat jauh dari pusat kota, namun dapat diatasi dengan menyediakan sistem

jaringan transportasi yang dapat dilalui dengan kecepatan tinggi. Artinya, saat

ini ukuran aksesibilitas yang diukur berdasarkan jarak sudah tidak lagi

digunakan, namun dapat diukur berdasarkan waktu tempuh. Hal ini

merupakan penjelasan peran prasarana transportasi.

Page 44: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

27

Transportasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam mengatasi

permasalahan suatu kota atau daerah. Beberapa manfaat yang dapat

disampaikan adalah Penghematan Biaya Operasi. Penghematan ini akan

sangat dirasakan bagi perusahaan yang menggunakan alat pengangkutan,

seperti bus dan truk. Penghematan timbul karena bertambah baiknya keadaan

sarana angkutan dan besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraanya

dan kondisi sarananya. Dalam hal angkutan jalan raya, penghematan tersebut

dihitung untuk tiap jenis kendaraan per km, maupun untuk jenis jalan tertentu

serta dengan tingkat kecepatan tertentu. Biaya-biaya yang dapat

diperhitungkan untuk operasi kendaraan adalah sebagai berikut:

a)Penggunaan bahan bakar, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, kecepatan,

naik-turunya jalan, tikungan dan jenis permukaan jalan.

b) Penggunaan pelumas

c) Penggunaan ban

d) Pemeliharaan suku cadang;

e) Penyusutan dan bunga;

f) Waktu supir dan waktu penumpang

Penghematan Waktu Manfaat lainnya yang menjadi penting dengan adanya

proyek transportasi adalah penghematan waktu bagi penumpang dan barang.

Bagi penumpang, penghemata waktu dapat dikaitkan dengan banyaknya

pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh penumpang tersebut. Untuk

menghitungnya dapat dihitung dengan jumlah penumpang yang berpergian.

Page 45: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

28

Pengurangan Kecelakaan untuk proyek-proyek tertentu, penguranga

kecelakaan merupakan suatu manfaat yang nyata dari keberadaan transportasi.

Seperti perbaikan- perbaikan sarana transportasi pelayaran, jalan kereta api

dan sebagainya telah dapat mengurangi kecelakaan. Namun di Indonesia,

masalah ini masih banyak belum mendapat perhatian, sehingga sulit

memperkirakan besarnya manfaat karena pengurangan biaya kecelakaan. Jika

kecelakaan meningkat dengan adanya peningkatan sarana dan pra sarana

transportasi,hal ini menjadi tambahan biaya atau bernilai manfaat negatif.

Manfaat Akibat Perkembangan Ekonomi Pada umumnya kegiatan transportasi

akan memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi suatu daerah. Besarnya

manfaat ini sangat bergantung pada elastisitas produksi terhadap biaya

angkutan. Tambahan output dari kegiatan produksi tersebut dengan adanya

jalan dikurangi dengan nilai sarana produksi merupakan benefit dari proyek

tersebut

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan

adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif.

Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang

memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda

transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan

biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik

sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang

tinggi.

Page 46: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

29

Menurut Sukarto (2006) penyelesaian masalah transportasi di perkotaan

merupakan interaksi antara transportasi, tata guna lahan (land use), populasi

penduduk dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah perkotaan. Sehingga

transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan ekonomi di

suatu daerah perkotaan guna memacu perekonomian setempat, penciptaan

lapangan kerja, dan untuk mengerakan kembali suatu daerah.

Sebagai sarana transportasi publik, maka transportasi harus memenuhi kriteria

pelayanan publik. Menurut Dagun (2006) mengungkapkan bahwa transportasi

yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu

kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Ketentuan pertama adalah

kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang

yang menggunakan jasa transportasi. Penumpang akan merasa nyaman di

dalam sarana transportasi bila pada sarana tersebut dilengkapi dengan

berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi penumpangnya.

Ketentuan kedua adalah keamanan, aspek rasa aman yang dirasakan oleh

penumpang selama mendapatkan pelayanan transportasi. Beberapa indikator

yang digunakan dalam mengukur rasa aman diantaranya adalah sistem

tertutup dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang

bukan penumpang. Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu ketentuan

terpenuhinya waktu sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan atau tepat.

