1. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana ... filejalan seperti sarana drainase dan talud/ gorong-gorong; - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 85.706.940.000,00 dari

1. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim

usaha investasi

Tabel 3.54 Pencapaian Kinerja Sasaran 54

Indikator kinerja Satuan

Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

ion

al Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kat

ego

ri

Koordinator

SKPD Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Rasio Jalan

Kabupaten dalam kondisi baik

% 65.84 60 51.34 100.67 62.4 115.4 66.5 96.38 70.238 100.34 71 70.47 99.25 B DPU ESDM

2 Rasio jembatan dalam kondisi baik

% 82.17 - 92.31 116.30 93.36 116.59 94.79 100.84 96.86 100.90 97 98.26 101.30 A DPU ESDM

3 Luas w ilayah lingkungan kumuh

ha 10 137.5 - - 3.32 99.39 0.32 2.75 11.64 D DPU ESDM

4 Tertatany a w ajah kota Boy olali

m2 19380 - 17,380 100 10.428 60 17905 100 17,605

93.15 16,756

15,756

94.03 B DPU ESDM

5 Penambahan titik lampu penerangan jalan y ang legal

titik 41,454 - 544 37.41 1.785 15.58 485 53.89 24,990 79.45 36,290

11,933

32.88 D DPU ESDM

6 Rasio lampu penerangan jalan

% 80.18 - - - 86.41 81.83 40 87.18 79 100.05 88 89.06 101.20 A DPU ESDM

7 Rasio kendaraan umum laik jalan

% 80.18 - 75 101.65 86.41 114.63 96.88 125.85 156.88 199.09 80.18 173.33 216.18 A Dishub kominfo

8 Rasio Jalan Desa

dalam kondisi baik

% 50 - 30 100 58 165.71 138 345 214 475.56 50 50 100 B Bapermas

des

Rata-rata 92.67 100.91 129.877

155.99 94.56 B

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 94,56% (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator

kategori sangat baik (37,50%), 3 (tiga) indikator kategori baik (37,50%), dan 2 (dua)

indikator kategori baik (25%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 53 (lima

puluh tiga) per indikator :

1) Rasio Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

a. Kegagalan capaian Indikator ini disebabkan karena masih kurangnya anggaran

untuk kegiatan peningkatan jalan. Sebagai contoh ruas jalan A-B sepanjang 5

km, di tahun 2014 sudah dilakukan peningkatan jalan sepanjang 3 km, dan pada

tahun 2015 dilakukan peningkatan sepanjang 2 km. Pada kenyataannya, di

tahun 2015 sudah terjadi kerusakan jalan di sepanjang 3 km yang telah

dilakukan peningkatan jalan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena

kendaraan yang melintas di ruas jalan A-B melebihi muatan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

kendaraan yang melintas di banyak ruas jalan Kabupaten tidak sesuai dengan

KELAS jalan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian

target kinerja adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal

mengatur lalu-lintas dan memasang rambu-rambu peringatan jalan.

b. Analisis penggunaan sumber daya :

Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Membangun sarana dan prasarana yang mendukung kelayakan dan umur

jalan seperti sarana drainase dan talud/ gorong-gorong;

- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 85.706.940.000,00 dari Rp.

83.821.441.400,00 sehingga penggunaan anggaran mengalami efisiensi

sebesar 2,20%.

c. Analisis program/kegiatan :

Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembangunan jalan dan jembatan

dengan kegiatan Perencanaan pembangunan jalan dan Pembangunan jalan,

program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong dengan kegiatan Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong, serta Program pembangunan turap/talud/bronjong

dengan kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong.

Untuk mencapai rasio jalan kabupaten dalam kondisi baik diperlukan kerjasama

yang baik pula antar Bidang yang terkait dengan infrastruktur jalan juga dengan

Satker terkait, dilakukan dengan :

- Membangun sarana dan prasarana yang mendukung kelayakan dan umur

jalan seperti sarana drainase dan talud/ gorong-gorong;

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas terkait dalam hal

pengaturan lalu lintas, sehingga jalan yang telah dibangun dapat digunakan

sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

2) Rasio jembatan dalam kondisi baik

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan karena kegiatan -

kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja berjalan sesuai dengan

program/rencana yang telah disusun pada awal tahun berjalan;

b. Efesiensi penggunaan sumber dana/anggaran yang ada antara lain dilaksanakan

dengan cara pemilihan konstruksi jembatan yang sesuai dengan kondisi

lapangan maupun anggaran biaya yang ada, dengan berpedoman pada

spesifikasi dan peraturan tentang pembebanan jembatan yang ada, sehingga

dari anggaran sebesar Rp. 10.798.500.000,00 digunakan sebesar Rp.

10.566.690.000,00 atau efisiensi sebesar 2,07%;


Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dilaksanakan dengan Program

Pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan Perencanaan pembangunan

jembatan dan Pembangunan jembatan, serta program Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

Adapun paket - paket pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung capaian

kinerja tersebut antara lain :

a) Penggantian Jembatan Rusak Berat sebanyak 3 unit

- Penggantian Jembatan Jatisari (Ruas Jalan Ngangkruk - Brongkos),

Kecamatan Sambi;

- Penggantian Jembatan Cerme, Kecamatan Wonosegoro;

- Penggantian Jembatan Sentul II, Kecamatan Simo.

a) Perbaikan Jembatan Rusak dan Pembangunan Pengaman Jembatan

sebanyak 3 unit

- Pelebaran Jembatan Jaweng (Ruas Jalan Simo - Pentur), Kecamatan

Simo;

- Pembangunan Pengaman Jembatan Traban, Kecamatan Wonosegoro;

- Pembangunan Pengaman Jembatan Jerukan, Kecamatan Juwangi.

b) Pelebaran Jembatan dan Penggantian Jembatan Lama dalam rangka

meningkatkan kapasitas layan jembatan sebanyak 2 unit

- Penggantian Jembatan Gedangan, Kecamatan Sawit;

- Pelebaran Jembatan Pandeyan, Kecamatan Boyolali.

c) Pembangunan Jembatan Baru sebanyak 1 unit

- Pembangunan Jembatan Tegalwire I B Tahap III, Kecamatan Mojosongo

Selain melaksanakan peningkatan maupun pemeliharaan jembatan yang menjadi

kewenangan kabupaten, pada tahun 2015 juga telah dilaksanakan kegiatan –

kegiatan penanganan jembatan yang menjadi kewenangan desa. Penanganan

jembatan yang menjadi kewenangan desa tersebut dilaksanakan karena

jembatan yang ada mengalami kerusakan karena bencana banjir yang terjadi

pada tahun sebelumnya (Tahun 2014) maupun untuk mengamankan jembatan

yang telah ada. Adapun penanganan jembatan desa yang telah dilaksanakan

pada tahun 2015 sebanyak 5 buah, yaitu :

- Pembangunan Jembatan Mangkubumen (Kampung Lele) Ds Tegalrejo,

Kecamatan Sawit;

- Pembangunan Jembatan Jeruk, Kecamatan Selo;

- Pembangunan Jembatan Pakel, Kecamatan Andong;

- Pembangunan Jembatan Banyuanyar, Kecamatan Ampel;

- Pembangunan Pengaman Jembatan Taring Ds Wonodoyo, Kecamatan

Cepogo.

3) Luas wilayah lingkungan kumuh

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena penentuan kawasan yang

telah memenuhi kriteria kumuh sebagaimana peraturan yang ada banyak aspek

yang harus disesuaikan, dan juga disebabkan keterbatasan waktu dalam

pelaksanaan klarifikasi penentuan daerah kawasan kumuh;

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Kriteria Kumuh yang sulit untuk diterapkan pada lokasi;

- Kurangnya SDM yang menangani penentuan kawasan kumuh;

- Banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam penanganan kawasan

kumuh.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target

kinerja adalah :

- Bantuan Teknik yang berkelanjutan;

- Pengembangan SDM dalam rangka penanganan kawasan kumuh;

- Kesediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan survey penentuan lokasi.


Penentuan wilayah lingkungan kumuh melibatkan banyak unsur dan banyak

pihak, dimana masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani.

Penggunaan anggaran dipakai untuk kegiatan yang menunjang dalam

menurunkan luas wilayah lingkungan kumuh, anggaran di peroleh dari dana

APBD sebagai dana pendampingan sebesar Rp. 338.600.000,00 dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 116.768.000,00.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah dan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air

minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan Penyediaan

prasarana dan sarana air limbah. Program kegiatan yang dilakukan oleh DPU

ESDM adalah kegiatan yang berkaitan dengan penataan lingkungan, penyediaan

jaringan air minum dan sanitasi lingkungan. Untuk kegiatan sanitasi lingkungan

juga dilaksanakan melalui dana Alokasi khusus (DAK) dalam hal ini dana hibah,

dimana DPU Dan ESDM Kabupaten boyolali hanya bertindak sebagai fasilitator

sementara dana langsung diberikan kepada masyarakat. Dana yang bersumber

dari APBD sebagai dana pendampingan kegiatan.

4) Tertatanya wajah kota Boyolali

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan rendahnya kesadaran

masyarakat akan adanya sarana pertamanan yaitu seringnya kehilangan

komponen pertamanan sehingga proses pemeliharaan taman terganggu;

Hambatan/ permasalahan yang dihadapai dalam mencapai target kinerja adalah :

- Keterbatasan air untuk penyiraman;

- Masih kurangnya taman- taman kota, dan semakin banyaknya pengusaha

yang membuka kanstin sebagai akses jalan;

- Kurangnya peneduh di pusat keramaian maupun pusat bisnis, sehingga

mengakibatkan semakin panasnya kota;

- Terbatasnya sarana/prasarana pemeliharaan taman menyebabkan sering

kurangnya efektifitas pekerjaan dilapangan.

Alternative solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian

target kinerja adalah :

- Mencari Pembuatan dan pemanfaatan tandon untuk penyiraman;

- Membangun dan mengembangkan taman-taman kota;

- Menambah populasi tanaman turus jalan dan tanaman peneduh;

- Mengadakan sarana maupun prasarana yang memadai sehingga

memudahkan pekerjaan lapangan.



- Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran

dengan anggaran sebesar Rp. 4.967.060.000,00 Terealisasi Rp.

4.614.673.481,00 sehingga diperoleh efisiensi sebesar 7,09%.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) dengan kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pengelolaan RTH, Penataan RTH, Pemeliharaan RTH, dan Pengawasan

dan pengendalian RTH, serta program Pengelolaan areal pemakaman dengan

kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

pengelolaan areal pemakaman. Masih perlu dilakukan upaya peningkatan Luas

Ruang Terbuka hijau (RTH) di kabupaten Boyolali dengan membangun taman-

taman kota, memelihara dan membanyak tanaman turus jalan serta sarana dan

prasarana yang menunjang lainnya.

5) Penambahan titik lampu penerangan jalan yang legal

Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena penambahan titik lampu

penerangan jalan legal akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan

kemampuan APBD.


terbatasnya alokasi anggaran pemkab untuk kegiatan Penambahan titik lampu

penerangan jalan yang legal.

Sedangkan upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan iventarisasi/ pendataan

dan evaluasi atas kebutuhan penambahan titik lampu penerangan jalan serta

menampung aspirasi masyarakat akan kebutuhan lampu penerangan jalan.

6) Rasio lampu penerangan jalan

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan dikarenakan total panjang ruas jalan

kabupaten dan jalan desa di kabupaten Boyolali apabila asumsi jarak antar tiang

PJU 50 meter, maka dibutuhkan lampu penerangan jalan ± 41.000 titik, dan juga

disebabkan penambahan lampu penerangan jalan umum dilaksanakan secara

bertahap tiap tahunnya.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas :

a. Analisis penggunaan sumber daya :


- Dengan anggaran yang ada diperoleh volume bahan yang lebih besar dari

rencana perhitungan awal;

- Dari anggaran sebesar Rp. 13.592.071.000,00 terealisasi Rp.

13.224.310.200,00 sehingga diperoleh efisiensi sebesar 2,7%.

b. Analisis program/kegiatan :

Kedua indikator di atas dilaksanakan dengan program Pengembangan

pengelolaan penerangan jalan umum dan kegiatan Pembangunan penerangan

jalan umum dan kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi penerangan jalan umum.

Program/ kegiatan secara umum telah berhasil memenuhi target, namun perlu

tetap dilakukan upaya peningkatan dan penanganan permasalah yang akan

menjadi hambatan, dengan melakukan iventarisasi/ pendataan dan evaluasi atas

kebutuhan penambahan titik lampu penerangan jalan serta menampung aspirasi

masyarakat akan kebutuhan lampu penerangan jalan serta dengan

melaksanakan kegiatan pembangunan penerangan jalan umum serta upaya

pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap lampu PJU yang telah terpasang.

7) Rasio kendaraan umum laik jalan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran

masyarakat akan pentingnya uji kelayakan kendaraan guna peningkatan

keselamatan dijalan.


masih belum adanya kendaraan uji keliling guna menjangkau daerah-daerah

yang jauh dari pusat uji kelayakan kendaraan.


kinerja adalah Perlunya penambahan sarana kendaraan uji keliling guna

menjangkau wajib uji kelayakan kendaraan di daerah-daerah yang jauh dari

pusat uji kendaraan.

b. Analisis penggunaan sumber daya

Pelaksanaan uji kelayakan kendaraan dilakukan guna peningkatan keselamatan

dengan rasio kendaraan umum laik jalan. Efisiensi penggunaan sumber daya

antara lain dilakukan dengan :

- Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) dan penambahan sarana untuk

memastikan peningkatan kualitas pelaksanaan uji kelayakan kendaraan;

- Penggunaan anggaran tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari

anggaran sebesar Rp. 278.952.500,00 digunakan sebesar Rp.

267.623.000,00 ada efisiensi anggaran sebesar 4%.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan kegiatan Pengadaan alat uji

kendaraan bermotor. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat

menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Namun perlu upaya

peningkatan sumber daya manusia dan penambahan sarana berupa kendaraan

uji kendaraan keliling guna manjangkau wajib uji di daerah-daerah yang jauh dari

pusat uji kendaraan.

8) Rasio Jalan Desa dalam kondisi baik

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilakukan

pengawasan dalam kegiatan;

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Pembuatan kebijakan usulan program terkait partisipasif masyarakat;



dengan efesiensi sebesar 11,65% dari anggaran sebesar Rp.

1.815.532.400,00 digunakan sebesar Rp. 1.604.088.150,00;

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pemberian

Stimulan Pembangunan desa dan program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai

dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat

menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil

memenuhi target kinerja.

2. Terwujudnya pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi yang mantap



Target RPJM Tahun 2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Presentase lembaga masy arakat desa hutan (LMDH) y ang aktif

% 52 - 43 102.38 10 50 47 313.33 35 71.43 80 80 100 B Dipertanbunhut

Rata-rata 102.38 50 313.33 71.43 100 B


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori

sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 55 (lima puluh lima)

per indikator :

1) Presentase lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang aktif

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dilakukannya pembinaan

administrasi dan kelembagaan serta diberikannya bantuan pengembagan

tanaman dibawah tegakan berupa benih jagung sebanyak 2.000 Kg kepada

LMDH;


Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Pembinaan menjadi lebih efektif dengan adanya koordinasi yang baik dengan

pihak Perum Perhutani;



dengan efesiensi sebesar 1,42% dari anggaran sebesar Rp. 66.483.000,00

digunakan sebesar Rp. 65.538.650,00.

c. Analisis program/ kegiatan :

Indikator ini dilaksanakan dengan program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

dan kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan. Program / kegiatan secara

umum telah sesuai dan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.

