37 BAB II METODE PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR TERHADAP ...

37

BAB II

METODE PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN

A. Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga berasal dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah, di mana penerimaan daerah itu juga meliputi dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

Universitas Sumatera Utara

38

PAD berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memiliki tujuan yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai

perwujudan Desentralisasi. Wujud dari desentralisasi adalah pemberian sumber-

sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi

daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam

undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan pelaksanaan dari Undangundang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain Peraturan

Pemerintah Nomor 91 Tahun 20102tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak hingga

saat ini belum diterbitkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk

memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Pungutan pajak dan retribusi daerah

yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada

akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi


39

beberapa jenis:24

Ada beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh sarjana yang ahli

dibidang perpajakan, seperti pendapat Adrian sebagaimana dikutip oleh Bohari

memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi

daerah. 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah

yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini akan dijabarkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber

penerimaan daerah sekaligus merupakan pendapatan asli daaerah.

a. Pajak Daerah

25

Selain itu Smeeths juga memberikan definisi pajak yakni Pajak adalah

prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat

dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal

membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak ialah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

26

Pajak daerah sebagai bagian dari sumber pendapatan asli daerah merupakan

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

24 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. (Jakarta:

Salemba, 2007), hal. 107. 25 H. Bohari. Pengantar Hukum Pajak.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 8. 26 Ibid.


40

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan mengenai pajak tersebut merupakan amanat dari Pasal 23A UUD

1945, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa: Pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan

lebih lanjut mengenai undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dalam urusan pajak

daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-

masing termasuk didalamnya untuk urusan keuangan daerah (termasuk di dalamnya

pajak daerah) sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut sesuai dengan asas

desentralisasi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi

kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang dimaksud tersebut adalah pajak parkir.

Pajak parkir berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang


41

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam

pembiayaan pembangunan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena

untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja

tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan,

baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor

yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan

pajak parkir adalah:27

3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peralatan daerah,

1) Gedung Parkir 2) Peralatan Parkir 3) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 4) Tempat penitipan kendaraan bermotor 5) Bukan objek pajak parkir

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada

beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yaitu :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD dikecualikan sebagai objek pajak parkir.

2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kendaraan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.

27http://share.pdfonline.com/dbfb3928326b428e9cf701a856268cb0/Pajak%20Parkir%20acak

%27n.htm, diakses tanggal 12 Juli 2013.


http://share.pdfonline.com/dbfb3928326b428e9cf701a856268cb0/Pajak%20Parkir%20acak%27n.htmhttp://share.pdfonline.com/dbfb3928326b428e9cf701a856268cb0/Pajak%20Parkir%20acak%27n.htm

42

antara lain penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan dan sekolah dan 'tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati dan walikota.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak

didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan

bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan

akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola.

Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna

tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh

pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan

dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kota Medan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

Parkir.

b. Retribusi Daerah

Walaupun sama-sama memungut uang dari masyarakat, pada prinsipnya pajak

dan retribusi itu tidak sama. Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

Defenisi tersebut menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi

dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan


43

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan perbedaan dalam definisi antara pajak daerah dan retribusi

daerah tersebut dapat dicontohkan perbedaan aplikasinya, jika seseorang adalah

pemilik kendaraan bermotor (misalkan mobil atau motor), harus tetap membayar

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) walaupun pemerintah daerah tidak memperbaiki

jalan yang rusak, tidak memperbaiki sarana dan prasarana lalu lintas. Juga tetap harus

membayar PKB walaupun dalam setahun kendaraan tidak berjalan dan tetap berada di

rumah.

Sebaliknya dalam retribusi terjadi timbal balik langsung antara pemberi dan

penerima jasa, seseorang pribadi atau badan yang telah menggunakan atau menerima

jasa yang diberikan oleh pemerintah wajib untuk membayar pungutan retribusi yang

telah ditetapkan. Aplikasinya, dalam pungutan retribusi parkir hanya pemilik

kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya yang wajib untuk membayar

parkir. Jika memiliki kendaraan dan selama bertahun-tahun tidak pernah berjalan

(tidak pernah parkir), tidak wajib untuk dipungut retribusinya. Jika parkir di halaman

rumah sendiri, tidak dikenakan retribusi.