Ketentuan ini hanya dapat terpenuhi bila sarana transportasi didukung dengan

pra sarana yang khusus. Pada era globalisasi saat ini, muncul transportasi

Page 47: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

30

berbasis online, transportasi berbasis daring (dalam jaringan) yang saat ini

diminati oleh publik dikarenakan kemudahan akses, efesien dan harga jasa

yang terjangkau (http://digilib.unila.ac.id/ diakses pada 17 Desember 2017).

Pelayanan yang diberikan oleh fasilitas transportasi diupayakan terlaksana

dengan sebaik-baiknya, dengan demikian pengembangan kegiatan pada sektor

lain akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga produksi dan

produktivitasnya tercapai secara optimal. Pencapaian hasil dalam pelayanan

transportasi dan pengembangan kegiatan pada sektor lain harus dianalisis dan

dievaluasi kinerjanya atau karakteristik pelayanannya.

Karakteristik pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, meliputi :

a. Speed (lancar atau cepat).

b. Safety (selamat atau anam).

c. Capacity (memiliki kapasitas yang cukup tinggi).

d. Frequency (frekuensi atau beberapa kali pelayanan transportasi dilakukan

dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam tiap minggu, dan bulan).

e. Regularity (keteraturan dalam pelayanan transportasi).

f. Comprehensive (pelayanan transportasi dilaksanakan secara komprehensif

dari tempat asal sampai ke tempat tujuan).

g. Responsibility (tanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

muatan).

h. Acceptable cost (biaya/tarif rendah) atau affordable price (harga

terjangkau barang dan penumpang).

Page 48: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

31

i. Comfort atau convenience (nyaman).

Angkutan manusia (penumpang) meliputi karakteristik yang pertama sampai

dengan kesembilan, sedangkan untuk angkutan barang meliputi karakteristik

yang pertama sampai dengan kedelapan. Dengan memiliki karakteristik di

atas diharapkan sektor transportasi akan memberikan pelayanan pengangkutan

(manusia dan barang) pada sektor-sektor lain yang membutuhkan secara

efektif dan efisien, dengan demikian kinerja kegiatan pada sektor-sektor lain

akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pendapatan per kapita, yang

merupakan indikator kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat meningkat berarti standar hidup masyarakat

bertambah baik. Oleh karena itu, sasaran pembangunan transportasi harus

ditetapkan secara jelas dan terarah, strategi kebijakan pembangunan

transportasi harus dirumuskan secara reliable (terjamin dari segi konseptual),

acceptable (diterima oleh para pelaku pembangunan), dan bersifat

implementable (dapat dilaksanakan). Selanjutnya, program pembangunan

transportasi harus diupayakan secara tepat, dalam artian tepat jenisnya, tepat

lokasinya, dan tepat kapasitasnya, dan dalam pelaksanaannya harus

diupayakan tercapainya tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu

(http://eprints.uny.ac.id/ diakses pada 17 Desember 2017).

Page 49: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

32

2. Transportasi Publik

Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Angkutan Umum adalah

perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah kegiatan

pemindahan orang dan/barang dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan yang harus diperhatikan adalah

keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun

orang yang memerlukan angkutan. Penyediaan jasa pegangkutan umum

dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum dalam trayek; dan angkutan orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum tidak dalam trayek. Jenis pelayanan angkutan Jenis

pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:

a. Angkutan lintas batas negara;

b. Angkutan antarkota antarprovinsi;

c. Angkutan antarkota dalam provinsi;

Page 50: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

33

d. Angkutan perkotaan; atau

e. Angkutan perdesaan.

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat

ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan

untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Angkutan pada

dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu

tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang

menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari

tempat asalnya ke tempat tujuannya dengan menggunakan sarana angkutan

berupa kendaraan. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang

adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan

angkutan udara.