3. Terkendalinya kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan




Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Presentase pertambangan

mempunyai ijin

% 60 - 40 100 5 11.11 15 50 70 200 45 25 55.56 C DPU ESDM

Rata-rata 100 11.11 50 200 55,56 C



secara keseluruhan (rata-rata) 55,56% (kategori cukup) terdiri dari 1 (satu) indikator

kategori sangat cukup (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 56 (lima

puluh enam) per indikator :

2) Presentase pertambangan mempunyai ijin

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena jumlah kegiatan

pertambangan yang telah mengajukan WIUP mengalami kendala untuk

pengajuan peningkatan IUP baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi

dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

mengamanatkan sejak tanggal 2 Oktober 2014 perizinan di Bidang ESDM (Sub

Urusan Geologi dan Air Tanah, Mineral Dan Batubara, Energi Baru Terbarukan

dan Ketenagalistrikan) menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga

semua proses perizinan dan penertiban kegiatan pertambangan di wilayah

Kabupaten Boyolali harus sudah diserahkan kepada Gubernur/ Kepala Dinas

Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, dan disebabkan

kegiatan pertambangan liar yang beroperasi, waktu penambangan serta

luasannya pada tiap tahun sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, karena

sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar.

Hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di

wilayah Kabupaten Boyolali tidak hanya kegiatan pertambangan yang

menggunakan alat berat dan berskala menengah, tetapi juga kegiatan

pertambangan manual (hingga saat ini masih dimengerti sebagai Pertambangan

Rakyat) yang bersifat sporadis, periodik dan dalam skala relatif kecil. Sehingga

apabila menggunakan indikator kinerja berupa peningkatan presentase

pertambangan yang mempunyai ijin, sangat sulit untuk menentukan presentase

tiap tahunnya apalagi perkembangan capaian kinerja pada setiap tahunnya.

Disebabkan oleh banyaknya kegiatan pertambangan liar yang beroperasi, waktu

penambangan serta luasannya pada tiap tahun sangat fluktuatif dan tidak dapat

diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar.

Upaya – upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target

kinerja adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Berkoordinasi dengan

Pemerintah Provinsi dalam rangka :

- Monitoring dan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam

dan batuan;

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat

kegiatan pertambangan rakyat;

- Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan;

- Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan pertambangan.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan

menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap

capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan

efesiensi sebesar 23,81% dari anggaran sebesar Rp. 206.211.500,00 digunakan

sebesar Rp. 157.105.500,00;


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan dengan kegiatan Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan

penambangan bahan galian C, Monitoring dan pengendalian kegiatan

penambangan bahan galian C dan kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang

hasil produksi dibidang pertambangan, serta program Pengawasan dan

penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dengan kegiatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat

kegiatan pertambangan rakyat dan kegiatan Penyebaran peta daerah rawan

bencana alam geologi. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat

akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi

target kinerja.

4. Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup




Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Peningkatan jumlah pelaku usaha y ang

mempunyai dokumen lingkungan

dok 12 - 12 166.67 31 129 67 372.22 83 345.83 30 102 340 A BLH

2 Meningkatny a jumlah

peternak sapi dan industri tahu y ang memiliki IPAL

unit 12 - 20 100 13 100 13 100 13 100 10 10 100 B BLH

Tingkat pencemaran udara dan air

BLH

3 - SO2 < 632 - 15.31 100 < 25 25,62

28,51

100 < 25 < 25

< 25

100 < 25 < 25

< 25

100 <632 < 632 100 B BLH

4 - CO <15.000 - 5,721 100 1727 1672

1757

100 1477 2562

1655

100 100 100 <15.000 <15.000 100 B BLH

5 - NO2 < 316 - 15.38 100 31,47 24,06

20,03

100 <10 < 10

< 10

100 <10 < 10

< 10

100 < 316 < 316 100 B BLH

6 Persentase kasus pelanggaran

lingkungan hidup y ang tertangani

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B BLH

Rata-rata 111.11 104.83 145.37 140.97 140 A


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 140% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator

kategori sangat baik (16,67%), dan 5 (lima) indikator kategori baik (83,33%). Berikut

analisis capaian kinerja dari sasaran 57 (lima puluh tujuh) per indikator :

1) Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya koordinasi yang cukup

baik antar SKPD dan juga pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang cukup pro

aktif dalam pengelolaan lingkungan dan penekanan bahwa dokumen lingkungan

merupakan persyaratan diterbitkannya ijin usaha, membuat atensi pemrakarsa

usaha dan atau kegiatan dalam mengajukan dokumen UKL/ UPL meningkat,

selain itu kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap permasalahan

lingkungan juga meningkat.

Permasalahan/ Kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang

dimiliki pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan di bidang lingkungan relatif masih

kurang, sehingga ada kesulitan menyusun dokumen UKL/ UPL sendiri.

Upaya pemecahan masalah :

- Pembinaan teknis dalam penyusunan dan penerapan dokumen UKL/ UPL;

- Meningkatkan kesadaran pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan serta kualitas

SDM pemrakarsa usaha di bidang lingkungan hdup melalui sosialisasi/

pelatihan.

Data Perkembangan Rekomendasi Dokumen UKL/UPL dari tahun 2011-2015

Gambar 3.12 Grafik Data Perkembangan Rekomendasi Dokumen UKL/UPL dari

tahun 2011-2015


Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan :

- Fasilitasi penyusunan Dokumen UKL/UPL dilakukan dengan melibatkan dinas/

instansi terkait sesuai jenis usahanya, seperti DPU-ESDM, Dinas Kesehatan,

Disperindagsar, Dinsosnakertrans, Dinas Peternakan dan Perikanan dll;

- Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung

terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran

dengan efisiensi sebesar 3,19% dari anggaran Rp. 30.954.000,00 digunakan

sebesar Rp. 29.966.650,00.


Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Pengendalian

pencemaran dan Perusakan LH dengan kegiatan Koordinasi Penyusunan

AMDAL. Program kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan

tingkat kinerja yang baik bahkan meningkat, namun demikian masih perlu upaya-

upaya yang lebih nyata untuk merealisasikan apa yang ada pada dokumen

UKL/UPL. dengan meningkatkan monitoring, evaluasi dna pembinaan terhadap

pelaksanaan UKL/UPL. Sehingga dokumen tersebut bukan hanya sekedar

formalitas belaka, namun benar benar dilaksanakan yang selanjutnya akan

mempunyai dampak yang baik yaitu pencemaran lingkungan dapat dikendalikan/

diminimalisasi.

2) Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu yang memiliki IPAL

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran

peternak/ industry tahu untuk mengelola limbahnya menjadi lebih bermanfaat,

baik secara ekologis maupun ekonomis, sehingga banyak kelompok ternak dan

industry tahu yang mengajukan proposal bantuan pembuatan IPAL Biogas.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima hibah yang dirasa masih

cukup memberatkan;

- Jumlah IPAL yang dibuat kurang sebanding dengan jumlah pengajuan

bantuan pembuatan IPAL

Upaya pemecahan masalah :

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait persayaratan penerimaan

barang hibah, sehingga kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan bisa

mengerti dan memenuhi persyaratan yang dimaksud;

- Menambah kapasitas IPAL yang dibangun sehingga dapat digunakan secara

komunal;

- Lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan IPAL Biogas sehingga

masyarakat yang dirasa mampu, dapat membangun IPAL secara mandiri

maupun swadaya serta menerapkan skala prioritas, utamanya yang

berdampak terhadap DAS Bengawan Solo ( Pepe, Gandul, Cemara).

Data perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2015 sebagai berikut

:

Gambar 3.13 Grafik Data perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2015


Pembangunan IPAL Biogas ini bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran

akibat adanya usaha dan / kegiatan industry tahu dan ternak. Efisiensi

penggunaan sumber daya antara laian dengan menggunakan anggaran untuk

aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat

mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,79% dari

anggaran Rp. 338.240.000,00 digunakan sebesar Rp. 335.560.882,00.


Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan

Pengendalian Polusi dan kegiatan Pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan polusi (Ternak sapi, industri kecil tahu). Program

kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang

baik , namun demikian perlu upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif

dalam pemilihan lokasi sesuai aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi

terhadap keberadaan IPAL Biogas yang telah dibuat, meningkatkan kesadaran

usaha/kegiatan untuk sedapat mungkin dapat secara mandiri membuat IPAL

Biogas tersebut ke depannya. Melalui pembangunan IPAL Biogas, maka limbah

yang berasal dari kotoran ternak (sapi) dan industri tahu dapat dikendalikan

(tidak dibuang langsung ke media) dengan diolah melalui IPAL, parameter limbah

dapat diturunkan/dinetralisir hingga 75-90 %. Dengan demikian tingkat

pencemaran lingkungan dapat diturunkan melalui keberadaan IPAL tersebut.

Selain dapat menurunkan tingkat polusi akibat industri tahu dan ternak,

pembangunan IPAL Biogas ini juga dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat penerima bantuan dan masyarakat sekitarnya, karena Gas Bio yang

dihasilkan dari instalasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah

tangga. Untuk 1 unit IPAL Biogas ternak dapat dimanfaatkan sebanyak 5 rumah

tangga dan IPAL Biogas industri tahu dapat dimanfaatkan sebanyak 10 rumah

tangga.

Sosialisasi pembangunan IPAL Biogas dan pemanfaat gas bio.

Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi penerima IPAL biogas dengan peserta

penerima bantuan IPAL, masyarakat sekitarnya dan aparat desa. Bertujuan

untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar bantuan IPAL dapat

dipelihara dan dimanfaatkan bersama dan karena bantuan IPAL Biogas ini

sifatnya adalah percontohan, sehingga diharapkan dapat dicontoh dan

dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.

Tingkat pencemaran udara dan air

3) SO2

4) CO

5) NO2

Analisis 3 (tiga) indikator di atas :

a. Keberhasilan capaian target kinerja ini disebabkan beberapa factor yang

mempengaruhi hasil kualitas udara dan air, antara lain ketaatan usaha dan/atau

kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara, masih belum begitu

padat arus lalu lintas, kendaraan yang sesuai dengan uji emisi, masih cukup

banyak tanaman yang bisa meminimalisasi kadar cemaran udara;


Pelaksanaan Uji kualitas udara bekerja sama dengan pihak ketiga yang

mempunyai kompetensi di bidang uji kualitas air yaitu BBTPPI Semarang.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan

menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap

capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan

efisiensi sebesar 1,1% dari anggaran Rp. 54.390.000,00 digunakan sebesar Rp.

53.766.250,00.


Ketiga indikator di atas dilaksanakan dengan program Peningkatan

Pengendalian Polusi dan kegiatan Pengujian emisi udara akibat aktivitas

industry dan kegiatan . Parameter yang dibawah baku mutu yang dipersyaratkan

sesuai lokasi, apabila dilihat dari sisi kualitas udara pada lokasi lokasi pantau

memang masih dibawah baku mutu, dan menunjukkan kinerja yang baik.

Namun ke depan tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan

tingkat kualitas udarar dengan meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi

terkait (DPU, Perhubungan, perindustrian dll), pembinaan usaha dan/atau

kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara, peningkatan kesadaran

masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan udara misalnya dengan pananaman

pohon, tidak membakar sampah dll.

6) Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang tertangani

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya kerjasama dan koordinasi

yang baik dengan pihak-pihak terkait permasalahan lingkungan yang terjadi.

Data perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/ atau

perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Gambar 3.14 Grafik Data perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi

pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 2011-

2015

Dari grafik di atas terjadi fluktuatif terhadap adanya aduan terjadi pencemaran

dan atau perusakan lingkungan.

Adanya peningkatan/ penurunan kasus yang terjadi dapat diasumsikan beberapa

hal sbb:

- Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang

terjadi;

- Usaha dan atau kegiatan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan

secara maksimal sehingga menimbulkan permasalahan yang menggangu

lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya monitoring, pembinaan dan

pengawasan yang intensif terhadap usaha dan/atau kegiatan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan

anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target,

sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar

7,3% dari anggaran Rp. 33.435.000,00 digunakan Rp. 31.160.900,00;


Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Pengendalian

pencemaran dan Perusakan LH dengan kegiatan Pengawasan pelaksanaan

Kebijakan di bidang lingkungan hidup. Setiap adanya aduan dugaan terjadi

pencemaran dan atau perusakan lingkungan telah ditindaklanjuti. Program

kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang

baik , namun tentu saja mungkin belum dapat memuaskan semua pihak,

terutama pihak yang merasa kalah, oleh karena itu kedepan perlu benar-benar

diupayakan dalam menangani permasalahan dapat member rasa keadilan dan

kepuasan kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan

baru, mengatasi masalah tanpa masalah baru.

Tindak lanjut aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian/penanganan sengketa

lingkungan yang terjadi, apabila belum dapat diselesaikan ditingkat yang lebih

rendah secara bertingkat, dari lingkup lingkungan, desa dan kecamatan,

sehingga permasalahan tidak semakin berkembang dan mampu memberikan

rasa keadilan bagi pihak pihak yang bermasalah.

5. Peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air dan resapan air di luar kawasan

hutan



Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator

SKPD Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Bertambahny a jumlah sumur resapan

unit 35 - 37 105.71 44 100 44 100 40 100 40 40 100 B BLH

Rata-rata 105.71 100 100 100 100 B




baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 58 (lima puluh delapan) per

indikator :

1) Bertambahnya jumlah sumur resapan

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya koordinasi dan kerja

sama dengan pihak terkait/ dinas instansi dalam penempatan lokasi sumur

resapan yang sesuai dengan kriteria dan tujuan pembuatan sumur resapan

tersebut, serta banyaknya permintaan terhadap dibangunnya sumur resapan.

Data perkembangan jumlah sumur resapan dari tahun 2011-2015 sebagai

berikut :

Gambar 3.15 Grafik Data perkembangan jumlah sumur resapan dari tahun 2011-

2015


menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap

capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan

efisiensi sebesar 0,3% dari anggaran Rp. 203.840.000,00 digunakan sebesar Rp.

203.204.250,00.

c. Análisis program/kegiatan :

Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Perlindungan

dan Konservasi SDA dan LH dengan kegiatan Peningkatan konservasi daerah

tangkapan air dan sumber-sumber air. Program kegiatan secara umum telah

sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik , namun demikian perlu

upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif dalam pemilihan lokasi sesuai

aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan sumur resapan

Biogas yang telah dibuat sehingga diketahui kondisi terkini dan pemanfaatannya

apakah masih terawatt dan apakah masih dapat berfungsi sebagaimana yang

diharapkan, sehingga tidak sekedar bisa membuat saja, namun perlu juga

diperhatikan aspek pemeliharaannya yang masih sering dilupakan.

Pembangunan sumur resapan ini IPAL Biogas ini bertujuan untuk meningkatkan

volume resapan air ke dalam tanah, mengurangi laju limpasan permukaan yang

seringkali menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas yang subur,

memperpanjang/ memperlama siklus hidrologi, yang bisa berdampak

meminimalisasi terjadinya luapan air/ banjir.. Semakin banyak sumur resapan

semakin banyak pula air hujan yang meresap ke dalam tanah dan semakin baik

pula pengelolaan daerah resapan air.

6. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang



Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator

SKPD Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Luas w ilayah produktif lhn Bsh

ha 21.455 - 21.024 100 21,024 99 21,024 99 21347 100 21455 23855 111.19 A Bappeda

2 Luas w ilayah produktif

lhn Kering

ha 32.751 - 30.667 99.67 30,667 98

30,667

97

30667 95.08 32751 32751 100 B Bappeda

3 Luas w ilayah industri ha 648 - 228 100 278 90.26

320

54

380 66.90 648 648 100 B Bappeda

4 Luas w ilayah perkotaan ha 8,060 - 4.264 100 4,339 83 4,339

69

4339 61.02 8060 8060 100 B Bappeda

Rata-rata 99.92 92.77 79.87 80.75 102.80 A


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 102,80% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu)

indikator kategori sangat baik (25%), dan 3 (tiga) indikator kategori baik (75%). Berikut

analisis capaian kinerja dari sasaran 59 (lima puluh sembilan) per indikator :

1) Luas wilayah produktif lahan Bsh

Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan

identifikasi lahan pertanian sebagai upaya adanya program mempertahankan

wilayah produktif lahan basah terutama yang termasuk dalam Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B);

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

- Luasaan wilayah kabupaten boyolali tetap, sedangkan karena tuntutan

kebutuhan hunian/ruang untuk budidaya maka banyak pembangunan

hunian/tmpat usaha tanpa ijin yang menempati lahan pertanian;

- Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki lahan baru untuk kegiatan

pembanguann perumahan dan kegiatan ekonomi;

- Kurangnya pemahaman peraturan tentang adanya keharusan mempertahankan

wilayah produktif lahan basah.


kinerja :

- Sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan yang harus mempertahankan

wilayah produktif lahan basah;

- Memberikan insentif kepada masyarakat yang bersedia mempertahankan

wilayah produktif lahan basah;

- Pengasaan lahan pertanian oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai LP2B.

2) Luas wilayah produktif lahan Kering

Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan telah dilakukan studi

identifikasi lahan pertanian;


masih adanya potensi dijadikannya lahan pertanian kering yang memiliki kesuburan,

hamparan luas yang berpotensi untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, (LCP2B) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).


kinerja :

- Sosialisasi kepada masyarakat terkait luasan pertanian lahan kering yang sudah

semakin berkurang

- Studi potensi lahan pertanian kering sebagai kawasan potensi pengembangan.

3) Luas wilayah industry

Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan masuknya permohonan

informasi tata ruang peruntukan industri, baik industri besar, menengah maupun

kecil/rumah tangga. Dengan peningkatan tersebut menandakan adanya

peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Boyolali.


- Belum tersedianya kawasan industry;

- Masih berbaurnya kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan peruntukan industri

yang ditetapkan dengan kawasan pertanian, kawasan hunian sehingga kesulitan

menentukan garis batas pada masing masing kawasan peruntukan;

- Masih kurangnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan industri

- Kurangnya program pemasaran wilayah industri yang telah ditetapkan dalam

Perda Kab. Boyolali No. 9 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali Tahun 2011-

2031.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target

kinerja :

- Melakukan sosialisasi Perda Kab. Boyolali No. 9 tahun 2011 tentang RTRW Kab.

Boyolali Tahun 2011-2031 terkait wilayah industri kepada masyarakat dan pelaku

investasi;

- Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan industry.

4) Luas wilayah perkotaan

Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan semakin luasnya

wilayah perkotaan Boyolali yang ditetapkan di Perda No. 9 Tahun 2011 tentang

RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031 seluas 4.339 ha.


- Diperlukan kajian identifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sesuai

dengan kondisi saat ini dan rencana pemanfaatan ruang di RTRW;

- Wilayah perkotaan tidak dapat diperluas pada daerah-daerah yang kondisi

eksistingnya berupa lahan pangan pertanian berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target

kinerja :

- Memanfaatkan pertanian lahan kering untuk dibangun perumahan dan semua

fasilitas penunjangnya;

- Pengembangan permukiman di kawasan satelit (perbatasan) kota dengan

menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendorong pertumbuhan wilayah dan

ekonomi, sebagai misal sekolah, rumah sakit, pasar/pusat perbelanjaan, taman

rekreasi dan fasilitas-fasilitas umum lainnya dll.

Analisis untuk 4 (empat) indikator di atas :

a. Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap



sebesar Rp. 354.031.600,00;

b. Untuk mencapai target indikator kinerja keempat indikator di atas dilaksanakan

dengan program Perencanaan Tata Ruang dengan 4 (empat) kegiatan yaitu

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana Tata Ruang, Rapat

koordinasi tentang rencana tata ruang, Revisi rencana tata ruang dan Survey dan

pemetaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat


target kinerja.

7. Meningkatnya pengendalian tata ruang




Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Rasio bangunan / rumah ber IMB

% 3 - 0.49 65.33 2.61 303.4 3.25 335.05 3.48 107.08 3.6 3.77 104.72 A BPMP2T

2 Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya

% 100 - 80 100 80 94.18 83 83 95 100 100 100 100 B Bappeda

3 Cakupan masyarakat dan dunia usaha y ang telah mendapat

sosialisasi tata ruang

kec 5 - - - 19 380 - - - - 5 19 380 A Bappeda

4 Persentase pembangunan tow er

seluler (RBS) y ang sesuai dengan tata ruang

% 100 - 80 100 100 125 100 100 95 95 100 95 95 B Bappeda

Rata-rata 88.44 300.86 172.68 100.69 169.93 A



secara keseluruhan (rata-rata) 169,93% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua)


analisis capaian kinerja dari sasaran 60 (enam puluh) per indikator :

1) Rasio bangunan / rumah ber IMB

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan

pendataan pemohon ijin yang mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan, sedangkan

data bangunan di seluruh Kabupaten Boyolali di peroleh dari BPS Kab. Boyolali

dalam Boyolali Dalam Angka Tahun 2015. Keberhasilan ini dicapai juga

disebabkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB, hal ini

terjadi karena sosialisasi yang giat dilaksanakan oleh BPMP2T;

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran

untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga

dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 17,44 % dari

anggaran sebesar Rp 376.145.750,00 digunakan sebesar Rp. 310.551.050,00;


Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan kegiatan

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman

Modal. Program / kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan

tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.

2) Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan masyarakat sudah

memahami adakan adanya aturan pemanfaatan ruang beserta sasnksinya (Perda

No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031) sehingga

pelanggaran dapat minimalisir.


kecukupan kepemilikan lahan terbangun sangat terbatas, dan masih ada

masyarakat awam yang memeanfaatkan Lahan pangan pertanian berkelanjutan

digunakan untuk fungsi lain (non pertanian).


kinerja:

- Perlu adanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga secara

hukum dapar dijadikan pedoman pemanfaatan ruang;

- Masih perlu dilakukan sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.

Boyolali tahun 2011-2031 sehingga masyarakat lebih memahami ketentuan

dalam pemanfaatan ruang;

- Memberi informasi tata ruang bahwa lahan-lahan tersebut tidak

direkomendasikan untuk penggunaan non pertanian;

- diperlukan kejelasan sanksi yang nyata bagi pengguna lahan yang tidak sesuai

dengan tata ruang.

3) Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang

Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan masyarakat sudah

memahami adakan adanya aturan pemanfaatan ruang beserta sanksinya (Perda

No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031) sehingga

pelanggaran dapat minimalisir.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah tidak

adanya kelanjutan sosialisasi/penyebaran informasi kepada masyarakat secara

menyeluruh oleh masing masing pihak yang telah mendapatkan sosialisasi.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian

target kinerja adalah masih diperlukannya sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2011

tentang RTRW Kab. Boyolali secara berkelanjutan, utamanya kepada pelaku usaha.

4) Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang

Kegagalan capaian target kinerja indikator ini disebabkan terdapat pembangun

tower yang mendahului proses pembangunan sebelum diterbitkan ijin dari BPMPPT.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja terdapat

pembangun tower yang mendahului proses pembangunan sebelum diterbitkan ijin

dari BPMPPT. Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala

dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Informasi tata ruang dari Bappeda dikeluarkan dengan isi yang jelas dan tegas

tentang kemungkinan rencana pembangunan tower seluler yang sesuai/tidak

sesuai dengan tata ruang. Jika tidak sesuai dengan Perda RTRW, rekomendasi

dari Bappeda bisa dipakai sebagai dasar untuk tidak menerbitkan ijin

pembangunan tower seluler;

- Segala bentuk pembangunan tower yang sudah terbangun dan belum ada

rekomendasi tata ruang, untuk segera dimintakan informasi tata ruang;

- Tetap diperlukan sosialisasi terkait ketentuan yang mengatur pembangunan

menara telekomunikasi (tower) baik kepada pihak swasta sebagai jasa penyedia

tower maupun masyarakat sekitar yang ditempati tower.

Analisis untuk 3 (tiga) indikator di atas :

a. Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap



sebesar Rp. 50.000.000,00;

b. Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dengan kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja

yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang

sangat baik, walaupun ada yang belum berhasil memenuhi target kinerja.

8. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis




Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Cakupan unit pelay anan yang melakukan survey

Indeks Kepuasan Masy arakat

% 34.62 - 54.35 282.63 100 433 102 102 100 100 100 100 100 B Bagian Orpeg

2 Persentase urusan

w ajib dan urusan pilihan y ang telah menerapkan standar pelay anan minimal

% 50 - 50 144.43 92.31 399.95 100 100 72.25 120.42 75 100.00 133.33 A Bagian

Orpeg

3 Meningkatny a penilaian hasil ev aluasi kinerja

nilai Baik - Cukup Baik

107.42 Cukup baik

(60,40)

128.88 Cukup Baik

(61.59)

94.75 Cukup Baik

(58,18)

89.51 baik (65)

Cukup Baik

(54.61)

84.02 B Bagian Orpeg

4 Persentase IKU y ang digunakan sebagai indikator kinerja

% 100 - 93.17 93.17 99.71 99.71 91.81 91.81 90.94 89.51 100 93.30 93.3 B Bagian Orpeg

5 Tindak lanjut hasil pengaw asan, evaluasi kinerja dan rev iu

laporan keuangan

% 100 - 65 86.67 70 100 80 100 90 100 100 98 98 B Inspektorat

6 Persentase

pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

% 75 - 50 100 60 100 65 100 70 100 75 75 100 B Inspektorat

7 Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek

% 26 - 22 115.79 22 105 23 104.55 24 100 26 26 100 B Inspektorat


Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pemeriksaan

8 Prosentase penanganan

pengaduan masyarakat atas pelay anan publik

% 90 - 100 142.86 96 128 120 150 120 141.18 90 100 111.11 A Inspektorat

9 Persentase SKPD yang

telah mendapat sosialisasi tentang SPIP

% 100 - 30 100 30 100 50 100 80 100 100 100 100 B Inspektorat

10 Persentase SKPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment)

% 50 - 10 100 10 100 30 100 40 100 50 50 100 B Inspektorat

11 Persentase SKPD yang sudah membangun infrastruktur SPIP

% 40 - - - - - 20 100 30 100 40 40 100 B Inspektorat

12 Persentase SKPD yang sudah menginternalisasi-kan

SPIP

% 30 - - - - - 10 100 25 125 30 30 100 B Inspektorat

13 Persentase PNS y ang

mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas y ang menjadi tanggungjaw abnya

% 75.32 - 77.17 104.02 78.55 105.46 79.86 106.81 79.63 106.11 75.32 76.44 101.49 A BKD

14 Persentase pejabat struktural y ang telah

lulus diklatpim

% 96.01 - 78.03 86.72 70.94 77.54 65.44 70.37 74.72 79.07 96.01 82.58 86.01 B BKD

15 Persentase PNS y ang berpendidikan S2

% 2.56 - 2.12 103.41 2.37 105.33 2.66 110.66 2.87 115.65 2.56 2.91 113.70 A BKD

16 Peny elesaian kasus kepegaw aian

% 90 - 100 142.86 80. 106.66 100 125 68.18 80.21 90.00 93.75 104.17 A BKD

17 Persentase desa yang tertib administrasi

% 25 - 2 112.50 15 83 14.5 103.57 23 104.55 25 25 100 B Bagian Pemdes

18 Jumlah Desa y ang berubah menjadi kelurahan

desa 25 - - - 0 - 0 103.57 0 0 4 0 0 D Bagian Pemdes

19 Persentase desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik

% 4 - 2 100 17 94 14.5 0 23 104.55 25 25 100 B Bagian Pemdes

20 Tersusunnya LKPJ Bupati ke DPRD dan Gubernur

buku 4 - 4 100 4 100 4 100 4 100 4 4 100 B Bagian PUOD

21 Tersusunnya LPPD buku 2 - 2 100 2 100 2 100 2 100 2 2 100 B Bagian PUOD

22 Tersusunnya LKPJ AMJ dan LPPD Bupati ke DPRD dan Gubernur

buku 4 - - - - - - - - - 2 2 100 B Bagian PUOD

23 Jumlah paket y ang melakukan Pelelangan y ang secara E-Proc

% 100 - 52.5 60 (20,74) 39

paket

41.48 19.27 25.69 100 100 100 100 100 B ULP

Rata-rata 114.87 114.01 94.94 97.99 96.74 B


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 23 (dua ) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 96,74% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator

kategori sangat baik (21,74%), 17 (tujuh belas) indikator kategori baik (73,91%), dan 1

(satu) indikator kategori kurang (4,35%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 61

(enam puluh satu) per indikator :

1) Cakupan unit pelayanan yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan reformasi birokrasi

salah satu indikatornya adalah tentang pelayanan publik yang di dalamnya

termasuk IKM sehingga seluruh unit pelayanan di Kabupaten Boyolali harus

menyusun IKM dengan melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang

dilakukan minimal sekali dalam satu tahun;

Berikut grafik cakupan unit pelayanan yang melakukan survey IKM dari Tahun

2011-2015 :

Gambar 3.16 Grafik cakupan unit pelayanan yang melakukan survey IKM dari

Tahun 2011-2015

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan pembuatan

pedoman penyusunan IKM beserta rumus-rumus penghitungannya serta contoh

laporan IKM sehingga memudahkan penyusun untuk membuat laporan IKM dan

mengadakan pembinaan pelayanan publik juga dilaksanakan melalui surat

edaran, himbauan dan perintah untuk memperbaiki seluruh pelayanan kepada

masyarakat.

2) Persentase urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menerapkan standar

pelayanan minimal

Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan pada tahun 2015 dari 8

urusan wajib yang dilaksanakan seluruhnya telah dilaksanakan SKPD pengampu

SPM. Penerapan SPM di Kabupaten Boyolali terlaksana dengan baik karena dari

seluruh SKPD Pengampu SPM melaksanakan indikator-indikator yang ada dalam

SPM dan mengalokasikan dana untuk pencapaian indikator di maksud, sehingga

target yang ditetapkan sebagian besar telah dapat dicapai. Pada tahun 2015 ini

urusan yang dilaksanakan hanya 8 sedangkan tahun sebelumnya 14 urusan, hal

tersebut karena ada 6 (enam) urusan wajib yaitu Keluarga Berencana dan Kelurga

Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Kebudayaan dan

Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Penanaman Modal yang

dilaksanakan pada tahun sebelumnya, menurut undang – undang nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut tidak lagi masuk dalam

pelayanan dasar.


a. Efesiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan

anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target

sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar

24,42% dari anggaran sebesar Rp. 111.455.000,00 digunakan sebesar Rp.

84.235.900,00;


Program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah dilaksanakan dengan

program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kegiatan Bimbingan

teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Bentuk kegiatan yang

dilaksanakan adalah dengan, penyusunan IKM, pembinaan pelayanan publik,

penilaian kinerja pelayanan publik, dan penyusunan SPM.