Berdasarkan defenisi dan contoh di atas dapat diketahui bahwa terdapat

perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah yakni:

1) Pajak daerah tidak memperoleh timbal balik secara langsung, sedangkan

retribusi memperoleh timbal balik secara langsung.


44

2) Pajak daerah dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak.

Retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha

Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk

memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi

dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas

daerah. Adanya izin dari pemerintah daerah terkait dengan parkir, maka pemerintah

daerah berhak untuk menerima retribusi dari masyarakat sebagai pengguna parkir,

sehingga dengan demikian masyarakat selain mendapatkan haknya untuk

mendapatkan layanan jasa parkir juga memiliki kewajiban untuk memberikan

retribusi. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan di dalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi

masyarakat.

Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum;

Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.28

2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.

28 Suparman Zen Kemu. Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perizinan

Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.9 No.4. hal. 96. Desember 2005.


45

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.

3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; dan Retribusi Izin Trayek. Sejak diterbitkannya PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah

dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya tersebut misalnya adalah

penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah. Ketentuan

inilah yang membuka peluang bagi daerah untuk menerbitkan peraturan daerah

mengenai jenis retribusi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena

dianggap mengganggu iklim investasi di daerah dan memberatkan pelaku usaha.29

Retribusi daerah memberikan peranan yang terbesar dalam pembentukan

pendapatan asli daerah. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan daerah atau

jasa usaha tertentu yang disediakan oleh pemberintah daerah. Jasa pelayanan yang

dipungut retribusinya hanya jenis-jenis jasa pelayanan menurut pertimbangan sosial

ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di daerah dibebani dengan retribusi

atas izin usaha yang mereka peroleh yang memberatkan pelaku usaha tersebut.

29 Ahmad Yani. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2002), hal. 63.


46

1. Perimbangan Keuangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah

suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,

dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan

memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan

penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Salah satu penerimaan

daerah dalam rangka penyelengaraan desentralisasi adalah pendapatan daerah.

Selanjutnya pendapatan daerah juga meliputi Dana Perimbangan. Dana

perimbangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana

perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: (i) menjamin terciptanya perimbangan

secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan; (ii) menjamin

terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat

yang sama; (iii) dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah

yang sejalan dengan kepentingan nasional.30

30

Dana Perimbangan terdiri atas Dana

Deny Rizky Kurniawan. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya,


http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/author/denyrizkykurniawan/

47

Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

2. Pinjaman

Menurut Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah,

pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah,

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan

masyarakat. Pinjaman yang bersumber dari pemerintah sesuai dengan Pasal 10 ayat

(2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah diberikan melalui Menteri, yang berasal dari APBN termasuk dana investasi

Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar

Negeri.

Pinjaman Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang

bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menentukan bahwa pinjaman daerah

merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit

APBD, pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas, di mana pinjaman

daerah tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/29/dana-alokasi-umum-dau-dana-alokasi-khusus-dak-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-surabaya/, diakses tanggal 12 September 2013, jam 15.00 Wib.


http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/29/dana-alokasi-umum-dau-dana-alokasi-khusus-dak-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-surabaya/http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/29/dana-alokasi-umum-dau-dana-alokasi-khusus-dak-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-surabaya/

48

tentang Pinjaman Daerah merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jenis Pinjaman Daerah menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah terdiri atas Pinjaman Jangka Pendek, Jangka

Menengah dan Jangka Panjang. Pinjaman Jangka Pendek tersebut dalam Pasal 12

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah merupakan

Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, dimana

kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban

lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan serta

bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga

keuangan bukan bank, yang digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Selanjutnya Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah menentukan bahwa:

pinjaman jangka menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan serta bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan,

Sedangkan Pinjaman Jangka Panjang menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah merupakan:

Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran di mana kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman, bunga,


49

dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan serta bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

3. Pendapatan Daerah yang lain

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu

terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah

tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali

sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat

memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan

desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi.

Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.

Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga

Pendapatan Daerah yang lain yang dapat diperoleh antara lain melalui sumbangan,

hibah dan dana darurat. Berikut ini akan dijabarkan ketiga hal tersebut.

a. Sumbangan

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dikota medan perlu


50

ditingkatkan sesuai sengan semangat otonomi daerah, sehingga diperlukan upaya

untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut dapat berbentuk sumbangan pihak ketiga. Sumbangan

pihak ketiga menurut Pasal 1 Huruf i Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun

2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah

pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, dan tidak mengikat, berupa

uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak

bergerak yang diperolehnya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah

Kota Medan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Kepada Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang dapat berupa

pemberian donasi, wakaf, hibah, infaq. Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh

pihak pemerintah daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk

pembangunan daerah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

b. Hibah

Pendapatan hibah berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah Daerah

menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau


51

pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Hibah Daerah di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2012 tentang Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

2) Hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah

untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah. Hibah dari Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dapat diberikan

kepada:

1) Pemerintah;

2) Pemerintah Daerah lain;

3) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau

4) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c. Dana Darurat

Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar

biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber


52

APBD sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Dana Darurat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2012 Tentang Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami

bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.

Dana darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dimana kegiatan tersebut adalah untuk pemulihan

fungsi Pelayanan Publik yang dilakukan badan usaha milik daerah, Dana Darurat

dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang

melaksanakan fungsi Pelayanan Publik, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat.

Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa

Luar Biasa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012

Tentang Dana Darurat dapat mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri

dengan melampirkan paling sedikit Kerangka Acuan Kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana beserta Rencana Anggaran Biaya.

B. Sistem Pemungutan Pajak Parkir

Sistem Pemungutan pajak menurut Rimsky K. Judisseno secara umum ada


53

empat, yaitu:31

Dalam system ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus

berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan

mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang

1. Official Assessment System

2. Semi Self Assessment System

3. Full Self Assessment System

4. Withholding System

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:


Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak.

Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini

wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat

ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana

KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang

setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar

PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek

KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

31 Rimsky K. Judisseno, Pajak & Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum

dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005), hal. 24.


54

pajak.

2. Semi Self Assessment System

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada

pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan Fiskus.

3. Full Self Assessment System

Sistem pembayaran yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan

dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

harus disetorkan, sistem ini dikenal dengan sebutan full self assessment system. dari

pengertian ini jelas penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan

melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan dari fiscus.

4. Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak

ketiga dan bukan fiscus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.32

Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo di dalam sistem pemungutan pajak di

Indonesia terdapat dua sistem, adalah sebagai berikut:

Dalam sistem ini

wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri,

sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi.

33


32 Ibid. 33 http://katahatiku2012.blogspot.com/2013/03/definisi-pajak.html., diakses tanggal 27

Agustus 2013.


http://katahatiku2012.blogspot.com/2013/03/definisi-pajak.html.,%20diakses

55

2. Self Assessment System

Adapun penjelasan di atas ialah sebagai berikut:


Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

(WP).

Ciri-cirinya adalah:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya ialah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat

mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dalam pemungutan pajak parkir di Kota

Medan digunakan kebijakan self assessment system yang diharapkan dapat


56

memudahkan wajib pajak dalam memungut pajaknya yang terhutang. Kebijakan self

assessment system yaitu membebaskan warga untuk menghitung sendiri tanggungan

pajaknya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun

2011 tentang Pajak Parkir. Setiap wajib pajak melaporkan/menyampaikan pajaknya

setelah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada walikota 34yang

selanjutnya diawasi penyetorannya oleh aparat pemungut pajak/fiskus.35Tarif pajak

parkir yang harus dibayarkan oleh wajib pajak parkir tersebut ditetapkan paling tinggi

sebesar 20% (dua puluh persen)36 dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten /

kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan pemberian keleluasaan kepada

pemerintah kabupaten / kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai

dengan kondisi misalnya daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah

kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang

mungkin berbeda dengan kota / kabupaten lainnya, asalkan tidak lain dari 20%.37

Pengelolaan sebagai kaitan dari fungsi manajemen dalam kaitannya dengan

pengelolaan pajak parkir yaitu menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan

C. Mekanisme Pengelolaan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Medan

1. Pengelolaan Pajak Parkir Oleh Pemerintah Kota Medan

34 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

Parkir. 35 Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

Parkir. 36 Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 37 Pajak Parkir http://share.pdfonline.com/ dbfb3928326b428e9cf7 01a856268cb0/

Pajak%20Parkir%20acak'n.htm, diakses tanggal 20 Mei 2013. Lihat juga Pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3) Perda Walikota Medan No. 10 Tahun 2011.


http://share.pdfonline.com/dbfb3928326b428e9cf701a856268cb0/Pajak%20Parkir%20acak'n.htmhttp://share.pdfonline.com/dbfb3928326b428e9cf701a856268cb0/Pajak%20Parkir%20acak'n.htmhttp://share.pdfonline.com/dbfb3928326b428e9cf701a856268cb0/Pajak%20Parkir%20acak'n.htm

57

pengawasan. Pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan perencanaan adalah

kegiatan dalam menentukan target yang ingin dicapai dari pajak daerah dalam satu

tahun anggaran, dengan indikator yaitu pendaftaran, pendataan dan penetapan.