Sedangkan untuk melaksanakan operasionalisasi angkutan umum pemerintah

berkordinasi dengan perusahaan angkutan umum. Terlebih dahulu, perlu

diketahui arti perusahaan angkutan umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1

angka 21 UU LLAJ dan Pasal 1 angka 13 PP 74/2014: Perusahaan Angkutan

Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Syarat utama adalah berbadan

hukum. Sebagai perusahaan angkutan umum, maka Perusahaan Angkutan

Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib

memiliki:

1. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;

Page 51: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

34

2. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/ atau

3. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

3. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang selanjutnya

disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan

angkutan massal berbasis jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang

berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan massal berbasis jalan secara

minimal. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan

umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi

sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal

yang dioperasikan di kawasan perkotaan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai Standar

Pelayanan Angkutan Orang (Pasal 141 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009)

yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar

pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan,

keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Standar Pelayanan Minimal.

Penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan dilakukan di kawasan

perkotaan meliputi kawasan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan

perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan berupa:

a. kota sebagai daerah otonom;

b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

Page 52: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

35

c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang

berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; atau d. kawasan aglomerasi

perkotaan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang

terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki

hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Kawasan metropolitan

adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang

berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di

sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan

dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah

penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kawasan perkotaan besar adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah

kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan

kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional

yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi

dengan jumlah penduduk antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan

1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas

sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti

Page 53: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

36

dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan

fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang

terintegrasi dan membentuk sebuah sistem. Penyelenggaraan Angkutan

Massal Berbasis Jalan harus didukung dengan:

a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;

b. lajur khusus;

c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan

massal;

d. angkutan pengumpan.

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan harus memenuhi Standar

Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Standar ini merupakan

acuan bagi penyelenggara angkutan massal berbasis jalan dalam memberikan

pelayanan kepada pengguna jasa yang meliputi:

a. jenis pelayanan, yang meliputi:

1) keamanan;

2) keselamatan;

3) kenyamanan;

4) keterjangkauan;

5) kesetaraan;

6) keteraturan.

b. mutu pelayanan, yang meliputi: indikator dan nilai, ukuran atau jumlah.

Lebih detail mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal

Berbasis Jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 10

Page 54: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

37

Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal

Berbasis Jalan. Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang

sudah ada wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 10 Tahun 2012

tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

4. Transportasi Berbasis Online

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal

transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah

dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model

transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia. Pada saat ini,

masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang

sangat padat dan tidak karuan.

Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama

masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka

harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim

barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, masyarakat mencari cara

praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah

atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi online. Jasa

transportasi berbasis online ini disebut juga dengan aplikasi ride sharing yang

kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014.

Page 55: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

38

Berdasarkan Jurnal (Andika Wijaya, 2016) yang berjudul Aspek Hukum Bisnis

Transportasi Jalan Online, hal. 27, menyatakan bahwa awal kemunculannya

dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung Uber Taxi sebagai bisnis layanan

transportasi berbasis aplikasi online. Kemudian diikuti dengan kemunculan

Gojek, GrabBike, Grab Taxi, dan aplikasi berbasis online lainnya. Terkait

fenomena aplikasi berbasis online, dapat ketahui sebelum kemunculan dan

maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi

lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber.

Selain itu, saat ini teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam

aspek global karena dunia semakin cepat berubah kearah modernisasi

berbagai aspek, oleh karena itu setiap negara harus mampu bersaing dengan

pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikannya di dalam aktivitas.

Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan

tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam

mempermudah mobilitas masyarakat. Beberapa contoh perusahaan jasa

transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia yaitu :

a.Go-Jek Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan

permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang

beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh

aplikasinya dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan

tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan

Page 56: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

39

dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang

(kurir) dan belanja.

b. Grab bike sama halnya dengan Go Jek, hanya saja layanan Grab bike belum

memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grab bike telah

beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan

kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

Page 57: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

40

D. Kerangka Pikir

Transportasi ojek online di Kota Bandar Lampung semakin diminati oleh publik

dengan banyaknya publik yang lebih memilih jasa Ojek online. Keberadaan

transportasi ojek online di Bandar Lampung menjadi alternatif baru masyarakat

untuk mendapatkkan pelayanan transportasi yang efesien. Selain memberikan

service jasa angkutan yang menjanjikan, keberadaan transportasi ojek online

dianggap mempermudah aktivitas masyarakat. Akan tetapi keberadaannya

memicu permasalahan terhadap transportasi publik terutama Bus Rapid Trans.

