ALUR PENGADILAN AGAMA ALUR PERADILAN ANAKALUR PERADILAN ANAKALUR PERADILAN PIDANA ALUR PERADILAN PIDANA TAHAP-TAHAP ACARA PERADILAN PERDATA TAHAP-TAHAP ACARA PERADILAN PERDATA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Nurjaya Prasastra 01110143 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA YOGY AKA RTA 2005 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau mengirim
wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka penetapan atas
dikabulkannya permohonan cerai menjadi gugur, dan permohonan perceraian tidak dapat diajukan
lagi dengan alasan yang sama (Pasal 70 ayat (6) UUPA). Perkawinan menjadi putus melalui penetapan terhitung sejak diucapkannya ikrar talak dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan
banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2) UUPA).
Tahapan-Tahapan Cerai Gugat Menurut UUPA Adalah Sebagai Berikut :
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali jika penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami) (Pasal 73 ayat (1) UUPA).
Jika penggugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2). Jika keduanya berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama
Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3).
Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk
dapat memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan
putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang
menyatakan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74).
Jika alasan perceraian adalah karena syiqaq (perselisihan tajam dan terus menerus antara suami
dan istri, maka putusan perceraian didapatkan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76
ayat (1).
Gugatan perceraian gugur jika suami atau istri meninggal sebelum ada putusan pengadilan (Pasal
79). Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di
kepaniteraan (Pasal 80 ayat (1) dan (2). Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan perceraian dianggap terjadi dengan segala
akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (1)
dan (2).
Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri harus datang secara pribadi,
kecuali jika salah satu pihak berkediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara
pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika kedua pihak
berkediaman di luar negeri, maka pada sidang pertama penggugat harus menghadap secara
pribadi. Pada saat tersebut hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua pihak, dan selama
c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi
hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang
menjadi hak istri (ps. 78).
Apabila permohonan atau gugatan perceraian diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan
zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau
tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan
itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi
diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim
karena jabatannya dpt menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah (ps.87ayat 1). Baik
termohon maupun tergugat diberi kesempatan untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang
sama ( Pasal 87 ayat (2). Jika sumpah yang dimaksud tersebut dilakukan oleh suami, maka
penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara lain, sedangkan jika sumpah yang dimaksud dilakukanoleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku
2. Kewajiban
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (ps. 11 ayat 1).
Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri yang dilakukan oleh
Mentri Agama tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
(ps. 12 ayat 2).
Pembinaan teknis peradilan yang dilakukan oleh MA dan pembinaan dan organisasi, administrasi,
dan keuangan, Pengadilan yang dilakukan Mentri Agama tidak boleh mengurangi kebebasan
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (ps. 5 ayat 3).
Kecuali ditentukan lain oleh UU, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
c. pengusaha (ps. 17 ayat 1)
Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum (ps. 17 ayat 2)
Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas hakim tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam pemeriksaan dan dan memutus perkara (ps. 53 ayat 4).
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya
(ps. 56 ayat 1)
Pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (ps. 58 ayat 1)
Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia (ps. 60 ayat 3).
Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses
penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, misalnya seorang wanita yang
tasnya diambil secara paksa oleh seorang remaja. Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum. Namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan
haruslah diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah
melalui:
( Pengaduan, yaitu pemberitahuan diserta I permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada
pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak
pidana aduan yang merugikan (pasal 1 butir 25 KUHAP)
( Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kartena hak atau kewajiban
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau didugaakan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
( Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,
atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian
diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (Pasal 7 jo pasal 131
KUHAP)
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP)
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; (Pasal 7 KUHAP)7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (Pasal 7 KUHAP)
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
(Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHAP)
9. Mengadakan penghentian penyidikan; (Pasal 7 KUHAP)
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Pasal 7 ayat
(3) KUHAP)
12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.(Pasal 8 ayat 1 KUHAP)13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHAP)
14. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHAP)
15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;
b. penangkapan;c. penahanan;
d. penggeledahan;
e. pemasukan rumah;
f. penyitaan benda;
g. pemeriksaan surat;
h. pemeriksaan saksi;
i. pemeriksaan di tempat kejadian;
j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
l. (Pasal 75 KUHAP)
16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk
dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat (2) KUHAP)
17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan
dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal
18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal
tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)
19. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut
umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)20. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan
oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan
bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.
(Pasal 114 KUHAP)
Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan
suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.
☻ Penangkapan. Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang
☻ Penahanan. Menurut pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
☻ Penyitaan. Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkain tindakan penyidik
untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak,berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan.
☻ Penggeledahan rumah. Menurut pasal 1 butir 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan
penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang.
☻ Penggeledahan badan. Menurut pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan
penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda
yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk
dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasal 38
KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum
menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap . Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal
yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.
Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum
kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke
Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP, diatur tentang
wewenang penuntut umum dalam hal:
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
(Pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP)
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk
dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP)
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; (Pasal 14 KUHAP)4. Membuat surat dakwaan; (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP)
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;(Pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP)
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara
disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk
datang pada sidang yang telah ditentukan; (Pasal 146 KUHAP)
11. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan
penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang
ditentukan. (Pasal 31 ayat 1 KUHAP)
12. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal
tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)
Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap ini dimulaidengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas
terdakwa dengan teliti. Adapun proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana secara
keseluruhan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
PROSES JALANNYA PERSIDANGAN
Sidang I
No Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,
kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutupuntuk umum
2 Terdakwa hadir di ruang sidang
3 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/PH apakah sudah siap dengan
tanggapan atas tanggapan JPU
4 Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa/PH untuk membacakan
tanggapan atas tanggapan JPU
5 Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda
Sidang V Putusan Sela
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup
untuk umum
2 Terdakwa hadir di ruang sidang
3 Hakim Ketua Majelis membacakan putusan selaIsi Putusan Sela: Majelis menerima eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa
*Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya*Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup.