Kemudian pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan pelaksanaan adalah kegiatan

merealisasikan target yang telah ditetapkan atau memungut dana dari beberapa jenis

pajak daerah yang telah menjadi hak daerah.

Indikator yang menjadi ukuran dari kegiatan tersebut adalah kegiatan

penyetoran, pembukuan dan pelaporan, serta kegiatan penagihan. Sedangkan

pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mencegah atau menghindari penyimpangan yang terjadi sehubungan

dengan rencana yang telah dibuat. Indikator yang menjadi ukuran adalah pengawasan

melekat dan pengawasan langsung.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengelolaan pajak

parkir harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut : perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan. Aspek-aspek ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan mengingat

keterikatannya satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan

pajak daerah dengan sendirinya harus memasukkan ketiga aspek ini.

a. Perencanaan

Sebagai langkah awal pengelolaan pajak daerah maka kegiatan perencanaan

sangat menentukan upaya pengelolaan pajak daerah. Hal ini mudah dipahami karena

kegiatan tersebut akan menjadi dasar melakukan kegiatan selanjutnya. Sebagai dasar

untuk melakukan kegiatan selanjutnya maka berhasil tidaknya peningkatan pajak


58

daerah sangat tergantung pada kegiatan perencanaan.

Kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya

target yang ingin dicapai dari pajak daerah untuk satu tahun anggaran. Seperti yang

telah diuraikan terdahulu bahwa untuk mengukur kegiatan perencanaan maka

indikator yang digunakan adalah kegiatan pendaftaran, pendataan dan kegiatan

penetapan.

1) Pendaftaran

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, maka

langkah pertama yang perlu dilakukan dalam prosedur pendaftaran adalah menyusun

Daftar Induk Wajib Pajak yang memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah (NPWPD).

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun daftar induk wajib

pajak adalah diadakan penjaringan wajib pajak, disusun serta melakukan pengukuhan

dan penggolongan wajib pajak. Kemudian, kepada setiap wajib pajak yang telah

didaftar dan dikukuhkan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

yang secara permanen menjadi identitas wajib pajak yang bersangkutan dan berlaku

untuk semua jenis pajak daerah yang menjadi kewajibannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas yang

diperlukan oleh setiap wajib pajak. Dengan identitas ini, wajib pajak dapat dengan

mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan segala urusan

yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai

pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha ataupun kegiatan lain yang


59

dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan.

2) Pendataan

Kegiatan pendataan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam

kegiatannya dengan pajak daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah, Karena

dari hasil pendataan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada di

lapangan. Dengan data tersebut para pengambil kebijakan dapat membuat estimasi

dasar dalam menentukan berapa besar target penerimaan yang akan direncanakan

sebagai penerimaan daerah.

Pelaksanaan kegiatan pendataan merupakan kelanjutan dari kegiatan

pendaftaran, sehingga apa yang menjadi output dari kegiatan pendaftaran senantiasa

menjadi input pelaksanaan pendataan. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh

wajib pajak merupakan data yang diperlukan untuk menetapkan besarnya target

penerimaan per jenis pendapatan.

Pendataan ini berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah

Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dilakukan dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterima dan diisi

oleh wajib pajak. Untuk menjaga kelancaran kegiatan pendataan maka setiap wajib

pajak diberikan batas waktu (selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah

berakhirnya masa pajak) pengembalian SPTPD kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), apabila dalam jangka waktu tersebut wajib

pajak belum juga mengembalikan surat pemberitahuan (SPT), maka DPPKAD


60

menempuh cara mulai dari pemberian surat peringatan kemudian dilanjutkan dengan

surat teguran sampai dengan penetapan secara jabatan dan apabila belum ada reaksi

maka akan dilakukan jemput paksa oleh Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Adapun data yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan besarnya jumlah

penerimaan daerah, diperoleh dengan cara :

a. Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), kepada seluruh wajib pajak yang

telah mendaftar

b. Melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan rencana pemeriksaan lapangan

yang telah ditentukan sebelumnya

c. Memanfaatkan data yang tercantum dalam daftar surat teguran sebagai hasil

pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah

ditentukan dalam surat ketetapan pajak.