Ojek online mengakibatkan menurunnya penggunaan jasa masyarakat terhadap

transportasi Bus Rapid Trans yang merupakan kebijakan transportasi resmi

pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Thanu sebagai Kasi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

menyatakan bahwa beralihnya minat masyarakat menggunakan ojek online

membuat penggunaan jasa angkutan umum menurun. Akibatnya adalah terjadi

penurunan jumlah armada dan trayek perjalanan angkutan.

Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan hukum. Ojek online sampai saat

ini tidak memiliki payung hukum oleh pemerintah. Legalitas yang mengatur

keberadaan ojek online hingga saat ini tidak ada. Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 tentang lalu lintas tidak memfasilitasi keberadaan motor sebagai

transportasi umum dan angkutan massa. Akibatnya adalah jaminan keselamatan

terhadap driver dan pengguna jasa terbilang rendah dan terlebih lagi kendaraan

beruapa motor rentan akan kecelakaan lalu lintas.

Page 58: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

41

Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori analisis

kebijakan William Dunn (2000) menitikberatkan pada prosedur: Perumusan

masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang

menimbulkan masalah kebijakan, Peramalan (prediksi) menyediakan informasi

mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan,

Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan

relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah,

Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang

dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, Evaluasi, yang berisi

infromasi untuk menilai kebijakan.

Page 59: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

42

Berikut ini adalah alur pikir peneliti yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Analisis Kebijakan Transportasi di Kota

Bandar Lampung.

1.Masalah ojek online

menurunkan minat publik

terhadap transportasi publik

(BRT)

2.Masalah menurunnya

kualitas pelayanan transportasi

publik

Analisis kebijakan Menurut Willian Dunn (2000):

1. Definisi 4. Deskripsi

2. Prediksi 5. Evaluasi

3. Preskripsi

Analisis kebijakan transportasi

ojek online terhadap

menurunnya kualitas

pelayanan transportasi publik

BRT

Analisis Kesiapan

Kebijakan Pemerintah Kota

Bandar Lampung terhadap

Transportasi Ojek Online

1. Analisis kebijakan ojek online terhadap

kualitas pelayanan transportasi publik

2. Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah

Kota Bandar Lampung terhadap Transportasi

Ojek Online

Page 60: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara

terperinci. Alasan memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu:

pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah

data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Alasan yang kedua,

pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji

dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan

dari latar belakang alamiah.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, artinya penelitian

difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan kemudian dipahami secara

mendalam. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci terhadap suatu

organisasi atau fenomena tertentu.

Page 61: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

44

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kebijakan ojek online terhadap kualitas

pelayanan transportasi BRT dan Menganalisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah

Kota Bandar Lampung terhadap Transportasi Ojek Online. Peneliti menggunakan

teori analisis kebijakan William Dunn (2000) dengan menitikberatkan pada lima

prosedur dalam menganalisis permasalahan tersebut yaitu:

a. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-

kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, menemukan masalah-

masalah tersembunyi serta mendiagnosa penyebabnya.

b. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di

masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan serta memprediksi

akibat yang akan ditimbulkan

c. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau

kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan

masalah.

d. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang implentasi

kebijakan, menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak

diingikan dari kebijakan

e. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa

sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari

konsekuensi pemecahan masalah.

Page 62: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

45

C. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan

kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang

dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat kepentingan dan status. Penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut

Sugiyono (2012:85), purvosive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunkan purposive

sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang

telah peneliti tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk

mendapatkan sampel yang representatif.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No Kelompok Kriteria Nama

1. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Nirma Thano, S.Si.T, MM

Irman Saputra, S.Si.T, MT

2. BRT Anton Saputra

Sumber: diolah oleh peneliti, 2019

D. Jenis Data

Penelitian ini memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber

data merupakan natural setting dalam memberikan data dan informasi yang

sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri

dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda

Page 63: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

46

merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-

lain.

