1.1. LATAR BELAKANG · dengan sistematika penulisan sebagai ... - Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan ... - Masih sering terjadinya campur tangan pihak -pihak ...

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015

Bab I Halaman 1

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga yang

memiliki tugas pokok dan fungsi secara operasional memberi pelayanan terhadap

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran

dan pengawasan. Hal ini mengacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah

diubah dengan Qanun Aceh nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh

nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRA perlu

menyusun pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja (Renja).

Renja Sekretariat DPRA merupakan dokumen perencanaan selama satu tahun yang

menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan

Sekretariat DPRA tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRA Tahun 2012-2017 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun

2012-2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRA dilakukan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keterkaitan

dokumen Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan dokumen

perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


Bab I Halaman 2

pedoman

diperhatikan

dijabarkan pedoman

pedoman diacu

pedoman

dijabarkan

5 tahun 1 tahun

5 tahun

1 tahun

Gambar 1.1.

Renstra Sekretariat DPRA tahun 2012-2017 merupakan bagian integral dari

RPJM Aceh tahun 2012-2017 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana

Kerja Sekretariat DPRA setiap tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRA menjadi acuan untuk penyusunan RKA

(Rencana Kerja Anggaran) Sekretariat DPRA. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga

kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Perencanaannya dimulai

dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan

output/outcome.

RPJM Nasional

RPJP Aceh & RTRW

RPJM Aceh

RKP Nasional

RKP Aceh

RAPBA APBA

Renstra SKPA

Renja SKPA

RKA SKPA

DPA SKPA


Bab I Halaman 3

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Sekretariat DPRA berdasarkan peraturan perundang– undangan

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;


Bab I Halaman 4

12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 ;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

14. Peraturan Gubernur NAD Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Pembagian Tugas (Job Description) Non

Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat DPR Aceh;


Bab I Halaman 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 disusun dengan

maksud sebagai berikut :

a. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRA dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2015;

b. Untuk menyediakan salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam kurun waktu 1

tahun, yaitu tahun 2015 seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh 2015 adalah :

a. Sebagai penjabaran perencanaan tahun 2015 dari Rencana Strategis Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017.

b. Sebagai pedoman dalam penilaian dan pengevaluasian kinerja tahunan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami Visi dan Misi Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang tertuang dalam Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017 dan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Bab I Halaman 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra

SKPA (Table terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Table terlampir)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Table terlampir)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Table terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

3.3. Program dan Kegiatan (Table terlampir)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015

Bab II Halaman 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh

(Renja-SKPA) dan Pencapaian Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh

(Renstra-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sampai dengan Tahun

2014 (tahun berjalan ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh adalah sesuai tabel 2.2 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pasal 10, pasal 13 dan pasal 14, yang

menyebutkan:

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA menyelenggarakan

fungsi, yaitu :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan

4. Penyediaan dan penggorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi NAD Nomor 15 Tahun 2008, Struktur Organisasi Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRA

2. Bagiaan Umum


Bab II Halaman 8

3. Bagian Keuangan

4. Bagian Persidangan dan Risalah

5. Bagian Hukum dan Humas

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur akan tugas pokok dan fungsi yang

memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tupoksi

bidang yang diembannya yang menyebabkan produktifitas aparatur tidak optimal;

2. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam

kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRA;

3. Distribusi pekerjaan yang kurang merata yang menyebabkan terjadinya penumpukan

beban kerja disatu unit kerja;

4. Kurangnya perencanaan dalam pengaturan jadwal kegiatan Dewan sehingga sering

terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan masa persidangan DPRA;

5. Kurangnya pemanfaatan sarana informasi teknologi yang telah tersedia (media

center), sehingga proses sosialisasi kegiatan dewan dan qanun-qanun sering

terkendala dan tidak up to date (ketersediaan teknologi yang tidak memadai untuk

mengelola informasi);

Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat

dilihat dari 2 (dua) faktor, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal

dapat dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahan dan untuk lingkungan eksternal dapat

dilihat dari sisi peluang dan ancaman.

1. Kekuatan

Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai.

- Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA.

- Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat Dewan dengan DPRA.

2. Kelemahan

Faktor-faktor kelemahan adalah sebagai berikut:

- Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRA yang belum optimal sesuai dengan

kebutuhan.

- Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRA.

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.


Bab II Halaman 9

- Struktur organisasi Sekretariat DPRA yang belum mengakomodasi secara optimal

fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

rangka mendukung tupoksi DPRA.

3. Peluang

Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang adalah sebagai berikut:

- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRA.

- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara

demokratis.

- Semakin besarnya volume kegiatan DPRA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagai lembaga perwakilan.

- Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus

diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

- Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRA.

- Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan

kompetensi SDM.

4. Ancaman/Tantangan

Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang adalah sebagai berikut:

- Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak luar dalam penetapan

kebijakan internal Sekretariat DPRA.

- Terjadinya pergantian antar waktu Anggota DPRA.

- Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRA sebagai organisasi yang

inferior.

- Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan

reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRA.

Berdasarkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman/tantangan didapat beberapa isu-isu strategis, antara lain :

- Kurangnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA untuk memenuhi semakin

tingginya standar kinerja DPRA.

- Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan

kelembagaan Sekretariat DPRA untuk mendukung tugas dan fungsi DPRA sebagai

lembaga perwakilan.

- Penuhi tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi

fungsi Sekretariat DPRA, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan

perkembangan iptek dan tenaga ahli.


Bab II Halaman 10

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Adapun perbandingan antara RKPA 2015 dengan rancangan awal usulan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh sesuai tabel 2.4 terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2015 belum

melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara

langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, seperti yang tersebut dalam tabel 2.5 terlampir.


Bab III Halaman 11

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1

Indentifikasi Kebijakan Nasional

Nama SKPA : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1. - - -

2. - - -

3. - - -

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum melaksanakan telaahan

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh 2012-2017 (RPJMA) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja

Pemerintah Aceh (RKPA) ( rancangan awal ) yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2012-2017 adalah:

“Menjadi Institusi Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Untuk

Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah, pelayanan prima (service

excellence) merupakan pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh Sekretariat DPRA

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA baik secara

teknis maupun administratif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan

bersih melalui reformasi birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan UUPA,

penguatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik

dapat berjalan dengan baik. Pelayanan prima ini dilaksanakan baik dalam bentuk

fasilitasi untuk setiap rapat-rapat dan kegiatan dewan serta dukungan sarana prasarana


Bab III Halaman 12

kerja DPRA. Kemudian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRA juga harus

didukung oleh peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Sekretariat DPRA

yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017 adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada DPRA;

2. Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan

bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRA perlu ditetapkan tujuan yang

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat berupa

ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih

konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan

adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan

dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :


Bab III Halaman 13

Misi Pertama:

“Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada DPRA”

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Meningkatkan kualitas pelayanan secara administratif

Meningkatnya pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRA

- Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan

- Persentase penyelesaian

proses administrasi keuangan

- Penyediaan dan

pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA

2 Meningkatkan kualitas pelayanan secara operasional

- Meningkatnya sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas DPRA

- Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA

- Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA

- Pemeliharaan sarana dan

prasarana yang disediakan bagi Anggota DPRA

Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi DPRA

Misi Kedua:

“Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan

bertanggung jawab”

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRA

- Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


Bab III Halaman 14

Penjelasan untuk masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan

Administrasi kesekretariatan meliputi penyelesaian surat-surat rekomendasi, surat-

surat masuk/keluar yang diakomodir dengan cepat dan tepat sasaran. Contoh

lainnya seperti penyelesaiaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

2. Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan

Penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRA yang

meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban.

3. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA

Tenaga ahli yang disediakan oleh Sekretariat DPRA adalah tenaga ahli yang

diperbantukan pada Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRA, dan juga tenaga ahli

yang disediakan untuk membantu secara temporer penyelesaian Qanun-qanun

yang menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007,

yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRA salah satunya adalah

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

4. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di

jelaskan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan rumah jabatan/dinas

beserta perlengkapannya dan mobil jabatan bagi Pimpinan DPRA. Hal ini

merupakan bentuk penyediaan fasilitas pendukung bagi Pimpinan dan Anggota

DPRA.

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota DPRA

Untuk memperlancar kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRA memberikan pelayanan berupa

pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah disediakan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRA seperti, pemeliharaan rumah jabatan/ dinas, pemeliharaan mobil

jabatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang digunakan Anggota

DPRA dalam menjalankan tugasnya.


Bab III Halaman 15

6. Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi DPRA

Dalam hal ini Sekretariat DPRA memberikan dukungan maksimal kepada Pimpinan

dan Anggota DPRA dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan.

7. Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Salah satu pelayanan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA adalah

memberikan dukungan dalam hal proses penyelesaian berbagai permasalahan,

seperti misalnya berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi vertical terkait

terhadap persoalan yang berkaitan dengan regulasi yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat.

8. Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Sangat dibutuhkan pegawai pada Sekretariat DPRA yang handal, profesional dan

bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk itu sangat penting mengikutsertakan para pegawai

Sekretariat DPRA dalam pendidikan dan pelatihan formal yang dapat meningkatkan

kapasitasnya dalam melayani Pimpinan dan Anggota DPRA.