4 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian
5 Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda
Sidang VI : Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli)
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,
kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup
untuk umum
2 Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya
yang masih di ruang sidang
3 Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar Pemeriksaan Saksi
4 Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan saksi/saksi ahli
ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH.
5 Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli
6 Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli
7 Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau
hubungan pekerjaan dengan terdakwaJika Ya (diperdalam dengan dialog)
8 Saksi/saksi ahli disumpah
9 Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahliDiperjelas dengan dialog
10 JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli
11 PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahliDiperjelas dengan dialog
12 Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut
13 Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyidik
Pemeriksaan Barang Bukti
14 JPU mperlihatkan barang bukti di persidangan
15 Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut
Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang danmemperlihatkan barang bukti tersebut
Pemeriksaan Terdakwa
16 Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
17 Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan
18 JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwaDiperjelas dengan dialog
19 JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwaDiperjelas dengan dialog
20 PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwaDiperjelas dengan dialog21 Sidang ditunda
( Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (Saksi a charge): Hakim Ketua. Hakim
Anggota, JPU lalu PH.
( Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli ( saksi a de charge): Hakim Ketua, Hakim
anggota, PH, lalu JPU.
Saksi a charge: saksi yang memberatkan terdakwa à saksi dari JPU.
Saksi a de charge: saksi yang meringankan terdakwa à saksi dari PH.
Sidang VII : Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecualidalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk
umum
2 Terdakwa berada di ruang sidang
3 JPU membacakan tuntutannya*diperjelas dalam keterangan, tuntutan JPU …tahun
4 Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan
5 Sidang ditunda
Sidang VIII : Pembacaan Pembelaan (Pledooi)
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali
dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
2 Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya
3 PH membacakan pembelaannya
4 Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik
Sidang IX : Pembacaan Replik (Tanggapan dari JPU atas Pledooi PH)
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecualidalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk
umum
2 Terdakwa hadir dalam persidangan
3 Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya
4 Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik
5 Sidang ditunda
Sidang IX : Pembacaan Duplik (Tanggapan dari PH atas Replik dari JPU)
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali
dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
2 Terdakwa hadir di dalam persidangan
3 Hakim mempersilahkan PH membacakan Dupliknya
4 Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan
Sidang IX : Pembacaan Putusan
No. Tahapan Persidangan
1 Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali
dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
2 Terdakwa hadir di persidangan
3 Hakim Ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan
4 Terdakwa Hadir dalam persidanganJika Tidak hadir
Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwaJika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang
5 Pembacaan Putusan
Putusan dibacakan dengan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”Putusan memuat identitas terdakwa
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan
yang nyata
b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)
Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuan dari upaya hukum ini adalah hanyauntuk memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar
tidak terdapat kasalahan penahanan dikemudian hari. Isi putusan tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan.
25 Apr 2003, 10:41:29 WIB
TAHAP-TAHAP ACARA PERADILAN PERDATATAHAP-TAHAP ACARA PERADILAN PERDATA
Proses beracara dalam Pengadilan Perdata diatur dalam HIR dan UU No 14 tahun 1970, yangmencakup:
TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PERADILAN PERDATA
TAHAP ADMINISTRATIF
a. Penggugat Memasukkan Surat Gugatan Ke Pengadilan Negeri Yang Berwenang
Menurut Pasal 118 HIR , ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk
memeriksa perkara adalah:
(1) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat.
(2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di
tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang
berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili
sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu.
(3) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan
dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang
Penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke
dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak.
(4) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat
Ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan
Pengadilan lainnya, yaitu:
1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil
2. Adanya ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan
bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hokum perdata), adalah dalam posisi yang lebih
lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas.
4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara
yang digugat.
5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa
Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang.6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi
pihak-pihak yang terkait.
7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat
putusannya.
8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang Penggugat.Kebenaran yang dicapai
adalah kebenaran materiil enggan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
B. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:
I. Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986)
Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah
sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas
terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah
sendiri.
Bentuk upaya administrasi:
1. Banding Administratif , yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi
atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
2. Keberatan , yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.
II. Melalui Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 tahun 1986)
7. Membacakan Putusan Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 108 ayat 1)
PIHAK KETIGA:
1. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain
yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan
permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu
pihak yang bersengketa (pasal 83)
2. Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan
sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan
terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa
tersebut pada tingkat pertama (pasal 118 ayat 1)
PERMOHONAN BANDING
≈ Pemohon/ Kuasanya dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan diberitahukan secara sah
≈ Panitera mencatat dalam Daftar Perkara (Register Banding)
≈ Dalam waktu 7 hari diberitahukan kepada pihak-pihak terbanding
≈ Paling lambat 30 hari sesudah permohonan Banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada
pihak-pihak mempelajari berkas dalam tenggang waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan
banding
≈ Berkas dikirim ke PT.TUN selambat-lambatnya 60 hari sesudah pernyataan Banding