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah

sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan memberikan

data yang akurat kepada peneliti. Sumber data sekunder adalah data yang

diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Berikut ini adalah data primer

penelitian:

1.3 Data Primer Penelitian

No Nama informan Pekerjaan/ Jabatan

1. Nirma Thano, S.Si.T, MM Seksi Manajemen dan Rekayasa Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung

2. Irman Saputra, S.Si.T, MT Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan

Kota Bandar Lampung

3. Anton Saputra Kabag Operasional PT. BRT

Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa Undang-undang,

pemberitaan media online antara lain: gojekid.blogspot.com, grab.com,

telkomuniversity.ac.id, tribunlampung.co.id, kelilinglampung.net, jawapos.com,

lampung.tribunnews.com.

Page 64: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

47

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan

dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan

sistem Tanya-jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap layak

atau relevan dalam penelitian ini. Maksud dari mengadakan wawancara

anatara lain: mengkonstruksikan orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

perasaan, motivasi, tuntutan dan lain-lain. Wawancara dalam penelitian ini

dilakukan untuk memporelah data dari informan terkait dengan fokus

penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak

yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur, yaitu

peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, sehingga proses

wawancara tidak menyimpang dari fokus penelitian. Peneliti menggunakan

wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan

meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan sehingga

peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan

mendengarkan keterangan dari informan.

Page 65: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

48

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif

yang sudah lama digunakan. Studi dokumentasi yaitu dokumen sebagai

sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan

meramalkan. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber-

sumber data tertulis sebagai penguat data yang diperoleh dari informan.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentsi, peneliti mengumpulkan

data melalui dokumen, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh

melalui wawancara.

Sumber data tertulis pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan,. Sumber data tertulis

lainnya yaitu Skripsi (Muharany, 2017) yang berjudul Pra Transformasi

Sistem Transportasi Publik: studi pada penyelenggaraan angkutan sewa

khusus berbasis aplikasi, Jurnal (Habibah, 2016) yang berjudul Aspek

Hukum yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi atau

Online.

3. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung

dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan

mengenai objek penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

Page 66: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

49

F. Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut

untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun

kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan

lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak

relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama informan di Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung, PT Bus Rapt Trans yang tidak relevan

dengan data yang dinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data

yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam

bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. data yang

telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data

yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah

peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak

sesuai.

2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian

dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang

diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan

Page 67: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

50

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari

berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan

penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah

memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil

wawancara dan studi dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Data harus bermakna jika ditafsirkan atau dianalisis pada konsteksnya, oleh

karena itu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi perlu dianalisis secara akurat dan seksama. Moleong (2001:190)

mengatakan bahwa abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang

inti, proses dan pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber, dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang

penting.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur

kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal

yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk

mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil

Page 68: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

51

catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

2. Display data

Display data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan

gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara

singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam

memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara

keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan

dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk

menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan

penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk

mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan

peneliti pada display data ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk

table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam

bentuk yang padu.

3. Verifikasi data

Verifikasi Merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji

keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas

eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas.

Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan

Page 69: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

52

merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara

singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan

penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses

display data. Peneliti melakukan peninjaun terhadap catatan-catatan

lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis

dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

Proses reduksi data dan display data telah dilakukan, Peneliti menarik

kesimpulan bahwa kebijakan ojek online belum mampu memaksimalkan

kualitas pelayanan transportasi, hal ini disebabkan karena menurunnya

armada dan trayek BRT.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan

peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data

dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan

teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses Triangulasi.

Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat

kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil

wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan

informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan

yang sesuai.

Page 70: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

53

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah

teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan

informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil

dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber

bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang

tinggi

Page 71: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kebijakan Transportasi ojek online mengakibatkan buruknya kualitas

pelayanan transportasi publik. Kualitas pelayanan transportasi publik menjadi

buruk dikarenakan berkurangnya armada dan trayek bus rapid trans. Bus

rapid trans semakin menyusut sebagai akibat dari masyarakat yang lebih

memilih menggunakan transportasi ojek online. Sedangkan, ojek online yang

sudah beroperasional tidak memiliki aturan hukum yang jelas. Tidak adanya

legalitas yang mengatur operasional ojek online, mengakibatkan tidak adanya

jaminan keselamatan terhadap penumpang maupun driver ojek online dari

pemerintah.