Bab III Halaman 16

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

disusun berdasarkan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu

“Sekretariat DPR Aceh merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh” dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah

menetapkan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Adapun

program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik ;

- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- Penyediaan makanan dan minuman;

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

- Penyediaan Jasa dokumentasi kantor;

- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

- Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal.

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;


Bab III Halaman 17

- Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama;

- Rapat-rapat Paripurna;

- Kegiatan Reses;

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah;

- Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh;

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

7. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat

DPR Aceh

- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2015 dan

Prakiraan Maju Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sesuai

tabel 3.3 terlampir.


Bab IV Halaman 18

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2015

ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012 - 2017 dalam menunjang tercapainya

Visi dan Misi Provinsi Aceh serta Target dan Sasaran Pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Pemerintah

Provinsi Aceh Tahun 2015.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber

dari anggaran APBA Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi

dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPA lingkup Pemerintah Provinsi

Aceh maupun dengan SKPA yang membidangi fungsi lain.

Banda Aceh, 24 Maret 2014

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. Hamid Zein,SH, M.Hum Pembina Utama Madya

NIP. 19581010 198503 1 010

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

(RENJA-SKPA) TAHUN 2015

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

TAHUN 2014


Halaman ii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 3

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 ................... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian

Renstra SKPA ................................................................................... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ..................................................... 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA ............. 7

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA ........................................ 10

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 11

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 11

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA .................................................... 11

3.3. Program dan Kegiatan ...................................................................... 16

BAB IV . PENUTUP ............................................................................................... 18

Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015

Halaman i

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Tahun 2015,

merupakan penjabaran daripada sasaran pelaksanaan dalam qurun waktu 1 (satu)

tahun secara berkesinambungan terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Aceh (Renstra-SKPA) yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun

2012-2017 dalam mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan

dan sosial kemasyarakatan. Secara umum Renja-SKPA sebagai langkah awal

menggambarkan kondisi pelayanan kemasyarakatan yang perlu diwujudkan demi

kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna menuntun instansi pelaksana

mewujudkan cita-cita bangsa yang menyentuh sendi kehidupan rakyat.

Secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menampung aspirasi

masyarakat menurut perundangan-undangan dan mekanisme penyelesaian program

secara sistimetis dituangkan kedalam berbagai program kesekretariatan guna

memenuhi kebutuhan kelembagaan.

Dengan demikian keberadaan program pelayanan yang dilakukan Sekretariat

DPRA membawa arti penting bagi pembangunan materil maupun spritual dalam

kancah kehidupan politik Indonesia dengan menata azas manfaat dalam menunjang

kemaslahatan kehidupan rakyat.


Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. Hamid Zein,SH, M.Hum Pembina Utama Madya

NIP. 19581010 198503 1 010

PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Telepon (0651) 26250, 7050400 Fax. (0651) 21638

BANDA ACEH – 23121 Email : [email protected]


Nomor : 900/ 727

Sifat : Segera Yang Terhormat,

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Renja SKPA Tahun 2015. Kepala Bappeda Aceh

C.q. Subbag Penyusunan Program

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Gubernur Aceh nomor 050/2534 tanggal

28 Januari 2014, perihal Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015.

2. Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Rencana Kerja

(Renja) Sekretariat DPRA Tahun 2015 yang dasar penyusunannya

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

H. A. HAMID ZEIN,SH, M.HUM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581010 198503 1 010

Tembusan :

Pimpinan DPR Aceh (sebagai laporan)

TABEL 2.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSAAAN RENJA SKPA DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014

PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : SEKRETARIAT DRPA

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi CapaianTingkat

Capain (%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 Urusan Wajib

1 20Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administari Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 247,548,400,432.35 - 44,292,772,030.00 51,623,258,956.00 116.55% 53,334,791,910.00 104,958,050,866.00 42.40%

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur 20,102,046,281.50 - 4,076,125,657.00 3,717,531,000.00 91.20% 10,805,438,000.00 14,522,969,000.00 72.25%

1 20 02 05 Pembangunan rumah dinas 9,707,545,657.00 - 2,707,545,657.00 2,236,372,000.00 82.60% 7,000,000,000.00 9,236,372,000.00 95.15%

1 20 02 06 Pengadaan Mobil Jabatan 2,300,000,000.00 - - - 0.00% 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 100.00%

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 8,094,500,624.50 - 1,368,580,000.00 1,481,159,000.00 108.23% 1,505,438,000.00 2,986,597,000.00 36.90%