3) Penetapan

Setelah semua tahap dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah

menentukan target penerimaan. Data yang telah diperoleh dari kegiatan pendataan,

dicatat dalam kartu data sebagai hasil akhir yang akan dijadikan dasar bagi seksi

penetapan dalam menghitung besarnya target penerimaan pengelolaan pajak daerah.

Penentuan target penerimaan pendapatan pengelolaan pajak daerah didasarkan

atas perhitungan jumlah penerimaan sumber pajak daerah yang sebelumnya telah

dibuat kesepakatan antara pihak pengusaha dengan dinas pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.


61

b. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan mengaplikasikan target

yang telah ditetapkan melalui pemungutan pajak daerah. Untuk mengetahui sejauh

mana pelaksanaan kegiatan tersebut maka indikator yang digunakan adalah kegiatan

penyetoran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan.

1) Penyetoran

Mekanisme pembayaran pajak yang diterapkan oleh DPPKAD Kota Medan

yaitu untuk menjamin kelancaran pembayaran pajak oleh para wajib pajak, maka

DPPKAD menugaskan petugas untuk turun langsung kelapangan guna memungut

pajak dari masyarakat.

Pajak yang telah dikumpulkan selanjutnya disetor kepada bendahara

DPPKAD. Bendahara inilah yang kemudian menyetor hasil pajak daerah di kas

daerah. Bendahara DPPKAD mempunyai tugas rutin yakni setiap akhir bulan

menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang untuk keperluan

pemeriksaan keuangan sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang

dibuat oleh seksi pelaporan.

Berikut ini sekedar untuk mengetahui perhitungan pajak parkir yang harus

dibayar/disetor oleh wajib pajak kepada DPPKAD berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

Tarif pajak parkir menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun

2011 tentang Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:


62

a) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;

b) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parker dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;

c) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parker dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.

Selanjutnya di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011

tentang Pajak Parkir ditentukan cara perhitungan pajak parkir:

a) Roda empat

1) untuk parkir tetap tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000; 2) untuk parkir progresif, tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000 untuk

lima jam pertama, dan penambahan sebesar Rp 1.000 per satu jam berikutnya;

3) untuk parkir vallet tarif dasar maksimal sebesar Rp 25.000; b) Roda Dua tarif dasar tetap maksimal sebesar Rp 1.000.

2) Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan selanjutnya setelah penyetoran adalah pembukuan dan pelaporan.

Kegiatan pelaporan merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan dan

dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan, semester, dan akhir tahun.

Seksi pembukuan selaku pelaksana akan menerima formulir atau daftar

sebagai dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan dari seksi penetapan.

Dari hasil pencatatan tersebut akan diketahui jumlah penerimaan perjenis pajak,

begitu pula jumlah tunggakan baik perjenis pajak maupun perwajib pajak.

3) Penagihan


63

Penagihan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan penegakan hukum

terhadap wajib pajak yang tidak menaati peraturan, dalam hal ini belum melunasi

pajak yang terutang sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam surat

ketetapan. Kegiatan penagihan dibedakan atas penagihan pasif dan penagihan aktif.

Penagihan pasif dimulai dari peringatan, teguran pertama, teguran kedua sampai pada

teguran ketiga, sedangkan penagihan aktif berupa proses paksa, penyitaan sampai

dengan lelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

85/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan

pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan

bersama yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, pemborosan-pemborosan dan kegagalan-kegagalan dalam pencapaian

tujuan organisasi. Dalam kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Medan yang berusaha untuk memasukkan uang kedalam kas daerah dan

menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di dalamnya penerimaan dari

Pajak Daerah. Apabila pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dalam

pengelolaan pajak daerah maka akan mewujudkan efesiensi, efektifitas dan

kehematan serta ketertiban.