3) Meningkatnya penilaian hasil evaluasi kinerja

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena ada beberapa kriteria

evaluasi LKjIP yang belum terpenuhi antara lain belum ada sistem, pengumpulan

data kinerja, jenis indikator yang lebih banyak merupakan indikator kegiata

sehingga dokumen laporan terlalu detail. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten

Boyolali 2015 (pelaksanaan tahun 2014) adalah 54,61 kategori CC, yang artinya

cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki

sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk

pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Kelemahan

utama SAKIP pemerintah Kabupaten Boyolali :

- Indikator kinerja Kabupaten Boyolali masih banyak yang menampilkan

keluaran (output) bukan hasil (outcome), masih banyak pula yang

menunjukkan indikator kegiatan, dan jumlahnya “terlalu banyak”;

- Penerapan manajemen SAKIP belum berjalan optimal, antara lain indikator

kinerja belum dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan

program/kegiatan dan tolok ukur penilaian prestasi pegawai.

Kendala dan hambatannya antara lain :

- Belum semua dokumen LKjIP mempunyai kualitas baik;

- Tidak semua personil petugas mempunyai pemahaman yang cukup untuk

menyusun dokumen perencanaan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP);

- Waktu penyusunan dokumen bersamaan dengan pekerjaan lain di bidang

perencanaan dan pelaporan, sehingga perhatian petugas dalam menyusun

tidak penuh;

- Kekurangkonsistenan antara berbagai dokumen pendukung LKjIP.

Berikut grafik nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Boyolali dari Tahun 2011-2015

(pelaksanaan tahun 2010-2014) :

Gambar 3.17 Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Boyolali

Sedangkan perkembangan prosentase nilai evaluasi AKIP SKPD hasil reviu

Inspektorat. Berikut grafik perkembangan prosentase nilai AKIP SKPD :

Gambar 3.18 Perkembangan Nilai SAKIP SKPD Kabupaten Boyolali

Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah :

- Melaksanakan asistensi penyusunan LKjIP SKPD;

- Memulai persiapan penyusunan LKjIP lebih awal (Bulan Desember 2014);

- Meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi yang berhubungan dengan

LKjIP.


Penerapan dan penyusunan laporan kinerja melibatkan seluruh satuan kerja.

Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Membuat kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penerapan AKIP

- Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen-dokumen kinerja untuk

memastikan lingkup dan kualitas materi dokumen memadahi sesuai ketentuan

guna mengurangi kesalahan-kesalahan penerapan dan penyusunan dokumen

kinerja.

c. Target 65 baru tercapai 54,61 atau 84,02%. Indikator ini dilaksanakan dengan

program Perencanaan pembangunan dan kegiatan Koordinasi penyusunan

laporan kinerja pemerintah daerah. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai

dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Namun perlu

upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang dievaluasi

atau dinilai, antara lain :

a) Membangun pemahaman Pimpinan satuan kerja/ unit kerja mengenai SAKIP

melalui sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan SAKIP;

b) Menyusun rencana aksi perbaikan SAKIP setelah melalui proses penentuan

target minimal B, penelaahan kelemahan SAKIP, pola penilaian SAKIP, studi

komparasi ke kabupaten/kota terdekat yang mempunyai nilai A, dan konsultasi

intensif dengan Kementerian PAN dan RB;

c) Memperbaiki secara bertahap kelemahan/ kekurangan penerapan SAKIP

Kabupaten Boyolali berdasar hasil evaluasi SAKIP 2015, antara lain dengan :

- Memperbaiki kualitas indikator kinerja, yaitu indikator kinerja yang benar-

benar utama (pokok) yang mampu mengukur sasaran dan berupa hasil

(outcome);

- Pembuatan perjanjian kinerja secara berjenjang dari pimpinan SKPD

sampai dengan eselon IV;

- Penerapan sistem manajemen SAKIP yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian/evaluasi, termasuk

penerapan sistem elektronik antara lain e-planning, e-budgeting, e-

controlling, e-performance, dan lain-lain;

- Memanfaatkan SAKIP dalam penilaian prestasi kerja dan pemberian

reward-punishment pegawai.

4) Persentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja

a. Kegagalan capaian target kinerja indikator ini disebabkan ada beberapa indikator

pada SKPD yang sudah tidak relevan untuk dilaksanakan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja untuk

presentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja belum semua SKPD

konsisten dalam penganggaran guna memenuhi Indikator Kinerja Utama, hal ini

disebabkan adanya keterbatasan anggaran maupun kurang pahamnya dalam

proses penyusunan atau bahkan mungkin disebabkan oleh adanya prioritas lain

yang lebih penting sehingga anggaran untuk program yang memenuhi IKU tidak

terpenuhi.


kinerja adalah dengan mengadakan sinkronisasi indikator kinerja dengan DPA

dan selalu mengadakan asistensi (klinik) penyusunan PK dan IKU secara

intensif.

Sedangkan perkembangan prosentase IKU yang digunakan sebagai indikator

kinerja sebagaimana grafik perkembangan prosentase IKU yang digunakan

sebagai indikator kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015:

Gambar 3.19 Prosentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja dari

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

b. Pemerintah Kabupaten memiliki 404 Indikator kinerja utama. Target capaian

indikator ini adalah 100% indikator dalam IKU (Keputusan Bupati Boyolali Nomor

060/425 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Boyolali dan Indikator Kinerja Utama SKPD Kabupaten Boyolali)

digunakan sebagai indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja, sedangkan realisasinya pada tahun 2015 adalah 433 indikator

dalam IKU digunakan sebagai indikator kinerja atau sebesar 93,30%. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan

program dan kegiatan tahun 2015 ini sudah mengacu pada pemenuhan indikator

kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun

2010-2015. Sehingga prosentase capaian indikator sebesar 93,30%, termasuk

kategori baik.


a. Analisis penggunaan sumberdaya :

Efesiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan




115.570.000,00;


Untuk mencapai target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program

Perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan Koordinasi penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu

menyusun dokumen LkjIP dan Penetapan Kinerja yang dilakukan dengan

melaksanakan Asistensi untuk penyusunannya.

5) Tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan keterlambatan obyek

pemeriksaan/auditan dan instansi terkait dalam menindak lanjuti Laporan Hasil

Pemeriksaan ke Inspektorat Kabupaten Boyolali. Untuk menghadapi kendala

tersebut dilakukan :

- Melakukan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan ke lapangan dengan

memberikan masukan jalan keluar untuk dapat menindak lanjuti atau

asistensi baik LHP Reguler, Khusus atau APF lain.

- Mengadakan rapat koordinasi pengawasan dengan cara memanggil obyek

pemeriksaan yang belum menindak lanjuti.

- Melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah yang dilaksanakan tiap satu tahun

sekali dengan memaparkan hasil-hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Pembuatan kebijakan/ surat tagihan tindak lanjut ke SKPD-SKPD yang

belum menidak lanjuti LHP, dan mendatangi lagsung ke obyek monitoring

dengan memberikan asistensi untuk menyelesaikan tindak lanjut.



dengan efesiensi sebesar 8% dari anggaran sebesar Rp. 272.000.000,00



Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan yang didalamya terdapat aktifitas berupa Rapat Koordinasi

Pengawasan dan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan dan kegiatan lain yang

mempunyai manfaat untuk tindak lanjut yaitu Kegiatan Inventarisasi temuan

pengawasan dengan aktifitas yaitu Rapat Gelar Pengawasan Daerah, sehingga

dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai


menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum

berhasil memenuhi target kinerja. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan telah dilaksanakan pada Tahun 2015 diterapkan dengan upaya,

Monitoring LHP, Rakorwas, dan Larwasda.

6) Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

a. Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan pelaksanaan Reviu

kinerja ( Reviu LKjIP) dan reviu laporan keuangan dapat dilaksanakan tepat

waktu;

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

- Menyusun tim yang ramping dalam melaksanakan Reviu LKjIP dan reviu

Laporan Keuangan Daerah dan meminimalkan waktu pelaksanaan

Pemeriksaan;

- Meminimalkan sumber daya baik dari sarana dan prasarana yaitu dengan

sarana kendaraan dinas operasional yang sangat terbatas dapat

mempengaruhi kinerja namun demikian upaya-upaya untuk menutupi

kekurangan dengan alteratif penggunaan kendaraan pribadi;



dengan efesiensi sebesar 27 % dari anggaran sebesar Rp. 50.090.000,00



Indikator ini dilaksanakan dengan Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan teknis

pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja yang didalamnya terdapat

aktifitas berupa Reviu LKjIP dan Reviu Laporan Keuangan sebelum diperiksa

oleh BPKRI, dengan memerintahkan auditor untuk ke SKPD-SKPD untuk

melaksanakan hal tersebut dengan diberikan SPT dan SPPD sebagai biaya

operasional tim. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan


akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

7) Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan Pembagian Tim

Pemeriksaan dalam satu pemeriksaan dikurangi anggotanya dan pengurangan

waktu penugasan sehingga didapatkan penghematan baik waktu maupun biaya.


kurangnya tenaga auditor pada Inspektorat Kabupaten Boyolali. Sedangkan

solusi yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan tenaga Auditor.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya




kekurangan dengan alteratif penggunaan kendaraan pribadi yang

sebenarnya sangat memberatkan bagi pemilik kendaraan;






Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang didalamya terdapat

aktifitas berupa Pemeriksaan Reguler. sehingga dengan Program dan Kegiatan

tersebut sangat menunjang keberhasilan Prosentase pelaksanaan pemeriksaan

reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan. Program/kegiatan yang dilakukan

sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat



8) Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik.

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan atau dicapai dengan

memaksimalkan Tim Pemeriksa dengan mengurangi Jumlah Tim dan

mengurangi jumlah hari pemeriksaan sehingga dengan jumlah Auditor yang

terbatas dapat melaksanakan pemeriksaan banyak;

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

- Meminimalkan jumlah Tim Auditor yang ada dalam melaksanakan

pemeriksaan kasus/khusus dan meminimalkan waktu pelaksanaan

Pemeriksaan;




kekurangan dengan alteratif penggunaan kendaraan pribadi;



dengan efesiensi sebesar 33,38% dari anggaran sebesar Rp.

282.926.100,00 digunakan sebesar Rp. 188.490.730,00.


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target kinerja

indikator ini yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Penanganan

kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang didalamnya terdapat

aktifitas berupa Pemeriksaan Kasus/Khusus, sehingga dengan Program dan

Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan Prosentase penanganan

pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. Program/kegiatan yang dilakukan




9) Persentase SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP

10) Persentase SKPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment).

11) Persentase SKPD yang sudah membangun infrastruktur SPIP

12) Persentase SKPD yang sudah menginternalisasi-kan SPIP


a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan sosialisasi kepada

SKPD – SKPD telah dilaksanakan pada pelaksanaan bintek-bintek/sosialisasi,

Evaluasi dan Pendampingan baik dari Inspektorat maupun oleh BPKP Prov.

Jateng.

b. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya :

- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan, anggaran tersebut sudah dapat membiayai semua aktifitas

berkaitan dengan SPIP yang didalamnya terdapat beberapa indikator;



dengan efesiensi sebesar 34 % dari anggaran sebesar Rp. 40.100.000,00



Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator

kinerja ini yaitu program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan dengan kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan yang didalamnya terdapat aktifitas berupa mengadakan

sosialisasi kepada SKPD dengan mengundang SKPD dengan nara sumber dari

BPKP, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang

keberhasilan SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP.



sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

13) Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas

yang menjadi tanggungjawabnya

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penempatan PNS sangat mendukung dan

sistem kenaikan pangkat yang semakin mudah;

b. Analisis penggunaan sumber daya, efesiensi penggunaan sumber daya

dilakukan dengan :

- Menyusun kebijakan berisi pedoman setiap pelaksanaan kegiatan (SOP);

- Mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki dalam melakukan koordinasi

(telpon, internet, dll);

- Menggunakan Anggaran secara efisien dan efektif sehingga tepat sasaran,

dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini

terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,40 % yaitu dari anggaran sebesar

Rp. 441.960.000,00 digunakan sebesar Rp. 365.021.782,00.


Untuk melaksanakan indikator diatas dilaksanakan dengan progam Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan Penempatan PNS,

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, dan Penataan Sistem Kenaikan

Pangkat otomatis. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini

melibatkan instansi lain diluar BKD seperti BKD Provinsi Jawa Tengah dan

Badan Kepegawaian Negara. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan

tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target

kinerja.

14) Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklatpim

a. Kegagalan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan terbatasnya alokasi

anggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan penjenjangan struktural bila

dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat

kepemimpinan sesuai dengan jabatanya;


- Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Pendidikan

Penjenjangan Struktural.

- Pejabat struktural memasuki masa purna tugas/ pensiun sehingga

mengurangi akumulasi jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM


kinerja :

- Setiap tahun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali selalu

mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan

Penjenjangan Struktural sesuai dengan perencanaan yang ada dalam

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali tahun

2011 – 2015;

- Pejabat yang sudah mendekati Batas Usia Pensiun (BUP) dan belum

mengikuti Diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, untuk

tidak dikirim mengikuti Diklat Kepemimpinan dimaksud. Hal ini dilakukan untuk

efisiensi penggunaan anggaran dan manfaat diklat bagi pemerintah

Kabupaten Boyolali.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :



dengan lembaga/dinas terkait (telpon, internet, dll);

- Penggunaan Anggaran pada kegiatan ini terdapat efisiensi sebesar 4,38 %

dari anggaran sebesar Rp. 975.292.000,00 digunakan sebesar Rp.

932.527.000,00.


Untuk melaksanakan indikator diatas dilaksanakan dengan program Pendidikan

Kedinasan dengan kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural.



sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja. Pelaksanaan

kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang

baik dengan lembaga penyelenggara Diklat baik mdengan Badan Diklat Provinsi

Jawa Tengah , Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Badan diklat Provinsi DIY

maupun Pusdiklat Kemendagri Regional Yogjakarta.

15) Persentase PNS yang berpendidikan S2

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan oleh tingginya minat

PNS untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna meningkatkan

pengetahuan dan pengembangan karier;

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :




- Penggunaan Anggaran pada kegiatan ini terdapat efisiensi sebesar 4,52 %

dari anggaran sebesar Rp. 19.900.000,00 digunakan sebesar Rp.

19.000.000,00.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur dengan kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar.




16) Penyelesaian kasus kepegawaian

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan adanya SDM yang

kompeten dan adanya kerjasama team yang baik serta didukung opleh sumber

dana yang memadai;

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :




- Penggunaan Anggaran pada kegiatan ini terdapat efisien sebesar 14,65 %

dari anggaran sebesar Rp 89.800.000,00 digunakan sebesar Rp.

76.640.000,00.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur dengan kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator

kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas

kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

17) Persentase desa yang tertib administrasi

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan adanya

penambahan jumlah obyek yang dilakukan pembinaan terutama bagi desa-desa

yang belum tertib dalam pengerjaan administrasi desa.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Masih adanya aparat pemerintah desa yang belum memahami ketentuan

yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan maupun

pengadministrasiannya, sehingga masih terdapat ketidaktertiban dalam

pelaksanaannya.