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTerlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran 11,461,166,545.00 - 1,937,800,000.00 2,316,214,000.00 119.53% 2,131,580,000.00 4,447,794,000.00 38.81%

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 11,461,166,545.00 - 1,937,800,000.00 2,316,214,000.00 119.53% 2,131,580,000.00 4,447,794,000.00 38.81%

1 20 05 Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Set. DPRA 4,013,596,665.00 - 678,600,000.00 562,608,130.00 82.91% 746,460,000.00 1,309,068,130.00 32.62%

1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4,013,596,665.00 - 678,600,000.00 562,608,130.00 82.91% 746,460,000.00 1,309,068,130.00 32.62%

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah 198,794,799,443.00 - 36,242,378,690.00 41,928,874,826.00 115.69% 37,155,754,993.00 79,084,629,819.00 39.78%

1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 31,377,795,030.00 - 5,764,492,000.00 9,184,730,409.00 159.33% 5,864,492,000.00 15,049,222,409.00 47.96%

1 20 15 02Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah

dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 36,830,810,000.00 - 6,884,000,000.00 77,586,338.00 1.13% 6,984,000,000.00 7,061,586,338.00 19.17%

1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna 4,559,755,000.00 - 682,000,000.00 781,250,000.00 114.55% 782,000,000.00 1,563,250,000.00 34.28%

1 20 15 05 Kegiatan Reses 29,901,831,050.00 - 5,539,220,000.00 2,918,933,300.00 52.70% 5,639,220,000.00 8,558,153,300.00 28.62%

1 20 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 28,828,379,250.00 - 5,269,700,000.00 11,358,353,770.00 215.54% 5,369,700,000.00 16,728,053,770.00 58.03%

1 20 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 65,735,229,113.00 - 12,102,966,690.00 17,608,021,009.00 145.49% 12,216,342,993.00 29,824,364,002.00 45.37%

1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1,561,000,000.00 - - - 0.00% 300,000,000.00 300,000,000.00 19.22%

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undanganMeningkatnya ketersedian peraturan

perundang-undangan 5,721,089,424.85 - - - 0.00% 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 19.23%

1 20 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 4,914,525,000.00 - - - 0.00% 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 22.38%

1 20 26 08 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum 806,564,424.85 - 136,370,110.00 - 0.00% 150,007,121.00 150,007,121.00 18.60%

1 20 56Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan

Kesejahteraan Sekretariat DPRA

Meningkatnya pelayanan lembaga DPRA

kepada masyarakat 7,455,702,073.00 - 1,357,867,683.00 3,098,031,000.00 228.15% 1,395,558,917.00 4,493,589,917.00 60.27%

1 20 56 01 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan 7,455,702,073.00 - 1,357,867,683.00 3,098,031,000.00 228.15% 1,395,558,917.00 4,493,589,917.00 60.27%



H.A. HAMID ZEIN, SH. M.HUM

PEMBINA UTAMA MADYA

19581010 198503 1 010

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPA s/d 2014

1

Kode

Target Capaian

Kinerja Renstra SKPA

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPA

Tahun Lalu (2013)

Target Program dan

Kegiatan (Renja

SKPA Tahun 2014)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

H:\DATA BAPPEDA\PUBLIKASI RENSTRA DAN RENJA DI WEBSITE AD-PPK 2015\37.SET DPRA\Renja Set DPRATahun 2015\Lampiran Renja.xls Page 1 of 8

TABEL 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA

PROVINSI ACEH

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

2 Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

3Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRA - - - 40 Orang 47 Orang 47 Orang - 40 Orang 47 Orang 47 Orang

4Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota


5Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota


6Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi

DPRA - - - 2 Program, 7 Kegiatan 2 Program, 7 Kegiatan 2 Program, 7 Kegiatan - 2 Program, 6 Kegiatan 2 Program, 7 Kegiatan 2 Program, 7 Kegiatan

7Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah - - - 70 Orang 75 Orang 80 Orang - 70 Orang 75 Orang 80 Orang

8Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal - - - 34 Orang 40 Orang 45 Orang - 34 Orang 40 Orang 45 Orang




PEMBINA UTAMA MADYA

19581010 198503 1 010

Catatan

AnalisisIndikator

SPM/ Standar

Nasional

Realisasi Capaian Proyeksi

No IKK

Target Renstra SKPA


TABEL 2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

NAMA SKPA ; SEKRETARIAT DPRA LEMBAR ....................... DARI .......................