2. Pemerintah tidak siap dengan adanya kebijakan transportasi ojek online di

Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan Bus Rapid Trans sulit

beroperasional. Berkurangnya armada dan trayek BRT mengakibatkan

masyarakat sulit untuk memperoleh akses layanan transportasi umum secara

maksimal.

Page 72: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

94

B. Saran

Saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan pembatasan jumlah driver ojek online dan peremajaan

armada untuk memaksimalkan kembali operasional Bus Rapit Trans.

2. Perlu adanya jaminan keselamatan jiwa terhadap driver dan penumpang ojek

online.

3. Perlu adanya aturan jaringan trayek yang jelas untuk Bus Rapid Trans, Bus

Bersubsidi dalam program Feeder untuk memaksimalkan operasional Bus

Rapid Trans.

4. Perlu adanya kebijakan pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor

untuk menekan daya beli masyarakat agar memilih menggunakan transportasi

publik.

Page 73: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Booth, D. (ed.) (1995) Rethinking Social Development: Theory, Research and

Practice. Centre for Developing Area Studies, University of Hull..

Dagun, 2006. Busway: Terobosan Penanganan Transportasi di Jakarta. Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta.

Dunn, William N, (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Islamy, 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara,

Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2001. Metodelogi Peneleitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant, 2008. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,

Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nurbaiti, 2009. Hukum Pengankutan Darat. Jakarta. Universitas Trisakti

Ramdlon, Naning, 1990. Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan

Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Bina ilmu. Surabaya.

Salim, Abbas.(2016). Manajemen Transportasi. PT Raja Grafindo Persada :

Jakarta.

Santoso, Pandji, 2009. Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance.

Bandung.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (konsep. Teori dan aplikasi). Pustaka

Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Penerbit Alfabeta.

Page 74: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

Sukarto, Haryono, 2006. Transportasi Perkotaan dan Lingkungan. Bandung.

Wahab, 2008.Analisis Kebijaksanaa: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan

Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta.

Tesis/Skripsi dan Jurnal

Bintari, 2016. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid

Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. Cosmogov Jurnal Ilmu

Pemerintahan, Vol. II, No. 2.

Habibah, 2016. Aspek Hukum yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis

Aplikasi atau Online. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Hardi, 2018. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Jasa angkutan Ojek

online di Bandar Lampung. Pactum Law Journal, Vol 2, No. 1

Muharany, 2017. Pra Transformasi Sistem Transportasi Publik: Studi pada

Penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus Berbasis aplikasi. Skripsi.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Ramdhani, 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah

Bidang Administrasi Negara, Vol. XI, No. 1.

Dokumen

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung.

Survei Com Score, diakses pada 27 November 2017

Press Release Aktivis Pro Demokrasi, diaksespada 1 Februari 2018 pada pukul

22:07 WIB

http://digilib.unila.ac.id/diakses pada 17 Desember 2017

http://eprints.uny.ac.id/diakses pada 17 Desember 2017

http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Oktober 2017 diakses 5 Januari 2019

pukul 13:22 WIB.

Page 75: ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA ...digilib.unila.ac.id/58704/20/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Transportasi

http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Oktober 2017 diakses 5 Januari 2019

pukul 13:22 WIB.

https://lampung.tribunnews.com/2018/09/01/ini-penyebab-angkutan-massal-brt-

menghilang-dari-jalan-protokol-bandar-lampung diakses pada 5 Mei

2019.

https://kelilinglampung.net/2019/03/bus-trans-bandar-lampung/ diakses pada 5

Mei 2019.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3376921/ini-alasan-masyarakat-lebih-pilih-

ojek-dan-taksi-online, diaskses pada 6 Mei 2019.

https://oto.detik.com/motor/d-3969797/ojek-online-juga-bahaya-kalau-dilegalkan-

jadi-angkutan-umum, diakses pada 7 Mei 2019.

https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/12777373-pengaruh

kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-pelanggan, diakses pada tanggal

25 Mei 2019.

https://www.grab.com, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

http://gojekid.blogspot.com/2016/09/profil-perusahaan-gojek, diakses pada

tanggal 25 Mei 2019.

https://money.kompas.com/read/2015/07/01/223800926/GoJek.Startup.Lokal.den

gan.Pertumbuhan.Nomor.Satu, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.