Pengawasan pajak daerah merupakan tindakan yang sangat penting untuk

menghindari penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dalam

memenuhi target yang direncanakan dalam Anggaran Pengelolaan Keuangan Belanja


64

Daerah Kota Medan. Untuk itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Medan sebagai salah satu dinas otonom yang diserahi tugas mengelola

keuangan daerah dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar pemasukan

dari sektor Pengelolaan Keuangan daerah khususnya pajak daerah dapat meningkat

dari tahun ke tahun.

Pengawasan pajak daerah dalam bidang pajak parkir di kota Medan,

berdasarkan hasil wawancara, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan

pemungutan pajak parkir. Pengawasan pajak tersebut berguna agar diketahui omset

atau pendapatan yang sesungguhnya. Setelah dilakukan pengawasan, dilakukan

verifikasi untuk membantu target pajak parkir dan di dalam verifikasi itulah ada

temuan-temuan kurang bayar. Misalnya, dilaporkan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah),

dengan self assesement maka dicek apakah benar. Ternyata pajak yang wajib disetor

Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah), maka selisih Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

disebut pajak kurang bayar.38

Pengawasan melekat yaitu serangakaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya baik secara preventif maupun represif. Pengawasan ini dilakukan mulai

Bentuk pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Medan

sebagai berikut:

1) Pengawasan Melekat

38 Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan

Kota Medan, tanggal 19 April 2013.


65

dari Kepala DPPKAD sampai kepada Subseksi, Kepala UPTD, camat dan unit-unit

kerja yang terkait baik sistem pengelolaan maupun mekanisme penyetoran

berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing.

2) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau

aparat penugasan fungsional dengan mendatangi langsung objek (tempat

penyelenggaraan parkir) yang diawasi baik pada waktu kegiatan yang sedang

berlangsung maupun sesudah kegiatan dilaksanakan.

2. Pengelolaan Pajak Parkir Melalui Perjanjian

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses

kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga,

walaupun demikian dimungkinkan antara lain pencetakan formulir perpajakan,

pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek

pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan

penagihan pajak.

Terhadap pengelolaan perparkiran, biasanya kontrak pengelolaan perparkiran

dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Diawali dengan kontrak penawaran

yang dilakukan oleh perusahaan pengelola, misalnya dengan konsep sebagai berikut:

Konsep kerja sama yang dilakukan dengan pemilik properti/ Gedung adalah dengan

sistem kemitraan. Oleh karena itu, dapat diberikan sejumlah nilai tambah dan

pendapatan yang maksimum dari hasil pengelolaan parkir ini kepada suatu gedung/


66

perkantoran, pusat perbelanjaan, atau hotel.

Sistem yang ditawarkan kepada pemilik property/ gedung dengan berbagai

cara, antara lain: profit sharing, memberikan fix income senilai kontrak yang

disepakati kepada pemilik property/ gedung, atau dengan cara lainnya yang bisa

dirundingkan dalam kerjasama.39

Berdasarkan hasil wawancara, sesungguhnya tidak ada peraturan khusus

mengenai pendapatan yang akan di dapat pengelola parkir. Pada umumnya perjanjian

dibuat dalam sebuah surat perjanjian dengan materi si pengelola parkir akan

memberikan setoran secara berkala kepada Pemerintah.

40

Pengelolaan yang tidak efisien mengakibatkan pengelolaan pada akhirnya

mulai diarahkan pada kerjasama dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak

ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya

menggunakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang

mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara bekerjasama dengan

pemilik lahan area tersebut, sebagian besar pengelola parkir mengelola parkir di suatu

pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Pengelola

parkir ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan

persentase pendapatan (fee).

39 Contoh surat penawaran Pengelolaan Perparkiran http://reksakaryamandiri

.indonetwork.co.id/621129/pengelolaan-parkir.htm. diakses tanggal 10 Maret 2013. 40 Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan

Kota Medan, tanggal 19 April 2013.


http://reksakaryamandiri.indonetwork.co.id/621129/pengelolaan-parkir.htmhttp://reksakaryamandiri.indonetwork.co.id/621129/pengelolaan-parkir.htmhttp://reksakaryamandiri.indonetwork.co.id/621129/pengelolaan-parkir.htm

67

bantuan komputer basis data, sehingga kekeliruan pecatatan dapat dihilangkan serta

mempersulit pencurian kendaraan, dan bila memungkinkan menerapkan asuransi bagi

kendaraan yang diparkir.