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

CapaianKebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5




PEMBINA UTAMA MADYA

19581010 198503 1 010

Catatan

Analisis

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

No


TABEL 2.5.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/ MASYARAKAT TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

NAMA SKPA ; SEKRETARIAT DPRA

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5




PEMBINA UTAMA MADYA

19581010 198503 1 010


TABEL 3.3.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : SEKRETARIAT DRPA

Lokasi Target CapaianKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana Target Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib

1 20Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administari Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 123,915,016,440.00

1 20 Non Program 17,713,604,622.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,892,268,826.00

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 36,234,000.00 DAU

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 3,977,975,329.00 DAU

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 48,400,000.00 DAU

1 20 01 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 253,577,060.00 DAU

1 20 01 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 1,521,168,000.00 DAU

1 20 01 06Penyediaan Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan

KantorTerlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 209,747,670.00 DAU

1 20 01 07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 425,837,500.00 DAU

1 20 01 08 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 3,896,202,200.00 DAU

1 20 01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 1,402,918,000.00 DAU

1 20 01 10 Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 1,278,750,000.00 DAU

1 20 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 5,553,643,945.00 DAU

1 20 01 12 Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur Terlaksananya administrasi perkantoran Banda Aceh 287,815,122.00 DAU

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,921,105,509.00

1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Banda Aceh 956,340,000.00 DAU

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Banda Aceh 473,000,000.00 DAU

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Banda Aceh 230,912,000.00 DAU

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Banda Aceh 3,674,897,809.00 DAU

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Banda Aceh 585,955,700.00 DAU

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2016

1

Indikator Kinerja Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanKode

RENCANA TAHUN 2015

Catatan Penting


Lokasi Target CapaianKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana Target Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9


2016

1

Indikator Kinerja Program/ KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanKode

RENCANA TAHUN 2015

Catatan Penting

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,354,575,000.00

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur Banda Aceh 1,354,575,000.00 DAU

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,896,462,113.00

1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalPersentase pegawai yang memiliki sertifikat

diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Banda Aceh dan

Luar Daerah Aceh 1,896,462,113.00 DAU

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 74,133,000,370.00

1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahPersentase kegiatan dewan yang terfasilitasi

secara baik

Banda Aceh dan

Luar Daerah Aceh 14,892,682,200.00 DAU

1 20 15 02Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Persentase kegiatan dewan yang terfasilitasi

secara baikProvinsi Aceh 437,525,000.00 DAU

1 20 15 04 Rapat-rapat ParipurnaPersentase rapat-rapat Dewan yang

terfasilitasi tepat waktuBanda Aceh 1,340,570,000.00 DAU

1 20 15 05 Kegiatan ResesPersentase kegiatan dewan yang terfasilitasi

secara baikProvinsi Aceh 12,984,939,000.00 DAU

1 20 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam DaerahPersentase kegiatan dewan yang terfasilitasi

secara baikProvinsi Aceh 10,248,713,200.00 DAU

1 20 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDPersentase kegiatan dewan yang terfasilitasi

secara baikLuar Daerah Aceh 33,957,640,970.00 DAU

1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganPersentase kegiatan dewan yang terfasilitasi

secara baikBanda Aceh 270,930,000.00 DAU

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 440,000,000.00

1 20 26 08 Peningkatan Pelayanan Bantuan HukumMeningkatnya Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat DaerahBanda Aceh 440,000,000.00 DAU

1 20 56Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan

Kesejahteraan Sekretariat DPRA 3,564,000,000.00

1 20 56 01Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota

Dewan

Cakupan program asuransi untuk Anggota

DPRABanda Aceh 3,564,000,000.00 DAU




PEMBINA UTAMA MADYA

19581010 198503 1 010


TABEL 3.3.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROVINSI ACEH

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

10

135,375,891,536.60

18,554,338,536.80

20,781,495,708.60

39,857,400.00

4,375,772,861.90

53,240,000.00

278,934,766.00

1,673,284,800.00

230,722,437.00

468,421,250.00

4,285,822,420.00

1,543,209,800.00

1,406,625,000.00

6,109,008,339.50

316,596,634.20

6,513,216,059.90

1,051,974,000.00

520,300,000.00

254,003,200.00

4,042,387,589.90

644,551,270.00


2016


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

10


2016

1,490,032,500.00

1,490,032,500.00

2,086,108,324.30

2,086,108,324.30

81,546,300,407.00

16,381,950,420.00

481,277,500.00

1,474,627,000.00

14,283,432,900.00

11,273,584,520.00

37,353,405,067.00

298,023,000.00

484,000,000.00

484,000,000.00

3,920,400,000.00

3,920,400,000.00



1.1. LATAR BELAKANG · dengan sistematika penulisan sebagai ... - Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan ... - Masih sering terjadinya campur tangan pihak -pihak ...

Documents