- Tidak tercukupinya waktu pelaksanaan dikarenakan 2 (dua) sub kegiatan baru

dianggarkan pada Perubahan APBD 2015 sehingga waktu pelaksanaan pada

Triwulan IV dimana pada waktu tersebut juga ada pelaksanaan kegiatan dari

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di tingkat kabupaten dengan

peserta yang sama.


target kinerja adalah dengan cara pelaksanaan kegiatan diprioritaskan kepada

desa-desa yang dipandang masih kurang dalam tertib pengerjaan administrasi

desanya dan kedepan melakukan penjadwalan dalam pelaksanaan kegiatan

lebih awal.

Berikut grafik presentase desa yang tertib administrasi dari Tahun 2011-2015 :

Gambar 3.20 Grafik persentase desa yang tertib administrasi dari tahun 2011-

2015


- Dalam rangka mengintensifkan pokok pembinaan, maka pada tahun 2015

pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan yang terdiri dari:

Sub kegiatan pembinaan administrasi desa (dianggarkan pada APBD Murni

2015),

Sub kegiatan pendampingan pengadaan barang/ jasa di desa (dianggarkan

pada APBD Perubahan 2015), dan

Sub kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah

desa (dianggarkan pada APBD Perubahan 2015).

Pada tahun 2011 s.d 2014 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

terwujudnya desa yang tertib administrasi hanya dilakukan melalui 1 (satu)

kegiatan, yaitu kegiatan pembinaan administrasi desa.

- Membentuk tim fasilitasi dengan keanggotaan yang berasal dari Bagian

Pemdes dan SKPD terkait yang kompeten dibidangnya;

- Efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target

indikator adalah dengan cara menggunakan anggaran untuk aktivitas yang

benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 47,7% dari anggaran

sebesar Rp. 93.776.000,00 digunakan sebesar Rp. 48.958.589,00.

c. Analisis program/kegiatan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator konerja ini

dilaksanakan dengan program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desa dengan kegiatan Pembinaan Administrasi Desa. Program/ kegiatan secara

umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk pencapaiannya

dilaksanakan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta

pembinaan dan pembimbingan terkait pengerjaan administrasi desa, Apabila

masih terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak

dilaksanakan pengerjaannya, maka kepala desa/ perangkat desa untuk

melaporkan kemajuan pengerjaan ke Bagian Pemerintahan Desa 1 (satu)

minggu sejak dilakukan pembinaan, Indikator kinerja kegiatan ini dapat melebihi

target karena dengan menambah jumlah kunjungan ke desa yang dipandang

kurang tertib dalam pengerjaan administrasi desa.

18) Jumlah Desa yang berubah menjadi kelurahan

a. Kegagalan capian indikator ini dikarenakan dengan ditetapkannya UU Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa mendapatkan anggaran yang cukup

besar melalui Dana Desa (DD), sehingga Pemerintah Desa tidak tertarik untuk

melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan.


tidak ada pemerintah desa yang mengajukan permohonan perubahan status

desa menjadi kelurahan.


target kinerja adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan himbauan terkait

perubahan status desa menjadi kelurahan dalam rangka efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan.

b. Program/ kegiatan yang terkait dengan indikator ini tidak berjalan karena tidak

ada desa yang mengajukan untuk menjadi kelurahan, sehingga tidak ada analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya;

c. Dilaksanakan dengan Program Penataan peraturan perundang-undangan

dengan kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang –

undangan. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada desa

yang mengajukan permohonan untuk perubahan status dari desa menjadi

kelurahan, hal tersebut sebagai dampak dari adanya amanat dari UU Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa akan mendapatkan anggaran dari

pemerintah pusat dalam Dana Desa yang jumlahnya cukup besar.

19) Persentase desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan dalam Kegiatan dilaksanakan

dengan monitoring pelaksanaan kegiatan yang ada di desa yang dibiayai dengan

anggaran dari ADD disejumlah 38 desa atau sekitar 23% dan adanya

peningkatan pengelolaan anggaran dari ADD yang sudah berjalan dengan baik.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Adanya keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat terkait pengelolaan

keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga mengalami

keterlambatan dalam pengelolaannya.

- Masih adanya aparat pemerintah desa yang belum memahami ketentuan

yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan maupun

pengadministrasiannya, sehingga masih terdapat ketidaktertiban dalam

pelaksanaannya.


target kinerja adalah dengan cara melakukan konsultasi kepada pemerintah

pusat terkait regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa

serta memberikan pembinaan dan pendampingan tentang tatacara pengelolaan

dan pengadministrasian keuangan desa.

Berikut grafik presentase desa yang mengelola keuangan dengan baik dari

Tahun 2011-2015 :

Gambar. 3.21 Grafik persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik

b. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya

- Membentuk tim fasilitasi dengan keanggotaan yang berasal dari Bagian

Pemdes dan SKPD terkait yang kompeten dibidangnya;

- Efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target

indikator adalah dengan cara menggunakan anggaran untuk aktivitas yang

benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 29,7% dari anggaran

sebesar Rp. 40.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 28.109.300,00.

d. Analisis program/kegiatan :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator konerja ini

dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desa dengan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah

ditetapkan. Untuk pencapaiannya dilaksanakan dengan cara melaksanakan

kegiatan kunjungan ke desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta

pembinaan dan pembimbingan terkait pengerjaan administrasi dan pengelolaan

keuangan yang bersumber dari ADD. Apabila masih terdapat pengerjaan yang

tidak sesuai dangan ketentuan atau tidak dilaksanakan pengerjaannya, maka

kepala desa/ perangkat desa untuk melaporkan kemajuan pengerjaan ke Bagian

Pemerintahan Desa 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembinaan.Indikator kinerja

kegiatan ini dapat melebihi target karena dengan menambah jumlah kunjungan

ke desa yang dipandang kurang tertib dalam pengerjaan administrasi dan

pengelolaan keuangannya.

20) Tersusunnya LKPJ Bupati ke DPRD dan Gubernur

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dicapai dengan mengkompilasi

laporan dari SKPD dan disusun secara sistematis berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat penyusunan. Kendala atau hambatannya antara lain :

- Kurangnya atensi dan resposibilitas dari beberapa SKPD dalam

menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga

tidak menaati ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan serta laporan yang

disampaikan hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban belum

sepenuhnya memperhatikan kualitas dan akuntabitilas laporan;

- Penyusunan LKPJ bersamaan dengan kegiatan lain sehingga personil

perencanaan dan pelaporan tidak fokus dalam pengerjaan LKPJ.

Sedangkan alternative atau solusi yang sudah dilakukan adalah dengan

melakukan asistensi kepada konseptor SKPD dan memanggil yang

bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ

b. Efisiensi sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Membuat kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LKPJ,

asistensi penyusunan LKPJ untuk memastikan lingkup dan kualitas materi

dokumen laporansesuai ketentuan, memanggil SKPD yang bersangkutan

untuk melengkapi data-data LKPJ;





c. Dilaksanakan dengan program Perencanaan pembangunan daerah dengan

kegaiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ). Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja tersusunnya buku LKPJ Bupati ke DPRD sebanyak 4

jenis buku dapat tercapai 100% (4 buku). Adapun cara mencapainya adalah

dengan mengkompilasi laporan dari SKPD dan disusun secara sistematis

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat penyusunan. Buku LKPJ disusun sebanyak 4 jenis buku dan

telah disusun 4 jenis buku. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun

2013 diselenggarakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dan ditempuh 161

program, 1818 kegiatan dan disampaikan tepat waktu.

21) Tersusunnya LPPD

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dicapai dengan mengkompilasi

laporan dari SKPD ke dalam program dan kegiatan berdasarkan sistematika

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) dan telah

disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tepat pada

waktunya. Kendala atau hambatannya antara lain :

- Kurangnya atensi dan resposibilitas dari beberapa SKPD dalam

menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga

tidak menaati ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan serta laporan yang

disampaikan hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban belum

sepenuhnya memperhatikan kualitas dan akuntabitilas laporan.

- Penyusunan LPPD bersamaan dengan kegiatan lain sehingga personil

perencanaan dan pelaporan tidak fokus dalam pengerjaan LPPD

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah :

- Membuat kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LPPD,

asistensi penyusunan LPPD untuk memastikan lingkup dan kualitas materi

dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil SKPD yang bersangkutan

untuk melengkapi data-data LPPD;





c. Dilaksanakan dengan Program perencanaan pembangunan daerah dengan

kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja tersusunnya dokumen LPPD sebanyak 2 buku dapat

tercapai dengan mengkompilasi laporan dari SKPD dan disusun secara

sistematis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

22) Tersusunnya LKPJ AMJ dan LPPD Bupati ke DPRD dan Gubernur

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dicapai dengan mengkompilasi

laporan dari SKPD selama 5 tahun yang menjadi target dan realisasi dari visi misi

Bapak Bupati dan disusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyaraka tpenyusunan.


- Pembuatan kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunanLKPJ,

AMJ asistensi penyusunan LKPJ AMJ untuk memastikan lingkup dan kualitas

materi dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil SKPD yang

bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ AMJ selama 5 tahun untuk

menjabarkan target dan realisasi visi dan misi Bapak Bupati;

- Pembuatan kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LPPD

AMJ, asistensi penyusunan LPPD AMJuntuk memastikan lingkup dan kualitas

materi dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil SKPD yang

bersangkutan untuk melengkapi data-data LPPD AMJ;




digunakan sebesar Rp. 49.239.000,00;




digunakan sebesar Rp. 41.723.800,00


Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja

ini dilaksanakan dengan program perencanaan pembangunan daerah dengan 2

(dua) kegiatan yaitu Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah (LPPD AMJ) dan Koordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah (LKPJ AMJ). Program/kegiatan yang dilakukan sesuai




23) Jumlah paket yang melakukan Pelelangan yang secara E-Proc

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan adanya kebijakan

dari Bupati Boyolali yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik yang tertuang didalam Keputusan

Bupati Boyolali Nomor 050/044 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyelenggaraan

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan

Pengadaan Kabupaten Boyolali serta komitmen yang kuat dari pimpinan untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-

Procurement).

Dalam mencapai target kinerja tersebut juga masih terdapat beberapa kendala,

antara lain :

- Jumlah sumber daya manusia yang memahami sistem E-proc masih kurang

(baik pelaksana dan penyedia barang/jasa).

- Belum seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan yang

ada belum menguasai sistem E-Procurement yang telah ada;

- belum adanya program dan kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan

pengadaan barang/jasa

Berikut grafik capaian indikator kinerja Unit Layanan Pengadaan dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.22 Grafik Prosentase Paket Lelang yang Melakukan Pelelangan Secara E-

Proc

Sedangkan berdasarkan jumlah paket pengadaan yang dilakukan pelelangan

secara e-proc dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.23 Grafik jumlah Paket Pengadaan yang Dilakukan Secara E-Proc

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala/hambatan dalam pencapaian

target kinerja :

- Dengan peningkatan sumber daya manusia baik panitia, PPK, Pengguna

Anggaran maupun penyedia barang/jasa segera menyesuaikan diri dengan

teknologi yang terkait dengan E-Procurement melalui sistem lelang SPSE

dengan bimbingan teknis, sosialisasi dan secara aktif mengikuti

perkembangan informasi terkait regulasi pengadaan barang/jasa melalui

internet;

- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Bappeda dan DPPKAD

dalam penambahan program/kegiatan yang sesuai dengan tupoksi atau

kinerja utama Unit Layanan Pengadaan sehingga dapat memfasilitasi

kegiatan pengadaan barang/jasa.


Pelaksanaan pelelangan secara e-proc melibatkan seluruh satuan kerja dan

penyedia barang/jasa. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan

dengan :

- Penggunaan aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

yang berfungsi sebagai sarana bagi Pengguna Anggaran SKPD dalam

mengumumkan dan menyebarluaskan informasi rencana pengadaan

barang/jasa secara online, sehingga semua informasi tentang rencana

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat

dilihat melalui online internet dan mengefisiensikan waktu dan tenaga baik

Pengguna Anggaran maupun penyedia barang/jasa.

- Penggunaan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) untuk

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), sehingga baik Penyedia

barang/Jasa maupun satuan kerja dapat melakukan pelelangan secara

terbuka dan transparan

- Pembuatan kebijakan dan surat edaran tentang pengadaan barang/jasa

secara elektronik sehingga dapat menjadi dasar hkum dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

- Penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien

- Pemilihan SDM yang berkualitas di kenaggotaan Pokja dan LPSE,

walauupun masih sangat terbatas.


Walaupun Program/Kegiatan utama yang menaungi kinerja Unit Layanan

Pengadaan, tetapi dalam pencapaian target kinerja dapat dilakukan dan dapat

menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Namun perlu upaya

beberapa aktivitas yang lebih fokus dalam menunjang kegiatan tersebut, antara

lain perlu pengkajian terhadap pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

pada masing-masing SKPD sehingga sesuai dengan kebutuhan, peningkatan

pelayanan baik proses pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan

maupun layanan di LPSE, peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan

dalam menunjang pelaksanaan pengadana barang/jasa, peningkatan dalam

pengarsipan dokumen pemilihan yang menjadi kewenangan ULP,

penyempurnaan organisasi ULP dan perlu adanya monitoring dan evaluasi

secara rutin terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan




Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah

Kab. Boy olali per urusan

urusan/ bidang

100 - 58.82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B Bappeda

2 Persentase Konsistensi penjabaran Program

RPJMD ke dalam RKPD

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B Bappeda

3 Persentase

program/kegiatan pembangunan y ang selaras dengan RTRW

% 75 - - - - - - - 75 100 133.33 A Bappeda

4 Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boy olali Tahun 2016-2020 sebagai dasar

peny usunan Perencanaan Tahunan

dok 1 - - - - - - - - - 1 0 0 B Bappeda


Target RPJM Tahun

2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB

Kabupaten

buku 2 - 2 100 2 100 2 100 2 100 2 2 100 B Bappeda

Rata-rata 100 100 100 100 86,.67 A


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja


indikator kategori sangat baik (20%), dan 3 (tiga) indikator kategori baik (60%), dan 1

(satu) indikator kategori kurang (20%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 62

(enam puluh dua) per indikator :

1) Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali

per urusan

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dibentuk Tim

Penyusunan RKPD dengan melakukan koordinasi maupun menyelenggarakan

rapat koordinasi, monitoring ke SKPD Kecamatan guna menginventarisir program-

program SKPD maupun Program dan kegiatan dengan mekanisme yang ada;

2) Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilakukan

koordinasi dengan SKPD dan Bidang-Bidang yang ada di Bappeda dengan

melakukan rapat-rapat yang membahas tentang penjabaran RPJMD baik secara

substansial, kontekstual dan redaksional, serta mengadakan Rapat pembahasan

dengan DPRD tentang penjabaran RPJMD


a. Efisensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran

untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga

dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,36% dari

anggaran sebesar Rp. 183.525.000,00 digunakan sebesar Rp. 181.028.050,00;

b. Analisis program/ kegiatan :

Untuk mencapai target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program

Perencanaan Pembangunan Daerah dan kegiatan Penyusunan Rancangan

RKPD. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator


kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

Penjabaran RPJMD baik secara substansial, kontekstual dan redaksional

dilakukan dengan mengadakan koordinasi antar Bidang di Lingkup Bappeda dan

koordinasi dengan SKPD melalui rapat-rapat penyusunan RKPD yang dilakukan

dengan Evaluasi dan pengumpulan data-data RKPD Tahun 2016 dan

membandingkan RKPD Tahun 2015, sehingga konsistensi penjabaran program

dan kegiatan RPJMD ke RKPD lebih terarah.

3) Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah disusunnya

kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang;





sebesar Rp. 404.031.600,00;

c. Analisis program/ kegiatan :

Capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Perencanaan

Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan

rencana Tata Ruang, Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, Revisi

rencana tata ruang, dan kegiatan Survey dan pemetaan serta program

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Penyusunan kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai




Dilakukan dengan :

- Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang;

- Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang;

- Revisi tentang rencana tata ruang;

- Survei dan Pemetaan;

- Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

4) Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai

dasar penyusunan Perencanaan Tahunan.

a. Kegagalan capaian indikator kinerja ini dikarenakan pada tahun 2015 baru

dilaksanakan penyusunan Teknokratik RPJMD dan NA Ranperda RPJMD 2016-

2020;





sebesar Rp. 125.508.750,00;


Indikator ini dilaksanakan dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD. Dilakukan dengan cara

penyesuaian penyusunan RPJMD serentak menjadi dokumen teknokratik Tahun

2016-2021 dan NA Ranperda RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 sebagai

dasar penyusunan Ranperda. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan


tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil


5) Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan penyusunan Buku

Kabupaten dalam Angka yaitu Buku Boyolali Dalam Angka (BDA) dan Buku

Kecamatan Dalam Angka (KDA) melibatkan sebagian besar SKPD di Kabupaten

Boyolali yang menggambarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali sampai

tingkat Kecamatan;

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan BDA dan KDA dengan SK Bupati

yang terdiri dari SKPD yang dominan memiliki Data yang dipublikasikan dalam

Buku BDA dan KDA, SKPD yang menangani secara teknis tentang statistik

dan pelaksana kegiatan;






Untuk mencapai indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program

Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu

Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah, Penyusunan dan

pengumpulan data PDRB dan Pengolahan updating dan analisis data PDRB.



sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilakukan dengan

bekerjasama dengan BPS dalam penyusunan dokumen BDA dan PDRB, dengan

membentuk Tim Teknis dalam penyusunan, pengolahan dan analisis data.

10. Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah.



Target RPJM Tahun

2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Prosentase SKPD y ang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B KPAD

2 Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan

keg 1 - 1 100 1 100 1 100 1 100 1 1 100 B KPAD

Rata-rata 100 100 100 100 100 B


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori

sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 63 (enam puluh tiga)

per indikator :

1) Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan yaitu dengan menerapkan

pengelolaan arsip secara baku.


- Personal kearsipan disatuan kerja belum dapat teraksana secara optimal. Hal

ini disebabkan antara lain karena petugas pengelola kearsipan disatuan kerja

masih sering dibebani tugas-tugas lain. Selain itu sering dilakukan pergantian

petugas sehingga petugas yang baru belum begitu memahami pengelolaan

arsip secara baik dan benar;

- Kurangnya sarana tata kearsipan disatuan kerja sehingga arsip belum

seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar;

- Kurangnya kepedulian pimpinan terhadap pengelolaan arsip disatuan

kerjanya.


target kinerja adalah :

- Menyelenggarakan menejemen kearsipan yang baik dan benar menurut

aturan yang berlaku disetiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali,

melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi?Pembinaan Kearsipan secara

rutin, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Badan Arpus Provinsi

dan ANRI;

- Menghimbau kepada kepala SKPD mengalokasikan anggaran untuk

pengadaan sarana tata kearsipan di setiap Satuan Kerja;

- Melakukan monitoring dan evaluasi ke SKPD secara rutin sebagi tindak lanjut

pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pembinaan Kearsipan

b. Efisiensi pengunaan sumber daya adalah dengan dengan menggunakan




16.694.000,00;

c. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perbaikan sistem administrasi

kearsipan dengan kegiatan Kajian sistem administrasi kearsipan, dengan

mengadakan Bintek Kearsipan yang diikuti sebanyak 50 orang dari UPT DIKDAS

pada Dikpora Kabupaten Boyolali. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai




2) Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilaksanakannya

kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan;

b. Efisiensi pengunaan sumber daya adalah dengan dengan menggunakan




23.329.300,00

c. Indikator ini dilaksanakan dengan progam Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana kearsipan dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kondisi situasi data. Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan ini

merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi untuk mendukung pelaksanaan penambahan bekal kepada SDM

yang bertugas dibidang pengelolaan kearsipan, sehingga dengan adanya

kegiatan ini bisa mencetak SDM yang mampu dalam pengelolaan kearsipan.




11. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta

terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas



Target RPJM Tahun

2015

Tar

get

Nas

io n

al

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Usulan Krenova Kabupaten Boy olali kepada KRT

melalui Litbang Prov insi Jaw a Tengah

usulan inv entor

2 - 2 100 2 100 2 100 3 150 2 3 150 A Bappeda

2 Meningkatny a jumlah

industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi tepat guna y ang mandiri.

lembaga 2 - - - - - 2 100 2 100 2 0 0 D Bappeda

3 Meningkatny a penemuan inov asi teknologi tepat guna (TTG) dan produk

unggulan daerah

inov asi baru & produk

unggulan

5 - 0 0 - - 0 0 18 360 3 6 200 A Bapermasdes

Rata-rata 100 100 66.67 203.33 116.67 A


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 116,67% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua)

indikator kategori sangat baik (66,67%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (33,33%).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 64 (enam puluh empat) per indikator :

1) Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa

Tengah

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan pelaksanaan

penjaringan proposal dilakukan untuk masyarakat umum maupun pelajar se

kabupaten Boyolali.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah

- Menyusun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang berfungsi secara focus dalam

mengembangakan kegiatan-kegiatan kelitbangan dan membentuk Tim

penjaringan krenova di tingkat kabupaten dalam rangka persiapan lomba

krenova tahun berikutnya dengan melibatkan unsur terkait (Bappeda,

Bapermasdes, Unsur Teknis yang membidangi) yang berfungsi dengan

menginventarisir inventor-inventor se Kabupaten Boyolali, memferifikasi

proposal usulan krenova, melakukakan pembinaan kepada inventor;






Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi Tahun 2015 dengan kegiatan Penjaringan

Krenova Kabupaten Boyolali. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan



kinerja. Secara rutin setiap tahunnya target indikator ini bisa dicapai, kedepan

perlu dikembangkan untuk taget capainnya, dengan di dukung ketersediaan SDM

dan anggaran.

2) Meningkatnya jumlah industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi

tepat guna yang mandiri.

Indikator kinerja ini tidak dilaksanakan.

3) Meningkatnya penemuan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dan produk unggulan

daerah

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan adanya alokasi dana

yang menjadi peserta lomba inovasi TTG meningkat.




efisiensi 12,89% dari anggaran Rp. 43.450.000,00 digunakan Rp. 37.850.000,00.

c. Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Penyelenggaran Desiminasi Informasi

bagi Masyarakat Desa dengan pelaksanaan Lomba Rekayasa TTG.

Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan berhasil memenuhi target

kinerja, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang fokus pada kegiatan yaitu

jumlah penerimaan inovasi TTG yang dilakukan oleh siswa SMK.

12. Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM.



Target

RPJM Tahun 2015

Tar

get

Nas

io n

al

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Realisasi kerjasama pemerintah y ang dilaksanakan

MoU 2 - 4 200 4 200 4 200 4 200 4 4 100 B Bagian PUOD

Rata-rata 200 200 200 200 100 B




baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 65 (enam puluh lima) per

indikator :

1) Realisasi kerjasama pemerintah yang dilaksanakan


fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari SKPD baik berupa kegiatan

pembahasan draft nota kesepakatan dan kerjasama baik antar daerah, pihak

ketiga maupun dengan instansi vertikal;


belum optimalnya peran fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)

dalam mengkoordinasikan kegiatan kerjasama daerah. Upaya-upaya dilakukan

untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Optimalisasi

peran TKKSD melalui intensitas rapat koordinasi dan melakukan sosialisasi

kepada SKPD tentang Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Kerjasama

Daerah.



- Fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari SKPD baik berupa kegiatan


ketiga maupun dengan instansi vertical;

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan tim TKKSD melalui intensitas

rapat koordinasi;



dengan efisiensi Rp. 2.751.482,00 (5,7%) dari anggaran Rp. 48.097.500,00

Digunakan Rp. 45.346.018,00;

2.



Kerjasama pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga. Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukan

tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Pada tahun 2015 telah dilakukan

pembahasan dan penjajagan kerjasama baik itu terealisasi dengan

ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama ataupun sampai akhir tahun

2015 masih terbatas pada pembahasan dan penjajagan mendalam draft ataupun

konsep nota kesepahaman.

13. Meningkatnya layanan administrasi pertanahan



Target RPJM Tahun

2015

Tar

get

Nas

io n


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Persentase fasilitasi

peny elesaian kasus konflik pertanahan

% 70 - 70 100 40 100 70 140 70 100 60 70 116.67 A Bagian

PUOD

2 Terbakukannya nama rupa bumi w ilayah kecamatan

kec 19 - 19 100 19 100 19 100 19 100 19 19 100 B Bagian PUOD

3 Jumlah desa yang mengelola tanah kas desa

desa 10 - 20 80 40 133.33 11 110 11 73.33 10 10 100 B Bagian Pemdes

Rata-rata 93.33 111.11 116.67 91.11 105.56 A


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja


indikator kategori sangat baik (33,33%), dan 2 (dua) indikator kategori baik (66,67%).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 66 (enam puluh enam) per indikator :

1) Persentase fasilitasi penyelesaian kasus konflik pertanahan


fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari SKPD baik berupa kegiatan


ketiga maupun dengan instansi vertikal, dan pada tahun 2015 telah dilakukan

pembahasan dan penjajagan kerjasama baik itu terealisasi dengan

ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama ataupun sampai akhir tahun

2015 masih terbatas pada pembahasan dan penjajagan mendalam draft ataupun

konsep nota kesepahaman.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan :

- Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di

Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

penatagunaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah;



dengan efisiensi 5,7% dari anggaran Rp. 48.097.500,00 digunakan Rp.

45.346.018,00.


Program kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja

ini dilaksanakan dengan program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.



sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilakukan dengan koordinasi

lintas sektoral antara dinas/instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan

sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing.

2) Terbakukannya nama rupa bumi wilayah kecamatan


penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah berupa inventarisasi

nama rupa bumi unsur alami. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data

statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi alami telah dilaksanakan

dengan menggunakan Formulir Lapangan Nama Rupabumi (Toponim) dari Tim

Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;


Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah :

- Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Boyolali Tahun

Anggaran 2015;







ini dilaksanakan dengan program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

dengan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data & statistik daerah.



sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilaksanakan dengan cara

penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah berupa inventarisasi

nama rupa bumi unsur alami. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data

statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi alami telah dilaksanakan

dengan menggunakan Formulir Lapangan Nama Rupabumi (Toponim) dari Tim

Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Manfaat penyusunan dan pengumpulan

data statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi alami di Kabupaten

Boyolali adalah terdapatnya data nama rupabumi unsur alami di Kabupaten

Boyolali sebagai data awal guna pengembangan dan pembangunan serta

pengoptimalan dalam pengelolaannya.

3) Jumlah desa yang mengelola tanah kas desa

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan Pemerintah desa

yang akan melakukan pengelolaan/ pemanfaatan/ pelepasan/ alih fungsi tanah

kas desa secara proaktif melakukan proses pengurusannya;


- Menggunakan telephone untuk sarana pelaksanaan konsultasi lebih banyak

dilakukan daripada melakukan kunjungan ke instansi pemerintah diatasnya;


terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran

dengan tingkat efisiensi sebesar 27,5% dari anggaran sebesar Rp.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini

dilaksanakan dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

dengan kegiatan Penataan, pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan Alih

fungsi tanah kas desa. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran



Sedangkan untuk pencapaiannya dilaksakan dengan cara :

- Melakukan pengecekan dan penelitian ke desa yang mengajukan

permohonan untuk melihat kelengkapan administratif dan cheking lapangan,

mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk diminta keterangan dan

mengadakan rapat dengan mengundang pihak yang berkepentingan dan

dinas/ instansi terkait;

- Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

mengadakan rapat koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam rangka

penyelesaian permasalahan agar semua dapat berjalan dengan baik.

14. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel



Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

io n


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

io n


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Meningkatny a

Pendapatan Asli Daerah sebesar 35 % selama 5 tahun

Rp

(000)

94,370 - 96.489 118.55 124,548 157 160,750 129 225,336 240.96 94,370 127,725 135.34 A DPPKAD

2 Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan menjadi 10.13 %

% 10.13 - 8.8 107.32 9.8 114 11 111.45 13.6 136 10.13 12.38 122.21 A DPPKAD

3 Persentase SKPD y ang telah meny usun laporan asset sesuai peraturan

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 B DPPKAD

4 Tercapainya

Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan

% 100 - 21 70 10 14.2 49 70 70 70 100 40 40 D DPPKAD

5 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar tanpa

pengecualian)

% 100 - 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B DPPKAD

Rata-rata 99.77 97.94 102.11 129,34 99.51 B



secara keseluruhan (rata-rata) 99,51% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator

kategori sangat baik (40%), 2 (dua) indikator kategori baik (40%) dan 1 (satu) satu

indikator kategori kurang (20%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 11

(sebelas) per indikator :

1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 35 % selama 5 tahun

2) Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan menjadi 10.13 % Berikut analisis untuk 2 (dua) indikator di atas :

a. Keberhasilan capaian indikator dikarenakan dikarenakan adanya potensi 0byek

Pajak Daerah baru maupun Retribusi Daerah. Berikut grafik peningkatan PAD

dari tahun 2010 s/d 2015

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

REALISASI ANGGARAN

PAD

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Pengelo Kekayaan Daerah

Lain-2 PAD yg Sah

Grafik 3.24 Grafik Peningkatan PAD dari tahun 2010 s/d 2015

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pendapatan daerah, sehingga dapat mempermudah dan menyederhanakan

langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar benar berpengaruh

terhadap peningkatan pendapatan, sehingga dapat tercapai efisiensi sebesar

24,44% dari anggaran Rp. 3.790.685.000,00 dengan realisasi Rp.

2.864.285.547,00.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi pajak Daerah, Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi pendapatan lain-lain, Pengendalian

Operasional Pendapatan Daerah, Pengendalian Operasional Pendapatan

Daerah, Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, dan

Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, serta dengan progam

Pengendalian Kerugian Daerah dengan kegiatan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan TPTGR. Efisiensi program kegiatan yang dilakukan melalui

intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, serta

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan khususnya PAD

melalui koordinasi dibidang pendapatan dengan SKPD pengelola pendapatan.

Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi pajak Daerah, Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi pendapatan lain-lain, Pengendalian

Operasional Pendapatan Daerah, dan Peningkatan pelayanan publik bidang

PBB dan BPHTB, serta Program Pengendalian Kerugian Daerah dengan

kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan TPTGR. Program/kegiatan

yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat

baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

3) Persentase SKPD yang telah menyusun laporan asset sesuai peraturan

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah dilaksanakannya entry data

dari masing-masing SKPD/UPT ke SIMDA BMD;


Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Mengadakan pendampingan dan bintek entri data BMD melalui SIMDA BMD;



24,16% dari anggaran Rp. 479.195.000,00 dengan realisasi Rp.

363.423.564,00.


Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan

manajemen aset/barang daerah, Peningkatan manajemen investasi daerah,

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah dan Perencanaan & Pengelolaan

Administrasi barang milik daerah. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai



memenuhi target kinerja, namun ada beberapa kendala dalam pencapaian target

kinerja, sehingga perlu diupayakan langkah-langkah, antara lain :

- Perlu adanya penambahan personil di setiap SKPD sehingga akan terpenuhi

dalam pengelolaan aset di setiap SKPD/UPT yang sesuai dengan tugas-

tugasnya;

- Perlu adanya peningkatan pengetahuan SDM tentang pengelolan aset melalui

Diklat dan Sosialisasi tentang penatausahaan yang berlaku serta adanya

peningkatan kesejahteraan kepada masing-masing pengelola barang. Harus

ada target untuk penyelesaian untuk SKPD besar, terutama yang mempunyai

UPT.

4) Tercapainya Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan.

a. Kegagalan capaian indikator kinerja ini disebabkan karena proses sertifikat di

BPN membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hambatan/ Permasalahan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan ini antara

lain adanya permasalahan yang berbeda untuk tiap bidang tanah, sehingga

memerlukan penanganan yang berbeda, disamping itu penyelesaiannya

membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu

yang lama.

Upaya – Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian

target kinerja tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BPN

untuk mempercepat proses ijin penetapan lokasi, dan kiat-kiat untuk

menyelesaikan permasalahan dari tiap-tiap bidang tanah yang disertifikatkan.



- Melengkapi persyaratan dalam pembuatan sertifikat;



20,11% dari anggaran Rp. 776.322.000,00 dengan realisasi Rp.

620.187.510,00.


Dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan kegiatan Pemanfaatan barang milik daerah,

Pengamanan dan pemeliharaan Aset Daerah dan Penghapusan dan pemindah

Tanganan Aset Daerah. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan


tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil

memenuhi target kinerja. Faktor yang paling berperan dalam indikator ini adalah,

persyaratan dalam proses pensetifikatan dan kerjasama juga komunikasi dengan

BPN

5) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar tanpa

pengecualian)

Untuk tahun 2015 belum dikatahui hasilnya akan tetapi berdasarkan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor

: 235/S/XVIII.SMG/05/2015, Opini atas Laporan Keuangan yang telah dilakukan BPK

memberikan Pendapat “ Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014.

15. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat



Target

RPJM Tahun 2015

Tar

get

Nas

ion


Kat

ego

ri

Koordinator

SKPD Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Jumlah desa yang

menangani kesejahteraan sosial masy arakat

desa 8 - 10 200 15 250 9 112.5 8 100 8 8 100 B Dinsosna

ker trans

2 Jumlah peny andang cacat dan peny andang masalah sosial yang meningkat ketrampilanya

orang 40 - 12 60 10 100 30 100 40 100 40 40 100 B Dinsosnaker trans

3 Jumlah transmigrasi y ang ditempatkan

KK 45 - 29 82.86 25 62.5 13 32.5 4 8.89 25 5 20 D Dinsosnaker trans

4 Jumlah kerja sama dengan daerah dalam peny elenggaraan transmigrasi

Mou 3 - 3 100 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3 1 33.33 D Dinsosnaker trans

Rata-rata 110.71 111.46 77.92 60.56 63.33 C



secara keseluruhan (rata-rata) 63,33% (kategori cukup) terdiri dari 2 (dua) indikator

kategori sangat baik (50%), dan 2 (dua) indikator kategori kurang (50%). Berikut analisis

capaian kinerja dari sasaran 68 (enam puluh delapan) per indikator :

1) Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebakan telah adanya

kerjasama yang baik antara dinas, lembaga desa dan orsos.



capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat

efisiensi sebesar 33,32% dari anggaran sebesar Rp. 643.021.000,00 digunakan

sebesar Rp. 428.794.600,00;


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya dengan kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin dan kegiatan Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan,

serta dengan program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

dengan kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha,

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan

kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target ini melalui koordinasi dengan

dinas terkait (kepala desa, PSM,TKSK), bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan

temu konsultasi Orsos, PSM, PSKS, untuk meningkatkan pemahaman potensi

sumber kesejahteraan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Blumbang dan Desa

Tanjung pada Kecamatan Klego, Desa Kedung Pilang dan Desa Gili Rejo pada

Kecamatan Wonosegoro, Desa Musuk, Desa Kebon Gulo, Desa Sukorame dan

Desa Keposong pada Kecamatan Musuk.

2) Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat

ketrampilanya

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan dengan adanya

alokasi anggaran APBD dan APBD I;


Pelaksanaan pelatihan melibatkan Lembaga Pelatihan Ketrampilan (LPK)

Gamatika. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan :

- Membuka pengumuman perihal pelatihan melalui perwakilan dari petugas

/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, selanjutnya TKSK yang membantu

melakukan perekrutan, seleksi dilaksanakan dikantor;


terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran

dengan tingkat efisiensi sebesar 9,99% dari anggaran sebesar Rp.




Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia, Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal,

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban

bencana, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS, Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dan Monitoring,

evaluasi dan pelaporan, program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

dengan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma,

program Penyusunan data dan analisis permaslahan anak terlantar, program

Pembinaan panti asuhan / panti jompo dengan kegiatan Operasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo dan kegiatan

Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik kesejahteraan social

masyarakat.

Cara mencapainya melalui kegiatan pelatihan ketrampilan berupa pelatihan/

kursus menjahit bagi penyandang cacat dan memberikan bantuan berupa mesin

jahit dan dynamo. Pelatihan menjahit bagi penyandang cacat dilaksanakan di

LPK Gamatika secara bertahap, tahap pertama 13 orang, tahap kedua 13 orang

dan tahap ketiga 14 orang. Sedangkan pelatihan yang bersumber dana APBD I

sebanyak 54 orang dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap pertama sebanyak 13

orang diaksanakan di Baresos Taruna Yuda Sukoharjo, tahap kedua sebanyak

41 orang di Baletrans dan penca Semarang.

3) Jumlah transmigrasi yang ditempatkan

a. Kegagalan capaian target kinerja ini dikarenakan tetapi kuota penempatan

transmigran ini ditentukan oleh kebijakan pusat, sehingga tidak sesuai dengan

yang ditargetkan didaerah. Usaha yang dilakukan dalam menghadapi

permasalahan diatas antara lain dengan melakukan pendekatan dan

berkoordinasi dengan Dinakertransduk Provinsi dan Kemenakertrans serta

kabupaten penempatan.

b. Bentuk kegiatan yaitu dengan dengan penempatan trasmigran sebanyak 5 KK di

Desa Ayu molingo Kecamatan Pulu Bala Kabupaten Gorontalo Propinsi

Gorontalo. Target tidak tercapai karena:

- Kuota ditentukan oleh pemerintah pusat.;

- Kuota yang diberikan kepada kota tidak selalu mendasar pada daerah yang

dijajagi. Jadwal penempatan transmigrasi selalu dipenghujung tahun anggaran

sehingga menyulitkan administrasi keuangan;

- Kabupaten penempatan yang ditunjuk oleh Ditjen P2Ktrans kadang-kadang

sulit mendapatkan persetujuan SPP (Surat Perintah Pemberangkatan dari

Gubernur, sehingga terjadi kegagalan pemberangkatan / penempatan

Penyuluhan;

- Transmigran yang sudah ditempatkan tahun-tahun sebelumnya masih banyak

menyisakan masalah terkait pembagian lahan dan pembagian sertifikat tanah.

Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap yaitu meliputi identifikasi,

penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pemantaban/pembinaan.

4) Jumlah kerja sama dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena dipengaruhi dengan

penempatan transmigran. Karena perjanjian ini ada bila ada kesepakatan

penempatan transmigrasi antara daerah pengirim dan penerima transmigrasi.

Penempatan transmigrasi tahun 2015 hanya pada 1 lokasi sehingga MOU yang

dikeluarkan hanya satu;

b. Pelaksanaan kegiatan melalui peninjauan lokasi yang akan ditempati

(penjajagan), cecking lokasi, rapat-rapat koordinasi (Pusat, Provinsi,

Kabupaten/kota penerima transmigran).

Analisis 2 (dua) indikator di atas :

a. Efisiensi daripada anggaran karena digunakan sesuai kebutuhan dan karena

kegiatan ini tidak terlaksana sesuai yang ditargetkan. Anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 387.460.000,00 terserap Rp. 279.896.976,00 sehingga terdapat

efesiensi sebesar 27,26%;


Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengembangan wilayah transmigrasi

dan kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Program/kegiatan yang dilakukan



berhasil memenuhi target kinerja.

16. Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan

informasi penduduk yang akurat dan terpadu.



Target RPJM Tahun

2015

Tar

get

Nas

io n


Kat

ego

ri

Koordinator SKPD

Pengampu R

eali

sasi

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Persentase kepemilikan KTP y g wajib KTP

% 75 - 77.51 119.25 90.94 133.74 82.57 91.74 85.5 85.50 100 96.02 96.02 B Dispendukcapil

2 Rasio kepemilikan akta kelahiran

% 50 - 41.78 99.48 41.39 94.07 51.27 111.46 59.95 124.90 60 62.00 103.33 A Dispendukcapil

3 Persentase penduduk

y ang menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan perekaman sidik

jari

% - - - - 74.32 92.9 95.45 106.06 96.2 96.20 100 99.21 99.21 B Dispendu

kcapil

4 Meningkatny a jumlah w arga y ang memiliki Akta

Catatan Sipil

org 565.55 - 522.517 112.24 538,640 110 560,899 107 583,224 101.43 585,000 603,513 103.16 A Dispendukcapil

5 Keluarga y ang mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK)

KK 85.2 - 94.027 116.08 84,504 103 65,070 79 76,650 91.25 84,000 105,842 126 A Dispendukcapil

6 Jumlah pemohon KTP y ang mendapat pelay anan

orang 116.598 - 207.65 176.13 124,337 105 66,366 56 57,090 104.60 54,580 44,542 81.61 B Dispendukcapil

Rata-rata 124.64 106.38 96.1677 54.90 101.56 A


Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja

secara keseluruhan (rata-rata) 101,56% (kategori sangat baik) terdiri dari 3 (tiga)


analisis capaian kinerja dari sasaran 69 (enam puluh sembilan) per indikator :

1) Persentase kepemilikan KTP yg wajib KTP

a. Kegagalan capaian indikator kinerja ini dikarenakan belum semua wajib KTP

melaksanakan perekaman KTP-el dengan sidik jari, dan sekiranya KTP-el

tersebut belum mendesak untuk digunakan, mereka tidak melaksanakan

perekaman KTP-el.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target adalah

disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang juga disebabkan karena

SIAK / jaringan internet sering mengalami gangguan baik dari pusat maupun

yang disebakan karena sebagian wilayah masih menggunakan sinyal radio,

sehingga jaringan internet tergantung kondisi alam/letak geografis, hal ini

berakibat pada proses pelayanan KTP, baik pada proses perekaman maupun

proses pencetakan KTP-el.

Alternatif solusi yang sudah dilakukan aantara lain :

- Melaksanakan sosialisasi adiministrasi kependudkan di 19 kecamatan;

- Bekerjasama dengan PT Telkom untuk pengalihan jaringan internet dari

sinyal radio ke sistem kabel.

b. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya :

- Untuk melaksanakan pencapaian indikator diatas dengan menempatkan staf

dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing

2 (dua) orang, disamping untuk melaksanakan pelayanan KTP juga untuk

melaksanakan pelayanan KK di 19 wilayah kecamatan;

- Bagi warga yang masih memiliki KK program SQL (belum bergaris)

dirubah/diganti menjadi program Oreqel (KK bergaris);

- Dengan penggunaan anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp.

614.925.000,00 terealisasi Rp. 518.422.820,00 (84,31%), dengan efisiensi

sebesar 15,69%.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Program Penataan Administrasi

Kependudukan dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan



target kinerja.

2) Rasio kepemilikan akta kelahiran.

a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan mulai tahun 2013 bagi

pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya

peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan, dan juga

tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari akte kelahiran sudah meningkat;

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staf Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang ditempatkan di 19 Kecamatan;

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan, khusus

untuk mencari/mendaftarkan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir (0 – 60

hari) bisa dilayani di masing-2 Kecamatan;

- Dengan anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 698.631.500,00

terealisasi Rp. 585.877.900,00 (83.86%), dengan efisiensi 16.14%.


Untuk mencapai inikator ini dilaksanakan dengan Program Penataan

Administrasi Kependudukan dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik

dalam bidang pencatatan sipil. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan



kinerja.

3) Persentase penduduk yang menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan

(NIK) dengan perekaman sidik jari

a. Kegagalan capaian indiokator kinerja ini dikarenakan disebabkan jaringan SIAK

sering mengalami gangguan karena adanya pengalihan pengelolaan SIAK oleh

pusat dari PT Indosat ke PT Telkom;

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- Untuk melaksanakan kegiatan pencetakan KTP-el melibatkan petugas

orsosing karena pencetakan untuk KTP-el hanya dilaksanakan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipi;

- Dengan Alokasi anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp.

381.836.000,00 terealisasi Rp. 308.660.240,00 ( 80,84%), dengan efisiensi

19,16%.

c. Analisis penggunaan program/kegiatan

Indikator tersebut dilaksanakan dengan program Program Penataan Administrasi

Kependudukan dengan kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara

terpadu. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator


kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

4) Meningkatnya jumlah warga yang memiliki Akta Catatan Sipil

a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan dikarenakan mulai tahun

2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari

terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan

pengadilan, dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari akte kelahiran

sudah meningkat;


- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan, khusus

untuk mencari/mendaftarkan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir ( 0 – 60

hari ) bisa dilayani di masing-2 Kecamatan;

- Dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.698.631.500,00 teralisasi

sebesar Rp. 585.877.900,00 ( 83,86% ) , efisiensi sebesar 16,14%.

c. Analisis Program/kegiatan

Indikator ini dilaksanakan dengan program Program Penataan Administrasi

Kependudukan dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang

pencatatan sipil. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan



5) Keluarga yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK)

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan banyak warga /Kepala Keluarga

yang memperbaharui KK sebagai lampiran untuk mengajukan permohonan

kepesertaan BBJS;


- Dengan menempatkan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19

Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang untuk melaksanakan pelayanan

KK di 19 wilayah kecamatan;



sebesar 15,69%.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Penataan Administrasi


kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan



6) Jumlah pemohon KTP yang mendapat pelayanan

a. Kegagalan capaian indikator ini dikarenakan disebabkan wajib KTP yang

seharusnya memperpanjang KTP sudah menerima KTP-el, dimana KTP-el

berlaku untuk seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan data;


- Dengan menempatkan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19

Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang untuk melaksanakan pelayanan

KK di 19 wilayah kecamatan;



sebesar 15,69%.

c. Analisi program/kegiatan

Indikator ini dilaksanakan dengan program Penataan Administrasi


kependudukan, Pengembangan data base kependudukan dan kegiatan

Sosialisasi kebijakan kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai



berhasil memenuhi target kinerja.

17. Terselenggaranya pembinaan politik



Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

io n


Kat

ego

ri

Koordinator

SKPD Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Cakupan LSM, ormas, OKP yang dibina

buah 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B Kankesbang

2 Jumlah kegiatan pembinaan politik

keg 5 - 5 100 3 60 5 100 5 100 5 5 100 B Kankesbang

3 Angka kriminalitas yg ditangani

% 85 - 94 134.29 67 89.3 74 105.71 91 130 85 80 94.12 B Satpol PP

4 Rasio jumlah satpol

PP per 10000

0.94 - 0.49 80.33 0,46

48.9 0.43 45.74 0.43 107.5 0.94 0.42 44.68 D Satpol

PP

Rata-rata 82.51 74.55 87.86 109.38 84.70 B



secara keseluruhan (rata-rata) 84,70% (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator

kategori baik (75%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (25%). Berikut analisis

capaian kinerja dari sasaran 70 (tujuh puluh) per indikator :

1) Cakupan LSM, ormas, OKP yang dibina

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan sinergisitas interen

dan eksteren berjalan dengan baik.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah :

- Masih terbatasnya SDM Ormas /LSM tentang manajemen Ormas / LSM;

- Banyaknya Ormas dan LSM yang hanya sekedar mendapatkan SKT,

sehingga keberadaannya sulit dideteksi., sehingga pelaksanaan monitoring

belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh;

- Terbatasnya Kwalitas dan Kwantitas sumber daya manusia.

Upaya – upaya dilakukan adalah :

- Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Ormas / LSM sehingga

pelaksanaan administrasi Ormas / LSM dapat berjalan lancar.

- Perlunya Peningkatan Sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan

pembinaan ormas / LSM;

- Memberdayakan sumber daya manusia yang ada.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya adalah dengan mengikut sertakan personil

Satpol PP mengikuti diklat PPNS;

c. Dilaksanakan dengan program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai




2) Jumlah kegiatan pembinaan politik

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dicapai dengan dengan

memberdayakan sumber daya manusia dan jumlah anggaran yang ada.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya

manusia serta sarana dan prasaran untuk mendukung kegiatan tersebut, namun

demikian kegiatan pembinaan politik tetap dijalankan dengan memberdayakan

sumber daya manuasia dan anggaran yang ada. Upaya yang dilakukan adalah

memberdayakan Sumber daya manusia yang ada sehingga pelaksanaan

Kegiatan berjalan lancer;


- Menggundang Parpol yang menerima dana bantuan parpol untuk diberikan

penjelasan penyusunan SPJ bantuan parpol agar tidak terlabat

penyampaianya di BPK;

- Penggumpulan Data Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu

menggunakan Jejaring yang ada;

- Menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap

capaian target dengan anggaran Rp. 135.570.000,00 dengan realiasi sebesar

Rp. 59.216.750,00 efesiensi sebesar 56,32%.


Indikator ini dilaksanakan dengan program Program Pendidikan Politik

Masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, Fasilitasi

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, Koordinasi Forum – Forum Diskusi

Politik, dan Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu. Program/kegiatan

yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat

baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Namun perlu lebih fokus pada aspek

– aspek antara lain : memperbaiki sistematika laporan kegiatan, data parpol, dan

melakukan monev pendataan sekretariat parpol.

3) Angka kriminalitas yg ditangani

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan tidak semua kejadian

kriminalitas yang terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali dapat dipantau dan

ditangani oleh Satpol PP.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah keterbatasan

jumlah personil Satpol PP, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah

yang ada di kabupaten Boyolali serta semakin tingginya angka gangguan

kriminalitas yang terjadi pada tahun 2015.

Alternatif solusinya adalah dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait

seperti POLRI dan TNI dalam pelaksanaan tugas. Solusi lebih lanjutnya adalah

penambahan jumlah Anggota Satpol PP dan pengembangan kelembagaan

dengan membentuk unsur pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan.


Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah dengan :

- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Polres, Kodim

dan Seksi Tramtib Kecamatan dalam penanganan setiap kejadian kriminalitas.

Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan jumlah anggota Satpol PP;


capaian target dengan anggaran Rp. 1.154.500.000,00 dengan realiasi

sebesar Rp. 1.147.107.120,00 efesiensi sebesar 0,64%.

c. Analisis program dan kegiatan :

Untuk mencapai target indikator kinerja ini dilaksakan dengan 2 (dua) program

yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan 3

(tiga) kegiatan yaitu Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan, Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat,

dan Pengendalian keamanan lingkungan, serta program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan kegiatan Penyuluhan

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi. Bentuk kegiatan yang dilakukan

untuk mencapai target indikator kinerja antara lain melalui patroli wilayah, operasi

kamtramtibum secara terpadu, pengamanan kegiatan yang melibatkan massa

dan pengamanan event-event tertentu seperti pengamanan pelaksanaan pilkada,

pengamanan perayaan lebaran, natal dan tahun baru serta pengamanan

kegiatan car free day. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran



4) Rasio jumlah satpol PP per 10000

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan get kinerja indikator

kinerja rasio jumlah Satpol PP per 10.000 tidak sebandingnya antara

penambahan jumlah anggota Satpol PP dan pertumbuhan jumlah penduduk;

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja berkurangnya

jumlah pegawai yang ada di Satpol PP dan meningkatnya jumlah penduduk di

Kabupaten Boyolali.


target kinerja adalah penambahan jumlah PNS yang ditugaskan di Satpol PP.

Solusi lebih lanjut yang dapat dilakukan adalah rekruitmen tenaga harian lepas

(THL) sebagai tenaga Banpol yang diberi tugas untuk membantu pelaksanaan

tugas Satpol PP dan atau penataan kelembagaan Satpol PP dengan

memasukkan unsur Seksi Tramtib Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan Satpol

PP di tingkat kecamatan

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP yang dapat mendorong

tercapainya target indikator kinerja tersebut. Karena indikator ini tidak terkait

dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas Satpol PP, tetapi berkaitan dengan

kuantitas jumlah personil Satpol PP. Oleh karena itu target indikator kinerja ini

dapat tercapai apabila ada kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk penambahan

jumlah anggota Satpol PP dan atau dengan penataan kelembagaan Satpol PP.

18. Meningkatkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi



Target RPJM

Tahun 2015

Tar

get

Nas

io n


Kat

ego

ri

Koordinator

SKPD Pengampu

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Rea

lisa

si

Cap

aian

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Persentase jumlah Perda y ang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan y ang lebih

tinggi y ang telah diev aluasi

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 89 B Setw an

2 Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B Setw an

3 Tertampungnya aspirasi masy arakat

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B Setw an

4 Meningkatny a kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislasi dalam

melakukan pengawasan

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B Setw an

5 Jumlah Perda y ang dihasilkan

Perda 12 - 21 140 12 100 15 125 10 90.91 10 15 150 A Bagian Hukum

dan HAM

Rata-rata 108 100 105 98.18 107.80 A




indikator kategori sangat baik (20%), dan 4 (empat) indikator kategori baik (80%).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 71 (tujuh puluh satu) per indikator :

1) Persentase jumlah Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi yang telah dievaluasi

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan dalam Pembahasan

Ranperda Tahun Anggaran 2015 sejumlah 18 terealisasi 16 Ranperda untuk

diteruskan di Tahun 2016, hal ini disebabkan padatTahun 2015 bersamaan

dengan tahun politik (pemilihan pilkada). Dan pada tahun 2015 dibutuhkan

perhatian dan konsentrasi ekstra untuk membahasnya dan karena padatnya

jadwal kegiatan DPRD, akibatnya perda-perda yang tidak harus segera

terselesaikan pembahasannya ditunda dan dilanjutkan pembahasannya sebagai

ranperda luncuran inisiatif DPRD pada Tahun 2016.


pada Tahun 2015 dibutuhkan perhatian dan konsentrasi ekstra untuk

pembahasan dan karena padatnya jadwal kegiatan DPRD, akibatnya perda-

perda yang tidak harus segera terselesaikan pembahasannya ditunda dan

dilanjutkan pembahasannya sebagai ranperda luncuran inisiatif DPRD pada

Tahun 2016.

Solusi lebih lanjut adalah baik pihak legislatif maupun eksekutif harus melakukan

pendekatan dan koordinasi yang tegas dalam menerapkan rencana kerja.


- Efesiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah :

- Peningkatan Pelayanan dalam memfasilitasi Kegiatan Dewan;

- Pengelolaan Sumber Dana yang berprinsip efisien;

- Perencanaan Kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan keputusan Tata

tertib Dewan;

- Peningkatan Koordinasi Lintas Sekretariat Dewan dengan Dewan;

- Memperkuat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai

kegiatan antara lain Diklat, Bintek, Seminar, Lokakarya.

c. Bentuk kegiatan untuk pemabahasan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan adalah :

- Bedah Ranperda

- Konsultasi

- Study Banding

- Pembahasan di kantor

2) Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan semua tahapan

pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD telah dapat dipenuhi.

Tahapan Pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD yang telah dipenuhi adalah

sebagai berikut :

- Penyerahan Ranperda dalam bentuk Rapat Paripurna 1 hari;

- Inisiatif Pemda ke Dewan;

- Inisiatif Dewan ke Bupati;

- Rapat Fraksi 1 hari;

- Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap

Ranperda sekaligus pengumuman pembentukan Pansus 1 hari;

- Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi 1 hari;

- Rapat Pansus dengan eksekutif 12 hari per Ranperda;

- Rapat Komisi 1 hari;

- Rapat Gabungan Komisi 1 hari;

- Rapat Fraksi dengan agenda menyusun pendapat akhir 1 hari;

- Rapat pengambilan keputusan dalam bentuk Rapat Paripurna dengan agenda

penyampaian pendapat akhir fraksi 1 hari;


- Semakin banyak dan kompleks permasalahan yang harus dihadapi oleh

Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Regulasi peraturan-peraturan yang belum diakomodir di tingkat bawah,

menyebabkan ketidakjelasan aturan yang berlaku.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja

adalah agar jadwal tahapan pembahasan Ranperda dapat diselesaikan tepat waktu,

maka kualitas pembahasan harus benar-benar matang dan diharapkan komunikasi

dan koordinasi anatara legislatif dan eksekutif dapat bersinergi secara positif,

sehingga target waktu dan capaian kinerja dapat tercapai.

3) Tertampungnya aspirasi masyarakat


kegiatan dengan cara turun ke daerah pemilihan oleh masing-masing Anggota

DPRD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD yaitu menyiapkan undangan, sewa

peralatan, transportasi dan akomodasi, serta dilakukan juga monitoring oleh Tim

Pendamping dan Penyelesaian Administrasi Keuangan oleh Sekretariat DPRD.


karena banyaknya agenda DPRD yang mendesak, khususnya kegiatan pada

fungsi anggaran, yaitu antara lain kegiatan pembahasan Ranperda Inisiatif

Eksekutif, sehingga kehabisan waktu untuk kunjungan.


kinerja adalah mengoptimalkan kegiatan RESES di Daerah Pemilihan (DAPIL)

masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakuan adalah membentuk Tim

Pendamping dan Penyelesaian Administrasi Keuangan oleh Sekretariat DPRD;

c. Jenis kegiatan yaitu pertemuan dengan sistem dua arah, dan dalam forum ini

konstituen dapat menyampaikan segala macam keluh kesah, kesan, pesan dan

harapan serta segala macam permasalahan dan persoalan terutama terkait

dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah

pemilihan, hal tersebut disampaikan kepada para Anggota DPRD untuk

kepentingan kemajuan masyarakat di daerah. Kegiatan Reses Tahun 2015

dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun (masa sidang 1 sampai dengan 3).

4) Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga

legislasi dalam melakukan pengawasan

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan

menyelenggarakan kegiatan Bintek, Workshop, Kursus, Lokakarya DPRD

sebanyak 10 kali. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah peningkatan

pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD.


- Usia Anggota DPRD yang rata-rata di atas 40 Tahun juga kemungkinan

menjadi kendala untuk menumbuhkan motivasi belajar individu. Sehingga

efektivitas program ini kemungkinan masih belum dapat mencapai hasil yang

maksimal;

- Untuk itu Pimpinan DPRD, diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk

mengagendakan secara lebih terencana dan sistematis strategi untuk

peningkatan kapasitas dan kompetensi para anggotanya melalui program

workshop, bimbingan teknis, diklat, dll. Kerjasama dengan lembaga Perguruan

Tinggi yang berlisensi merupakan sebuah solusi yang diharapakan lebih

efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun ketersediaan tenaga ahli.


kinerja adalah meningkatkan partisipasi dan peran aktif semua Pimpinan dan

Anggota DPRD serta semua pihak yang terkait dalam melakukan fungsi

pengawasan, sehingga meskipun usia Anggota DPRD yang rata-rata di atas 40

tahun tidak lagi menjadi kendala karena adanya sinergi yang harmonis antara

satu anggota dengan yang lainnya dan juga didukung oleh pihak-pihak terkait.

b. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil

memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bentuk kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja ini adalah :

- Penyelenggara Workshop, Bintek, Kursus, Lokarkarya adalah lembaga yang

berlisensi resmi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga tingkat kepercayaan

peserta meningkat;

- Kualitas Materi yang disampaikan;

- Kualitas Narasumber/Tim Fasilitator.


a. Analisis penggunaan sumber daya :

Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan

Menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap

capaian target dengan anggaran Rp. 18.263.453.000,00 dengan realiasi sebesar

Rp. 13.667.687.915,00 efesiensi sebesar 25,16%.


Keempat indikator di atas dilaksanakan dengan program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kegiatan Pembahasan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat-

rapat Paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD

Dalam Daerah, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta

program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan

Penyusunan Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Legislasi

Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Program/kegiatan secara umum

telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

5) Jumlah Perda yang dihasilkan

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan terdapat 15 Perda

yang telah ditetapkan pada tahun 2015, dalam perkembangannya pada

perencanaan tahun 2015 menjadi 28 Ranperda. Dari 28 Ranperda yang

direncanakan dalam pembahasan terselesaikan 15 Ranperda yang diundangkan

menjadi Perda sebanyak 15 Perda sedangkan 13 Ranperda yang belum

terbahas sebagaimana tersebut di atas, karena masih menunggu hasil evaluasi

dari Menteri Dalam Negeri dan ada Ranperda yang belum dapat diundangkan

pada Tahun 2015 karena pada saat persetujuan bersama dilakukan pada akhir

bulan Desember 2015 sehingga proses pengundangannya dilakukan pada awal

Tahun 2016;


dalam pembahasan Ranperda menjadi Perda, seringkali terkendala dengan

harus dipending/dihentikannya pembahasan karena terbentur oleh

regulasi/peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan aturan belum

terbit/belum diundangkan, akibatnya ranperda urung untuk dibahas dan

selanjutnya menjadi bahan/materi untuk pembahasan ranperda pada tahun-

tahun selanjutnya sambil menunggu keluarnya regulasi yang mengatur

substansi-substansi dalam ranperda dimaksud.


kinerja adalah melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait sambil

menunggu regulasi/peraturan perundang-undangan yang belum diundangkan.



- Memanfaatkan sarana telekomunikasi informasi yang ada berupa akses

internet guna mengakses sumber-sumber informasi terkait produk peraturan

perundang-undangan baru terkait materi yang akan diajukan menjadi

Ranperda;


capaian target dengan anggaran Rp. 501.225.000,00 dengan realiasi sebesar

Rp. 315.560.779,00 efesiensi sebesar 37,04%.



ini adalah program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan kegiatan

Legislasi Rancanagan Peraturan Perundang-undangan. Program/kegiatan

secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Namun ada beberapa aktifitas yang perlu perhatian lebih fokus yaitu :

- Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan asistensi dengan SKPD dalam rangka

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, agar sebelumnya dilakukan

pengkajian secara komprehensif terkait landasan hukum (legal standing) atas

materi Ranperda yang diajukan telah memenuhi persyaratan diajukan untuk

dapat dibahas dengan DPRD Kabupaten Boyolali;

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan

materi yang ingin diatur dalam Ranperda sebelum diajukan ke DPRD

Kabupaten Boyolali.

1. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana ... filejalan seperti sarana drainase dan talud/ gorong-gorong; - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 85.706.940.000,00 dari

Documents