Walaupun demikian kritik masih saja berdatangan berkaitan dengan

profesionalisme pengelolaan parkir, sehingga diperlukan perlengkapan yang biasanya

digunakan dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran, seperti:41

1. Basis data komputer untuk mengelola administrasi kendaraan yang masuk dan keluar, karakteristik parkir, tarif yang akan dikenakan kepada masing-masing kendaraan, laporan keuangan.

2. Dapat menggunakan media transaksi seperti karcis, ataupun kartu seperti Kartu pintar (Smart Card), RFID, Magnetic Card dan lain-lain.

3. Pembayaran dapat menggunakan kartu debit, Kartu Flash. 4. Dapat ditambahkan Fasilitas Foto kendaraan, plat nomer dan pengemudi di pintu

masuk dan pintu keluar. 5. Dapat ditambahkan Fasilitas televisi sirkuit tertutup (CCTV), dimana Camera

dapat merekam non stop hingga 24 jam di pos masuk dan di pos keluar serta di beberapa tempat yang dianggap perlu.

6. Dapat ditambahkan Fasilitas suara Selamat datang yang ramah pada pintu masuk dan besaran tarif parkir di pintu keluar.

7. Dapat juga menyediakan Fasilitas Bomb Detector guna menanggulangi secara optimal kejahatan yang bersifat bahan peledak.

Problematika lain yang menghambat pengelolaan perpakiran adalah sulitnya

koordinasi dengan pihak ketiga (kelompok tertentu) yang sudah lama menguasai

wilayah-wilayah perparkiran. Hal ini menimbulkan tingkat kerugian pendapatan dan

dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Secara langsung berdampak terhadap

pengurangan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Medan.

Membuka toko serba ada (toserba) atau mall merupakan satu paket dengan

41 http://ikhsanismafauzy.blogspot.com/2012/01/makalah-teknonogi-komunikasi-dan.html, diakses tanggal 19 Agustus 2013.


http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_pintarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_pintarhttp://id.wikipedia.org/wiki/RFIDhttp://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutuphttp://id.wikipedia.org/wiki/Dimanahttp://ikhsanismafauzy.blogspot.com/2012/01/makalah-teknonogi-komunikasi-dan.html

68

penyediaan tempat parkir, tetapi masih ada toserba dan mall yang belum memenuhi

ketersediaan tempat parkir yang memadai, sehingga parkir dilakukan di pinggir jalan,

terlebih jalan yang arus lalu lintasnya ramai, seperti jalan protokol. Masyarakat

sebagai konsumen yang ingin berbelanja di toserba atau mall menginginkan

keamanan kendaraan dengan memperhatikan ketersediaan area parkir di tempat

perbelanjaan tersebut. Jika toserba atau mall tidak memiliki area parkir yang

memadai maka akan mempengaruhi jumlah peminat yang berkinjung ke toserba

dan/atau mall tersebut. Karena itu masalah perparkiran dengan melihat ketersediaan

yang minim akan area parkir pada toserba ataupun mall tersebut perlu disesuaikan

dengan Peraturan Daerah (Perda) kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

Parkir.

Pemerintah melalui perda tersebut perlu segera menertibkan masalah

perparkiran dengan jalan peningkatan persuasif dan edukatif pada pihak ketiga. Perlu

adanya penyadaran dengan pendekatan sosial. Dalam hal inilah Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir berperan.

Untuk mewujudkan pelayanan jasa perparkiran yang tertib, teratur, aman dan

nyaman, maka diperlukan pembenahan melalui penyesuaian perparkiran terhadap

peraturan yang berlaku. Semua berharap agar kualitas pelayanan jasa perparkiran

berkualitas. Peningkatan kinerja aparatur dalam menertiban perparkiran sangat

diperlukan sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan

jasa perparkiran dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian akan tercipta

koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait serta mendorong terciptanya


37 BAB II METODE PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR TERHADAP ...

Documents

SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 20. · (1) Dengan...

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ...

Teori Pemungutan Pajak dan Kedudukan Hukum...

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG … ·...

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

ASAS & SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR …

Teori Pemungutan Dan Pembagian Pajak

Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG NOMOR : 11...

Pemungutan Pajak Pusat Oleh Bendaharawan

teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak